AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN A.
Capaian IKU
No (1)
Sasaran Strategis
Target
Realisasi
%
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Pelaksanaan Belanja Negara Yang Efektif
Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA Satker
90
96.00
107
2
Tingkat Kepuasan Pelanggan Yang Tinggi
Indeks kepuasan satker terhadap layanan
3
3
100
3
Pelaksanaan Belanja Negara Yang Efektif
Persentase Penyaluran dana oleh BO I secara tepat waktu
80
100
125
4
Pelaksanaan Belanja Negara Yang Efektif
Persentase ketetapatan pola penarikan dana dalam DIPA Satker
80
98.79
123
5
Pemanfaatan TIK Secara Optimal
Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai kebutuhan
90
100
111
6
Pengelolaan Anggaran Yang Optimal
Persentase penyerapan DIPA KPPN Tanjungbalai (non belanja pegawai)
95
99.10
104
7
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN
90
100
111
8
Pelayanan Prima
Persentase jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu
100
99,42
99,42
9
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Yang Akurat
Persentase tingkat akurasi dan ketepatan waktu Laporan Kas Posisi
90
100
111
10
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Yang Akurat
Persentase penyelesaian data unmatch MPN
95
100
105
11
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Yang Akurat
Persentase ketapatan waktu dan akurasi permintaan kebutuhan dana
90
100
111
12
Peningkatan Pemahaman Stakeholder
Tingkat pemahaman stakeholders terhadap tugas bidang perbendaharaan
75
85
113
Peningkatan Pemahaman Stakeholder
Persentase jumlah program manajemen perubahan dan komunikasi dalam rangka integrasi dan modernisasi sistem perbendaharaan melalui SPAN yang dilaksanakan
80
100
125
13
(1)
Indikator Kinerja
LAKIP KPPN TANJUNGBALAI TAHUN 2012
7
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
14
Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi
Persentase jumlah satker yang penarikan dananya akurat
50
83,2
166,4
15
Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi
Persentase rekomendasi hasil pembinaan kanwil DJPB yang ditindaklanjuti
100
100
100
16
Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi
Persentase penyampaian LHP penerimaan bank/pos persepsi yang dilakukan tepat waktu
95
100
105
17
Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi
Persentase jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi realisasi APBN tingkat KPPN secara tepat waktu
90
97.56
108
18
Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi
Persentase rekomendasi Itjen dan BPK yang ditindaklanjuti
100
100
100
19
Pengelolaan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi
Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat
90
100
111
20
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Kerja dan Kinerja
Persentase tingkat pelaksanaan SOP
90
100
111
21
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Kerja dan Kinerja
Tingkat ketepatan waktu penyelesaian cascading hingga level Kemenkeu-Five lingkup KPPN Tanjungbalai
3
3
100
B.
Evaluasi dan Analisis Kinerja Untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi KPPN Tanjungbalai dilakukan analisis terhadap keberhasilan kinerja tersebut. Analisis kegiatan KPPN Tanjungbalai sebagai berikut : 1.
Sasaran Strategis (SS) 1 : Pelaksanaan Belanja Negara Yang Efektif a.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase Penyerapan belanja negara dalam DIPA Satker sebesar 96% melebihi target yang ditetapkan sebesar 90%. KPPN Tanjungbalai melayani 2 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara dan Kota Tanjungbalai dengan jumlah
satuan
kerja
sebanyak
107
satker
dan
total
pagu
Rp
423.924.764.000,00. Sedangkan realisasi mencapai angka 96,03% yakni Rp 407.099.921.731,00. b.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase Penyaluran Dana oleh BO I secara tepat waktu sebesar 100% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian SP2D 1 jam yang telah ditetapkan.
LAKIP KPPN TANJUNGBALAI TAHUN 2012
8
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
c.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Persentase ketepatan pola penarikan dana dalam DIPA satker sebesar 98,79% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 80%. KPPN sebagai Satker telah menerapkan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dalam setiap pengajuan SPM, sehingga pelaksanaan pembayaran telah mengikuti perencanaan yang ditetapkan.
2.
Sasaran Strategis (SS) 2 : Tingkat Kepuasan Pelanggan Yang Tinggi a.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks kepuasan satker terhadap layanan bernilai 3 sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas layanan yang diberikan para pegawai yang bertugas di Front Office memuaskan pengguna layanan/stakeholder.
3.
Sasaran Strategis (SS) 3 : Pemanfaatan TIK Secara Optimal a.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai kebutuhan sebesar 100%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Pemenuhan sarana dan prasarana pada KPPN Tanjungbalai adalah mutlak dilakukan, mengingat pada tahun 2012 KPPN Tanjungbalai telah resmi di-launching menjadi KPPN Percontohan tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2012.
4.
Sasaran Strategis (SS) 4 : Pengelolaan Anggaran Yang Optimal a.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase penyerapan DIPA KPPN Tanjungbalai (non belanja pegawai) sebesar 99,10%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%.
5.
Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel a.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Nilai Kualitas LKPP BUN sebesar 100% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2012, KPPN Tanjungbalai telah melaksanakan mekanisme koreksi sesuai dengan SE-02/PB/2012 tentang Mekanisme Koreksi SPM atas SP2D.
6.
Sasaran Strategis (SS) 6 : Pelayanan Prima a.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 :
Persentase
jumlah
SP2D
yang
diterbitkan tepat waktu sebesar 99,42% belum memenuhi secara maksimal target 100% yang ditetapkan. LAKIP KPPN TANJUNGBALAI TAHUN 2012
9
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
7.
Sasaran Strategis (SS) 7 : Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Yang Akurat a.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase tingkat akurasi dan ketetapan waktu Laporan Kas Posisi sebesar 100%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Sepanjang Tahun 2012 proses penyampaian LKP ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan tidak mengalami hambatan. Namun ke depannya untuk mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) perlu disediakan sarana/fasilitas yang lebih cepat untuk proses pengiriman data.
b.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase penyelesaian data unmatch MPN sebesar 100%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Hal ini menunjukkan tingkat akurasi kebenaran data penerimaan negara yang disampaikan oleh Bank-Bank Persepsi dalam wilayah pembayaran KPPN Tanjungbalai melalui Laporan Harian Penerimaan (LHP) sangat baik.
c.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Persentase ketetapan waktu dan akurasi permintaan kebutuhan dana sebesar 100%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Permintaan kebutuhan dana melalui aplikasi ekirana pada KPPN Tanjungbalai telah berjalan sesuai dengan aturan, dimana tidak terdapat perbedaan data antara permintaan kebutuhan dana dengan realisasi yang disampaikan pada tahun 2012. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan koordinasi antar seksi, yakni antara Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank/Giro Pos.
8.
Sasaran Strategis (SS) 8 : Peningkatan Pemahaman Stakeholder a.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 :
Tingkat
pemahaman
stakeholders
terhadap tugas bidang perbendaharaan sebesar 85%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Hal ini dibuktikan dengan jawaban atas kuesioner yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada saat pembinaan di KPPN Tanjungbalai. b.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase jumlah program manajemen perubahan dan komunikasi dalam rangka integritas dan modernisasi sistem perbendaharaan melalui SPAN yang dilaksanakan sebesar 100%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Hal ini tidak terlepas dari peran Duta
SPAN
Unit
(DSU)
LAKIP KPPN TANJUNGBALAI TAHUN 2012
KPPN
Tanjungbalai
yang
secara
aktif 10
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
menyampaikan setiap pesan perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan selaku unit Eselon II yang mengurusi masalah SPAN. 9.
Sasaran Strategis (SS) 9 : Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi a.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase jumlah satker yang penarikan dananya akurat sebesar 83,2% telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 50%.
b.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 :
Persentase
rekomendasi
hasil
pembinaan kanwil DJPB yang ditindaklanjuti sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. c.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 :
Persentase
penyampaian
LHP
Penerimaan Bank/Pos Persepsi yang dilakukan tepat waktu sebesar 100%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Negara ke Bank/Pos Persepsi senantiasa dilakukan sepanjang tahun 2012 untuk menghindari kesalahan dan keterlambatan penyampaian LHP ke KPPN. d.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 :
Persentase
jumlah
satker
yang
melakukan rekonsiliasi APBN tingkat KPPN secara tepat waktu sebesar 97,56%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Proses rekonsiliasi tepat waktu diharapkan dapat ditingkatkan hingga mencapai 100%, demi menunjang kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian LKPP baik bulanan, semesteran maupun tahunan. 10. Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi a.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 :
Persentase
jumlah
pegawai
yang
mengikuti diklat sebesar 100%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Diharapkan pada tahun 2013 persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat dapat dipertahankan. 11. Sasaran Strategis (SS) 11 : Optimalisasi Sistem Pengelolaan Kerja dan Kinerja a.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase tingkat pelaksanaan SOP sebesar 100%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90%. KPPN
LAKIP KPPN TANJUNGBALAI TAHUN 2012
11
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
Tanjungbalai telah melaksanakan SOP KPPN Percontohan pada Tahun 2011. b.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Tingkat ketetapatan waktu penyampaian cascading hingga level Kemenkeu-Five lingkup KPPN Tanjungbalai bernilai 3 sesuai target yang ditetapkan.
C.
Kinerja Lainnya KPPN Tanjungbalai telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal, dengan
tujuan untuk mencegah terjadinya fraud/kecurangan baik dari kalangan sendiri maupun dari kalangan luar. Sistem Pengendalian Internal sudah sesuai dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal, koordinasi antar lini berjalan semakin baik. D.
Akuntabilitas Keuangan Untuk menjalankan berbagai macam kegiatan yang telah direncanakan,
diperlukan sumber dana, sarana serta prasarana dan juga SDM yang optimal. Adapun alokasi dan sumber pembiayaan yang telah digunakan oleh KPPN Tanjungbalai untuk membiayai berbagai kegiatan dimaksud sudah mencapai kinerja yang optimal dengan uraian sebagai berikut : No
Uraian
Pagu
Realisasi
%
1.
Belanja Pegawai
Rp 1.286.239.000 Rp 1.274.305.547
99,07
2.
Belanja Barang
Rp 1.045.895.000 Rp
1.035.853.252
99,03
3.
Belanja Modal
Rp
36.996.000
99,98
37.000.000 Rp
Keterangan
Pagu belanja pegawai yang ada pada DIPA KPPN Tanjungbalai dialokasikan untuk 22 pegawai, namun realisasi pembayaran pada tahun 2012 KPPN Tanjungbalai hanya membayar belanja pegawai untuk 22 pegawai sampai dengan bulan Oktober 2012, dan pada bulan-bulan setelahnya hanya membayar gaji untuk 21 pegawai. Hal ini disebabkan terdapat 1 orang pegawai yang pensiun per 1 November 2012 a.n. Surya Amin Tarigan. Meskipun demikian, tingkat penyerapan belanja pegawai KPPN Tanjungbalai tergolong cukup tinggi yakni berada di angka 99,07 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 terdapat kenaikan belanja gaji dan tunjangan yang mempengaruhi tingkat penyerapan realisasi belanja pegawai.
LAKIP KPPN TANJUNGBALAI TAHUN 2012
12
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pagu belanja barang pada DIPA KPPN Tanjungbalai dialokasikan untuk menunjang kebutuhan operasional KPPN Tanjungbalai. Tingkat penyerapan belanja barang tergolong cukup tinggi yakni berada pada angka 99,03%. Pada tahun 2012 terjadi penghematan anggaran yakni pemotongan pagu belanja barang di Lingkungan Kementerian Keuangan sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan nomor S-6391/PB.1/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Penghematan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini menyebabkan berkurangnya pagu belanja barang dan persentase realisasi belanja terhadap pagu belanja barang mengalami kenaikan. Pagu belanja modal yang ada pada DIPA KPPN Tanjungbalai dialokasikan untuk menambah aset KPPN Tanjungbalai. Belanja modal pada DIPA KPPN Tanjungbalai, seluruhnya dapat terealisasikan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2012. Tingkat realisasi belanja modal mencapai 99,98%. Dari gambaran penyerapan realisasi anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2012, KPPN Tanjungbalai telah berhasil melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
LAKIP KPPN TANJUNGBALAI TAHUN 2012
13
