BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP INSPEKTORAT 2012

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja Inspektorat Kota Bandung disusun berdasarkan pada konsep pengukuran kinerja yang digunakan untuk penilaian keberhasilan atau kekuranganberhasilan pelaksanaan pencapaian sasaran melalui berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Bandung. Hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut dituangkan dalam form Pengukuran

Kinerja

yang

mencerminkan

kinerja

Inspektorat

Kota

Bandungdan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 3

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Ringkasan Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Inspektorat Kota Bandung Tahun 2012 secara keseluruhan disajikan pada gambar sebagai berikut:

Melebihi target Tercapai

Inspektorat Kota Bandung Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947

22

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Pada tahun 2012, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 sasaran dengan menggunakan 4 Indikator, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. Dari 4 indikator yang diukur, sebanyak 2 indikator (50%) mencapai dan melebihi target, sebanyak 2 indikator (50%) mencapai target.

Rincian Kinerja Tahun 2012 adalah tahun ke empat dari implementasi Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2009-2013, dimana Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung telah mengalami revisi pada tahun 2011. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Bandung Tahun 2012. Pencapaian kinerja sasaran pada misi 1 yaitu “Melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, bertujuan agar Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,dengan sasaran sebagai berikut : “Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah” Tabel 1. Pencapaian Kinerja Sasaran pada Misi 1 Hasil Indikator Kinerja

Th

Hasil Th 2012

2009 Tingkat kinerja pengawasan (%) Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat (%)

Target Th 2012

Tercapai/

Hasil sd

Tidak

2012

Target Akhir Renstra

112,26%

95%

√

112,26%

100%

113,33%

100%

√

113,33%

100%

Deskripsi sasaran Indikator Kinerja Pengawasan merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dan kegagalanperan dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan


23

LAKIP INSPEKTORAT 2012 secara rata-rata keberhasilan indikator kinerja Cakupan Pemeriksaan Reguler, Cakupan evaluasi kinerja/LAKIP, Tingkat Pelaksanaan pembinaan aparat pengawasterhadap objek pemeriksaan dan Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan. Sedangkan Tingkat pelayanan atas pengaduan masyarakat dihitung dari jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dibandingkan dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/diperiksa oleh Inspektorat Kota Bandung.

Hasil Tahun 2012 1)

Tingkat kinerja pengawasan Prosentase capaian Tingkat Kinerja Pengawasan pada tahun 2012 mencapai 112,26%. Hasil tersebut didapat dari 4 indikator kinerja program yang mendukung pencapaian sasaran, yaitu indikator tingkat kinerja pengawasan terbentuk dari

4(empat) sub indikator, yang

masing-masing memiliki tingkat kepentingan yang sama (bobot yang sama) dalam menyumbang tingkat kinerja pengawasan, persentase capaian indikator tingkat kinerja pengawasan adalah sebesar 112.26% atau [(76.00% + 100% + 208.33% + 64.70%)/4 ]. Capaian persentase tingkat kinerja pengawasan ini melebihi yang ditargetkan di dalam RPJMD yaitu sebesar 95%. Berikut masing-masing capaian indikator kinerja program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran tingkat kinerja pengawasan: (1)

Cakupan Pemeriksaan Reguler Persentase capaian dari cakupan pemeriksaan reguler adalah sebesar 76.00%. Pada Tahun 2012 Inspektorat Kota Bandung

dalam

Rencana

Strategisnya

akan

melakukan

pemeriksaan reguler terhadap 150 objek pemeriksaan.

Akan

tetapi dalam realisasinya pemeriksaan reguler hanya dilakukan


24

LAKIP INSPEKTORAT 2012 terhadap 114 objek pemeriksaan seperti yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) TA. 2012. Jumlah LHP yang telah diterbitkan sebanyak 130 dokumen, 16 dokumen diantaranya adalah dokumen hasil pemeriksaan tertentu dengan jumlah rekomendasi sebanyak 463 buah. Jumlah objek pemeriksaan pada Tahun Anggaran 2012

sebanyak

114

meningkat dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan pada Tahun Anggaran 2011 (13 objek pemeriksaan).

Peningkatan

jumlah objek pemeriksaan tersebut adalah sebesar 11.40%. Rekapitulasinya adalah sebagai berikut : Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Kota

Bandung

Berdasarkan

Materi

Pemeriksaan

NO.

TAHUN 2011

MATERI

JUMLAH

PEMERIKSAAN

TAHUN 2012 %

REKOMENDASI

JUMLAH REKOMENDASI

%

1.

Kebijakan Daerah

93

20.67

101

21.81

2.

Kelembagaan

22

4.89

21

4.54

3.

Pegawai Daerah

97

21.56

90

19.44

4.

Keuangan Daerah

112

24.89

122

26.35

5.

Barang Daerah

126

28.00

129

27.86

450

100.00

463

100.00

JUMLAH

Peningkatan jumlah rekomendasi pada tahun anggaran 2012 jika dibandingkan

dengan

TA.

2011

adalah

sebesar

2.81%.

Peningkatan ini terjadi dari 450 rekomendasi pada tahun anggaran 2011 menjadi 463 rekomendasi di tahun anggaran 2012 atau sebanyak 13 rekomendasi.

Hal ini menunjukkan bahwa

objek pemeriksaan yang menjadi auditan merasa bahwa proses pemeriksaan oleh Inspektorat menjadi suatu bentuk pembinaan


25

LAKIP INSPEKTORAT 2012 dari APIP guna mewujudkan pencapaian opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian; Materi pemeriksaan yang terdiri dari 5 (lima) materi pemeriksaan, yaitu kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah. Di Tahun Anggaran

2012,materi

barang

daerah

mencapai

129

rekomendasiatau sebesar 27.86% sedangkan materi keuangan daerah sebanyak 122 rekomendasiatau sebesar

26.35%.

Banyaknya rekomendasidi kedua materi pemeriksaan tersebut, selama 2 (dua) tahun anggaran pemeriksaan, diharapkan merupakan salah satu bentuk pembinaan dari Inspektorat Kota Bandung

kepada

SKPD

sebagai

persiapan

menghadapi

pencapaian Opini BPK-RI WTPpada Laporan Keuangan

TA.

2012, karena kedua materi pemeriksaan tersebut sangat menentukan Opini yang diberikan oleh BPK-RI. Materi pemeriksaan barang daerah meskipun merupakan materi pemeriksaan yang memiliki rekomendasi terbanyak baik dalam jumlah maupun persentase di Tahun Anggaran 2012, akan tetapi jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan di Tahun Anggaran 2011, persentasenya mengalami penurunan sebesar 0.14% (28.00% di TA.2011, 27,86% di TA. 2012 ). Temuan pada materi

barang

daerah

ini

masih

berkisar

dalam

hal

penatausahaan barang pada masing-masing skpd. Materi pemeriksaan keuangan daerah, jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan di TA. 2011 , berdasarkan persentase, di

TA. 2012 mengalami kenaikan sebesar 1.46% (24.89 % di

TA. 2011 dan 26.35% di TA.2012).Dari 463 rekomendasi hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Kota Bandung, baru 459 rekomendasi yang telah mendapatkan status tindak lanjut selesai.


26


Adapun secara rinci kegiatan pemeriksaan Reguler Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Pemeriksaan Reguler : a. Dinas Daerah: TABEL 3.

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNGTAHUN 2012 PADA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG ASPEK PEMERIKSAAN

No.

NAMA OBYEK PEMERIKSAAN

1

2

1

DINAS PENDIDIKAN

2

DINAS KESEHATAN

3

DINAS SOSIAL

4

DINAS TENAGA KERJA

5

7

DINAS PERHUBUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

8

DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

6

9

DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN

10

DINAS PEMAKAMAN & PERTAMANAN

11

DINAS KEBAKARAN

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET 12 DAERAH 13 DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA 14

DINAS PENDAPATAN

15

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

16 DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN 17 DINAS PEMUDA & OLAH RAGA JUMLAH :

TINDAK LANJUT

JUMLAH TEMUAN

SELESAI

DALAM PROSES

BELUM

7

8

9

10

11

3 3 1 1 2

1 2 1 0 1

14 5 4 3 5

14 5 4 3 5

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1

3

2

9

9

0

0

0 0 0 1 0

1 1 1 2 1

1 2 0 2 0

1 2 0 1 2

3 6 3 7 4

3 6 3 7 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

2

1

1

4

4

0

0

0 0

0 0

1 1

0 2

2 0

3 3

3 3

0 0

0 0

2

0

0

2

0

4

4

0

0

2 0

0 0

1 0

2 2

1 1

6 3

6 3

0 0

0 0

22

3

16

27

18

86

86

0

0

PEGAWAI KEUANGAN DAERAH DAERAH

KEBIJAKAN DAERAH

KELEMBAGAAN

3

4

5

6

7 0 1 0 2

1 0 0 1 0

2 0 1 1 0

3

0

0 1 2 1 1


BARANG DAERAH

27

LAKIP INSPEKTORAT 2012 b. Lembaga Teknis Daerah : TABEL 4.

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNGTAHUN 2012 PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN RUMAH SAKIT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG ASPEK PEMERIKSAAN

No.


1

2

1

BAPPEDA

2

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

3

KEBIJAKAN DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4

BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP

5

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB

6

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

7

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

8

RS UMUM DAERAH KOTA BANDUNG

9

RS KHUSUS IBU DAN ANAK

1O RS K HUSUS GIGI DAN MULUT JUMLAH :

KELEMBAGAAN

PEGAWAI DAERAH

KEUANGAN DAERAH

BARANG DAERAH

JUMLAH TEMUAN

TINDAK LANJUT SELESAI

DALAM PROSES

BELUM

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 1

0 0

1 0

1 1

3 1

7 3

7 3

0 0

0 0

2

0

0

3

1

6

6

0

0

0 0 0

0 0 0

1 1 1

1 1 0

1 1 1

3 3 2

3 3 2

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

2 5 0

0 1 0

0 0 1

0 1 0

1 2 1

3 9 2

3 9 2

0 0 0

0 0 0

12

1

5

8

14

40

40

0

0

c. Asisten/Bagian pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD / Satuan Polisi Pamong Praja : TABEL 5.

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNGTAHUN 2012 PADA ASISTEN, SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG ASPEK PEMERIKSAAN

No.


1 1 2

2 ASISTEN PEMERINTAHAN ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN DAN PEMBANGUNAN

3

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

4

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

5

BAGIAN HUKUM DAN HAM BAGIAN ORGANISASI & PEMBERDAYAAN

KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAERAH

PEGAWAI DAERAH

KEUANGAN DAERAH

BARANG DAERAH

TINDAK LANJUT JUMLAH TEMUAN SELESAI DALAM BELUM PROSES

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

0

0

0

1

3

3

0

0

0

0

1

0

1

2

2

0

0

2 1 0

0 0 0

0 2 0

0 0 0

1 0 1

3 3 1

3 3 1

0 0 0

0 0 0

2

0

0

0

1

3

3

0

0

7

BAGIAN PEREKONOMIAN

0

0

0

1

1

8

BAGIAN PEMBANGUNAN & SDA

1

1

0

0

1

2 3

2 3

0 0

0 0

9

BAGIAN KESRA & KEMASYARAKATAN

0 2 0 1 0

0 0 0 0 0

0 1 0 1 1

1 0 3 1 1

3 1 0 1 1

4 4 3 4 3

4 4 3 4 3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

11

1

6

7

13

38

38

0

0

6

APARATUR DAERAH

10 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 11 BAGIAN TATA USAHA SETDA 12 SEKRETARIAT DPRD 13 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JUMLAH


28

LAKIP INSPEKTORAT 2012 d. Perusahaan Daerah : TABEL 6.

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNGTAHUN 2012 PADA PERUSAHAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

ASPEK PEMERIKSAAN No.


1

2

1 PD. AIR MINUM 2 PD. KEBERSIHAN 3 PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT 4 PD. PASAR BERMARTABAT JUMLAH :

KEBIJAKAN PEGAWAI KELEMBAGAAN DAERAH DAERAH

KEUANGAN DAERAH

TINDAK LANJUT

BARANG DAERAH

JUMLAH TEMUAN

SELESAI

DALAM PROSES

BELUM

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3 1 2 0

0 0 0 2

0 0 0 1

0 0 2 2

2 1 0 0

5 2 4 5

5 2 4 5

0 0 0 0

0 0 0 0

6

2

1

4

3

16

16

0

0

e. Kecamatan-Kecamatan : TABEL 7.

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNGTAHUN 2012 PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG ASPEK PEMERIKSAAN

No.

1


2

1

KECAMATAN SUKASARI

2

KECAMATAN SUKAJADI

3

KECAMATAN CIDADAP

4

KECAMATAN CICENDO

5

KECAMATAN BANDUNG WETAN

6

KECAMATAN ANDIR

7

KECAMATAN COBLONG

8

KECAMATAN CIBEUNYING KALER

9

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

10

KECAMATAN UJUNGBERUNG

11

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

12

KECAMATAN ANTAPANI

13

KECAMATAN ARCAMANIK

14

KECAMATAN CIBIRU

15

KECAMATAN RANCASARI

16

KECAMATAN PANYILEUKAN

17

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

18

KECAMATAN KIARACONDONG

19

KECAMATAN BATUNUNGGAL

20

KECAMATAN LENGKONG

21

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

22

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

23

KECAMATAN REGOL

24

KECAMATAN ASTANAANYAR

25

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

26

KECAMATAN BANDUNG KULON

27 KECAMATAN BUAH BATU 28 KECAMATAN GEDEBAGE 29 KECAMATAN MANDALAJATI 30

KECAMATAN CINAMBO JUMLAH :

KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAERAH

PEGAWAI DAERAH

KEUANGAN DAERAH

BARANG DAERAH

5

6

JUMLAH TEMUAN

TINDAK LANJUT SELESAI

DALAM PROSES

BELUM

8

9

10

11

3

4

1 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2

1 3 0 2 2 4 1 1 1 2 4 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0 2 1 2 0

4 6 3 4 3 9 4 4 5 5 8 4 3 4 2 3 3 5 4 5 4 6 3 6 4 3 4 4 3 4

4 6 3 4 3 9 4 4 5 5 8 4 3 4 2 3 3 5 4 5 4 6 3 6 4 3 4 4 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

4

32

39

36

129

129

0

0


29

LAKIP INSPEKTORAT 2012 f.

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) TABEL 8.

No.

1

NAMA OBYEK PEMERIKSAAN 2

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNG TAHUN 2012 PADA SMPN, SMAN DAN SMKN KOTA BANDUNG ASPEK PEMERIKSAAN

KEBIJAKAN DAERAH

TINDAK LANJUT JUMLAH TEMUAN SELESAI DALAM BELUM PROSES

5

6

7

8

9

10

11

0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1

1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 2 0 3 0 1 0 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1

1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 3 1 2 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 2 0 2 1

3 3 5 5 2 2 3 4 3 3 5 4 2 3 5 5 3 2 3 2 2 4 4 10 3 5 2 4 4 7 4 3 8 3 6 3 3 2 5 5

3 3 5 5 2 2 3 4 3 3 5 4 2 3 5 5 3 2 3 2 2 4 4 10 3 5 2 4 4 7 4 3 8 3 6 3 3 2 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

30

37

45

154

154

0

0

SMPN 9 SMPN 10

5

SMPN 11

6

SMPN 12

7

SMPN 15

8 9

SMPN 16 SMPN 22

10

SMPN 27

11

SMPN 35

12

SMPN 38

13

SMPN 39

14

SMPN 41

15

SMPN 44

16

SMPN 49

17

SMAN 2

18

SMAN 3

19

SMAN 4

20

SMAN 5

21

SMAN 8

22

SMAN 9

23

SMAN 14

24

SMAN 15

25

SMAN 16

26

SMAN 17

27

SMAN 19

28

SMAN 20

29

SMAN 21

30

SMAN 23

31

SMAN 25

32

SMAN 26

33

SMKN 8

34

SMKN 9

35

SMKN 10

36

SMKN 11

37

SMKN 12

38

SMKN 13

39

SMKN 14

40

SMKN 15 JUMLAH

32

SMPN 6

BARANG DAERAH

4

3

2

KEUANGAN DAERAH

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1

4

SMPN 4

PEGAWAI DAERAH

3

1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 2 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1

1

KELEMBAGAAN


30

LAKIP INSPEKTORAT 2012 2. Pemeriksaan Non Reguler : Tabel 9.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksan Non-Reguler/ Khusus Inspektorat Kota Bandung TA. 2012 TAHUN 2012

No.

URAIAN

JUMLAH KASUS

TERBUKTI

TIDAK TERBUKTI

LHP DALAM PROSES

1

PENYALAHGUNAAN WEWENANG

5

1

4

0

2

PELAYANAN MASYARAKAT

1

0

0

1

0

0

0

0

3

PENYALAHGUNAAN KEUANGAN

4

KEPEGAWAIAN/KETENAGAKERJAAN

2

0

2

0

5

PERTANAHAN/PERUMAHAN

0

0

0

0

6

HUKUM/PERADILAN

0

0

0

0

7

KEWASPADAAN NASIONAL

0

0

0

0

8

TATALAKSANA PEMERINTAHAN/BIROKRASI

7

0

0

7

9

LINGKUNGAN HIDUP

0

0

0

0

HILANG KENDARAAN DINAS

2

2

0

0

17

3

6

8

10

JUMLAH :


31

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Pemeriksaan Non Reguler / Non PKPT yang merupakan kegiatan-kegiatan sebelumnya

pemeriksaan

yaitu

pemeriksaan

yang

tidak

kasus-kasus

direncanakan /

pengaduan

masyarakat/ perintah atasan / pemeriksaan khusus. Di Tahun 2012 kasus pengaduan yang datang ke Inspektoratsebanyak 17 kasus dan seluruhnya telah ditangani. Jumlah kasus yang diperiksa pada tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang diperiksa di tahun anggaran

2011

17.65%.Kenaikan

(14

kasus),

jumlah

kasus

kenaikan tersebut

tersebut

sebesar

didiringi

dengan

penurunan jumlah kasus yang terbukti dan tidak terbukti sedangkan kasus yang masih dalam proses pemeriksaan mengalami kenaikan. Jumlah kasus terbanyak di tahun anggaran 2012 adalah pada jenis kasus penyalahgunaan wewenang (5 kasus) dan kasus

tata

laksana

pemerintahan

(7

kasus).

Berbeda

dibandingkan dengan Tahun 2011, jumlah kasus terbanyak di Tahun Anggaran 2011 adalah pada jenis kasus kepegawaian (4 kasus). Dengan melihat uraian di atas, dimana dari segi jumlah, di Tahun 2012 mengalami kenaikan, akan tetapi dilakukan

pemeriksaan

jumlah

yang

terbukti

setelah

mengalami

penurunan dibandingkan dengan Tahun 2011, diharapkan hal tersebut

sebagai

indikator

bahwa

pegawai

di

lingkungan

Pemerintah Kota Bandung lebih meningkat tingkat ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Di tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan tertentu terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2012/2013. Sebanyak 8 (delapan) SMAN dan 8 (delapan) SMPN telah menjadi objek pemeriksaan tertentu ini. Dari hasil pemeriksaaan tertentu ini dihasilkan 21 rekomendasi.


32

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Pemeriksaan non reguler diluar penanganan kasus dan pemeriksaan tertentu adalah pemeriksaan kas opname dan stock opname yang dilaksanakan setiap akhir bulan Desember. Pemeriksaan kas opname dan stock opname dilakukan sebagai persiapan penyusunan laporan keuangan SKPD dimana kas opname dilakukan untuk mengetahui kelayakan kas dalam neraca sehingga tidak terdapat salah saji kas dan stock opname untuk mengetahui kelayakan penyajian persediaan dan aset tetap dalam neraca. Selain itu monitoring Dana Bantuan Provinsi juga dilakukan pada Tahun Anggaran 2012. Monitoring dilaksanakan kepada SKPD yang mendapatkan dana bantuan provinsi. (2)

Cakupan Evaluasi Kinerja/ Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Persentase capaian dari cakupan Evaluasi Kinerja/LAKIP adalah 100%.

Persentase yang sama (100%) juga dicapai di tahun

2011. Cakupan Evaluasi Kinerja/AKIP terdapat dalam kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan. Kegiatan anatara lain, ini terdiri dari sub kegiatan Evaluasi AKIP.

Pelaksaan

evaluasi ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.Evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

dilakukan terhadap 61 SKPD yang wajib melaporkan kinerjanya. Nilai rata-rata hasil evaluasi AKIP Kota Bandung mengalami kenaikan, yaitu dari 74,51 (B = baik, perlu sedikit pebaikan) untuk AKIP 2010 menjadi 78,32 (B = baik, perlu sedikit pebaikan) untuk


33

LAKIP INSPEKTORAT 2012 AKIP 2011. Semoga adanya kenaikan rata-rata nilaihasil evaluasi AKIP ini menjadi indikator bukti kesungguhan dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menunjukkan kinerja yang dapat terukur dengan lebih baik dan mencerminkan kesungguhan seluruh skpd dalam

mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik. Masih sama dengan di tahun anggaran 2011 pelaksanaan evaluasi AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 menggunakan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Evaluasi

AKIP

dilakukan

terhadap

dokumen-dokumen

perencanaan (Renstra, RKT, Renja, IKU dan Penetapan Kinerja) sampai dengan dokumen pelaporan (LAKIP).

Pada Tahun

Anggaran 2012 dilakukan revisi terhadap Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Revisi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah. Diharapkan Juklak ini bisa dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi LAKIP di tahun 2013 terhadap AKIP 2012.


34

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Sub kegiatan lain yang termasuk ke dalam Cakupan Evaluasi Kinerja/LAKIP adalah : a. Evaluasi Rencana Srategis 2009 – 2013 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dari 61 SKPD yang ditargetkan untuk dievaluasi, seluruhnya sudah dievaluasi.

Evaluasi

Rencana

Strategis

dilakukan

dalam

rangka

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah

melalui

evaluasi

korelasi

antara

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 dengan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD juga mengevaluasi RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009 - 2013 berdasarkan potensi dan keserasian tugas pokoknya melalui Rencana Kerja (RENJA). Hasil dari evaluasi ini berupa rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Juga sebagai bahan bagi Kepala SKPD dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


35

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Evaluasi dilakukan terhadap 61 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. b. Evaluasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) TA. 2012, dari 71 unit kerja yang ditargetkan untuk dievaluasi, seluruhnya sudah dievaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap 71 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Evaluasi ini dilakukan dengan

maksud : 1) Pengawasan Pemerintahan

terhadap melalui

Pelaksanaan

evaluasi

kesesuaian

Urusan antara

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung dengan Peraturan Walikota Bandung tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi masing-masing Unit Kerja; 2) Mengevaluasi keselarasan antara Rencana Kerja SKPD dengan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD; 3) Mengevaluasi kesesuaian penempatan Kode Rekening dengan

Program/

kesesuaiannya

Kegiatan

dengan

/

Sub

Keputusan

Kegiatan Kepala

dan Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKPD) Nomor : 900/1917-DPKAD, tanggal

30

Desember 2011 tentang Kode Rekening Penganggaran Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,


36

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Belanja, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis Obyek dan Rincian

Obyek

Sistem

dan

Prosedur

Pengelolaan

Keuangan Daerah. 4) Memberikan

rekomendasi

penyempurnaan

untuk

dan

peningkatan

langkah-langkah kinerja

dan

peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Hasil dari evaluasi ini berupa rekomendasi dan langkahlangkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Unit Kerja sebagai salah satu bahan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja sebagai bahan informasi utama bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja. c.

Reviu Laporan Keuangan TA. 2011, dari 62 entitas pelaporan yang ditargetkan untuk dievaluasi, seluruhnya sudah dievaluasi. Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pasal 33 ayat (3) direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah


37

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Daerah.

Reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan

keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pada Pemerintah Kota Bandung terdapat 62

(enam puluh dua) entitas pelaporan untuk Laporan Keuangan, yaitu Pemerintah Kota Bandung dan 61 (enam puluh satu) SKPD. (3)

Tingkat Pembinaan yang dilakukan aparat pengawas terhadap objek pemeriksaan Capaian dari sub indikator ini sebesar 208.33%. Kegiatan dari sub indikator ini adalah kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

Kebijakan

Kepala

Daerah,

yang

terdiri

dari

beberapa sub kegiatan sebagai berikut : a. Sosialisasi peraturan perundang-undang, dari 4 SKPD yang ditargetkan, terealiasasi sebanyak 15 SKPD (375%) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman SKPD terhadap peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan.

Materi sosialisasi yaitu mengenai Peraturan

Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 107 Tahun 2010


38

LAKIP INSPEKTORAT 2012 tentang Tata Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.

Unit Kerja yang mendapatkan sosialisasi

sebanyak 30 unit kerja yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30)

Asisten Administrasi Umum; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pemakaman dan Pertamanan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Badan Pengelola Lingkungan Hidup; Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung; PD. Kebersihan; Bagian Umum dan Perlegkapan Setda; Bagian TU Setda; Kecamatan Sukajadi; Kecamatan Cicendo; Kecamatan Coblong; Kecamatan Bandung Wetan; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Cidadap; Kecamatan Andir; Kecamatan Antapani; Kecamatan Batununggal; Kecamatan Sumur Bandung; Kecamatan Cibeunying Kidul; Kecamatan Bojongloa Kaler; Kecamatan Buahbatu; Kecamatan Babakan Ciparay; Kecamatan Panyileukan; Kecamatan Mandalajati; Kecamatan Cibiru; Kecamatan Arcamanik.

b. Pakta Integritas, dari 1 kegiatan yang ditargetkan, terealiasasi sesuai dengan target (100%) Seminar “Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Kota Bandung”.


39

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung. Narasumber berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) dengan moderator berasal dari Universitas Parahyangan.

Peserta Seminar sebanyak 76

orang yaitu seluruh Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. c.

Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari 2 kegiatan yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 3 kegiatan (150%) Kegiatan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang

merupakan

amanat

dari

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan yang dilakukan adalah : 1) Penyusunan Buku Saku Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 2) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP pada setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;


40

LAKIP INSPEKTORAT 2012 3) Revisi Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. d. Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), ditargetkan sebanyak 2 kegiatan dan dapat terealisasi (100%). Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model PMPRB memfokuskan penilaian terhadap langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dikaitkan “Hasil

yang

Diharapkan” sebagaimana tercantum di dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 (PerMenPAN dan RB No. 20 Tahun 2010) dan juga dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama instansi pemerintahdalam rangka pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010).


41

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Pemerintah Kota Bandung termasuk pilot project Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.

Sebagai langkah

pertama dalam kegiatan PMPRB ini dilakukan kegiatan Sosialisasi PMPRB terhadap calon asesor, yaitu para Sekretaris dan Kepala Bagian Tata Usaha di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebanyak 61 orang.

Kegiatan

Sosialisasi ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Narasumber yang diundang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, juga dari Inspektorat Kota Yogyakarta. Hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi ini adalah agar calon asesor dapat memahami dan mampu menerapkan PMPRB di instansi masing-masing. e. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Provinsi dari 68 unit kerja yang mendapatkan bantuan, seluruhnya telah dimonitoring (100%). Berbeda dengan capaian sub indikator ini di tahun 2011 sebesar 100%. Di tahun 2012 terdapat capaian kegiatan yang melebihi target, yaitu kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

dari 2

kegiatan

yang ditargetkan,

terealisasi

sebanyak 3 kegiatan. (4)

Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Kegiatan yang termasuk ke dalam sub indikator ini adalah kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Persentase capaian dari sub indikator ini sebesar 64.70%, karena dari 1085


42

LAKIP INSPEKTORAT 2012 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kota Bandung, yang telah ditindaklanjuti sampai dengan mendapatkan status tindak lanjut selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 adalah sebanyak 702 rekomendasi. Persentase yang dicapai pada tahun 2011 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012, di tahun 2011 capaiannya sebesar 63.37% karena dari 1021 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kota Bandung, yang telah mendapatkan status tindak lanjut selesai adalah sebesar 647 rekomendasi. Sehingga terjadi kenaikan sebesar 1.33%. Pendampingan Tindak Lanjut dilakukan terhadap SKPD yang masih memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK RI TA. 2004 s.d TA. 2011 dengan status tindak lanjut BS (Belum sesuai dengan rekomendasi) dan BT (Belum ditindaklanjuti). 2)

Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat Indikator kinerja tingkat pelayanan pengaduan masyarakat merupakan indikator kinerja bagi kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Tahun 2012 persentase capaiannya adalah 100%, yaitu dari 17 pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Inspektorat, seluruhnya telah ditangani.

Begitu pula di tahun 2011, persentase capaian

indikator kinerja ini adalah 100%, karena dari 14 pengaduan


43

LAKIP INSPEKTORAT 2012 masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Inspektorat, seluruhnya telah ditangani.

Capaian indikator

kinerja ini sesuai dengan yang ditargetkan dalam RPJMD yaitu sebesar 100%. Pencapaian kinerja sasaran pada misi 2 yaitu Terwujudnya aparatur yang professional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal, dengan sasaran sebagai berikut: “Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme” Tabel 10. Pencapaian Kinerja Sasaran pada Misi 2 Indikator Kinerja

Hasil

Hasil

Target

Th

Th

Th

2009

2012

2012

62

62

√

62

1

1

√

1

Tercapai / Tidak

Hasil

Target

sd

Akhir

2012

Renstra

Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis serta kursus lainnya (orang) Jumlah dokumen pengawasan (dokumen)

Deskripsi sasaran Indikator kinerja Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis serta kursus lainnya dan Indikator kinerja Jumlah dokumen pengawasan merupakan indikator keberhasilan meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme.


44

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Hasil Tahun 2012 1)

Jumlah aparat pengawas dan aparat penunjang pengawasan

yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis serta kursus lainnya Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja bagi Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, yang terdiri dari kegiatan Pelatihan Tenaga Pemeriksan Aparatur Pengawasan, Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional. Target dari indikator kinerja ini adalah 62 orang aparat pengawas mengikuti diklat, bimtek dan kursus lainnya, seluruhnya dikirimkan untuk mengikuti diklat, bimtek dan kursus lainnya. Dengan demikian capaiannya sebesar 62 orang. Pada Tahun 2012 diadakan kegiatan berupa pembinaan aparatur.

Pembinaan tersebut dalam rangka

peningkatan SDM aparatur pengawas yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis dan pengiriman peserta. Bimbingan teknis yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 yaitu bimbingan teknis pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Bandung. Bimbingan Teknis ini diikuti oleh 62 orang aparatur pengawasan.

Selain berupa bimbingan teknis, pengiriman peserta

Diklat pengawasan, juga dilakukan, yaitu Diklat P2UPD sebanyak 44 orang,

diklat

penjenjangan

auditor

sebanyak

2

orang,

diklat

pembentukan auditor sebanyak 4 orang dan diklat teknis substantive sebanyak 4 orang.


45

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan, Inspektorat Kota Bandung melaksanakan Peningkatan Wawasan. Melalui peningkatan wawasan ini 18 orang pegawai Inspektorat melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya mengenai Pengelolaan Keuangan dan ke Inspektorat Kota Palembang, mengenai Pengelolaan Aset Daerah dengan harapan dapat memperoleh informasi sebagai upaya dalam peningkatan kinerja pegawai.


46


Tabel 11. Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Bandung NO. I.

URAIAN

JML PEGAWAI

Sekretariat 1. PNS

22 22

Irban Wil. I PNS

13 13

Irban Wil. II PNS

15 15

IV.

Irban Wil. III PNS

V.

Irban Wil. IV PNS

II.

III.

JUMLAH

GOL.

JML

S2

S1

PENDIDIKAN D3/D1 SMA/SMK

SMP

SD

IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d

2 2 1 1 2 9 2 1 2

2 2 1 -

2 6 -

1 1 2 1 -

2 -

1

1

IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a

1 2 6 2 1 1

1 1 1 -

1 5 1 1 1

1 -

-

-

-

IV/b IV/a III/d III/c III/b

2 4 7 2 -

1 2 1 -

1 2 6 2 -

-

-

-

-

13 13

IV/b IV/a III/d III/c III/b

1 2 6 2 2

1 1 1 1 -

1 5 1 1

-

1

-

-

15 15

IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a

1 3 7 1 2 1

1 -

1 2 7 1 1 1

-

1 -

-

-

78

-

78

17

49

6

4

1

1


47


Tabel 12. Komposisi Auditor Inspektorat Kota Bandung JUMLAH AUDITOR

12

JENJANG JABATAN

JUMLAH

Auditor Ahli Utama Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Lanjutan Auditor Trampil Auditor Pelaksana

1 4 2 2 2 1

Tabel 13. Komposisi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Inspektorat Kota Bandung JUMLAH AUDITOR

40

JENJANG JABATAN

JUMLAH

Pengawas Pemerintahan Madya

20

Pengawas Pemerintahan Muda

16

Pengawas Pemerintahan Pertama

4

(2) Jumlah dokumen pengawasan (dokumen) Capaian pengawasan pengawasan,

yang

indikator

kinerja

mencakup

dokumen

ini

adalah

dokumen

rekapitulasi

1

PKPT,

pengawasan

set

dokumen

dokumen dan

arsip

dokumen

penunjang pengawasan. Realisasi sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebanyak 1 set dokumen pengawasan.

Kegiatan yang termasuk ke

dalam indikator kinerja ini adalah kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Dokumen pendukung dalam

pelaksanaan tugas pokok fungsi Inspektorat Kota Bandung telah disusun pada TA. 2012.

Dokumen tersebut meliputi Program Kerja

Inspektorat Kota Bandung

48

Jl. Tera No. 20 Bandung Telp./Fax.4207947

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Pengawasan Tahunan (PKPT) TA. 2012 dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Inspektorat.

Dalam rangka penegakan

disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, setiap bulannya setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung wajib untuk menyampaikan laporan pelaksanaan apel pagi kepada Inpektorat Kota Bandung.

Laporan apel pagi dari seluruh SKPD tersebut

disampaikan kepada Walikota Bandung setiap bulannya sebagai bahan evaluasi tingkat kedisiplinan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan apel pagi. Sebagai

upaya

penertibkan

administrasi

dilaksanakan

penatausahaan arsip hasil pemeriksaan, kepegawaian dan surat keluar masuk.

Melalui tertib administrasi diperoleh kemudahan dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan di Inspektorat.

C. ASPEK KEUANGAN

Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan secara teknis oleh Inspektorat Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012 didukung oleh :  Belanja Langsung ............................

: Rp 7.443.410.040.00

 Belanja Tidak Langsung ......................: Rp 6.890.731.304.00 Jumlah : ...............................................: Rp14.334.141.344.00


49

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2011, alokasi anggaran Belanja Langsung

di

Tahun

2012

mengalami

penurunan

sebesar

Rp 739.330.960 (9.93%). Anggaran Belanja Langsung di Tahun 2012, dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi Inspektorat, dengan rincian berdasarkan program sebagai berikut : 1. Program Pengawasan Pembangunan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 5.231.135.000,- (70.28%), sedangkan alokasi anggaran di Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp 6.001.150.000 (73.34%). Dengan demikian terjadi penurunan alokasi anggaran di Tahun Anggaran 2012. 2. Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, alokasi anggaran sebesar

Rp 807.175.000,- (10.84%),

sedangkan alokasi anggaran di Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar

Rp 1.113.698.000 (13,61%). Terjadi penurunan alokasi

anggaran di Tahun Anggaran 2012. Anggaran sebesar Rp 1.405.100.040,00 (18.88%) dialokasikan pada program yang bersifat penunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi

Inspektorat

Kota

Bandung,

yang

meliputi

program

administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional dan program peningkatan disiplin aparatur. Di Tahun Anggaran 2011, anggaran yang dialokasikan untuk program penunjang adalah sebesar Rp 1.067.893.000 (13.05%).


Di Tahun

50

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Anggaran 2012 terjadi kenaikan alokasi anggaran untuk program penunjang. Anggaran yang telah dialokasikan di Inspektorat telah terealisasi sebesar 93.67% dengan rincian sebagai berikut :  Belanja Langsung ............................

: Rp 6.984.125.801.00

 Belanja Tidak Langsung ................... : Rp 6.442.845.922.00 Jumlah : ..............................................: Rp13.426.971.723.00

Berbeda dengan di Tahun Anggaran 2011, realisasi anggarannya lebih rendah, yaitu sebesar 88.93%. Di Tahun Anggaran 2011, realisasi dari anggaran Belanja Langsung adalah sebesar 90.90%. Dengan demikian realisasi anggaran di Tahun Anggaran 2011 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran di Tahun Anggaran 2012. Langsung

sebesar

Rp

Realisasi anggaran Belanja

6.984.125.801,00,(93.83%)

dapat

dirinci

berdasarkan realisasi pada masing-masing program sebagai berikut : 1. Program Pengawasan Pembangunan Daerah realisasinya sebesar Rp 4.982.782.916,- (95.25%).

Realisasi anggaran di Tahun

Anggaran 2011 lebih rendah yaitu sebesar 87.87% 2. Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur,

realisasinya

sebesar

Rp

725.579.500,-

(89.89%).

Realisasi anggaran di Tahun Anggaran 2011 lebih rendah yaitu sebesar 76.60%.


51

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Sedangkan realisasi anggaran pada program yang bersifat penunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bandung, yang meliputi program administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional dan program peningkatan disiplin aparatur adalah sebesar Rp 1.275.763.385 (90.80%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran program penunjang di Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar 122.87%. Hampir seluruh kegiatan,penyerapan anggarannya di Tahun Anggaran 2012 tidak mencapai 100%. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Persentase penyerapan anggaran sebesar 95.59%, karena terdapat saldo dari belanja pegawai honorarium pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, akibat adanya pegawai yang sudah memasuki masa purna bakti.

Saldo lain adalah dari belanja belanja cetak dan

belanja alat tulis kantor pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Persentase penyerapan anggaran ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar 97.81%.

2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar

97.86%,

karena terdapat saldo dari biaya honorarium kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Meskipun

jumlah kasus pengaduan yang ditangani lebih banyak dari yang ditargetkan, yaitu dari 15 kasus yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 17 kasus, akan tetapi masih terdapat saldo akibat dari hari pemeriksaan yang terealisasi lebih sedikit dibandingkan dengan


52

LAKIP INSPEKTORAT 2012 yang ditargetkan. Saldo lain terdapat pada belanja atk, cetak dan penggandaan dalam jumlah yang kecil (< dari 2%). Persentase ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar 29.30%.

3. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar 97.66%, karena terdapat saldo dari pembayaran biaya honorarium pelaksana kegiatan (akibat dari jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan ini tidak

sebanyak

yang

ditargetkan),

saldo

dari

honorarium

narasumber/tenaga ahli, terdapat juga saldo dari belanja cetak, belanja makanan dan minuman dan belanja perjalanan dinas luar daerah (<2%). Persentase ini lebih besar jika dibandingkan dengan yang dicapai di tahun 2011, yaitu sebesar 95.28%.

4. Kegiatan Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar

97.31%,

terjadi karena terdapat saldo dari belanja pegawai honorarium PNS, belanja pegawai honorarium narasumber/tenaga ahli. Narasumber diperuntukkan dalam kegiatan penyampaian materi Dana Bantuan Provinsi yang merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat pada Pemerintah Kota Bandung. Saldo anggaran pada kegiatan ini juga terjadi pada belanja cetak dan penggandaan serta belanja perjalanan dinas luar daerah (<2%). Juga terdapat saldo anggaran pada belanja alat tulis kantor (24%) dan belanja makanan dan minuman rapat (12%).

Persentase

penyerapan anggaran ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 64.60%.


53

LAKIP INSPEKTORAT 2012 5. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar

81.93%,

terjadi karena terdapat saldo dari belanja pegawai honorarium panitia

pelaksana

kegiatan

untuk

Panitia

Rapat

Koordinasi

Pengawasan Daerah Kota Bandung. Pegawai yang direncanakan untuk menjadi panitia, sebagian telah beralih status menjadi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Saldo anggaran lain terdapat pada belanja cetak, belanja alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman dan belanja perjalanan dinas(<2%).

Saldo dari belanja penggadaan (14%).

Persentase penyerapan anggaran ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 89.84%.

6. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar 95.04%, terjadi karena terdapat saldo dari belanja cetak dan

belanja

makanan dan minuman. Persentase penyerapan anggaran ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 89.91%.

7. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar

99.43%,

terjadi karena terdapat saldo anggaran <1% pada belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai honorarium PNS.

Persentase ini lebih kecil jika dibandingkan

dengan tahun 2011, yaitu sebesar 100%.

8. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar

91.16%,

terjadi karena dalam kegiatan ini terdapat saldo anggaran untuk biaya perjalanan dinas pengiriman peserta diklat pengawasan,


54

LAKIP INSPEKTORAT 2012 karena jumlah hari pelaksanaan diklat lebih sedikit dibandingkan dengan yang direncanakan. belanja cetak

Juga terdapat saldo anggaran pada

dan belanja pegawai honorarium PNS yang

direncanakan diperuntukkan bagi Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Inspektorat Kota Bandung. Persentase ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 82.57%.

9. Kegiatan Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar 78.60%, terjadi karena terdapat saldo pada biaya perjalanan dinas luar daerah.

Jumlah Pegawai yang mengikuti Studi Komperatif lebih

sedikit dibandingkan dengan yang direncanakan, akibat padatnya kegiatan

yang

dilaksanakan

di

Inspektorat

Kota

Bandung.

Persentase ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 97.57%.

10. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Persentase pencapaian penyerapan anggaran sebesar

84.37%,

terjadi karena terdapat saldo anggaran dari belanja pegawai honorarium panitia pelaksana kegiatan. Persentase ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 100 %.


55

LAKIP INSPEKTORAT 2012 D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan diselenggarakan

uraian oleh

penjelasan Inspektorat

pengukuran Kota

kinerja

Bandung,

yang

terdapat

permasalahan-permasalahan dan kendala yang dapat teridentifikasi pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2012. Permasalahan masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu : 1. Keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan farmasi, teknik sipil dan akuntansi. 2. Sarana operasional pengawasan khususnya kendaraan bermotor roda 2 (dua) belum optimal.

Pada Tahun Anggaran 2012 hanya

bertambah 2 (dua) buah. Diharapkan adanya peningkatan anggaran kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan kelancaran kegiatan pengawasan lainnya. 3. Bangunan kantor Inspektorat masih berdiri di atas lahan yang bukan merupakan asset Pemerintah Kota Bandung. 4. Rencana Inspektorat Kota Bandung untuk menambah jumlah objek pemeriksaan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Sekolah-sekolah baik TK, SD, SMP dan SMA Negeri baru sebagian kecil yang dijadikan objek pemeriksaan.

Padahal sekolah merupakan objek

yang harus segera dilakukan pemeriksaan begitu pula dengan kelurahan, puskesmas dan UPTD. 5. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan alokasi dana untuk kegiatan tersebut tidak kontinyu.


56

LAKIP INSPEKTORAT 2012 Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya perlu adanya strategi, antara lain : 1. Dalam rangka peningkatan kualitas hasil pemeriksaan perlu dukungan

kapasitas

dan

kualitas

sumberdaya

manusia.

Keterbatasan aparat pengawasan yang memiliki latar belakang pendidikan antara lain akuntansi, farmasi dan teknik bangunan ditindaklanjuti dengan permohonan pengajuan PNS melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. 2. Selain permasalahan di bidang sumberdaya manusia, perlunya optimalisasi

sarana-prasarana

operasional

pengawasan,

yaitu

kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 yang pada saat ini belum optimal. 3. Perlunya dukungan pendanaan/anggaran yang memadai.


57

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents