BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur JAW

J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.

PENGUKURAN KINERJA Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 Program dan 82

kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2013, secara umum Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah mencapai kinerja cukup baik terkait pelaksanaan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator–indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan sehingga berguna bagi para pengambil keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Disnakertransduk Prov. Jawa Timur di masa mendatang. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut, sehingga diketahui selisih kinerjanya (performance gap). Berdasarkan

performance gap tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja

tersebut,

diperhatikan

prinsip-prinsip

keseimbangan

biaya

dan

manfaat, efisiensi dan efektivitas. Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis skala penilaian pengukuran yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

III - 1


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

a. Apabila indikator sasaran bermakna capaian positif, maka skala penilaian yang digunakan adalah : SKOR 4 3 2 1

CAPAIAN > 100 % 75 % - 100 % 55 % - 74 % < 55 %

KATEGORI Sangat baik Baik Cukup Kurang

b. Apabila indikator sasaran bermakna capaian negatif, maka skala penilaian yang digunakan adalah : SKOR 1 2 3 4

CAPAIAN > 100 % 75 % - 100 % 55 % - 74 % < 55 %

KATEGORI Kurang Cukup Baik Sangat Baik

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 NO 1.

SASARAN Meningkatnya tenaga kerja yang terampil/ kompeten.

2.

Meningkatnya tenaga kerja yang dimagangkerjakan.

3.

Meningkatnya produktivitas kerja.

4.

Meningkatnya pelayanan pelatihan & produktivitas.

5.

Meningkatnya penempatan tenaga kerja di sektor formal.

INDIKATOR KINERJA % peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi. % peningkatan calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di : - Dalam negeri - Luar negeri % pertumbuhan produktivitas perusahaan/UKM yg diberi bimbingan konsultasi produktivitas. - Hasil survey IKM pelayanan pelatihan. - Hasil survey pelayanan produktivitas. - % penempatan pencari kerja.

TARGET 30,00 %

REALISASI 39,81 %

% 132,70

11,00 % 30,00 % 26,00 %

8,57 % 60,67 % 26,83 %

77,91 202,23 103,19

80,00

79,98

99,98

81,10

78,25

96,49

55,00 %

58,41 %


III - 2

106,20


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

6.

Y BE

A

Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja.

7.

Meningkatnya perluasan lapangan kerja di sektor informal.

8.

Menurunnya perselisihan hub. industrial. Meningkatnya perbaikan syarat kerja & kesejahteraan pekerja.

9.

10.

11.

12.

Meningkatnya pelayanan pembinaan hubungan industrial. Meningkatnya K3 yang kondusif.

Meningkatnya kepesertaan jamsostek aktif.

- Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja : • % perusahaan anggota aktif PLKT. • % peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja. Hasil survey IKM : - Pelayanan penempatan tenaga kerja. - Pelayanan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). % tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap ( usahanya tetap eksis). % penurunan kasus perselisihan hub. industrial. - % peningkatan upah pekerja. - % peningkatan Peraturan Perusahaan (PP) - % peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hasil survey IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial. - % penurunan kasus kecelakaan kerja. - % peningkatan perusahaan yg mendapat penghargaan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) : • Kecelakaan Nihil (Zero Accident). • SMK3 (Sistem Manajemen K3). % kepesertaan jamsostek aktif : - Orang (tenaga kerja). - Perusahaan.

75,00 %

75,07 %

100,09

20,00 %

20,34 %

101,70

79,80

74,81

93,75

76,35

71,27

93,35

95,00 %

95,51 %

100,54

15,00 %

-5,71 %

-26,27

9,00 %

22,14 %

246,00

33,00 %

35,95 %

108,94

25,00 %

24,96 %

99,84

81,15

77,09

95,00

15,00 %

9,75 %

65,00

25,00 %

25,82 %

103,28

25,00 %

18,75 %

75,00

39,00 % 66,00 %

36,27 % 66,34 %

93,00 100,52


III - 3


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

13.

14. 15.

16.

17.

Y BE

A

Meningkatnya lingkungan kerja yang aman, higienis dan nyaman, serta tenaga kerja yang sehat, selamat dan produktif. Meningkatnya pelayanan K3. Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan.

Meningkatnya realisasi pemberangkatan transmigrasi. Meningkatnya kemandirian transmigran.

- % pengujian kualitas udara emisi & ambien. - % pemeriksaan lingkungan kerja & tenaga kerja. Hasil survey IKM pelayanan K3. % kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP. % penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga). % transmigran yg berhasil meningkatkan taraf ekonomi & sosialnya.

95,50 %

98,32 %

102,95

93,00 %

100,00 %

107,53

78,00

79,55

101,99

96,00 %

88,05 %

91,72

65,00 %

84,79 %

130,45

28,00 %

58,82 %

210,07

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 3.2.1 Analisis Capaian Kinerja per Indikator Secara terinci, analisis dan capaian kinerja tahun 2013 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN Meningkatnya tenaga kerja yang terampil/kompeten. Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA % peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi.

TARGET 2013 30,00%

REALISASI 2013 39,81%

% 132,70

2012 66,96%


REALISASI 2011 2010 2009 109,53 -28,82 -18,33 % % %

III - 4


J

E

R

•

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Penciptaan lapangan kerja yang produktif diawali oleh tersedianya tenaga kerja berkualitas tinggi, yaitu tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan bersifat produktif. Untuk mendapatkan kompetensi kerja yang memadai, calon tenaga kerja harus dibekali pelatihan agar dapat bekerja. Pelatihan

kerja

dimaksudkan

untuk

memperoleh,

meningkatkan,

serta

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sebagai bekal untuk bekerja. Keterampilan/kompetensi sangat penting karena mempengaruhi posisi tawar seseorang di pasar kerja, meningkatkan karir, atau mendapatkan gaji sesuai tingkat keterampilan/kompetensi yang dimiliki. Seseorang yang telah mengikuti pelatihan

kerja

kerjanya

berupa

mendapatkan sertifikat

pengakuan

atas

keterampilan/kompetensi

keterampilan/kompetensi

setelah

melalui

uji

keterampilan/uji kompetensi. Sertifikat keterampilan dikeluarkan oleh BLK atau LP (Lembaga Pelatihan), sedangkan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) atau LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang

memiliki

lisensi/akreditasi

dari

BNSP.

Manakala

LSP

melakukan

penyimpangan, maka lisensi/akreditasinya dicabut. LSP yang tidak memiliki lisensi tidak boleh mengeluarkan sertifikat kompetensi. •

Capaian : Pada tahun 2013, dari target peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi sebesar 30%, realisasi sebesar 39,81% atau capaian kinerjanya sebesar 132,70%. Secara kuantitatif, lulusan pelatihan yang mendapatkan sertifikat keterampilan/kompetensi pada tahun 2013 mencapai 22.380 orang. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk persentase peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi masuk ke dalam kategori “sangat baik”. Besarnya angka kelulusan pelatihan kerja mengindikasikan semakin banyaknya tenaga kerja/calon tenaga kerja yang memiliki bekal keterampilan (skill) maupun kompetensi yang didukung oleh sertifikat keterampilan dan/atau sertifikat kompetensi sebelum mereka memasuki dunia kerja. Dengan bekal


III - 5


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

skill/kompetensi dan sertifikat tersebut, tenaga kerja yang telah dilatih lebih memiliki daya saing dan kekuatan tawar (bargaining position) untuk mengisi peluang di pasar kerja dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2012 dari target peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi 20%, realisasi sebesar 66,96% (334,80%) atau sebanyak 16.008 orang. Sementara itu di tahun 2011 dari target peningkatan 10%, tercapai realisasi sebesar 109,53% atau terjadi peningkatan sangat signifikan dari semula sebanyak 4.576 orang di tahun sebelumnya menjadi 9.588 orang di tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2010, dari target kenaikan 5% realisasi menunjukkan sebaliknya, yaitu turun -28,82%, dimana hanya 4.576

orang

lulusan

pelatihan

yang

mendapatkan

keterampilan

atau

kompetensi. Demikian pula halnya di tahun 2009, dari target kenaikan 3%, realisasi -18,33% dikarenakan jumlah lulusan pelatihan yang mendapatkan keterampilan atau kompetensi hanya 6.429 orang, dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 7.872 orang. Diagram 3.1 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi tahun 2009 - 2013

•

Upaya pengembangan dan penguatan kompetensi antara lain dilakukan dengan mewujudkan 16 (enam belas) UPT Pelatihan Kerja menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi. Salah satu arah pengembangan dan penguatan kinerja lembaga pelatihan adalah terwujudnya UPT Pelatihan Kerja menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi, juga menjadi TUK (Tempat Uji Kompetensi). Di Jawa Timur, kini terdapat 28 TUK di 11 (sebelas) UPT Pelatihan Kerja, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

III - 6


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

untuk subkejuruan las, mesin logam, listrik, otomotif (roda 2 dan roda 4), multi media, aneka kejuruan, teknologi mekanik, pertanian, teknologi informatika, garmen, komputer, dan LMI (Logam Mesin Indonesia). •

Mulai tahun 2011 hingga saat ini jumlah siswa yang dilatih menunjukkan peningkatan secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini disumbang oleh kebijakan Pemerintah Prov. Jawa Timur untuk mereposisi 16 (enam belas) UPT Pelatihan Kerja menjadi bertaraf internasional (dimulai tahun 2010 dan ditargetkan selesai di tahun 2014). Melalui pengembangan sarana-prasarana, fasilitas pelatihan dan pengembangan SDM pelatihan, maka kapasitas dan kualitas

pelatihan

semakin

meningkat.

Kurikulum

pelatihan

senantiasa

dikembangkan dan disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja di dalam negeri maupun luar negeri. •

Terkait hasil akhir program pelatihan yang mengarah pada ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif, berkualitas dan berdisiplin tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, UPT Pelatihan Kerja juga menjalankan fungsi penempatan lulusan di pasar kerja, dimana UPT PK mempertemukan lulusan dengan lowongan kerja, dan diharapkan dapat menjembatani kerjasama antara perusahaan dengan lembaga pelatihan. Untuk mendukung fungsi tersebut, UPT Pelatihan Kerja didukung Kios 3in1 (pelatihan – sertifikasi – penempatan) guna meningkatkan partisipasi kalangan pendidikan dalam menciptakan tenaga kerja yang berkeahlian guna menekan pengangguran.

•

Sedangkan untuk mendukung upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja, pada tahun 2013 telah terbentuk 16 Production Training Center (PTC) di 10 (sepuluh) UPT Pelatihan Kerja, dari semula hanya ada 1 PTC di tahun 2011. Pembentukan PTC di beberapa UPT Pelatihan Kerja telah berkembang sangat pesat dalam 2 (dua) tahun terakhir, mengingat PTC didirikan sebagai sebuah lembaga yang menjalankan fungsi pelatihan sekaligus berproduksi. Metode pembelajaran diarahkan pada proses pembuatan barang jadi yang bisa dikembangkan oleh peserta maupun peningkatan produksi yang sudah ada.


III - 7


J

E

R

•

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Di samping itu, UPT-UPT Pelatihan Kerja menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kerjanya melalui MoU atau menjaring program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di bidang pelatihan, pemagangan atau penempatan kerja. Dengan demikian, alumni siswa pelatihan UPT PK memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan/ kompetensinya, ditunjang sertifikat keterampilan/sertifikat kompetensi yang diakui secara lokal maupun internasional, sehingga alumni siswa pelatihan berpeluang lebih besar untuk mengisi kesempatan kerja di sektor formal.

•

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan untuk pelayanan pelatihan kerja : Pada tahun 2008, Pemerintah melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diantaranya adalah SPM Bidang Ketenagakerjaan.

Melalui Peraturan

Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010, Pemerintah menyusun SPM Bidang Ketenagakerjaan. SPM Bidang Ketenagakerjaan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang

berhak

diperoleh

setiap

warga

secara

minimal.

SPM

Bidang

Ketenagakerjaan meliputi 5 (lima) pelayanan dasar. Kelima pelayanan dasar tersebut wajib dilaksanakan pencapaiannya oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi maupun Kab./Kota, dengan mengacu pada target pencapaian yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2016. Salah satu pelayanan dasar SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah pelayanan pelatihan kerja, yang meliputi indikator sebagai berikut : 1) Besaran tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, dengan target capaian 75% di tahun 2016.


III - 8


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

2) Besaran tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, dengan target capaian 60% di tahun 2016. •

Perbandingan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan untuk pelayanan pelatihan kerja : Indikator kinerja tujuan Disnakertransduk Prov. Jawa Timur untuk pelatihan dan produktivitas berbeda dengan indikator SPM untuk pelayanan pelatihan kerja yang ditetapkan oleh

Kemenakertrans.

Hal

ini

dikarenakan

indikator

kinerja

tujuan

Disnakertransduk Prov. Jawa Timur lebih menitikberatkan pada lulusan pelatihan yang diterima bekerja, dan bukan sekedar jumlah siswa yang telah mengikuti pelatihan, mengingat tujuan akhir dari pelatihan kerja itu sendiri adalah agar siswa yang telah memiliki skill dan kompetensi dapat bersaing di pasar kerja dan tertampung di dunia kerja. Meski demikian, Disnakertransduk Prov. Jawa Timur telah mencapai SPM pelayanan pelatihan kerja pada tahun 2012 sebagai berikut : 1) Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi : Capaian tahun 2013 sebesar 80% (melebihi target di tahun 2016 sebesar 75%). 2) Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat : Capaian tahun 2013 sebesar 80% (melebihi target di tahun 2016 sebesar 60%). •

Perbandingan dengan capaian kinerja Prov. Jawa Barat dan Jawa Tengah : - Indikator kinerja pelatihan Prov. Jawa Barat : Jumlah tenaga kerja terlatih : target 5.330 orang dan realisasi 13.188 orang (capaian 247,43%). - Indikator kinerja pelatihan Prov. Jawa Tengah : a. Jumlah tenaga kerja terampil berbasis kompetensi : target 58.800 orang dan realisasi 63.765 orang (capaian 108,44%). b. Jumlah tenaga kerja terampil berbasis masyarakat : target 27.500 orang dan realisasi 29.615 orang (107,69%).


III - 9


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Indikator kinerja pelatihan Prov. Jawa Barat dan Jawa Tengah masih berupa ”jumlah” tenaga kerja yang telah dilatih, sedangkan indikator kinerja Prov. Jawa Timur sudah berupa outcome, yaitu : % peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi, dengan target 30%, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap capaian kinerjanya. Namun jika diperbandingkan secara kuantitatif, lulusan pelatihan yang mendapatkan sertifikat keterampilan/kompetensi di Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 22.380 orang. Dibandingkan dengan capaian Prov. Jawa Tengah sebanyak 86.300 orang, dapat disampaikan bahwa jumlah tenaga kerja yang dilatih di Jawa Tengah berasal dari pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK milik pemerintah maupun Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Sedangkan kinerja pelatihan di Jawa Timur hanya berasal hasil pelatihan yang dilaksanakan oleh 16 UPT Pelatihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Prov. Jawa Timur. SASARAN Meningkatnya tenaga kerja yang dimagangkerjakan. Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA % peningkatan calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di : - Dalam negeri - Luar negeri

•

Pemagangan

TARGET 2013

REALISASI 2013

%

2012

REALISASI 2011 2010

2009

11%

8,57%

77,91

20,69 %

-27,50 %

60%

4,17%

30%

60,67%

202,23

50%

26,58%

229,17%

-73,33%

merupakan

bagian

dari

sistem

pelatihan

kerja

yang

diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan Instruktur atau


III - 10


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, untuk menguasai keterampilan/keahlian tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM agar tenaga kerja menjadi terampil, kompeten dan produktif dengan meningkatkan keterlibatan/peran serta dunia usaha. Dalam pemagangan, sistem pelatihan kerja diselenggarakan dengan mengutamakan praktek di tempat kerja sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Pemagangan merupakan langkah konkret pelaksanaan konsep link and match, yang memastikan pendidikan dan pelatihan selaras dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga program pemagangan lebih memastikan lulusan pendidikan dan pelatihan kerja untuk

terserap

di

dunia

kerja.

Berdasarkan

lokasinya,

pemagangan

dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri (magang ke Jepang). •

Capaian magang dalam negeri : Pada tahun 2013 dari target kenaikan 11% untuk tenaga kerja yang dimagangkerjakan di dalam negeri, realisasi sebesar 8,57%, dengan jumlah tenaga kerja yang dimagangkerjakan sebanyak 760 orang. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk tenaga kerja yang dimagangkerjakan di dalam negeri sebesar 77,91% atau masuk ke dalam kategori “baik”. Terkait program pemagangan dalam negeri, 16 UPT Pelatihan Kerja saat ini semakin banyak mengadakan kerjasama (MoU) dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kerjanya, sehingga banyak siswa yang telah mengikuti pelatihan selanjutnya dapat ditampung di perusahaan untuk dimagangkerjakan. Di samping itu, semakin banyak perusahaan yang menggunakan dana Corporate

Social Responsibility (CSR) untuk mengadakan magang kerja di perusahaannya. Dengan demikian, semakin banyak calon tenaga kerja yang memperoleh kesempatan untuk belajar kerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, sehingga keterampilan/keahlian mereka semakin terasah.


III - 11


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Pada tahun 2012, dari target 600 orang tercapai 700 orang (16,67%). Di tahun 2011 dari target kenaikan 9%, realisasi sebesar 20,69% (capaian kinerja 229,89%) dengan jumlah tenaga kerja yang dimagangkerjakan di dalam negeri sebanyak 700 orang. Di tahun 2011, target kenaikan sebesar 7%, namun malah mengalami penurunan -27,5%, dimana tenaga kerja yang dimagangkerjakan hanya mencapai 580 orang. Sementara itu, di tahun 2010 dari target kenaikan 5% untuk tenaga kerja yang dimagangkan di dalam negeri, realisasinya naik sangat signifikan sebesar 60% dibandingkan tahun sebelumnya (800 orang). Adapun pada tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 4,17% untuk tenaga kerja yang dimagangkan di dalam negeri, atau sebanyak 500 orang. Diagram 3.2 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di dalam negeri tahun 2009 - 2013

•

Capaian magang luar negeri (magang ke Jepang) : Dari tahun ke tahun, calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan ke luar negeri, dalam hal ini ke Jepang, selalu mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2013, dari target kenaikan 30% untuk calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di luar negeri, realisasi sebesar 60,67% (capaian kinerjanya 202,23%), dimana di tahun ini peserta magang ke Jepang bertambah 91 orang menjadi 241 orang. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk peserta magang ke luar negeri berada pada kategori “sangat baik”. Di satu sisi, bertambahnya jumlah peserta magang Jepang dari tahun ke tahun menunjukkan semakin banyaknya calon siswa magang yang memenuhi syarat


III - 12


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

untuk belajar kerja di Jepang dan telah mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Jepang. Namun, calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan ke Jepang semakin kecil persentase kenaikannya, dikarenakan ketatnya seleksi yang dilakukan langsung oleh Kemnakertrans RI serta IMM Jepang (Association

for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises). Di tahun 2012 calon tenaga kerja magang Jepang dengan target kenaikan 20% terealisasi 50% kenaikan, atau calon tenaga kerja yang dimagangkan sebanyak 150 orang. Di tahun 2011, dari target peningkatan 10% terealisasi sebesar 26,58% atau calon tenaga kerja yang diberangkatkan ke Jepang sebanyak 100 orang. Pada tahun 2010, dari target peningkatan 7%, realisasi kenaikan sebesar 229,17% dikarenakan terjadi penambahan sangat signifikan dari 24 calon tenaga kerja yang dimagangkan ke Jepang pada tahun 2009 meningkat menjadi 79 orang. Diagram 3.3 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di luar negeri tahun 2009 - 2013

•

Perbandingan dengan capaian kinerja Prov. Jawa Barat dan Jawa Tengah : - Indikator kinerja magang kerja Prov. Jawa Barat : Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan di dalam negeri dan luar negeri : target 750 orang dan realisasi 880 orang (capaian 117,33%). - Indikator kinerja magang kerja Prov. Jawa Tengah : tidak ada. Indikator kinerja magang kerja Prov. Jawa Barat masih berupa ”jumlah” tenaga kerja yang dimagangkan, sedangkan indikator kinerja Prov. Jawa Timur sudah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

III - 13


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

berupa outcome, yaitu : % peningkatan calon tenaga yang dimagangkerjakan, dengan target magang kerja dalam negeri sebesar 11% dan target magang luar negeri 30%, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap capaian kinerjanya. Namun secara kuantitatif, calon tenaga kerja di Jawa Timur yang dimagangkerjakan di dalam negeri maupun luar negeri pada tahun 2013 mencapai 1.001 orang atau lebih tinggi 13,75% dari realisasi magang kerja di Jawa Barat.

SASARAN Meningkatnya produktivitas kerja. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas yang diarahkan pada program peningkatan kinerja UKM (usaha kecil dan menengah). Indikator dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA % pertumbuhan produktivitas perusahaan/UKM yg diberi bimbingan konsultasi produktivitas.

•

TARGET 2013 26,00%


% 103,19

REALISASI 2011 2010 23,89% n.a

2012 24,34%

2009 n.a

Produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan

mutu

kehidupan

secara

berkelanjutan

melalui

peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas. Peningkatan produktivitas dilaksanakan

dalam

rangka

promosi,

peningkatan,

pengukuran

dan

pemelihaaan tingkat produktivitas masyarakat, perusahaan dan instansi pemerintah. Salah satu pola pendekatannya adalah program peningkatan produktivitas (productivity improvement) yang diarahkan pada peningkatan kinerja UKM (usaha kecil dan menengah). Program utamanya adalah pelatihan berbasis manajemen kewirausahaan dan produktivitas, maksimal


III - 14


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

selama 60 JP. Pelatihan tersebut tidak serta-merta dapat meningkatkan produktivitas kerja karena jenis pelatihan lebih bersifat soft skill. Karena itu, pelatihan tersebut ditindaklanjuti dengan program bimbingan konsultasi manajemen kewirausahaan dan produktivitas untuk mengimplementasikan materi yang telah diperoleh selama pelatihan, sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh mantan peserta pelatihan, dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Jenis bimbingan konsultasi manajemen kewirausahaan dan produktivitas diantaranya berupa pembenahan sistem produksi dan tempat kerja, pembenahan administrasi dan

pembukuan

sederhana,

pembuatan

kelayakan

usaha,

sistem

pemasaran, dan sebagainya, sesuai kebutuhan mantan peserta pelatihan, dengan kisaran waktu 1 s.d. 3 bulan. Indikator kinerja : % pertumbuhan produktivitas perusahaan/UKM yg diberi bimbingan konsultasi produktivitas Perusahaan eks peserta pelatihan yang mengikuti program bimbingan konsultasi manajemen kewirausahaan dan produktivitas dipilih secara acak dengan jumlah ± 5% dari seluruh jumlah peserta pelatihan. Sebelum dilakukan program bimbingan konsultasi, perusahaan diukur tingkat produktivitasnya, yaitu rasio antara omzet penjualan dengan jumlah tenaga kerja (Rp/TK) untuk mengetahui kondisi awal sebelum dilakukan perbaikan produktivitas melalui program bimbingan konsultasi. Pengukuran tingkat produktivitas kembali dilakukan setelah dilakukan program bimbingan konsultasi untuk mengetahui kondisi akhirnya apakah mengalami peningkatan atau tidak. •

Capaian : Dari target pertumbuhan produktivitas di tahun 2013 sebesar 26%, realisasi 26,83% (capaian kinerja 103,19%). Hasil pengukuran tingkat produktivitas rata-rata 43 perusahan yang mengikuti

program bimbingan

konsultasi menunjukkan bahwa tingkat produktivitas rata-rata awal sebelum mengikuti program bimbingan konsultasi adalah sebesar Rp. 1.664.300/TK (setiap tenaga kerja memiliki kontribusi dalam penciptaan penjualan


III - 15


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

produk/jasa sebesar Rp. 1.66.4300). Sedangkan tingkat produktivitas ratarata akhir setelah program bimbingan konsultasi adalah sebesar Rp. 2.110.750/TK (tiap tenaga kerja memiliki kontribusi dalam penciptaan penjualan produk/jasa meningkat menjadi Rp. 2.110.750). Dengan demikian tingkat produktivitas rata-rata 43 perusahaan mengalami pertumbuhan (peningkatan) rata-rata sebesar

26,83%,

artinya tiap tenaga kerja

berkontribusi meningkatkan omzet penjualan sebesar 26,83%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk pertumbuhan produktivitas perusahaan/UKM yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas masuk ke dalam kategori “sangat baik”. Di tahun 2012, target pertumbuhan sebesar 23% realisasi 24,34% (capaian 105,83%). Hasil pengukuran tingkat produktivitas rata-rata 40 perusahan yang mengikuti program bimbingan konsultasi menunjukkan, tingkat produktivitas rata-rata awal sebelum mengikuti bimbingan konsultasi adalah sebesar Rp. 1.562.850/TK (tiap tenaga kerja berkontribusi dalam penciptaan penjualan produk/jasa sebesar Rp. 1.562.850). Sedangkan tingkat produktivitas rata-rata akhir setelah bimbingan konsultasi sebesar Rp. 1.943.200/TK (kontribusi setiap tenaga kerja dalam penciptaan penjualan produk/jasa meningkat menjadi Rp. 1.943.200). Dengan demikian tingkat produktivitas rata-rata 40 perusahan mengalami pertumbuhan (peningkatan) rata-rata 24,34% (setiap tenaga kerja berkontribusi meningkatkan omzet penjualan sebesar 24,34%). Di tahun 2011, dari target pertumbuhan 20%, realisasi 23,89% (capaian sebesar 119,45%). Hasil pengukuran tingkat produktivitas rata-rata 37 perusahaan yang mengikuti bimbingan konsultasi menunjukkan bahwa tingkat produktivitas rata-rata awal sebelum mengikuti bimbingan konsultasi sebesar Rp. 1.525.500/TK (setiap tenaga kerja memiliki kontribusi dalam penciptaan penjualan produk/jasa sebesar Rp. 1.525.500). Sedangkan tingkat produktivitas rata-rata akhir setelah bimbingan konsultasi adalah sebesar Rp. 1.889.900/TK (tiap tenaga kerja berkontribusi dalam penciptaan penjualan produk/jasa


III - 16


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

meningkat menjadi Rp. 1.889.900). Dengan demikian tingkat produktivitas ratarata 37 perusahaan mengalami pertumbuhan (peningkatan) rata-rata sebesar 23,89% (setiap tenaga kerja berkontribusi meningkatkan omzet penjualan sebesar 23,89%). Pada tahun 2009 dan 2010 belum dilakukan pengukuran secara spesifik atas pertumbuhan produktivitas pada UKM yang mendapatkan bimbingan konsultasi produktivitas, sehingga tidak dapat diperoleh data yang memadai. Diagram 3.4 Perkembangan target dan capaian kinerja pertumbuhan produktivitas perusahaan/UKM yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas tahun 2009 - 2013

•

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan untuk pelayanan pelatihan kerja (pelatihan kewirausahaan) : Salah satu indikator dari pelayanan pelatihan kerja pada SPM Bidang Ketenagakerjaan yang terkait dengan produktivitas tenaga kerja adalah besaran tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan kewirausahaan, dengan target capaian Nasional sebesar 60% di tahun 2016.

•

Perbandingan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan

untuk

pelayanan

pelatihan

kerja

(pelatihan

kewirausahaan) : Indikator kinerja sasaran Disnakertransduk Prov. Jawa Timur yang berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja berbeda dengan indikator

SPM

untuk

pelayanan pelatihan kerja

yang ditetapkan oleh

Kemenakertrans. Hal ini dikarenakan indikator kinerja sasaran Disnakertransduk Prov. Jawa Timur lebih menitikberatkan pada pertumbuhan produktivitas tenaga


III - 17


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

kerja UKM, dan bukan sekedar jumlah siswa yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, mengingat tujuan akhir dari pembinaan produktivitas itu sendiri adalah agar tingkat produktivitas tenaga kerja semakin meningkat sehingga berpengaruh

positif

terhadap

perkembangan

UKM.

Meski

demikian,

Disnakertransduk Prov. Jawa Timur telah mencapai SPM pelayanan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2013 sebagai berikut : Capaian pelatihan kewirausahaan tahun 2013 yang dilaksanakan oleh UPT PPTK Surabaya baru sebesar 29,47%, masih sangat jauh dari target capaian Nasional sebesar 60% di tahun 2016. •

Perbandingan dengan capaian kinerja Prov. Jawa Barat dan Jawa Tengah : - Indikator kinerja produktivitas kerja Prov. Jawa Barat : tidak ada. - Indikator kinerja produktivitas kerja Prov. Jawa Tengah : Jumlah tenaga kerja terampil berbasis kewirausahaan : target 2.150 orang dan realisasi 2.285 orang (capaian 106,28%). Indikator kinerja produktivitas kerja Prov. Jawa Tengah berbeda dengan indikator di Prov. Jawa Timur yaitu : % pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, dengan target 26%, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap

capaian

kinerjanya.

Jawa

Timur

lebih

menitikberatkan

pada

pertumbuhan produktivitas tenaga kerja UKM, dan bukan sekedar jumlah siswa yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, mengingat tujuan akhir dari pembinaan produktivitas itu sendiri adalah agar meningkatnya produktivitas tenaga kerja.

SASARAN Meningkatnya pelayanan pelatihan dan produktivitas. Sasaran ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan pelatihan maupun pelayanan produktivitas melalui hasil pengukuran kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

III - 18


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

memperoleh pelayanan pelatihan maupun produktivitas. Indikator dan capaian kinerjanya tergambar sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA - Hasil survey IKM pelayanan pelatihan.

TARGET 2013 80,00

REALISASI 2013 79,98

99,98

2012 79,39

81,10

78,25

96,49

81,01

- Hasil survey IKM

%

REALISASI 2011 2010 78,10 76,17

n.a

n.a

pelayanan produktivitas.

Indikator kinerja : hasil survey IKM pelayanan pelatihan •

Pelaksanaan survey IKM pelayanan pelatihan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat, bertujuan : a. Untuk mengetahui secara periodik tingkat kinerja dari pelayanan pelatihan yang dilaksanakan oleh 16 UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kependudukan yang telah dibuat SPP-nya (Standar Pelayanan Publik). b. Sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan pelatihan di UPT-UPT terkait. c. Sebagai dasar untuk melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap kekurangan/kelemahan unsur-unsur dari pelayanan pelatihan yang masih perlu ditingkatkan. d. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. e. Untuk mengetahui gambaran tentang kinerja dari UPT-UPT terkait.

•

Survey IKM pelayanan pelatihan dilakukan terhadap siswa yang telah mengikuti pelatihan di 17 UPT Pelatihan (16 UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kependudukan), baik pelatihan Institusional, pelatihan Non Institusional atau MTU (Mobile Training Unit), pelatihan Swadana/Pihak-III, maupun pelatihan kependudukan, dengan kriteria pelatihan PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) maupun PBM (Pelatihan Berbasis Masyarakat). Dasar pelaksanaan survey IKM pelayanan

pelatihan

adalah

Standar

Pelayanan

Publik


(SPP)

Bidang

III - 19

2009 76,70

n.a


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan, dimana SPP terbaru telah disempurnakan melalui Keputusan Kepala Disnaker-transduk Prov. Jawa Timur tanggal 27 Maret 2012 Nomor 560/39/KPTS/106.01/ 2012 tentang Standar Pelayanan pada Disnakertransduk Prov. Jawa Timur. •

Capaian : Pada tahun 2013, dari target nilai IKM sebesar 80,00 tercapai realisasi sebesar 79,98 (99,98%). Dengan demikian, capaian kinerja untuk hasil survei IKM pelayanan pelatihan tahun 2013 berada pada kategori “baik”. Pada tahun 2012 dari target nilai IKM sebesar 79,00 realisasi 79,39 (100,49%). Di tahun 2011, dari target 78,00 tercapai 78,10 atau 100,13%. Realisasi capaian nilai IKM pelayanan pelatihan pada tahun 2010 sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 saat pertama kali dilakukan survey IKM pelayanan pelatihan (mencapai nilai 76,70). Pada tahun 2010, nilai IKM sebesar 76,17, turun 0,69% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 76,70. Meski persentase penurunannya sangat kecil yaitu kurang dari 1%, namun hal tersebut

tetap

harus

menjadi

bahan

evaluasi,

mengingat

unit

yang

melaksanakan pelayanan pelatihan terdiri dari banyak UPT. Dengan demikian, penurunan nilai IKM dari satu unit pelaksana pelayanan saja akan berpengaruh terhadap nilai IKM pelayanan pelatihan secara keseluruhan. Secara umum, capaian nilai IKM pelayanan pelatihan tahun 2009 - 2012 berada pada nilai interval konversi IKM antara 62,51 – 81,25 dengan mutu pelayanan B (kinerja pelayanan ‘baik’). Diagram 3.5 Perkembangan target dan capaian kinerja hasil survei IKM pelayanan pelatihan tahun 2009 - 2013


III - 20


J

E

R

•

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Secara keseluruhan, hasil survey IKM pelayanan pelatihan menunjukkan trend positif. Hal ini antara lain disumbang oleh faktor keberadaan SPP (Standar Pelayanan Publik) sehingga UPT-UPT terkait dalam melaksanakan pelayanan pelatihan berpedoman kepada SPP secara penuh. Disamping itu, faktor reposisi 16 UPT Pelatihan Kerja menjadi bertaraf internasional yang didukung oleh keberadaan Kios 3in1 Plus Plus, Production Traning Center (PTC), TUK (Tempat Uji Kompetensi) dan sarana-prasarana pendukung lainnya turut berkontribusi terhadap naiknya tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan jasa pelatihan kerja.

Indikator kinerja : hasil survey IKM pelayanan produktivitas Pelayanan produktivitas yang dilakukan survey IKM meliputi : a. Peningkatan produktivitas : pengembangan budaya produktif, peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi dan pengembangan manajemen dalam skala mikro maupun makro. b. Pengukuran produktivitas : dilakukan secara individu (pada orang perorangan yang bekerja di perusahaan, instansi pemerintah atau kelompok masyarakat), mikro (pada perusahaan, instansi pemerintah atau kelompok masyarakat), ataupun makro (pada skala nasional, sektoral, Provinsi, Kab./kota). c. Pemeliharaan produktivitas : pembakuan teknik dan metode peningkatan produktivitas serta pelestarian penggunaan teknik dan metode peningkatan produktivitas. Untuk menjaga mutu pemeliharaan dilakukan pembudayaan produktivitas. • Capaian : Dari target nilai IKM di tahun 2013 sebesar 81,10 realisasi 78,25 (capaian kinerja 96,49%). Survey dilakukan terhadap 210 orang yang menjadi ‘pelanggan’ UPT PPTK yang mendapat pelayanan peningkatan produktivitas, pengukuran

produktivitas,

maupun

pemeliharaan

produktivitas.

Dengan

demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk hasil survey IKM pelayanan produktivitas berada pada kategori “baik”.


III - 21


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Di tahun 2012, hasil survey IKM pelayanan produktivitas lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, yaitu sebesar 81,01. Survey IKM terhadap pelayanan produktivitas baru dilakukan pertama kali di tahun 2012.

SASARAN Meningkatnya penempatan tenaga kerja di sektor formal. Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan : INDIKATOR KINERJA - % penempatan pencari kerja. - Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja : • % perusahaan anggota aktif PLKT. • % peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja.

106,20

2012 54,33%

REALISASI 2011 2010 42,08% n.a

2009 n.a

75,07 %

100,09

75,00%

64,19%

60,78%

72,88%

20,34%

101,70

96,67%

15,38%

18,18%

n.a.

TARGET 2013 55,00%


75,00%

20,00%

%

Indikator kinerja : Persentase penempatan pencari kerja •

Kegiatan penempatan tenaga kerja dilakukan melalui mekanisme Antar Kerja. Antar Kerja merupakan suatu proses kegiatan penempatan tenaga kerja yang meliputi Informasi Pasar Kerja (IPK), pendaftaran lowongan, pendaftaran pencari kerja, bimbingan dan penempatan. Jenis Antar Kerja meliputi : a. AKL (Antar Kerja Lokal) atau kegiatan yang membantu proses penempatan tenaga kerja antar Kab./Kota dalam satu provinsi; b. AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) atau kegiatan yang membantu proses penempatan tenaga kerja antar provinsi di dalam wilayah RI; c. AKAN (Antar Kerja Antar Negara) atau kegiatan yang membantu proses penempatan tenaga kerja di luar negeri.


III - 22


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Disamping itu, mulai tahun 2010 terdapat kontribusi penempatan tenaga kerja kontrak di perusahaan melalui PPJP (Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja) yang keberadaannya mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara langsung oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi maupun Kab./Kota. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010, salah satu pelayanan dasar SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah pelayanan penempatan tenaga kerja, dengan indikator sebagai berikut : besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. SPM pelayanan penempatan tenaga kerja ini kemudian diterjemahkan menjadi salah satu indikator kinerja sasaran kelompok bidang penempatan dan perluasan kerja, khususnya untuk penempatan tenaga kerja di sektor formal. •

Capaian : Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang ditempatkan di sektor formal menunjukkan trend positif. Dari tahun ke tahun semakin banyak tenaga kerja atau pencari kerja yang terserap di sektor formal. Pada tahun 2013, dari target 55% penempatan pencari kerja, realisasi sebesar 58,41% atau capaian kinerjanya sebesar 106,2%. Adapun jumlah pencari kerja yang ditempatkan di tahun 2013 tersebut sebanyak 423.059 orang dari pencari kerja yang terdaftar sebanyak 724.292 orang. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase penempatan pencari kerja tahun 2013 berada pada kategori “sangat baik”. Pada tahun 2012, dari target penempatan 48%, realisasi sebesar 54,33% atau capaian kinerja sebesar 113,19%. Di tahun 2012 tersebut, pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 474.989 orang, dari keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebanyak 874.223 orang. Sementara itu, pada tahun 2011 yang merupakan tahun awal dilakukannya penghitungan SPM ketenagakerjaan termasuk pelayanan penempatan tenaga kerja, dicapai realisasi sebesar


III - 23


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

42,08%, yaitu 327.489 pencari kerja telah ditempatkan dari total 778.345 orang pencari kerja yang mendaftar. Mengingat SPM ketenagakerjaan baru berjalan secara efektif mulai tahun 2011, maka penghitungan capaian kinerja persentase penempatan pencari kerja pada tahun 2009 dan 2010 belum dilakukan (data not available). Diagram 3.6 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase penempatan pencari kerja tahun 2009 - 2013

Kondisi positif terkait kenaikan persentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja di sektor formal antara lain dikarenakan : -

Naiknya angka penempatan melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kab./Kota;

-

Pendataan terhadap angka penyerapan tenaga kerja kontrak di perusahaan melalui PPJP (mulai tahun 2010);

-

Pendataan terhadap angka penempatan tenaga kerja yang semakin akurat;

-

Sebagai terobosan dalam mensosialisasikan, mengakomodasi peningkatan lowongan

kerja,

mengoptimalkan

penempatan

tenaga

kerja,

dan

mengefektifkan fungsi layanan penempatan tenaga kerja, Disnakertransduk Prov.

Jawa

Timur

menggagas

Bursa

Kerja

Bulanan

(bursa

kerja

mini/berskala kecil). Hal ini berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah pencari kerja, partisipasi perusahaan yang melaporkan lowongan yang tersedia, serta peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja dari ratarata jumlah pencari kerja yang terdaftar melalui Bursa Kerja Bulanan. -

Adanya MoU jejaring kerjasama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industri,


III - 24


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) sehingga info peluang kerja di sektor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses pencari kerja. -

Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja secara online melalui website www.infokerja-jatim.com untuk mengoptimalkan penyerapan lowongan kerja

di

pasar

kerja.

Website dapat diakses oleh pencari kerja,

perusahaan/dunia usaha maupun institusi yang membutuhkan tenaga kerja. Penggunaan sarana teknologi informasi ini sangat besar manfaatnya dalam menyediakan informasi pasar kerja yang cepat, akurat dan murah, serta membantu mempercepat layanan penempatan tenaga kerja. Indikator kinerja : Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja •

Sebagai salah satu inovasi dalam menjalankan fungsi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja atau Bursa Kerja Pemerintah (BKP), pada akhir tahun 2008 Disnakertransduk Prov. Jawa Timur membentuk Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT). Fungsi PLKT dikembangkan sebagai model pelayanan penempatan tenaga kerja (Public Employment Service) terutama dalam aspek penyebaran informasi lintas kab/kota (kliring system), pembinaan lembaga bursa kerja, pembinaan petugas fungsional Pengantar Kerja dan kegiatan bimbingan

konseling.

PLKT

sebagai

pusat

layanan

penempatan

kerja

memfasilitasi pencari kerja, perusahaan pemberi kerja/pengguna tenaga kerja, maupun kalangan pendidikan dan mitra kerja lainnya. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan jaringan mitra kerja serta mendekatkan hubungan antara dunia usaha dengan pencari kerja, terutama dari angkatan kerja muda terdidik yang mencari pekerjaan di sektor formal, baik yang sudah menyelesaikan ataupun sedang dalam masa pendidikan. Sedangkan pelayanannya dilakukan secara offline (dilayani langsung oleh petugas) maupun online melalui website www.infokerja-jatim.com.


III - 25


J

E

R

•

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Capaian : Persentase perusahaan anggota aktif PLKT : Pada tahun 2013, dari target 75%, realisasi sebesar 75,07% perusahaan anggota PLKT yang aktif menginformasikan lowongan pekerjaan dibandingkan seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai anggota PLKT (capaian 100,09%). Kinerja sebesar 75,07% lebih lanjut terinci sebagai berikut : jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai anggota PLKT sebanyak 694 perusahaan, yang aktif menginformasikan lowongan sebanyak 521 perusahaan, dan anggota pasif sebanyak

173

perusahaan.

Dengan

demikian,

capaian

kinerja

untuk

peningkatan perusahaan anggota aktif PLKT pada tahun 2013 berada pada kategori “sangat baik”. Pada tahun 2012, dari target 70%, realisasi 75% (107,14%), dengan rincian perusahaan yang terdaftar sebagai anggota PLKT sebanyak 524, yang aktif menginformasikan

lowongan

393

perusahaan

dan

anggota

pasif

131

perusahaan. Sedangkan target tahun 2011 sebesar 60%, realisasi 64,19% (106,98%), dengan rincian dari 444 perusahaan anggota PLKT, 285 perusahaan secara aktif menginformasikan lowongan dan 159 perusahaan merupakan anggota pasif PLKT. Di tahun 2010, dari target 50% realisasi 60,78% (121,56), dengan rincian dari 283 perusahaan anggota PLKT, sebanyak 172 perusahaan aktif menginformasikan lowongan dan sisanya 111 perusahaan bersifat pasif. Di tahun 2009, dari target 40% terealisasi 72,88% (182,20%), dimana dari 118 perusahaan anggota PLKT, 86 perusahaan merupakan anggota aktif dan 32 perusahaan menjadi anggota pasif PLKT. Diagram 3.7 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase perusahaan anggota aktif PLKT tahun 2009 - 2013


III - 26


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Persentase peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja : Dari target peningkatan 20% jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja pada tahun 2013, diperoleh realisasi peningkatan sebesar 20,34% (101,70%). Peningkatan jumlah mitra kerja tersebut adalah sebagai berikut : mitra kerja pada jejaring bursa kerja (BKK/Bursa Kerja Khusus di website PLKT) sebanyak 71 perusahaan, terdiri dari 14 BKK perguruan tinggi dan 57 BKK UPT PK dan SMA/SMK. Dengan demikian, capaian kinerja untuk peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja pada tahun 2013 berada pada kategori “sangat baik”. Pada tahun 2012, dari target peningkatan 20% mitra kerja jejaring bursa kerja, diperoleh realisasi sangat signifikan sebesar 96,67% (483,35%), dengan rincian 59 BKK, terdiri dari 13 BKK perguruan tinggi dan 46 BKK UPT PK dan SMA/SMK. Sedangkan pada tahun 2011 dari target peningkatan 10%, tercapai realisasi peningkatan 15,38% dari tahun sebelumnya (153,80%), dengan rincian 30 BKK yang meliputi 9 BKK perguruan tinggi dan 21 BKK UPT PK dan SMA/SMK. Di tahun 2010, dari target peningkatan 5%, realisasi peningkatan mencapai 18,18% (363,60%), dengan rincian 26 BKK yang terdiri dari 7 BKK perguruan tinggi dan 19 BKK UPT PK dan SMA/SMK. Di tahun 2009 pada satu tahun pertama PLKT berdiri, terdapat 22 BKK yang telah menjadi mitra kerja jejaring bursa kerja (5 BKK perguruan tinggi dan 17 BKK UPT PK dan SMA/SMK). Namun di tahun 2009 belum dapat ditentukan target peningkatan jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja dibandingkan tahun 2008 (target tahun 2009 not available), mengingat PLKT baru didirikan di akhir tahun 2008. Diagram 3.8 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja tahun 2009 - 2013


III - 27


J

E

R

•

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Perkembangan capaian : Perusahaan anggota aktif PLKT : Diamati dari capaian 5 (lima) tahun terakhir, nampak angka keikutsertaan perusahaan sebagai anggota PLKT meningkat signifikan, dimana pada tahun 2009 ke 2010 di masa-masa awapl terbentuknya PLKT, keanggotaan meningkat lebih dari 2 kali lipat (bertambah 165 perusahaan atau 139,83%), dari tahun 2010 ke 2011 keanggotaan PLKT meningkat 56,89% (bertambah 161 perusahaan), tahun 2011 ke 2012 mengalami peningkatan sebesar 18,02% (bertambah 80 perusahaan), dan di tahun 2012 ke 2013 kembali meningkat sebesar 32,44% (bertambah 170 perusahaan). Secara kuantitas, nampak bahwa semakin banyak perusahaan yang menjadi anggota PLKT dan aktif menginformasikan lowongan pekerjaan secara online (melalui website PLKT) maupun offline melalui layanan PLKT. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya kesadaran pengusaha untuk melaporkan informasi lowongan di perusahaan yang bersangkutan (kepatuhan terhadap Keppres No. 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan), sehingga pencari kerja semakin banyak mendapatkan informasi peluang kerja. Mitra kerja jejaring bursa kerja : Jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja yang bergabung menjadi anggota BKK (Bursa Kerja Khusus) di website PLKT meningkat sangat signifikan, dimana tahun 2009 di masa awal terbentuknya PLKT, mitra kerja baru berjumlah 22 lembaga. Kemudian di tahun 2010 jumlahnya bertambah 4 lembaga menjadi 26 BKK. Selanjutnya, tahun 2011 kembali bertambah 4 lembaga sehingga bertambah menjadi 30 BKK. Dan di tahun 2012 mulai meningkat tajam dengan penambahan 29 lembaga menjadi 59 BKK. Terakhir, pada tahun 2013 kembali bertambah 12 lembaga sehingga jumlahnya menjadi 71 BKK. Pesatnya pertambahan jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja yang bergabung menjadi anggota BKK antara lain merupakan dampak dari dilakukannya pembinaan, bimbingan teknis, maupun sosialisasi secara intens kepada BKK-BKK di lingkup


III - 28


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

UPT Pelatihan Kerja maupun lingkup pendidikan (perguruan tinggi, SMA/SMK) terkait pentingnya pengembangan jejaring bursa kerja dan sistem Antar Kerja untuk membantu mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja di pasar kerja. •

Dampak dari berkembangnya keanggotaan aktif PLKT serta mitra kerja jejaring bursa kerja, angka pencari kerja yang mendapat pekerjaan ataupun perusahaan yang mendapatkan tenaga kerja melalui layanan PLKT makin bertambah secara signifikan. Secara terinci, tahun 2009 penempatan tenaga kerja melalui PLKT sebanyak 340 orang (penempatan offline melalui bursa kerja), tahun 2010 penempatan PLKT sebanyak 911 orang (secara online 204 orang dan secara

offline 707 orang), di tahun 2009 penempatan melalui PLKT menjadi 1.925 orang (secara online 591 orang dan offline 1.334 orang), di tahun 2012 angka penempatan PLKT mencapai 2.379 orang (secara online 357 orang dan offline 2.022 orang), dan pada tahun 2013 penempatan melalui PLKT tercatat berjumlah 648 orang (secara online 162 orang dan offline 486 orang). •

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan untuk pelayanan penempatan tenaga kerja : Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010, salah satu pelayanan dasar SPM Bidang Ketenagakerjaan

adalah

pelayanan

penempatan

tenaga

kerja,

yang

indikatornya adalah besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, dengan target capaian 70% di tahun 2016. •

Perbandingan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan untuk pelayanan penempatan tenaga kerja : Indikator kinerja tujuan Disnakertransduk Prov. Jawa Timur untuk penempatan tenaga kerja sama dengan indikator SPM untuk pelayanan penempatan tenaga kerja yang ditetapkan oleh Kemenakertrans. Pada tahun 2012, Disnakertransduk


III - 29


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Prov. Jawa Timur telah mencapai SPM pelayanan penempatan tenaga kerja sebagai berikut : capaian tahun 2013 sebesar 58,41%, sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2016 sebesar 70%. Secara bertahap, melalui berbagai intervensi capaian pelayanan ini dapat ditingkatkan hingga mencapai target dalam Renstra Disnakertransduk Prov. Jawa Timur pada tahun 2014 maupun target SPM tahun 2016. •

Perbandingan dengan capaian kinerja Prov. Jawa Barat dan Jawa Tengah : - Indikator kinerja penempatan tenaga kerja Prov. Jawa Barat : Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor lapangan usaha : target 583.000 orang dan realisasi 602.722 orang (capaian 103,38%). - Indikator kinerja penempatan tenaga kerja Prov. Jawa Tengah : a. Jumlah penempatan tenaga kerja AKAN : target 103.605 orang dan realisasi 105.985 orang (capaian 102,30%). b. Jumlah penempatan tenaga kerja AKL : target 35.000 orang dan realisasi 66.098 orang (capaian 188,85%). c. Jumlah penempatan tenaga kerja AKAD : target 16.000 orang dan realisasi 16.686 orang (capaian 104,29%). Indikator kinerja penempatan tenaga kerja Prov. Jawa Barat dan Jawa Tengah masih berupa ”jumlah” penempatan, sedangkan indikator Prov. Jawa Timur berupa outcome, yaitu : % penempatan pencari kerja, dengan target sebesar 55%. Dengan demikian tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja Prov. Jawa Timur dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun bila dilihat dari segi jumlah, pencari kerja di Jawa Timur yang ditempatkan di tahun 2013 sebanyak 423.059 orang atau lebih tinggi 124,11% dari realisasi penempatan di Jawa Tengah. Sedangkan jumlah penempatan di Jawa Barat lebih tinggi 42,47% dibandingkan penempatan di Jawa Timur. Sementara itu, untuk indikator pengembangan jejaring informasi lowongan kerja, baik Prov. Jawa Barat maupun Jawa Tengah tidak memiliki indikator


III - 30


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

dimaksud, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Dalam hal ini, jejaring informasi lowongan kerja melalui Pusat Layanan Karir terpadu (PLKT) hanya terdapat di Disnakertransduk Prov. Jawa Timur dan menjadi satu-satunya model pelayanan info kerja di tingkat Provinsi.

SASARAN Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja. Sasaran ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan penempatan tenaga kerja melalui hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dimaksud. Indikator dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA Hasil survey IKM : - Pelayanan penempatan tenaga kerja. - Pelayanan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

•

REALISASI 2011 2010

TARGET 2013

REALISASI 2013

79,80

74,81

93,75

74,66

76,25

78,56

79,07

76,35

71,27

93,35

72,35

67,17

76,43

75,77

Pelaksanaan survey

%

2012

IKM pelayanan penempatan tenaga

2009

kerja dengan

menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat, bertujuan : a. Untuk

mengetahui

secara

periodik

tingkat

kinerja

dari

pelayanan

penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan UPT P3TKI (Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI) yang telah dibuat SPP-nya (Standar Pelayanan Publik). b. Sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan pelatihan di kedua unit kerja tersebut.


III - 31


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

c. Sebagai dasar untuk melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap kekurangan/kelemahan unsur-unsur dari pelayanan penempatan tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan. d. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. e. Untuk mengetahui gambaran tentang kinerja dari unit kerja terkait. •

Survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja terdiri dari : 1) Pelayanan penempatan tenaga kerja, meliputi pelayanan antar kerja, yakni (a) informasi pasar kerja/bursa kerja/penempatan kerja offline dan online, (b) pencabutan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing atau IMTA, (c) rekomendasi penempatan tenaga kerja antar daerah, (d) ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta atau LPTKS untuk antar kerja lokal, dan (e) ijin operasional kantor cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau PPTKIS. 2) Pelayanan khusus TKI (Tenaga Kerja Indonesia), meliputi (a) rekomendasi Rencana Kebutuhan Calon TKI (RKCTKI) atau Surat Pengantar Rekrut TKI (SPR TKI), (b) surat pengantar rekomendasi endors visa ke Teto, (c) penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri atau KTKLN, (d) Pembekalan Akhir Pemberangkatan atau PAP, dan (e) counter TKI. Dasar pelaksanaan survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja adalah Standar Pelayanan Publik (SPP) Bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan, yang telah disempurnakan melalui Keputusan Kepala Disnakertransduk Prov. Jawa Timur tanggal 27 Maret 2012 Nomor 560/39/KPTS/106.01/ 2012 tentang Standar Pelayanan pada Disnakertransduk Prov. Jawa Timur.

•

Capaian : Hasil survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja : Pada tahun 2013, dari target nilai IKM sebesar 79,80, terealisasi 74,81 atau capaiannya sebesar 93,75%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk hasil


III - 32


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

survei IKM pelayanan penempatan tenaga kerja tahun 2013 termasuk kategori “baik”. Pada tahun 2012, dari target nilai IKM 79,60, realisasi 74,66 (93,79%). Di tahun 2011, dari target 79,40 terealisasi 76,25 (96,03%). Pada tahun 2010, target 79,20 dan realisasi 76,56 (96,67%). Sedangkan di tahun 2009 pada awal dilakukan survey IKM, capaiannya sebesar 79,07. Diagram 3.9 Perkembangan target dan capaian kinerja hasil survei IKM pelayanan penempatan tenaga kerja tahun 2009 - 2013

Jika diamati, meski kinerja pelayanannya masih berada pada rentang kategori ‘baik’, capaian nilai IKM pelayanan penempatan tenaga kerja pada tahun 20092012 cenderung menurun, meski di tahun 2013 nilainya kembali menunjukkan kenaikan. Penurunan nilai IKM pada tahun 2009-2012 antara lain disebabkan adanya perubahan pada beberapa jenis pelayanan yang di-survey. Pada tahun 2009 (awal dilakukannya survey IKM), jenis pelayanan yang di-survey termasuk pelayanan-pelayanan terkait Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Namun mengingat pelayanan IMTA kemudian dialihkan menjadi pelayanan di UPT P2T Prov. Jawa Timur (pelayanan perijinan satu atap), ditambah baru terbentuknya Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT) Disnakertransduk Prov. Jawa Timur, maka terjadi perubahan beberapa jenis pelayanan yang di-survey dengan responden yang berbeda pula, sehingga capaian nilai IKM belum stabil. Meski demikian, secara umum capaian nilai IKM pelayanan penempatan tenaga kerja tahun 2009 - 2013 berada pada nilai interval konversi IKM antara 62,51 – 81,25 dengan mutu pelayanan B (kinerja pelayanan ‘baik’). Namun kecenderungan


III - 33


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

turunnya nilai IKM dari waktu ke waktu tetap harus diwaspadai dan menjadi bahan evaluasi. Berdasarkan hasil survey IKM tahun 2013, beberapa alternatif langkah perbaikan yang telah dan akan terus dilakukan adalah : - Memotivasi petugas pelayanan untuk meningkatkan tanggung jawab petugas pelayanan; - Merekondisi SOP (Standard Operating Procedure) yang ada, khususnya terkait waktu pelayanan dan kemudahan syarat pelayanan; - Memberikan coaching/arahan kepada personil pelayanan agar memiliki kemampuan yang sama dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat; - Menerapkan budaya kerja secara efektif dan mengimplementasikan 5R/5S. Hasil survey IKM pelayanan TKI : Pada tahun 2013, dari target nilai survei IKM sebesar 76,35, terealisasi sebesar 71,27 atau capaian kinerjanya 93,35%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk hasil survei IKM pelayanan TKI tahun 2013 berada pada kategori “baik”. Tahun 2012, dari target nilai IKM 76,20, terealisasi 72,35 (94,95%). Pada tahun 2011, target 76,00 realisasi 67,17 (87,74%). Pada tahun 2010, target 75,90 dan realisasi 76,43 (100,70%). Sedangkan di tahun 2009 pada awal dilakukannya survey IKM, nilai IKM-nya sebesar 75,77. Diagram 3.10 Perkembangan target dan capaian kinerja hasil survei IKM pelayanan TKI tahun 2009 - 2013

Jika diamati, capaian nilai IKM pelayanan TKI menunjukkan adanya fluktuasi. Salah satu penyebabnya adalah adanya perubahan pada beberapa jenis pelayanan, menyesuaikan dengan perkembangan pelayanan di UPT P3TKI,


III - 34


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

sehingga

capaian

nilai

IKM

cenderung

tidak

stabil.

Meski

demikian,

sebagaimana halnya dengan pelayanan penempatan tenaga kerja, capaian nilai IKM pelayanan TKI tahun 2009 - 2013 berada pada nilai interval konversi IKM antara 62,51 – 81,25 dengan mutu pelayanan B (kinerja pelayanan ‘baik’). Namun kecenderungan berfluktuasinya nilai IKM dari waktu ke waktu tetap harus diwaspadai dan menjadi bahan evaluasi. Berdasarkan hasil survey IKM tahun 2013, alternatif perbaikan yang telah dan akan terus dilakukan adalah : -

Memperbaiki jadwal pelayanan sehingga bisa dilaksanakan tepat waktu;

-

Menambah sarana-prasarana, khususnya terkait pembuatan foto untuk KTKLN sehingga pelayanan dapat terselesaikan semakin cepat;

-

Meningkatkan pemahaman kepada semua petugas terkait optimalisasi pelayanan kepada calon TKI maupun PPTKIS.

SASARAN Meningkatnya perluasan lapangan kerja di sektor informal. Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA % tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis).

•

TARGET 2013 95,00%


% 100,54

2012 95,86%

REALISASI 2011 2010 95% 95%

2009 95%

Pemecahan isu pengangguran tidak hanya dilakukan melalui penempatan tenaga kerja di sektor formal, tetapi juga melalui upaya pembinaan dan fasilitasi kegiatan perluasan kesempatan kerja. Untuk memperluas kesempatan kerja di dalam negeri, Kemnakertrans RI, Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota melakukan


III - 35


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

langkah-langkah strategis untuk mendukung penempatan tenaga kerja di dalam negeri melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi SDA, SDM dan teknologi tepat guna. Penciptaan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya infrastruktur maupun

padat

karya

produktif,

penerapan

teknologi

tepat

guna,

pendayagunaan tenaga kerja sukarela, program kewirausahaan melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional, pendampingan serta subsidi program pelatihan keterampilan, atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja di sektor informal. •

Capaian : salah satu indikator yang menunjukkan penyerapan tenaga kerja di sektor informal melalui sektor ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang dibina di sektor informal usaha mandiri yang dirintisnya minimal tetap eksis. Artinya, tenaga kerja yang dibina telah memiliki pendapatan tetap dari usahanya tersebut, usahanya tidak berhenti beroperasi, serta mampu menciptakan kesempatan kerja baru yang cukup tinggi dan merekrut banyak tenaga kerja baru di daerah sekitarnya.

•

Pada tahun 2013, dari target 95% binaan Disnakertransduk Prov. Jawa Timur di sektor informal (tidak termasuk binaan Kab./Kota) yang usahanya tetap eksis, terealisasi 95,51% (100,54%), dengan rincian jumlah binaan di sektor informal sebanyak 178 orang, yang tetap eksis sebanyak 170 orang. 8 (delapan) orang lainnya tidak melanjutkan usaha informal karena berbagai alasan : menjadi PNS, beralih menjadi TKI ke luar negeri, diterima bekerja di sektor formal, dan menjadi caleg. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk persentase tenaga kerja di sektor informal yang usahanya tetap eksis berada pada kategori “sangat baik”. Capaian tahun 2012, dari target 93% binaan yang eksis di sektor informal, terealisasi 95,86% (103,08%). Capaian tahun 2011, dari target 91% yang usaha mandirinya tetap eksis, realisasi 95% (104,40%). Tahun 2010, dari


III - 36


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

target 89% terealisasi sebesar 95% (106,74%). Sedangkan di tahun 2009 dari target 87%, realisasi 95% (109,20%). Diagram 3.11 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis) tahun 2009 - 2013

Secara keseluruhan, persentase tenaga kerja di sektor informal yang usahanya tetap eksis cenderung stabil, yaitu berkisar 95% dari jumlah binaan per tahun. Meski demikian, untuk mendukung program Nasional perluasan kesempatan kerja di dalam negeri, capaian tersebut diharapkan dapat semakin meningkat sesuai target yang ditetapkan, sehingga makin banyak penganggur/pencari kerja yang tertampung di sektor informal dan formal. •

Arah kebijakan perluasan kesempatan kerja di tahun 2012 sesuai program perluasan kesempatan kerja secara Nasional juga dilakukan melalui Program Tenaga Kerja Sarjana (TKS) sebagai pendamping di bidang perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja. Tugas pokok TKS adalah sebagai pendamping kelompok usaha masyarakat dalam kegiatan padat karya, terapan teknologi tepat guna, kegiatan kewirausahaan atau kegiatan produktif lainnya yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD. Sedangkan tugas pendampingan calon TKI, pendamping perantara kerja dan operator Bursa Kerja On Line (BKOL) menjadi tugas penunjangnya. Program TKS bertujuan memberdayakan sarjana yang memiliki potensi/kemampuan untuk membantu dalam kegiatan pendampingan, khususnya di bidang perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja. Melalui program TKS, angkatan kerja muda terutama lulusan sarjana diarahkan tidak hanya sebagai motivator, tetapi dalam jangka


III - 37


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

panjang sebagai tenaga pencipta perluasan kerja (job creator) terutama untuk membantu

mengoptimalkan

potensi

sumber

daya

alam/manusia

guna

menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja seluas-luasnya.

SASARAN Menurunnya perselisihan hubungan industrial. Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA % penurunan kasus perselisihan hubungan industrial.

•

Perselisihan

TARGET 2013 15,00%

hubungan

REALISASI 2013 -5,71% (naik)

% -26,27

2012 63,35%

industrial merupakan

REALISASI 2011 2010 35,47%

perbedaan

2009

-171,56% (naik)

pendapat yang

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha/gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mencapai mufakat melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan yang terakhir melalui Pengadilan Hubungan Industrial. •

Capaian : Kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi fluktuasi. Di tahun 2009 persentase kasus turun sebesar 3,11%, di tahun 2010 kasus perselisihan melonjak naik 171,56% (dari 218 kasus di tahun 2009 menjadi 592 kasus), tahun 2011 kembali turun 35,47% (sebelumnya 592 kasus menjadi 382 kasus),


III - 38

3,11%


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

di tahun 2012 turun signifikan sebesar 63,35% (382 kasus menjadi 140 kasus). Kondisi terakhir di tahun 2013, dari yang idealnya menunjukkan penurunan, kasus perselisihan justru naik 5,71% (dari 140 kasus menjadi 148 kasus) sehingga capaiannya menunjukkan -26,27%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial tahun 2013 berada pada kategori “kurang”. Diagram 3.12 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial tahun 2009 - 2013

Idealnya, persentase kasus perselisihan hubungan industrial menurun secara bertahap yang mencerminkan semakin kondusifnya iklim hubungan industrial. Namun adanya kondisi yang tidak terduga seperti krisis moneter global berimbas pada sulitnya dunia usaha di sektor formal untuk bertahan, antara lain menyebabkan naiknya angka PHK yang berkontribusi signifikan terhadap kenaikan kasus perselisihan hubungan industrial (dari 4 jenis kasus perselisihan yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial, perselisihan PHK selalu mendominasi kasus hingga mencapai rata-rata di atas 70% dari keempat jenis perselisihan yang ada). •

Salah satu upaya yang diharapkan dapat mendorong iklim hubungan industrial yang kondusif di Jawa Timur adalah dibentuknya Unit Reaksi Cepat (URC) Penanganan

Masalah

Hubungan

Industrial

pada

tahun

2010.

Pembentukan unit ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan menjadi fasilitator untuk


III - 39


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

mencegah

terjadinya

perselisihan

hubungan

industrial

yang

berpotensi

mengakibatkan timbulnya gejolak berupa unjuk rasa/pemogokan sebagai akibat dari keluh kesah yang tidak terselesaikan, dengan cara menginventarisir dan menganalisa faktor-faktor terjadinya keresahan untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Sedangkan tujuannya adalah untuk penanganan dan pencegahan permasalahan perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat dan tidak berdampak. Dalam penanganannya, URC tetap berkoordinasi dengan pegawai teknis dan Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan prosedur dan kewenangan masing-masing. •

Di samping itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi hubungan industrial yang semakin kondusif di Jawa Timur sekaligus menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Prov. Jawa Timur

Nomor

Pelaksanaan

9

Tahun

Pekerjaan

2013

Kepada

tentang

Penyerahan

Perusahaan

Lain,

Sebagian

dan

Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Prov. Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Perangkat Perda dan Pergub ini diharapkan mampu meminimalisir penyimpangan menyangkut pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan dan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP). •

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan untuk pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial : Mengacu pada

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor

Per.

15/MEN/X/2010 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010, salah satu pelayanan dasar SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang indikatornya adalah besaran kasus yang


III - 40


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), dengan target capaian 50% di tahun 2016. •

Perbandingan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan

untuk

pelayanan

penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial : Indikator kinerja tujuan Disnakertransduk Prov. Jawa Timur untuk bidang hubungan industrial agak berbeda dengan indikator SPM untuk pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditetapkan oleh Kemenakertrans, karena indikator kinerja tujuan bidang hubungan industrial Disnakertransduk Prov. Jawa Timur menitikberatkan pada turunnya kasus perselisihan yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan tahapan lebih lanjut dari kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sehingga harus mendapat penanganan yang lebih serius. Meski demikian, SPM pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Jawa Timur pada tahun 2013 adalah : capaian sebesar 39,60%, sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2016 sebesar 50%.

SASARAN Meningkatnya perbaikan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja. Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini : REALISASI 2011 2010 8,34% 7,54%

TARGET 2013 9,00%


246,00

2012 8,08%

- % peningkatan Peraturan Perusahaan (PP).

33,00%

39,95%

108,94

36,35%

26,37%

n.a

n.a

- % peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

25,00%

24,96%

99,84

42,42%

33,97%

n.a

n.a

INDIKATOR KINERJA - % peningkatan upah pekerja.

%


III - 41

2009 17,07%


J

E

R

•

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk pekerjaan/jasa yang telah/akan dilakukan, dinyatakan/dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan/peraturan perundangundangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antar pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ditetapkan sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan upah terendah dengan tertinggi, dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) memuat hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha secara tertulis yang dibuat atas hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha/perkumpulan pengusaha. Baik PP maupun

PKB

bersifat

mengikat

pengusaha

maupun

pekerja

sehingga

memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, dalam rangka meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja serta kelangsungan usaha. •

Capaian : Peningkatan upah pekerja : Selama beberapa tahun terakhir, persentase rata-rata Upah Minimum Kab./Kota (UMK) se-Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Di tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 17,07% dengan nilai rata-rata UMK Rp. 741.016,-. Di tahun 2010 rata-rata upah minimum naik 7,54% dengan nilai rata-rata UMK Rp. 796.903,-. Pada tahun 2011 rata-rata upah minimum naik 8,34% dengan nilai rata-rata UMK Rp. 863.334,-. Pada tahun 2012 rata-rata upah minimum naik 8,08% dengan nilai rata-rata UMK Rp. 933.120,-. Dan pada tahun 2013 nilai rata-rata UMK Jawa Timur naik 22,14% (kenaikan terbesar dalam 5 tahun terakhir) menjadi Rp. 1.139.730,- atau capaian kinerjanya sebesar 246%.


III - 42


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase peningkatan upah pekerja di tahun 2013 berada pada kategori “sangat baik”. Diagram 3.13 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan upah pekerja tahun 2009 - 2013

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara bertahap dunia usaha di Jawa Timur

semakin

memberikan

upaya

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

pekerjanya, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk kenaikan nilai upah minimum. Disamping itu, mulai tahun 2013 nilai UMK dari 38 Kab./Kota se-Jawa Timur seluruhnya sudah mencapai, dan bahkan ada yang melampaui 100% dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Peningkatan Peraturan Perusahaan (PP) : Pada tahun 2013, dari target peningkatan jumlah PP sebesar 33%, realisasi sebesar 39,95% (capaian kinerja sebesar 108,94%), dimana jumlah PP bertambah 890 PP menjadi 3.118 PP. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase peningkatan Peraturan Perusahaan (PP) di tahun 2013 berada pada kategori “sangat baik”. Di tahun 2012, target kenaikan sebesar 30%, realisasi sebesar 36,35% (121,17%), yaitu yang semula berjumlah 1.634 PP pada tahun 2011 menjadi 2.228 PP. Sementara itu, pada tahun 2011 jumlah PP di Jawa Timur dari target kenaikan 25%, terealisasi kenaikan sebesar 26,37% dibandingkan tahun 2010 (berjumlah 1.293 PP) atau capaian kinerjanya sebesar 105,48%.


III - 43


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Diagram 3.14 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2009 - 2013

Persentase peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) : Pada tahun 2013, dari target kenaikan jumlah PKB sebesar 25%, realisasi sebesar 24,96% atau capaian kinerjanya sebesar 99,84%, yaitu bertambah 150 PKB menjadi 751 PKB. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di tahun 2013 berada pada kategori “baik”. Di tahun 2012, dari target kenaikan jumlah PKB 22%, realisasi sebesar 42,42% (capaian 192,82%), yaitu yang semula berjumlah 422 PKB pada tahun 2011 menjadi 601 PKB. Sementara itu, pada tahun 2011 dari target kenaikan 20%, jumlah PKB naik 33,97% (capaian 169,85%) dibandingkan tahun 2010 (berjumlah 315 PKB). Diagram 3.15 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2009 - 2013

•

Ketidaktersediaan target maupun realisasi kenaikan jumlah PP dan PKB tahun 2009 dan 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut :


III - 44


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Kenaikan jumlah PP maupun PKB di tahun 2009 dan 2010 tidak bisa ditentukan targetnya (not available). Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun tersebut pendataan jumlah PP dan PKB di Jawa Timur masih sangat lemah/minim, terutama terkait data-data yang bersumber dari 38 Kab./Kota. Baru mulai tahun 2010 dilakukan pembenahan dalam pendataan PP maupun PKB baik dari Provinsi maupun Kab./Kota, sehingga bisa diperoleh data yang lebih akurat. •

Perbandingan dengan capaian kinerja Prov. Jawa Barat dan Jawa Tengah : - Indikator kinerja peningkatan upah pekerja Prov. Jawa Barat : Jumlah upah minimum : target Rp. 773.021,- dan realisasi Rp. 780.000,(capaian 100,90%). - Indikator kinerja peningkatan upah pekerja Prov. Jawa Tengah : % UMK terhadap KHL : target 100% dan realisasi 97,31% (capaian 97,31%). Indikator kinerja peningkatan upah pekerja di ketiga Provinsi berbeda satu sama lain. Prov. Jawa Barat indikatornya masih berupa ”jumlah” upah minimum, sedangkan Prov. Jawa Tengah berupa % UMK terhadap KHL. Sementara itu, indikator Prov. Jawa Timur yaitu : % peningkatan upah pekerja, dengan target 9%. Namun bila dilihat dari besaran upah minimum, rata-rata UMK Jawa Timur di tahun 2013 telah mencapai Rp. 1.139.730,- atau tertinggi dibanding Prov. Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan apabila dilihat dari % upah minimum terhadap KHL, rata-rata upah minimum Jawa Timur sudah mencapai 106,49% dari rata-rata KHL sebesar Rp. 1.070.308,-. Sementara itu, rata-rata upah minimum Prov. Jawa Tengah baru mencapai 97,31% dari ratarata KHL.

SASARAN Meningkatnya pelayanan pembinaan hubungan industrial. Sasaran ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan pembinaan hubungan industrial melalui hasil pengukuran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

III - 45


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan pembinaan hubungan industrial. Indikator dan capaian kinerjanya tergambar sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA Hasil survey IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial.

•

TARGET 2013 81,15


% 95,00

2012 75,23

REALISASI 2011 2010 72,61 72,74

2009 80,67

Pelaksanaan survey IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat, bertujuan : a. Untuk mengetahui secara periodik tingkat kinerja dari pelayanan pembinaan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja yang telah dibuat SPP-nya (Standar Pelayanan Publik). b. Sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan pembinaan hubungan industrial. c. Sebagai dasar untuk melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap kekurangan/kelemahan unsur-unsur dari pelayanan pembinaan hubungan industrial yang masih perlu ditingkatkan. d. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. e. Untuk mengetahui gambaran tentang kinerja dari bidang terkait.

•

Survey IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial dilakukan terhadap responden yaitu pihak-pihak yang mendapat layanan (a) penyelesaian perselisihan

hubungan

industrial

lintas

Kab./Kota,

(b)

penangguhan

pelaksanaan ketetapan upah minimum Kab./Kota, (c) pengesahan peraturan perusahaan (PP) lintas Kab./Kota, dan (d) pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) lintas Kab./Kota. Sebagaimana survey IKM lainnya, dasar pelaksanaan survey IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial adalah Standar Pelayanan

Publik

(SPP)

Bidang

Ketenagakerjaan,

Ketransmigrasian


III - 46

dan


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Kependudukan, dimana SPP terbaru telah disempurnakan melalui Keputusan Kepala Disnakertransduk Prov. Jawa Timur tanggal 27 Maret 2012 Nomor 560/39/KPTS/106.01/2012 tentang Standar Pelayanan pada Disnakertransduk Prov. Jawa Timur. •

Capaian : Pada tahun 2013, dari target nilai IKM sebesar 81,15, realisasi sebesar 77,09 (95%). Dengan demikian, capaian kinerja untuk hasil survei IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial tahun 2013 berada pada kategori “baik”. Tahun 2012, dari target nilai IKM 81,00 realisasi 75,23 (92,88%). Pada tahun 2011, target 80,85 realisasi 72,61 (89,81%). Pada tahun 2010, target 80,75 dan realisasi 72,74 (90,08%). Sedangkan di tahun 2009 pada awal dilakukan survey IKM, capaian sebesar 80,67. Diagram 3.16 Perkembangan target dan capaian kinerja hasil survei IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial tahun 2009 - 2013

Jika diamati, capaian nilai IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial pada kurun waktu 2010 – 2011 sempat menunjukkan penurunan, dan mulai naik kembali di tahun 2012 dan 2013, meskipun realisasi di tahun 2013 pun belum mencapai target yang ditetapkan. Secara umum capaian nilai IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial selama tahun 2009 - 2012 berada pada nilai interval konversi IKM antara 62,51 – 81,25 dengan mutu pelayanan B (kinerja pelayanan ‘baik’), namun dari segi pelayanan masih perlu mendapat evaluasi dan perbaikan. Berdasarkan hasil survey IKM tahun 2013, beberapa langkah perbaikan yang akan terus dilakukan adalah mengadakan evaluasi dan


III - 47


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

pembinaan kepada petugas yang menangani pelayanan hubungan industrial untuk memaksimalkan pelayanan kepada pengguna jasa.

SASARAN Meningkatnya K3 yang kondusif. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh, termasuk pekerja perempuan dan anak. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

15,00%

9,75% (turun)

65,00

10,39% (turun)

-35,67% (naik)

-12,91% (naik)

25,00%

25,82%

103,28

29,11%

47,92%

-15,79% (turun)

0,60%

25,00%

18,75%

75,00

45,45%

0,00%

266,67%

20,00%

- % penurunan kasus kecelakaan kerja. - % peningkatan perusahaan yg mendapat penghargaan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja): • Kecelakaan Nihil (Zero Accident). • SMK3 (Sistem

Manajemen K3).

•

Keselamatan

REALISASI 2010 2011

TARGET 2013

dan

2013

Kesehatan

Kerja

%

(K3)

2012

merupakan

instrumen

2009 -42,36% (naik)

yang

memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan ini menjadi hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan karena K3 bertujuan mencegah, melindungi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja. Dalam pelaksanaannya, K3 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktivitas kerja.


III - 48


J

E

R

•

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong pembudayaan K3 di tempat kerja adalah melalui pemberian penghargaan di bidang K3, yang terdiri dari penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penghargaan Kecelakaan Nihil diberikan kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil melaksanakan program K3 sehingga mencapai nihil kecelakaan kerja, juga yang telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu kerja. Sedangkan penghargaan SMK3 diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan manajemen K3 di perusahaannya. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharan K3 untuk pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

•

Capaian : % penurunan kasus kecelakaan kerja : Idealnya, salah satu indikator dari penciptaan kondisi tempat kerja yang kondusif ditunjukkan melalui turunnya angka kecelakaan di tempat kerja, yang dilaporkan melalui Dinas Kab./Kota se-Jawa Timur. Namun mulai tahun 2009 hingga 2013, angka kecelakaan kerja di Jawa Timur bersifat fluktuatif. Pada tahun 2013, terjadi penurunan angka kecelakaan kerja di Jawa Timur berkisar 9,75% dari target yang ditetapkan sebesar 15% (dari 7.736 kasus di tahun 2012 turun menjadi 6.982 kasus di tahun 2013), sehingga capaian kinerjanya mencapai 65%. Dengan demikian, meski terjadi penurunan kasus kecelakaan kerja, namun capaian kinerja untuk persentase penurunan kasus kecelakaan kerja tahun 2013 berada pada kategori “cukup”. Pada tahun 2012, dari target 12% penurunan angka kecelakaan kerja di Jawa Timur, terjadi realisasi penurunan kasus 10,39% (dari 8.633 kasus di tahun 2011 turun menjadi 7.736 kasus di tahun 2012) sehingga capaian kinerjanya 86,58%. Namun kondisi sebaliknya justru nampak mulai tahun 2009 s.d. 2011,


III - 49


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

dimana angka kecelakaan kerja di Jawa Timur selalu menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2009, kecelakaan kerja naik 42,36% dari 3.958 kasus menjadi 5.635 kasus. Di tahun 2010 naik 12,91% dari 5.635 kasus menjadi 6.363 kasus. Di tahun 2011 kembali menunjukkan kenaikan sebesar 35,67% dari 6.363 kasus menjadi 8.633 kasus. Diagram 3.17 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase penurunan kasus kecelakaan kerja tahun 2009 - 2013

Kondisi fluktuatif terjadi antara lain akibat (1) Belum optimalnya pembinaan di Kab./Kota terutama untuk tempat-tempat usaha yang mempunyai potensi berbahaya ataupun di industri padat tenaga kerja, (2) Perusahaan kurang sadar akan pentingnya budaya keselamatan di tempat kerja yang mengancam tiap saat, sedangkan perusahaan baru memperhatikan faktor keselamatan kerja apabila ada pembinaan dan pengawasan dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab./Kota maupun Provinsi, dan (3) P2K3/Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja belum sepenuhnya terbentuk, hingga saat ini baru 10% P2K3 yang ada di tempat kerja. Berdasarkan kondisi eksisting tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah dalam mengurangi jumlah kecelakaan kerja di kemudian hari, diantaranya melalui : - Peningkatan jumlah P2K3 dan mendorong lahirnya tokoh P2K3 di perusahaan yang dapat memberikan motivasi tentang pentingnya keselamatan kerja di tempat kerja sehingga kesadaran akan pentingnya keselamatan di tempat kerja semakin meningkat;


III - 50


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

- Sosialisasi dan pembinaan secara terus-menerus terhadap seluruh perusahaan di Jawa Timur; - Memberdayakan serikat pekerja dalam kegiatan sosialisasi agar serikat pekerja setempat turut mengawasi keselamatan di tempat kerja untuk meminimalisir terjadinya kasus kecelakaan kerja; - Mendorong pembudayaan K3 di Jawa Timur melalui pemberian penghargaan di bidang K3. % peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja : •

Kecelakaan Nihil (Zero Accident) : Pada tahun 2013, dari target peningkatan jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan kecelakaan nihil sebesar 25%, tercapai realisasi sebesar 25,82% (capaian kinerja sebesar 103,28%), dari semula 275 perusahaan di tahun sebelumnya menjadi 346 perusahaan di tahun ini. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan kecelakaan nihil (zero accident) tahun 2013 masuk kategori “sangat baik”. Pada tahun 2012, dari target peningkatan 20%, realisasi kenaikan sebesar 29,11% (145,55%), dari semula 213 perusahaan menjadi 275 perusahaan. Selanjutnya pada tahun 2011 dari target 10%, persentase kenaikan mencapai 47,92% (dari 144 perusahaan di tahun 2010 menjadi 213 perusahaan di tahun 2011). Kondisi sebaliknya terjadi di tahun 2010, dimana jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan kecelakaan nihil turun dibandingkan tahun 2009 (171 perusahaan di tahun 2009 turun 15,79% menjadi 144 perusahaan di tahun 2010). Sementara itu pada tahun 2009, capaian kenaikan hanya 0,60% dibandingkan tahun sebelumnya.


III - 51


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Diagram 3.18 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan kecelakaan nihil (zero accident) tahun 2009 - 2013

•

SMK3 (Sistem Manajemen K3) : Pada tahun 2013, target peningkatan jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan SMK3 sebesar 25% dan realisasinya sebesar 18,75% (capaian kinerja sebesar 75%), yaitu dari 32 perusahaan di tahun lalu menjadi 38 perusahaan di tahun ini. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan SMK3 tahun 2013 masuk kategori “baik”. Pada tahun 2012, dari target peningkatan sebesar 25%, realisasi sebesar 45,45% (181,80%), yaitu dari 22 perusahaan menjadi 32 perusahaan mendapat penghargaan SMK3. Di tahun 2011, dari target peningkatan 24%, realisasi 0% karena tidak ada peningkatan jumlah perusahaan dibandingkan tahun sebelumnya (tahun

2010 maupun tahun 2011 sebanyak

22

perusahaan). Sedangkan pada tahun 2010, dari target peningkatan sebesar 22%, realisasi peningkatan sebesar 266,67%, yakni dari sebelumnya hanya 6 perusahaan di tahun 2009 melonjak menjadi 22 perusahaan di tahun 2010. Sedangkan di tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya.


III - 52


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Diagram 3.19 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan SMK3 tahun 2009 - 2013

•

Secara keseluruhan, perusahaan di Jawa Timur yang mendapat penghargaan di bidang K3 menunjukkan peningkatan. Hal ini menjadi salah satu indikasi dari semakin

tingginya

kesadaran

perusahaan

untuk

melaksanakan

dan

membudayakan K3 di tempat kerja. Pembudayaan K3 di tempat kerja sangat penting artinya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat menuju nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja guna peningkatan produksi dan produktivitas kerja. •

Implementasi pengawasan ketenagakerjaan meliputi 4 (empat) subsistem yang menjadi faktor penting, yaitu lembaga/instansi yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan,

SDM Pengawas Ketenagakerjaan yang kompeten dan

independen dalam melaksanakan tupoksinya, mekanisme dan tata cara operasionalisasi

pengawasan

ketenagakerjaan,

serta

sarana-prasarana

penunjang pelaksanaan sistem pengawasan ketenagakerjaan. Namun di lapangan banyak timbul permasalahan yang menyimpang dengan aturan yang ada akibat perbedaan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hal ini memicu terjadinya unjuk rasa atau demonstrasi pekerja/buruh yang menuntut belum terpenuhinya hak-hak normatif karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang dirasa kurang obyektif. Atas kondisi

tersebut,

Pengawasan

di

Jawa

Timur

Ketenagakerjaan

dibentuk se-Jawa

Satgas Timur

(Satuan

untuk

Tugas)

merevitalisasi

pengawasan ketenagakerjaan demi terpenuhinya hak-hak normatif pekerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

III - 53


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Keberadaan Satgas ini untuk membangun kembali pelaksanaan sistem pengawasan ketenagakerjaan di Jawa Timur. •

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan untuk pelayanan pengawasan ketenagakerjaan : Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010, salah satu pelayanan dasar SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah pelayanan pengawasan ketenagakerjaan, yang indikatornya adalah : 1) Besaran pemeriksaan perusahaan, dengan target 45% di tahun 2016. 2) Besaran pengujian peralatan di perusahaan, dengan target 50% di tahun 2016.

•

Perbandingan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan untuk pelayanan pengawasan ketenagakerjaan : Indikator kinerja tujuan Disnakertransduk Prov. Jawa Timur untuk pengawasan ketenagakerjaan berbeda dengan

indikator

SPM yang ditetapkan oleh

Kemenakertrans. Hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan pengawasan ketenagakerjaan Disnakertransduk Prov. Jawa Timur lebih menitikberatkan pada turunnya kasus-kasus ketenagakerjaan yang lebih bersifat menyeluruh, baik yang bersifat normatif maupun teknis. Meski demikian, Disnakertransduk Prov. Jawa Timur telah mencapai SPM pelayanan pengawasan ketenagakerjaan pada tahun 2013 sebagai berikut : 1) Pemeriksaan perusahaan : capaian sebesar 24,78%, sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2016 sebesar 45%. 2) Pengujian peralatan di perusahaan : capaian sebesar 5,7%, sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2016 sebesar 50%.


III - 54


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

SASARAN Meningkatnya kepesertaan jamsostek aktif. Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh, termasuk pekerja perempuan dan anak. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini tergambar sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA % kepesertaan jamsostek aktif : - Orang (tenaga kerja) - Perusahaan

•

TARGET 2013

REALISASI 2013

39,00%

36,27%

66,00%

66,34%

2012

REALISASI 2011 2010

2009

93,00

37,18%

37,78%

37,93%

39,40%

100,52

66,72%

65,66%

64,46%

62,66%

%

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Program jamsostek memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi dan wajib diikuti oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 orang atau membayar seluruh upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- atau lebih per bulan.

•

Capaian : Kepesertaan Jamsostek aktif (tenaga kerja) : Pada tahun 2013, target kepesertaan tenaga kerja secara aktif pada program jamsostek sebesar 39%, realisasi sebesar 36,27% (capaian kinerja 93%) atau 1.246.783 orang. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk persentase kepesertaan jamsostek aktif (tenaga kerja) berkategori “baik”. Tahun 2012, dari target 38,00% realisasi mencapai 37,18% (97,84%) atau 1.165.480 orang. Di tahun 2011, target 37% terealisasi 37,78% (1.067.410 orang). Pada tahun 2010 dari target 36%, realisasi sebesar 37,93% (1.004.885 orang). Sedangkan di tahun 2009, kepesertaan aktif tenaga kerja sebesar 39,40% (971.662 orang). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

III - 55


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Diagram 3.20 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase kepesertaan jamsostek aktif (tenaga kerja) tahun 2009 - 2013

Jika diamati, secara persentase memang terjadi penurunan kepesertaan aktif tenaga kerja dalam Program Jamsostek dibandingkan jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek di Jawa Timur, dikarenakan laju pertambahan tenaga kerja dari tahun ke tahun lebih cepat dibandingkan pertambahan jumlah anggota aktif Jamsostek. Namun dari segi kuantitas, peningkatan jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta aktif menunjukkan trend positif : tahun 2009 - 2010 meningkat 3,42%, tahun 2010 - 2011 meningkat 6,22%, tahun 2011 - 2012 meningkat 9,19%, dan tahun 2012 - 2013 meningkat 6,98%. Artinya, semakin banyak tenaga kerja yang didaftarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja untuk diikutkan dalam Program Jamsostek secara aktif, yang menunjukkan semakin tingginya kesadaran perusahaan di Jawa Timur untuk melindungi pekerjanya dari resiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi di lingkungan tempat kerja. Kepesertaan Jamsostek aktif (perusahaan) : Pada tahun 2013, target kepesertaan perusahaan secara aktif pada program jamsostek sebesar 66%, realisasi sebesar 66,34% (capaian kinerja 100,52%) atau 21.673 perusahaan. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk persentase kepesertaan jamsostek aktif (tenaga kerja) berada pada kategori “sangat baik”. Di tahun 2012, dari target kepesertaan aktif perusahaan sebesar 65%, realisasi 66,72% (102,65%) atau 19.358 perusahaan. Di tahun 2011, target 64%


III - 56


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

realisasi 65,66% (16.702 perusahaan). Pada tahun 2010 dari target 63%, realisasi sebesar 64,46% (14.634 perusahaan). Dan di tahun 2009, persentase kepesertaan aktif perusahaan pada program Jamsostek di Jawa Timur sebesar 62,66% (12.699 perusahaan). Diagram 3.21 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase kepesertaan jamsostek aktif (perusahaan) tahun 2009 - 2013

Kepesertaan aktif perusahaan pada program Jamsostek selalu menunjukkan perkembangan positif, dimana setiap tahunnya angka perusahaan yang menjadi peserta aktif mengalami peningkatan : tahun 2009 – 2010 bertambah 15,24%, tahun 2010 – 2011 bertambah 14,13%, tahun 2011 – 2012 bertambah 15,90%, dan tahun 2012 – 2013 bertambah 11,96%. Artinya, semakin banyak perusahaan yang memiliki kesadaran dan memahami arti pentingnya ikut serta dalam program Jamsostek secara aktif untuk melindungi pekerjanya dari resiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi di lingkungan tempat kerja. Namun perlu tetap dilakukan pembinaan yang lebih intensif terhadap perusahaan (terutama perusahaan skala menengah dan kecil) untuk mengikuti Program Jamsostek guna melindungi perusahaan dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di lingkungan tempat kerja. •

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan untuk pelayanan kepesertaan Jamsostek : Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi


III - 57


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Nomor Per. 15/MEN/X/2010, salah satu pelayanan dasar SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah pelayanan kepesertaan Jamsostek, yang indikatornya adalah : Besaran pekerja/buruh yg menjadi peserta program Jamsostek aktif, dengan target capaian 50% di tahun 2016. Perbandingan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan untuk pelayanan kepesertaan Jamsostek : Indikator kinerja sasaran Disnakertransduk Prov. Jawa Timur terkait kepesertaan Jamsostek agak berbeda dengan indikator SPM yang ditetapkan oleh Kemenakertrans. Hal ini dikarenakan indikator kinerja sasaran Disnakertransduk Prov. Jawa Timur lebih merinci kepesertaan Jamsostek pada pekerja maupun perusahaannya,

sedangkan

pada

SPM

Bidang

Ketenagakerjaan

hanya

difokuskan pada pekerja yang menjadi peserta aktif Jamsostek. Meski demikian, Disnakertransduk Prov. Jawa Timur telah mencapai SPM pelayanan pengawasan ketenagakerjaan pada tahun 2012 sebagai berikut : capaian sebesar 44,30%, sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2016 sebesar 50%. •

Perbandingan dengan capaian kinerja Prov. Jawa Barat dan Jawa Tengah : - Indikator kinerja kepesertaan Jamsostek aktif Prov. Jawa Barat : tidak ada. - Indikator kinerja kepesertaan Jamsostek aktif Prov. Jawa Tengah : Jumlah peserta Jamsostek aktif : target 865.685 orang dan realisasi 911.698 orang (capaian 105,32%). Indikator kinerja kepesertaan Jamsostek aktif di Jawa Tengah dan Jawa Timur berbeda. Prov. Jawa Tengah indikatornya masih berupa ”jumlah” peserta Jamsostek aktif, sedangkan indikator Prov. Jawa Timur berupa outcome, yaitu : % kepesertaan Jamsostek aktif (tenaga kerja dan perusahaan), dengan target 39% untuk tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek aktif, dan 66% untuk perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek aktif. Namun secara kuantitatif, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek aktif di Jawa Timur telah mencapai 1.246.783 orang, sedangkan di Jawa Tengah mencapai 911.698


III - 58


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

orang (kepesertaan aktif Jamsostek dari sisi tenaga kerjanya lebih tinggi 36,75% di Jawa Timur dibandingkan Jawa Tengah).

SASARAN Meningkatnya lingkungan kerja yang aman, higienis dan nyaman, serta tenaga kerja yang sehat, selamat dan produktif. Sasaran ini dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja serta meningkatkan kegairahan kerja, efisiensi, produktivitas dan moril kerja. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini adalah : INDIKATOR KINERJA - % pengujian kualitas udara emisi dan ambien.

TARGET 2013 95,50%


102,95

2012 98,82%

- % pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja.

93,00%

100%

107,53

100%

•

%

REALISASI 2011 2010 94,47% 87,55%

2009 93,68%

93,48%

83,33%

15,15%

Hiperkes dan Keselamatan Kerja (KK) merupakan lapangan kesehatan yang mengurusi kesehatan tenaga kerja secara menyeluruh, meliputi usaha-usaha kuratif, preventif, penyesuaian faktor manusia terhadap pekerjaannya, higiene dan lain-lain. Manajemen Hiperkes dan KK di perusahaan dilatarbelakangi oleh pengimplementasian konsep manajemen modern yang menitikberatkan pada pengendalian terciptanya kondisi lingkungan kerja aman, higienis dan nyaman, serta tenaga kerja yang sehat, selamat dan produktif. Lingkupnya selaras dengan ISO seri 14000 yang meliputi kesehatan kerja, keselamatan kerja dan lingkungan (occupational health, safety and environment). Di dalam kerangka hiperkes dan KK, fungsi pengujian, pemeriksaan, penelitian dan pelatihan di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja semakin dirasa penting keberadaannya, terlebih Jawa Timur masih dihadapkan pada rendahnya kesadaran sebagian kalangan pengusaha industri untuk melakukan pengujian


III - 59


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

dan pemeriksaan di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, kurangnya penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja dan gizi kerja, kurangnya pengawasan terhadap barang kimia berbahaya, pelayanan kesehatan kerja, dan terbatasnya pemahaman SDM usaha industri tentang pentingnya higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja. •

Capaian : Pengujian kualitas udara emisi dan ambien : Pada tahun 2013, dari target 95,50%, realisasi mencapai 98,32% (capaian kinerja 102,95%), dengan rincian dari 654 perusahaan yang meminta pengujian kualitas udara emisi dan ambien, 643 perusahaan dapat dipenuhi. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk persentase pengujian kualitas udara emisi dan ambien berada pada kategori “sangat baik”. Tahun 2012 realisasi mencapai 98,82% (104,02%) dari target 95,00% (752 perusahaan yang diuji, dari 761 perusahaan yang meminta pengujian kualitas udara emisi dan ambien). Tahun 2011, target 94,50% terealisasi 94,47% (99,97%), dimana dari 723 perusahaan yang meminta pengujian, telah diuji 683 perusahaan. Pada tahun 2010 dari target 94%, realisasi 87,55% (93,14%) yaitu dari 683 perusahaan yang meminta pengujian, dilakukan pengujian terhadap 598 perusahaan. Sedangkan di tahun 2009, pengujian terhadap perusahaan sebesar 93,68% atau 430 perusahaan dari 459 perusahaan yang meminta dilakukan pengujian. Diagram 3.22 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase pengujian kualitas udara emisi dan ambien tahun 2009 - 2013


III - 60


J

E

R

•

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja : Pada tahun 2013, dari target 93% untuk pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja, terealisasi sebesar 100% (capaian kinerja 107,53%), dimana dari 27 perusahaan yang meminta pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja, seluruhnya dapat dipenuhi. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk persentase pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja berada pada kategori “sangat baik”. Di tahun 2012, dari target sebesar 90%, terealisasi 100% (111,11%), dimana telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 15 perusahaan dari 15 perusahaan yang meminta pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja. Tahun 2011, dari target 87% realisasi 93,48% (107,45%), dimana dari 46 perusahaan yang meminta pemeriksaan, telah diperiksa sebanyak 43 perusahaan. Sementara itu di tahun 2010 dari target 85%, realisasi hanya 15,15% (17,82%) yaitu dari 33 perusahaan yang meminta pemeriksaan, hanya bisa dilakukan pemeriksaan terhadap 5 perusahaan. Sedangkan di tahun 2009, pengujian terhadap perusahaan sebesar 83,33% atau 10 perusahaan dari 12 perusahaan yang meminta dilakukan pengujian lingkungan kerja dan tenaga kerja. Diagram 3.23 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja tahun 2009 - 2013

•

Diamati dari capaian kinerja selama 4 (empat) tahun, nampak bahwa pengujian kualitas udara emisi dan ambien yang dilaksanakan oleh UPT K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) belum mampu memenuhi permintaan kalangan industri


III - 61


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

secara optimal. Sementara itu, permintaan kalangan industri semakin tinggi, yang menunjukkan membaiknya kesadaran sebagian kalangan pengusaha industri untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Keadaan ini belum sepenuhnya ditunjang oleh keberadaan alat-alat laboratorium sebagai pendukung pengujian kualitas udara dan lingkungan industri (GC/MS atau Gas Chromatography Mass

Spectometer, AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer, Stargas Analyzer) yang sudah tidak optimal fungsinya dan belum ada peremajaan. Padahal keberadaan instrumen ini sangat vital dalam mendukung tugas dan fungsi UPT K3 (hiperkes), dimana semua parameter pengujian harus diolah melalui instrumen ini sehingga dukungan dari alat-alat tersebut mutlak diperlukan. Disamping itu, keterbatasan SDM juga menjadi masalah, mengingat saat ini pejabat fungsional litkayasa/perekayasa maupun teknisi penguji K3 sangat terbatas dibandingkan jumlah industri di Jawa Timur.

SASARAN Meningkatnya pelayanan K3. Sasaran ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan K3 melalui hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan K3. Indikator dan capaian kinerjanya tergambar sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA Hasil survey IKM pelayanan K3.

•

TARGET 2013 78,00


% 101,99

2012 77,85

REALISASI 2011 2010 2009 74,87 77,14 76,10

Pelaksanaan survey IKM pelayanan K3 menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat, bertujuan :


III - 62


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

a. Untuk mengetahui secara periodik tingkat kinerja dari pelayanan K3 yang dilaksanakan oleh UPT K3 yang telah dibuat SPP-nya. b. Sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan K3. c. Sebagai dasar untuk melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap kekurangan/kelemahan unsur-unsur dari pelayanan K3 yang masih perlu ditingkatkan. d. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. e. Untuk mengetahui gambaran tentang kinerja dari UPT K3. •

Survey IKM pelayanan K3 dilakukan terhadap responden yaitu pihak-pihak yang menggunakan jasa pelayanan (a) pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja, dan (b) pengujian kualitas udara. Sebagaimana survey IKM lainnya, dasar pelaksanaan survey IKM pelayanan K3 adalah Standar Pelayanan Publik (SPP) Bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan, dimana SPP terbaru pada tahun 2012 telah disempurnakan melalui Keputusan Kepala Disnakertransduk

Prov.

Jawa

Timur

tanggal

27

Maret

2012

Nomor

560/39/KPTS/106.01/2012 tentang Standar Pelayanan pada Disnakertransduk Prov. Jawa Timur. •

Capaian : Pada tahun 2012, nilai IKM ditargetkan sebesar 78,00, realisasi sebesar 79,55 (capaian kinerja 101,99%). Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk hasil survei IKM pelayanan K3 berkategori “sangat baik”. Di tahun 2012, dari target IKM 77,50, realisasi 77,85 (100,45%). Di tahun 2011, target IKM 77,00 dengan realisasi 74,87 (97,23%). Tahun 2010 target 76,50 dan realisasi 77,14 (100,84%). Sedangkan di tahun 2009 pada awal dilakukan survey IKM, dicapai nilai IKM pelayanan K3 sebesar 76,10.


III - 63


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Diagram 3.24 Perkembangan target dan capaian kinerja hasil survei IKM pelayanan K3 tahun 2009 - 2013

Secara umum capaian IKM pelayanan K3 selama tahun 2009 - 2012 berada pada nilai interval konversi IKM antara 62,51 – 81,25 dengan mutu pelayanan B (kinerja pelayanan ‘baik’). Namun demikian, meski pelayanan K3 relatif sudah memenuhi target, masih tetap dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin dan mempertahankan kualitas pelayanan yang diberikan. Langkah perbaikan untuk mempertahankan/meningkatkan pelayanan terus dilakukan secara komprehensif.

SASARAN Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan

terhadap

hak-hak

penduduk

terkait

kepemilikan

dokumen

kependudukan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA % kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data eKTP.

TARGET 2013 96,00%


% 91,72

2012 85,65%


REALISASI 2011 2010 2009 89,50% n.a n.a

III - 64


J

E

R

BA

•

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan/peristiwa penting yang dialaminya yang akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan dokumen kependudukan

yang

dimilikinya

pertumbuhan

penduduk

sangat

kepada

instansi

berpotensi

pelaksana.

Pesatnya

memunculkan

masalah

kependudukan seperti KTP ganda, pemalsuan akte kelahiran dan sebagainya, sehingga perlu dilakukan penertiban terhadap data-data kependudukan. Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah membangun Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memberlakukan sistem pengenal tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi syarat utama terwujudnya database kependudukan Nasional berbasis registrasi. Salah satu upaya untuk mewujudkan NIK adalah melalui penerapan e-KTP. •

Capaian : Pemutakhiran data e-KTP di Jawa Timur termasuk Nasional baru dilaksanakan pada tahun 2010, sehingga capaian kinerja tahun 2009 dan 2010 untuk perekaman data e-KTP dengan NIK Tunggal belum tersedia (not

available). Pada tahun 2011 di Jawa Timur secara bertahap mulai dilakukan perekaman data e-KTP di 12 (dua belas) Kab./Kota, dengan tingkat capaian 89,50%, dikarenakan terdapat 2 (dua) Kab./Kota yang belum selesai melakukan perekaman data. Pada tahun 2011 dari 6.289.580 orang wajib KTP, yang sudah melakukan perekaman data sebanyak 5.629.240 orang. Sedangkan pada tahun 2012 perekaman data e-KTP dengan NIK Tunggal telah dilaksanakan lengkap di 38 Kab./Kota, dengan adanya penambahan 26 Kab./Kota yang memasuki tahap perekaman data. Dari target 90% di tahun 2012, terealisasi 85,65% (capaian kinerja 95,17%), dimana dari 25.645.367 wajib KTP di 26 Kab./Kota, yang sudah melakukan perekaman data sebanyak 19.972.343 orang. Di tahun 2013, dari target kinerja 96% baru terealisasi sebesar 88,05% (capaian kinerjanya 91,72%), dimana dari 29.606.800 wajib KTP di 38 Kab./Kota, yang sudah melakukan perekaman data sebanyak 26.068.959 orang. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk


III - 65


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

persentase kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP berada pada kategori “baik”. Diagram 3.25 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP tahun 2009 - 2013

Pelaksanaan perekaman data pada tahun 2013 ternyata belum juga dapat dituntaskan sepenuhnya karena adanya berbagai kendala di lapangan, antara lain tidak seimbangnya jumlah peralatan yang ada dengan kapasitas perekaman data yang harus dilakukan. Untuk itu, bagi kecamatan yang jumlah wajib KTP-nya sangat besar diperlukan peralatan perekaman data tambahan, sekaligus menambah jam pelayanan perekaman data e-KTP dengan NIK Tunggal. •

Perbandingan dengan capaian kinerja Prov. Jawa Tengah : - Indikator kinerja kepemilikan e-KTP Prov. Jawa Tengah : Jumlah kepemilikan KTP/e-KTP : target 26.293.408 orang dan realisasi 22.609.036 orang (capaian 85,99%). Capaian kinerja indikator kepemilikan e-KTP hanya dapat diperbandingkan dengan Prov. Jawa Tengah, mengingat Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki nomenklatur organisasi yang sama, yaitu Disnakertransduk. Namun indikator kinerja kepemilikan e-KTP di Jawa Tengah tidak sama dengan indikator di Jawa Timur, dimana Prov. Jawa Tengah indikatornya berupa ”jumlah”, sedangkan indikator Jawa Timur sudah berupa outcome, yaitu : % persentase kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP, dengan target 96%. Namun dari segi jumlah, dapat dilihat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

III - 66


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

perbandingan antara capaian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Timur, penduduk yang sudah melakukan perekaman data e-KTP s.d. tahun 2013 sebanyak 26.068.959 orang, sedangkan di Jawa Tengah sebanyak 22.609.036 orang.

SASARAN Meningkatnya realisasi pemberangkatan transmigrasi. Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian dan integrasi transmigran dengan

masyarakat

sekitar

melalui

tahap

penyesuaian

pemantapan

dan

pengembangan di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA % penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga).

•

TARGET 2013 65,00%


% 130,45

2012 55,56%

REALISASI 2011 2010 63,08% 98,53%

Penempatan transmigrasi asal Jawa Timur dilaksanakan melalui 3 (tiga) kategori, yaitu Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Umum (TU). Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan, dan dilaksanakan oleh transmigran yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang

berpotensi

berkembang.

Sedangkan

Transmigrasi


Umum

III - 67

(TU)

2009 45,12%


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. •

Capaian : Pada tahun 2013, dari target penempatan transmigran sebesar 65%, realisasi sebesar 84,79% (capaian kinerja 130,45%), dimana transmigran yang ditempatkan sebanyak 797 KK dari 940 KK calon transmigran yang siap berangkat). Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2013 untuk persentase penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (KK) berada pada kategori “sangat baik”. Realisasi

penempatan

transmigran

pada

tahun

2012

sebesar

55,56%

(ditempatkan 669 KK dari 1.204 KK yang siap berangkat), dari target 60% (tingkat capaian 92,60%). Tidak tercapainya target angka penempatan transmigrasi ketidaksiapan

asal

Jawa

Timur

lokasi/daerah

pada

tahun

penempatan

2012

sehingga

dikarenakan STP

(Surat

faktor Terima

Penempatan) dari daerah tujuan/lokasi penempatan terlambat dikeluarkan. Hal ini berakibat pada keterlambatan SPP (Surat Perintah Pemberangkatan) yang dikeluarkan oleh Pusat, sehingga pengiriman transmigran asal Jawa Timurpun menjadi terhambat. Kondisi inilah yang mengakibatkan target pemberangkatan transmigran menjadi terhambat dan akan dilaksanakan pemberangkatan pada tahun berikutnya. Sementara itu di tahun 2011, dari target 55% direalisasikan 63,08% (tingkat capaian 114,69%). Di tahun 2010, target 50% realisasi 98,53% (197,06%). Dan pada tahun 2009 dicapai 45,12% penempatan transmigran. Diagram 3.26 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (KK) tahun 2009 - 2013


III - 68


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Sementara itu, dilihat dari jumlah KK yang diberangkatkan ke lokasi penempatan, mulai tahun 2009 s.d. 2011 penempatan transmigran selalu mengalami kenaikan. Tahun 2009 - 2010 naik 13,51% (592 KK menjadi 672 KK), tahun 2010 – 2011 naik cukup signifikan sebesar 26,64% (672 KK menjadi 851 KK). Tahun 2011 - 2012, mengingat kendala yang terjadi berupa ketidaksiapan lokasi penempatan transmigrasi, terjadi penurunan 21,39% (851 KK menjadi 669 KK). Dan di tahun 2012 - 2013, jumlah KK transmigran yang ditempatkan kembali menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 19,13% (669 KK menjadi 797 KK). •

Untuk mengoptimalkan angka penempatan transmigran terutama yang melalui Transmigrasi Umum (TU), mulai tahun 2012 s.d. 2014 dilakukan terobosan berupa program kerjasama Province to Province antara Prov. Jawa Timur dengan Prov. Kalimantan Timur. Program ini merupakan tindak lanjut kesepahaman bersama antara Pemerintah Prov. Jawa Timur, Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dan Pemerintah Kab. Bulungan tentang kerjasama penempatan transmigrasi asal Jawa Timur di Food Estate Delta Kayan Kab. Bulungan sejumlah 600 KK yang dilaksanakan melalui 3 tahap (tahun 2012 s.d. 2014 dengan target penempatan sebanyak 200 KK/tahun). Program ini menjadi satu-satunya program kerjasama antar daerah di bidang ketransmigrasian di Indonesia, yang menggunakan sharing dana antar Provinsi terkait. Setiap tahunnya selama tahun 2012 s.d. 2014 Pemerintah Prov. Jawa Timur mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kab. Bulungan sebesar Rp. 7,5 milyar untuk pembangunan sarana-prasarana transmigran di lokasi tersebut.

SASARAN Meningkatnya kemandirian transmigran.


III - 69


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian dan integrasi transmigran dengan

masyarakat

sekitar

melalui

tahap

penyesuaian

pemantapan

dan

pengembangan di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA % transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya.

•

TARGET 2013 28,00%


% 210,07

2012 22,56%

REALISASI 2011 2010 n.a n.a

2009 n.a

Transmigrasi merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mencapai keseimbangan

penyebaran

penduduk,

memperluas

kesempatan

kerja,

meningkatkan produksi, dan meningkatkan pendapatan. Keputusan untuk bertransmigrasi pada prinsipnya diambil atas dasar kemauan sendiri dan keyakinan akan hidup yang lebih baik di daerah transmigrasi. Keberhasilan transmigran disebabkan oleh akal daya dan kewiraswastaan mereka yang memungkinkan mereka untuk melihat dan memanfaatkan kesempatankesempatan

guna

memperbaiki

hidup

mereka.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi keberhasilan transmigran adalah aspek pendapatan, aspek perumahan, aspek akses terhadap pendidikan, dan aspek kepemilikan aset keluarga. Berkembangnya kehidupan ekonomi dan sosial transmigran yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan/penghasilan akan mempermudah akses bagi ketiga aspek lainnya (perumahan, pendidikan, dan kepemilikan aset keluarga). •

Pendataan terhadap transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya baru dilaksanakan pada tahun 2012, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2009 sampai dengan 2011 masih belum tersedia (not available). Belum tersedianya data tersebut dikarenakan hingga tahun 2011 kinerja ketransmigrasian baru sampai pada penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Prov. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

III - 70


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Transmigrasi, maka fasilitasi dan sasaran bidang ketransmigrasian tidak hanya dalam konteks menempatkan

transmigran

semata,

akan

tetapi

meliputi

peningkatan

kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, serta membangun kemandirian transmigran. •

Capaian : Pada tahun 2013 dilakukan survei di 3 Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan dipilih 3 Kabupaten yaitu Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala dan Kab. Kota Baru. Untuk Provinsi Kalimantan Timur dilakukan survei di Kab. Berau, sedangkan di Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Kab. Ogan Komering Ilir dan Kab. Ogan Ilir. Dari hasil survei diperoleh bahwa transmigran yang telah ditempatkan di 6 (enam) Kabupaten tersebut berjumlah 170 KK. Dari jumlah transmigran tersebut, sebanyak

100 orang berhasil meningkat

pendapatan perbulannya. Jika sebelum bertransmigrasi, penghasilan mereka setiap bulannya berkisar antara Rp. 500.000 hingga Rp. 1 juta, maka setelah bertransmigrasi penghasilannya meningkat menjadi Rp 5 juta, bahkan hingga mencapai kisaran Rp 10 juta setiap bulannya. Dengan demikian, penghasilan mereka meningkat 5 kali sampai 10 kali lipat dari penghasilan/pendapatan sebelum bertransmigrasi. Dari hasil survei, transmigran pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Kab. Banjar, Barito Kuala (Simpang Nungki), Kab. Berau dan Kab. Ogan Ilir berpenghasilan Rp. 5 juta s/d 10 juta, sedangkan transmigran di Kab. Barito Kuala (Sawahan), Kota Baru dan Kab. Ogan Komering Ilir berpenghasilan di bawah Rp. 5 juta. Dengan demikian, secara keseluruhan pada tahun 2013 dari target 20% transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya di wilayah yang dilakukan survei, realisasi sebesar 58,82% atau capaian kinerja sebesar 210,07%, atau berada pada kategori “sangat baik”. Sedangkan pada tahun 2012, survei dilakukan di 6 (enam) Kabupaten yang berada di 4 (empat) Provinsi, yaitu Kab. Donggala, Kab. Buol, dan Kab. Tojo


III - 71


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Una-Una di Prov. Sulawesi Tengah, Kab. Gorontalo di Prov. Gorontalo, Kab. Luwu Timur di Prov. Sulawesi Selatan, dan Kab. Konawe di Prov. Sulawesi Tenggara, dengan jumlah transmigran sebanyak 328 orang. Dari jumlah transmigran tersebut, sebanyak 74 orang memiliki pendapatan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan di atas Rp. 10.000.000,-. Secara terinci, jumlah transmigran yang pendapatannya berkisar 1 – 5 juta rupiah sebanyak 57 orang, transmigran yang pendapatannya berkisar 5 – 10 juta rupiah sebanyak 14 orang, dan transmigran yang pendapatannya di atas 10 juta rupiah sebanyak 3 orang. Dengan demikian, capaian transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya di wilayah yang dilakukan survei pada tahun 2012 sebesar 22,56%. Diagram 3.27 Perkembangan target dan capaian kinerja persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya tahun 2009 - 2013

•

Apabila mengamati perkembangan pendapatan/penghasilan transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya, nampak bahwa penghasilan mereka pada saat sebelum dan sesudah bertransmigrasi sangat berbeda. Sebelum bertransmigrasi, penghasilan paling besar antara Rp. 500.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-. Namun setelah bertransmigrasi pendapatan mereka naik cukup tajam, dimana sebagian transmigran telah memiliki pendapatan perbulan sebesar di atas Rp. 1.000.000,-, bahkan ada yang melebihi Rp. 10.000.000,-.

•

Di samping itu, indikator kedua dilihat dari aspek kondisi tempat tinggal transmigran. Dengan lahan garapan yang cukup luas dan penghasilan setiap bulannya cukup besar (antara Rp. 5 - 10 juta) tentu akan sangat berpengaruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

III - 72


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

terhadap kondisi tempat tinggal warga transmigrasi. Dengan meningkatnya penghasilan yang cukup signifikan, maka kondisi tempat tinggal yang semula standar rumah tinggal transmigran, menjadi lebih baik dengan sarana yang lebih memadai karena mereka telah mampu merenovasi rumah tinggalnya. •

Prestasi di bidang ketransmigrasian diraih oleh Pemerintah Prov. Jawa Timur pada tahun 2013 dengan memperoleh penghargaan Transmigration Award 2013 dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kategori “Makarti

Nayotama”. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Prov. Jawa Timur atas kinerja yang sangat baik dalam memberikan peluang kepada masyarakat Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program transmigrasi. •

Perbandingan dengan capaian kinerja Prov. Jabar dan Jateng : - Indikator kinerja penempatan transmigrasi Prov. Jawa Barat : Jumlah transmigran yang mengikuti program transmigrasi : target 600 KK dan realisasi 480 KK (capaian 80%). - Indikator kinerja penempatan transmigrasi Prov. Jawa Tengah : Jumlah penempatan transmigrasi : target 560 KK dan realisasi 471 KK (capaian 46,67%). Indikator kinerja penempatan transmigrasi di Prov. Jawa Barat dan Jawa Tengah tidak sama dengan indikator di Jawa Timur. Kedua Provinsi tersebut indikatornya pada tataran output berupa ”jumlah” penempatan, sedangkan indikator Jawa Timur berupa outcome, yaitu : % penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (KK), dengan target 65%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tersebut tidak bisa diperbandingkan. Namun jika berbicara

dari sisi

kuantitas,

dapat

dilihat

bahwa

Jawa

Timur

telah

menempatkan 797 KK, lebih tinggi dari penempatan transmigran asal Jawa Barat (66,04%) maupun Jawa Tengah (69,21%). Sedangkan terkait indikator keberhasilan transmigran dalam meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya, Prov. Jawa Barat dan Jawa Tengah belum memiliki indikator tersebut dan masih terbatas pada jumlah pengiriman transmigran.


III - 73


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1 2 Meningkatnya tenaga % peningkatan lulusan pelatih-an yg memiliki kerja yg te rampil/ keterampilan atau kompeten. kompetensi.

2009 Target

2010

Capai an

%

3 30.00

4 -18.33 (turun)

5 -61.10

- Dalam negeri

3.00

3.00

- Luar negeri

5.00

Target 6

2011

Capai an

% 8

Target

2012

Capai an

5.00

7 -28.82 (turun)

-576.40

9 10.00

10 109.53

100.00

5.00

60.00

1200.00

7.00

-73.33 (turun) n.a

-1466.60

7.00

229.17

3273.86

10.00

-27.50 (turun) 26.58

-

20.00

76.70

100.00

98.92

78.00

% 11

Target

2013

Capai an

%

Target

Capai an

%

2014

1,095.30

12 20.00

13 66.96

14 334.80

15 30.00

16 39.81

17 132.70

18 30.00

-392.86

9.00

20.69

229.89

11.00

8.57

77.91

13.00

265.80

20.00

50.00

250.00

30.00

60.67

202.23

30.00

23.89

119.45

23.00

24.34

105.83

26.00

26.83

103.19

30.00

78.10

100.13

79.00

79.39

100.49

80.00

79.98

99.98

81.00

81.01

81.01

100.00

81.10

78.25

96.49

81.15

Meningkatnya tenaga % peningkatan calon kerja yang dimagang- tenaga kerja yg dimagangkerjakan di: kerjakan.

Meningkatnya produktivitas kerja.

% pertumbuhan produktivitas perusahaan/ UKM yg diberi bimbingan konsultasi produktivitas.

Hasil survey IKM Meningkatnya pelayanan pelatihan & pelayanan pelatihan. produktivitas.

Meningkatnya penempatan tenaga kerja di sektor formal.

Hasil survey IKM pelayanan produktivitas. % penempatan pencari kerja.

76.70

-

n.a

n.a

77.00

76.17

n.a

n.a

-

n.a

n.a

-

n.a

n.a

-

n.a

n.a

-

n.a

n.a

-

42.08

42.08

100.00

48.00

54.33

113.19

55.00

58.41

106.20

60.00

Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja : - % perusahaan anggota aktif PLKT. - % peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja.

Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja

n.a

40.00

n.a

72.88

n.a

182.20

50.00

60.78

121.56

60.00

64.19

106.98

70.00

75.00

107.14

75.00

75.07

100.29

80.00

5.00

18.18

363.60

10.00

15.38

153.80

20.00

96.67

483.35

20.00

20.34

101.70

20.00

-

Hasil survey IKM :

- Pelayanan penempatan tenaga kerja. - Pelayanan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Meningkatnya % tenaga kerja di perluasan lapangan sektor informal yg kerja di sektor informal. mampu belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis).

79.07

79.07

100.00

79.20

78.56

99.19

79.40

76.25

96.03

79.60

74.66

93.79

79.80

74.81

93.75

80.00

75.77

75.77

100.00

75.90

76.43

100.70

76.00

67.17

88.38

76.20

72.35

94.95

76.35

71.27

93.35

76.50

87.00

95.00

109.20

89.00

95.00

106.74

91.00

95.00

104.40

93.00

95.86

103.08

95.00

95.51

100.54

97.00

3.11

103.67

5.00

-171.56

-343.12

10.00

35.47

354.70

15

63.35

422.33

15

-5.71

-20.71

15.00

Menurunnya perselisihan hub. Industrial

% penurunan kasus perselisihan hub. Industrial.

3.00

Meningkatnya perbaikan syarat kerja & kesejahteraan pekerja

% peningkatan upah pekerja.

7.00

% peningkatan Peraturan Perusahaan (PP). % peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

(naik) 17.07

7.00

243.86

7.54

(naik) 107.71

8.00

8.34

104.25

8

8.08

101.00

9.00

22.14

246.00

10.00

n.a

n.a

-

n.a

n.a

-

25.00

26.37

105.48

30.00

36.35

121.17

33.00

35.95

108.94

35.00

n.a

n.a

-

n.a

n.a

-

20.00

33.97

169.85

22.00

42.42

192.82

25.00

24.96

99.84

35.00


III - 74


J

E

R

SASARAN STRATEGIS

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

INDIKATOR KINERJA

1 2 Meningkatnya Hasil survey IKM pelayanan pembinaan pelayanan pembinaan hub. Industrial. hub. Industrial. Meningkatnya K3 yg kondusif.

2009 Target

2010

Capai an

%

Target

Capai an

2011 %

Target

2012

Capai an

%

Target

Capai an

2013 %

Target

Capai an

%

2014

3 80,67

4 80,67

5 100,00

6 80,75

7 72,74

8 90,08

9 80,85

10 72,61

11 89,81

12 81,00

13 75,23

14 92,88

15 81,15

16 77,09

17 95,00

18 81,25

5,00

-42.36 (naik)

-84.72

7,00

-12.91 (naik)

-18.44

10,00

-35.67 (naik)

-35.67

12,00

10,39

86,58

15,00

9,75

65,00

17,00

0,60

0,60

100,00

5,00

-15.79 (turun)

-31.58

10,00

47,92

479,20

20,00

29,11

145,55

25,00

25,82

103,28

25,00

20,00

20,00

100,00

22,00

266,67

1212,14

24,00

0,00

-100.00

25,00

45,45

181,80

25,00

18,75

75,00

25,00

35,00

39,40

112,57

36

37,93

105,36

37,00

37,78

102,11

38,00

37,18

97,84

39.00

36,27

93.00

40.00

- Perusahaan

62,00

62,66

101,06

63

64,46

102,32

64,00

65,66

102,59

65,00

66,72

102,65

66.00

66,34

100,52

67.00

% pengujian kualitas udara emisi & ambien.

93,68

93,68

100,00

94

87,55

93,14

94,50

94,47

99,97

95,00

98,82

104,02

95,50

98,32

102,95

96,00

% pemeriksaan lingkungan kerja & tenaga kerja.

83,33

83,33

100,00

85,00

15,15

17,82

87,00

93,48

107,45

90,00

100,00

111,11

93,00

100,00

107,53

95,00

Hasil survey IKM pelayanan K3.

76,10

76,10

100,00

76,50

77,14

100,84

77,00

74,87

97,23

77,50

77,85

100,45

78,00

79,55

101,99

78,50

89,50

89,50

100,00

90,00

85,65

95,17

96,00

88,05

91,72

100,00

55,00

63,08

114,69

60,00

55,56

92,60

65,00

84,79

130,45

70,00

22,56

22,56

100,00

28,00

58,82

210,07

35,00

% penurunan kasus kecelakaan kerja.

% peningkatan perusahaan yg mendapat penghargaan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) : - Kecelakaan nihil (zero accident). - SMK3 (Sistem Manajemen K3) % kepesertaan Meningkatnya kepesertaan jamsostek jamsostek aktif : aktif - Orang (tenaga kerja)

Meningkatnya lingkungan kerja yg aman, higienis & nyaman, serta tenaga kerja yg sehat, selamat & produktif. Meningkatnya pelayanan K3.

Meningkatnya angka % kepemilikan e-KTP kepe-milikan dokumen dengan NIK (Nomor kependudukan. Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data eKTP. Meningkatnya realisasi % penempatan pem-berangkatan transmigran di daerah transmigrasi. penem-patan transmigrasi (Kepala Keluarga). Meningkatnya kemandirian transmigran.

% transmigran yg berhasil meningkatkan taraf ekonomi & sosialnya.

n.a

45,12

n.a

n.a

45,12

n.a

-

100,00

-

n.a

50,00

n.a

n.a

98,53

n.a

-

197,06

-

n.a

n.a

-

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Jawa Timur Dibandingkan Nasional •

Target dan Capaian IKU RPJMD Prov. Jawa Timur 2009 – 2014 Terkait Penurunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) : Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang di


III - 75


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

dalam RPJMD Prov. Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. Salah satu IKU RPJMD yang

terkait

langsung

ketransmigrasian

adalah

dengan

kinerja

“Penurunan

bidang

TPT

ketenagakerjaan

(Tingkat

dan

Pengangguran

Terbuka)”. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) merupakan rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Adapun target dan capaian penurunan TPT di Jawa Timur adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%)

•

2009 CapaiTarget an 6,20-6,40

5.08

2010 CapaiTarget an 6,00-6,20

4.25

TAHUN 2011 CapaiTarget an 5,80-6,00

2012

4,16

TARGET RPJMD

2013

Target

Capaian

5,60-5,80

4.12

Target

Capaian

2013

2014

5,60-5,80

4.33

5,40 5,50

5,20 5,40

Capaian : Perbandingan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Jawa Timur dengan Nasional dan Provinsi Lainnya di Jawa : Terkait target penurunan TPT di dalam RPJMD Prov. Jawa Timur 2009 - 2014, dapat disampaikan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Disnakertransduk Prov. Jawa Timur yang dituangkan di dalam Renstra Disnakertransduk Prov. Jawa Timur Tahun 2009 - 2014, khususnya yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dilaksanakan untuk mendukung penurunan TPT Jawa Timur.

Berdasarkan

hasil

capaian

kinerja

sektor

ketenagakerjaan,

ketransmigrasian dan sektor-sektor lainnya yang mendukung penurunan TPT Jawa Timur, dan apabila diperbandingkan dengan capaian TPT secara Nasional, diperoleh

gambaran

mengenai

capaian

penurunan

TPT

Jawa

Timur

sebagaimana dideskripsikan melalui diagram berikut ini :


III - 76


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

Sedangkan apabila diperbandingkan dengan capaian Nasional maupun 5 (lima) Provinsi lainnya yang berada di Pulau Jawa, maka diperoleh hasil perbandingan capaian penurunan TPT selama 5 (lima) tahun berturut-turut mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana tabel berikut : CAPAIAN TPT (TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA) NO

WILAYAH

THN 2009

THN 2010

THN 2011

THN 2012

THN 2013

1

NASIONAL

7,87%

7,14%

6,56%

6,14%

6,25%

2

Provinsi Banten

13,42%

13,68%

13,06%

10,14%

9,90%

3

Provinsi Jawa Barat

10,96%

10,33%

9,83%

9,08%

9,22%

4

Provinsi DKI Jakarta

12,15%

11,05%

10,80%

9,87%

9,02%

5

Provinsi Jawa Tengah

7,33%

6,21%

5,93%

5,63%

6,02%

6

Provinsi DIY

6,00%

5,69%

3,97%

3,97%

3,34%

7

Provinsi Jawa Timur

5,08%

4,25%

4,16%

4,12%

4,33%

Apabila dilihat menurut capaian selama 4 (empat) tahun berturut-turut mulai tahun 2009 - 2012, effort penurunan TPT di Jawa Timur sebesar 1,75 poin, yaitu dari TPT sebesar 5,08% di tahun 2009 menjadi sebesar 4,12% di tahun 2012. Namun pada tahun 2013 terjadi kondisi yang tidak lazim, dimana TPT Jawa Timur mengalami kenaikan 0,21 poin menjadi 4,33%. Berbagai faktor penyebab naiknya TPT di Jawa Timur pada tahun 2013 : - Pengurangan pekerja oleh beberapa perusahaan besar di Jawa Timur, antara lain PT. Gudang Garam Kediri yang mem-PHK sekitar 1.000 orang karyawannya. - Penetapan UMK yang menyebabkan sentimen negatif tentang jaminan keamanan

dan

investasi

biaya

tinggi.

Imbasnya,

beberapa

investor

memindahkan investasinya ke tempat lain sehingga kesempatan kerja di sektor formal semakin terbatas. - Saat dilakukan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS pada bulan Agustus 2013 yang masih berada pada masa libur panjang lebaran, pekerja di sektor konstruksi sedang tidak bekerja. Selain itu, petani sedang menunggu panen sehingga juga sedang tidak bekerja. Status pekerja/buruh


III - 77


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

di sektor konstruksi dan pertanian di Jatim didominasi oleh tenaga kontrak/musiman dan bukan pekerja tetap, sehingga pada waktu-waktu tertentu seperti saat libur lebaran ada masa “stagnan” tidak bekerja. - Penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu atau disebut “setengah penganggur” di Jawa Timur masih cukup tinggi, yaitu 7.249.349 orang atau 37,63% dari total penduduk yang bekerja. Kelompok setengah penganggur sangat rentan untuk berubah status menjadi penganggur karena adanya waktu “stagnan” tidak bekerja, serta sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti masa libur lebaran, musim, perubahan kebijakan di bidang ekonomi dan sebagainya. - Penduduk yang bekerja di Jawa Timur terbanyak berada di sektor pertanian yaitu 7.214.218 orang atau 37,44%. Sektor pertanian didominasi oleh penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah sehingga tingkat produktivitasnya rendah. Kelompok ini juga cenderung merupakan buruh musiman. - Di Jawa Timur masih cukup banyak penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, yaitu sebanyak 3.814.410 orang atau 19,8% dari total penduduk yang bekerja.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No.

PROGRAM / KEGIATAN

I.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Gaji dan Tunjangan 2 Tambahan Penghasilan PNS 3 Intensif Pungutan Retribusi BELANJA LANGSUNG Program Peningk Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan kendaraan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 3 Penyusunan database SKPD sbg penunjang Pusat Data Prov Jatim Program Peningk. Kualitas Pelayanan Publik 4 Pelayanan kepada masyarakat

II I

II

III

PAGU / MURNI Rp.

ANGGARAN SETELAH PAPBD

REALISASI S/D BULAN INI

%

70.293.619.000 55.713.529.000 14.416.200.000 163.890.000 172.164.838.283 2.450.860.000

65.358.100.400 52.819.092.000 12.391.169.000 147.839.400 184.424.838.283 2.450.860.000

62.031.374.132 50.472.584.392 11.558.789.740 177.119.284.555 2.403.871.196

94,91 95,56 93,28 96,04 98,08

3.326.726.268 2.346.507.608 832.379.260 147.839.400 7.305.553.728 46.988.804

838.160.000

838.160.000

826.366.000

98,59

11.794.000

1.612.700.000 196.800.000

1.612.700.000 196.800.000

1.577.505.196 196.800.000

97,82 100,00

35.194.804 -

196.800.000

196.800.000

196.800.000

100,00

-

12.877.340.000 12.877.340.000

12.877.340.000 12.877.340.000

12.175.952.197 12.175.952.197

94,55 94,55

701.387.803 701.387.803


III - 78

SISA Rp.


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

No.

PROGRAM / KEGIATAN

IV

Program Kependudukan 5 Penataan Administrasi Sistim Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6 Pembangunan dan Pengembangan SIAK Terpadu 7 Fasilitasi Sosialisasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Umum dan Identitas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pengembangan Industrial dan Syarat Kerja 8 Pemeliharaan dan Pengembangan Syarat Kerja yang Harmonis 9 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial secara adil, konsisten dan transparan. 10 Mendorong Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 11 Pemberdayaan Mediatoir, Konsiliator dan Arbiter Program Mobilitas Penduduk 12 Kerjasama anatar daerah Provinsi, Kab/Kota luar Jawa 13 Optimalisasi Penempatan Calon Transmigran. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Bidang Pelatihan dan Produktivitas 14 Pendidikan Kemasyarakatan produktif pada Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

V

VI

VII

PAGU / MURNI Rp.



%

SISA Rp.

7.779.000.000 4.600.000.000

8.229.000.000 4.600.000.000

7.929.140.275 4.326.703.331

96,36 94,06

299.859.725 273.296.669

1.300.000.000

1.300.000.000

1.284.314.221

98,79

15.685.779

1.879.000.000

2.329.000.000

2.318.122.723

99,53

10.877.277

5.062.000.000

5.062.000.000

4.996.973.663

98,72

65.026.337

1.255.875.000

1.255.875.000

1.220.339.945

97,17

35.535.055

1.675.765.000

1.675.765.000

1.658.425.046

98,97

17.339.954

1.072.000.000

1.072.000.000

1.063.715.107

99,23

8.284.893

1.058.360.000

1.058.360.000

1.054.493.565

99,63

3.866.435

5.144.000.000 3.751.400.000

6.664.000.000 5.271.400.000

6.086.351.042 4.734.809.988

91,33 89,82

577.648.958 536.590.012

1.392.600.000

1.392.600.000

1.351.541.054

97,05

41.058.946

127.826.716.566

136.586.716.566

131.649.626.700

96,39

4.937.089.866

13.834.878.283 6.546.000.000

14.534.878.283 6.546.000.000

14.276.461.613 6.390.463.793

98,22 97,62

258.416.670 155.536.207

Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja UPT PK SINGOSARI 16 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 17 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 18 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau 19 Penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat

7.288.878.283

7.988.878.283

7.885.997.820

98,71

102.880.463

4.246.000.000 546.000.000

4.696.000.000 546.000.000

4.427.366.467 418.963.515

94,28 76,73

268.633.533 127.036.485

2.800.000.000

2.800.000.000

2.708.946.209

96,75

91.053.791

900.000.000

900.000.000

879.214.863

97,69

20.785.137

450.000.000

420.241.880

93,39

29.758.120

UPT PK JEMBER 20 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 21 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 22 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau UPT PK PASURUAN 23 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi

3.927.000.000 2.000.000.000

4.377.000.000 2.000.000.000

4.270.479.990 1.966.357.300

97,57 98,32

106.520.010 33.642.700

1.127.000.000

1.127.000.000

1.105.517.640

98,09

21.482.360

800.000.000

1.250.000.000

1.198.605.050

95,89

51.394.950

4.720.000.000 2.320.000.000

5.170.000.000 2.320.000.000

5.129.634.990 2.306.249.415

99,22 99,41

40.365.010 13.750.585

15


III - 79


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

No.

PROGRAM / KEGIATAN

dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 25 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau UPT PK MOJOKERTO 26 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 27 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 28 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau UPT PK JOMBANG 29 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 30 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 31 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau UPT PK TUBAN 32 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 33 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 34 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau UPT PK NGANJUK 35 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 36 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 37 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau UPT PK SURABAYA 38 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 39 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 40 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau UPT PK SUMENEP 41 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 42 Pendidikan Kemasyarakatan produktif 24

PAGU / MURNI Rp.



%

SISA Rp.

1.500.000.000

1.500.000.000

1.484.042.375

98,94

15.957.625

900.000.000

1.350.000.000

1.339.343.200

99,21

10.656.800

3.720.000.000 820.000.000

4.020.000.000 820.000.000

3.821.834.000 808.604.000

95,07 98,61

198.166.000 11.396.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.846.654.000

92,33

153.346.000

900.000.000

1.200.000.000

1.166.576.000

97,21

33.424.000

4.563.000.000 663.000.000

5.013.000.000 663.000.000

4.990.551.900 662.085.000

99,55 99,86

22.448.100 915.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.983.554.100

99,45

16.445.900

900.000.000

1.350.000.000

1.344.912.800

99,62

5.087.200

6.630.000.000 2.230.000.000

7.080.000.000 2.230.000.000

6.969.531.250 2.217.161.150

98,44 99,42

110.468.750 12.838.850

3.500.000.000

3.500.000.000

3.471.244.270

99,18

28.755.730

900.000.000

1.350.000.000

1.281.125.830

94,90

68.874.170

4.956.000.000 1.500.000.000

5.256.000.000 1.500.000.000

5.005.668.470 1.394.845.470

95,24 92,99

250.331.530 105.154.530

1.706.000.000

1.706.000.000

1.652.550.000

96,87

53.450.000

1.750.000.000

2.050.000.000

1.958.273.000

95,53

91.727.000

2.121.144.000 346.470.000

2.871.144.000 346.470.000

2.816.820.325 333.904.500

98,11 96,37

54.323.675 12.565.500

874.674.000

874.674.000

866.226.050

99,03

8.447.950

900.000.000

1.650.000.000

1.616.689.775

97,98

33.310.225

4.792.220.000 2.000.000.000

5.242.220.000 2.450.000.000

5.096.150.797 2.315.928.003

97,21 94,53

146.069.203 134.071.997

2.792.220.000

2.792.220.000

2.780.222.794

99,57

11.997.206


III - 80


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

No.

Y BE

A

PROGRAM / KEGIATAN

dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi UPT PK SITUBONDO 43 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 44 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi UPT PK KEDIRI 45 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 46 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 47 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau UPT PK TULUNGAGUNG 48 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 49 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 50 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau UPT PK MADIUN 51 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 52 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 53 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau UPT PK PONOROGO 54 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 55 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi UPT PK BOJONEGORO 56 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 57 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 58 Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau UPT PK WONOJATI 59 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 60 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program

PAGU / MURNI Rp.



%

SISA Rp.

7.000.000.000 5.500.000.000

7.450.000.000 5.950.000.000

7.024.780.900 5.668.396.000

94,29 95,27

425.219.100 281.604.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.356.384.900

90,43

143.615.100

2.893.000.000 1.500.000.000

3.343.000.000 1.500.000.000

3.165.534.500 1.379.824.850

94,69 91,99

177.465.500 120.175.150

643.000.000

643.000.000

611.284.650

95,07

31.715.350

750.000.000

1.200.000.000

1.174.425.000

97,87

25.575.000

6.065.000.000 2.600.000.000

6.515.000.000 2.600.000.000

6.327.188.716 2.530.226.216

97,12 97,32

187.811.284 69.773.784

1.895.361.717

1.895.361.717

1.804.549.000

95,21

90.812.717

1.569.638.283

2.019.638.283

1.992.413.500

98,65

27.224.783

4.958.000.000 1.500.000.000

5.258.000.000 1.500.000.000

5.055.314.375 1.480.042.100

96,15 98,67

202.685.625 19.957.900

1.458.000.000

1.458.000.000

1.438.960.525

98,69

19.039.475

2.000.000.000

2.300.000.000

2.136.311.750

92,88

163.688.250

11.250.000.000 7.250.000.000

11.550.000.000 7.550.000.000

11.061.484.700 7.266.099.500

95,77 96,24

488.515.300 283.900.500

4.000.000.000

4.000.000.000

3.795.385.200

94,88

204.614.800

5.947.800.000 1.500.000.000

6.397.800.000 1.500.000.000

5.540.201.400 1.270.898.000

86,60 84,73

857.598.600 229.102.000

2.697.800.000

2.697.800.000

2.386.607.000

88,46

311.193.000

1.750.000.000

2.200.000.000

1.882.696.400

85,58

317.303.600

11.000.000.000 8.500.000.000

11.450.000.000 8.500.000.000

10.769.916.657 8.061.447.157

94,06 94,84

680.083.343 438.552.843

2.500.000.000

2.500.000.000

2.262.979.500

90,52

237.020.500


III - 81


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

No.

PROGRAM / KEGIATAN

pelatihan kerja berbasis kompentensi Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau UPT P2TK SURABAYA 62 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 63 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi UPT K3 SURABAYA 64 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 65 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi 66 Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dan keselamatan kesehatan kerja UPT P3TKI SURABAYA 67 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 68 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi UPT PELATIHAN KEPENDUDUKAN SURABAYA 69 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja 70 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompentensi PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM 71 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka perencanaan pengembangan dan informasi ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 72 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan 73 Pembinaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada sektor dengan resiko kecelakaan kerja tinggi 74 Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan 75 Peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja baik sektor pekerja formal maupun informal 76 Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak dan pekerjaan perempuan PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA 61

VIII

IX


PAGU / MURNI Rp.


%

SISA Rp.

-

450.000.000

445.490.000

99,00

4.510.000

4.870.200.000 770.200.000

5.170.200.000 1.070.200.000

5.016.065.000 1.060.887.900

97,02 99,13

154.135.000 9.312.100

4.100.000.000

4.100.000.000

3.955.177.100

96,47

144.822.900

3.766.436.000 3.205.411.000

3.766.436.000 3.205.411.000

3.697.658.500 3.176.088.000

98,17 99,09

68.777.500 29.323.000

328.160.000

328.160.000

321.595.000

98,00

6.565.000

232.865.000

232.865.000

199.975.500

85,88

32.889.500

2.657.000.000 2.322.092.500

2.657.000.000 2.322.092.500

2.625.770.435 2.296.459.175

98,82 98,90

31.229.565 25.633.325

334.907.500

334.907.500

329.311.260

98,33

5.596.240

3.860.000.000

4.720.000.000

4.690.043.590

99,37

29.956.410

3.060.000.000

3.060.000.000

3.041.104.700

99,38

18.895.300

800.000.000

1.660.000.000

1.648.938.890

99,33

11.061.110

10.049.038.283

10.049.038.283

9.871.168.125

98,23

177.870.158

10.049.038.283

10.049.038.283

9.871.168.125

98,23

177.870.158

6.658.000.000

6.658.000.000

6.597.977.025

99,10

60.022.975

3.133.800.000

3.133.800.000

3.092.867.950

98,69

40.932.050

970.000.000

970.000.000

968.295.150

99,82

1.704.850

1.562.200.000

1.562.200.000

1.559.916.625

99,85

2.283.375

270.000.000

270.000.000

265.900.000

98,48

4.100.000

722.000.000

722.000.000

710.997.300

98,48

11.002.700

4.170.121.717

5.700.121.717

5.082.592.457

89,17

617.529.260


III - 82


J

E

R

BA

A TIMUR

SU KI M AW A

Y BE

A

No.

PROGRAM / KEGIATAN

77

Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM) 78 Penddikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pencipta dalam rangka penciptaan lapangan kerja 79 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan tenaga kerja diluar negeri 80 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan tenaga kerja dalam negeri 81 Pengembangan dan peningkatan bimbingan jabatan bursa kerja khusus dan bursa kerja pemerintah dan swasta (BKP/BKS) melalui PLKT, Radio Job FM 82 Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjan agar terciptanya pasar kerja yang fleksibel BELANJA LANGSUNG Resume Belanja Non BL ( Belanja Gaji ). JUMLAH TOTAL

PAGU / MURNI Rp.



%

SISA Rp.

291.000.000

291.000.000

289.947.000

99,64

1.053.000

274.000.000

1.679.000.000

1.634.304.626

97,34

44.695.374

2.587.500.000

2.712.500.000

2.158.340.031

79,57

554.159.969

450.000.000

450.000.000

443.511.655

98,56

6.488.345

465.121.717

465.121.717

454.081.245

97,63

11.040.472

102.500.000

102.500.000

102.407.900

99,91

92.100

172.164.838.283 70.293.619.000 242.458.457.283

184.424.838.283 65.358.100.400 249.782.938.683

177.119.284.555 62.031.374.132 239.150.658.687

96,04 94,91 95,74

7.305.553.728 3.326.726.268 10.632.279.996


III - 83

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents