BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Tahun 2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrumen pertanggung jawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi. A.

Capaian Indikator Kinerja Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada prakiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1.

Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013

No Sasaran Strategis A Terintegrasinya dan diterapkannya pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Indikator Kinerja Utama (IKU) a) Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)

Target 100 %

Realisasi 100 %

% 100

b) Terlisensinya Komisi Penilai AMDAL kabupaten/kota

14 kab/kota

9 kab/kota

64,29

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lantai III Pontianak Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616

III - 1


Lanjutan Tabel 2.1. No Sasaran Strategis B Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan

C

Penurunan beban pencemaran lingkungan

Indikator Kinerja Utama (IKU) a) Rasio penyelesaian pengaduan kasus lingkungan b) Prosentase peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dengan peringkat minimal biru a) Penyedian data kualitas air permukaan b) Prosentase peningkatan pengelolaan lingkungan di perkotaan c) Penyediaan data kualitas udara di kabupaten/kota

Target 100 %

Realisasi 100 %

% 100

100 %

68,75 %

68,75

35 titik, 70 sampel 100 %

35 titik, 70 sampel 100 %

100

14 kab/kota

14 kab/kota

100

100

D

Penurunan laju a) Prosentase penurunan kerusakan lingkungan jumlah titik api/ hotspot di dan pelestarian Kalimantan Barat sumber daya alam

20 %

20 %

100

E

Meningkatnya a)Akses data dan informasi kapasitas pengelolaan sumberdaya pengelolaan alam dan lingkungan hidup sumber daya alam dan lingkungan hidup Capaian sasaran strategis

3 Dokumen dan 1 media masa

3 Dokumen dan 1 media masa

100

96,03

Tabel 3.2. Perbandingan Nilai Capaian Sasaran Strategis SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 dan 2013 No

Sasaran Strategis

A

Terintegrasinya dan diterapkannya pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan

B

Indikator Kinerja Utama (IKU) a) Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) b) Terlisensinya Komisi Penilai AMDAL kabupaten/kota a) Rasio penyelesaian pengaduan kasus lingkungan b) Prosentase peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dengan peringkat minimal biru


Nilai Capaian (%) 2012 2013 100 100

57,14

64,29

100

100

44

68,75

III - 2


Lanjutan Tabel 3.2. No C

D

E

Sasaran Strategis Penurunan beban pencemaran lingkungan

Penurunan laju kerusakan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU) a) Penyedian data kualitas air permukaan b) Prosentase peningkatan pengelolaan lingkungan di perkotaan c) Penyediaan data kualitas udara di kabupaten/kota a) Prosentase penurunan jumlah titik api/ hotspot di Kalimantan Barat a) Akses data dan informasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Nilai Capaian (%) 2012 2013 100 100 100

100

100

100

100

100

100

100

89,02

92,56

Gambar 1 Grafik Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2012 dan 2013


III - 3


B.

Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja 1.

Sasaran 1 : Terintegrasinya dan diterapkannya pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi ”Mewujudkan Tata Lingkungan Yang Baik dan Memenuhi Ketentuan Perundangan yang Berlaku Serta Mendorong Penaatan Hukum Lingkungan”. Untuk mewujudkan sasaran ini telah dioperasionalkan sebanyak 1 (satu) program yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) kegiatan. Koordinator pelaksanaan dari pencapaian sasaran I adalah Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan yang didukung oleh bidang lainnya. Nilai capaian dari sasaran terintegrasinya dan diterapkannya pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah sebesar 82,15 %. Nilai capain ini naik bila dibandingkan dengan nilai capaian Tahun 2012. a. Indikator Kegiatan Utama (IKU) I : Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL). Indikator Kegiatan Utama (IKU) Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yaitu pemantauan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh 20 usaha/ kegiatan di Kalimantan Barat. Hasil pencapaian pada Tahun 2013 sama dengan Tahun 2012 yaitu sebesar 100 %. Gambar 2 Grafik Perbandingan Capaian IKU I Tahun 2012 dan 2013


III - 4


b. Indikator Kegiatan Utama (IKU) II : Terlisensinya Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan Utama (IKU) Terlisensinya Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yaitu terlisensinya 14 Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota se-Kalimantan Barat. Hasil pencapaian pada Tahun 2013 sebesar

64,29 %. Hal tersebut terjadi kenaikan

dibandingkan Tahun 2012 yang hanya sebesar 57,14 %. Kota Singkawang yang pada tahun sebelumnya belum mempunyai Komisi Penilai AMDAL, pada tahun 2013 sudah terdapat Komisi Penilai AMDAL. Kab/Kota yang sudah mendapatkan Lisensi Komisi Penilai AMDAL yaitu Kota Pontianak, Kab. Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Melawi dan Kab. Kubu Raya. Gambar 3 Grafik Perbandingan Capaian IKU II Tahun 2012 dan 2013

Dalam merealisasikan pancapaian sasaran 1 : Terintegrasinya dan diterapkannya pelestarian fungsi

lingkungan

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan,

telah

diimplementasikan kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan pemantauan RKL/RPL dilaksanakan dalam rangka : (a) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha; (b) Memastikan komitmen yang telah dituangkan di dalam dokumen Andal RKL RPL telah dilaksanakan oleh para pelaku usaha dan (c) Memberikan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan baik Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lantai III Pontianak Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616

III - 5


kepada instansi pembina kabupaten/kota maupun para pelaku usaha. Untuk tahun 2013, ada 26 (dua puluh enam) perusahaan yang dipantau RKL RPL nya, dengan rincian sebagai berikut : 1.

PT. Wana Hijau Pesaguan (sedang)

2.

PT. Mayangkra Tanaman Industri (sedang)

3.

PT. Buluh Cawang Palntation (kurang)

4.

PT. Agrowiratama (baik)

5.

CV. Pangkar Begili (sedang)

6.

PT. Sari Bumi Kusuma (kurang)

7.

PT. Duta Sejahtera Utama (kurang)

8.

PT. Agro Sukses Lestari (kurang)

9.

PT. Asia Tani Persada (kurang)

10. PT. Kalimantan Subur Permai (belum ada aktvitas) 11. PT. Kendawangan Putra Lestari (sedang) 12. PT. Suka Jaya Makmur (baik) 13. PT. Dutam mineral (sedang) 14. PT. Arvena Sepakat (kurang) 15. PT. Harapan Sawit Lestari (sedang) 16. PT. Kencana Graha Permai (sedang) 17. PT. Polyplant Sejahtera (sedang) 18. PT. Sujaya Industri (sedang) 19. PT. Sumatera Makmur Lestari (kurang) 20. PT. Limpah Sejahtera (sedang) 21. PT. Sewaka Lahan Sentosa (kurang) 22. PT. Daya Tani Kalbar (sedang) 23. PT. Gunajaya Karya Gemilang (sedang) 24. PT. Jalin Vaneo (baik) 25. PT. Harita Prima Abadi Mineral (kurang) 26. PT. Kawedar Wood Industri (belum ada aktivitas) Beberapa perusahaan yang pernah dipantau pada tahun 2012 seperti PT. Bumi Pratama Khatulistiwa dan PT. Aneka Tambang, tidak lagi dimasukkan di dalam perusahaan yang dipantau RKL dan RPL-nya karena telah dijadikan salah satu perusahaan yang diawasi kinerja pengelolan lingkungnnya melalui kegiatan PROPER. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lantai III Pontianak Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616

III - 6


b. Koordinasi Pembahasan Dokumen AMDAL Dalam pembinaan Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Kota, BLHD Provinsi Kalimantan Barat melakukan koordinasi, pembinaan dan membantu membahas Dokumen AMDAL yang dilaksanakan oleh Komisi AMDAL Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat. Pelaksanaan pembinaan Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Kota tahun 2012 dilaksanakan di Kabupaten/ Kota, atara lain : Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No, 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal dari rencana usaha yang ada di wilayahnya, dengan syarat adalah bahwa pemerintah kabupaten/kota tersebut harus memiliki komisi penilai amdal sendiri. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian yang dilakukan di Kabupaten/Kota telah memenuhi persyaratan dan SOP yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya kegiatan Koordinasi Pembahasan Amdal dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa ada 8 (delapan) kabupaten/kota yang telah memiliki Komisi Penilai Amdal sendiri yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sanggau. Selain itu ada 2 (dua) kabupaten / kota yang ingin mengajukan lisensi untuk komisi penilai Amdal mereka yaitu Kota Singkawang dan Kabupaten Sekadau. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Koordinasi Pembahasan Amdal ini adalah agar tercipta kesamaan persepsi dalam pembahasan Dokumen AMDAL di Provinsi Kalimantan Barat. Koordinasi dilakukan dengan : 1.

Komisi Penilai Amdal Kab. Sintang

2.

Komisi Penilai Amdal Kab. Melawi

3.

Komisi Penilai Amdal Kab. Sanggau

4.

Komisi Penilai Amdal Kab. Sekadau

5.

Komisi Penilai Amdal Kab. Landak

6.

Komisi Penilai Amdal Kab. Sambas

7.

Komisi Penilai Amdal Kota Pontianak

8.

Komisi Penilai Amdal Kab. Kubu Raya


III - 7


c. Finalisasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (RPPLH) Prov. Kalimantan Barat : Kegiatan ini dilaksanakan sebagai lanjutan dari kegiatan penyusunan RPPLH Tahun 2012. Kegiatan ini melalui beberapa rangkain kegiatan antara lain kegiatan pengumpulan data, rapat koordinasi data serta ekspose draft akhir dari dokumen RPPLH tersebut. Kegiatan pengumpulan data dilakukan di seluruh kabupaten / kota yang ada di Kalimantan Barat untuk mengetahui perkembanga terakhir dari kondisi lingkungan yang dapat dijadikan bahan kajian dalam penyusunan dokumen. Setelah itu dilakukan beberapa rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk dinas/nstansi di kabupaten/kota untuk melakukan crosscheck terhadap informasi dan data yang telah dikumpulkan dan dianalisa. Dan ekspose akhir draft RPPLH dilakukan pada tanggal 26 November 2013 di Hotel Grand Mahkota sebagai pertemuan final dalam menjaring seleuruh aspirasi berbagai sektor yang diperlukan untuk penyempurnaan dokumen. d. Penyusunan Data Base Spasial AMDAL Provinsi Kalimantan Barat: Dalam rangka memperbaiki system pelayanan informasi terhadap data AMDAL, maka pada tahun ini dilakukan penyusunan data base spasial AMDAL Provinsi Kalimantan Barat. Maksud dari pelaskanaan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan data informasi yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan serta mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Ruang lingkup kegiatan ini adalah dikhususkan pada data AMDAL, tidak hanya yang ada di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari pengumpulan dan analisa data AMDAL di provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaan rapat teknis yang melibatkan seluruh pihak terkait serta ekspose draft akhir dari Dokumen Database Spasial AMDAL. Kegiatan ini diharapkan merupakan kegiatan yang continue yang akan terus dapat diupdate secara regular. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Terkait pelaksanaan Pemantauan RKL/ RPL permasalahan jauhnya lokasi, sarana dan prasarana serta personil yang terbatas menjadi kendala utama b. Terkait dengan Pembinaan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat, permasalahan utama adalah masih temuinya ketidaklengkapan persyaratan pembahasan dokumen amdal yang dilakukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/ Kota.


III - 8


Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan jumlah personil b. Upaya yang dapat dilakukan guna perbaikan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan kedepan adalah peningkatan koordinasi antar instansi terkait baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten/ Kota. c. Mekakukan pembinaan secara terus menerus dan mengarahkan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/ Kota mengikuti ketentuan yang berlaku.

2.

Sasaran 2 : Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi ”Mewujudkan Tata Lingkungan Yang Baik dan Memenuhi Ketentuan Perundangan yang Berlaku Serta Mendorong Penaatan Hukum Lingkungan”. Untuk mewujudkan sasaran ini telah dioperasionalkan sebanyak 1 (satu) program yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan. Koordinator pelaksanaan dari pencapaian sasaran II adalah Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan yang didukung oleh bidang lainnya. Nilai capaian dari sasaran meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan adalah sebesar 84,38 % Nilai capain ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan nilai capaian Tahun 2012 yang hanya sebesar 72 %. a. Indikator Kegiatan Utama (IKU) III : Rasio penyelesaian pengaduan kasus lingkungan. Indikator Kegiatan Utama (IKU) Rasio penyelesaian pengaduan kasus lingkungan yaitu penyelesain 8 kasus pengaduan yang masuk ke BLHD Provinsi Kalbar. Hasil pencapaian pada Tahun 2013 sama dengan Tahun 2012 yaitu sebesar 100 %.


III - 9


Gambar 4 Grafik Perbandingan Capaian IKU III Tahun 2013 dan 2012

b. Indikator Kegiatan Utama (IKU) IV : Prosentase peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dengan peringkat minimal biru Indikator Kegiatan Utama (IKU) Prosentase peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dengan peringkat minimal biru yaitu penilaian terhadap 32 perusahaan yang mengikuti Proper (peringkat kerja perusahaan). Hasil pencapaian pada Tahun 2013 sebesar 68,75%. Hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 yang hanya sebesar 44 %. Gambar 5 Grafik Perbandingan Capaian IKU IV Tahun 2012 dan 2013


III - 10


Dalam merealisasikan pancapaian sasaran 2 : Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan, telah diimplementasikan kegiatan penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan. Pada Tahun 2013 yang masuk ke Pos Pengaduan Lingkungan Hidup sebanyak 8 kasus, antara lain : 1. Kebakaran lahan di areal PT Fajar Saudara Lestari, setelah verifikasi pengaduan saat ini telah dikeluarkan rekomendasi; 2. Kebakaran lahan di PT. Mitra Andalan Sejahtera Kab. Pontianak, setelah dilakukan verifikasi, saat ini perusahaan dalam pembinaan BLHD Prov. Kalimantan Barat; 3. Kebakaran lahan di PT. Palmdel Kab. Kubu Raya, setelah dilakukan verifikasi, saat ini perusahaan dalam pembinaan BLHD Prov. Kalimantan Barat; 4. Dugaan pembuangan limbah tanpa pengolahan (IPAL) oleh PT. Multi Jaya Prima Kab. Sekadau, saat ini perusahaaan dalam pembinaan BLHD Prov. Kalimantan Barat; 5. Dugaan pembuangan limbah tanpa pengolahan (IPAL) oleh PT. Multi Prima Entakai Kab. Sekadau, saat ini perusahaaan dalam pembinaan BLHD Prov. Kalimantan Barat; 6. Dugaan pembuangan limbah tanpa pengolahan (IPAL) oleh PT. Rezeki Kencana Kab. Kubu Raya, saat ini perusahaaan dalam pembinaan BLHD Prov. Kalimantan Barat; 7. Kebakaran lahan di areal PT. Agra Jaya Bhaktitama Kab. Ketapang, atas hasil verifikasi perusahaan mendapat sanksi adminitrasi dan saat ini perusahaaan dalam pembinaan BLHD Prov. Kalimantan Barat; 8. Kebakaran lahan di areal PT. Paramitra Internusa Pratama Kab. Kapuas Hulu, atas hasil verifikasi perusahaan mendapat sanksi adminitrasi dan saat ini perusahaaan dalam pembinaan BLHD Prov. Kalimantan Barat; 9. Kebakaran lahan di areal PT. Sintang Raya Kab. Kubu Raya, atas hasil verifikasi perusahaan mendapat sanksi adminitrasi dan saat ini perusahaaan dalam pembinaan BLHD Prov. Kalimantan Barat; Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Kurangnya anggaran dana untuk penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup serta mengingat dalam melakukan pengecekan di lapangan dan biaya untuk analisa laboratorium juga memerlukan biaya yang besar.


III - 11


Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Terkait masih kurangnya anggaran dana untuk penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup solusi yang dapat dilakukan adalah diperlukan tambahan dana untuk melakukan pemantauan lapangan dan biaya analisa sampel lingkungan guna meningkatkan upaya penanganan pengaduan lingkungan di Kalimantan Barat.

3.

Sasaran 3 : Penurunan beban pencemaran Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi ” Membangun koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pelestarian sumberdaya alam”. Untuk mewujudkan sasaran ini telah dioperasionalkan sebanyak 2 (dua) program yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) kegiatan. Koordinator pelaksanaan dari pencapaian sasaran III adalah Bidang Pengedalian dan Konservasi Sumber Daya Alam yang didukung oleh bidang lainnya. Nilai capaian dari sasaran penurunan beban pencemaran adalah sebesar 100 %. Nilai capain ini sama bila dibandingkan dengan nilai capaian Tahun 2012. a. Indikator Kegiatan Utama (IKU) V : Penyediaan data kualitas air permukaan Indikator Kegiatan Utama (IKU) Penyediaan data kualitas air permukaan yaitu tersedianya data kualitas air di 35 titik sampel di DAS Kapuas. Hasil pencapaian pada Tahun 2012 sama dengan Tahun 2011 yaitu sebesar 100 %. Gambar 6 Grafik Perbandingan Capaian IKU V Tahun 2012 dan 2013


III - 12


b. Indikator Kegiatan Utama (IKU) VI : Prosentase peningkatan pengelolaan lingkungan di perkotaan Indikator Kegiatan Utama (IKU) Prosentase peningkatan pengelolaan lingkungan di perkotaan yaitu terlaksananya kegiatan pengelolaan di 14 Kota di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Hasil pencapaian pada Tahun 2013 sama dengan Tahun 2012 yaitu sebesar 100 %. Gambar 7 Grafik Perbandingan Capaian IKU VI Tahun 2012 dan 2013

c. Indikator Kegiatan Utama (IKU) VII : Penyediaan data kualitas udara di kabupaten/kota Indikator Kegiatan Utama (IKU) Penyediaan data kualitas udara di kabupaten/kota yaitu tersedianya data kualitas udara di 14 Kab/Kota di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Hasil pencapaian pada Tahun 2012 sama dengan Tahun 2013 yaitu sebesar 100 %.


III - 13


Gambar 8 Grafik Perbandingan Capaian IKU VII Tahun 2012 dan 2013

Dalam merealisasikan pancapaian sasaran 3 : penurunan beban pencemaran, telah diimplementasikan kegiatan : a. Pemantauan Kualitas Air Sungai : Pelaksanaan pemantauan kualitas air pada Tahun 2013 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BLHD Prov. Kalbar sebanyak dua kali pantau yaitu musim kemarau (Mei/Juni) dan musim penghujan (September/Oktober). Untuk tahun 2013 telah dilakukan pemantauan kualitas air Sungai Kapuas sebanyak 35 titik/ lokasi sampling, yaitu : (1) Kota Pontianak sebanyak

: 5 lokasi

(2) Kab. Pontianak sebanyak

: 2 lokasi

(3) Kab. Kubu Raya sebanyak

: 6 lokasi

(4) Kab. Sanggau sebanyak

: 5 lokasi

(5) Kab. Sekadau sebanyak

: 3 lokasi

(6) Kab. Melawi sebanyak

: 3 lokasi

(7) Kab. Sintang sebanyak

: 5 lokasi

(8) Kab. Kapuas Hulu sebanyak

: 6 lokasi

Sungai Landak 5 titik, S Madi 5 titik dan S Sambas Besar 5 titik, kualitas air hujan sebanyak 5 titik dan kualitas air laut sebanyak 5 titik.


III - 14


Dan bedasarkan hasil analisa laboratorium atas sampel air, diperoleh kesimpulan bahwa kualitas air sungai di bagian hulu tercemar ringan dan di bagian hilir tercemar sedang. b. Koordinasi Penlaian Kota Bersih dan Teduh (Adipura) : Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Adipura merupakan penghargaan lingkungan hidup untuk kota di Indonesia yang dinilai bersih teduh (clean and green city) dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Pada tahun 1997 kegiatan Adipura ditidakan, namun dan sejak itu kualitas lingkungan di berbagai daerah menjadi menurun, sehingga pada tahun 2001 atas prakarsa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diadakan kegiatan Bangunpraja. Pendekatan kegiatan ini bersifat sukarela, artinya bagi kota diberi kebebasan untuk berpartisipasi atau tidak. Sejak tahun 2005/2006 program Bangunpraja diganti menjadi Adipura kembali. Setiap kota yang memenuhi syarat wajib mengikuti kegiatan ADIPURA. Dalam penilaiaannya, kota terbagi dalam 4 kategori yakni kota metropolitan (berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa), kota besar (500.001-1.000.000 jiwa), kota sedang (100.001-500.000 jiwa), dan kota kecil (kurang dari 100.000 jiwa). Dengan pembagian tersebut maka : Kota Pontianak (Kota Besar), Kota Singkawang (Kota Sedang), Kabupaten Sambas (Kota Kecil), Kabupaten Pontianak (Kota Kecil), Kabupaten Bengkayang (Kecil Kecil), Kabupaten Sanggau (Kota Kecil), Kabupaten Kapuas Hulu (Kota Kecil), Kabupaten Sintang (Kota Kecil), Kabupaten Kubu Raya (Kota Kecil), Kabupaten Sekadau (Kota Kecil), Kabupaten Melawi (Kota Kecil), Kabupaten Ketapang (Kota Kecil) dan Kabupaten Landak (Kota Kecil). Adapun maksud dilaksanakannya program adipura ini, adalah untuk mendorong dan memotivasi kinerja Pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dalam menciptakan daerah menjadi daerah yang hijau dan berwawasan lingkungan, sehingga akan terciptanya pemerintahan yang bersih dan hijau. Pelaksanaan Penilaian Kota Bersih dan Teduh di Kalimantan Barat dilaksanakan dalam rangka menunjang Program Adipura Nasional merupakan kerjasama antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup, PPLH Regional Kalimantan dan BLHD Provinsi Kalimantan Barat. Penilaian Adipura pada dasarnya terdiri dari fisik dan non-fisik.

Penilaian terhadap komponen fisik berfokus pada kinerja


III - 15


Pemerintah Daerah dalam menyediakan, menjaga kebersihan dan keteduhan fasilitas publik, perumahan , sungai dan sistem drainase, fasilitas kebersihan dan lokasi-lokasi wisata. Komponen non-fisik mencakup penilaian terhadap institusi, managemen dan daya tanggap Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Penilaian Adipura untuk TA 2013 yang dilakukan Pemantauan Tahap I pada bulan Maret dan April 2013 dengan hasil penilaian sebagai berikut : Kota Besar : (1) Kota Pontianak

dengan total nilai 63,62 Kota Sedang

(2) Kota Singkawang

dengan total nilai 71.05 Kota Kecil

(3) Kota Ketapang

dengan total nilai 69,72

(4) Kota Sintang


(5) Kota Ngabang


(6) Kota Sanggau


(7) Kota Sambas


(8) Kota Sekadau


(9) Kota Nanga Pinoh


(10) Kota Putussibau


(11) Kota Mempawah


(12) Kota Bengkayang


(13) Kota Sungai Raya


Suatu kota akan mendapat penghargaan/ anugerah Adipura apabila memperoleh penilaian minimal sebesar 71,00. Dimana kota di Provinsi Kalimantan Barat yang pernah mendapat anugerah Adipura dua kali berturut Kota Singkawang Tahun 2009 dan tahun 2010. Sedangkan kota yang menerima penghargaan best effort yaitu adanya perbaikan kinerja signifikan adalah Kota Sintang Tahun 2011 dan Kota Ngabang Tahun 2010.

c. Pemantauan Kualitas Udara Ambient Secara Kontinu Kegiatan pemantauan kualitas udara ambient secara kontinu merupakan kegiatan pemantauan udara ambient yang menjadi sebagai indikator pencemaran udara pada radius 50 kilo meter dari Bandar Udara Supadio Pontianak, dimana hasilnya akan dapat mengetahui kondisi ISPU (indeks standar pencemar udara). Kegiatan ini


III - 16


dilaksanakan setiap hari, sehingga kondisi dan perkembangan data kualitas udara dan ISPU dapat diperoleh secara terus-menarus/ kontinu.

d. Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Lokasi Pemukiman, Transportasi dan Industri : Kegiatan Pemantauan kualitas udara ambient merupakan kegiatan pemantauan kualitas udara di : (1) kawasan pemukiman dan perumahan, (2) transportasi dan (3) kawasan industri. Pada Tahun 2013 BLHD Prov. Kalimantan Barat melaksanakan pemantauan kualitas udara ambient pada 14 Kabupaten/ kota.

Kegiatan ini

merupakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup. Informasi pelayanan Status Mutu Udara Ambient adalah bagaimana menjaga baku mutu udara ambien agar tidak tercemar oleh emisi yang dihasilkan aktifitas manusia. Parameter kualitas udara lingkungan atau udara ambien yang ditetapkan untuk cemaran yaitu: meliputi O3 (ozon), CO (karbon monoksida), NOX (nitrogen oksida), SO2 (sulfur oksida), hidrokarbon non-metana, dan partikulat

(PM10). Hasil

pemantauan pada keempat belas Kabupaten/ Kota tersebut menunjukkan kualitas udara masih baik atau dibawah baku mutu. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Peningkatan volume sampah sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk yang masih belum tertangani dengan baik hampir di seluruh Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat. b. Masih kurangnya kesadaran stakeholder tentang pentingnya sungai, badan sungai masih dianggap sebagai tempat pembuangan limbah maupun sampah c. Upaya pengelolaan lingkungan perkotaan yang masih belum dilakukan maksimal, sehingga kualitas lingkungan di perkotaan semakin menurun. d. Dalam kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambient Secara Kontinu permasalahan yang muncul adalah terdapat data yang tidak bisa dibaca karena adanya kerusakan peralatan pemantau kualitas udara ambient Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Perlu sosialisasi upaya pengurangan sampah dari sumbernya/ penghasil sampah secara terus menerus yang ditindaklanjuti dengan upaya tindakan nyata pengurangan sampah dengan melibatkan masyarakat. b. Perlunya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat guna menjaga daerah konservasi tangkapan air. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lantai III Pontianak Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616

III - 17


c. Meningkatkan komitmen pimpinan daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kota bersih dan teduh. d. Upaya yang dapat dilakukan adalah perlunya perbaikan dan kalibrasi alat untuk membaca dan menganalisis kualitas udara ambient. e. Perlunya koordinasi guna peningkataan data yang mungkin dimiliki instansi lain yang saat ini belum diperoleh.

4.

Sasaran 4 : Penurunan laju kerusakan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi ” Membangun koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pelestarian sumberdaya alam”. Untuk mewujudkan sasaran ini telah dioperasionalkan sebanyak 1 (satu) program yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) kegiatan. Koordinator pelaksanaan dari pencapaian sasaran IV adalah Bidang Pengedalian dan Konservasi Sumber Daya Alam yang didukung oleh bidang lainnya. Nilai capaian dari sasaran enurunan laju kerusakan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam adalah sebesar 100 %. Nilai capain ini sama bila dibandingkan dengan nilai capaian Tahun 2012. a. Indikator Kegiatan Utama (IKU) VIII : Prosentase penurunan jumlah titik api/hotspot di Kalimantan Barat Indikator Kegiatan Utama (IKU) Prosentase penurunan jumlah titik api/hotspot di Kalimantan Barat yaitu menurunnya jumlah titik api/hotspot di Kalimantan Barat. Hasil pencapaian pada Tahun 2013 sama dengan Tahun 2012 yaitu sebesar 100 %.


III - 18


Gambar 9 Grafik Perbandingan Capaian IKU VIII Tahun 2012 dan 2013

Dalam merealisasikan pancapaian sasaran 4 : Penurunan laju kerusakan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, telah diimplementasikan kegiatan : a. Koordinasi Pengendalian dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan: Kegiatan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan sebagai salah satu upaya pedeteksian dini tentang bahaya kebakaran hutan dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengendalian karhutla dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Tahun 2013 dibagi dalam beberapa tahapan yaitu : (1) Pendeteksian dini sebaran hotspot di wilayah kalimantan barat dilakukan melalui satelit NOOA 18 Dephut setiap hari, berdasarkan data jumlah sebaran hotspot tersebut dibuatkan daftar rekapitulasi lokasi sebaran, jumlah hotspot di setiap Kabupaten Kota pada perkembangan bulanan dan harian untuk tahun 2013 jumlah hotspot yang terdata sebanyak 3.240 titik berkurang 50% jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebanyak 6.433 titik . (2) Kegiatan pemantauan hot spot (groundchek) yang dilakukan ke lokasi sebaran yang dianggap perlu dan penting. Pada tahun 2013 difokuskan di Kabupaten Kubu Raya. (3) Rapat dengan instansi kab/kota se-Kalbar tentang banyaknya hot spot dan penanggulangannya pada tanggal 03 Oktober 2013 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lantai III Pontianak Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616

III - 19


(4) Koordinasi dan pengendalian upaya pemadaman kebakaran di lahan yang ada di Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Kec. Sungai Raya, Desa Rasau Jaya III, Desa Bintang Mas Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya. (5) Rapat asap dalam rapat SOSEK Malindo di Kuching Malaysia. b. Program Menuju Indonesia Hijau Kegiatan MIH merupakan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan upaya pemerintah daerah dalam pemulihan kualitas lingkungan yang dilaksanakan dengan membuka peluang dan kesempatan masyarakat luas untuk berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Disamping itu kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan inovasi dalam menciptakan mata pencaharian alternatif. Tujuan dari program Menuju Indonesia Hijau adalah untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten dalam peningkatan penaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Selama tahun anggaran 2013 kegiatan MIH yang dilakukan meliputi : (a) penilaian tutupan vegetasi pada 4 kabupaten, yaitu : Kab. Sambas, Kab. Kayong Utara, Kab. Ketapang dan Kota Singkawang waktu pelaksanaan Triwulan II s.d. IV dengan hasil penilaian diperoleh bahwa keempat kabupaten/ kota yang menjadi lokasi penilaian masih dibawah passing grade; (b) gerakan pencanangan penyelamatan pesisir di dua kabupaten rawan abrasi pantai di Desa Ramayadi Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas dan di Kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara yang melibatkan Kelompok Peduli Lingkungan dengan masingmaisng kelompok berjumlah 100 orang; (c) penanaman mangrove di Desa Ramayadi Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas dan di Kecamatan Simpang Hilir Kab. Kayong Utara masing-masing lokasi sebanyak 5.000 bibit.

c. Monitoring dan Evaluasi Peredaran Bahan Perusak Ozon (BPO) Kegiatan monitoring dan evaluasi peredaran bahan perusak ozon merupakan kegiatan inventarisasi peredaran bahan perusak ozon yang meliputi jenis CFC, Halon, TCA, CTC dan Metil Bromida. Untuk tahun 2013, kabupaten/kota yang dimonitoring adalah : Kab. Sanggau, Kab. Sintang, kab. Bengkayang, Kota Pontianak, Kab. Pontianak, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lantai III Pontianak Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616

III - 20


Kota Singkawang, Kab. Landak dan Kab. Kubu Raya.

Rangkaian pelaksanaan

meliputi : pertemuan koordinasi yang dilakukan sebnayak dua kali yaitu pada tanggal 19 Maret 2013 dan pada tanggal 15 Agustus 2013. Adapun jumlah perusahaan/ bengkel servis/ penjual BPO untuk masing-masing kabupaten/ kota sebagai berikut : Kab. Sanggau (4 bengkel : Anungerah Mandiri Service, Elektronik Service, Cahaya Service Kulkas, dan Kalimantan Service), Kab. Sintang (5 bengkel : Kontak Service, Global Komputer, Nusa Indah Motor, PD Power Service dan Sukses Mandiri Mobil), Kab. Bengkayang (3 bengkel : Autofever, Vincen Motor dan Diari Bengkel), Kota Pontianak (24 bengkel : Karya Teknik Mandiri, Kreasi Motor, Sutoyo Motor, Mega Service, Tara Service, Kembang Motor, Mex Shield, Ac 88, Istana Mobil, Sentral AC, Heri Mandiri, Polaris Service, E2 Aoto Sound, PD Mitra Elang Emas, Aon Mobil, Auto Mobil Jaya, Multi Auto, Rotari Service, Bintang Service, A Hian Service, Duta Denso, Beta Jaya, Nusa Indah Motor, dan Panca Sari Service), Kab. Pontianak (7 bengkel : Lion Elektrik, Variasi Mobil, Multi Jaya, Mega Service, Alaska Service, Pin’s Service, dan Cahaya Service), Kota Singkawang (7 bengkel : Sarana Mobil, Walet Jaya Teknik, Nen Jaya, Terang Gipsum, Solar Max, Rudi Service dan Servis Kulkas), Kab. Landak (3 bengkel : Surya Teknik, Sinar Elektronik dan Auto Mitra Variasi) dan Kab. Kubu Raya (6 bengkel : Mandiri Mobil, Mitra Mobil, Sung Airconindo, Fajar Teknik, AC Aciu, dan AK Motor).

d. Sosialisasi Pengendalian dan Antisipasi Dampak Asap Akibat Kebkaran Hutan dan Lahan : Kegiatan Sosialisasi pengendalian dan antisipasi dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meminimalisasi kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2013 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : (a) sosialisasi melalui media poster sebanyak 8.000 lembar yang disebarkan di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan (Kec. Rasau Jaya, Kec. Sungai Raya, Kec. Terentang Kab. Kubu Raya dan Kab. Kayong Utara), (b) sosialisasi melalui media televisi (running text di Pont TV) dan (c) kegiatan penyuluhan yang dilakukan di : Kecamatan Rasau Jaya Kab. Kubu Raya pada tanggal 28 Februari 2013 dihadiri oleh petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Desa Rasau Jaya II patok 35 dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa


III - 21


Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan pada tanggal 09 April 2013 peserta terdiri dari instansi terkait dan masyarakat Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Permasalahan dalam kegiatan Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah masih belum terbangunnya kebersamaan dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kegiatan hanya bersifat insidentil dan belum berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi di masing-masing SKPD b. Terkait kegiatan Penyuluhan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian dampak asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan permasalahan utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak asap serta masih dilakukannya kegiatan pembukaan lahan dengan cara bakar dikarenakan faktor ekonomi dan kultur. c. Terkait kegiatan Penilaian Monitoring Menuju Indonesia Hijau permasalah utama adalah kegiatan yang masih bersifat voluntary serta masih belum dipahaminya program oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/ Kota. d. Terkait kegiatan monitoring dan evaluasi peredaran bahan perusak ozon adalah masih belum dipahaminya tentang permasalahan peredaran bahan perusak ozon

dan

dampak yang mungkin ditimbulkannya serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Peningkatan koordinasi dan sinkrosisasi pelaksanaan dan penganggaran

guna

mendukung pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terpadu dan terintegrasi. b. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak asap diperlukan sosialisasi, bimbingan pengelolaan tanpa bakar serta upaya penerapan hukum lingkungan. c. Perlunya sosialisasi Program Monitoring Menuju Indonesia Hijau dan peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten/ Kota dalam peningkatan pengelolaan tutupan vegetasi. d. Perlunya sosialisasi tentang upaya pencegahan dampak yang mungkin ditimbulkannya dari bahan perusak ozon dan serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan.


III - 22


5.

Sasaran 5 : Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi ” Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup, penelitian dan pengembangan melalui kerjasama antar pihak”. Untuk mewujudkan sasaran ini telah dioperasionalkan sebanyak 2 (dua) program yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) kegiatan. Koordinator pelaksanaan dari pencapaian sasaran V adalah Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas yang didukung oleh bidang lainnya. Nilai capaian dari sasaran meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebesar 100 %. Nilai capain ini sama bila dibandingkan dengan nilai capaian Tahun 2012. a. Indikator Kegiatan Utama (IKU) IX : Akses data dan informasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Indikator Kegiatan Utama (IKU) Akses data dan informasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu tersedianya data dan informasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Hasil pencapaian pada Tahun 2013 sama dengan Tahun 2012 yaitu sebesar 100 %. Gambar 10 Grafik Perbandingan Capaian IKU IX Tahun 2012 dan 2013


III - 23


Dalam merealisasikan pancapaian sasaran 5 : Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, telah diimplementasikan kegiatan : a. SLHD, Database, Statistik LH Dalam rangka Pengembangan Data dan informasi tentang Lingkungan Hidup pada tahun 2013 BLHD Prov. Kalimantan Barat telah menyusun : (1) Buku Statistik Lingkungan Hidup Tahun 2011, (2) Basis Data Lingkungan Hidup dan Status Lingkungan Hidup Derah (SLHD) Kalimantan Barat Tahun 2013. Laporan SLHD merupakan data/informasi lingkungan hidup Kalimantan Barat selama kurun waktu satu tahun (Januari-Desember 2013). Laporan SLHD dibuat sebagai manifestasi kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Adapun tujuan disusunnya SLHD adalah untuk : (1) Menyediakan data, informasi dan dokumentasi lingkungan Hidup Kalimantan Barat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah, (2) Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk akuntabilitas publik, (3) Menyediakan sumber informasi utama bagi Repetada, Propeda dan kepentingan Investor dan (4) Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Governance) di Kalimantan Barat serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersamasama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. b. Penerbitan buletin dan kliping lingkungan hidup Kegiatan Penerbitan Buletin Envi news merupakan kegiatan pemuatan berita mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Barat, realisasi kegiatan ini selama Tahun Anggaran 2013 adalah telah diterbitkannya Envi News pada bulan Januari – Desember 2013 yaitu Edisi 85 sampai dengan Edisi 96 sebanyak 9.600 eksemplar (setiap bulan 800 eksemplar) dimana buletin didistribusikan kepada Instansi-instansi di lingkungan Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Lembaga internal BLHD baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disosialisasikan kepada instansi-instansi terkait di lingkup Kabupaten/ Kota dan Sekolah Adiwiyata di Kota Pontianak. Sedangkan untuk kliping lingkungan hidup adalah kegiatan pengumpulan cuplikan berita terkait persoalan lingkungan baik Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lantai III Pontianak Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616

III - 24


lingkup Provinsi Kalimantan Barat, Regional Kalimantan maupun Nasonal yang berasal dari media cetak harian dan diterbitkan setiap bulan. c. Pengelolaan dan Pengembangan Data Base dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Kalimantan Barat Dalam rangka pengembangan informasi pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimnatn Barat pada tahun 2013 BLHD Prov. Kalimantan Barat mengoperasikan pengelolaan Sistem Informasi Lingkungan melalui pengembangan website dengan alamat www.blhd.kalbarprov.go.id. Situs ini diharapkan dapat memberikan informasi upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan dan informasi tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. : d. Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Prov. Kalbar Masalah lingkungan hidup adalah persoalan yang sangat penting bagi kelangsungan kualitas hidup manusia. Masalah itu timbul akibat dari perubahan lingkungan yang kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Hendaknya kita dapat menyadari bahwa masalah lingkungan hidup menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi kehidupan kita, yang saat ini sudah berada pada fase kritis dan krisis. Apabila hal ini tidak segera diatasi, maka pada akhirnya akan berdampak pada terganggunya kesejahteraan manusia.

Untuk itu sudah saatnya semua pihak

menaruh perhatian serius terhadap hal ini, karena persoalan lingkungan hidup dan upaya pelestariannya menjadi tanggung jawab kita bersama, harus diusahakan secara sinergi dengan konstruksi yang jelas dan integrative antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam rangka mengatasi persoalan lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah salah satu upaya yang dilakukan melalui pendekatan soft power. Pendekatan melalui jalur budaya (soft power) dapat menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, maka BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT menyelenggarakan “ PEMILIHAN DUTA LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 ”, yang menjadi calendar of event Kalimantan Barat sejak pelaksanaan pertama kali pada tahun 2006. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk : (1) sebagai media kampanye Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lantai III Pontianak Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616

III - 25


dalam percepatan pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat , (2) memotivasi kepedulian masyarakat yang ada di Kabupaten/ Kota se Provinsi Kalimantan Barat, khususnya generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan hidup,(3) membentuk juru bicara dan agen sosialisasi Lingkungan Hidup dari kalangan generasi muda kepada stakeholder (masyarakat, industri dan pemerintahan), (4) merangsang dan memotivasi Kepedulian Lingkungan Hidup

pada

setiap

masyarakat

Kalimantan

Barat.

Sedangkan

maksud

dilaksanakannya kegiatan ini adalah : (1) untuk meningkatkan kepedulian para pemuda-pemudi di Kalimantan Barat agar peka terhadap lingkungan sekitarnya, (2) merangsang dan memotivasi kepedulian masyarakat Kalimantan Barat terhadap lingkungan, (3) sebagai bagian dari media kampanye untuk menjelaskan tentang pentingnya lingkungan hidup dan (4) membentuk ”Juru Kampanye” dan Agent Sosialisasi tentang lingkungan hidup dari Kalangan Generasi Muda. Kegiatan Pemilihan Duta lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dilaksanakan tanggal 1 – 4 Mei 2013 di Hotel Kapuas Palace diikuti 27 (dua puluh tujuh) orang peserta yang merupakan utusan dari Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kaimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut : (1)

Kota Pontianak

: 2 orang

(2)

Kota Singkawang

: 2 orang

(3)

Kabupaten Sambas

: 2 orang

(4)

Kabupaten Bengkayang

: 1 orang

(5)

Kabupaten Pontianak

: 2 orang

(6)

Kabupaten Kubu Raya

: 2 orang

(7)

Kabupaten Ketapang

: 2 orang

(8)

Kabupaten Landak

: 2 orang

(9)

Kabupaten Sanggau

: 2 orang

(10) Kabupaten Sekadau

: 2 orang

(11) Kabupaten Sintang

: 2 orang

(12) Kabupaten Melawi

: 2 orang

(13) Kapuas Hulu

: 2 orang

(14) Kabupaten Kayong Utara

: 2 orang

Puncak dari seluruh rangkaian acara Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah malam grand final penentuan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lantai III Pontianak Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616

III - 26


pemenang. Dari hasil keputusan dewan juri, maka diputuskan para pemenang Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 sebagai berikut : (1) Juara I

: Klothilde Sikun (utusan dari Kab. Kapuas Hulu)

(2) Juara Runner Up I

: Mega Tri Magdhalena (utusan dari Kab. Sintang)

(3) Juara Runner Up II

: Yuni Lutfhiyani (utusan dari Kota Singkawang)

(4) Juara Harapan I

: Tia Aditya Rini (utusan dari Kota Pontianak)

(5) Juara Harapan II

: Nia Janira Rahman (utusan dari Kab. Sintang)

(6) Juara Favorit

: Nyi Ayu Olivia Nurul Hillary (utusan dari Kab. Kubu Raya)

e. Rapat koordinasi teknis pengelolaan LH Kegiatan Rakornis pengelolaan LH merupakan Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan guna mewujudkan sinkronisasi program kerja/ kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dilaksanakan

selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 14-15 Februari 2013, yang dilaksanakan di Function Hall Hotel Kapuas Lt 2, Jalan Gajah Mada No. 889 Pontianak – Kalimantan Barat dengan peserta instansi lingkungan hidup se-Kalimantan Barat dengan peserta berjumlah 45 orang. f.

Pendidikan LH (green & clean school) dan Adiwiyata Pendidikan lingkungan Hidup (environmental education – EE) adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan) dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama , baik secara individu maupun secara kolektif , untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya masalah baru. Terkait dengan kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup (Green and Clean School) Tahun 2013 dan bedasarkan hasil Penilaian Program Adiwiyata Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat tingkat SD, SLTP dan SLTA, diperoleh hasil sebagai berikut : (1) Sekolah Adiwiyata Mandiri :


III - 27


(1) SMPN 3 Ketapang Kab. Ketapang (2) Sekolah Calon Adiwiyata Mandiri : (2) SDN 36 Pontianak Kota, Kota Pontianak (3) SDN 20 Pontianak Selatan, Kota Pontianak (4) SDN 05 Kab. Sintang (5) SDN 08 Delta Pawan Kab. Ketapang (6) SDN 07 Kab. Sintang (7) SMPN 1 Kab. Ketapang (8) SMPN 4 Kota Singkawang (9) SMPN 1 Kab. Sintang (10) SMAN 4 Kota Pontianak (11) MAN Kab. Sintang (3) Sekolah Adiwiyata Nasional : (12) SMAN 2 Kab. Ketapang (13) SMK Pangudi Luhur St. Yohanes Kab. Ketapang

g. Fasilitasi peningkatan pemahaman dan wawasan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan LH : Kagiatan fasilitasi peningkatan pemahaman dan wawasan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan LH Tahun 2013 meliputi rangkaian kegiatan : •

Peringatan hari pencanangan Pohon dan Lomba Keebrsihan Kantor Kelompok SKPD Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 25 Januari 2013;

•

Pengusulan nominasi penerima Kalpataru tahun 2014 terjaring 3 calon terdiri dari 2 orang sebagai perintis lingkungan yaitu : Adi Sastro (Kab. Bengkayang) dan Ahmad AE (Kab. Bengkayang), 1 orang kategori penyelamat lingkungan an. Damianus Nadu (Kab. Bengkayang); Dimana untuk tahun 2013 salah seorang pengabdi lingkungan an. Dr. Samuel Oton Sidin OFM, CAP (Kab. Kubu Raya) ditetapkan sebagai penerima Kalpataru Tahun 2013.

•

Pencanangan hari peduli sampah yang pencanangannya dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2013, yang ditindaklanjuti dengan pemasangan baliho “Peduli Sampah” sebagai informasi kepada masyarakat dan sosialisasi


III - 28


kepedulian sampah ke sekolah adiwiyata di {Pontianak pada bulan Pebruari 2013; •

Peringan hari Krida Pertanian, Hari Koperasi, Hari Keluarga Nasional, Hari Pangan Sedunia yang dilaksanakan pada Auditorium UNTAN pada tanggal 1 – 4 Juli 2013;

h. Rapat koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Indonesia Barat Kegiatan rapat regional pengelolaan lingkungan hidup daerah Wilayah Barat Indonesia mengambil tema “Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Daerah” merupakan kerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan guna mewujudkan sinergitas pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Kegiatan rapat regional pengelolaan lingkungan hidup daerah Wilayah Barat Indonesia selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 6-7 Maret 2013, yang dilaksanakan di Function Hall Hotel Kapuas Lt 2, Jalan Gajah Mada No. 889 Pontianak – Kalimantan Barat dengan peserta Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, instansi lingkungan hidup tingkat provinsi sewilayah Barat Indonesia dan intansi pengelola lingkungan hidup kabupten/ kota se-Kalimantan Barat. i.

Kegiatan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah melalui sistem 3R

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Terkait penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, Basis Data

dan statistik

Lingkungan Hudup permasalahan utama adalah belum tersedianya data dan informasi lingkungan hidup yang akurat, data dan informasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum mencerminkan kondisi dan situasi lingkungan hidup Kalimantan Barat terkini. b. Terkait kegiatan Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat permasalahan yang muncul adalah masih adanya penunjukan peserta yang dikirimkan ke Pemilihan Duta Lingkungan berdasarkan penunjukan langsung. c. Dalam kegiatan Penerbitan Buletin dan Kliping Lingkungan Hidup permasalahan utama adalah masih belum terbiasanya penyelenggara kegiatan baik di lingkungan BLHD Provinsi Kalimantan Barat maupun BLH/ Kantor Lingkungan Hidup kabupaten/ Kota untuk mengekspose hasil pelaksanaan kegiatannya pada Buletin Envi-News Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lantai III Pontianak Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616

III - 29


disamping masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyusunan buletin dan kliping itu sendiri d. Terkait kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup permasalahan yang muncul adalah masih terdapat presepsi bahwa pengelolaan lingkungan hidup masih dianggap tugas institusi LH, sehingga instansi terkait masih belum memberikan perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam program kerja kegiatannya e. Terkait kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup permasalahan utama adalah masih belum diterapkannya pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah, dimana saat ini penyelenggaraan hanya baru dilaksanakan pada beberapa sekolah sebagai percontohan. f. Masih minimnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Upaya yang perlu dilakukan adalah mendorong penyediaan data dan Informasi lingkungan hidup yang akurat baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota secara berkala (tahunan). b. Mendorong pelaksana kegiatan untuk menginformasikan hasil pelaksanaan kegiatan dalam buletin Envi-News serta peningkatan kapasitas SDM penyusunan buletin EnviNews. c. Meningkatkan koordinasi antar instansi lingkup pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta penyamaan persepsi dengan instansi terkait. d. Sosialisasi pentingnya pendidikan lingkungan hidup, mendorong diterapkannya pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah dan meningkatkan SDM pengajar/ pendidik lingkungan dihidup di sekolah-sekolah. e. Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan informasi lingkungan hidup dan kepedulian stakeholders terhadap lingkungan hidup. C.

Akuntabilitas Keuangan Laporan pertanggung jawaban keuangan dilihat dari sisi manajemen merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah atas pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Daerah


III - 30


(pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materil, yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi dambaan masyarakat. Begitu juga halnya dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalbar berkewajiban menyajikan dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2013. Namun demikian panyajian akuntabilitas keuangan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2013, dibatasi pada pelaksanaan belanja yang menjadi tanggungjawab Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalbar yaitu anggaran berserta realisasinya. 1.

Anggaran dan Realisasi Keuangan Anggaran belanja yang tersedia untuk Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 9.089.616,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.811.425.943,00 atau 96,94 % dari anggaran. Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dirinci sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung (1) Belanja Pegawai (2) Belanja Barang dan Jasa (3) Belanja Modal Jumlah

4.020.972.103,00 687.770.000,00 4.091.580.000,00 188.650.000,00 8.811.425.943,00

Secara umum pengelolaan keuangan sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta ekonomis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat : Tabel 3.3. Akuntabiltas Keuangan Belanja Tidak Langsung : Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Belanja Pegawai

4.121.616.600,00

4.020.972.103,00

97,56

Sisa Anggaran (Rp) 100.644.497,00

Jumlah

4.121.616.600,00

4.020.972.103,00

97,56

100.644.497,00

Dengan demikian, realisasi anggaran dari Belanja Tidak Langsung mencapai 97,56 % dari anggaran.


III - 31


Tabel 3.4. Akuntabiltas Keuangan Belanja Langsung : Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

(%)

Belanja Pegawai

687.770.000,00

673.565.000,00

97.93

Sisa Anggaran (Rp) 14.205.000,00

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4.091.580.000,00

3.355.882.964,00

97,26

735.697.036,00

188.650.000,00

187.700.000,00

90,66

950.000,00

Jumlah

4.968.000.000,00

4.790.453.840,00

96,43

177.546.160,00

Realisasi Belanja Langsung adalah mencapai 96,43 % dari anggaran.

2.

Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2013 Adapun penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut : Tabel 3.5. Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 : No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) 1 Terintegrasinya dan 608.000.000,00 604.580.100,00 99,44 diterapkannya perencanaan dan

pelaksanaan

pelestarian

fungsi

lingkungan

dalam

pembangunan 2

Meningkatnya

kepatuhan

145.000.000,00

144.289.650,00

99,51

701.000.000,00

671.546.900,00

95,80

345.000.000

343.652.200

99,61

97.000.000

96.557.000

97,85

pelaku pembangunan untuk menjaga

kualitas

fungsi

lingkungan 3

Penurunan

beban

pencemaran lingkungan 4

Penurunan laju kerusakan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam

5

Meningkatnya

kapasitas

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup


III - 32


3.

Realisasi Keuangan Dana APBD Tahun 2013 Kontrol anggaran dan realisasi keuangan per mata anggaran dan perkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.6.

Kontrol Anggaran dan Realisasi per Mata Anggaran dan per Kegiatan Tahun 2013

KODE REKENING 1 1.08. 1.08.1.08.01.01.5

1.08.1.08.01.01.51 1.08.1.08.01.01.52 1.08.1.08.01.01.01 1.08.1.08.01.01.01.01

1.08.1.08.01.01.01.02

1.08.1.08.01.01.01.03 1.08.1.08.01.01.01.04

1.08.1.08.01.01.01.07 1.08.1.08.01.01.01.08 1.08.1.08.01.01.01.09

1.08.1.08.01.01.01.11

1.08.1.08.01.01.01.12

1.08.1.08.01.01.01.13 1.08.1.08.01.01.01.14 1.08.1.08.01.01.01.15

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI KALBAR BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa suratmenyurat Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa perijinan, kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Koordinasi dan kosultasi ke dalam dan luar daerah Penyediaan jasa keamanan lingkungan


ALOKASI JUMLAH (Rp.)

REALISASI JUMLAH (Rp.)

%

3 4 9.089.616.600,00 8.811.425.943,00 9.089.616.600,00 8.811.425.943,00

5 96,94 96,94

4.121.616.600,00 4.020.972.103,00

97,56

4.968.000.000,00 4.790.453.840,00 893.946.000,00 828.165.795,00

96,43 92,64

2.000.000,00

481.860,00

24,09

82.700.000,00

71.699.775,00

86,70

20.000.000,00

20.000.000,00

100,00

18.400.000,00

8.380.100,00

45,54

78.700.000,00

78.230.000,00

99,40

62.800.000,00

62.442.000,00

99,43

5.900.000,00

4.987.500,00

84,53

7.248.000,00

7.216.000,00

99,56

10.080.000,00

10.038.000,00

99,58

42.000.000,00

38.044.700,00

90,58

337.894.000,00

320.390.860,00

94,82

111.840.000,00

111.840.000,00

100,00

III - 33


KODE REKENING 1

1.08.1.08.01.01.01.16

1.08.1.08.01.01.01.17 1.08.1.08.01.01.01.18 1.08.1.08.01.01.02

1.08.1.08.01.01.02.08 1.08.1.08.01.01.02.10 1.08.1.08.01.01.02.15 1.08.1.08.01.01.02.18

1.08.1.08.01.01.02.20 1.08.1.08.01.01.02.21

1.08.1.08.01.01.02.22

1.08.1.08.01.01.02.42 1.08.1.08.01.01.02.65 1.08.1.08.01.01.03 1.08.1.08.01.01.03.01 1.08.1.08.01.01.03.02

1.08.1.08.01.01.05

1.08.1.08.01.01.05.01 1.08.1.08.01.01.05.02

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang Penyediaan jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi Penataan dan pemeliharaan arsip Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan/ peralatan kantor Pengadaan peningkatan/ instalasi listrik/ telephon Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala AC/ kipas angin Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor Pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin/ berkala generator Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas/ kerja dan kelengkapannya Pengadaan pakaian khusus dan kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Sosialisasi, bimbingan teknis, workshop


ALOKASI

REALISASI

JUMLAH (Rp.)

JUMLAH (Rp.)

%

3

4

5

72.000.000,00

71.000.000,00

98,61

22.100.000,00

3.331.000,00

15,07

20.284.000,00

20.084.000,00

99,01

438.365.000,00

412.523.670,00

94,11

66.550.000,00

66.350.000,00

99,70

116.100.000,00

115.350.000,00

99,35

87.550.000,00

87.450.000,00

99,89

119.760.000,00

98.840.670,00

82,53

7.500.000,00

6.751.000,00

90,01

12.750.000,00

12.737.000,00

99,90

7.400.000,00

7.280.000,00

98,38

6.000.000,00 14.755.000,00

6.000.000,00 11.765.000,00

100,00 79,74

68.100.000,00

67.000.000,00

98,38

36.050.000,00

35.500.000,00

98,47

32.050.000,00

31.500.000,00

98,28

134.976.000,00

118.570.400,00

87,85

90.000.000,00 15.000.000,00

87.917.400,00 4.850.000,00

97,69 32,33

III - 34


KODE REKENING 1 1.08.1.08.01.01.05.03 1.08.1.08.01.01.06

1.08.1.08.01.01.06.01 1.08.1.08.01.01.06.02 1.08.1.08.01.01.06.03 1.08.1.08.01.01.06.04 1.08.1.08.01.01.06.05 1.08.1.08.01.01.06.06 1.08.1.08.01.01.06.07 1.08.1.08.01.01.07 1.08.1.08.01.01.07.01 1.08.1.08.01.01.16

1.08.1.08.01.01.16.01 1.08.1.08.01.01.16.03 1.08.1.08.01.01.16.05 1.08.1.08.01.01.16.08 1.08.1.08.01.01.16.11 1.08.1.08.01.01.16.21

1.08.1.08.01.01.16.22

1.08.1.08.01.01.17

1.08.1.08.01.01.17.03

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Penilaian angka kredit jabatan fungsional Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan laporan keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENSTRA Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Pemantauan RKL/RPL Koordinasi Pembahasan Dokumen AMDAL Fasilitasi Pos Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Pemantauan kualitas air sungai Koordinasi penilaian kota bersih dan teduh (Adipura) Finalisasi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar Penyusunan Data Base Spasial AMDAL Provinsi Kalimantan Barat Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Koordinasi pengendalian dan antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan


ALOKASI

REALISASI

JUMLAH (Rp.)

JUMLAH (Rp.)

%

3

4

5

29.976.000,00

25.803.000,00

86,08

93.191.000,00

89.851.000,00

96,42

8.177.000,00

8.177.000,00

100,00

9.000.000,00 20.000.000,00 8.670.000,00 8.900.000,00

9.000.000,00 19.100.000,00 8.670.000,00 8.900.000,00

100,00 95,50 100,00 100,00

18.444.000,00

17.804.000,00

96,53

20.000.000,00

18.200.000,00

91,00

2.922.000,00

2.922.000,00

100,00

2.922.000,00

2.922.000,00

100,00

1.227.000.000,00 1.211.691.825,00

98,75

168.000.000,00 65.000.000,00

167.459.400,00 64.219.000,00

99,68 98,80

145.000.000,00

144.289.650,00

99,51

324.000.000,00

313.049.825,00

96,62

150.000.000,00

149.772.250,00

99,85

150.000.000,00

148.756.600,00

99,17

225.000.000,00

224.145.100,00

99,62

345.000.000,00

343.652.200,00

99,61

100.000.000,00

99.875.000,00

99,88

III - 35


KODE REKENING 1 1.08.1.08.01.01.17.04 1.08.1.08.01.01.17.10

1.08.1.08.01.01.17.13

1.08.1.08.01.01.18 1.08.1.08.01.01.18.01

1.08.1.08.01.01.18.02 1.08.1.08.01.01.18.03

1.08.1.08.01.01.19 1.08.1.08.01.01.19.01 1.08.1.08.01.01.19.02

1.08.1.08.01.01.20

1.08.1.08.01.01.20.01

1.08.1.08.01.01.20.02 1.08.1.08.01.01.20.04

1.08.1.08.01.01.20.05

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Program Menuju Indonesia Hijau Monitoring dan Evaluasi Peredaran Bahan Perusak Ozon (BPO) Sosialisasi pencegahan dan antisipasi dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, Basis Data dan Statistik Lingkungan Hidup Penerbitan Buletin dan Kliping Lingkungan Hidup Pengelolaan dan Pengembangan Data Base dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Kalimantan Barat Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pemantauan kualitas udara ambient secara kontinue Pemantauan kualitas udara ambient di Lokasi Pemukiman, Transportasi dan Industri Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Prov. Kalbar Rapat koordinasi Teknis Pengelolaan LH Pendidikan LH (green & clean school) dan Adiwiyata Fasilitasi peningkatan pemahaman dan wawasan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan LH


ALOKASI

REALISASI

JUMLAH (Rp.)

JUMLAH (Rp.)

%

3

4

5

109.000.000,00

108.895.000,00

99,90

61.000.000,00

60.522.700,00

99,22

75.000.000,00

74.359.500,00

99,15

248.500.000,00

244.390.825,00

98,35

99.500.000,00

99.329.825,00

99,83

106.000.000,00

105.448.000,00

99,48

43.000.000,00

39.613.000,00

92,12

227.000.000,00

208.724.825,00

91,95

80.000.000,00

62.675.000,00

78,34

147.000.000,00

146.049.825,00

99,35

1.192.000.000,00 1.166.404.300,00

97,85

255.000.000,00

254.992.400,00

100,00

282.000.000,00

267.903.100,00

95,00

216.000.000,00

214.676.000,00

99,39

239.000.000,00

237.736.000,00

99,47

III - 36


KODE REKENING 1 1.08.1.08.01.01.20.07

1.08.1.08.01.01.21

1.08.1.08.01.01.21.01

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Rapat koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Indonesia Barat Program Penanggulangan Kerusakan dan Pencemaran Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui system 3R


ALOKASI

REALISASI

JUMLAH (Rp.)

JUMLAH (Rp.)

%

3

4

5

200.000.000,00

191.096.800,00

95,55

97.000.000,00

96.557.000,00

99,54

97.000.000,00

96.557.000,00

99,54

III - 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents