BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2009-2013 maupun Renja Tahun 2013. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan LAKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013

14


pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : No

Katagori

Nilai Angka

Interpretasi

1.

AA

> 85 – 100

Memuaskan

2.

A

> 75 – 85

Sangat Baik

3.

B

> 65 – 75

Baik

4.

CC

> 50 – 65

Cukup Baik

5.

C

> 30 – 50

Agak Kurang

6.

D

0 – 30

Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Inspektorat Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2009-2013 maupun Renja Tahun 2013. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2013 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2009-2013 berdasarkan Keputusan Walikota LAKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013

15


Bandung Nomor : 050/Kep.966-Orpad/2013, telah ditetapkan

2 sasaran dengan

4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :  Sasaran 1

terdiri dari

2 indikator

 Sasaran 2

terdiri dari

2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.966-Orpad/2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kota Bandung tahun 2013 menunjukan hasil sebagai berikut:

LAKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013

16


Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bandung No. 1.

2.

Indikator Kinerja Keterangan Utama Meningkatnya 1.Tingkat Kinerja 1. Dihitung dengan menjumlahkan fungsi dan Pengawasan secara rata-rata keberhasilan kualitas indikator kinerja Cakupan pengawasan Pemeriksaan Reguler, Cakupan internal evaluasi kinerja/AKIP , Tingkat pemerintah Pelaksanaan pembinaan aparat daerah pengawas terhadap objek pemeriksaan dan Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 2.Tingkat Pelayanan 2. Dihitung dari jumlah pengaduan Pengaduan masyarakat yang masuk Masyarakat dibandingkan dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/diperiksa oleh Inspektorat Kota Bandung Meningkatnya 1. Jumlah Aparat 1. Indikator Kinerja ini didasarkan kualitas hasil Pengawas yang atas jumlah dari Aparat pengawasan Mengikuti Pengawas Intern Pemerintah yang dapat Pendidikan dan (APIP) yang ada di Inspektorat mengurangi Pelatihan dan baik yang mengikuti Diklat tindakan Bimbingan Teknis Pengawasan maupun Bimtek korupsi, serta kursus Pendidikan Kantor Sendiri (PKS) kolusi dan lainnya 2. Indikator kinerja ini adalah 1 set nepotisme 2. Jumlah Dokumen dokumen pengawasan yang Pengawasan mencakup dokumen PKPT, dokumen arsip pengawasan, dokumen rekapitulasi pengawasan dan dokumen penunjang pengawasan Sasaran


17


Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013 No. 1. 2.

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kinerja Pengawasan Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Satuan

Target

Realisasi

%

100

86.53

Capaian % 86.53

%

100

100.00

100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Misi kesatu “Melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah” dapat dilihat dari indikator Tingkat Kinerja Pengawasan dan indikator Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat. IKU yang mencerminkan keberhasilan pengawasan, walaupun terdapat satu indikator

yaitu

indikator tingkat kinerja pengawasan yang tidak mencapai target (86.53% dari target 100%), akan tetapi capaian indikator tersebut masih berada dalam kategori AA (memuaskan). Tidak tercapainya target pada indikator tingkat kinerja pengawasan, tidak memberikan arti bahwa kinerja pengawasan tidak tercapai.

Akan tetapi lebih

disebabkan terdapatnya perubahan paradigma pengawasan.

Dalam perubahan

paradigma pengawasan tersebut, terdapat perubahan peran APIP dalam melaksanakan pengawasan, dari lebih memfokuskan pada pengawasan watch dog menjadi peran APIP sebagai Quality Assurance, Consulting Partner dan Catalyst. Perubahan paradigma pengawasan tersebut diimplementasikan salah satunya dengan kegiatan pemeriksaan tertentu yang mengacu kepada isu strategis yang ada pada saat itu.

Kegiatan

Pemeriksaan tertentu tersebut tidak tercakup sebagai indikator kegiatan yang mendefinisikan indikator kinerja tingkat kinerja pengawasan.

Pada saat ini indikator

tingkat kinerja pengawasan meliputi sub indikator Cakupan Pemeriksaan Reguler, Cakupan Evaluasi Kinerja/ Akip, Pelaksanaan Pembinaan Aparat Pengawas terhadap Objek Pemeriksaan dan Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan. Sub indikator cakupan pemeriksaan reguler di dalam renstra ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah objek pemeriksaan setiap tahun. Dengan adanya perubahan


18


paradigma pengawasan ini, peningkatan jumlah objek pemeriksaan tidak dilakukan lagi. Peningkatan objek pemeriksaan bukan merupakan tujuan prioritas lagi. Tujuan prioritas dengan adanya perubahan paradigma pengawasan diganti dengan dilakukannya Pemeriksaan Tertentu. Pada renstra tahun 2014-2018 sudah dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja, diharapkan indikator kinerja tersebut dapat lebih mengukur seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung.

C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Inspektorat Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2009-2013. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Inspektorat Kota Bandung Tahun 2009-2013 sebanyak 2 sasaran. Pada tahun 2013 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013. Dari 2 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013 NO. 1 2 3 4 5 6

SASARAN STRATEGIS Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang Kurang Jumlah

CAPAIAN 1 1 0 0 0 0 2

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:


19


Tabel 3.4 Capaian Kinerja sasaran Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013 No.

Sasaran

A 1

Misi 1 Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah Misi 2 Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme

B 1

Jumlah

Jumlah Indikator

Ratarata capaian

2

93.27

Memuaskan

2

96.78

Memuaskan

4

95.03

Memuaskan

0-30

>30-50

>50-65

>65-75

>75-85

>85-100

Pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran terdapat pada Lampiran 1. Dari 2 sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.5 Pencapaian target Misi

No.

Misi

1 2 Dst

Misi 1 Misi 2 Jumlah

Jumlah Indikator Sasaran 2 2 4

Melampaui target (>100%) Jumlah % 0 0 0 0 0 0

Tingkat Pencapaian Sesuai Target Belum Mencapai (100%) Target (<100%) Jumlah % Jumlah % 1 50 1 50 1 50 1 50 2 50 2 50

Dari 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Inspektorat Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:


20


Tabel 3.6 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No.

Kategori

A.

Jumlah Indikator 2 2 2 2 -

Misi 1 Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang Kurang Misi 2 Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang Kurang

1 2 3 4 5 6 B. 1 2 3 4 5 6

Presentase 86.53% dan 100% 93.55% dan 100% -

D. Analisis Pencapaian Kinerja Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-

pembandingan antara : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.


21


-

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

-

kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai

pada tahun 2013 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 4 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kota Bandung tahun 2009-2013, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah No 1.

2.

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kinerja Pengawasan Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Satuan

Tahun 2009 RealiTarget sasi

%


%

80

90

112.5

85

%

100

100

100

100

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 1

%

85.23 100.27

100

100

Tahun 2011 RealiTarget sasi 90

100

Tahun 2012 % Target

91.39 101.54

100

100

%

Realisasi


%

95

112.26

118.17

100

86.53

86.53

100

100

100

100

100

100

106.25

100.14

100.77

109.09

93.27

106.25

100.14

100.77

109.09

93.27

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun (2009 s.d 2013) semua indikator utama (tingkat kinerja pengawasan dan tingkat pelayanan pengaduan masyarakat) realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali di tahun 2013. Pada tahun 2013 indikator utama tingkat kinerja pengawasan tidak mencapai target yang telah ditetapkan (100%). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak tercapainya target indikator kinerja pengawasan bukan berarti menggambarkan penurunan kinerja pengawasan. Akan tetapi lebih disebabkan oleh adanya perubahan LAKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013

22


paradigma pengawasan, dimana perubahan paradigma pengawasan tersebut belum tergambarkan dalam indikator tingkat kinerja pengawasan. Dalam dokumen rencana strategis Inspektorat periode 2014 s.d 2014 paradigma pengawasan yang baru tersebut, telah diakomodir dalam indikator sasaran Inspektorat. Selama 5 (lima) tahun tersebut, sub indikator yang capaiannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah cakupan pemeriksaan reguler dan persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Dalam perencanaan awal, jumlah objek

pemeriksaan reguler setiap tahunnya diharapkan mengalami peningkatan.

Seluruh

SKPD, Sekolah (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN), Puskesmas dan UPT di lingkungan Pemerintah Kota Bandung di tahun 2013 seluruhnya sudah merupakan objek pemeriksaan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Begitu pula dengan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan, di tahun 2013 diharapkan temuan pemeriksaan sampai dengan tahun pemeriksaan 2012 dapat diselesaikan. Akan tetapi dalam mewujudkan semua rencana tersebut terdapat kendala yang dihadapi. Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat yang juga merupakan indikator kinerja utama, pada tahun 2013 capaiannya mencapai 100% (dari 20 kasus pengaduan masyarakat yang sampai ke Inspektorat, seluruhnya sudah dilakukan pemeriksaan). Selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2009 sampai dengan 2013 realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100% dalam arti seluruh pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat, seluruhnya telah dilakukan pemeriksaan.

Evaluasi Kinerja Indikator Kinerja Pengawasan merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan peran dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan secara rata-rata keberhasilan indikator kinerja Cakupan Pemeriksaan Reguler, Cakupan evaluasi kinerja/LAKIP, Tingkat Pelaksanaan pembinaan aparat pengawasterhadap objek pemeriksaan dan Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan. Sedangkan Tingkat pelayanan atas pengaduan masyarakat

dihitung dari jumlah

pengaduan masyarakat yang masuk dibandingkan dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/diperiksa oleh Inspektorat Kota Bandung. Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun LAKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013

23


terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Inspektorat Kota Bandung adalah sebagai berikut : Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Fungsi dan Kualitas Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Tahun 2013 dibandingkan Target Akhir Renstra Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013 No.

Indikator Sasaran

Satuan

1 1.

2 Tingkat Kinerja Pengawasan Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat

3

Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013 4

% %

2.

Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2013

Persentase Capaian Kinerja (%)

5

6

86.53

100

86.53

100

100

100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2013 menunjukkan capaian kinerja indikator tingkat kinerja pengawasan sebesar 86.53 % yang berarti capaian tidak sesuai target akhir Renstra. Tingkat kinerja pengawasan mencapai 86.53% di tahun 2013, nilai ini berasal dari Cakupan Pemeriksaan Reguler sebesar 80.00% (dari 153 objek pemeriksaan yang diharapkan mengalami peningkatan dalam Sistem Pengendalian Internnya, hanya 120 objek pemeriksaan yang meningkat Sistem Pengendalian Internya). Peningkatan ini dicapai melalui Pemeriksaan Reguler yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung. Capaian Cakupan Evaluasi Kinerja/Akip sebesar 100%.

Dengan demikian seluruh

SKPD (61 SKPD) telah memiliki bahan untuk memperbaiki manajemen kinerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansinya. Juga terjadi peningkatan Sistem Pengendalian Intern pada 62 entitas pelaporan melaui pelaksanaan reviu laporan keuangan. Tingkat Pembinaan yang dilakukan aparat pengawas terhadap objek pemeriksaan persentase capaiannya adalah 100% dalam arti meningkatnya tata kelola pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap SKPD dan meningkatnya pemahaman SKPD mengenai pencegahan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan melalui pembinaan Inspektorat terhadap SKPD terealisasi sebesar 100%. Sementara itu peningkatkan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan LAKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013

24


adalah sebesar 66.13%.

Hal ini terjadi dengan ditindaklanjutinya temuan hasil

pemeriksaan sebesar 66.13 (dari 1311 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Bandung yang telah ditindaklanjuti sampai dengan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 baru 867 rekomendasi). Adanya perubahan paradigma pengawasan menyebabkan realisasi tidak dapat mencapai target yang telah direncanakan. Dalam perubahan paradigma pengawasan tersebut, terdapat perubahan peran APIP dalam melaksanakan pengawasan, dari lebih memfokuskan pada pengawasan watch dog menjadi peran APIP sebagai Quality Assurance, Consulting Partner dan Catalyst. Perubahan paradigma pengawasan tersebut diimplementasikan salah satunya dengan kegiatan pemeriksaan tertentu yang mengacu kepada isu strategis yang ada pada saat itu. Capain kegiatan dari kedua kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Jumlah kegiatan pemeriksaan capaiannya sebesar 100.00%. Dalam arti Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kota Bandung dengan dilakukannya pemeriksaan tertentu memiliki capaiannya 100%

2.

Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi memiliki capaian sebesar 150%. Dalam arti pelaksanaan reformasi birokrasi meningkat dengan dilakukannya 3 kegiatan reformasi birokrasi dari 2 kegiatan yang ditargetkan. Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat yang juga merupakan indikator

kinerja utama, pada tahun 2013 capaiannya mencapai 100%. Terjadi penurunan penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan selain permasalahan dalam hal pembiayaan (sampai dengan 2013 anggaran Inspektorat hanya 0,41% dari total belanja APBD), permasalahan sumber daya manusia secara kualitas juga menjadi kendala.

Kurangnya auditor yang berlatarbelakang

pendidikan akuntasi, tidak adanya auditor yang memiliki latar belakang farmasi dan teknik sipil merupakan permasalahan SDM yang mewarnai perjalanan Inspektorat dari tahun 2009 s.d 2013. Disamping itu, dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, adanya rotasi dan mutasi pegawai baik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung maupun di BPK RI sebagai lembaga yang melakukan proses penyelesaian tindak lanjut, menjadi faktor yang mempengaruhi lambatnya proses penyelesaian tindaklanjut tersebut. LAKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013

25


Dalam menghadapi permasalah di atas, berbagai langkah telah ditempuh. Meskipun auditor yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, farmasi dan teknik sipil tidak optimal, sumber daya manusia yang ada, diikutsertakan ke dalam berbagai pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Selain itu juga dilakukan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di Kantor Sendiri baik di bidang pengadaan barang dan jasa, bidang keuangan dan anggaran maupun bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menghadirkan narasumber baik dari Kementerian maupun lembaga sesuai dengan bidang yang ditanganinya. Pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada saat melakukan kegiatan pengawasan juga dilakukan, jika dipandang perlu. Dalam penyelesaian temuan hasil pemeriksaan, khususnya untuk penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK RI, telah dibentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 700/Kep.530-Inspektorat/2013 tentang Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Bandung. Selain itu, dilakukan juga pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai narasumber yang secara bersama-sama mendampingi menindaklanjuti

temuan

hasil

pemeriksaan

BPK

RI.

SKPD dalam

Pemantauan

terhadap

penyelesaian temuan tersebut juga dilakukan setiap bulan. Upaya lain untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan BPK RI adalah dengan mendampingi SKPD pada saat menemui BPK RI untuk berdiskusi dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan dimaksud. Dengan semakin bertambahnya peran APIP dan semakin kompleksnya permasalahan

yang

dihadapi,

penambahan

alokasi

anggaran

untuk

kegiatan

pengawasan sudah merupakan hal yang harus sangat diperhatikan. Disamping itu pula, perbaikan Sumber Daya Manusia Inspektorat juga merupakan permasalahan yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Untuk ke depan, Sumber Daya Manusia Inspektorat

diharapkan merupakan SDM yang benar-benar memiliki komitmen yang besar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan benar serta yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Salah satu upaya yang dapat

disarankan untuk perbaikan SDM Inspektorat adalah calon APIP merupakan pegawai LAKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013

26


yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, teknik sipil, farmasi dan latar belakang pendidikan lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang terdapat pada Pemerintah Kota Bandung. Untuk melihat pencapaian setiap program dan kegiatan secara mendetail, dapat dilihat dalam lampiran 2. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme

Selanjutnya untuk pencapaian sasaran kedua yang merupakan sasaran pada misi ke-2 yaitu “Mewujudkan aparat pengawasan yang professional dan akuntabel yang dapat

memberikan

pelayanan

prima

kepada

seluruh

pemangku

kepentingan

(stakeholders) melalui optimalisasi fungsi pengawasan” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan yang Dapat Mengurangi Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

No. 1.

2.

Indikator Kinerja Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis serta kursus lainnya Jumlah dokumen pengawasan

Satuan Orang

Dokumen

Tahun 2009 RealiTarget sasi 75 49

1

% 65.33

1

100

Rata-rata Capaian IK Kinerja Capaian Sasaran 2

82.67 82.67


1

1

% 60

100

80 80


1

1

% 57.64

100


1

1

78.82 78.82

% 52.22

100

Tahun 2013 % RealiTarget sasi 62 58 93.55

1

76.11 76.11

Pencapaian kinerja sasaran pada misi ke-2 selama 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai dengan 2013 tidak mencapai 100%. Untuk indikator kinerja “Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis serta kursus lainnya” berdasarkan target per tahun, yaitu berdasarkan jumlah pegawai per


27

1

100

96.78 96.78


tahun, realisasinya tidak mencapai 100%, dalam arti seluruh aparat pengawas seluruhnya telah mengikuti bimbingan teknis, sementara itu tidak semua aparat pengawas dapat diikutsertakan untuk mengikuti diklat.

Demikian pula jika dilihat

berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam renstra, realisasinya tidak mencapai 100%. Kendala yang terjadi dari tahun ke tahun adalah tidak semua aparat pengawas dapat dikirimkan ke berbagai diklat pengawasan, baik diklat penjenjangan maupun diklat teknis pengawasan. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran yang ada di Inspektorat. Langkah yang dilakukan adalah selain dengan mengajukan penambahan alokasi anggaran kepada Walikota melalui TAPD, juga dengan cara mengajukan bantuan pembiayaan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun anggaran di BKD pun terbatas, dengan demikian untuk diklat di bidang pengawasan, tidak semua aparat pengawas dapat mengikuti berbagai diklat pengawasan. Sementara itu untuk indikator kinerja ke-2 yang juga merupakan sasaran dari misi ke-2 yaitu jumlah dokumen pengawasan, realisasinya mencapai 100%.

Evaluasi Kinerja Indikator kinerja Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis serta kursus lainnya dan Indikator kinerja Jumlah dokumen pengawasan merupakan indikator keberhasilan meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme. Realisasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Inspektorat Kota Bandung adalah sebagai berikut:


28


Tabel 3.10

Pencapaian Indikator Sasaran

Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan yang Dapat Mengurangi Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Tahun 2013

dibandingkan Target Akhir Renstra Inspektorat Tahun 2013 Indikator Sasaran

No.

1 1

2

Satuan

Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013

Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2013

Persentase Capaian Kinerja (%)

2

3

Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis serta kursus lainnya (orang) Jumlah dokumen pengawasan (dokumen)

Orang

4 58

5 62

6 93.55

Dokumen

1

1

100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2013 untuk indikator sasaran “Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis serta kursus lainnya” menunjukkan capaian kinerja 93.55 % yang berarti capaian tidak sesuai target akhir Renstra. Dan untuk indikator sasaran “Jumlah dokumen pengawasan” realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2013 menunjukkan capaian kinerja 100 % yang berarti capaian sesuai target akhir Renstra.

Seperti yang telah diuraikan

sebelumnya bahwa berdasarkan target per tahun yaitu berdasarkan jumlah aparat pengawas yang ada di Inspektorat pada tahun 2013, realisasinya mencapai 100%. Dalam arti, jumlah aparat pengawas pada tahun 2013 adalah sebanyak 58 orang dan seluruhnya telah diikutsertakan dalam Bimbingan Teknis dan Pelatihan di Kantor Sendiri.

Untuk pengiriman peserta, tidak seluruh aparat pengawas yang ada di

Inspektorat, dapat dikirimkan ke diklat pengawasan dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat.

Namun, berdasarkan target yang ditetapkan yang

disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, seluruh aparat pengawasan yang ditargetkan telah seluruhnya dikirimkan untuk mengikuti diklat pengawasan. LAKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013

29


Langkah yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan anggaran diklat yaitu dengan cara mengajukan bantuan pembiayaan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), akan tetapi anggaran di BKD pun terbatas. Dengan demikian dalam pengiriman diklat, tidak semua aparat pengawas dapat mengikuti berbagai diklat pengawasan. Pengiriman peserta diklat dilakukan dengan cara bergantian sesuai dengan kebutuhan. Langkah lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparat Pengawas Inspektorat adalah dengan melakukan kegiatan peningkatan wawasan ke Pemerintah Kota/Kabupaten lain. Kegiatan peningkatan wawasan ini terdapat dalam program : 1.

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; Dalam Kegiatan Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional pada Tahun 2013,

telah

dilakukan

peningkatan

wawasan

ke

Pemerintah

Kabupaten

Tanggerang, dengan materi Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Strategi Pencapain Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Pemerintah Kabupaten Tanggerang.

Aparat pengawas yang meningkat pengetahuannya dalam bidang

Reviu Laporan Keuangan dan strategi pencapaian opini WTP dari BPK RI adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang pengendali teknis dan 16 (enam belas) orang Ketua Tim. 2.

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah 1)

Dalam Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi dilakukan peningkatan wawasan ke Jogjakarta dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kota Jogjakarta yang menyampaikan materi mengenai pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Pemerintah Kota Jogjakarta dan dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang menyampaikan materi berupa pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP) pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Aparat pengawas meningkat pengetahuan pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebanyaknya 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang pengendali teknis dan 16 (enam belas) orang Ketua Tim;


30


2)

Dalam kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif dilakukan peningkatan wawasan ke Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Aparat pengawas yang

meningkat

pengetahuannya

di

bidang

Pelaksanaan

Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Pengendali Teknis pada masing-masing Inspektur Wilayah Pembantu. Untuk melihat pencapaian setiap program dan kegiatan secara mendetail, dapat dilihat dalam lampiran 2.

E. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2013 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA. Inspektorat Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 10.965.865.953,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 10.376.130.273,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,62 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2013 kondisi anggaran adalah silpa Rp 589.735.680. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Kota Bandung tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013 No.

Sasaran

1

Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme Jumlah

2


Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

%

7.768.960.000

7.344.473.794

94,54

507.715.000

475.497.878

93,65

8.276.675.000

7.819.971.672

94,48

31


Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung pada tahun 2013. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian indikator kinerja pada setiap sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2013 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.12 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013 No.

Kategori

A.

Sasaran 1, 1 2 3 4 5 6

Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang Kurang Sasaran 2, Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang Kurang

B. 1 2 3 4 5 6

Jumlah Indikator 2 2 2 2 -

Presentase Capaian Kinerja

Anggaran Realisasi (Rp.)

%

86.53 % dan 100% 7.344.473.794

94,54

93,55% dan 100% 475.497.878

93,65

Pencapaian Sasaran pada Tahun 2013 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun terakhir Renstra 2009-2013, dengan demikian diuraikan pula capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :


32


Tabel 3.13 Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Inspektorat Kota Bandung 2009-2013 Pagu Indikatif Renstra (Rp.)

No.

Misi

A.

Sasaran 1. Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah Sasaran 2. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme

B.

Realisasi Anggaran tahun ke-

1

2

3

4

5

34.406.845.662

2.822.451.570

5.273.205.926

5.180.219.317

4.982.782.916

7.344.473.794

8.375.000.000

676.353.650

909.486.050

761.109.290

725.579.500

475.497.878

Jumlah

% (dari Pagu Indikatif)

25.603.133.523

74.41

3.548.026.368

42.36

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Inspektorat Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Dengan demikian anggaran yang digunakan juga efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi


33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents