BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Depok

Tahun 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 dilaporkan untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja selama tahun 2014. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut : 3.1

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2014 Berdasarkan Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2014, dapat

disampaikan sebagai berikut : 3.1.1.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Misi Pertama Sasaran Strategis1 : Meningkatkan pelayanan yang efisien, efektif dan transparan Misi pertama RPJMD Kota Depok 2011-2016 adalah mewujudkan pelayanan

publik yang profesional berbasis teknologi informasi. Ini berarti, dalam RPJMD 20112016, misi pertama Kota Depok adalah terwujudnya pemberian pelayanan publik yang bersifat transparan dan dapat dipertangungjawabkan (akuntabel dan responsibel) dengan berbasis pada e-government atau bentuk pelayanan online. Untuk mewujudkan misi pertama, maka ditetapkan lima indikator kinerja menurut RPJMD 2001-2016 yakni (i) Indeks Kepuasan Masyarakat, (ii) Opini BPK, (iii) Persentase Kepemilikan KTP, (iv) Persentase Penegakan Perda dan (v) Tingkat waktu daerah layanan.Tabel 3.1.berisi data tentang sasaran, target, capaian dan persentase capaian untuk lima sasaran dalam misi pertama RPJMD Kota Depok tahun 2011-2016. Adapun perbandingannya disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :

41


Tahun 2014

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Misi Pertama: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatkan pelayanan yang efisien, efektif dan transparan

Indeks Kepuasan Masyarakat (%)

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masayarakat

Meningkatnya pelayanan penanggulanga n bencana

Target

Realisasi

% Capaian Interpretasi

81,5

80,18

98,03

Target tidak tercapai

WTP

WTP

100 %

Target tercapai

Kepemilikan KTP (%)

100

100

100

Target tercapai

Penegakan Perda

53

90,63

171

Target tercapai

Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan (%)

66

74,50

112,87

Target tercapai

Opini BPK

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa, dari 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan, 4 (empat) sasaran strategis mencapai target yang ditetapkan dan 1 (satu) sasaran strategis tidak mencapai target, sasaran strategis yang capaiannya di bawah 100% hanya indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 80,18 atau sebesar 98,03%. Sementara capaian tertinggi dari kelima sasaran pada misi pertama RPJMD Kota

42


Tahun 2014

Depok tahun 2011-2016 adalah indikator Penegakan Perda dimana persentase capaian telah melampaui target yaitu sebesar 171 %. a. Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan yang efisien, efektif dan transparan Capaian Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada tahun 2014 capaiannya hanya sebesar 80,18%, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 81,5 %, sehingga persentase capaian hanya mencapai 98,03 %. Surat keputusan Menpan No 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah sebagai acuan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan pada masyarakat dan sejalan dengan teori Fitzsimmons mengenai kualitas pelayanan yaitu bahwa kepuasan pelanggan (kualitas pelayanan) bisa diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kota Depok akan distandarkan sebagaimana perusahaan yang akan memberikan kepuasan kepada konsumen yang dituangkan dalam kebutuhan dan harapan publik. Indikator kepuasan masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh pelanggan atau masyarakat dalam memberikan penilaiaan terhadap kinerja pemberian pelayanan publik yang berbasiskan kepada kebutuhan, keinginan dan kepuasan masyarakat. Dari Indikator kepuasan masyarakat tersebut dilakukan analisis tingkat kinerja pelayanan (GAP Analysis) dari harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, analisis tingkat kepentingan unsure-unsur layanan yang mempengaruhi kualitas pelayanan (importance performance analysis) dan analisis keterkaitan karakteristik layanan dengan tingkat kepentingan unsur unsur layanan (house of quality); Komitmen pemerintah kota Depok tersebut sejalan dengan Visi pertama yang tertuang dalam RPJMD tahun 2006 – 2011 yaitu mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang bertujuan mengukur kualitas pelayanan, memetakan kualitas pelayanan publik, menjaring harapan masyarakat, dan menyusun strategi perbaikan kualitas pelayanan publik. Pengukuran indeks 43


Tahun 2014

kepuasan masyarakat adalah terkait dengan 21 pelayanan yang dilakukan 14 OPD yaitu: 1. Pelayanan kesehatan dasar dari Puskesmas oleh Dinas Kesehatan 2. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah oleh Dinas Pendidikan 3. Pelayanan izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 4. Pelayanan izin pemasangan reklame oleh Badan Pelayanan Periijinan Terpadu 5. Pelayanan jalan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 6. Pelayanan persampahan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 7. Pelayanan izin tempat usaha dan izin gangguan (HO) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 8. Pelayanan surat izin usaha perdagangaan (SIUP) pada Badan Pelayanan Ijin Terpadu 9. Pelayanan wajib daftar perusahaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. Pelayanan Kartu kuning pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 11. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan 12. Pelayanan terminal oleh Dinas Perhubungan 13. Pelayanan akta kelahiran umum oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14. Pelayanan rumah potong hewan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan 15. Pelayanan pasar oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Pasar 16. Pelayanan pembayaran pajak oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 17. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kartu Tanda Penduduk/KTP) dan Pencatatan Sipil (Kartu Keluarga/KK, Akte pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18. Surat ijin trayek angkutan pada Dinas Perhubungan 19. Ijin pelayanan kesehatan swasta pada Badan Pelayanan Perijian Terpadu 44


Tahun 2014

20. Pelayanan air bersih pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 21. Pemadaman kebakaran pada Dinas Pemadam kebakaran Kota Depok mentargetkan peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah sebesar 0,5% pertahun melihat dari Target Capaian Kinerja RPJMD 2011-2016. b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Indikator Kinerja : Opini BPK Sasaran 2 misi pertama RPJMD Kota Depok tahun 2011-2016 adalah Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan indikator kinerja Opini BPK. Ada empat kriteria Opini yang dikeluarkan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) antara lain: (1) Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (Unqualified Opinion), (2) Wajar Dengan Pengecualian/WDP (Qualified Opinion), (3) Tidak Wajar (Adverse Opinion), dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion). Opini WTP diberikan oleh BPK terhadap LKPD yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP), (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik, dan (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (no material uncertainties), pengelolaan atas cash flow dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya material. Di Tahun 2014 Pemkot depok kembali mendapat predikat WTP opini atas laporan keuangan karena dinilai telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib administrasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini telah sesuai dengan target RPJMD 2016 dan akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan kualitasnya. Realisasi dari target kinerja tahun 2014 belum dapat diketahui karena pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2014 baru akan dilaksanakan di bulan Maret tahun 2015 ini 45


Tahun 2014

setelah direviu oleh Inspektorat Kota Depok. Dan hasilnya baru akan diterima sekitar bulan Mei tahun 2015. c. Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan Indikator Kinerja : Kepemilikan KTP Sasaran ketiga pada Misi 1 adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan dengan indikator kinerja Kepemilikan KTP. Indikator Kepemilikan KTP diukur dari jumlah penduduk yang memiliki KTP Kota Depok dibagi dengan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dikalikan dengan seratus. KTP adalah salah satu dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana tertera dalam UU No. 23 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui

pendaftaran

penduduk,

pencatatan

sipil,

pengelolaan

informasi

administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kepemilikan KTP menjadi penting, selain karena KTP wajib dimiliki oleh penduduk berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, KTP berfungsi sebagai dokumen kependudukan utama yang menjadi bukti resmi identitas diri yang dapat digunakan sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam mengurus berbagai kepentingan dan hak-hak seseorang sebagai penduduk dan Warga Negara Indonesia. Pada tahun 2012 persentase kepemilikan KTP Kota Depok sebesar 96,48% dan di Tahun 2013 Kepemilikan KTP SIAK Kota Depok telah mencapai 100% dengan terpenuhinya Wajib KTP 2013 berdasarkan data SIAK sebanyak 1.461.709 orang. Jumlah penduduk kota depok pada tahun 2014 adalah sebanyak 2.042.391 jiwa, dengan wajib KTP 1.499.944 jiwa, warga yang telah memiliki KTP sebanyak 1.496.944 atau 100%. Namun KTP yang dimiliki sebagian masih KTP non elektronik,dan menurut Perpres 112 Tahun 2013 bahwa KTP non elektronik hanya berlaku sampai dengan Desember 2014, artinya sejak Januari 2015 KTP Non elektronik tidak berlaku dan digantikan dengan e-KTP. Adapun capaian perekaman KTP yang ditetapkan oleh Kemendagri sebanyak 1.039.179 (101,88%). Meski perekaman sudah diatas target namun realisasi pencetakan e-KTP baru 988.000 46


Tahun 2014

jiwa dari wajib KTP 1.496.944 atau sebesar 66,00%. Hal ini disebabkan belum selesainya pencetakan oleh Kemendagri. Oleh karenanya Kota Depok akan melaksanakan pencetakan di tahun 2015. IKM Kota depok pada tahun 2014 dalam hal Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan nilai A atau sangat memuaskan. d.

Sasaran 4: Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Indikator Kinerja : Penegakan Perda Sasaran keempat dalam misi 1 RPJMD Kota Depok tahun 2011-2016 adalah meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan indikator kinerja Penegakan Perda.Indikator Penegakan Perda diukur dari jumlah kasus pelanggaran yang ditangani oleh Satpol pp dibagi dengan jumlah pelanggaran, dikalikan dengan seratus. Dalam rangka Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang sesuai isi Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Bab III pasal 5 : (a). menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; (b). melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; (c). melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sesuai dengan Perda Kota Depok No. 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum dan dalam rangka (i) menjaga ketertiban umum di pemerintah kota Depok maupun seluruh lapisan masyarakat dan (ii) meningkatkan ketertiban umum sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, maka perlu dilakukan penertiban. Menurut Perda tersebut, penertiban hendaknya menyangkut 9 (sembilan) tertib yakni: Tertib jalan dan angkutan umum, (ii) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, (iii) Tertib Sungai, saluran dan Kolam, (iv) Tertib lingkungan, (v) Tertib Usaha, (vi) Tertib bangunan, (vii) Tertib pemilik, penghuni bangunan, (viii) Tertib sosial, (ix) Tertib kesehatan. Dari kesembilan jenis tertib yang ditegakkan,

47


Tahun 2014

penertiban yang lebih banyak dilakukan adalah penertiban spanduk, penertiban bangunan liar dan pedagang kaki lima. Target 2014 ditetapkan sebesar 53 % dengan capaian 90,63 atau 171 %, merupakan pencapaian tertinggi pada Misi 1 Kota Depok.

e. Sasaran 5: Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana Indikator Kinerja : Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Sasaran kelima dalam misi 1 RPJMD Kota Depok tahun 2011-2016 adalah meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan. Indikator Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan diukur dari jumlah kasus di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam Respontime (waktu tanggap – maksimal 15 menit) dibagi dengan jumlah kasus dalam jangkauan WMK, dikalikan dengan seratus. Dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Tahun 2011-2016 dijelaskan bahwa WMK dibentuk oleh pengelompokkan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.Dasar pembentukan WMK adalah Kepmeneg PU no 11/KPTS/2000 (direvisi menjadi Permen PU no 20/PRT/M/2009). Beberapa hal yang menjadi batasan antara lain waktu tanggap (respon time), radius daerah layanan, jarak-jarak perlindungan dari lokasi sektor pemadam dan hal-hal lain yang memberikan kontribusi terhadap wilayah jangkauan layanan. Beberapa hal tersebut menyangkut analisis risiko kebakaran yang meliputi kebutuhan sumber air dan klasifikasi risiko bahaya kebakaran.Jadi dapat dikatakan bahwa unsur utama yang penting dalam perencanaan WMK adalah penentuan penyediaan air untuk pemadam kebakaran. Selain WMK, tingkat waktu tanggap daerah layanan diukur berdasarkan waktu tanggap, yang dihitung dari total waktu pada saat menerima berita, pengiriman pasukan dan sarana pemadaman kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan pemadaman kebakaran. Waktu Tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam

48


Tahun 2014

kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman (Kepmen PU no 11/KPTS/2000). Pemerintah Kota Depok mentargetkan tingkat waktu tanggap untuk tahun 2014 sebesar 66 %. Target tersebut tercapai bahkan capaian untuk Tingkat Waktu Tanggap, nilainya di atas target yaitu sebesar 74,50%. Dengan demikian target misi 1 untuk sasaran 5 indikator sasaran tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan berhasil dicapai hingga 112,87%. Atas pencapaian dan upaya keras dari Dinas Damkar khususnya, juga merupakan dukungan terhdap program Nasional, pada tahun 2014 Kota Depok menerima penghargaan Damkar Terbaik Tingkat Nasional kategori Daerah Berprestasi Tinggi Pencegahan Kebakaran Bangunan Gedung dan Permukiman. Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Wakil Walikota Depok Idris Abdul Somad di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 12 Februari 2015 lalu. Penghargaan ini diberikan dalam rangka membangun sinergitas antara kementerian dan

pemerintah

daerah

dalam

menentukan

langkah

dan

tindakan

strategis.Penghargaan ini sekaligus untuk menyamakan persepsi dan pemahaman serta komitmen memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintah secara lebih efektif dan akuntabel.

3.1.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 MISI KEDUA Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Indikator Kinerja misi Kedua dalam rangka mencapai kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal sebanyak sembilan sasaran dengan 9 indikator yakni: (i) Persentase Jumlah koperasi aktif, (ii) Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%), (iii) Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%), (iv) Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%), (v) Kontribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Kota (%), (vi) Laju Pertumbuhan Investasi, (vii) Tingkat Pengangguran terbuka, (viii) Persentase Kenaikan Pendapatan asli daerah, (ix) Persentase Kenaikan Pendapatan di luar PAD.

49


Tahun 2014

Dari 9 indikator sasaran dalam misi kedua, yang tercapai sesuai target atau yang melampaui sebanyak 5 indikator yaitu (1) jumlah koperasi aktif, (2) kontribusi PDRB pertanian terhadap PDRB kota (3) Kontribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Kota (%) (4) Laju Pertumbuhan Investasi, (5) Persentase Kenaikan Pendapatan di luar PAD. Sementara yang tidak tercapai ada 4 indikator adalah (1)Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%), (2) Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%)(3) Tingkat Pengangguran terbukadan (4) Persentase Kenaikan Pendapatan asli daerah. Hasil capaian untuk masing-masing indikator dari sasaran 2014 yang akan dicapai dapat dilihat di Tabel 3.2 berikut. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2014 tertuang pada tabel berikut ini: TABEL 3.2 Capaian Target dan Realisasi Sasaran Misi Kedua Tahun 2014 Sasaran Strategis Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM Meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan Meningkatnya daya saing dan potensi industri lokal/kreatif Meningkatnya efisiensi dan perluasan perdagangan dan jasa Berkembangnya pariwisata daerah Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Interpretasi

Jumlah koperasi aktif (%)

52,43

62,62

119,4 %

Target tercapai

Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%) Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%)

1,82

1,93

106

Target tercapai

37,41

34,16

91,98


Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%)

38,18

38,01

99,55


Kontribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Kota (%) Laju Pertumbuhan Investasi (% kenaikan dibanding tahun

0,04

0,05

125 %

Target tercapai

10 %

33,41

334 %

Target tercapai

50


Tahun 2014

sebelumnya

Meningkatnya kompetensi dan perlindungan tenaga kerja

Tingkat Pengangguran terbuka

Meningkatnya penerimaan daerah secara optimal

Pendapatan asli daerah (%

Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah

Pendapatan di luar PAD (%

8,22

18,88

43,53

15

13,63

90,87

11,06

15,56

140,69



kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni )

Target tercapai

kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni)

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM Indikator Jumlah koperasi aktif (%) Untuk mencapai sasaran meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM, salah satu stategi dan arah kebijakan adalah meningkatkan Akses dan iklim usaha UMKM serta reaktivasi (mengaktifkan kembali) peran koperasi sejalan dengan perkembangan dunia usaha.Indikator sasaran untuk mengukur capaian adalah dari persentase koperasi aktif.Capaian sasaran strategis Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM tahun 2014 melampaui target yang ditetapkan sebesar 62,62 atau 119,4 %.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan Indikator Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%) Sektor

pertanian

pada

awalnya

merupakan

sektor

yang

mempunyai

pertumbuhan yang rendah, namun pemerintah kota Depok bermaksud untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan. Untuk itu strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan mengoptimalkan produksi dan produktivitas pertanian unggulan/potensial. Kontribusi sektor pertanian memang mengalami penurunan sejak tahun 2010 karena di Kota Depok banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian . Menurut Data DDA

51


Tahun 2014

Kota Depok menunjukan bahwa tahun 2011 luas lahan sawah 805 Ha menurun pada tahun 2012 menjadi 517 Ha. Pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 1,82 dan tercapai melampaui target sebesar 1,93 yang berarti mencapai target. c. Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing dan potensi industri lokal/kreatif Indikator Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%)

Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%) dihitung dengan rumus Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi dengan Jumlah total PDRB dikalikan 100%. Pertumbuhan Industri Skala Kecil dan Menengah (IKM) yang berkembang mewarnai perekonomian di Kota Depok sehingga menghasilkan sejumlah IKM yang potensial.Namun jumlah IKM yang tumbuh tersebut tidak signifikan dibanding jumlah industri besar yang gulung tikar.Hal tersebut juga mempengaruhi capaian Kontribusi PDRB industri terhadap PDRB Kota.Walaupun target tidak tercapai, namun pelaksanaan tidak lepas berkat terlaksananya program penunjang yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya efisiensi dan perluasan perdagangan dan jasa Indikator Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%) Perbandingan Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%) dihitung dengan rumus Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi dengan Jumlah total PDRB

dikalikan 100% . Sektor perdagangan berdasarkan

klasifikasi kelompok sector ekonomi masuk kedalam sektor tersier atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup selain perdagangan diantaranya Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, dan Jasa-jasa. Pada Tahun 2014 ini Target untuk indikator kinerja kontribusi PDRB Perdagangan terhadap Kota ini ditetapkan adalah 38,18 %. Pada akhir tahun anggaran realisasi yang dicapai adalah 38,01% yang berarti tidak tercapai. Berdasarkan data dari BPS Kota Depok, tentang PDRB Lapangan Usaha Kota Depok, peranan kelompok sektor tersier dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 200952


Tahun 2014

2013 meningkat dari 52,77 % (2009) menjadi 54,20 % (2013). Sektor yang peningkatan peran dalam perekonomiannya tertinggi adalah sector perdagangan, hotel dan restoran, dimana peranannya naik dari 35,55 % (2009) menjadi 38,01 % (2013).Kelompok sektor tersier dimana perdagangan terrmasuk salah satu didalamnya mengalami pertumbuhan tiap tahunnya.Hal ini dipengaruhi adanya peningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang serta semakin terbukanya peluang usaha di Kota Depok dengan adanya kemudahan dalam membuka usaha. e. Sasaran 5 : Berkembangnya pariwisata daerah Indikator Kontribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Kota (%) Dalam sasaran berkembangnya pariwisata daerah Kota Depok yang termasuk dalam indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya melalui program RPJMD yakni Kontribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Kota (%) dengan target 0,04 %. Dalam tahun 2014 dicapai melampaui target yaitu sebesar 0,05 %.

f. Sasaran 6 : Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat Indikator Laju Pertumbuhan Investasi (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya) Laju Pertumbuhan Investasi (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya tercapai sebesar 33,41 (334 %) dari target yang ditetapkan di tahun 2014 sebesar 10 %. Kontribusi kenaikan terbesar diperoleh dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di kota depok yang mengalami kenaikan sebesar 51,14 %. Data tidak hanya dihimpun dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tetapi juga dari SIUP serta penambahan data investasi dari izin Lokasi dan pesetujuan prinsip yang telah terbit di sepanjang tahun 2014.

g. Sasaran 7 : Meningkatnya kompetensi dan perlindungan tenaga kerja Indikator Tingkat Pengangguran terbuka Dasar perhitungan : Penempatan tenaga kerja / Jumlah pengangguran terbuka (tercatat)

53


Tahun 2014

= 1.266/6.733 x 100 % = 18,88 Hal ini berarti target yang ditetapkan di tahun 2014 sebesar 8,22 tidak tercapai karena masih tingginya angka pengangguan terbuka di masyarakat yaitu 18,88 atau 43,53 %.

h. Sasaran 8 : Meningkatnya penerimaan daerah secara optimal Indikator Pendapatan asli daerah (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni ) Capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja Pendapatan Asli Daerah (% kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya) ini diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan dan pendapatan asli daerah pada tahun 2013 dengan tahun 2014. Sasaran ini memperoleh capaian 90,87 % karena capaian PAD depok tahun 2014 dibanding dengan tahun 2013 hanya tercapai 13,63 % dari target 15 %. Dengan PAD sebesar Rp. 581.207.570.935,26 di tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 660.404.107.745,23 PAD bersumber dari 4 jenis penerimaan yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

i.

Sasaran 9 : Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah Indikator Pendapatan di luar PAD (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni) Capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja Pendapatan di luar PAD (% kenaikan dibandingkan tahun yang lalu) ini diperoleh dengan membandingkan realisasi pendapatan di luar PAD yaitu yang berasal dari dana perimbangan ditambah lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2013 dengan tahun 2014. Sasaran ini memperoleh capaian 140,69 % karena realisasi kenaikan mencapai 15,56 % dari target 11,06 %. Yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.160.187.660.608,00 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.584.693.069.376,00. Dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil pajak/bukan hasil pajak, dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas 3 sumber yaitu Dana bagi hasil pajak dari propinsi pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian 54


Tahun 2014

dan otonomi khusu serta Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. 3.1.3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 MISI KETIGA Mewujudkan Infrastruktur dan Lingkungan yang Nyaman Terdapat lima indikator kinerja untuk mewujudkan misi ketiga : infrastruktur dan lingkungan yang nyaman dalam RPJMD 2011-2016 yakni (i) Titik macet yang ditangani (buah/tahun), (ii) Titik/lokasi banjir yang ditangani (buah/tahun), (iii) Cakupan layanan persampahan (%), (iv) Rumah tangga (RT) pengguna air bersih (%), (v) Penambahan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) public (lokasi/tahun). Pada misi ketiga ini, dari 5 indikator sasaran yang tercapai 4 indikator dengan persentase yang tertinggi pada indikator penambahan ruang terbuka hijau. Sementara yang tidak tercapai adalah cakupan layanan persampahan. Berikut terlihat pengukuran capaian kinerja pada misi ketiga berikut ini ditampilkan pada tabel 3.13 Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Misi III. Mewujudkan Infrastruktur dan Lingkungan yang Nyaman Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Interpretasi

Tertangani kemacetan kota

Titik macet yang ditangani (buah/tahun

2

8 titik

400%

Tercapai

Tertanggulang inya banjir

Titik banjir yang ditangani (buah/tahun

2

2 titik

100

Tercapai

Meningkatnya sanitasi lingkungan

Cakupan layanan persampahan (%)


Rumah Tangga pengguna air bersih

Sasaran Strategis

Tidak tercapai 64

49,05

76,60

Tercapai 90

92,35

102,6

55


Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup perkotaan

Penambahan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) public (lokasi/tahun)

2

2

Tahun 2014

100

Tercapai

a. Sasaran 1 : Tertangani kemacetan kota Indikator Kinerja : Titik Macet yang Ditangani (buah/tahun) Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa titik macet yang dapat ditangani oleh Dinas Bima Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dan Dinas Perhubungan pada tahun 2013 lalu melampaui target dari 2 titik menjadi 3 titik (150%). Demikian pula di tahun 2014 tertangani 2 titik macet (100 %) dari target 2 titik macet tertangani. Target pencapaian RPJMD 2011-2016 sebanyak 12 titik telah dapat dicapai oleh Dinas BMSDA, artinya secara normatif target kumulatif dapat direalisasikan, namun apabila dilihat titik kemacetan yang ada setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

b. Sasaran 2 : Tertanggulanginya Banjir Indikator Kinerja : Titik/lokasi banjir yang ditangani (buah/tahun) Penanggulangan titik atau lokasi banjir di kota depok. Target 1 titik di tahun 2014 terpenuhi , BMSDA melaksanakan upaya dengan penurapan kali angke kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari, Jl. Merdeka (Revitalisasi tendon air).

c. Sasaran 3 : Meningkatnya sanitasi lingkungan Indikator Kinerja : Cakupan layanan persampahan (%) Pada tahun 2014 ditetapkan target cakupan layanan persampahan sebesar 64 % dengan realisasi sebesar 49,05 % yang artinya hanya 76,60 % saja atau belum mencapai target. Perlu upaya yang lebih baik dan menggerakkan masyarakat dalam penanganan persampahan, agar tidak hanya bergantung kepada layanan sampah yang diangkut.

56


Tahun 2014

d. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pemukiman Indikator Kinerja : Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Pelayanan Air Bersih di Kota Depok sampai dengan tahun 2014 sebagian kecamatan di Kota Depok masih tergantung pada PDAM Kabupaten Bogor. Pada tahun 2011 telah mulai dirintis untuk peningkatan kelembagaan untuk membentuk PDAM Kota Depok, dan Alhamdulillah sekarang sudah berdiri PDAM kota Depok yang beralamat di Jalan Raya Bogor-Jakarta Kecamatan Cmanggis. Peningkatan kualitas pelayanan terus dilaksanakan, diantaranya melalui Pembangunan Sarana Prasarana serta Jaringan Air Bersih serta pemisahan asset dengan PDAM Kabupaten Bogor. Terjadi peningkatan penggunaan sumber air bersih yang berasal dari sumur gali terlindungi (SGL) yaitu 35,5 % di tahun 2014, sedangkan penggunaan sumur gali tidak terlindungi mengalami penurunan menjadi 37,4% di tahun 2014. Berdasarkan data Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) Kota Depok, jumlah pelanggan air bersih sampai dengan tahun 2014 mencapai 86.578 Sambungan Rumah (SR). Suplai air bersih tersebut diperoleh dari dua instalasi pengolah air bersih di Citayam dan Legong yang memiliki kapasitas total 200 liter/detik, sedangkan yang dimanfaatkan Kota Depok hanya sebesar 61 liter/detik. Kecamatan Sukmajaya mencapai tingkat pelayanan tertinggi diatas 60% dan mendapat layanan jaringan distribusi air minum, dan Kecamatan Sawangan mendapat tingkat pelayanan dibawah 8%, dengan demikian sistem penyediaan air bersih belum terdistribusi secara merata ke seluruh Wilayah Kota Depok. e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup Perkotaan Indikator Kinerja : Penambahan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (Green Openspaces) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas landskap kota.

57


Tahun 2014 PROSENTASE

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

333,3%

1.

Meningkatnya kualitas

Penambahan lokasi

6 Taman/lokasi

20 taman/Lokasi

pemanfaatan ruang dan

ruang terbuka hijau

baru dan penataan

baru, 3 taman

lingkungan hidup

(RTH) Publik (Lokasi)

1 Taman (taman

lanjutan, 1

Proklamasi

segmen

perkotaan

CAPAIAN (%)

separator margonda

3.1.4. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 MISI KEEMPAT Mewujudkan SDM Unggul, Kreatif dan Religius Pada Misi keempat indikator kinerja, target dan pencapaian kinerja yang tahun 2014 yaitu mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religious, dengan indikator sasaran (1) Angka PArtisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A(%), (2) APM SMP/MTs/Paket B (%), (3) APM

SMA/SMK/MA/Paket

C

(%),

(4)

Jumlah

Lapangan

Olahraga

yang

dibangun/diperbaiki (buah/thn), (5) Jumlah RW Layak Anak, (6) Swadaya Masyarakat, (7) Angka Kematian Ibu per 100 ribu kelahiran hidup, (8) Angka Kematian Bayi, (9) Prevalensi Balita Gizi Buruk, (10) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dari 10 indikator sasaran pada misi empat yang tercapai sesuai dan melampaui target 2014 sebanyak 6 indikator, tertinggi dicapai oleh penanganan prevalensi gizi/balita gizi buruk sebesar 0,000957 % atau 199,26 %, sedangkan yang tidak tercapai sebanyak 4 indikator sasaran yang terendah adalah Angka Partisipasi Murni SMA sederajat sebesar 49,81 % atau persentase capaian target 2013 adalah 62,54%. Secara lengkap diperlihatkan Capaian Misi keempat dalam tabel berikut ini :

58


Tahun 2014

Tabel 3.4 Tabel Capaian Misi IV Mewujudkan SDM Unggul, Kreatif dan Religius Target 2014

Capaian 2014

% 2014

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)

94,83

89,76

94,65

APM SMP/MTs/Paket B (%)

83,01

68,58

82,62

APM SMA/ SMK/MA/Paket C (%)

79,72

36,57

45,87

Berkembangnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya

Jumlah lapangan olahraga yang dibangun/diperbaiki (buah/tahun)

1 buah

1 buah

100

Meningkatnya keberdayaan perempuan, anak dan keluarga

Jumlah RW Layak Anak

38

62

163,12 %

Meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam pembangunan

Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat (% )

20

56,16 %

280,8 %

Sasaran

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Indikator Kinerja

Interpretasi

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

17 kasus Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat

28

Atau 36,49/ 100.000 KH

69,67 %

25,56

83 kasus atau 1,77 / 1000 KH

193,08 %

Prevalensi Gizi Buruk/ Persentase balita gizi buruk (%)

0,12

0,06

150 %

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%)

35

65,66

187,6

Angka Kematian Bayi (AKB)

Tidak tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

59


Tahun 2014

a. Sasaran 1: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Indikator Kinerja : Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD sd SLTA Pada tahun 2014, APM pada tingkat SD/MI/Paket A tidak dapat mencapai hasil yang ditentukan, hanya mencapai 89,76 atau 94,65%. Demikian pula APM pada APM SMP/MTs/Paket B hanya sebesar

68,58 (82,62%) dan terendah APM SMA/

SMK/MA/Paket C 36,57 (45,87%). b. Sasaran 2: Berkembangnya potensi pemuda, olah raga dan seni budaya Indikator Kinerja: Meningkatnya Jumlah Lapangan Olahraga yang Dibangun/Diperbaiki Untuk sasaran berkembangnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya dalam penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga dilaksanakan melalui program Jumlah lapangan Olahraga yang dibangun/diperbaiki (buah/tahun). Jumlah Lapangan Olahraga yang Dibangun/Diperbaiki di tahun 2014 adalah berupa Pembangunan pagar lapangan sepakbola Cipayung. c.

Sasaran 3 : Meningkatnya Keberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Indikator Kinerja : Meningkatnya Jumlah RW Layak Anak Dari target tahun 2014 sebanyak 38 RW dapat terlampaui menjadi 62 RW layak anak yang terbentuk. Sehingga prosentase capaiannya 163,12 % Instansi terkait yang mendukung adalah Dinkes, Disdik, Disdukcapil, Disnakersos, Diskominfo, Polres Metro Depok, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, Sekolah swasta, Panti sosial, PKK, posyandu dan RW. Prestasi : Penghargaan APE peringkat Utama dari Presiden RI tahun 2014.

d. Sasaran 4: Meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam pembangunan Indikator Kinerja : Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan fisik dan non fisik. Berupa rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak di daerah terkena bencana alam, meningkatkan sarana prasarana wilayah yang berada di wilayah pelosok depok yaitu infrastruktur, fasilitas umum dan sosial. Sedangkan kegiatan non fisik berupa sosialisasi kesadaran berbangsa

60


Tahun 2014

dan bernegara, bela negara, penegakan hukum, disiplin nasional dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai KB dan kesehatan masyarakat. e. Sasaran 5: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Indikator Kinerja : Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Gizi Buruk serta Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2014 Meski belum mencapai target yang ditetapkan namun setiap tahunnya terjadi peningkatan capaian penanganan ibu melahirkan sehingga jumlah kasus kematian ibu menurun. Sementara itu di tahun 2014 AKB juga tidak mencapai target. 83 bayi meninggal dari 46.679 KH, sehingga dapat disimpulkan AKB kota depok tahun 2014 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Capaian ini dinilai baik, walau demikian tetap perlu peningkatan salah satunya dengan penyediaan NICU pasien BBLR terutama di RSUD. Jumlah kasus gizi buruk di tahun 2014 sebanyak 75 kasus. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 87 kasus. Prevalensi bayi gizi buruk dapat dilihat pada saat penimbangan balita di bulan agustus. Upaya pemantauan pertumbuhan (bagi kader dan petugas), penyuluhan PUGS, pengembangan isyarat dini, penanggulangan keadaan rawan pangan dan gizi. Dasar perhitungan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%) sebagai berikut: PMKS tertangani Jumlah PMKS di Kota Depok tahun 2014 Yaitu 8.343/12.707 = 65,66 %. Apabila dibandingkan dengan target 2014 sebesar 35 dapat tercapai sebesar 65, 66 atau 187,6 %.

3.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 3.2.1 Misi Pertama Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 terlihat beberapa peningkatan. Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2014 dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2013 dipaparkan pada tabel dibawah ini : 61


Tahun 2014

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Sasaran Misi Pertama Tahun 2014 dengan Tahun 2013

Sasaran Meningkatkan pelayanan yang efisien, efektif dan transparan Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Meningkatnya tertib adminsitrasi kependudukan Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masayarakat Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana

Target 2014

Capaian 2014

% kenaikan / penurunan

80.26

81,5

80,18

Turun 0,09 %

WTP

WTP

WTP

Sama

Kepemilikan KTP (%)

100

100

100

Sama

Penegakan Perda

56.25

53

58.45

66

Indikator Kinerja

Capaian 2013

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (%)

Opini BPK

90,63


Naik 89,63

74,50

Naik 73,5

3.2.2 Misi Kedua Berikut tergambarkan capaian misi kedua tahun 2014 dibanding tahun 2013 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut : TABEL 3.6 Perbandingan Capaian Sasaran Misi Kedua Tahun 2014 dengan Tahun 2013 Sasaran Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM Meningkatnya nilai tambah pertanian

% perbandingan

Indikator Kinerja Jumlah koperasi aktif (%)

Capaian 2013 61,94 %

Target 2014 52,43

Capaian 2014 62,62

Naik 1.09%

Kontribusi PDRB Pertanian

1,96

1,82

1,93

Naik 5.6 %

62


terhadap PDRB Kota (%) Meningkatnya Kontribusi daya saing dan PDRB Industri potensi industri terhadap lokal/kreatif PDRB Kota (%) Meningkatnya Kontribusi efisiensi dan PDRB perluasan Perdagangan perdagangan terhadap dan jasa PDRB Kota (%) Berkembangnya Kontribusi pariwisata PDRB daerah Pariwisata terhadap PDRB Kota (%) Meningkatnya Laju investasi dan Pertumbuhan kegiatan Investasi (% ekonomi kenaikan masyarakat dibanding tahun sebelumnya Meningkatnya Tingkat kompetensi dan Pengangguran perlindungan terbuka tenaga kerja Meningkatnya Pendapatan penerimaan asli daerah (% daerah secara kenaikan optimal dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni ) Meningkatnya Pendapatan di kapasitas luar PAD (% pembiayaan kenaikan pembangunan dibanding daerah tahun sebelumnya pada APBD Murni)

Tahun 2014

perkotaan

35,30

37,41

34,16

Turun 3,08 %

37,38

38,18

38,01

Naik 1,68 %

0,05

0,04

0,05

Sama dengan tahun lalu

14,22

10 %

33,41

Naik 134 %

9,42

8,22

18,88

Turun 100,4 %

13,63

Turun 39,36 %

15,56

Naik

22,48

15,52

15

11,06

0,25 %

63


Tahun 2014

Tabel. 3.7 Perbandingan PAD tahun 2013 dan 2014

URAIAN

2013

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil

2014

PERSENTASE

456.570.927.631,00

500.508.820.480,00

109,62

47.171.323.260,00

76.315.802.066,00

161,78

pengelolaan

kekayaan

darah

10.040.329.713,00

11.005.792.223,00

109,62

67.424.990.331,26

72.573.692.976,23

107,64

581.207.570.935,60

660.404.107.745,23

113,63

yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah JUMLAH

3.2.3 Misi Ketiga Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Sasaran Misi Ketiga Tahun 2014 dengan Tahun 2013

Indikator Sasaran

Capaian 2013

Target 2014

Capaian 2014

% Perbanding an



3

2

8 titik

Naik 166 %



3

2

2 titik

Sasaran



Turun 33.3 % Naik

45,94

64

49,05 6,7 %

64




Turun 99,15 90


Tahun 2014


92,35

6,87 %

Turun 8

2

2 75 %

3.2.4 Misi Keempat Tabel 3.9 Tabel Capaian Misi IV Mewujudkan SDM Unggul, Kreatif dan Religius Sasaran



Indikator Kinerja

Capaian 2013

Target 2014

Capaian 2014

Turun 3,34 %


94,83

89,76

94,65


83,01

68,58

82,62


79,72

36,57

45,87


1 buah

1 buah

100



38

62

163,12 %



20

56,16 %

280,8 %

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup

28


% perbandingan

Turun 5,31 %

Turun 26,58

100 Naik 61 %

Naik 43,56 %

17 kasus Atau 36,49/ 100.000 KH

Naik 69,67 %

65




25,56

83 kasus atau 1,77 / 1000 KH

193,08 %


0,12

0,06

150 %

Tahun 2014 Naik

Naik

Naik


35

65,66

187,6

3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2014 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH 3.3.1 Misi Pertama Tabel 3.10 Capaian Kinerja Misi Pertama: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi

Sasaran Meningkatkan pelayanan yang efisien, efektif dan transparan Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Meningkatnya tertib adminsitrasi kependudukan


Target 2014

Capaian 2014

% capaian

Target

2014

RPJMD

81,5

80,18

98,03

82.5

118,8

WTP

WTP

100 %

WTP

100

Kepemilikan KTP (%)

100

100

100

100

100

Penegakan Perda

53

90,63

171

73

124,1

Indikator Kinerja

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (%)

Opini BPK

%

66


Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana


66

74,50

Tahun 2014

112,87

83.33

89,4

3.3.2 Misi Kedua Didalam sasaran Misi kedua telah ditetapkan target capaian kinerja untuk jangka menengah yaitu dalam kurun waktu 2011-2016, tergambar pada tabel berikut ini: TABEL 3.11 Pengukuran Kinerja Misi 2. Perbandingan dengan Target RPJMD Target 2014

Capaian 2014

% 2014

Target % RPJMD Thdp 2016 RPJMD 62,43 100,3

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM Meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan Meningkatnya daya saing dan potensi industri lokal/kreatif Meningkatnya efisiensi dan perluasan perdagangan dan jasa Berkembangnya pariwisata daerah


52,43

62,62

119,4 %

Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%) Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%)

1,82

1,93

106

1,76

109,6

37,41

34,16

91,98

37,96

89,98

Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%)

38,18

38,01

99,55

39,12

97,16

Kontribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Kota (%) Laju Pertumbuhan Investasi (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya Tingkat Pengangguran terbuka

0,04

0,05

125 %

0,03

166,67

10 %

33,41

334 %

10 %

334

8,22

18,88

43,53

6,72

35,59

Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat

Meningkatnya kompetensi dan perlindungan

67


Tahun 2014

tenaga kerja Meningkatnya penerimaan daerah secara optimal


Pendapatan asli daerah (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni ) Pendapatan di luar PAD (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni)

15

11,06

13,63

90,87

15

15,56

140,6 9

11,25

90,86

138,3

Meskipun target dalam RPJMD Kota tahun 2011-2016 belum seluruhnya mencapai yang diharapkan, khususnya penurunan tingkat pengangguran terbuka, namun optimisme guna peningkatan kinerja akan terus dilakukan, baik dukungan kebijakan daerah, program kegiatan dan anggaran. Apabila capaian 2014 dibandingkan dengan kinerja tahun 2013 yaitu 80.26 % maka terjadi penurunan sebanyak 0,08 %. Meski tidak mencapai target bila dikomparasi dengan target RPJMD 2016 yaitu 82.5, maka sampai dengan 2014 indikator sasaran ini telah mencapai 118,8%. Dengan demikian sesungguhnya Kota Depok telah dapat mencapai target RPJMD tahun 2016. 3.3.3 Misi Ketiga Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Misi III. Mewujudkan Infrastruktur dan Lingkungan yang Nyaman Sasaran

Indikator Sasaran




Titik banjir yang ditangani

Target 2014

Capaian 2014

% capaian 2014

Target RPJMD 2016

% Terhadap RPJMD

2

8 titik

400%

12 titik

100

2

2 titik

100

12 titik

100

68


Tahun 2014

(buah/tahun Meningkatnya sanitasi lingkungan




90

92,35

102,6

95



2

2

100

9

64

49,05

76,60

71

64,7

97,21

155,5

3.3.4 Misi Keempat Tabel 3.13 Tabel Capaian Misi IV Mewujudkan SDM Unggul, Kreatif dan Religius Sasaran


Berkembangnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya Meningkatnya keberdayaan perempuan, anak dan keluarga Meningkatnya peran agama dan masyarakat

Target 2014

Capaian 2014

% Capaian 2014


94,83

89,76

94,65


83,01

68,58

82,62


79,72

36,57

45,87


1 buah

1 buah

100


38

62

163,12 %

Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan

20

56,16 %

280,8 %

Indikator Kinerja

Target RPJMD

% capaian RPJMD

95,02

99,61

83,18

99,32

79,88

57,42

6 buah

80

63

258,9

25

Terlampaui

69


dalam pembangunan

Tahun 2014

masyarakat (% )

17 kasus Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup

28



Atau 36,49/ 100.000 KH

69,67 %


25,56

83 kasus atau 1,77 / 1000 KH


0,12

0,06

150 %


35

65,66

187,6

193,08 %

22

77,27

25,1

Terlampaui

0,09

66,67

45

145,91

3.4. PERBANDINGAN TAHUN 2014 DENGAN STANDAR NASIONAL (SPM) Kota depok dalam melaksanakan pelayanan publiknya juga mempedomani SPM yang ditetapkan oleh pusat sebanyak 15 SPM di Tahun 2014. SPM dimaksud ditetapkan melalui Peraturan Walikota sebagai berikut : 1. Perwa No. 52 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kesehatan 2. Perwa No. 53 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3. Perwa No. 54 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Sosial 4. Perwa No. 18 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Perwa No. 19 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Kesenian 6. Perwa No. 20 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup 7. Perwa No. 21 Tahun 2011tentang SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 8. Perwa No. 22 Tahun 2011 tentang SPM Pemerintahan Dalam Negeri 9. Perwa No. 24 Tahun 2011 tentang SPM Pendidikan Dasar 70


Tahun 2014

10. Perwa No. 26 Tahun 2011 tentang SPM Ketenagakerjaan 11. Perwa No. 46 Tahun 20112 tentang SPM Perhubungan 12. Perwa No. 47 Tahun 2012 tentang SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13. Perwa No. 48 Tahun 2012 tentang SPM Perumahan Rakyat 14. Perwa No. 49 Tahun 2012 tentang SPM Penanaman Modal 15. Perwa No. 50 Tahun 2012 tentang SPM Ketahanan Pangan Adapun pencapaian SPM di tahun 2014 dapat terlihat sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.14 PENCAPAIAN SPM NASIONAL KOTA DEPOK TAHUN 2014 No

Sasaran

1.

Meningkatnya tertib administrasi kependuduka n Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat Meningkatnya pelayanan penanggulang an bencana Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat

2.

3.

4.

Indikator sasaran

Standar Pelayanan Minimal

Indikator SPM

Target 2014

Realisa si 2014

Kepemilikan KTP (%)

Bidang Cakupan Penerbitan Pemerintah Kartu Tanda Penduduk an Dalam Negeri

75%

66,00%-

Pegakan perda

Bidang Pemerintah an Dalam Negeri

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Kota Depok dan Peraturan Walikota Depok

100%

86,57%

Tingkat waktu Bidang tanggap Pemerintah daerah layanan an Dalam (%) Negeri Laju Bidang pertumbuhan Penanaman investasi (%) Modal kenaikan dibanding tahun sebelumnya

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

66%

56,41%

Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui pe satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : Pendaftaran Penanaman Modal

100%

100%

71


5.

Meningkatnya kompetensi dan perlindungan tenaga kerja

Tingkat pengangguran terbuka

Bidang Tenaga Kerja

Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perpanjangan ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kota, sesuai kewenangan pemerintah Kota Depok a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan d Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan e. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB

Tahun 2014

10%

87,5%

10%

85,71%

10%

100%

10%

13,84%

10%

79,41%

72


7.


Titik macet Bidang yang ditangani Pekerjaan (buah/tahun) Umum dan Penataan Ruang

a.

a.

b.

c.

Bidang Perhubungan

a.

b.

c.

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota Depok Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana Tersedianya halte pada Kota Depok yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang di Kota Depok yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,

Tahun 2014 100%

90,96%

60%

70,3%

60%

87,30%

60%

90,96%

40

34,88%

20

28,57%

20

22,71%

73


8.

Tertanggulan ginya banjir

Titik banjir Bidang ditangani Pekerjaan (buah/tahun) Umum dan Penataan Ruang

9.



Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a.

b.

10

11

12.


marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Depok. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan(lebih dari 30cm,selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

Rumah tangga Bidang Tersedianya air baku pengguna air Pekerjaan untuk memenuhi bersih Umum dan kebutuhan pokok Penataan minimal sehari hari Ruang Meningkatnya Penambahan Bidang Tersedianya luasan kualitas lokasi ruang Pekerjaan RTH publik sebesar pemanfaatan terbuka hijau Umum dan 20% dari luas wilayah ruang dan (RTH) publik Penataan kota/kawasan/perkota (lokasi/tahunan) lingkungan Ruang an hidup perkotaan Meningkatnya Angka Bidang Jumlah peserta didik akses dan Partisipasi Pendidikan dan ruang kelas yang kualitas Murni (APM) Dasar lengkap

Tahun 2014

50%

76,65 %

80%

27,62%

70%

48,30%

100%

-

25%

27,275

90%

70%

74


pendidkan

12


SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket B Angka kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran bayi

Bidang Kesehatan

a.

b.

c.

d.

Angka kematian Bayi (AKB) Prevalensi Giji Burukpersenta se balita giji buruk (%)

Bidang Kesehatan

e.

Bidang Kesehatan

f.

g.

h.

13


Tahun 2014

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)

Bidang Sosial

a.

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan kunjungan bayi

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

85%

60%

95%

93%

77%

100%

89%

99%

89%

85%

87

98%

100

100%

80

96,99%

70

37,77

10%

58,08%

75


b.

c

Persentase (%) Panti Sosial yang menyediakan sarana parasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase (%) wahana kesejahtraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahtraan sosial.

Tahun 2014 10%

28,59%

5%

100%

3.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis dan pemaparan alternatif solusi yang telah diambil oleh Dinas terkait di Kota Depok. 3.5.1 Misi 1. Misi 1 | Sasaran 1: Meningkatkan pelayanan yang efisien, efektif dan transparan Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kota Depok Pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah terkait dengan 21 pelayanan yang dilakukan 14 OPD yaitu: 1. Pelayanan kesehatan dasar dari Puskesmas oleh Dinas Kesehatan 2. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah oleh Dinas Pendidikan 3. Pelayanan izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 4. Pelayanan izin pemasangan reklame oleh Badan Pelayanan Periijinan Terpadu 5. Pelayanan jalan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 76


Tahun 2014

6. Pelayanan persampahan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 7. Pelayanan izin tempat usaha dan izin gangguan (HO) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 8. Pelayanan surat izin usaha perdagangaan (SIUP) pada Badan Pelayanan Ijin Terpadu 9. Pelayanan wajib daftar perusahaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. Pelayanan Kartu kuning pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 11. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan 12. Pelayanan terminal oleh Dinas Perhubungan 13. Pelayanan akta kelahiran umum oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14. Pelayanan rumah potong hewan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan 15. Pelayanan pasar oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Pasar 16. Pelayanan pembayaran pajak oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 17. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kartu Tanda Penduduk/KTP) dan Pencatatan Sipil (Kartu Keluarga/KK, Akte pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18. Surat ijin trayek angkutan pada Dinas Perhubungan 19. Ijin pelayanan kesehatan swasta pada Badan Pelayanan Perijian Terpadu 20. Pelayanan air bersih pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 21. Pemadaman kebakaran pada Dinas Pemadam kebakaran Kota Depok mentargetkan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah sebesar 0,5% pertahun melihat dari Target Capaian Kinerja RPJMD 2011-2016. Sedangkan pencapaian selama lima tahun terjadi kenaikan dan penurunan, yaitu 79,3% di tahun 2010, dan terjadi kenaikan lebih rendah yaitu 0.86% di Tahun 2011 menjadi 80,16%. Sedangkan tahun 2012 meningkat sebesar 0,39 % menjadi 80,55%. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2013 adalah 80,26% dari target 81 %, nilai ini 77


Tahun 2014

menurun dibandingkan Tahun 2012 penurunannya adalah 0,29%, dan belum mencapai target peningkatan yang seharusnya pertahun meningkat sebesar 0,5%. Pada tahun 2014 capaian IKM hanya sebesar 80,18%, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 81,5 %, sehingga persentase capaian hanya mencapai 98,03 %. Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2013 yaitu 80.26 % maka terjadi penurunan sebanyak 0,08 %. Meski tidak mencapai target bila dikomparasi dengan target RPJMD

2016 yaitu 82.5, maka sampai dengan 2014 indikator sasaran ini telah mencapai 118,8%. Misi 1 | Sasaran 2: Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Indikator Kinerja : Opini BPK Pencapaian ini juga ditunjang oleh DPPKA melalui Program Peningkatan kualitas keuangan daerah yaitu kegiatan : a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Depok b. Pengelolaan Akuntansi keuangan Kota Depok c. Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD . Misi 1 | Sasaran 3 : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Indikator Kinerja : Kepemilikan KTP Jumlah penduduk kota depok pada tahun 2014 adalah sebanyak 2.042.391 jiwa, dengan wajib KTP 1.499.944 jiwa, warga yang telah memiliki KTP sebanyak 1.496.944 atau 100%. Namun KTP yang dimiliki sebagian masih KTP non elektronik,dan menurut Perpres 112 Tahun 2013 bahwa KTP non elektronik hanya berlaku sampai dengan Desember 2014, artinya sejak Januari 2015 KTP Non elektronik tidak berlaku dan digantikan dengan eKTP. Adapun capaian perekaman KTP yang ditetapkan oleh Kemendagri sebanyak 1.039.179 (101,88%). Meski perekaman sudah diatas target namun realisasi pencetakan eKTP baru 988.000 jiwa dari wajib KTP 1.496.944 atau sebesar 66,00%. Hal ini disebabkan belum selesainya pencetakan oleh Kemendagri. Oleh karenanya Kota Depok akan melaksanakan pencetakan di tahun 2015. IKM Kota depok pada tahun 2014 dalam hal Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan nilai A atau sangat memuaskan. 78


Tahun 2014

Jumlah migrasi masuk ke Kota Depok dari tahun ke tahun diperkirakan masih akan terus meningkat, dan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah migrasi keluar dari Kota Depok. Upaya Pemerintah Kota Depok untuk membenahi pencatatan tentang jumlah penduduk yang telah memiliki KTP Kota Depok, salah satunya dilakukan melalui program nasional e-KTP. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran Misi 1 sasaran 3 terkait KTP tahun 2014 tercapai 100 %, hanya untuk pencetakan eKTP masih sebesar 66,00 %.

Misi 1 | Sasaran 4: Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Indikator Kinerja : Penegakan Perda Keterangan

terhadap

Program

Meningkatnya

Ketenteraman

dan

Ketertiban

Masyarakat dengan Indikator Kinerja Program Penegakan Perda adalah : 1. Didasarkan pada rekapitulasi kegiatan penertiban Bidang Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Satpol PP Kota Depok Tahun 2014 pada jenis kegiatan : -

Penertiban PKL dilakukan juga monitoring dengan melibatkan Instansi terkait (Polresta, Kodim, DKUP, Kecamatan dan Kelurahan setempat) yang ditertibkan sebanyak 360 PKL dari 10 (sepuluh) titikyaitu Jl. Citayam; Jl.Dewisartika; Jl.Boulevard; Jl.BanyuAsin; Jl.Jakarta-Bogor; Jl.Margonda; Terminal Depok; Jl.Anggrek; Jl.Nusantara; dan Jl.Juanda)

-

Penertiban Bangunan Liar dilakukan juga Monitoring dengan hasil 438 bangunan dengan melibatkan Polresta, Kodim, Dibimasda, Kecamatan dan Kelurahan setempat pada 11 titik (Harjamukti, Jl.Citayam; Jl.Anggrek; Jl.Jakarta-Bogor; Jl.Juanda; Jl.Camar; Jl.Pipit; Jl.Ratujaya; Jl.Ciherang; Jl.Tapos; dan Jl.Cipayung.

-

Perizinan. Penertiban IMB, HO, SIUP, dsb sebanyak 23 kali kegiatan pada 6 titik di wilayah Kota Depok dengan melibatkan BPMP2T, BLH, Distarkim, Kecamatan dan Kelurahan setempat. Penertiban Reklame sebanyak 230 kali kegiatan dengan hasil 6.601 spanduk, 99 billboard, 82 Baligo, dan 214 atribut lainnya. 79


-

Tahun 2014

Penertiban Anjal dan Gepeng dilakukan penertiban 48 kali kegiatan dan 40 kali monitoring dengan hasil 138 orrang, melibatkan Polresta, Disnakersos, Disdukcapil, Kecamatan dan Kelurahan setempat.

2. Berdasarkan Capaian Kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Satpol PP Kota Depok Tahun 2014 terdapat kegiatan : -

Fasilitasi Peningkatan Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar sebanyak 6 kali kegiatan.

-

Penertiban dan Operasi Penegakan Perda tentang Ketertiban Umum (Tipiring) sebanyak 24 kali kegiatan Tipiring; 2 kali kegiatan penyegelan, dan 2 kegiatan pemusnahan barang bukti.

-

Sosialisasi Perda tentang Ketertiban Umum pada 11 Kecamatan sebanyak 16 kali kegiatan.

-

Pengadaan Papan Larangan/Segel sebanyak 10 buah papan segel dan 9 buah papan informasi.

-

Pembentukan Mitra Satpol PP terlaksana 5 kegiatan.

-

Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal dan Larangan Merokok; hanya dilakukan 8 kegiatan sosialisasi disebabkan waktu yang singkat yaitu kegiatan ini dimulai berlaku pada Oktober tahun 2014.

3. Rekapitulasi Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah pada SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok) Diterangkan bahwa jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan berjumlah 116 didasarkan kepada rekapitulasi data dari tahuntahun sebelumnya, begiatu jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau terdata sebanyak 128 kasus. Tindakan preventif dan preventil non yustisial menjadi strategi yang dipakai untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban walaupun dengan segala keterbatasan. Perbaikan secara intern dilakukan dalam hal manajemen yang lebih baik dan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap anggota Satpol PP seperti kesemaptaan, 80


Tahun 2014

bela diri, simulasi penanggulangan huru hara dan bimbingan teknis serta pembinaan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Misi 1 - sasaran 4 untuk indikator Penegakan Perda di tahun 2014 berhasil dicapai bahkan terlampaui, dibanding tahun 2013 yang juga mencapai target yaitu 130,8 % . Maka Kota Depok optimis bahwa target RPJMD 2016 pun telah mampu tercapai.

Misi 1 | Sasaran 5: Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana Indikator Kinerja : Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Depok mentargetkan tingkat waktu tanggap untuk tahun 2014 sebesar 66 %. Target tersebut tercapai bahkan capaian untuk Tingkat Waktu Tanggap, nilainya di atas target yaitu sebesar 74,50 %. Dengan demikian target misi 1 untuk sasaran 5 indikator sasaran tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan berhasil dicapai hingga 112,87 %.

Hal yang menjadi pendukung pencapaian : Pengoperasian 1 Dinas Damkar dan 4 UPT Damkar di 5 WMK (Dinas Pemadam Kebakaran di Kec. Sukmajaya, UPT Damkar Cimanggis di Kec.Cimanggis, UPT Damkar Cinere di Kec. Cinere dan UPT Damkar Bojongsari di Kec. Bojongsari dan UPT Damkar Cipayung di Kec. Cipayung). Sedangkan hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain : 1. Meningkatnya Jumlah Kejadian Kebakaran yang Cukup Signifikan sebanyak 53 Kejadian (37,32%) dari tahun sebelumnya

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya

suhu permukaan bumi dan pemanasan global 2. Kurangnya jumlah personil yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran, Bahkan sangat jauh dari kondisi ideal yang seharusnya

- Kondisi personil Damkar Per, 31 Desember

2014 sebanyak 135 Orang dengan 102 PNS, 2 Tenaga Kontrak dan 31 Tenaga Sukwan - Kondisi ideal personil Damkar yang dibutuhkan sebanyak 365 Orang, dengan demikian kekurangan personil sebanyak 265 Orang 3. Kondisi Mobil Operasional Pemadam Kebakaran yang semakin menurun kelayakannya 81


Tahun 2014

4. Kepadatan arus lalu lintas yang semakin buruk, sehingga sering menghambat laju mobil operasional pemadam kebakaran menuju lokasi

3.5.2 Misi 2 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dipaparkan satu persatu per indikator capaian kinerja, sebagai berikut : 1. Indikator Untuk mencapai sasaran meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM, salah satu stategi dan arah kebijakan adalah meningkatkan Akses dan iklim usaha UMKM serta reaktivasi (mengaktifkan kembali) peran koperasi sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Indikator sasaran untuk mengukur capaian adalah dari persentase koperasi aktif.Pada periode 2009-2010, peningkatan persentase koperasi aktif hanya 3,3%, sementara periode 2010-2011 kenaikannya sebesar 7,0% atau dua kali lipatnya. Presentase koperasi aktif di tahun 2012 sebanyak 41,89 %.Target 2014 yang ditetapkan sebesar 52,43 dicapai realisasi 62,62 % yang berarti 119,4 % Dasar hitungnya adalah Koperasi aktif dibagi jumlah koperasi seluruhnya dikali 100 persen. Target koperasi aktif dapat tercapai karena adanya penambahan jumlah koperasi aktif di tahun 2014 yang sebelumnya 376 menjadi 387. Ini merupakan hasil dari berbagai program kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar guna mencapai target kinerja kota, yaitu : i.

Pendidikan

kewirausahaan

dan

kewirakoperasian,

Fasilitai

akses

permodalan bagi koperasi yang melatih pengurus koperasi untuk memahami pencatatan keuangan koperasi yang baik serta pentingnya RAT bagi koperasi. ii.

Ada kegiatan pembubaran, penggabungan, peleburan badan hukum koperasi bagi koperasi tidak aktif dalam pengertian tidak melaksanakan RAT dua tahun terakhir, akan dibubarkan untuk diperkuat dengan koperasi lain yang jenis usahanya sama.

82


iii.

Tahun 2014

Kegiatan peningkatan aktifitas permodalan koperasi akan dipertemukan dengan perbankan yang bisa memperkuat modal dari luar untuk mendukung laju perkembangannya. Sebenarnya hasil peningkatan koperasi aktif ini masih bisa ditingkatkan karena dari UMKM dan para pedagang yang ada di depok masih banyak memanfaatkan

pinjaman

untuk

mendukung

pengembangan

usahanya.Dan koperasi merupakan sumber pinjaman yang memberikan pelayanan untuk usaha mikro kecil menengah dan pedagang tersebut. 2.

Pengembangan sektor pertanian merupakan upaya untuk mewujudkan misi kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Sektor pertanian merupakan sektor primer yang menghasilkan kebutuhan bahan makanan dan atau sebagai input dari sektor industri manufaktur. Sektor pertanian pada awalnya merupakan sektor yang mempunyai pertumbuhan yang rendah, namun pemerintah kota Depok bermaksud untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan. Untuk itu strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan mengoptimalkan produksi dan produktivitas pertanian unggulan/potensial. Kontribusi sektor pertanian memang mengalami penurunan sejak tahun 2010 karena di Kota Depok banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian .

3. Perbandingan Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%) dihitung dengan rumus Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi dengan Jumlah total PDRB dikalikan 100% . Sektor perdagangan berdasarkan klasifikasi kelompok sector ekonomi masuk kedalam sektor tersier atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup selain perdagangan diantaranya Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, dan Jasa-jasa.Realisasi Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%) yang diperoleh pada tahun ini memang dibawah target, namun presentase capaian mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini tidak lepas berkat terlaksananya

83


Tahun 2014

program penunjang yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. B; Program-Program

tersebut

adalah

Program

Pengawasan

distribusi

dan

ketersediaan barang dan bahan pangan; Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan serta Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan rincian Kegiatan sebagai berikut: a) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin Gangguan yang memiliki tujuan untuk mendata jumlah perizinan perdagangan yang ada di Kota Depok serta menganalisa jumlah pelaku usaha yang melakukan perizinan di Kota Depok b) Pendaftaran dan Pengawasan Waralaba sehingga tersusunnya dokumen yang berisi hasil kajian pendaftaran dan pengawasan waralaba di Kota Depok. c) Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-Commerce yang bertujuan untuk menampilkan

pelaku

usaha

Kota

Depok

di

media

e-commerce,

Memperkenalkan produk-produk Kota Depok secara internasional melalui media e-commerce, Meningkatnya volume transaksi penjualan melalui media e-commerce. d) Pengawasan dan Pendaftaran Gudang untuk Mendata gudang yang ada di Kota Depok, Menjaga ketersediaan stok barang di Kota Depok, Menghindari penimbunan

barang

yang

mungkin

terjadi,

Mengidentifikasi

jenis

pergudangan yang ada di Kota Depok. e) Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

untuk

mengawasi

perilaku

pelaku

usaha

agar

tidak

menyalahgunakan posisi dominannya sehingga mencegah terjadi praktek monopoli (persaingan usaha yang tidak sehat) f) Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis lainnya untuk dapat memantau harga kebutuhan bahan pokok. g) Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar yang dilaksanakan 36 kali di 11 kecamatan yang bermaksud untuk menjalankan program pemerintah pusat di bidang perdagangan mengenai stabilitas harga. 84


Tahun 2014

h) Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tujuannya menjaga alur distribusi BBM dan PG bersubsidi Kota Depok agar sampai ke konsumen serta peningkatan pengawasan penditribusian BBM dan LPG bersubsidi di Kota Depok. i) Informasi Akses Pasar Luar dan Informasi Ketentuan Negara Tujuan Ekspor yang bertujuan Memberikan informasi peluang pasar luar negeri, Meningkatkan informasi tentang komoditi yang diminati pasar, Memberikan informasi mengenai hasil kerja sama Bilateral dengan Negara j) Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor sehingga dapat memberikan gambaran tentang kinerja ekspor maupun peluang pasar luar negeri karena disamping informasi tersebut bermanfaat dalam pembuatan kebijakan juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah k) Fasilitasi Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor yang dapat memberikan gambaran kepada para pelaku usaha dan calon eksportir tentang prosedur ekspor dan jenis dokumen apa saja yang diperlukan dalam ekspor maupun impor l) Promosi Pameran Dalam dan Luar Negeri sehingga dapat mendorong upaya peningkatan investasi dan peningkatan volume perdagangan produk unggulan daerah Kota Depok secara berkesinambungan. m) Informasi Penggunaan Produk Lokal sehingga dapat Meningkatkan penggunaan produk lokal di dalam negeri yang dapat menjaga stabilitas ekonomi pada saat terjadi penurunan ekspor sebagai akibat krisis ekonomi global.

4. Perbandingan Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%) dihitung dengan rumus

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi dengan Jumlah total

PDRB dikalikan 100%. Pertumbuhan Industri Skala Kecil dan Menengah (IKM) yang berkembang mewarnai perekonomian di Kota Depok sehingga menghasilkan sejumlah IKM yang potensial. Namun jumlah IKM yang tumbuh tersebut tidak signifikan dibanding jumlah industri besar yang gulung tikar. Hal tersebut juga 85


Tahun 2014

mempengaruhi capaian Kontribusi PDRB industri terhadap PDRB Kota. Walaupun target tidak tercapai, namun pelaksanaan tidak lepas berkat terlaksananya program penunjang yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beberapa upaya yang dilakukan : a. Pembinaan IKM Bidang IKAHH yang diisi dengan berbagai sub kegiatan seperti sosialisasi dan fasilitasi SNI, sosialisasi dan fasilitasi Halal serta pelatihan kemasan. b. Pembinaan IKM Bidang ILMEA dan Penyediaan Display Promo Produk IKM dengan sub kegiatan seperti Pelatihan Perbengkelan Roda Dua,Perbengkelan Roda empat serta Seleksi dan Penyusunan Dokumen Upakarti c. Pembinaan Terhadap Industri Kreatif yang meliputi pembinaan terhadap 4 (empat) komunitas industri kreatif serta memfasilitasi para pelaku industri kreatif tersebut dalam sebuah event festival industri kreatif se-Kota Depok. d. Fasilitasi Pengembangan Teknik Industri Kreatif yang meliputi pelatihan Fotografer, Pelatihan service HP dan Komputer serta pelatihan furniture. e. Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit Dasar dan Lanjutan termasuk pemberian mesin jahit sejumlah 30 (tiga puluh) unit kepada 30 (tiga puluh) pelaku industri kreatif di bidang konveksi. f. Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan Industri yang berisi sub kegiatan pelatihan Pelatihan GMP I dan II, Pelatihan ODNR, serta fasilitasi dalam kegiatan Depok Community Festival. g. Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah Tangga, Kecil dan Menengah yang tujuan kegiatannnya guna menghasilkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengrajin rumah tangga atau jasa yang diberdayakan pada lokasi terpadu. 5. Kontribusi kenaikan terbesar diperoleh dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di kota depok yang mengalami kenaikan sebesar 51,14 %. Hal ini disebabkan investasi di sektor hunian meningkat, khususnya hunian vertikal (apartemen), perkantoran dan pusat perbelanjaan. Data tidak hanya dihimpun dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tetapi juga dari SIUP serta penambahan data

86


Tahun 2014

investasi dari izin Lokasi dan pesetujuan prinsip yang telah terbit di sepanjang tahun 2014. 3.5.3. Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur dan Lingkungan yang Nyaman Misi 3 | Sasaran 1 Tertangani kemacetan kota Indikator Kinerja : Titik Macet yang Ditangani (buah/tahun) Dinas Perhubungan selaku leading sector penanganan titik macet telah melakukan upaya terbaik guna mengurai kemacetan kota. Beberapa upaya tersebut yaitu : 1. Pemasangan CCTV di 6 titik (Pertigaan Al-huda, simpang Juanda-Margonda, Simpang Pal, Simpang Ramanda, Simpang Sengon, simpang Siliwangi. 2. Pembuatan RHK (Ruang Henti Khusus) kendaraan roda dua / motor. 3. Pemasangan Rambu Gembok Parkir Liar dan operasi penggembokan kendaraan yang melanggar. Kota Depok sebagai salah satu kawasan JABODETABEK, mengemban fungsi buffer (penyangga) kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Ibukota Jakarta. kota Depok berada diantara pusat-pusat regional dan nasional yaitu Bandung, Bogor dan Jakarta. konsekuensinya depok akan menjadi perlintasan sistem transportasi regional. Hal ini dapat dilihat dengan dilayaninya jalan tol Jagorawi, jalan raya Bogor dan Parung. Kota depok memiliki karakter pola komuter cukup tinggi dengan besarnya penduduk yang bekerja di jakarta dan sekaligus sebagai perlintasan regional di wilayah belakangnya. Kendala yang dihadapi oleh kota depok adalah rendahnya tingkat pelayanan jalan menuju jakarta dan sebaliknya pada jam sibuk, kurangnya jalan yang menghubungkan kawasan timur dan barat di wilayah kota Depok serta lingkungan perumahan menuju jalan utama atau kolektor. Hal-hal di atas tersebut yang mendorong perlu adanya sebuah pengendalian (smart solution) , menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Manfaat yang diharapkan dengan menggunakan kamera CCTV pemantau arus lalu lintas adalah dapat dipantaunya kondisi lalu lintas yang riil time guna pemberian informasi terhadap 87


Tahun 2014

lokasi kemacetan. Sedangkan area traffic controling system (ATCS) adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi, pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengauran lalu lintas di setiap persimpangan. Untuk mewujudkan penggunaan TIK tersebut Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok pada tahun 2014, telah memasang 6 kamera CCTV yang ditempatkan di simpang Al-Huda, Simpang Pal, Simpang Ramanda, simpang Sengon, dan simpang Siliwangi. Ruang pemantau arus lalu lintas (CC Room) terdapat di gedung dinas perhubungan Jl. Kampung Sawah Rt 03 Rw 03 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan cilodong, Kota Depok. Guna pengembangan sistem tersebut Dinas telah menyusun kajian perencanaan ATCS di Kota Depok, Kajian tersebut telah ditindaklanjuti dengan permohonan anggaran kepada Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) Dirjen Darat , untuk dapat dianggarkan pada APBNP tahun 2015. Berdasarkan koordinasi Kepala Dinas Perhubungan pada bulan Maret 2014 anggaran tersebut telah diakomodir dalam APBNP tahun 2015, dengan terpasangnya ATCS di wilayah kota depok. Pengaturan trafficlight akan lebih efektif dan kinerja jalan akan meningkat. Untuk target ke depan rencananya pemsangan kamera CCTV akan terus dilakukan

pada

persimpangan

yang

dikendalikan

oleh

trafficlight

maupun

persimpangan yang tidak dikendalikan oleh APILL. Sehingga diharapkan secara keseluruhan di setiap titik di Kota Depok dapat dikendalikan melalui ATCS. Upaya lainnya adalah pembuatan RHK (Ruang Henti Khusus ) kendaraan roda dua atau motor di 3 titik simpangan yaitu Simpang Juanda – Raya Bogor, Simpang Juanda - Margonda dan Simpang Margonda. Dishub melakukan kegiatan pemasangan rambu larangan parkir Gembok di sepanjang jalan margonda. Disamping pemsangan raqmbu, Dishub juga melakukan penggembokan kendaraan parkir liar / sembarangan di sepanjang bahu jalan. Rencananya pemasangan rambu dan penambahan gembok akan dilaksanakan pula di tahun 2015. Dishub juga akan didukung oleh dinas lainnya, khususnya Dinas BMSDA berupa perbaikan sarpras jalan antara lain di Jl. Tole Iskandar Sukmajaya, Radar AURI 88


Tahun 2014

Cimanggis, arco Pengasinan, pelebaran Akses UI, Cinere raya (betonisasi), betonisasi jl. Pangkalan jati raya , jl. H. Asmawi – Beji, dan pemeliharaan jalan Juanda. Misi 3 | Sasaran 2 Tertanggulanginya Banjir Indikator Kinerja : Titik/lokasi banjir yang ditangani (buah/tahun Tercapainya target tahun 2014 untuk penanganan titik banjir yang ditangani adalah dengan dukungan anggaran daerah dan swadaya serta peran serta masyarakat sekitar. Titik banjir di kota depok banyak dikarenakan drainase jalan yang tidak lagi sesuai dengan volume air yang masuk dan curah hujan yang ekstrim akhir-akhir ini, sehingga memerlukan rekayasa penanganan sarpras jalan dan gorong-gorong sesuai dengan kebutuhan terkini. Misi 3 | Sasaran 3 Meningkatnya sanitasi lingkungan Indikator Kinerja : Cakupan layanan persampahan (%) Telah dilakukan analisis dan pemaparan alternatif solusi yang telah diambil oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok dalam menangani peningkatan dan penurunan capaian kinerja Dinas. Untuk mempermudah analisis, dipaparkan satu persatu per indikator capaian kinerja, sebagai berikut : 6. Indikator meningkatkan cakupan pengelolaan persampahan, terdiri dari 12 (duabelas) kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok dalam mengelola persampahan Kota Depok. Pengelolaan tersebut meliputi pelayanan pengangkutan sampah dengan pelaksanaan operasional dan pengadaan armada (truk, gerobak motor, dan tronton) untuk mengangkut sampah dari rumahtangga dan atau TPS ke TPA, dan pengolahan sampah yang dilaksanakan di 23 (dua puluh tiga) unit UPS operasional yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok. Prosentase capaian kinerja pada indikator ini belum mencapai 100% dikarenakan kemampuan sumberdaya Dinas yang meliputi armada dan SDM yang masih belum optimal dan perlu peningkatan di tahun-tahun ke depan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah No 05 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Persampahan, terdapat perubahan sistem pengolahan sampah di UPS, yaitu UPS hanya menerima dan mengolah sampah organik yang 89


Tahun 2014

telah terpilah menjadi kompos. Sampai akhir tahun 2014, terdapat 13 UPS organik, dan kompos yang dihasilkan sudah diuji dan memenuhi baku mutu. Pelaksanaan Perda 05/2014 ini menjadi salah satu upaya alternatif terbaik yang dapat dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok dalam mensiasati masalah TPA yang sudah kadaluarsa dan meningkatkan cakupan pengelolaan persampahan Kota Depok; 7. Indikator meningkatkan cakupan pengelolaan persampahan di TPA, dengan prosentase capaian 81.6% dari target 50%. Hal ini berhubungan dengan keadaan TPA Cipayung saat ini, dimana dengan luas TPA Cipayung sebesar 10,2 Ha dan menerima rata-rata 500 ton/hari, sistem sanitary landfill tidak dapat dilaksanakan lagi, dikarenakan adanya kebocoran. Sehingga saat ini sistem yang dapat dilaksanakan adalah sistem open dumping yang sangat rentan polusi dan mengundang reaksi negatif dari warga sekitar TPA Cipayung. Dengan data tersebut, TPA diperkirakan hanya mampu beroperasi sampai akhir tahun 2015. Alternatif solusi yang dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok untuk menangani permasalahan ini adalah dengan merencanakan untuk melakukan pemanfaatan gas metan dari sampah yang menggunung melalui kerjasama BGS (Bangun-Guna-Serah) yaitu dengan sektor swasta. Kajian mengenai lelang investasi ini telah dilaksanakan di tahun 2014 dan direncanakan akan difollow up pelaksanaannya di tahun 2015. Solusi lain yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok adalah dengan menjalin kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor dalam pemanfaatan dan operasional TPA Nambo yang berlokasi di Kabupaten Bogor; Misi 3 | Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pemukiman Indikator Kinerja : Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Berdasarkan data Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) Kota Depok, jumlah pelanggan air bersih sampai dengan tahun 2014 mencapai 86.578 Sambungan Rumah (SR). Suplai air bersih tersebut diperoleh dari dua instalasi pengolah air bersih di Citayam dan Legong yang memiliki kapasitas total 200 liter/detik, sedangkan yang dimanfaatkan Kota Depok hanya sebesar 61 liter/detik. Kecamatan Sukmajaya mencapai tingkat pelayanan tertinggi diatas 60% dan mendapat layanan jaringan distribusi air 90


Tahun 2014

minum, dan Kecamatan Sawangan mendapat tingkat pelayanan dibawah 8%, dengan demikian sistem penyediaan air bersih belum terdistribusi secara merata ke seluruh Wilayah Kota Depok. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatannya, maka sumber air baku di Kota Depok mulai terbatas, sehingga pada masa mendatang perlu dicari sumber air baku untuk dapat mengimbangi kebutuhan penduduk. Masih rendahnya jumlah pelanggan atau sambungan rumah menjadi pekerjaan rumah PDAM Kota Depok. Belum optimalnya realisasi sambungan tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Masyarakat lebih menyukai menggunakan air bawah tanah dan masih rendahnya minat masyarakat dalam mendaftarkan sebagai konsumen, disamping juga wilayahnya yang sangat menyebar. Misi 3 | Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup Perkotaan

Indikator Kinerja : Penambahan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dilakukan analisis dan pemaparan alternatif solusi yang telah diambil oleh Kota Depok khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok dalam menangani peningkatan dan penurunan capaian kinerja Dinas. Untuk mempermudah analisis, dipaparkan satu persatu per indikator capaian kinerja, sebagai berikut : 1. Indikator tersedianya dan tertatanya TPU sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah salah satu tugas pokok dan fungsi pelayanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok yang dikelola oleh UPT TPU. Pencapaian kinerja 52,3% dari target 80% dihitung dari perbandingan luasan lahan pemakaman yang telah dikelola oleh UPT TPU Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok (166.838 m2 atau 16,7 Ha) dengan total luasan lahan pemakaman yang diserahkan oleh asset/dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok (399.000 m2 atau 39,9 Ha) yaitu sebesar 41,8%. Terdapat penurunan dari tahun pembanding (2012 dan 2013), hal ini dikarenakan adanya perbaruan data aset, yaitu luasan lahan TPU yang diserahkan bagian aset pemerintah Kota Depok ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok bertambah sekitar 50%, namun luasan TPU yang dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok belum bertambah. Alternatif solusi untuk meningkatkan capaian kinerja pada 91


Tahun 2014

indikator ini adalah direncanakan untuk dibangunnya TPU di lahan-lahan pemakaman milik Pemkot Depok; 2. Indikator penambahan lokasi ruang terbuka hijau (RTH) Publik yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok pada tahun 2014 adalah melalui pembangunan Taman Kota, yaitu taman lembah gurame yang mencapai luasan 3,6 Ha, 20 (dua puluh) taman baru terdiri dari 13 taman RW yang merupakan fasum fasos dari perumahan yang diserahkan ke Pemkot Depok sebagai aset pemerintah, dan 6 (enam) taman lain yang terdiri dari penataan awal dari taman proklamasi (8000 m2) dan taman lembah mawar (1,9 Ha), 2 (dua) lokasi taman jalur di komplek UPS merdeka, Mini arboretum di SMA 10 Bojongsari seluas 1500 m2, Taman UPS Brimob, dan Taman Jembatan Serong. Total di tahun 2014 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok menyumbang 20 titik taman baru, 3 taman lanjutan, dan 1 segmen (segmen III) separator Jl Margonda. Pencapaian ini melebihi target 3 (tiga) titik dalam RPJMD, dengan pencapaian 333,3%. Hal yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini selain fokus Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok pada pemanfaatan lahan untuk penghijauan/RTH Publik adalah sudah mulai terlihatnya kesadaran masyarakat Kota Depok akan kebutuhan taman kota dan taman lingkungan di sekitar tempat tinggalnya, dan tidak kalah penting adalah perhatian pemerintah Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat serta Kementrian PU dalam mensupport pendanaan untuk pembangunan taman-taman kota di Kota Depok.

3.5.4. Misi 4 Misi 4 | Sasaran 1: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Indikator Kinerja : Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD sd SLTA Pada tahun 2014, APM pada tingkat SD/MI/Paket A tidak dapat mencapai hasil yang ditentukan, hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah siswa usia sekolah (7-12 tahun) yang bersekolah di kota depok, disamping itu terdapat 18.664 siswa yang kurang dari 6 tahun tetapi sudah bersekolah di tingkat SD. Faktor gagal lelang pembangunan

92


Tahun 2014

RKB SD juga mempengaruhi daya tampung siswa. Sementara itu data anak SD yang bersekolah di luar kota depok sulit diperoleh. Penyebab tidak tercapainya APK SMP dan SMA, kemungkinan disebabkan oleh adanya anak yang bersekolah di luar Depok karena faktor kedekatan lokasi, biaya sekolah di luar yang relatif murah, kualitas sekolah negeri di luar (Jakarta) yang lebih baik. Penyebab lainnya adalah terbatasnya sekolah negeri di Kota Depok. Kapasitas daya tampung siswa di SMPN baru mencapai 26,59% dari total siswa SMP di kota Depok, dan kapasitas daya tampung siswa di SMAN/SMKN baru mencapai 20,48% dari total siswa SMA di Kota Depok. Ada beberapa masukan sebagai solusi diantaranya : a. Untuk mencapai APK dan APM serta rasio murid SMP 40 siswa per kelas yang memenuhi target RPJMD, Pemerintah Kota Depok harus menyediakan sekitar 254 RKB atau sekitar 9 SMPN yang harus terbangun. b. Untuk mencapai APK dan APM serta rasio murid SMA 40 siswa per kelas yang memenuhi target RPJMD, Pemerintah Kota Depok harus menyediakan sekitar 643 RKB atau sekitar 24 SMA/KN yang harus terbangun. Solusi lain adalah memberikan bantuan/hibah RKB kepada SMP dan SMA swasta yang berkualitas. Sehingga beban uang bangunan di sekolah Swasta yang dibebankan pada siswa baru tidak terlalu besar dan beban BOS negeri di APBD juga tidak terlalu besar, sehingga anak usia sekolah di Kota Depok dapat tertampung di Wilayah Kota Depok. Implikasinya Nilai APK dan APM di Kota Depok meningkat. Misi 4 | Sasaran 2: Berkembangnya potensi pemuda, olah raga dan seni budaya Indikator Kinerja: Meningkatnya Jumlah Lapangan Olahraga yang Dibangun/Diperbaiki Pemda Kota Depok belum berhasil membangun fasilitas bagi kegiatan kepemudaan tersebut. Membangun lapangan olahraga yang baru di tahun 2013 juga belum dapat terealisasi. Pada tahun 2013 kegiatan terkait sarana lapangan olahraga diarahkan pada perbaikan pagar Tribun Stadion Merpati. Sementara itu di tahun 2014 berupa pemeliharaan Pembangunan pagar lapangan sepakbola Cipayung. Dilakukan pula Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya yaitu melalui kegiatan Festival Seni dan 93


Tahun 2014

Budaya Kota Depok. Juga dalam pelestarian seni budaya dilakukan kegiatan pemagaran situs Situ Pancoran Mas, Sumur Tujuh, dan Sumur Bandung. Harapannya di tahun mendatang peningkatan potensi pemuda, olah raga dan seni budaya dapat didukung oleh OPD lain juga secara anggaran dan prioritas pembangunan kota. Misi 4 | Sasaran 3: Meningkatnya Keberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Indikator Kinerja : Meningkatnya Jumlah RW Layak Anak Adapun upaya yang dilakukan guna pencapaian sasaran ini adalah melalui kerjasama dengan instansi terkait secara berkesinambungan. Kerjasama yang dilakukan dengan OPD lain sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas hasil didikan; dikarenakan walaupun pendidikan dasar sudah hampir merata dan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk usia sekolah dasar, namun kualitas pendidikan (pengajar, sarpras) masih relative rendah serta tingkat partisipasi sekolah pada pendidikan diatas jenjang penddikan dasar menunjukan bahwa kualitas pendidikan mayoritas anak Indonesia baru mencapai kualitas pendidikan dasar. Hal ini akan mempengaruhi potret kualitas angkatan kerja Indonesia di masa depan yang masih didominasi oleh tenaga kerja yang memiliki keahlian, profesionalisme, dan daya managerial relative rendah. b. Meningkatkan partisipasi sekolah anak pada jenjang pendidikan SLTP ke atas ; dikarenakan angka partisipasi sekolah yang masih relative rendah, terutama pada penduduk usia 13 tahun ke atas dan remaja yang memiliki kualitas dan keahlian relative tinggi untuk dapat masuk dunia kerja pada level managerial/professional, masih sangat terbatas. c. Menghilangkan kesenjangan gender pada dunia pendidikan; dikarenakan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gabungan angka partisipasi kasar SD sampai dengan SMA. Gabungan APK SD sampai dengan SMA pada perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki, kesenjangan gender berdasarkan rata-rata angka putus sekolah di tingkat 94


Tahun 2014

SD, SMP,maupun SMA. Angka rata-rata putus sekolah laki-laki justru lebih tinggi daripada perempuan di tingkat SD dan SMP. Hal ini diperkirakan karena lebih banyak anak lelaki yang harus putus sekolah untuk mencari nafkah, dan factor ekonomi keluarga sangat mempengaruhi pstisipasi seorang anak. 2. Dinas Kesehatan a. Upaya meningkatkan kesehatan anak; dikarenakan masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian balita, baik di tingkat nasional, propinsi, maupun di kota, serta belum maksimalnya presentase anak yang diimunisasi campak, dan masih rendahnya presentase cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 12-23 bulan. b. Upaya meningkatkan gizi anak; dikarenakan kualitas gizi pada anak akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan produktifitas anak. 3. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Upaya meningkatkan infrastruktur pembangunan yang layak anak, seperti ruang bermain yang aman dan nyaman, sarpras bagi tumbuh kembang anak, meliputi : perpustakaan, alat permainan edukatif, fasilitas keagamaan, olah raga, kesenian, dan lain lain serta pembangunan sanitasi yang layak anak. 4. Disnakersos Mengurangi anak terlantar dan anak jalanan, dikarenakan apabila dibiarkan begitu saja akan menimbulkan dampak yang merugikan, seperti ; terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. 5. Dinas Informasi dan Telekomunikasi Meningkatkan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi, dikarenakan masih banyaknya keluarga, masyarakat, maupun lembaga pemerintah yang belum mengerti tentang Kota Layak Anak (KLA)

Instansi terkait yang juga mendukung adalah Dinkes, Disdik, Disdukcapil, Disnakersos, Diskominfo, Polres Metro Depok, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, Sekolah swasta, Panti sosial, PKK, posyandu dan RW.

95


Tahun 2014

Misi 4 | Sasaran 4: Meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam pembangunan Indikator Kinerja : Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah melalui Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan fisik dan non fisik. Berupa rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak di daerah terkena bencana alam, meningkatkan sarana prasarana wilayah yang berada di wilayah pelosok depok yaitu infrastruktur, fasilitas umum dan sosial. Sedangkan kegiatan non fisik berupa sosialisasi kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, penegakan hukum, disiplin nasional dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai KB dan kesehatan masyarakat. Misi 4 | Sasaran 5: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Indikator Kinerja : Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Gizi Buruk serta Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Angka Kematian Ibu (AKI) Meski belum mencapai target yang ditetapkan namun setiap tahunnya terjadi peningkatan capaian penanganan ibu melahirkan sehingga jumlah kasus kematian ibu menurun. AKB kota depok tahun 2014 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Capaian ini dinilai baik,

walau demikian tetap perlu peningkatan salah satunya dengan penyediaan NICU pasien BBLR terutama di RSUD. Jumlah kasus gizi buruk di tahun 2014 sebanyak 75 kasus. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 87 kasus. Prevalensi bayi gizi buruk dapat dilihat pada saat penimbangan balita di bulan agustus. Upaya pemantauan pertumbuhan (bagi kader dan petugas), penyuluhan PUGS, pengembangan isyarat dini, penanggulangan keadaan rawan pangan dan gizi. Hal lain yang ikut berperan adalah kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penanganan PMKS dilaksanakan selalu berkoordinasi dengan beberapa OPD diantaranya Satpol PP, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Dinas Kesehatan, RSUD, Polres Metro Depok, Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, dan Kementerian Sosial RI.

96


3.6

Tahun 2014

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Analisis atas penggunaan sumber daya pada Pemerintah Kota Depok selama Tahun 2014 untuk masing masing sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:  MISI 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang professional, berbasis teknologi informasi Sasaran Strategis1 : Meningkatnya Pelayanan yang Efisien, Efektif dan Transparan Sasaran

strategisMeningkatnya

Pelayanan

yang

Efisien,

Efektif

dan

Transparandengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (%), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

1

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

19.165.216.200,00

REALISASI Rp 16.819.753.123,00

2

4.891.783.000,00

3.623.578.718,00

74,07

1.268.204.282,00

3

Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi / online Standarisasi pelayanan publik

2.398.948.000,00

1.968.978.785,00

82,08

429.969.215,00

4

Pengembangan sistem penilaian pelayanan publik

402.712.000,00

334.305.400,00

83,01

68.406.600,00

26.858.659.200,00

22.746.616.026,00

84,69

4.112.043.174,00

NO.

PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

% 87,76

SISA ANGGARAN (Rp) 2.345.463.077,00

Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 98,03%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar

Rp

26.858.659.200,00dengan

realisasi

sebesar

Rp

22.746.616.026,00dengan sisa anggaran sebesar Rp 4.112.043.174,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Sasaranstrategis Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dengan indikator kinerja Opini BPK, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

97


Tahun 2014

Tabel 3.15 Tabel Program dan Anggaran Tahun 2014 NO.

PROGRAM

1

Peningkatan Peran dan fungsi legislatif

ANGGARAN (Rp) 23.415.575.000,00

REALISASI Rp 18.598.854.921,00

% 79,43

SISA ANGGARAN (Rp) 4.816.720.079,00 1.409.838.680,00

2

Peningkatan pengelolaan kepegawaian daerah

3.243.109.000,00

1.833.270.320,00

56,53

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

62.737.966.680,00

54.762.157.773,00

87,29

7.975.808.907,00

4

Pembangunan Gedung Pemerintah

113.455.845.000,00

101.076.094.548,00

89,09

12.379.750.452,00

5

Pelayanan Administrasi Perkantoran

73.267.010.785,00

64.132.048.488,00

87,53

9.134.962.297,00

3.196.637.400,00

2.855.795.050,00

89,34

340.842.350,00

10.495.032.400,00

9.044.802.421,00

86,18

1.450.229.979,00

6 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

154.426.000,00

139.011.000,00

90,02

15.415.000,00

9 Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 10 Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 11 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 12 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum

745.634.750,00

468.779.800,00

62,87

276.854.950,00

1.148.900.000,00

754.325.000,00

65,66

394.575.000,00

2.165.203.600,00

1.843.161.316,00

85,13

322.042.284,00

2.706.423.200,00

2.261.510.800,00

83,56

444.912.400,00

13 Penanganan Permasalahan Hukum 14 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan 15 Peningkatan Kerjasama Daerah 16 Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan 17 Peningkatan Pelayanan Pertanahan 18 Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi Pengadaaan Barang dan Jasa 19 Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik 20 Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi 21 Pengembangan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi 22 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah JUMLAH

860.000.000,00

736.482.650,00

85,64

123.517.350,00

2.009.137.000,00

1.541.714.480,00

76,74

467.422.520,00

803.253.500,00

646.869.900,00

80,53

156.383.600,00

254.919.000,00

194.971.000,00

76,48

59.948.000,00

50.253.379.000,00

14.144.280.232,00

28,15

36.109.098.768,00

1.405.922.000,00

1.014.863.763,00

72,18

391.058.237,00

7.494.448.371,00

3.691.261.162,00

49,25

3.803.187.209,00

4.848.780.000,00

3.367.913.690,00

69,46

1.480.866.310,00

2.841.803.825,00

2.619.448.611,00

92,18

222.355.214,00

5.830.101.000,00

4.494.988.638,00

77,10

1.335.112.362,00

373.333.507.511,00

290.222.605.563,00

77,74

83.110.901.948,00

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100%.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 373.333.507.511,00dengan realisasi sebesar Rp 290.222.605.563,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 83.110.901.948,00,00.

98


Tahun 2014

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Sasaran strategis Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Kepemilikan KTP (%) didukung oleh Progam dan Anggaran sebagai berikut : NO.

PROGRAM

1

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2

Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan JUMLAH

3

2.832.801.800,00

REALISASI Rp 2.266.626.610,00

% 80,01

SISA ANGGARAN (Rp) 566.175.190,00

477.270.000,00

202.071.000,00

42,34

275.199.000,00

665.422.000,00

535.935.000,00

80,54

129.487.000,00

3.975.493.800,00

3.004.632.610,00

75,58

970.861.190,00

ANGGARAN (Rp)

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 3.975.493.800,00dengan realisasi

sebesar

Rp

3.004.632.610,00. Hal ini

menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 970.861.190,00.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Sasaran strategis Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dengan indikator kinerja Penegakan Perda, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut : NO. 1 2

PROGRAM Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Gerakan Sadar Hukum JUMLAH

REALISASI Rp 9.937.738.434,00

% 96,97


1.525.574.000,00

1.216.857.250,00

79,76

308.716.750,00

11.773.906.500,00

11.154.595.684,00

94,74

619.310.816,00

ANGGARAN (Rp) 10.248.332.500,00

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 171 %.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 11.773.906.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.154.595.684,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 619.310.816,00.

99


Tahun 2014

Sasaran 5 : Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana Sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan (%), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut : NO.

PROGRAM

1

Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran

2

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Kebakaran Penanganan Bencana Alam dan Sosial

3

REALISASI

ANGGARAN (Rp)

Rp

%

SISA ANGGARAN (Rp)

20.031.285.000,00

19.185.769.735,00

95,78

845.515.265,00

1.270.317.000,00

1.230.452.250,00

96,86

39.864.750,00

342.359.500,00

328.209.500,00

95,87

14.150.000,00

21.643.961.500,00

20.744.431.485,00

95,84

899.530.015,00

JUMLAH

Sasaranstrategisini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 112,87 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategisini adalah sebesar Rp 21.643.961.500,00dengan

realisasi

sebesar

Rp20.744.431.585,00.

Hal

ini

menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber dayasebesar Rp 899.530.015,00.  Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Sasaran Strategis1 :Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM Sasaran strategis Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKMdengan indikator kinerja Jumlah Koperasi Aktif (%) didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut : NO. 1

PROGRAM

3

Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM Penguatan Kelembagaan Koperasi

4

Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

5

Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan Koperasi JUMLAH

2

5.419.220.000,00

REALISASI Rp 273.878.500,00

% 5,05


3.056.790.000,00

848.554.931,00

27,76

2.208.235.069,00

ANGGARAN (Rp)

774.834.000,00

659.915.200,00

85,17

114.918.800,00

609.576.000,00

559.670.800,00

91,81

49.905.200,00

50.000.000,00

36.579.000,00

73,16

13.421.000,00

9.910.420.000,00

2.378.598.431,00

24,00

7.531.821.569,00

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 119,4 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 9.910.420.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp2.378.598.431,00.

Hal

ini 100


Tahun 2014

menunjukkan bahwauntuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber dayasebesar Rp 7.531.821.567,00,00.

Sasaran Strategis2 : Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian Perkotaan Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian Perkotaan dengan indikator kinerja Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%)didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

1

Peningkatan Agribisnis Unggulan

484.119.000,00


2

Pengembangan Rumah Potong Hewan Regional

3.445.166.200,00

3.082.285.714,00

89,47

362.880.486,00

3

Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan Penyuluhan JUMLAH

4.006.532.000,00

2.722.479.539,00

67,95

1.284.052.461,00

7.935.817.200,00

6.227.847.799,00

78,48

1.707.969.401,00

NO.

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

% 87,39


Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 106 %.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 7.935.817.200,00dengan

realisasi

sebesar

Rp6.227.847.799,00.

Hal

ini

menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber dayasebesar Rp 1.707.969.401,00.

Sasaran Strategis3 :Meningkatnya Daya Saing Dan Potensi Industri Lokal / Kreatif Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Dan Potensi Industri Lokal / Kreatifdengan indikator kinerja Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut : NO. 1

PROGRAM

2

Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah Pengembangan Industri Kreatif

3

Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal JUMLAH

706.496.000,00


% 72,62


622.437.000,00

602.880.800,00

96,86

19.556.200,00

682.321.000,00

619.806.069,00

90,84

62.514.931,00

2.011.254.000,00

1.735.730.619,00

86,30

275.523.381,00

ANGGARAN (Rp)

Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 91,98%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 2.011.254.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.735.730.619,00

101


Tahun 2014

dengan sisa anggaran sebesar Rp 275.523.381,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategisini.

Sasaran Strategis4 :Meningkatnya Efisiensi dan Perluasan Perdagangan dan Jasa Sasaran Strategis Meningkatnya Efisiensi dan Perluasan Perdagangan dan Jasadengan indikator kinerja Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%),didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

NO. 1 2 3 4 5

PROGRAM Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang dan Bahan Pangan Peningkatan Perlindungan Konsumen

7.810.369.700,00

REALISASI Rp 1.388.339.800,00

% 17,78


1.223.553.000,00

1.090.648.000,00

89,14

132.905.000,00

ANGGARAN (Rp)

428.831.500,00

333.130.500,00

77,68

95.701.000,00

884.551.200,00

803.427.958,00

90,83

81.123.242,00

642.752.000,00

600.755.000,00

93,47

41.997.000,00

8.456.086.700,00

7.913.411.647,00

93,58

542.675.053,00

19.446.144.100,00

12.129.712.905,00

62,38

7.316.431.195,00

Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kemetrologian Legal

6 Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional JUMLAH

Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 99,55%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 19.446.144.100,00dengan realisasi sebesar Rp 12.129.712.905,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.316.431.195,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.

Sasaran Strategis 5 :Berkembangnya Pariwisata Daerah Sasaran

Strategis

Berkembangnya

Pariwisata

Daerahdengan

indikator

kinerjaKontribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Kota (%), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

102


Tahun 2014

1

Pengembangan obyek wisata unggulan

656.779.670,00


2

Promosi pariwisata daerah

621.670.000,00

580.206.337,00

93,33

3

Pengembangan usaha pariwisata

125.000.000,00

125.000.000,00

100,00

1.403.449.670,00

1.078.108.712,00

76,82

NO.

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

JUMLAH

% 56,78

SISA ANGGARAN (Rp) 283.877.295,00 41.463.663,00 325.340.958,00

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 125 %.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 1.403.449.670,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.078.108.712,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 325.340.958,00.

Sasaran Strategis 6 :Meningkatnya Investasi dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Sasaran

Strategis

Meningkatnya

Investasi

dan

Kegiatan

Ekonomi

Masyarakatdengan indikator kinerjaLaju Pertumbuhan Investasi (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut : NO. 1 2 3 4

PROGRAM Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal Peningkatan Investasi Daerah Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan JUMLAH


% 87,05


500.000.000,00

451.951.700,00

90,39

48.048.300,00

1.122.562.000,00

1.079.708.000,00

96,18

42.854.000,00

1.300.614.000,00

1.138.003.300,00

87,50

162.610.700,00

3.719.150.000,00

3.362.552.000,00

90,41

356.598.000,00

ANGGARAN (Rp) 795.974.000,00

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 334 %.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 3.719.150,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.362.552.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 356.598.000,00.

103


Tahun 2014

Sasaran Strategis 7 :Meningkatnya Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerjadengan indikator kinerjaTingkat Pengangguran Terbuka, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut : NO. 1 2

PROGRAM Peningkatan Penempatan, Perluasan dan Kesempatan Kerja Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha JUMLAH

2.099.379.000,00

REALISASI Rp 1.953.985.830,00

1.256.948.000,00

1.195.490.400,00

95,11

61.457.600,00

3.356.327.000,00

3.149.476.230,00

93,84

206.850.770,00

ANGGARAN (Rp)

% 93,07


Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 43,53%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 3.356.327.000,00dengan realisasi sebesar Rp 3.149.476.230,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp 206.850.770,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Penerimaan Daerah secara Optimal Sasaran Strategis Meningkatnya Penerimaan Daerah secara Optimal dengan indikator kinerja Pendapatan Asli Daerah (% Kenaikan Dibanding Tahun Sebelumnya pada APBD Murni), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut : REALISASI Rp 4.066.801.420,00

% 59,48

31.955.400,00

28.764.400,00

90,01

3.191.000,00

6.869.308.400,00

4.095.565.820,00

59,62

2.773.742.580,00

NO.

PROGRAM

1

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD

6.837.353.000,00

JUMLAH

2

ANGGARAN (Rp)


Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 90,87 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 6.869.308.400,00dengan realisasi sebesar Rp 4.095.565.820,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.773.742.580,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.

104


Tahun 2014

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah Sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Pendapatan di Luar PAD (% Kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni), didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut: NO. 1

PROGRAM

REALISASI Rp -

ANGGARAN (Rp)

SISA ANGGARAN (Rp) -

2

Peningkatan koordinasi pembiayaan pembangunan dengan Pusat dan Provinsi Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD

30.307.367.196,00

23.564.016.300,00

77,75

6.743.350.896,00

3

Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Daerah

2.202.923.000,00

1.052.463.000,00

47,78

1.150.460.000,00

32.510.290.196,00

24.616.479.300,00

75,72

7.893.810.896,00

JUMLAH

-

%

Sasaran strategisini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 140,69 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 32.510.290.196,00dengan realisasi sebesar Rp 24.616.479.300,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 7.893.810.896,00.  Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur dan Lingkungan yang nyaman

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Permukiman Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Permukiman dengan indikator kinerja Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%),didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut : NO.

PROGRAM

REALISASI Rp -

ANGGARAN (Rp) -

%


1

Peningkatan Pengelolaan Air Bersih

2

Pengembangan Perumahan Rakyat

1.797.580.500,00

1.540.025.150,00

85,67

257.555.350,00

3

Pengembangan Pemakaman Umum

5.303.900.300,00

5.054.317.100,00

95,29

249.583.200,00

7.101.480.800,00

6.594.342.250,00

92,86

507.138.550,00

JUMLAH

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar102,6%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 7.101.480.800,00dengan

realisasi

sebesar

Rp

6.594.342.250,00.

Hal

ini

menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 507.138.550,00. 105


Tahun 2014

SasaranStrategis2 :Tertanganinya Kemacetan Kota Sasaran strategisTertanganinya Kemacetan Kota dengan indikator kinerja Titik Macet yang Ditangani (lokasi),didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut: NO.

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

%


1

Pengembangan transportasi massal

2

Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi

30.146.547.200,00

28.571.284.346,00

94,77

1.575.262.854,00

3

270.610.305.438,00

181.501.420.504,00

67,07

89.108.884.934,00

4

Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Penataan Jalur Margonda

3.542.950.000,00

2.266.931.632,00

63,98

1.276.018.368,00

5

Pembangunan Sarana Prasarana Terminal jatijajar

15.498.754.000,00

13.496.214.472,00

87,08

2.002.539.528,00

693.665.000,00

490.527.376,00

70,72

203.137.624,00

13.411.911.900,00

10.982.193.115,00

81,88

2.429.718.785,00

9.959.690.175,00

9.049.403.216,00

90,86

910.286.959,00

343.863.823.713,00

246.357.974.661,00

71,64

97.505.849.052,00

6 Penataan Kawasan Terminal Terpadu Margonda 7

Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan Umum

8 Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan JUMLAH

-

REALISASI Rp -

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 400 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp343.863.823.713,00dengan realisasi sebesar Rp 246.357.974.661,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 97.505.849.052,00.

SasaranStrategis3 :Tertanggulanginya Banjir Sasaran strategis Tertanggulanginya Banjir dengan indikator kinerja Lokasi banjir yang ditangani (buah / tahun), didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut : NO. 1 2

PROGRAM Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase dan Irigasi Pengendalian Banjir JUMLAH

82.125.129.020,00

REALISASI Rp 52.543.496.857,00

% 63,98

SISA ANGGARAN (Rp) 29.581.632.163,00

57.236.589.748,00

26.540.463.179,00

46,37

30.696.126.569,00

139.361.718.768,00

79.083.960.036,00

56,75

60.277.758.732,00

ANGGARAN (Rp)

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 139.361.718.768,00dengan realisasi sebesar Rp 79.083.960.036,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 60.277.758.732,00.

106


Tahun 2014

SasaranStrategis4 :Meningkatnya Sanitasi Lingkungan Sasaran strategis Meningkatnya Sanitasi Lingkungan dengan indikator kinerja Cakupan Penanganan Persampahan (%), didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut : NO.

PROGRAM

1

Peningkatan Pengelolaan Persampahan

2

Peningkatan Pengelolaan TPA

3

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah

4

Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman JUMLAH

86.870.457.800,00

REALISASI Rp 61.146.875.235,00

% 70,39

SISA ANGGARAN (Rp) 25.723.582.565,00

17.509.862.350,00

10.424.547.405,00

59,54

7.085.314.945,00

ANGGARAN (Rp)

3.122.823.000,00

2.975.540.909,00

95,28

147.282.091,00

10.750.082.000,00

9.088.004.000,00

84,54

1.662.078.000,00

118.253.225.150,00

83.634.967.549,00

70,73

34.618.257.601,00

Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 76,60 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar

Rp

118.253.225.150,00dengan

realisasi

sebesar

Rp

83.634.967.549,00dengan sisa anggaran sebesar Rp 34.618.257.601,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.

SasaranStrategis5 :Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup Perkotaan Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup Perkotaan dengan indikator kinerja Penambahan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik (lokasi), didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut : NO. 1 2 3 4

PROGRAM Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Peningkatan Taman Kota Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup JUMLAH

4.105.661.000,00

REALISASI Rp 3.464.676.200,00

% 84,39


19.927.683.900,00

17.608.114.917,00

88,36

2.319.568.983,00

8.207.229.700,00

7.568.124.900,00

92,21

639.104.800,00

1.887.315.800,00

1.677.998.160,00

88,91

209.317.640,00

34.127.890.400,00

30.318.914.177,00

88,84

3.808.976.223,00

ANGGARAN (Rp)

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 34.127.890.400,00dengan realisasi sebesar Rp 30.318.914.177,00. Hal ini

107


Tahun 2014

menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 3.808.976.223,00.  Misi 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Religius Sasaran Strategis1 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Sasaran strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dengan indikator kinerja APM SD Sederajat, APM SMP Sederajat serta APM SMA Sederajat, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

1

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

169.357.373.430,00

REALISASI Rp 57.201.771.186,00

2

Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan

111.028.983.700,00

105.774.629.800,00

3

Peningkatan Pendidikan Informal dan Nonformal

13.425.530.900,00

12.882.244.900,00

95,95

543.286.000,00

4

Peningkatan Kualitas dan Tatakelola Pendidikan

22.380.659.400,00

20.154.935.200,00

90,06

2.225.724.200,00

5

Pengembangan Pendidikan Kreatif

1.635.455.000,00

1.589.486.300,00

97,19

45.968.700,00

271.500.000,00

211.498.000,00

77,90

60.002.000,00

504.000.000,00

483.656.850,00

95,96

20.343.150,00

318.603.502.430,00

198.298.222.236,00

62,24

120.305.280.194,00

NO.

PROGRAM

6 Pengembangan Perpustakaan Daerah 7

Peningkatan Minat Baca Masyarakat JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

% 33,78

SISA ANGGARAN (Rp) 112.155.602.244,00

95,27

5.254.353.900,00

Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 94,65 % untuk APM SD sederajat dan 82,62 % untuk APM SMP sederajat, serta 45,87 % untuk APM SMA sederajat. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 318.603.502.430,00 dengan realisasi sebesar

Rp

198.298.222.236,00

dengan

sisa

anggaran

sebesar

Rp

120.305.280.194,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.

Sasaran Strategis 2 : Berkembangnya Potensi Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya Sasaran strategis Berkembangnya Potensi Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya dengan indikator kinerja Jumlah Lapangan Olah Raga yang Dibangun / Diperbaiki, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

108


NO.

PROGRAM

1 2

Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya

3

Peningkatan Pembinaan Olahraga

767.497.000,00


% 96,26

1.635.709.000,00

1.579.089.185,00

96,54

56.619.815,00

3.455.953.339,00

3.311.594.850,00

95,82

144.358.489,00

5.859.159.339,00

5.629.455.035,00

96,08

229.704.304,00

ANGGARAN (Rp)

JUMLAH

Tahun 2014 SISA ANGGARAN (Rp) 28.726.000,00

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 5.859.159.339,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp5.629.455.035,00.

Hal

ini

menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 229.704.304,00.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Sasaran strategis Meningkatnya Keberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga dengan indikator kinerja Jumlah RW Layak Anak, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut : NO. 1 2

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Pengarusutamaan Gender Pengembangan Kota Layak Anak

869.448.200,00


% 76,91


1.614.132.500,00

1.344.535.500,00

83,30

269.597.000,00

1.135.330.000,00

1.074.906.000,00

94,68

60.424.000,00

4

Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana Revitalisasi Posyandu dan Posbindu

9.005.231.000,00

8.904.323.000,00

98,88

100.908.000,00

5

Peningkatan Ketahanan Keluarga

3.073.195.300,00

2.830.148.300,00

92,09

243.047.000,00

15.697.337.000,00

14.822.587.537,00

94,43

874.749.463,00

3

JUMLAH

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 163,12 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 15.697.337.000,00dengan realisasi sebesar Rp 14.822.587.537,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 874.749.463,00.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Peran Agama dan Masyarakat dalam Pembangunan Sasaran strategis Meningkatnya Peran Agama dan Masyarakat dalam Pembangunan

dengan

indikator

kinerja

Swadaya

Masyarakat

dalam 109


Tahun 2014

Pemberdayaan Masyarakat (%), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

349.280.000,00

2

Peningkatan Peran Agama dalam Pembangunan Partisipatif Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan


4.524.668.980,00

4.058.297.580,00

89,69

466.371.400,00

3

Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

3.007.910.000,00

2.605.419.330,00

86,62

402.490.670,00

4

Peningkatan kualitas kehidupan politik

5

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

8.175.100.000,00

8.044.936.000,00

98,41

130.164.000,00

6

1.946.088.000,00

1.680.023.120,00

86,33

266.064.880,00

7

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan Pencegahan dan penanganan P4GN

8

Peningkatan peran masyarakat dalam P4GN

NO. 1

PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

-


-

-

-

-

-

18.003.046.980,00

% 89,37

16.700.823.030,00

-

92,77

1.302.223.950,00

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 280,8 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 18.003.046.980,00dengan realisasi sebesar Rp16.700.823.030,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 1.302.223.950,00.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan dengan indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) serta Prevalensi Gizi Buruk / Persentase Balita Gizi Buruk (%),didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

1

Peningkatan Promosi Kesehatan

5.843.429.000,00

REALISASI Rp 4.195.479.200,00

2

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

83.429.098.798,00

59.655.133.379,00

71,50

23.773.965.419,00

3

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Peningkatan Kesehatan Keluarga

29.353.497.400,00

27.592.969.052,00

94,00

1.760.528.348,00

3.453.092.750,00

3.037.449.700,00

87,96

415.643.050,00

1.969.739.000,00

1.440.061.520,00

73,11

529.677.480,00

Peningkatan dan Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan

70.505.769.900,00

60.016.659.819,00

85,12

10.489.110.081,00

4.388.277.600,00

1.604.993.032,00

36,57

2.783.284.568,00

198.942.904.448,00

157.542.745.702,00

79,19

41.400.158.746,00

NO.

4 5 6 7

PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

% 71,80


Untuk indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 193,08 %. Untuk indikator kinerja Prevalensi Gizi Buruk / Persentase Balita Gizi Buruk (%) targetnya tercapai yaitu 110


Tahun 2014

memperoleh capaian kinerja sebesar 150 %. Sedangkan untuk indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup targetnya tidak tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 69,67%. Apabila diambil nilai rata rata dari ketiga indikator kinerja sasaran strategis tersebut maka diperoleh capaian sebesar 137,58 % atau target tercapai. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 198.942.904.448,00dengan realisasi sebesar Rp157.542.745.702,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 41.400.158.746,00.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan indikator kinerja Penanganan Penyandang Masalah Kesejaheraan Sosial (PMKS) (%), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

1

Peningkatan Produksi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

3.327.711.650,00

REALISASI Rp 2.834.287.174,00

2

Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

8.312.642.600,00

6.787.089.964,00

3

Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.571.139.000,00

946.931.500,00

60,27

624.207.500,00

4

Peningkatan Rehabilitasi Sosial

389.650.000,00

272.425.850,00

69,92

117.224.150,00

5

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

NO.

PROGRAM

6 Pemberdayaan Sosial JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

% 85,17


81,65

1.525.552.636,00

3.170.147.000,00

3.063.530.900,00

96,64

106.616.100,00

1.540.935.500,00

1.393.541.546,00

90,43

147.393.954,00

18.312.225.750,00

15.297.806.934,00

83,54

3.014.418.816,00

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 187,6 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 18.312.225.750,00 dengan realisasi sebesar Rp15.297.806.934,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 3.014.418.816,00.

111


Tahun 2014

3.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN TAPKIN 2014 Dari 25 sasaran dan 29 indikator di Kota Depok didukung oleh program yg mendukung keberhasilan dan kegagalan.

Tabel 3.16 Analisis Program Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Meningkatkan pelayanan yang efisien, efektif dan transparan

Indeks Kepuasan Masyarakat (%)

81,5

80,18

Analisis Program Kegiatan yang mendukung Program : Peningkatan kualitas data dan perencanaan Hasil yang dicapai : Tersusunnya

strategi

pengembangan kawasan industri peternakan tapos, grand disain pendidikan barkarakter, indikator pembangunan

kesehatan

masyarakat

FS

(IPKM),

IPAL

terpadu skala kawasan, Kajian dampak rencana pembangunan tol

Desari

pengembangan akademis

terhadap kota,

naskah

perubahan

RPJPD,

identifikasi

konsep

pengembangan Rencana

kota

Pembangunan

Pengembangan

hijau, dan

Perumahan

Kawasan Permukiman (RP3KP), buku indikator ekonomi, buku IPM, inkesra, buku Depok dalam angka. 112


Tahun 2014

Program

:

pengendalian,

Peningkatan evaluasi

pelaporan

dan

penyelenggaraan

pemerintahan Hasil yang dicapai : Tersusunnya LKPJ Tahun 2013, terlaksananya

evaluasi

pengendalian

program

percepatan minum

dan

pembangunan dan

lingkungan,

air

penyehatan

evaluasi

rencana

pembangunan investasi jangka menengah

infrastruktur

keciptakaryaan,

terfasilitasinya

peningkatan kapasitas TAPD dan kelembagaan bidang sosial. Program : Pengembangan sistem penilaian pelayanan publik Hasil yang dicapai : Terlaksananya

survei

Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM). Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan

Opini BPK

WTP

WTP

Program

:

pengawasan

Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan Hasil yang dicapai : Hasil

dari

pengawasan

SKPD

adalah 60 LHP dari 61 LHP dalam PKPT,

karena

PDAM

113

telah


Tahun 2014

diperiksa.

Jumlah

kasus

pengaduan dan kasus aparatur SKPD adalah 14 kasus dari 15 kasus. Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan

adalah

39

OPD,

jumlah review laporan keuangan pemerintah kota depok adalah 39 OPD dan Jumlah kasus TP-TGR yang tertangani adalah 1 kasus. Jumlah dokumen evaluasi LAKIP OPD adalah 39 dokumen dan Jumlah peserta koormonev inpres 5 tahun 2004 adalah 25 orang. Program

:

pengendalian, pelaporan

Peningkatan evaluasi

dan

penyelenggaraan

pemerintahan Hasil yang dicapai : Tersusunnya dokumen LAKIP Kota Depok, dokumen LPPD dan ILPPD sebanyak 2 (dua) dokumen, 60 buku LPPD dan 1 (satu) bahan ILPPD,

tersusunnya

laporan

percepatan AMPL dan laporan fasilitasi program pembangunan sebanyak

2

tersusunnya

(dua) laporan

dokumen, evaluasi

pelaksanaan kegiatan berupa 4 (empat) laporan triwulanan, 1 114


Tahun 2014

(satu) laporan DAK, 1 (satu) laporan Bangub, 1 (satu) laporan DBHCT,

pengembangan

terfasilitasi

SIEP,

pembangunan

arboretum dan perencanaan RTH, tersedianya informasi, sosialisasi dan pengendalian RTH berupa Seminar RTH, Buku Arboretum dan Leaflet RTH.

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Kepemilikan KTP (%)

100

100

Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hasil yang dicapai : Meningkatnya

kesadaran

masyarakat dalam kepemilikikan administrasi

kependudukan

khususnya dikepemilikikan KTP dan Perekaman KTP elektronik. Program: Pengembangan Sistem Informasi

Administrasi

Kependudukan Hasil yang dicapai : Jaringan SIAK lancar sehingga pelayanan kependudukan

administrasi dapat

berjalan

dengan baik.

115



Penegakan Perda

53

90,63

Tahun 2014

Program

:

ketentraman

Peningkatan dan

ketertiban

masyarakat Hasil yang dicapai : Terlaksananya penertiban Anjal dan gepeng 120 org, PSK 98 org, spanduk 59 pelanggaran, reklame 13 pelanggaran. Rasio personil Satpol PP thd jumlah penduduk 0,47 (94 orang), Cakupan petugas Linmas 630. Program 2 : Gerakan Sadar Hukum Hasil yang dicapai : Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perda 15 kali, Jumlah Kegiatan Tipiring 24 kali.

Meningkatnya pelayanan penanggulanga n bencana


66

74,50

Program : Peningkatan pelayanan pemadam kebakaran. Hasil yang dicapai : Tercapainya respon time dengan rata-rata 17,01 menit, meningkatnya pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya. Program : Peningkatan peran serta

masyarakat

dalam

penanganan kebakaran

116


Tahun 2014

Hasil yang dicapai : Tercapainya sebanyak

jumlah 63

satlakar

Satlakar

kelurahan,

di

63

meningkatnya

pengetahuan

masyarakat

terhadap bencana kebakaran dan bencana lainya melalui kegiatan penyuluhan. Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM


52,43

62,62

Program

:

Penguatan

kelembagaan koperasi Hasil yang dicapai : Terlayaninya koperasi

581

anggota

Program : Peningkatan kualitas SDM koperasi Hasil yang dicapai : Terlatihnya 450 anggota koperasi Program : Peningkatan akses dan fasilitasi permodalan koperasi Hasil yang dicapai : Terfasilitasinya 50 koperasi.

Meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan

Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%)

1,82

1,93

Program

RPJMD

yang

dilaksanakan

adalah

Program

Peningkatan Agribisnis Unggulan, Program Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Regional, Program peningkatan Pelayanan 117


Tahun 2014

Bidang Pertanian dan Penyuluhan, dan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

terpadu.

Dengan

alokasi

sebesar

Rp.

6.432.137.400,-dapat direalisasikan

sebesar

Rp.

5.790.123.678,- (90.02%). Program : Peningkatan Agribisnis Unggulan Hasil yang dicapai : Terlatihnya

petani

dalam

pengolahan hasil tanaman pangan dan

holtikultura

terlaksananya

dan

landscape

bagi

petani tanaman hias. Program : Pengembangan RPH Regional Hasil yang dicapai : Meningkatnya kapasitas layanan RPH sebesar 29.280 ekor yang menunjukkan nilai lebih tinggi dari target. Program : Peningkatan pelayanan bidang pertanian dan penyuluhan Hasil yang dicapai : Terlayaninya puskeswan sebanyak 2953 ekor/tahun jauh melebihi target 1300 ekor/tahun. Sedangkan untuk jumlah 118


Tahun 2014

kelompok aktif relatif baik hal ini dibuktikan dari jumlah kelompok tani aktif yang dicapai 111 kelompok dari target 101 kelompok Program Peningkatan Agribisnis Unggulan Hasil yang dicapai : Terlaksananya

pelatihan

pembudidayaan ikan hias dan ikan konsumsi. Program peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan Penyuluhan Hasil yang dicapai : Tersedianya

sarpras

untuk

pengembangan BBI.

Meningkatnya daya saing dan potensi industri lokal/kreatif

Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%)

37,41

34,16

Penyelenggaraan

urusan

Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Program RPJMD :

Program : Peningkatan Industri rumah tangga, kecil dan menengah; Hasil yang dicapai : Terlaksananya pelatihan industri rumah tangga sejumlah 25 orang, pelatihan industri kecil sejumlah 50 orang, pelatihan industri 119


Tahun 2014

menengah sejumlah 45 orang.

Program : Pengembangan industri kreatif Hasil yang dicapai : Terlaksananya pembinaan terhadap 4 komunitas Industri Kreatif dan dilaksanakan festival industry kreatif, terselenggaranya fasilitasi pengembangan teknik industry ke=reatif yang meliputi pelatihan fotografer sebanyak 30 orang, pelatihan service HP dan Komputer serta pelatihan furniture terhadap 35 orang. Program : Penataan industri berbasis potensi lokal Hasil yang dicapai : Terlaksananya pelatihan service mesin jahit untuk 20 orang dan pelatihan menjahit dasar dan lanjutan untuk 20 orang dan terlaksananya pelatihan dan fasilitasi aneka olahan industry sejumlah 20 IKM yang terlatih dan 20 orang yang terfasilitasi, 25 orang. Program: Penanggulangan

120


Tahun 2014

kemiskinan terpadu Hasil yang dicapai : Terlaksananya

kegiatan

penyelenggaraan

pembinaan

usaha rumah tangga, kecil dan menengah untuk 40 orang.

Meningkatnya efisiensi dan perluasan perdagangan dan jasa

Kontribusi PDRB Perdaganga n terhadap PDRB Kota (%)

38,18

38,01

Program:

Pengembangan

dan

Penataan sarana dan prasarana perdagangan Hasil yang dicapai : Terlaksanakanya

kegiatan

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

ijin

gangguan

terhadap 951 pelaku usaha di Kota Depok,

tersusunnya

yang

berisi

pendaftaran

dokumen

hasil dan

kajian

pengawasan

waralaba di Kota Depok dan terlaksananya pelatihan pelaku usaha

tentang

e-Commerce

terhadap 25 pelaku usaha di Kota Depok.

Program : Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang dan bahan pangan

121


Tahun 2014

Hasil yang dicapai : Terlaksananya pengawasan dan pendaftaran gudang sejumlah 20 gudang

di

Kota

Depok,

terwujudnya kajian monitoring aktifitas usaha pasar tradisitonal, pusat perbelanjaan dan Toko modern

di

Kota

Depok,

terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya sebanyak 48 kali. Tercapainya pelaksanaan pasar murah sebanyak 36 kali.

Program

:

Peningkatan

perlindungan konsumen Hasil yang dicapai : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian barang dan jasa yang beredar sebanyak 63 kali terhadap

180

pelaku

usaha,

terlaksananya pengawasan dan pengendalian beralkohol

minuman sebanyak

6

kali

pengawasan gabungan dan 36 kali pengawasan berkala terhadap 90 pelaku usaha. Terlaksananya sosialisasi

dan

publikasi

perlindungan konsumen sebanyak 122


1

Tahun 2014

kali

terhadap

100

terlaksananya terhadap

orang,

pembinaan

LPKSM

(Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) jumlah

sebanyak

temua

8 kali,

penyimpangan

perlindungan konsumen sebanyak 79 temuan. Program

:

Peningkatan

Kemetrologian Legal Hasil yang dicapai : Terlaksananya peralatan kantor

pengadaan

laboratorium sebanyak

2

dan sert,

terlaksanaya pengadaan pos ukur ulang untuk pasar tradisional sebanyak 5 unit, terlaksanyan pengawasan

dan

pembinaan

terhadap pelaku usaha tentang alat UTTP dan BDKT sebanyak 240 kali.

Terlaksananya

kemetrologian,

sosialisasi

barang

dalam

keadaan terbungkus (BDKT) dan standarisasi terhadap

internasional

30

pedagang

pasar

tradisional dan 6 pasar tradisional. Program

:

Pengembangan

perdagangan

dalam

dan

123

luar


Tahun 2014

negeri Hasil yang dicapai : Terlaksananya

informasi

pasar

dan

luar

akses

informasi

ketentuan Negara tujuan ekspor terhadap 100 orang pleaku usaha, terlaskanya realisasi

pendataan

ekspor

sejumlah

rutis

dan

impor

65

buku.

Terselenggaranya

fasilitas

pelatihan teknik ekspor dan impor untuk 15 orang pelaku usaha, terselenggaranya

promosi

pameran dalam dan luar negri sebanyak 6 pameran/26 UKM. Telaksananya

informasi

penggunaan

produk

lokal

sejumlah 5 komoditi. Nilai ekspor bersih perdagangan sebesar USD 70.125.101,687

dan

JPY

Penyelenggaraan

urusan

504.094.101,3. Berkembangny a pariwisata daerah

Kontribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Kota (%)

0,04

0,05

Pariwisata Dinas Pariwisata

dilaksanakan Pemuda Seni

oleh

Olahraga dan

Budaya

melalui Program RPJMD : Program : Pengembangan obyek wisata unggulan

124


Tahun 2014

Hasil yang dicapai : Tertatanya Sentra Wisata Kuliner / oleh-oleh

khas

berlokasi

di

Depok

Mang

yang

Kabayan,

Terpenuhinya Penataan Wisata Situ di Kota Depok, dengan melaksanakan Kegiatan-kegiatan Pembangunan

dilokasi

Situ

seperti : Pembangunan Dermaga ,

Toilet

dan

Loket

Sawangan, Mushola

disitu

Pembangunan dan

Toilet

di

Situ

Pengasinan serta Pembangunan Dermaga,

Toilet

dan

Tempat

Perkir di Situ Cilodong. Dilihat dari angka Kunjungan Wisatawan yang datang

di

2014

yang

mengunjungi

Pariwisata

Kota

Depok

ke

baik

tahun

Wisata

Situ

maupun yang lainnya terhitung sebanyak 2.684.835 orang. Program : Promosi pariwisata daerah Hasil yang dicapai : Meningkatnya Jumlah Wisatawan di

Kota

Depok,

dengan

melaksanakan kegiatan-kegiatan Pameran-pameran

Pariwisata

serta oleh-oleh khas Kota Depok 125


Tahun 2014

yang

telah

dilaksanakan

disporaparsenbud wilayah

di

Indonesia

wilayahseperti

:

Pameran di Jakarta, Pameran di Bali,

Pameran

di

Lombok,

Pameran di Batam dan Pameran di Jogya Karta. Di

dalam

mempromosikan

Pariwisata

Kota

Depok

Disporaparsenbud

juga

melaksanakan

Kegiatan

Penyusunan Peta Wisata Kota Depok

yang

bertujuan

untuk

bagi

para

memudahkan

Wisatawan dalam Mencari wisata maupun Kuliner yang datang ke Kota Depok. Program : Pengembangan usaha pariwisata Hasil yang dicapai : Dinas

Pemuda

Olahraga

Pariwisata Seni dan Budaya Kota Depok

dalam

memudahkan

Wisatawan yang datang ke Kota Depok juga menyediakan Sarana Prasarana dalam mempromosikan Pariwisata Kota Depok dengan membuat Buku Panduan Wisata, Leaflet, Souvenir yang bertujuan

126


Tahun 2014

untuk memberikan kemudahan bagi

para

Pelancong

dalam

mencari wisata maupun Kuliner yang datang ke Kota Depok.

Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat

Laju Pertumbuha n Investasi (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya

10 %

33,41

Program: Peningkatan Investasi Daerah Hasil yang dicapai : Tersusunnya Profil Investasi Kota Depok dan terlaksananya Promosi Investasi Kota Depok di 5 (Lima) Kota yaitu : Kota Manado, Kabupaten Belitung Timur, kota Jakarta, Kota Bandung dan Kota Surabaya. Program : Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan Penanaman Modal Hasil yang dicapai : Terpasangnya Baliho Pelayanan Perizinan di 11 Kelurahan di Kota Depok, tersedianya Pamflet dan Standing

Banner

Pelayanan

Perizinan dan terlaksannya Survey Lokasi Perizinan

dan Verifikasi

Perizinan.

Meningkatnya kompetensi dan perlindungan

Tingkat Penganggur an terbuka

8,22

18,88

Program

:

Peningkatan

Perlindungan dan Jaminan Sosial

127


tenaga kerja

Tahun 2014

Hasil yang dicapai : Jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 8.343 orang dari jumlah PMKS Total 12.707 orang (65,66%) . Untuk santunan kematian dari target

2.845

sebanyak

jiwa

2.760

terlayani

jiwa

(97%),

sedangkan penanganan tanggap darurat bencana tercapai 100% dari 24 kejadian bencana.

Program

:

Peningkatan

Rehabilitasi Sosial Hasil yang dicapai : Jumlah Sarana sosial sebanyak 37 panti

mencapai

target

100%

mendapatkan bantuan sarpras. Jmlah PMKS tahun 2014 di Kota Depok turun menjadi 0,62% atau 12.707 PMKS. Program : Pemberdayaan sosial Hasil yang dicapai : Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sebanyak 8.209 orang yang terdiri dari 230 orang dalam bentuk pemberian alat bantu bagi penyandang cacat dan pelatihanpelatihan dan santunan kematian 128


Tahun 2014

sebanyak 2.760 orang dan 5.219 keluarga

sangat

miskin

mendapatkan program keluarga harapan( PKH).

Program : Penanganan bencana alam dan sosial Hasil yang dicapai : Target penanganan bencana 100 persen ditangani dari 23 kejadian yang ada. Meningkatnya penerimaan daerah secara optimal

Pendapatan asli daerah (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni )

15

13,63

Program

:

penerimaan

Peningkatan

Pendapatan

Asli

Daerah (PAD) Hasil yang dicapai : Optimalisasi

penerimaan

pajak

daerah melalui berbagai upaya diantaranya wajib

Sosialisasi

kepada

daerah

melalui

pajak

berbagai

media,

Penagihan

kepada wajib pajak, Penjaringan wajib

pajak

baru,

Uji

petik

terhadap ketaatan wajib pajak, Gebyar

Pajak,

Pemberian

penghargaan kepada wajib pajak. Dilaksanakannya

Pendataan,

perekaman,

129


Tahun 2014

pemetaandanpenilaian PBB di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Beji, Sukmajaya, Cimanggis dan Tapos. Pemutakhiran NIR / ZNT Tahun 2014 untuk ketetapan pajak PBB Tahun 2015.


Pendapatan di luar PAD

11,06

15,56

(% kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni)

Peningkatan penerimaan daerah selain PAD Hasil yang dicapai : Tertib administrasi pengelolaan penerimaan pendapatan daerah non PAD.



2

8 titik

Program

: Peningkatan sarana

dan prasarana transportasi Hasil yang dicapai : Terpasangnya

PJU

540

unit,

Pengadaan Pemasangan Jaringan PJU 80000 meter, Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan 220 unit, Penataan UTurn Jalan 1 Lokasi (Jl Ir Juanda), Pembangunan Halte 9 Unit 1 Dok, Pemasangan Trafic Light 2 lokasi, Pembangunan

Ruang

Henti

Kendaraan (Pajak Rokok 2014) 4 lokasi.

130


Tahun 2014

Terlaksananya pembangunan JPO dan pemantauan arus lalu lintas di rus

jalan

margonda,

Pembangunan JPO BJB, Terminal, Apartment Margonda Residence, Pemantauan Arus Lalu Lintas 6 titik. Program : Pembangunan sarpras terminal Jatijajar dan Hasil yang dicapai : Terlaksananya fasilitas sarpras di terminal

jatijajar,

Pengadaan,

Pemasangan Fasilitas LLAJ di Terminal

Jatijajar

100.00,

Pemeliharaan Gedung Terminal Jatijajar 1 gedung 12 bulan. Program

:

Peningkatan,

Pembangunan, rehabilitasi

dan

pemeliharaan jalan dan jembatan Hasil yang dicapai : Indikator

kinerja

programnya

adalah Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik dan Jalan Lingkungan dalam kondisi baik (dibeton). Hasil yang dicapai untuk panjang jalan kota dalam kondisi baik pada pelaksanaan tahun anggaran 2014 adalah 454,84 km dari total

131


Tahun 2014

panjang jalan kota depok yaitu 476,15 km. sedangkan untuk jalan lingkungan dalam kondisi baik (dibeton) adalah 826,56 km atau 77,38% dari 1.068 km total panjang jalan lingkungan se-Kota Depok. Realisasi

Keuangan

program

sejumlah Rp. 181.501.420.504,00 dari

total

pagu

Rp

270.610.305.438,00 atau sebesar 67,07%. SILPA yang dihasilkan sejumlah

89.108.884.934,00

berasal dari : - Efisiensi lelang (selisih nilai kontrak dengan HPS dan pagu anggaran) dari paket pekerjaan yang terlaksana; - Paket pekerjaan gagal lelang sejumlah

39

paket

untuk

pekerjaan di bidang Jalan & jembatan; - Paket pekerjaan gagal lelang sejumlah 14 paket di bidang Jalan Lingkungan; - Paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan

karena

tidak

cukup waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan baik di bidang jalan Jembatan maupun

132


Tahun 2014

di bidang Jalan Lingkungan yang

berasal

dari

bantuan

Gubernur Jawa Barat; - Pengadaan tanah simpang Jl. Raden

Saleh-Tole

Iskandar

tidak terealisasi karena tidak cukup waktu; - Pengadaan tanah simpang Jl. Kemakmuran- Tole Iskandar tidak terealisasi karena tidak cukup waktu; Pengadaan tanah bahan material pemeliharaan jalan yang tidak terealisasi

karena

masalah

pembebasan lahan. Program

:

Penataan

Jalur

Margonda Hasil yang Dicapai : Tahun anggaran 2014, program Penataan Jalur Margonda tidak mendapatkan alokasi anggaran. Namun kegiatan penataan Jalan Margonda menjadi salah satu kegiatan

pada

program

Pembangunan,

Peningkatan,

Rehabilitasi

Pemeliharaan

dan

Jalan dan Jembatan. Realisasi keuangan kegiatan ini sejumlah 2.805.719.239,00 atau 22,09% dari 133


pagu

Tahun 2014

anggaran

sejumlah

Rp

12.703.293.000,00. Target kinerja kegiatan

adalah

panjang

Jl.

Margonda yang tertata yaitu 750 m,

1

paket

kekurangan

pembayaran Tahun 2013, DED penataan fasilitas Jl. Margonda dan DED Overlay Jl. Margonda. Baik DED penataan fasilitas dan DED Overlay terealisasi. 1 paket kekurangan pembayaran tahun 2013

juga

untuk

terealisasi.

penataan

Namun

fisik

jalan

Margonda dengan belanja modal pengadaan konstruksi jalan tidak terealisasi karena gagal lelang dan tidak cukup waktu pengerjaannya apabila dilelang ulang. Sehingga mengakibatkan SILPA yang cukup besar

yaitu

sejumlah

Rp

9.897.573.761,00. Program

: Pembangunan sarana

prasarana Terminal Jatijajar Hasil yang dicapai :

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal Jatijajar pada tahun anggaran 2014 tidak mendapatkan

alokasi

dana.

Namun diakomodir pada Kegiatan

134


Tahun 2014

Pembangunan

Jebatan

Kecamatan Tapos pada Program Pembangunan,

Peningkatan,

Rehabilitasi

Pemeliharaan

dan

Jalan dan Jembatan. Kegiatan ini antara lain mengakomodir : - Belanja

sewa

tempat

penyimpanan dan mobilisasi bahan

konstruksi

jembatan

utama

terminal

jatijajar,

terealisasi. - Kegiatan

Konsultansi

DED

Perencanaan Turap Jembatan Jatijajar, terealisasi. - Kegiatan konsultansi review DED Perencanaan Jalan Utama Terminal

Jatijajar

tembus

Tapos, terealisasi. - Belanja

Modal

Konstruksi

Pengadaan Jembatan

Penyeberangan di atas Air mengakomodir

pembayaran

sisa kontrak dari : o

Pembangunan terminal

masuk Jatijajar,

terealisasi; o

Pembangunan

utama

Jatijajar, terealisasi; o

Kegiatan

konsultansi

supervisi

pembangunan 135


Tahun 2014

utama terminal jatijajar, tidak terealisasi; o

Kegiatan

konsultan

pengawasan

jembatan

masuk terminal Jatijajar, terealisasi. Program 5 : Penataan kawasan terminal terpadu Margonda Hasil yanga dicapai : Terlaksananya penataan dikawasan terminal terpadu di kota depok, Fasilitasi Terminal Terpadu 12 bulan.

Program : Peningkatan layanan bidang perhubungan Hasil yang dicapai : Tercapainya peningkatan layanan di bidang perhubungan untuk masyarakat

di

Kota

Depok,

Pengadaan Mobil Pemeliharaan APILL dan Operasional LLAJ 5 unit, Car Free Day 51 hari(1 Segmen), Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 11 jenis, Fasilitasi Pelayanan PJU 1 kegiatan,

Penambahan

Jam

Pelayanan Pengaturan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 12 hari, Pelayanan Pengaturan 150 orang (12 bulan) dan Pengendalian Lalu Lintas 12 orang, Pembangunan 136


Tahun 2014

Penerangan Jalan Umum Solar Cell 7 unit, Fasilitasi Lomba Tertib Lalu

Lintas

(Wahana

Tata

Nugraha) 1 kali. Tertanggulang inya banjir


2

2 titik

Program

:

peningkatan,

Pembangunan, rehabilitasi

dan

pemeliharaan drainase dan irigasi Hasil yang dicapai :

Realisasi kinerja program panjang drainase terbangun pada tahun anggaran 2014 yaitu 146,78 km atau 93,72% dari target total panjang drainase terbangun yaitu 156,6 km. Realisasi pembangunan khusus untuk tahun 2014 yaitu 35,33 km melebihi dari targetnya 17,5 km. Realisasi

keuangan

kegiatan

sejumlah Rp 52.688.923.857,00 atau 64,16% dari pagu anggaran Rp

82.125.129.020,00.

SILPA

dihasilkan berasal dari : -

9 paket gagal lelang pada kegiatan

rehabilitasi,

normalisasi dan penurapan penanggulan saluran irigasi; -


penataan

137

system


Tahun 2014

drainase kota bidang sumber daya air; -

6 paket gagal lelang dan 3 paket tidak terealisasi pada kegiatan

drainase

gorong-gorong

dan

prasarana

Jalan Lingkungan; -


sarana

dan

prasarana bidang jalan dan jembatan; -

Efisiensi lelang (selisih nilai kontrak dengan HPS dan pagu anggaran) pada paket pekerjaan yang terlaksana;

Paket pekerjaan tidak terealisasi yang

berasal

dari

Bantuan

Gubernur Jawa Barat sejumlah 2 kegiatan. Program : Pengendalian banjir Hasil yang dicapai :

Jumlah kegiatan konservasi situ dan

sempadan

terealisasi

antara

sungai lain

yang :

3

bangunan irigasi, 54 drainase, 8 DAS, 4 sempadan dan 1 setu dari target tahunan yaitu 31 irigasi, 31 DAS, 6 Sempadan dan 2 setu.

138


Tahun 2014

Realisasi keuangan sejumlah Rp 26.540.463.179,00 dari

pagu

atau

anggaran

57.236.589.748,00. dihasilkan

46,37% Rp SILPA

sejumlah

Rp.

29.436.205.163,00, berasal dari : - Efisiensi lelang (selisih nilai kontrak dengan HPS dan pagu anggaran) - Paket gagal lelang yang terdiri dari ; o


Kajian

dan

Konsultansi Bidang SDA; o

5 paket gagal lelang pada kegiatan Daerah

Pemeliharaan Aliran

Sungai

(DAS); o


Pengendalian

Penataan Sempadan Air; o

2 paket gagal lelang pada Kegiatan Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai Resapan Air;

o

2 paket gagal lelang pada Kegiatan

Konservasi

Bidang SDA; 1

paket

gagal

lelang

139

pada


Tahun 2014

Kegiatan Penataan Kali dan Situ dalam rangka Penanggulangan Banjir Kota Depok di Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok (Bantuan Gubernur Jawa Barat).



64

49,05

Program

:

Peningkatan

pengelolaan persampahan Hasil yang dicapai : Terangkutnya sampah di Kota Depok selama 12 bulan di 11 kecamatan, Terolahnya sampah organik di 27 UPS, tersedianya kendaraan

operasional

Dinas,

yaitu 16 unit dumptruk, 1 unit Tronton, 3 Unit Konteiner, 1 Unit Mobil Siram, 2 unit mobil tinja, Dipelihara/ditingkatkannya 18 UPS dan

1

TPS

di

Kota

Depok,

Tersedianya peralatan kebersihan, pertamanan,

dan

TPU,

Tersedianya

sukucadang

dan

pemeliharaan kendaraan

rutin/berkala

operasional

Terselenggaranya

Dinas, kegiatan

komposting dan Gerakan Depok memilah sebanyak 850 ibu rumah tangga, terorganisirnya 17 Bank Sampah, dan terselenggaranya Bimtek Bank sampah sebanyak

140


Tahun 2014

150

orang,

Terpenuhinya

kebutuhan pakaian kerja lapangan 1047 orang pegawai kebersihan, Tercovernya 1456 orang pegawai Non

PNS

dalam

asuransi

ketenagakerjaan (BPJS) Program

:

Peningkatan

pengelolaan TPA Hasil yang dicapai : Terkelolanya 1 areal TPA Cipayung dan 4 UPS TPA, terbangunnya infrastruktur

TPA

(1

saluran

drainase, 1 areal parkir, 1 areal manuver kolam A, 1 pos jaga, kolam

IPAL),

berkembangnya

komunitas sekitar TPA sebanyak 10

RW

dokumen

dan

tersusunnya

Apraisal

1

lelang

pengelolaan TPA


90

92,35

Perumahan sektor

merupakan

strategis

dalam

pembangunan Kota Depok seiring pesatnya pembangunan kawasan permukiman di seluruh pelosok kota.

Pelaksanaan

urusan

perumahan oleh Dinas Tataruang dan Permukiman dimaksudkan dalam rangka mewujudkan misi

141


ke

Tahun 2014

empat

RPJMD,

yaitu

Mewujudkan

infrastruktur

dan

lingkungan

yang

nyaman.

Berbagai program RPJMD untuk urusan perumahan meliputi : Program

1

:

Peningkatan

pengelolaan air bersih Hasil yang dicapai : Adanya

cakupan

layanan

Air

bersih di 3 Titik Lokasi (250 SR) antara lain daerah Ratu Jaya dan Pondok Jaya sebanyak 2 Titik.



2

2

Program

:

Konservasi

dan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Hasil yang dicapai : Indikator kinerja program untuk program

Konservasi

dan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup adalah Luas Hutan/lahan kritis yang direhabilitasi, target pada

Tahun

pencapaian

2014

adalah

akumulasi

sebesar

37,40% (dengan capaian tahunan adalah

6,4%).

Realisasi

yang

dicapai adalah akumulasi sebesar 34,02% (dengan capaian tahunan adalah 4,93%). Untuk capaian

142


Tahun 2014

realisasi keuangan adalah Rp. 4.404.012.900,- (90,55%) dari pagu program,

sebesar

Rp.

4.863.620.200,-.



94,83


83,01

Pendidikan 89,76

merupakan

salah satu prioritas pembangunan daerah Kota Depok dalam rangka

68,58

melaksanakan Misi ke 4 RPJMD, yaitu Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius. Pelaksana urusan Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, dengan

Program

RPJMD sebagai berikut : Program 1 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Hasil yang dicapai : Tahun 2014 Dinas Pendidikan APM SMA/ SMK/MA/Paket C (%)

telah membangun ruang kelas 79,72

36,57

baru untuk SDN sebanyak 8 lokal, merehabilitasi 1 lokal SD; 2 lokal SMP

dan

2

SMA

Negeri;

membangun 31 buah MCK dan 90 buah

washtaffel;

membangun

pagar dan turap untuk 26 sekolah; membangun 1 unit Kantor UPT; pengadaan raport siswa mulai dari TK, SD, SMP dan SMA/K; memberikan

458

paket

penunjang pembelajaran 143

alat untuk


Tahun 2014

beberapa tingkat

sekolah TK

mulai

hingga

dari

SMA/K;

memberikan 1 paket meubelair untuk sekolah. Melalui kegiatan DAK, telah disalurkan buku-buku Kurikulum 2013 Semester II (3 Paket) untuk sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK; 56 sekolah yang mendapat ruang kelas baru (19 ruang), rehabilitasi (105 ruang), perpustakaan (9 ruang) dan ruang laboratorium (1 ruang), 4 paket buku dan alat peraga,

25

mendapatkan ruang

sekolah

yang

rehabilitasi

dan

perspustakaan

serta

3

paket alat peraga untuk sekolah.

Program 2 : Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan Hasil yang dicapai : Program implementasi

ini

merupakan dari

program

unggulan janji Walikota Depok yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok, yaitu : 144


Tahun 2014

1. Gratis Biaya Sekolah Untuk

menjamin

masyarakatnya bersekolah

warga

agar

dapat

dengan

gratis

khususnya pada sekolah negeri yang ada di Depok Pemerintah Kota Depok mengalokasikan biaya

operasional

sekolah

mulai dari tingkat TKN (1 Unit), SDN (278 Unit), SMPN (22 Unit), SMAN (13 Unit), SMKN (3 Unit) dan 6 Sekolah Terbuka (4 SMP dan 2 SMA). 2. Beasiswa kuliah S1 bagi siswa miskin berprestasi Kegiatan pada program ini adalah

untuk

menyeleksi

siswa/siswa berprestasi yang berasal dari keluarga miskin di Kota

Depok

untuk

mendapatkan beasiswa kuliah S1 di Perguruan tinggi Negeri yang dengan

telah

bekerjasama

Pemerintah

kota

Depok. Adapun biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Kota Depok meliputi SPP, biaya hidup dan uang buku selama pendidikan 4 tahun. Tahun

2014

ini

145

Hingga telah


Tahun 2014

membiayai 35 siswa (16 orang di Tahun 2013 dan 19 orang di Tahun

2014)

yang

dibiayai

kuliahnya. Program

3

Pendidikan

:

Peningkatan

Nonformal

dan

Informal Hasil yang dicapai : Program ini merupakan program yang mendukung walikota dalam penuntasan buta aksara latin dan Al-qur’an serta untuk menjamin tidak ada lagi warga masyarakat di Kota Depok yang tidak sekolah atau tidak memiliki ijazah melalui penyelenggaraan

pendidikan

kejar paket di PKBM (31 PKBM) dan beberapa Kelompok Belajar yang ada di Kota Depok secara gratis bahkan Dinas Pendidikan beserta

jajarannya

(UPT

Pendidikan TK/SD) melakukan aksi turun

ke

lapangan

untuk

menjaring masyarakat yang putus sekolah

maupun

memiliki

ijasah.

anggaran

pada

yang

tidak

Penyerapan program

ini

sebesar 95,95% dan dinilai cukup berhasil dalam menjaring dan

146


Tahun 2014

memberikan pelatihan atau bekal keterampilan bagi warga belajar di

Kota

Depok,

penyaluran

honorarium guru swasta TK/RA dan PAUD serta memberikan pelatihan

dalam

upaya

meningkatkan kemampuan para pendidik dan siswa-siswi pada PAUD (angka partisipasi PAUD 35,32%) dan lembaga kursus.

Program 4 : Peningkatan Kualitas dan Tatakelola Pendidikan Hasil yang dicapai : Program ini terdiri dari kegiatankegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

kualitas

seluruh

dan

stakeholder

yang ada dibidang pendidikan, mulai dari siswa-siswi sekolah yaitu melalui pelaksanaan ujian sekolah dan nasional (tingkat kelulusan

100%,

angka

melanjutkan ke SMP 90,33% dan angka melanjutkan ke SMA/K 94,66%),

penerimaan

siswa

berbasis on line, lomba-lomba kreatifitas bagi siswa mulai dari tingkat nasional

kota,

provinsi

(olimpiade 147

hingga siswa


Tahun 2014

nasional),

dan

pembekalan/pemantapan kurikulum 2013 serta pelatihanpelatihan pendidiknya kualitas

bagi

tenaga

demi

tercapainya

tenaga

pendidik

dan

tenaga kependidikan yang baik serta penyaluran honorarium bagi guru swasta SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA dan SMK. Program 5 : Pengembangan pendidikan kreatif Hasil yang dicapai : Dinas

Pendidikan

melaksanakan

berhasil

kegiatan

dalam

upaya meningkatkan kecakapan hidup

dan kreatifitas sekolah

dengan

peserta

sebanyak

600

memberikan

kurang

lebih

orang

serta

alat

praktek

sebanyak 13 paket bagi 3 SMK Negeri yang dapat dipergunakan dalam

kegiatan

belajar

mengajarnya.


Jumlah lapangan olahraga yang dibangun/diper baiki (buah/tahun)

1 buah

1 buah

Beberapa program dan kegiatan yang turut mendukung sasaran ini adalah :

Program

:

Peningkatan

148


Tahun 2014

pembinaan olahraga Hasil yang dicapai : Jumlah Gelanggang/Balai Pemuda yang dimilki Pemda ada 4 buah yaitu Balai Rakyat Depok 2 di Kecamatan Rakyat

Sukmajaya,

Jalan

Bangau

Balai di

Kecamatan Pancoran Mas, Balai Rakyat Jalan Jawa di Kecamatan Beji, Balai Rakyat Mekarsari di Kecamatan Cimanggis Jumlah Lapangan Olahraga yang dimiliki Pemda ada 9 buah yaitu Stadion Merpati, Lapangan Sepak Bola Mahakam, Lapangan Sepak Bola Sukatani, Lapangan Sepak Bola

Cipayung,

Lapangan

Badminton GOR Koni, Lapangan Badminton Balai Rakyat Depok 2, Lapangan Badminton Balai Rakyat Cimanggis, Lapangan Badminton Balai Rakyat Cimanggis, Lapangan Badminton Balai Rakyat jalan Jawa. Terfasilitasinya Event

Olahraga

ada 8 Event yaitu O2SN 2014, POP SMA/SMK 2014, POPDA Jabar 2014, Libala, Olahraga Tradisional,

149


Tahun 2014

Olahraga Berkebutuhan Khusus, Liga

Pendidikan

tingkat

Kota

sampai Provinsi, Pekan Olahraga Pondok Pesantren Program

:

Pengembangan

kepeloporan dan kewirausahaan pemuda Hasil yang dicapai : Terselenggaranya Seleksi

dan

Kegiatan Pengiriman

Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Provinsi, seleksi dan fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak

Pembangunan

Pedesaan,

Pelatihan

Kepemimpinan dan Kewirausaan Pemuda

serta

melaksanakan

Pembinaan

dan

memfasilitasi

Event-event

kepemudaan

dari

tingkat Kota, Provinsi sampai ke tingkat Nasional.


Program : Pengembangan Kota Layak Anak Hasil yang dicapai : Jumlah RW Layak Anak

38

62

Terselenggaranya Rakor Gugus Kota

Layak

Anak

dan

terbentuknya RW Layak anak sebanyak 62 RW (sejak 2011-2014), 150


Tahun 2014

terselenggaranya sosialisasi Perda Kota Layak anak ke 11 kecamatan, sosialisasi Inpres GN-AKSA ke 11 Kecamatan, Monev ke 12 RW Ramah Anak, dan Hari Anak Nasional

dan

terlaksananya

Bantuan ALat permainan ke 12 RW Ramah Anak.



Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat (% ) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup

20

56,16 %

17 kasus 28

kesehatan juga merupakan salah

satu prioritas dalam APBD Tahun Atau 36,49/ 2014, yang dijabarkan ke dalam 100.000 KH berbagai


25,56

83 kasus atau 1,77 / 1000 KH

program

guna

melaksanakan Misi RPJMD yang ke 4, yaitu Mewujudkan SDM unggul,

kreatif

dan

religius.

Penyelenggaraan kesehatan Kesehatan

urusan

adalah dan

Dinas

Rumah

Sakit

Umum Daerah (RSUD). Prevalensi Gizi Buruk/ Persentase balita gizi buruk (%)

0,12

0,06

Program 1 : Peningkatan promosi kesehatan Hasil yang Dicapai : Secara

keseluruhan

target

Program

peningkatan

promosi

kesehatan

diatas

100%

151

yaitu


Tahun 2014

116,66%, dari 4 indikator kinerja program untuk jumlah kecamatan sehat

tidak

mencapai

target

disebabkan antara lain belum maksimalnya kinerja baik Pokja, pembinaan maupun koordinasi lintas OPD

Program

2

:

Peningkatan

pelayanan kesehatan dasar Hasil yang dicapai : Secara

keseluruhan

target

program peningkatan pelayanan kesehatan

dasar

melampaui

target yaitu 131,25 % terutama indikator

kinerja

rehab

dan

bangun puskesmas/pustu yang sangat besar capaiannya (140%), kedepan agar lebih diperjelas definisi operasional dan batasan rehab. Untuk puskesmas 24 jam capaiannya 62,5 %.

Program 3 : Pencegahan dan penanggulangan

penyakit

menular dan tidak menular Hasil yang dicapai :

152


Tahun 2014

Secara

keseluruhan

Program

pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular

dan

tidak

menular belum mencapai target yaitu

83,9

%

terutama

indikator

kinerja

penemuan

dan

dari

cakupan penanganan

penderita TBC BTA + pencapaian hanya 51,87 %, untuk cakupan penanganan

dari

sarana

kesehatan lainnya telah dilakukan pelatihan system DOTS dimana diharapkan akan meningkatkan penemuan dan penanganan BTA+ tapi

karena

pelatihan

dilaksanakan November

baru

pada

bulan

–desember

2014

sehingga belum berjalan efektiv dari dokter praktek mandiri yang dilatih ada 30 orang tapi yang bekerjasama/lapor baru 1 orang sedang kan dari 18 klinik dan 12 Rumah Sakit baru 2 RS swasta yang MOU

Program

4

:

Peningkatan

kesehatan keluarga Hasil yang dicapai : Secara keseluruhan Program ini 153


Tahun 2014

mencapai target yaitu 109,19% dengan rincian indicator kinerja yang tercapai adalah cakupan komplikasi ditangani

kebidanan (129,87%),

yang cakupan

pertolongan persalinan oleh bidan /tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (107,31 %) dan cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan

(100%),

indikator tidak tercapai adalah cakupan kunjungan bayi yaitu 99,59

%,

hal

ini

terutama

dikarenakan kurang optimalnya kinerja

petugas

pengumpulan

dalam

data

hal

cakupan

sehingga data kurang maksimal.

Program 5 : Peningkatan dan pengembangan

jaminan

pemeliharan kesehatan Hasil yang dicapai : Untuk Program peningkatan dan pengembangan

jaminan

pemeliharaan kesehatan dengan indicator

kinerja

pelayanan

kesehatan

rujukan

masyarakat

miskin

pasien

cakupan

mencapai target yaitu 100 % 154


Tahun 2014

diukur dari pasien jamkesda dan BPJS dirujuk dari puskesmas.

Program

6

:

Peningkatan

kesehatan lingkungan Hasil yang dicapai : Untuk

Program

peningkatan

kesehatan lingkungan melampaui target yaitu (101,87%) dengan dukungan indikator kinerja yang diukur adalah cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih (102,61 %) dan cakupan rumah

tangga

yang

memiliki

jamban sehat (101,13 %) namun demikian masih ada masyarakat yang

mengandalkan

Pemda

untuk

sehingga

bantuan

menjaganya

penting

mendorong

untuk

kemandirian

mayarakat melalui pemicuan.

Program

7

:

Peningkatan

kewaspadaan pangan dan gizi Hasil yang dicapai : Secara

keseluruhan

peningkatan

Program

kewaspadaan 155


Tahun 2014

pangan dan gizi sudah mencapai target yaitu 116,14 % namun ada 1 indikator status

yaitu gizi

meningkatnya

mayarakat

tidak

mencapai target yaitu 96,28 % hal ini disebabkan adanya perubahan sejumlah balita yang berat badan awal (tahun sebelumnya) normal tapi

dalam

masa

pertumbuhan/perkembangannya penambahan

berat

badannya

melebihi penambahan normal Program : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan Hasil yang dicapai : Indikator

Kinerja

Cakupan

Penanganan DBD gratis 100%, Indikator

Kinerja

penemuan

dan

Cakupan penanganan

penderita TBC BTA 100%, Indikator Kinerja

Cakupan

komplikasi

kebidanan yang ditangani 100%, Indikator

Kinerja

pertolongan

cakupan

persalinan

oleh

Bidan atau Tenaga Kesehatan yang

memiliki

kompetensi

kebidanan 100%, Indikator Kinerja Cakupan mendapat

balita

gizi

buruk

perawatan

100%,

156


Tahun 2014

Indikator Kinerja Meningkatnya IKM RSUD 76.09. Tercapainya target kinerja indicator tersebut diatas diperoleh berkat kerjasama yang baik antar personil yang ada di

RSUD

Kota

Depok

serta

didukung perlaksanaan kegiatan diantaranya,

dilaksanakannya

pelatihan pengendalian ingeksi Rumah Sakit (PPIRS) dan Patient Safety untuk seluruh pegawai serta penyuluhan secara terus menerus kepada pegawai rumah sakit maupun pasien yang ada di RSUD

Kota

Depok

akan

pentingnta cuci tangan sebelum dan

setelah

melaksanakan

tindakan apapun. Meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat


35

65,66

Program

:

Peningkatan

Perlindungan dan Jaminan Sosial Hasil yang dicapai : Jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 8.343 orang dari jumlah PMKS Total 12.707 orang (65,66%) . Untuk santunan kematian dari target sebanyak

2.845 2.760

jiwa

terlayani

jiwa

(97%),

sedangkan penanganan tanggap darurat bencana tercapai 100%

157


Tahun 2014

dari 24 kejadian bencana. Program

:

Peningkatan

Rehabilitasi Sosial Hasil yang dicapai : Jumlah Sarana sosial sebanyak 37 panti

mencapai

target

100%

mendapatkan bantuan sarpras. Jmlah PMKS tahun 2014 di Kota Depok turun menjadi 0,62% atau 12.707 PMKS. Program : Pemberdayaan sosial Hasil yang dicapai : Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sebanyak 8.209 orang yang terdiri dari 230 orang dalam bentuk pemberian alat bantu bagi penyandang cacat dan pelatihanpelatihan dan santunan kematian sebanyak 2.760 orang dan 5.219 keluarga

sangat

miskin

mendapatkan program keluarga harapan( PKH). Program : Penanganan bencana alam dan sosial Hasil yang dicapai : Target penanganan bencana 100 persen ditangani dari 23 kejadian

158


Tahun 2014

yang ada.

Tabel 3.17 CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2014 NO

MISI

URUSAN TERKAIT

OPD PELAKSANA

1

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi

Otda, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pertanahan, Kominfo, Dukcapil, Sosial, Kearsipan

Setda, Disdukcapil, Satpol PP, Diskominfo, Disdamkar, Bappeda, Disnakersos, Setwan, DPPKA, Kantor Arsip dan Perpustakaan, dan OPD sisanya (seluruh OPD)

2

Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

Koperasi UKM, Pertanian, Perikanan, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Penenaman modal, Otda, Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas KUKM dan Pasar, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Setda, DPPKA, DPOPSB, BPMP2T, Disnakersos, Bappeda

3

Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman

Perhubungan, Pekerjaan Umum, Tataruang, Perumahan, Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, BLH, DKP

4

Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius

Pendidikan, Kesehatan, Perpustakaan, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Otda, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, KB dan KS, Kesbangpol DN,

Dinas Pendidikan, Kantor Arsip dan perpustakaan, Dinas Pemuda OR Parsenibud, BPPKP, Kantor Kesbangpolinmas, Setda, Dinas Kesehatan, 159


Pemberdayaan masyarakat, Ketahanan Pangan, Sosial, KUKM, Pertanian, Perikanan, Industri, Perdagangan, Perumahan, Pekerjaan Umum

Tahun 2014

RSUD, Bappeda, Disperindag, Distankan, BPMK, Distarkim, BMSDA, Dinas KUKM Pasar, Disnakersos

B. REALISASI ANGGARAN Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota DepokNomor

07 Tahun 2014

tentang Penetapan Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2014, alokasi anggaran belanja Pemerintah Kota Depok adalah sebesar Rp2.669.550.591.184,90 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp926.676.587.329,90 (34,71 %) dan Belanja Langsung sebesar Rp1.742.874.003.855 (65,29%) yang tersebar di 122 program. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Realisasi dari anggaran belanja yang tersedia pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp 2.008.585.182.455,00 (75,24 %)

yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp 747.656.430.124,00 (80,68 %) dan Belanja Langsung senilai Rp 1.260.928.752.331,00 (72,35 %). Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja langsung untuk masingmasing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

160


Tahun 2014

Tabel 3.18. Tabel Realisasi Anggaran Per Sasaran

SASARAN NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

REALISASI ANGGARAN (Rp)

Rp

%

MISI 1 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Berbasis Teknologi Informasi 1

Meningkatnya PelayananIndeks Kepuasan Masyarakat 26.858.659.200,00 22.746.616.026,00 yang efisien, efektif dan (%) transparan 2 Meningkatnya kualitas Opini BPK 373.333.507.511,00 290.222.605.563,00 manajemen pemerintahan Kepemilikan KTP (%) 3 Meningkatnya tertib 3.975.493.800,00 3.004.632.610,00 administrasi kependudukan 4 Meningkatnya ketertibanPenegakan Perda 11.773.906.500,00 11.154.595.684,00 dan ketentraman masyarakat 5 Meningkatnya pelayananTingkat Waktu Tanggap Daerah 21.643.961.500,00 20.744.431.485,00 penanggulangan Layanan bencana Sub Total Misi 1 437.585.528.511,00 347.872.881.368,00 MISI 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal 1

2

3

4

5

Meningkatnya Jumlah koperasi aktif (%) kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM Meningkatnya nilai Kontribusi PDRB Pertanian tambah pertanian terhadap PDRB Kota (%) perkotaan Meningkatnya daya saingKontribusi PDRB Industri dan potensi industri terhadap PDRB Kota (%) lokal/kreatif Meningkatnya efesiensi Kontribusi PDRB Perdagangan dan perluasan terhadap PDRB Kota (%) perdagangan dan jasa Berkembangnya Kontribusi PDRB Pariwisata pariwisata daerah terhadap PDRB Kota (%)

6 Meningkatnya investasi Laju Pertumbuhan Investasi (% dan kegiatan ekonomi kenaikan dibanding tahun masyarakat sebelumnya 7 Meningkatnya Tingkat Pengangguran terbuka kompetensi dan perlindungan tenaga 8 kerja Meningkatnya Pendapatan asli daerah (% penerimaan daerah kenaikan dibanding tahun secara optimal sebelumnya pada APBD Murni ) 9 Meningkatnya kapasitasPendapatan di luar PAD (% Pembiayaan kenaikan dibanding tahun Pembangunan Daerah sebelumnya pada APBD Murni) Sub Total Misi 2

84,69

77,74

75,58

94,74

95,84

79,50

9.910.420.000,00

2.378.598.431,00

24,00

7.935.817.200,00

6.227.847.799,00

78,48

2.011.254.000,00

1.735.730.619,00

86,30

19.446.144.100,00

12.129.712.905,00

62,38

1.403.449.670,00

1.078.108.712,00

76,82

3.719.150.000,00

3.362.552.000,00

90,41

3.356.327.000,00

3.149.476.230,00

93,84

6.869.308.400,00

4.095.565.820,00

59,62

32.510.290.196,00

24.616.479.300,00

75,72

87.162.160.566,00

58.774.071.816,00

67,43

161


SASARAN NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

REALISASI ANGGARAN (Rp)

MISI 3 : Mewujudkan Infrastruktur dan Lingkungan yang Nyaman . (Rp) 1 Meningkatnya kualitas Rumah Tangga Pengguna Air 7.101.480.800,00 permukiman Bersih Titik Macet yang Ditangani (Lokasi)

Tahun 2014

Rp

%

6.594.342.250,00

92,86

343.863.823.713,00

246.357.974.661,00

71,64

139.361.718.768,00

79.083.960.036,00

56,75

2

Tertanganinya kemacetan kota

3

Tertanggulanginya banjir Lokasi Banjir yang Ditangani (buah / tahun)

4


Cakupan Penanganan Persampahan

118.253.225.150,00

83.634.967.549,00

70,73

5

Meningkatnya kualitas sanitasi pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup perkotaan

Penambahan Lokasi Ruang Penanganan Terbuka Hijau (RTH) Publik (Lokasi)

34.127.890.400,00 0

30.318.914.177,00 0

88,84 3

Sub Total Misi 3

642.708.138.831,00

445.990.158.673,00

69,39

318.603.502.430,00

198.298.222.236,00

62,24

5.859.159.339,00

5.629.455.035,00

96,08

15.697.337.000,00

14.822.587.537,00

94,43

18.003.046.980,00

16.700.823.030,00

92,77

Angka Kematian Ibu (AKI) per 198.942.904.448,00 157.542.745.702,00 100 ribu kelahiran hidup Angka Kematian Bayi (AKB) Prevalensi Gizi Buruk/ Persentase balita gizi buruk (%) (AKB) Penanganan Penyandang 18.312.225.750,00 15.297.806.934,00 Masalah Kesejahteraan Sosial (%) (PMKS) (%)

79,19

MISI 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Religius 1

Meningkatnya akses dan Angka Partisipasi Murni (APM) kualitas pendidikan SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%)

2

3

4

5

6

pendidikan

(%) SMA/ SMK/MA/Paket C (%) APM

Berkembangnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya Meningkatnya keberdayaan perempuan, anak dan keluarga Meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Jumlah lapangan olahraga yang dibangun/diperbaiki (buah/tahun) Jumlah RW Layak Anak



Sub Total Misi 4 t

TOTAL

575.418.175.947,00

83,54

408.291.640.474,00

70,96

1.742.874.003.855,00 1.260.928.752.331,00

72,35

Catatan :Laporandisusunsebelum audit BPK

162


Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada Tahun 2014 yang digunakan dalam upaya mewujudkan target kinerja pada setiap sasaran strategis adalah sebesar Rp 1.260.928.752.331,00 atau 72,35 % dari anggaran senilai Rp 1.742.874.003.855. Hal ini terkait dengan tertundanya atau tidak terselesaikannya beberapa kegiatan infrastruktur yang disebabkan oleh kondisi alam seperti tingginya curah hujan, keterbatasan waktu, banyaknya kegagalan dalam proses pelelangan, keberatan warga atas kegiatan pembangunan di lokasi yang telah ditetapkan dan efisiensi penyerapan anggaran belanja langsung. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2014 antara lain meliputi : 

Ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi disebabkan oleh perencanaan waktu pengadaan barang/jasa yang kurang memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan;



Keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa;



Menumpuknya proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi di triwulan terakhir;



Transfer anggaran pada beberapa bantuan provinsi dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dilakukan di akhir tahun sehingga mengakibatkan kegiatan yang sudah ditetapkan tidak dapat terlaksana.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain : 

Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kegiatan terutama dalam manajemen

waktu

(perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian

dan

pengawasan); 

Penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pihak ketiga yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;



Menghindari adanya penambahan pekerjaan konstruksi dalam APBD Perubahan;

163




OptimalisasiBagian

Layanan

Pengadaan

dalam

Tahun 2014

proses

pelelangan

umum/seleksi umum, sehingga diharapkan OPD dapat lebih berkonsentrasi dalam perencanaan dan pengendalian kualitas pelaksanaan pekerjaan; 

Peningkatan koordinasi dan konsultasi, baik kepada Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, terutama menyangkut

informasi tentang

regulasi dan alokasi anggaran.

164

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents