BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri
sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. A. PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap
IndIkator
Kinerja
Sasaran
dengan
realisasinya.
Setelah
dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap).. Selanjutnya
berdasarkan
selisih
kinerja
tersebut
dilakukan
evaluasi
guna
mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut : a. Tingkat Realisasi Positif Realisasi Capaian =
x 100% Target
BAB III - 49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
b. Tingkat Realisasi Negatif Target – (Realisasi-Target) Capaian =
x 100% Target
Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, sebagai berikut: Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2015
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
1
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
1
Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas
4
2
3
2
3
5 6
7
8 9
REALISASI
CAPAIAN (6)
(3)
(4)
(5)
Persentase penduduk yang bekerja Tingkat Pengangguran Terbuka
95,78
95,53
99,74
4,22
4,47
94,08
Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
17,00
15,11
88,24
8,70
8,70
100,00
97,93
98,35
100,43
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
86,58
87,64
101,22
61,30
65,83
107,38
112,79
112,79
100,00
102,40
102,90
100,48
80,05
79,14
98,86
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B 10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C BAB III - 50
TARGET
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
11 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
79,54
79,58
100,05
12 Persentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana
83,39
88,32
105,28
13 Persentase pemuda berprestasi yang dibina
50,00
43,33
86,66
14 Persentase atlet berprestasi yang dibina
43,47
39,78
91,51
Meningkatnya 15 Rasio tenaga medis per sarana dan 100.000 satuan prasarana penduduk kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata 8 Menurunnya 16 Angka Kematian Ibu angka kematian per 100.000 Kelahiran bayi dan angka Hidup kematian ibu 17 Angka Kematian Bayi melahirkan per 1.000 Kelahiran Hidup 9 Meningkatnya 18 Angka Harapan Hidup pelayanan (AHH) kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal 10 Meningkatnya 19 Persentase masyarakat keikutsertaan miskin peserta Jaminan masyarakat Kesehatan Daerah dalam jaminan (Jamkesda) terintegrasi kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 11 Meningkatnya 20 Persentase cakupan akseptor peserta KB aktif Keluarga
17,00
22,00*
129,41
97,30
89,60
107,90
25,61
25,95*
102
70,70
70,43*
99,61
30,00
6,00
20,00
64,00
75,70
118,28
5
6
7
BAB III - 51
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
penduduk
12,21
12,28
99,04
22 Persentase penurunan PMKS
1,41
1,35
95,74
20
26
130,00
68,39
91,29
133,48
70,42
69,17*
98,22
54,76
54,98
100,20
79,83
88,10
110,35
9,00
10,00
111,11
2,10
2,10
100,00
1,90
3,39
178,42
1,60
1,61
100,62
4,26
2,01
47,18
6,8
4,43
65,14
4,7
5,58
118,72
(1)
Berencana (KB) 12 Menurunnya persentase penduduk miskin 13 Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 14 Meningkatnya pengarusutama an gender dalam pembangunan
15
16
17
18
21 Persentase miskin
23 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 24 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 25 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Meningkatnya 26 Rasio PDRB UKM volume usaha terhadap total PDRB UMKM dan 27 Persentase koperasi kualitas aktif kelembagaan koperasi Meningkatnya 28 Pertumbuhan jumlah Wirausaha Baru (%) wirausaha baru (WUB) Meningkatnya 29 Rasio perputaran volume usaha modal Kopwan ekonomi kaum peremp0uan Meningkatnya 30 Pertumbuhan subnilai tambah sektor tanaman bahan hasil dan daya makanan terhadap saing produk PDRB (%) pertanian 31 Pertumbuhan sub(tanaman sektor tanaman pangan, perkebunan terhadap perkebunan, PDRB (%) perikanan, 32 Pertumbuhan subpeternakan dan sektor peternakan kehutanan) terhadap PDRB (%) 33 Pertumbuhan subsektor kehutanan terhadap PDRB (%) 34 Pertumbuhan sub-
BAB III - 52
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
19 Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food avaibility)
35
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(3)
(4)
(5)
(6)
sektor perikanan terhadap PDRB (%) Ketersediaan pangan (ton) - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th) Tingkat keamanan pangan (%)
7.439.770 5.342.606 321.056 454.440 285.567 671.520 742.393 1.195.501
96,10 83,76 66,78 128,37 83,50 165,33 53,44 91,81
83,30
82,70
99,28
86,10
87,77
98,06
80,00
88,00
110,00
21 Meningkatnya 39 Stabilisasi harga beras akses pangan di tingkat konsumen (food access) (coefisien variasi/CV)
8
3,40
157,50
22 Meningkatnya 40 Pertumbuhan sub volume ekspor sektor perdagangan dalam dan luar terhadap PDRB (%) negeri 23 Meningkatnya 41 Pertumbuhan subkontribusi sektor industri sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)
9,27
6,00
64,72
6,40
5,53
86,40
344.511
521.933
151,49
43.230.237
48.839.817
112,97
195
202
103,59
75
77
102,67
20 Meningkatnya 36 penyerapan pangan (food 37 utilization) 38
24 Meningkatnya kunjungan wisata
42 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 43 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
25 Meningkatnya 44 Jumlah fasilitasi kuantitas dan pergelaran, festival, kualitas seni lomba karya seni budaya lokal budaya, pameran dan perfilman 45 Indeks Kepuasan thd penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur BAB III - 53
7.741.873 6.378.543 480.800 354.011 341.957 406.178 1.389.298 1.302.113
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(4)
(5)
26 Meningkatnya 46 Jumlah minat investasi jumlah izin PMA berdasarkan ijin prinsip dan prinsip (trilyun rupiah) realisasi PMA, 47 Jumlah minat investasi PMDN dan PMDN berdasarkan ijin investasi prinsip (trilyun rupiah) daerah 48 Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) 49 Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) 50 Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah)
57,83
130,26
225,24
47,03
41,25
87,70
39,43
32,42
82,22
40,88
35,49
86,81
89,79
95,63
106,50
51 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%) 52 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%) 53 Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan 54 Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
86,90
89,43
102,91
56,87
44,02
77,40
44,50
46,84
105,25
43,69
51,73
118,40
55 Persentase kabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha 56 IKM terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang
55,00
71,00
129,09
80,00
74,40
93,00
27 Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara
BAB III - 54
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
(6)
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(4)
(5)
62,96
71,24
113,15
64,97
63,38
88,37
81,97
80,07
91,55
84,58
84,14
95,30
44,27
26,33
66,79
2.055.362
2.560.153
124,56
69,08
68,35
98,94
87,66
87,45
99,76
77,61
71,52
127,65
30 Meningkatnya 66 Rasio ketersediaan infrastruktur & listrik ketersediaan 67 Persentase rumah energi tangga pengguna listrik
72,03
86,68
120,33
99,60
99,69
100,09
31 Meningkatnya 68 Luas konservasi kawasan hutan kawasan hutan (ha) yang dikonservasi
10.000
24.660,4
246,60
32 Meningkatnya 69 Cakupan penghijauan sumber mata (konservasi) sumber air mata air (titik) terkonservasi
15
5
33,33
28 Meningkatnya 57 Persentase KK yang akses mendapatkan masyarakat pelayanan air bersih terhadap 58 Persentase KK yang perumahan mendapatkan layak, Pelayanan Air Limbah pelayanan air 59 Persentase KK yang minum dan mendapatkan sanitasi pelayanan drainase perkotaan 60 Persentase Realisasi layanan persampahan perkotaan 61 Persentase rusun terbangun 29 Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
BAB III - 55
62 Luas areal layanan irigasi (ha) 63 Rasio/ kinerja jaringan irigasi 64 Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku 65 Persentase Penurunan luas genangan banjir
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
(6)
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
REALISASI
CAPAIAN (6)
(4)
(5)
33 Meningkatnya 70 Persentase titik pantau kualitas dengan peningkatan lingkungan kualitas air hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut
32
4,35
13,59
34 Menurunnya 71 Penurunan emisi Gas emisi Gas Rumah Kaca (juta ton Rumah Kaca eq CO2) (GRK)
4
4,48
112
RTR 35 Terwujudnya 72 Persentase Kawasan Strategis perumusan dan pelaksanaan Provinsi yang tersusun kebijakan 73 Jumlah rencana rinci bidang tata ruang Kabupaten/ Kota penataan ruang 74 Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang kasus 75 Persentase mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
58,97
53,85
91,32
7
16
228,57
10
10
100,00
75
100
133,33
76 Jumlah SKPD provinsi 36 Meningkatnya kualitas yang melaksanakan kelembagaan Sistem Pengendalian dan kapabilitas Internal Pemerintah penyeleng(SPIP) garaan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
25
0
BAB III - 56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
0
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
37 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah 38 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan 39 Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya 40 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 41 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas 42 Mewujudkan sistem penanggulanga n bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
BAB III - 57
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(3)
(4)
(5)
(6)
77 Hasil EKPPD
ST
ST*
Tercapai
78 Penilaian SAKIP
A
A*
Tercapai
79 Jumlah raperda inisiatif dewan
3
7
233,33
WTP
-*
81 Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan
60
20,41
34,01
82 Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%)
100
100
100,00
80 Opini BPK
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
-*
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (6)
(4)
(5)
4,425
3,96
89,49
84 Persentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani
100
100
100
45 Terciptanya 85 Persentase situasi kondisi Penanganan Gangguan masyarakat Ketertiban Umum dan yang aman, Ketentraman tenteram, Masyarakat nyaman dan tertib
100
100
100
46 Menguatnya 86 Persentase benda situs budaya dan dan kawasan cagar tradisi lokal budaya yang sebagai bagian dilestarikan dari upaya mewujudkan harmoni sosial
100
100
100
47 Meningkatnya 87 Persentase kejadian pemahaman terkait HAM yang masyarakat ditindaklanjuti tentang hukum dan HAM
100
100
100
48 Meningkatnya 88 Jumlah ormas/ partisipasi aktif yang terdaftar masyarakat menjunjung supremasi hukum
983
889
90,44
43 Meningkatnya 83 Rasio tempat ibadah fasilitas layanan per satuan penduduk keagamaan 44 Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama
BAB III - 58
LSM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
B.
EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA Pengukuran
kinerja
Pemerintah
Provinsi
Jawa
Timur
Tahun
2015
menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 disajikan sebagai berikut : 1. Misi Pertama Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, dengan Tujuan Pertama Meningkatkan Perluasan Lapangan Kerja. Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I NO. (1) 1
2
SASARAN STRATEGIS
REALISASI INDIKATOR KINERJA
(2) (3) Meningkatnya 1 Persentase penduduk partisipasi yang bekerja angkatan kerja 2 Tingkat Pengangguran dan penyerapan Terbuka tenaga kerja Meningkatnya 1 Persentase penurunan hubungan perkara perselisihan industrial yang hubungan industrial yang harmonis masuk ke pengadilan hubungan industrial
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(4) 95,78
(5) 95,81
(6) 95,53
4,11
4,19
4,47
17
14,26
15,11
Sumber Data: BPS dan Pengadilan HI
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD TARGET REALISA SASARAN NO. INDIKATOR KINERJA AKHIR SI Th. STRATEGIS RPJMD 2015 (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya 1 Persentase penduduk 96,18 95,53 partisipasi angkatan yang bekerja kerja dan 2 Tingkat Pengangguran 3,73 4,47 penyerapan tenaga Terbuka kerja 2 Meningkatnya 1 Persentase penurunan 25 15,11 hubungan industrial perkara perselisihan yang harmonis hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial Sumber Data: BPS dan Pengadilan HI
BAB III - 59
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
TINGKAT KEMAJU AN (6) 99,32 75,83
60,44
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya 1 Persentase 95,53 93,82 partisipasi penduduk yang angkatan kerja dan bekerja penyerapan tenaga 2 Tingkat 4,47 6,18 kerja Pengangguran Terbuka 2
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
1 Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial
15,11
-
KET. (+/-) (6) +
+
-
Sumber Data: BPS dan Pengadilan HI
Salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah penurunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja (Sakernas) BPS pada Tahun 2015, TPT Jawa Timur naik dari semula 4,19% di Tahun 2014 menjadi 4,47% di Tahun 2015. Adapun kondisi-kondisi yang menjadi penyebab naiknya TPT dan perkara perselisihan hubungan industrial di Jawa Timur antara lain: a. Untuk TPT, Tahun 2013 – 2015 akibat menurunnya pangsa pasar Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan naiknya tarif cukai rokok, banyak terjadi PHK di pabrik rokok. Apabila ditambah PHK di sektor manufaktur dan sektor lainnya, di Tahun 2014 total tenaga kerja yang ter-PHK ± 12.000 orang. Kondisi terakhir di Tahun 2015, 369 perusahaan melakukan PHK terhadap 7.450 tenaga kerja. b. Upah Minimum Kab./Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2015 naik cukup signifikan sebesar 19,13% (rata-rata UMK Jawa Timur Tahun 2015 sebesar Rp. 1.547.596,- menyebabkan sentimen negatif tentang jaminan keamanan dan investasi biaya tinggi. Jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK meningkat 2 kali lipat sejak 3 tahun terakhir (didominasi industri padat karya) : Tahun 2013 pemohon penangguhan UMK hanya 35 perusahaan, naik Tahun 2014 menjadi 52 perusahaan, dan di Tahun 2015 mencapai 95 perusahaan. BAB III - 60
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Imbas dari kenaikan UMK yang terlalu tinggi, beberapa investor memindahkan investasi ke tempat lain sehingga kesempatan kerja di sektor formal semakin terbatas dan mengurangi penyerapan tenaga kerja secara siginifikan. c. Pemulangan TKI bermasalah/non prosedural. Pada Tahun 2014, sebanyak 7.493 orang TKI bermasalah/deportasi dipulangkan dari Malaysia, sedangkan selama Tahun 2015 terjadi pemulangan sebanyak 6.121 orang. d. Kondisi Tahun 2015, angkatan kerja pendidikan SD ke bawah sebanyak 9.667.122 orang atau 47,68% dari 20.274.681 angkatan kerja. Hal ini berakibat pada relatif rendahnya kualitas SDM sehingga mempengaruhi peluang pengisian kesempatan kerja terutama di sektor formal yang mensyaratkan kualifikasi tertentu. e. Penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu (pekerja tidak penuh) khususnya kelompok setengah penganggur masih cukup tinggi. Berdasarkan data Survey Angkatan Kerja (Sakernas) BPS Jawa Timur, pada tahun 2015 jumlah setengah penganggur 1.628.960 orang. Kelompok setengah penganggur sangat rentan berubah status menjadi penganggur karena ada waktu ‘stagnan’ dimana mereka tidak bekerja, serta sangat dipengaruhi faktor eksternal seperti masa libur lebaran, musim, perubahan kebijakan di bidang ekonomi. f. Penduduk yang bekerja di Jawa Timur terbanyak di sektor pertanian yaitu 7.083.252 orang atau 36,57%, didominasi oleh penduduk yang bekerja berpendidikan SD ke bawah sehingga tingkat produktivitasnya rendah. g. Masih
cukup
banyak
penduduk
yang
bekerja
dengan
status
pekerja
keluarga/pekerja tidak dibayar, yaitu 3.036.200 orang atau 15,68% dari total penduduk yang bekerja. h. Penyebaran informasi pasar kerja masih belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak pencari kerja terutama pada tingkat pendidikan sarjana, dan tingginya gap (kesenjangan) antara pendidikan dengan kualifikasi sehingga banyak lowongan jabatan tenaga profesional dan teknisi yang belum terisi. Di sisi lain, banyak lowongan untuk lulusan diploma dengan jabatan tenaga teknisi, namun pencari kerja yang tersedia terbatas.
BAB III - 61
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
i.
Setiap tahunnya, lulusan dari dunia pendidikan (SMK 60%, SMA/MA 40%, ditambah lulusan perguruan tinggi) masuk ke pasar kerja sehingga ± 440.000 lulusan dunia pendidikan setiap tahunnya memasuki pasar kerja. Belum lagi lulusan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum tertampung di pasar kerja (di kalangan yang baru lulus memerlukan waktu sebelum mereka berhasil mendapatkan pekerjaan).
j.
Untuk Perkara Hubungan Industrial, adanya kondisi dimana masyarakat makin sadar hukum sehingga makin banyak kasus perselisihan hubungan industrial yang seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Perjanjian Bersama, diajukan melalui jalur hukum.
k.
Keterbatasan jumlah tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial di Jawa Timur. Di sisi lain, minat PNS untuk menjadi Mediator Hubungan Industrial juga minim karena beratnya beban tugas yang diemban. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Program cegah PHK guna menahan bertambahnya pengangguran baru. b. Melakukan pendataan korban PHK dan membekali pelatihan melalui Pelatihan Alih Kerja (PAKER). c. Meningkatkan
sosialisasi
kepada
masyarakat
untuk
meminimalisasi
keberangkatan TKI non prosedural. d. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara). e. Pengembangan dan perluasan jejaring informasi pasar kerja melalui layanan penempatan “Ayo Kerja Jatim”. f.
Membuka jaringan Bursa Kerja ke daerah lain dan provinsi lain, perguruan tinggi, dan SMK di Jawa Timur secara online, juga menyelenggarakan bursa kerja bulanan (mini job fair) serta menggalakkan bulan pasar kerja di Kabupaten/Kota.
BAB III - 62
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
g. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) disertai sertifikasi kompetensi tenaga kerja di 16 UPT Pelatihan Kerja (BLK), didukung dengan implementasi Pola 3in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan). h. Revitalisasi UPT Pelatihan Kerja (BLK) melalui upgrading Instruktur, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan, dan modernisasi peralatan pelatihan. i.
Pembinaan di sektor informal melalui pelatihan/pembinaan dan pendampingan usaha mandiri (wirausaha).
j.
Memperbanyak program magang di perusahaan bagi peserta pelatihan di UPT Pelatihan Kerja Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, mendorong pelaksanaan magang mandiri, serta magang ke luar negeri (Jepang).
k. Meningkatkan peran Unit Reaksi Cepat (URC) Ketenagakerjaan dan fungsi LKS Bipartit untuk menciptakan harmonisasi hubungan industrial. l.
Mendorong pola baru program transmigrasi untuk meningkatkan penempatan transmigran. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, output-output
dari berbagai program/kegiatan tersebut saling mendukung dan harus dilaksanakan secara terpadu/terintegrasi sehingga memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Indikator kinerja yang meliputi penduduk yang bekerja dan penurunan TPT bukanlah merupakan indikator khusus ketenagakerjaan, karena Realisasinya dipengaruhi oleh berbagai
faktor
penyebab
maupun
intervensi
eksternal
di
luar
sektor
ketenagakerjaan. Mengingat masalah pengangguran dan kesempatan kerja bukan hanya merupakan masalah ketenagakerjaan dikarenakan penciptaan kesempatan kerja berada pada seluruh sektor lapangan usaha, maka sumbangan dari intervensi program/kegiatan di SKPD sektoral lainnya yang berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja maupun pertumbuhan investasi sangat diperlukan.
BAB III - 63
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
2. Misi Pertama Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, dengan Tujuan
Kedua
Meningkatkan
Pemerataan,
dan
Perluasan
Akses
Pendidikan. Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II No.
SASARAN STRATEGIS
(1) (2) 1 Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas
INDIKATOR KINERJA 1. 2. 3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
4.
(3) Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Meningkatnya 8. kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) Meningkatnya 9. Persentase kualifikasi mutu guru menurut ijazah ≥ pendidikan Sarjana/ Pasca Sarjana dan tenaga kependidikan Meningkatnya 10. Persentase pemuda kualitas peran berprestasi yang dibina pemuda dan 11. Persentase atlet prestasi berprestasi yang dibina olahraga
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(4) 8,7
(5) 8,6
(6) 8,7
97,93
97,83
98,35
86,58
86,36
87,64
61,3
60,78
65,83
112,79
112,72
112,79
102,4
102,85
102,90
80,05
78,23
79,14
79,54
79,40
79,58
83,39
80,30
88,32
50
40,00
43,33
43,47
35,50
39,78
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim dan Dokumentasi Dispora Prov. Jatim
BAB III - 64
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
NO.
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD TARGET REALISA SASARAN INDIKATOR KINERJA AKHIR SI Th. STRATEGIS RPJMD 2015
(1)
1.
(2)
Meningkatnya 1. akses pendidikan dasar dan 2. menengah yang berkualitas 3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
4.
Meningkatnya 8. kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) Meningkatnya 9. mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
TINGKAT KEMAJU AN
(3)
(4)
(5)
(6)
Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
9,1
8,7
95,60
98,1
98,35
100,25
87,36
87,64
100,32
64,9
65,83
101,43
113,1
112,79
99,72
103,11
102,90
99,79
83,44
79,14
94,84
86,97
79,58
91,50
99,34
88,32
88,91
pemuda yang
75
43,33
57,77
atlet yang
63
39,78
63,14
Persentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana
Meningkatnya 10. Persentase kualitas peran berprestasi pemuda dan dibina prestasi olahraga 11. Persentase berprestasi dibina
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim dan Dokumentasi Dispora Prov. Jatim
BAB III - 65
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
NO.
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL
(1)
1.
(2)
Meningkatnya 1. akses pendidikan dasar dan 2. menengah yang berkualitas 3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
4.
Meningkatnya 8. kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) Meningkatnya 9. mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
KET. (+/-)
(3)
(4)
(5)
Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Pak et C Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
8,7
-
98,35
96.70
+
87,64
77.82
+
65,83
59.71
+
112,79
110,50
+
102,90
91.17
+
79,14
78.02
+
79,58
-
Persentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana Meningkatnya 10. Persentase kualitas peran pemuda pemuda dan berprestasi yang prestasi olahraga dibina 11. Persentase atlet berprestasi yang dibina
88,32
(6)
-
43,33
-
39,78
-
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim dan Dokumentasi Dispora Prov. Jatim
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :
BAB III - 66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
a. Program pembinaan TK, SD dan PK yang dilakukan oleh provinsi tidak sepenuhnya selaras dengan program pembinaan dan mengimplementasikannya dengan Kabupaten/Kota karena program yang dilaksanakan oleh Provinsi mengacu kepada pusat dan kebijakan provinsi, sementara Kabupaten/Kota memiliki agenda tersendiri dalam pengembangannya; b. Jumlah guru PAUD dengan kuota kegiatan peningkatan mutu pendidik PAUD masih belum terpenuhi; c.
Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda masih terbatas. Tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda antara lain disebabkan belum optimalnya peran organisasi kepemudaan;
d. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (PPLP dan PPLPD) dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; e. Belum adanya sinergi yang maksimal antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian Jawa Timur. Belum terintegrasinya kompetisi olahraga dalam bingkai industri yang bernilai ekonomi, baik event ola
hraga itu sendiri maupun dampaknya dalam
berbagai sektor kehidupan lainnya, seperti pariwisata dan perluasan informasi kegiatan olahraga berupa tayangan dan hiburan. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Kegiatan dilakukan bertahap, untuk Penyelenggara Program Pendidikan Non Formal yang belum mendapatkan pelatihan akan diikutkan pada kegiatan di tahun depan; b. Melakukan sinkronisasi antara program/ kegiatan pembinaan TK, SD dan PK antara pusat, provinsi, dan Kabupaten/ Kota; c. Memberikan pelatihan peningkatan mutu pendidikan PAUD Kab/Kota; d. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan melalui pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
BAB III - 67
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
e. Meningkatkan prestasi olah raga di tingkat regional, nasional dan internasional, melalui pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu, sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan; f. Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
BAB III - 68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
3. Misi Pertama Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, dengan Tujuan Ketiga Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan III No
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1.
Meningkatnya sarana dan ketersediaan tenaga medis secara merata Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)
2.
3.
4.
5.
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
Rasio tenaga medis per 100.000 satuan penduduk
17
16
22*
2.
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Angka Harapan Hidup (AHH)
97,30
97,39
89,6
26,48
28,31
25,95*
70,70
70,09
70,70*
30
-
6
64
63
75,70
3.
4.
5.
6
Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persentase cakupan peserta KB aktif
* Angka Perhitungan Tahun 2014 Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
BAB III - 69
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO. (1) 1.
2.
3.
4.
5.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2) (3) Meningkatnya sarana 1. Rasio tenaga medis dan ketersediaan per 100.000 satuan tenaga medis secara penduduk merata Menurunnya angka 2. Angka Kematian Ibu kematian bayi dan per 100.000 angka kematian ibu Kelahiran Hidup melahirkan 3. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Meningkatnya 4. Angka Harapan pelayanan kesehatan Hidup (AHH) sesuai dengan standar pelayanan minimal Meningkatnya 5. Persentase keikutsertaan masyarakat miskin masyarakat dalam peserta Jaminan jaminan kesehatan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Meningkatnya 6 Persentase cakupan akseptor Keluarga peserta KB aktif Berencana (KB)
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(4) 30
(5) 22*
(6) 73,33
97,10
89,6
107,72
22,12
25,95*
82,69
71,18
70,43*
98,94
70
6
8,57
68
75,70
112,98
* Angka Perhitungan Tahun 2014 Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatnya 1. Rasio tenaga 22* sarana dan medis per 100.000 ketersediaan satuan penduduk tenaga medis secara merata 2. Menurunnya angka 2. Angka Kematian 89,6 359 kematian bayi dan Ibu per 100.000 angka kematian ibu Kelahiran Hidup melahirkan 3. Angka Kematian 25,95* 25,98 Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup BAB III - 70
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
KET. (+/-) (6) -
+
+
NO. (1) 3.
4.
5.
SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS (2) (3) Meningkatnya 4. Angka Harapan pelayanan Hidup (AHH) kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal Meningkatnya 5. Persentase keikutsertaan masyarakat miskin masyarakat dalam peserta Jaminan jaminan kesehatan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Meningkatnya 6 Persentase akseptor Keluarga cakupan peserta Berencana (KB) KB aktif
REALISASI Th. 2015 (4) 70,43*
REALISASI NASIONAL (5) -
KET. (+/-) (6) -
6
-
-
75,70
74.82
+ 0.88
* Angka Perhitungan Tahun 2014 Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
Penyebab
belum
tercapainya
Peserta
Jaminan
Kesehatan
Daerah
(Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah karena dari 13 (tiga belas) Kab./Kota, hanya 4 (empat) Kab./Kota yang sudah mengintegrasikan seluruh peserta Jamkesda ke JKN, yaitu sejumlah 12.635 (6 %). Sedangkan 9 Kab./Kota lainnya masih dalam proses pendataan. Adapun permasalah pokoknya antara lain: a. Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara Provinsi dan Kab./ Kota tidak semuanya bersinergi. b. Keterbatasan
dukungan
anggaran
belum
menjamin
kesinambungan
pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan antara Provinsi dan Kab./ Kota. c.
Peran serta semua elemen bangsa masih belum optimal.
Solusi antara lain adalah: a. Program dan anggaran di tingkat provinsi, seharusnya didukung oleh kebijakan dan komitmen sinergisitas di Kab./Kota. b. Advokasi dan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat untuk aktif dan merasa memiliki program dan kegiatan kesehatan sehingga tercipta kemandirian untuk hidup sehat.
BAB III - 71
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
4. Misi Pertama Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, dengan Tujuan Ke-4 Mempercepat dan Memperluas Penanggulangan Kemiskinan. Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan IV No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Menurunnya persentase penduduk miskin Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya pengarusutam aan gender dalam pembangunan
2
3
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3)
REALISASI Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(4)
(5)
(6)
1
Persentase miskin
penduduk
12,21
13,50
12,28
2
Persentase penurunan PMKS
1,41
1,43
1,35
3
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
20
18
26
68,39
66,56
91,29
70,42
68,17
69,17*
4 5
*) nilai estimasi Sumber Data: BPS
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO. (1) 1
2
3
SASARAN STRATEGIS (2) Menurunnya persentase penduduk miskin Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(3) 1 Persentase penduduk miskin
(4) 10.19
(5) 12,28
(6) 79,49
2 Persentase PMKS
1,50
1,35
90
34
26
76,47
70,85
91,43*
129,08
72,24
69,17*
94,89
INDIKATOR KINERJA
penurunan
3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
*) nilai estimasi Sumber Data: BPS
BAB III - 72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN STRATEGIS
NO. (1)
(2)
1
Menurunnya persentase penduduk miskin Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
2
3
INDIKATOR KINERJA
REALISASI REALISASI Th. 2015 NASIONAL
KET. (+/-)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Persentase penduduk miskin
12,28
11,13
(-)
2
Persentase penurunan PMKS
1,35
-
-
3
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
26
-
-
91,43
90,34*
+ 1.09
69,17
70,68*
- 1.51
4 5
*) nilai estimasi Sumber Data: BPS
Persentase penduduk miskin di Jawa Timur berdasarkan data Berita Resmi Statistik per Maret 2014 adalah sebesar 12,42 %, per september 2014 menjadi 12,28%, pada Bulan Maret 2015 menjadi 12,34 % (menurun 0,08 % apabila dibandingkan Maret 2014) dan mengalami penurunan kembali sebesar 0,06 % per September 2015 yaitu menjadi 12,28 %. Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur terus menurun, meskipun laju penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Timur cenderung mulai melambat. Perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin sulit dihindari pada saat persentase penduduk miskin mulai mendekati angka 10%, karena berhadapan dengan hardcore poverty, atau ada pula yang menyebutnya, ultra-poor, atau extreme poor, yakni kelompok paling miskin di antara orang miskin (the poorest of the poor), paling tidak berdaya, dan sulit dijangkau. Culture of poverty yang membangun hardcore poverty diduga sangat kuat bertahan di sebagian kelompok masyarakat, dan ini sangat tidak mungkin hanya diselesaikan oleh pemerintah tanpa keterlibatan kuat kelompok civil society.
BAB III - 73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Dalam rangka penurunan penduduk miskin di Jawa Timur, sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan berbagai upaya program/kegiatan yang diarahkan pada kelompok tersebut dan memastikan bahwa mereka inklusif dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan, menjamin bahwa rumah tangga miskin menjadi bagian dari pelaksana pembangunan. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan prioritas yang mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin adalah Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA). Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Sedangkan tentang penurunan PMKS, diketahui hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan penurunan jumlah PMKS di Jawa Timur antara lain: a. Semakin menguatnya komitmen pemerintah daerah dalam penanganan PMKS yaitu dengan implementasi program prioritas Gubernur Jawa Timur dalam penanganan PMKS. b. Optimalnya dukungan pilar Partisipasi Sosial Masyarakat (Parsosmas) /Potensi dan
Sumber
Kesejahteraan
Sosial
(PSKS)
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Dalam rangka peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan PMKS b. Mengoptimalkan peran Komite Penanganan PMKS di Kabupaten/Kota c. Meningkatkan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten/Kota dalam penyediaan sarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS d. Meningkatkan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tentang Pemberdayaan Perempuan diketahui beberapa hal sebagai berikut: a. Dengan adanya metodologi penghitungan yang baru, interpretasi angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak lagi di perbandingkan dengan angka IPM. BAB III - 74
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Angka IPG berdiri sendiri. Semakin besar angka IPG, dan mendekati nilai 100 (seratus) maka Realisasi Pembangunan Gender semakin baik. Nilai 100 memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah setara. Sebaliknya jika angka IPG semakin jauh dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. IPG
metode baru merupakan perbandingan rasio realisasi IPM
perempuan Tahun 2014 sebesar 66,14 terhadap rasio realisasi IPM Laki-laki sebesar 72,81 (sumber BPS) sehingga Kesetaraan dan Keadilan Gender belum terwujud; b. Lembaga/organisasi perempuan dan SKPD leading sector terkait peningkatan lembaga/organisasi perempuan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur belum optimal dalam
mengembangkan
ekonomi
bidang
kewirausahaan.
Hal
tersebut
dikarenakan minimnya pemahaman tentang teknologi informasi pada era globalisasi dan menjadi tantangan mengadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); c. Ada beberapa pemerintah daerah yang mengembalikan bantuan keuangan untuk alokon berdasarkan usulan. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 maka kewenangan pengadaan alokon semuanya oleh pusat sedangkan daerah tidak. Inilah yang menyebabkan pemerintah kab/kota enggan mencairkan dan cenderung mengembalikan ke Kasda. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Melakukan
kegiatan
review
dan
pendampingan
pada
SKPD
Provinsi,
Kabupaten/Kota Jawa Timur agar mengoptimalkan integrasi gender kedalam dokumen perencanaan, penganggaran di semua sektor pembangunan hingga menjadi Anggaran Responsif Gender sebagai upaya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender. b. Meningkatkan
kompetensi
SDM
lembaga/Organisasi
perempuan
Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam mengembangkan ekonomi bidang kewirausahaan berbasis teknologi informasi melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. BAB III - 75
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
c.
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, BKKBN berkaitan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut,
program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.
BAB III - 76
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
5. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan ke-5 Meningkatkan Aktivitas Ekonomi dan Kualitas Kelembagaan UMKM dan Koperasi. Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan V 1.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB) Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan
2
3
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(3)
(4)
(5)
(6)
Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%) Persentase koperasi aktif
54,76
54,64
54,98
79,83
87,98
88,10
3
Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)
9,00
8,80
10,00
4
Rasio perputaran modal Kopwan
2,1
1,39
2,10
1
2
Sumber Data: BPS diolah
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB) Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan
2
3
INDIKATOR KINERJA 1
2 3
4
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
(3)
(4)
(5)
(6)
Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%) Persentase koperasi aktif Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)
55,11
54,98
99,76
81,03
88,10
108,72
10
10
100
Rasio perputaran modal Kopwan
2,5
2,10
77,2
Sumber Data: BPS diolah
BAB III - 77
TINGKAT KEMAJU AN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL
NO. (1) 1
2
3
(2) Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB) Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan
1
2 3
4
KET. (+/-)
(3) Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%)
(4) 54,98
(5) -
(6) -
Persentase koperasi akti Pertumbuhan Wirausaha Baru (%) Rasio perputaran modal Kopwan
88,10
70,29
+ 17,81
10
-
-
1,93
-
-
Sumber Data: BPS diolah
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain : a.
Keberhasilan -
Dukungan
dan
komitmen
pimpinan
pemerintah
daerah
dalam
menumbuhkembangkan koperasi baru di berbagai sektor usaha dan kelompok masyarakat dan pemberdayaan terhadap koperasi yang sudah berbadan hukum. -
Dukungan dan kebijakan alokasi anggaran bagi pengembangan koperasi dan UMKM di Jawa Timur yang cukup besar.
-
Dukungan dari stakeholder (gerakan koperasi, dekopin dan pihak perguruan tinggi, dsb) dan koordinasi yang baik antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur
-
Kerja sama yang baik antara pimpinan dan staf di satuan kerja yang mengurusi Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan UMKM dengan program dan kegiatan yang mengacu dan mendukung pencapaian indikator kinerja.
BAB III - 78
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
b.
Kegagalan -
Koperasi Wanita yang ada sebagian besar usahanya masih simpan pinjam (sebagai bisnis inti) dan belum banyak mengembangkan ke sektor riil.
-
Koperasi Wanita dalam memberikan layanan pinjaman kepada anggotanya masih
banyak
mengandalkan/menggunakan
modal
dari
bantuan
pemerintah, belum banyak yang mengadakan kerjasama dengan lembaga lain. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi bimbingan penguatan modal melalui program dana bergulir APBD Jawa Timur sebanyak 2.000 Kopwan; b. Memberikan pelatihan dan pendidikan kemasyarakatan terhadap Kopwan dan anggotanya terkait pengembangan usaha. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.
BAB III - 79
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
6. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan ke-6 Meningkatkan Produktivitas Pertanian. Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan VI No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
18
Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan)
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
(3)
30 Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%) 31 Pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%) 32 Pertumbuhan subsektor peternakan terhadap PDRB (%) 33 Pertumbuhan subsektor kehutanan terhadap PDRB (%) 34 Pertumbuhan subsektor perikanan terhadap PDRB (%)
Th. 2015 (n)
(4)
(5)
(6)
1,90
1,84
3,39
1,60
1,15
1,61
4,26
4,12
2,01
6,80
6,40
4,43
4,7
4,50
5,58
Sumber Data: BPS
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
18
(2)
INDIKATOR KINERJA (3)
Meningkatnya nilai 30 Pertumbuhan subtambah hasil dan sektor tanaman bahan daya saing produk makanan terhadap pertanian (tanaman PDRB (%) pangan, 31 Pertumbuhan subperkebunan, sektor tanaman perikanan, perkebunan terhadap peternakan dan PDRB (%) kehutanan) 32 Pertumbuhan subsektor peternakan terhadap PDRB (%)
33 Pertumbuhan BAB III - 80
sub-
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(4)
(5)
(6)
2,05
3,39
165,36
3,1
1,61
51,93
4,58
2,01
43,88
7,2
4,43
61,52
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA (3)
sektor kehutanan terhadap PDRB (%) 34 Pertumbuhan subsektor perikanan terhadap PDRB (%)
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(4)
(5)
(6)
5,3
5,58
105,28
Sumber Data: BPS
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO. (1) 18
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2) (3) Meningkatnya nilai 30 Pertumbuhan subtambah hasil dan sektor tanaman daya saing produk bahan makanan pertanian (tanaman terhadap PDRB pangan, 31 Pertumbuhan subperkebunan, sektor tanaman perikanan, perkebunan peternakan dan terhadap PDRB kehutanan) 32 Pertumbuhan subsektor peternakan terhadap PDRB 33 Pertumbuhan subsektor kehutanan terhadap PDRB 34 Pertumbuhan subsektor perikanan terhadap PDRB
REALISASI Th. 2015
REALISASI NASIONAL
KET. (+/-)
(4) 2,65
(5) -
(6)
1,60
-
2,01
-
4,43
-
5,58
-
Sumber Data: BPS
Pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2015 adalah sebesar 3,44 persen di mana pada kategori lapangan usaha tersebut, Sub sektor perikanan memiliki pertumbuhan tertinggi diantara sub sektor lainnya yakni sebesar 5,58 persen atau mencapai 118,72 persen dari target yang telah ditetapkan yakni 4,7 persen. Pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan pada tahun 2015 sebesar 5,58 persen juga lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Jawa Timur secara umum yang besarnya 5,44 persen.
BAB III - 81
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain : a. Sub kategori perkebunan pertumbuhan tahun 2015 mengalami penurunan, angka pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan sebesar 1,61 %. Hal tersebut disebabkan karena turunnya produksi gula sebesar 53.299 ton atau senilai Rp 533 milyar. Turunnya produksi gula dikarenakan areal tebu menurun drastis seluas 17.138 hektar atau 7,8 %. Menurunnya areal dipicu tidak kondusifnya industri gula tahun 2014, akibat adanya rembesan gula rafinasi di pasar konsumsi, sehingga harga gula jatuh pada kisaran Rp 7.500,- dibawah HPP Rp 8.500,-/kg dan dampaknya pada tahun 2015 banyak petani tebu yang alih tanam ke komoditi lain. Disisi lain, produksi tembakau juga mengalami penurunan sebesar 7.722 ton atau senilai Rp 270 milyar. Penurunan nilai produksi dari kedua komoditi tersebut, yaitu gula dan tembakau senilai 803 milyar. Angka tersebut setara dengan penurunan 2,23 % dibanding PDRB sub sektor perkebunan tahun 2015 sebesar Rp 36 trilyun. Faktor lain dipicu oleh menurunkan harga beberapa komoditi ekspor, seperti karet dan cengkeh. b. Sub kategori Peternakan, Usaha peternakan masih dilakukan sebagai usaha sampingan skala rumah tangga dengan kareteristik : modal kecil, cara beternak konvensional, dan mudah sekali mengalihkan ternak untuk dijual, Kurang tersedianya ternak bibit yang berkualitas dan mahalnya harga pakan ternak. c. Pada sub kategori kehutanan, tingkat tumbuh tanaman rehabilitasi dipengaruhi oleh musim penghujan. Partisipasi masyarakat sekitar hutan menjadi salah satu faktor keberhasilan rehabilitasi. Kondisi medan yang cukup sulit dapat mempengaruhi keberhasilan rehabilitas. d. Ketersediaan stok sumber daya ikan (SDI) yang semakin menurun. e. Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang cukup khususnya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan penangkapan ikan kurang optimal.
BAB III - 82
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
f. Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya, pemberian paket hibah berupa mesin pelet masih belum menjangkau ke semua pembudidaya ikan air tawar. g. Alih fungsi lahan perikanan budidaya untuk kegiatan non - perikanan. h. Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konvensional dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidayanya. i.
Masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground yang memicu terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota, antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Demikian juga pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang dan bahan peledak yang merusak lingkungan.
j.
Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada di Jawa Timur karena dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi relatif besar.
k. Produktivitas garam belum optimal. l.
Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan ikan di Jawa Timur.
m. Kompetensi pelaku industri perikanan belum memadai untuk menghadapi persaingan di pasar global. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mengembangkan usaha peternakan berbasis kawasan, sehingga dapat fokus pengembangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal. b. Memfasilitasi aksesbilitas permodalan untuk mengembangkan usaha ternak, baik melalui koperasi, bank pemerintah atau lembaga pembiayaan lainnya. c. Memberikan penyuluhan good farming practise secara berkala kepada para peternak. d. Mendatangkan ternak indukan impor yang berkualitas.
BAB III - 83
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
e. Mengembangkan lahan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan alat mesin pengolah pakan skala kecil f. Pelaksanaan rehabilitasi disesuaikan dengan musim penghujan. g. Pendampingan
dan
penyuluhan
kepada
masyarakat
sebagai
upaya
meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi mengelola hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. Penerapan metode rehabilitasi hendaknya disesuaikan dengan kondisi medan sehingga kegiatan rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. i.
Melakukan perbaikan sumberdaya habitat dan stok sumberdaya ikan melalui pembangunan rumah ikan serta pengkayaan ikan di laut dan perairan umum darat (PUD) yang telah padat tangkap. Kinerja perikanan tangkap masih sangat mungkin untuk ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi Pantai Selatan Jawa Timur yang masih relatif rendah tingkat eksploitasinya.
j.
Pemberian bantuan/hibah sarana penangkapan ikan berupa alat tangkap jaring dan pancing serta alat bantu penangkapan ikan berupa GPS untuk mempermudah mencari lokasi penangkapan (fishing ground), penyediaan modal usaha melalui pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan.
k. Intensifikasi produksi perikanan budidaya melalui kegiatan pemberian paket hibah perikanan budidaya, pakan mandiri dan obat ikan; pelatihan teknis perbenihan dan budidaya ikan; apresiasi kepada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan); perbaikan mutu induk dan benih, alih teknologi (adopsi teknologi hasil penelitian); Intensifikasi, pemanfaatan lahan terbatas budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan di pekarangan, sekolah pondok pesantren/panti asuhan, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Bioflok, pemanfaatan tambak porous dengan pemlastikan HDPE. l.
Sosialisasi dan alih teknologi baru kepada pembudidaya ikan yang dilakukan oleh UPT maupun instalasi budidaya lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan juga dengan pemberian paket hibah untuk teknologi baru yang akan diterapkan sebagai contoh budidaya lele sistem bioflok.
m. Meningkatkan kerjasama antara pengawas perikanan dan kelautan provinsi, kabupaten/kota
BAB III - 84
dengan
aparat
penegak
hukum
dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
penanganan
pelanggaran/tindak pidana perikanan serta mediasi penyelesaian konflik nelayan. n. Selain melaksanakan kegiatan rehabilitasi juga dilakukan upaya konservasi dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan bimtek dan sosialisasi konservasi mangrove dan terumbu karang berkelanjutan. o. Peningkatan kuantitas, kualitas dan produktivitas usaha garam melalui pembuatan unit pengolah garam, pelatihan teknis dan manajemen bagi kelompok PUGAR serta pengembangan teknologi Geomembran. p. Lebih mendorong Unit Pengolah Ikan (UPI) untuk mencari bahan baku ikan ke provinsi lain di luar Jawa dan menjalin kerjasama dengan provinsi lain. q. Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan melalui pelaksanaan bimtek, pelatihan dan sosialisasi terkait
pengendalian
mutu,
keamanan
hasil
olahan,
peningkatan
pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia.
BAB III - 85
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
ilmu
7. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan Ke-8 Meningkatkan Ketahanan Pangan. Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan VII No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
19
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food avaibility)
20
21
INDIKATOR KINERJA (3)
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(5)
(6)
(4)
35 Ketersediaan pangan (ton) - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula Meningkatnya 36 Skor Pola Pangan penyerapan Harapan (PPH) pangan (food 37 Tingkat konsumsi beras utilization) penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th) 38 Tingkat keamanan pangan (%) Meningkatnya 39 Stabilisasi harga beras akses pangan di tingkat konsumen (food access) (coefisien variasi/CV)
7.741.873 6.378.543 480.800 354.011 341.957 406.178 1.389.298 1.302.113 83,30
7.407.895 5.075.010 325.964 371.848 330.994 406.657 1.036.558 1.248.278 81,60
7.439.770 5.342.606 321.056 454.440 285.567 671.520 742.393 1.195.501 82,70
86,10
89,38
87,77
80,00
87,13
88,00
8,00
3,36
3,40
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
19
(2)
INDIKATOR KINERJA (3)
Meningkatnya 35 Ketersediaan pangan ketersediaan (ton) pangan - Beras masyarakat (food - Jagung avaibility) - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula
BAB III - 86
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(4)
(5)
(6)
7.897.877 6.769.955 520.434 390.762 384.876 444.856 1.724.478 1.376.378
7,439,770 5,342,606 321,056 454,440 285,567 671,520 742,393 1,195,501
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
94,20 78,92 61,69 116,30 74,20 150,95 43,05 86,86
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
20
21
(2)
INDIKATOR KINERJA (3)
Meningkatnya 36 Skor Pola Pangan penyerapan Harapan (PPH) pangan (food 37 Tingkat konsumsi utilization) beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th) 38 Tingkat keamanan pangan (%) Meningkatnya 39 Stabilisasi harga akses pangan beras di tingkat (food access) konsumen (coefisien variasi/ CV) (%)
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN (6)
(4)
(5)
87,70
82,7
94,30
81,20
87,77
108,09
84,00
88,00
104,76
8
3,40
157,50
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
NO. (1) 19
20
21
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL (2) (3) Meningkatnya 35 Ketersediaan ketersediaan pangan (ton) pangan - Beras masyarakat (food - Jagung avaibility) - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula Meningkatnya 36 Skor Pola Pangan penyerapan Harapan (PPH) pangan (food 37 Tingkat konsumsi utilization) beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th) 38 Tingkat keamanan pangan (%) Meningkatnya 39 Stabilisasi harga akses pangan beras di tingkat (food access) konsumen (coefisien variasi/ CV) (%)
(4)
(5)
(6)
84,1
(- 1,4)
87,77
96,09
+
88,00
-
3,40
-
7,439,770 5,342,606 321,056 454,440 285,567 671,520 742,393 1,195,501 82,7
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
BAB III - 87
KET. (+/-)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa komoditi pangan masih di bawah target yang telah ditetapkan tetapi beberapa komoditi lainya di atas target yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan angka sasaran dan data produksi Jawa Timur Tahun 2015
(ARAM II). Situasi ketersediaan pangan (Beras) sebesar
7.439.770 Ton, dengan konsumsi sebesar 3.472.975 Ton sehingga surplus beras sebesar 3.966.795 Ton dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebesar 203,78 Ton dari target 200 Ton. Ketersedian pangan pokok Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 dapat terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.23 Kondisi Ketersediaan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015 No.
1.
2.
Komoditas/Pangan
Beras
Jagung
Kedelai
7.407.895
7.439.770
- Konsumsi
3.339.123
3.339.123
3.424.550
3.451.752
3.472.975
- Surplus
2.976.801
3.951.910
3.774.986
3.956.144
3.966.795
- Ketersediaan
4.811.184
5.568.307
5.096.065
5.075.010
5.342.606
139.444
139.444
138.108
162.163
163.160
4.671.739
5.428.863
4.957.958
4.912.847
5.179.446
- Ketersediaan
296.291
296.163
301.558
325.964
321.056
- Konsumsi
467.327
467.327
402.730
432.434
435.093
(171.036)
(171.163)
(101.172)
(106.470)
(114.037)
194.164
196.514
191.495
173.399
178.325
15.075
15.075
50.964
15.444
15.539
179.089
181.439
140.531
157.955
162.786
72.990
60.701
52.427
54.832
60.329
7.538
7.538
7.664
7.722
7.770
65.453
53.163
44.763
47.110
52.559
3.865.556
4.070.625
3.452.350
3.486.310
3.315.773
550.239
550.239
417.675
359.075
361.283
3.315.317
3.520.386
3.304.675
3.126.325
2.954.491
191.440
362.367
346.015
274.930
277.017
71.606
71.606
45.983
115.831
116.543
- Surplus
119.833
290.761
300.033
159.100
160.474
- Ketersediaan
210.771
351.433
333.082
371.848
454.440
- Konsumsi
237.432
226.873
245.240
254.827
256.394
- Surplus
(26.661)
124.560
87.842
117.020
198.046
- Ketersediaan
269.969
301.785
323.221
330.994
544.904
- Konsumsi
271.351
271.351
229.913
320.465
322.435
(1.382)
30.435
93.308
10.529
222.469
- Konsumsi
- Konsumsi
- Ketersediaan 5.
- Konsumsi - Surplus - Ketersediaan
6.
Ubi Kayu
- Konsumsi - Surplus - Ketersediaan
7.
8.
9.
Ubi Jalar
Daging
Telur
- Konsumsi
- Surplus
BAB III - 88
2015*)
7.199.536
- Surplus
Kacang Hijau
2014
7.291.033
- Ketersediaan 4.
2013
6.315.925
- Surplus
Kacang Tanah
2012
- Ketersediaan
- Surplus
3.
2011
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
No.
Komoditas/Pangan - Ketersediaan
10.
Susu
- Konsumsi - Surplus - Ketersediaan
11.
Ikan
- Konsumsi - Surplus - Ketersediaan
12.
Gula
- Konsumsi - Surplus
Proyeksi Jml Penduduk
2011
2012
2013
2014
2015*)
477.190
479.224
396.995
406.657
671.520
71.606
71.843
72.806
73.359
73.810
405.584
407.381
324.190
333.298
597.710
1.190.742
1.257.824
1.321.928
1.036.558
742.393
631.464
674.411
548.265
551.636
561.359
626.360
647.517
488.293
190.758
1.047.776
1.252.788
1.232.090
1.248.278
1.195.501
392.384
378.380
380.706 814.795 38.847.600
629.383
384.414
385.684
663.362
867.104
839.706
869.898
37.687.622
37.812.200
38.363.200
38.610.200
*) Angka Ramalan (ARAM II) Sumber : Data diolah BKP Jatim
Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber yaitu : 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Dari tabel di atas, bahwa kondisi pangan (beras) Jawa Timur dari Tahun 20112015 terlihat surplus hal ini menunjukan bahwa kondisi pangan jawa timur tercukupi ini membuktikan juga bahwa ketersediaan energi juga jauh lebih tinggi daripada taget ketersediaan energy 2400 kkal/kapita/tahun. Grafik kondisi ketersediaan pangan (beras) seperti pada grafik di bawah : Grafik 3.1 Perkembangan Kondisi Ketersedian dan konsumsi beras Jawa Timur Tahun 2011-2015
BAB III - 89
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Tingkat konsumsi dan kualitas pangan tahun 2015 ditunjukkan oleh keragaman konsumsi pangan penduduk yang dianalisis melalui pendekatan perhitungan Pola Pangan Harapan (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dicerminkan dengan nilai skor PPH. Skor PPH ideal adalah 100 yang diproyeksikan akan tercapai pada Tahun 2025. Pada Tahun 2015 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jawa Timur 82,7 meningkat 1,1 point dibanding Tahun 2014. Grafik 3.2 Peningkatan Skor PPH Jawa Timur
Masyarakat di perkotaan telah semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat sedangkan masyarakat perdesaan masih harus didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan
lainnya
yang
dapat
memberi
wawasan
dan
pengetahuan
untuk
mengkonsumsi pangan sesuai anjuran untuk hidup sehat sesuai slogan Panganku Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Di samping itu kondisi ekonomi masyarakat perkotaan dan perdesaan juga mempengaruhi dalam menentukan konsumsi pangan yang B2SA. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman yang ditunjukkan dengan peningkatan SKOR PPH. FAO-RAPA mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi gizi baik
BAB III - 90
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Tabel 3.24 Skor PPH Nasional dan Provinsi Jawa Timur Th. 2015 Kelompok Pangan
No 1
Padi-padian
2
Umbi-umbian
3
Skor PPH Nasional Skor Kalori % PPH
Kalori
Skor PPH Prov. Jatim % Skor Skor AKE AKE Max
Skor PPH
1.167
58,4
25
1.144,0
57,2
28,6
25,0
25,0
40
2
1
44,6
2,2
1,1
2,5
1,1
Pangan Hewani
165
8,2
16,5
140,7
7,0
14,1
24,0
14,1
4
Minyak dan lemak
212
10,6
5
217,8
10,9
5,4
5,0
5,0
5
Buah/biji berminyak
30
1,5
0,7
43,9
2,2
1,1
1,0
1,0
6
Kacang-kacangan
54
2,7
5,4
85,2
4,3
8,5
10,0
8,5
7
Gula
70
3,5
1,8
117,0
5,9
2,9
2,5
2,5
8
Sayur dan buah
80
4
20
101,9
5,1
25,5
30,0
25,5
9
Lain-lain
35
1,7
0
46,1
2,3
0
0,0
0,0
1.853
92,6
75,4
1.941,2
97,1
87,2
100,0
82,7
Pada tahun 2015 konsumsi beras mengalami penurunan 1,23 kg/kap/th atau sebesar 87,77 kg/kap/th dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 89,00 kg/kap/th, dan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 89.38,5 kg/kap/th sedangkan konsumsi jagung, ubi kayu, ubi jalar dan umbi lainnya cenderung mengalami peningkatan (Data diolah oleh BKP Jatim), seperti pada tabel 1 sebagai berikut : Tabel 3.25 Konsumsi Kelompok Pangan Padi-padian dan Umbi-umbian di Jawa Timur Tahun 2012-2015. (kg/kap/th) No. Kelompok/Komoditas 2012 2013 2014 2015 1 Padi-padian 90,5 89,38 89,09 87.77 - Beras 3,6 4,22 4,24 8.16 - Jagung 2 Umbi-umbian 8,32 8,42 10,89 11.04 - Ubi kayu 1,2 1,54 1,89 3.74 - Ubi Jalar 0,0 0,98 1,27 1.06 - Sagu 0,03 0,03 0,04 0.86 - Kentang 0,10 0,12 0,16 0.19 - Umbi lainnya Sumber : Data Olahan BKP Jawa Timur.
Realisasi skor PPH Tahun 2015 sebesar 82,7 terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya namun masih dibawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan BAB III - 91
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
penurunan konsumsi padi-padian tidak diimbangi dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan. Dalam rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan telah ada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Langkah operasional perlu dilakukan terus menerus dan berkelanjutan melalui proses internalisasi dan pengembangan industri pangan lokal meliputi kegiatan Advokasi, Kampanye, Promosi, Pendidikan non Formal, Penyuluhan, Pemanfaatan Pekarangan, Fasilitasi, Penerapan standart Mutu dengan sasaran anak-anak usia sekolah, TP-PKK, Pengusaha pangan, Kelompoktani, Kelompok Wanita, Guru dan Masyarakat luas. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dan Undangundang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, telah diamanatkan bahwa masalah Keamanan Pangan salah satunya menjadi tanggung jawab Pemerintah,
hal
ini
dibuktikan
dengan
adanya
berbagai
regulasi
yang
dibuat/dikeluarkan oleh Pemerintah, namun disisi lain permasalahan keamanan pangan selalu ada & muncul di Masyarakat. Pembangunan Keamanan Pangan merupakan bagian integral Pembangunan Ketahanan Pangan yang tidak dapat terpisahkan
dan
penting
untuk
dilaksanakan
secara
terencana
dan
berkesinambungan. Hal ini karena keamanan pangan sangat dapat berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap kesehatan tubuh manusia. Dewasa ini masih banyak ditengarahi makanan jajanan/kudapan maupun olahan
yang
beredar/diperdagangkan
di
masyarakat
yang
kurang
aman/
mengandung bahan kimia berbahaya dan bahan tambahan pangan (BTP) melebihi dosis takaran, di lapangan kondisinya sangat memprihatinkan. Pada tahun 2011-2014, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan PT. Angler Biochemlab Surabaya menguji kandungan residu pestisida, logam berat, dan mikrobia pada produk pangan segar (buah dan sayuran).
Pada
Tahun
2015
rata-rata
persentase
pangan
yang
aman
dikonsumsi/Memenuhi Syarat (MS) 88,0% dari target 80,5%, dengan rincian Uji BAB III - 92
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Laboratorium Pangan Segar 49 buah sampel, yang tidak memenuhi syarat (TMS) 6 buah sampel atau 12,24% dan yang memenuhi syarat (MS) 43 buah sampel atau 87,76%, sedangkan untuk Uji Laboratorium Pangan Olahan 34 buah sampel, yang tidak memenuhi syarat (TMS) 4 buah sampel atau 11,76% dan yang memenuhi syarat (MS) 30 buah sampel atau 88,24%. Oleh karena pentingnya keamanan pangan, perlu adanya jaminan mutu dan keamanan pangan. Jaminan mutu dan keamanan pangan merupakan program yang harus diwujudkan, mulai dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, pendistribusian, sampai dengan penyajian memenuhi memenuhi standard keamanan pangan suatu produk dan diharapkan dengan adanya jaminan tersebut, masyarakat berkeyakinan bahwa produk yang dikonsumsi, bermutu dan aman bagi kesehatan. Mutu dan Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan telah dilaksanakan berbagai upaya yaitu : a. Uji Laboratorium Terhadap Pangan Segar. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau dapat manjadi bahan baku pengolahan pangan. Berdasarkan hasil
uji laboratorium
Pada Tahun 2015 Uji Laboratorium Pangan Segar 49 buah sampel, yang tidak memenuhi syarat (TMS) 6 buah sampel atau 12,24% dan yang memenuhi syarat (MS) 43 buah sampel atau 87,76%. b. Uji Laboratorium terhadap Tangan Olahan. Sedangkan Pangan Olahan adalah pangan yang sudah mengalami pengolahan dan biasanya pada prosesnya dicampur dengan Bahan Tambahan Pangan (BPT). Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pewarna pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet). Berdasarkan hasil uji laboratorium Pada Tahun 2015 untuk Uji Laboratorium Pangan Olahan 34 buah sampel, yang tidak memenuhi syarat (TMS) 4 buah sampel atau 11,76% dan yang memenuhi syarat (MS) 30 buah sampel atau 88,24%.
BAB III - 93
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Selanjutnya tentang stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen, terutama harga beras di tingkat penggilingan di Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2015 relatif stabil meskipun ada perubahan harga setiap bulannya. Harga rata-rata beras di tingkat penggilingan pada tahun 2015 cukup stabil akan tetapi relatif lebih stabil (CV = 3,49% untuk beras medium dan CV = 2,98% untuk beras premium) dan beras termurah CV = 3.50%. Sepanjang tahun 2015, harga rata-rata beras baik kualitas medium maupun premium selalu berada di atas HPP. Hal tersebut dapat diartikan harga yang ditawarkan pemerintah melalui Perum Bulog belum mampu menarik minat pengusaha perberasan/ penggilingan untuk menjual hasilnya ke Bulog dan lebih memilih pasar umum yang memberikan harga lebih tinggi. Memasuki puncak panen raya padi (bulan Mei - Juni 2015) harga rata-rata beras tingkat penggilingan turun drastis seiring dengan harga gabah hingga mencapai kondisi harga terendah sepanjang tahun 2015, dimana harga rata-rata beras medium Rp. 8.716,-/kg dan harga rata-rata beras premium Rp. 10.069,-/kg, sedangkan harga rata-rata beras termurah Rp. 7.944,-/kg. Hal ini dapat disebabkan karena saat puncak panen raya, stok gabah melimpah di gudang-gudang penggilingan padi sehingga penggilingan mulai memproses gabahnya menjadi beras dan pasokan beras di pasaran umum sangat berlebih sehingga harga turun. Setelah panen raya padi (bulan Juli 2015), harga rata-rata beras di penggilingan mulai beranjak naik dan terus berlangsung hingga bulan Nopember 2015 yang mencapai harga rata-rata tertinggi di sepanjang tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 9.415,-/kg untuk beras medium dan Rp. 10.527,-/kg untuk beras premium. Kenaikan harga rata-rata beras di penggilingan setelah panen raya tidak terlepas dari kenaikan harga gabah di tingkat petani, disamping faktor menjelang hari raya Idul Fitri 1434 H. Hal seperti sudah menjadi hal yang umum ketika menjelang hari besar keagaamaan nasional, komoditas pangan mengalami peningkatan permintaan sehingga harga-harga beranjak naik. Harga beras di tingkat penggilingan dalam periode bulan Januari sampai dengan Nopember 2015 mencapai rata-rata Rp. 9.179,-/kg untuk beras medium dan Rp. 10.420,-/kg untuk beras premium.
BAB III - 94
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Tabel 3.26 Tingkat Kestabilan Harga Pangan Strategis di Jawa Timur Tahun 2015. No.
Komoditas
Max
Min
Rata2
Stdev
CV
1
Beras Premium
10.850
9.937
10.420
310,33
2,98
2
Beras Medium
9.792
8.706
9.179
319,99
3,49
3
Beras Termurah
8.810
7.923
8.318
290,89
3,50
4
Jagung pipilan kering
5.625
3.764
4.432
668,75
15,09
5
Biji Kedelai Kering
11.000
7.121
8.538
1.077,25
12,62
6
Bawang Merah
24.942
12.200
17.663
4.588,42
25,98
7
Cabe merah keriting
27.092
12.200
17.838
4.229,39
23,71
8
Daging sapi
102.500
87.500
96.195
4.709,64
4,90
9
Daging ayam ras
29.600
24.331
27.343
1.654,97
6,05
10
Telur ayam ras
21.824
16.311
18.388
1.686,67
9,17
11
Gula Pasir Lokal
11.112
9.400
10.461
688,68
6,58
12
Tepung terigu
7.875
6.506
7.339
469,63
6,40
13
Minyak goreng
10.939
9.204
10.264
473,11
4,61
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Ketersediaan pangan belum tercapai, meskipun semua komoditi pangan di Jawa Timur surplus kecuali komoditi kedele, hal ini dipengaruhi oleh tingkat produksi. b. Skor PPH Masih rendah dibawah target Nasional, hal ini disebabkan karena adanya penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan, dan daya beli masyarakat yang rendah menyebabkan pola konsumsi masyarakat yang belum beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA). Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi teknis terkait, sehingga dapat dirumuskan
kebijakan-kebijakan
yang
dapat
meningkatkan
kinerja
dan
keberpihakan terhadap masyarakat. b. Memberikan bantuan-bantuan stimulant kepada masyarakat untuk mendorong peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
BAB III - 95
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Program Pemberdayaan Penyuluhan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.
BAB III - 96
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
8. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan ke-8
Meningkatkan Net Ekspor Perdagangan Dalam dan Luar
Negeri. Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan VIII 2.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1) (2) 1 Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri
1
(3) Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)
REALISASI
TARGET (4) 9,27
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(5) 9,27
(6) 6
Sumber:Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri
INDIKATOR KINERJA
1
(3) Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(4) 10,47
(5) 6
(6) 60,12
Sumber:Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
NO. (1) 22
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL (2) (3) Meningkatnya 40 Pertumbuhan sub volume ekspor sektor dalam dan luar perdagangan negeri terhadap PDRB (%)
(4) 6
Sumber:Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
BAB III - 97
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
(5) 2,47
KET. (+/-) (6) +
Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Jatim tahun 2015 mencapai Rp 220,56 trilyun memberikan kontribusi sebesar 19,4 persen terhadap PDB ADHB sektor perdagangan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 1534,1 trilyun pada tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Belum efisiennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah. b. Masih rendahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan lebih disebabkan oleh defisit migas dan jasa yang semakin membesar. c.
Belum
optimalnya
intensitas
perdagangan
antar daerah
karena
belum
tersedianya informasi pasar antar daerah. d. Belum stabilnya harga produk agro dikarenakan panjangnya mata rantai distribusi perdagangan. Dalam rangka peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Untuk menekan tingginya biaya logistik, pemerintah memprogramkan tol laut. b. Meningkatkan Perlindungan Konsumen melalui pengawasan barang beredar dan Pelayanan Kemetrologian. c.
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
d. Pembentukan Kantor Perwakilan Dagang (KPD). e. Database Perdagangan Antar Daerah f.
Pengembangan Jatim Mart, yaitu showroom produk dan jasa Jawa Timur (B2B) di luar negeri, baik showroom secara fisik maupun secara online. Showroom secara fisik akan dibangun di 10 negara ASEAN mulai tahun 2016 s.d 2020, dimulai dengan Singapura dan Vietnam di tahun 2016. Juga di China dan Eropa.
g. Promosi dan Jejaring Pasar Luar Negeri. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dikarenakan program ini dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.
BAB III - 98
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
9. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan ke-9 Meningkatkan Percepatan Kinerja Sektor Industri. Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan IX 3.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya kontribusi sektor industri
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
1
(3) Pertumbuhan sub-sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)
Th. 2015 (n)
(4)
(5)
(6)
6,4
7,79
5,30
Sumber:Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO. (1) 23
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2) (3) Meningkatnya 41 Pertumbuhan sub-sektor industri pengolahan kontribusi sektor terhadap PDRB (%) industri
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(4) 7,3
(5) 5,30
(6) 72,60
Sumber:Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
NO. (1) 23
Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL (2) (3) Meningkatnya 41 Pertumbuhan subsektor industri kontribusi sektor pengolahan terhadap industri
(4) 5,30
(5) 4,25
KET. (+/-) (6) +
PDRB (%) Sumber:Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim dan BPS-RI
*) Nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jatim tahun 2015 mencapai Rp 494,69 trilyun memberikan kontribusi sebesar 20,6 persen terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 2.405,4 trilyun pada tahun 2015
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Perlambatan ekonomi global. b. Kenaikan biaya bahan baku terutama didorong oleh pelemahan nilai Rupiah Terhadap US Dollar. BAB III - 99
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
c. Marjin/Keuntungan Industri Pengolahan masih relatif kecil, berada di kisaran 5%10%, lebih rendah. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mendorong konsumsi pemerintah dengan realisasi proyek pembangungan infrastruktur mampu mendorong kinerja industri bahan bangunan, seperti industri semen. b. Substitusi bahan baku impor dengan bahan baku lokal sebagai langkah efisiensi. c. Pemerintah provinsi mendukung regulasi yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah pusat, diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor industri
pengolahan,
diantaranya
insentif
penurunan
tarif
berdasarkan
penyesuaian sebesar 2,6% dan diskon 30% bagi pelanggan listrik golongan industri pengolahan yang memakai beban pada pukul 23.00 s.d 08.00. Kebijakan ini diharapkan mendorong industri pengolahan untuk semakin memaksimalkan penggunaan mesin-mesin produksi. d. Mekanisme penetapan upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2016 yang mudah dihitung (berasal dari penjumlahan
pertumbuhan
ekonomi dan
inflasi),
diperkirakan dapat menumbuhkan optimisme kalangan usaha seiring dengan upah yang lebih terprediksi. e. Menjaga iklim usaha yang kondusif di Jawa Timur, untuk menarik investor asing dalam Penanaman Modal Asing (PMA). f. Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) secara paripurna, berkesinambungan dimulai dari stimulan bahan baku, proses pengolahan, sampai pemasarannya. g. Pengembangan IKM Premier h. Fasilitasi dan Kemudahan Industri Besar i.
Peningkatan Kualitas & Konstinuitas Produk melalui standarisasi produk
j.
Penumbuhan Populasi Industri. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut,
program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
BAB III - 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
10. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan ke-10 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata. Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan X 4.
(1) 1
2
SASARAN STRATEGIS
(2) Meningkatnya kunjungan wisata
Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal
REALISASI INDIKATOR KINERJA (3) 1 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 2 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 3 Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman 4 Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(4)
(5)
(6)
344.511
463.596
521.933
43.230.237
45.507.609
48.839.817
195
170
202
75
75
77
Sumber Data: Data Disbudpar Prov. Jatim
Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
NO. (1) 24
25
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya kunjungan wisata
INDIKATOR KINERJA (3) 42 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 43 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
Meningkatnya 44 Jumlah fasilitasi kuantitas dan pergelaran, festival, kualitas seni lomba karya seni budaya lokal budaya, pameran dan perfilman 45 Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur
TARGET AKHIR RPJMD (4) 1.981.190
REALISASI Th. 2015
TINGKAT KEMAJUAN
(5) 521.933
(6) 26,34
243.692.863
48.839.817
20,04
1.075
202
18,79
75
77
102,67
Sumber Data: Data Disbudpar Prov. Jatim
BAB III - 101
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO. (1) 24
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya kunjungan wisata
INDIKATOR KINERJA 42
43
25
Meningkatnya 44 kuantitas dan kualitas seni budaya lokal
45
(3) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur
REALISASI Th. 2015 (4) 521.933
REALISASI NASIONAL (5) 10.406.759
KET. (+/-) (6) Kontribusi 5%
48.839.817
-
-
202
-
-
77
-
-
Sumber Data: Data Disbudpar Prov. Jatim
Berdasarkan data hasil Realisasi kinerja, dapat diketahui
indikator kinerja
secara keseluruhan menunjukan hasil Realisasi yang cukup baik. Namun masih dijumpainya kendala dan tantangan di lapangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu: a.
Ketatnya persaingan dalam memasuki era pasar bebas (MEA);
b.
Belum optimalnya kualitas pelayanan usaha pariwisata;
c.
Belum optimalnya kualitas layanan pelaku pariwisata;
d.
Belum keseluruhan tenaga kerja usaha pariwisata yang memiliki legaliatas dan tersertifikasi profesi;
e.
Belum optimalnya pendokumentasian dan inventarisasi data seni budaya;
f.
Belum optimalnya aktualisasi seni tradisional dan adat budaya lokal;
g.
Masih diperlukannya kemampuan untuk mempertahankan tingkat kunjungan wisatawan ke Jatim. Dalam rangka meningkatkan dan meminimalisir timbulnya kegagalan berbagai
langkah dan upaya peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, BAB III - 102
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
langkah-langkah strategis dan inovatif yang diambil oleh Provinsi Jawa Timur terutama oleh Dinas Kebudayan dan Pariwisata bidang Kebudayaan dan Pariwisata, adalah: a. Pemanfaatan tehnologi informasi sebagai sarana dan pengembanagn destinasi pariwisata agar dapat lebih luas dan tanpa batas memanfaatkan sebagai sarana promosi pariwisata; b. Meningkatkan promosi dalam dan luar negeri dengan fokus pada pasar potensial; c. Peningaktan advokasi terhadap pelaku usaha pariwisata menuju standarisasi usaha; d. Mendorong pelaku usaha pariwisata menuju sertifikasi profesi; e. Memfasilitasi uji kompetensi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP bagi tenaga kerja pariwisata agar mendapatkan legalitas dan sertifikasi profesi sesuai keahliannya masing-masing; f. Meningkatkan
fasilitasi
aktualisasi
dengan
menjalin
kerjasama
kabupaten/kota;
BAB III - 103
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
dengan
11. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan ke-11 Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri dan Investasi Daerah. Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XI No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1) (2) 1 Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
1
2
3
4
5
(3) Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah) Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah)
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(4) 57,83
(5) 74,91
(6) 130,26
47,03
35,72
41,25
39,43
19,29
32,42
40,88
42,55
35,49
89,79
83,19
95,63
Sumber Data: BPS
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
BAB III - 104
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)
78,39
130,26
166,16
2
Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)
60,61
41,25
68,05
INDIKATOR KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
3
4
5
Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah)
54,52
32,42
59,46
56,51
35,49
62,80
123,79
95,63
77,25
Sumber Data: BPS
Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
INDIKATOR KINERJA 1
2
3
4
5
(3) Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah) Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah)
REALISASI Th. 2015 (4) 130,26
REALISASI NASIONAL (5) 1.297,93
KET. (+/-) (6) (-)
41,25
641,78
(-)
32,42
395,22
(-)
35,49
179,47
(-)
95,63
-
Sumber Data: BPS
BAB III - 105
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Adapun hal-hal utama yang mempengaruhi nilai capaian ataupun realisasi kinerja investasi, antara lain: a. Masih terbatasnya penyediaan lahan dikawasan industri dalam rangka menampung beralihnya perusahaan diluar Kawasan Industri dan Perusahaan baru (Industri); b. Masih adanya disparitas terhadap penyebaran pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten/Kota; c. Masih tingginya kesenjangan (gap) investasi antara izin prinsip dan realisasi investasi; d. Kurangnya Koordinasi PDKPM Kabupaten/Kota Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan inventarisasi realisasi Penanaman Modal Daerah (PMA dan PMDN) sebagai realisasi kinerja Penanaman Modal di Jawa Timur; e. Inkonsistensi Peraturan Penanaman Modal antar Kementerian sehingga berdampak pada pelaksanaan di daerah; f. Kurang memadainya infrastruktur penunjang penanaman modal antara lain jalan tol, bandara, pelabuhan, jalan kereta api, jalan arteri dan kawasan industri; g. Kurang maksimalnya sinergitas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemberian pelayanan perizinan, Pengembangaan potensi dan peluang investasi serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah; h. Kurang patuhnya perusahaan PMA dan PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan belum terintegrasinya sistem pelaporan LKPM melalui SPIPISE. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mendorong Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan lahan pembangunan di sektor Kawasan Industri; b. Meningkatkan daya saing Daerah dalam rangka menarik Penanaman Modal ke Daerah; c. Meningkatkan pelayanan dan konsultasi permasalahan – permasalahan di Bidang Penanaman Modal melalui help desk;
BAB III - 106
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
d. Meningkatkan pemahaman bagi Penanam Modal akan kewajibannya setelah mendapatkan Perizinan; e. Melakukan Koordinasi dan Pembinaan yang lebih intensif dengan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penanaman Modal; f. Memberikan masukan terhadap Kementrian terkait; g. Meningkatkan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota guna mendapatkan data yang dapat mendukung projek profile; h. Peningkatan infrastruktur melalui penciptaan peluang investasi serta koordinasi dengan Instansi Sektoral Penyedia Infrastruktur dan mendorong Instansi Sektoral terkait untuk mempercepat pengembangan/pembangunan pelabuhan Tanjung Perak dan Teluk Lamong, Bandara Juanda, Double Track KA dan jalan tol trans Jawa; i.
Mendorong kemitraan PMA dan PMDN serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA;
j.
Memperbaiki iklim investasi yang berdaya saing melalui peningkatan pelayanan dan mempromosikan peluang investasi unggulan;
k. Meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi melalui sistem pelaporan LKPM secara online; l.
Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur secara pro aktif memberikan informasi dan peringatan kepada penanam modal yang belum atau terlambat menyampaikan LKPM;
m. Mendorong pemerataan lokasi investasi di semua wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Timur; n. Memacu para penanam modal yang telah memiliki Izin Prinsip untuk segera merealisasikan investasinya melalui pemberian fasilitasi kemudahan perizinan, pengadaan lahan usaha dan lainnya serta mediasi penyelesaian masalah yang mungkin timbul; Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
BAB III - 107
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan konsekuensi kepada pertumbuhan ekonomi daerah. 12. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan Ke-12 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mengembangkan Daya Saing Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat. Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XII 5.
SASARAN STRATEGIS
(1) (2) 1 Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
6
2
Meningkatnya akses masyarakat terhadap
BAB III - 108
7
(3) Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%) Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%) Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Persentase kabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih (%)
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(4) 86,90
(5) 89,27
(6) 89,43
56,87
55,01
44,02
44,50
40,63
46,84
43,69
40,75
51,73
55,00
63
71
80
85,87
74,40
73
62,35
71,24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
5.
(1)
SASARAN STRATEGIS
(2) perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi
INDIKATOR KINERJA
8
9 10
11 3
4
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayaguna an sumber daya air serta pengendalian daya rusak air Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi
12 13 14 15
(3) Persentase KK yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah (%) Persentase pelayanan drainase perkotaan (%) Persentase Realisasi layanan persampahan perkotaan (%) Persentase rusun terbangun Luas areal layanan irigasi (ha) Rasio/ kinerja jaringan irigasi Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku Persentase Penurunan luas genangan banjir
16 Rasio ketersediaan listrik 17 Persentase rumah tangga pengguna listrik
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(4) 64,97
(5) 63,34
(6) 63,38
87,46
79,96
80,07
88,29
82,96
84,14
39,42
23,78
26,33
2.055.362
2.557.868
2.560.153
68,20
68,07
68,35
87,66
87,40
87,45
77,61
78,86
71,42
72,03
83,60
86,68
99,60
99,59
99,69
Sumber: Data Hasil Survey dan Dokumentasi Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pengairan Tahun 2015; Data Statistik PLN Jawa Timur Tahun 2015
BAB III - 109
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
6
2
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi
BAB III - 110
7
(3) Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%) Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%) Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Persentase kabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang
Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih 8 Persentase KK yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah 9 Persentase pelayanan drainase perkotaan 10 Persentase Realisasi layanan persampahan perkotaan
TARGET AKHIR RPJMD (4) 97,54
REALISA SI Th. 2015 (5) 89,43
TINGKAT KEMAJU AN (6) 91,68
66,07
44,02
66,62
62,17
46,84
75,34
70,00
51,73
73,90
61
71
116,39
81
74,40
91,85
66,96
71,24
106,39
68,97
63,38
91,89
84,37
80,07
94,90
88,18
84,14
95,41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
3
4
INDIKATOR KINERJA (3) 11 Persentase rusun terbangun 12 Luas areal layanan irigasi (ha) 13 Rasio/ kinerja jaringan irigasi 14 Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku 15 Persentase Penurunan luas genangan banjir
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air Meningkatnya 16 Rasio ketersediaan infrastruktur dan listrik ketersediaan 17 Persentase rumah energi tangga pengguna listrik
TARGET AKHIR RPJMD (4) 63,65
REALISA SI Th. 2015 (5) 26,33
TINGKAT KEMAJU AN (6) 41,36
2.055.362
2.560.153
124,56
69,12
68,35
98,86
89,82
87,45
97,36
60,11
71,42
81,18
74,03
86,68
120,33
99,64
99,69
100,05
Sumber: Data Hasil Survey dan Dokumentasi Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pengairan Tahun 2015; Data Statistik PLN Jawa Timur Tahun 2015
Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1 Persentase jalan 89,43 95,95 1 Meningkatnya provinsi dalam kinerja pelayanan, dan pembangunan kondisi mantap prasarana fungsional (%) transportasi jalan 2 Persentase jalan 44,02 serta terwujudnya provinsi yang keselamatan, memenuhi efisiensi dan persyaratan teknis efektivitas jalan (%) pelayanan 3 Persentase 46,84 angkutan darat, penyelesaian laut dan udara pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
BAB III - 111
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
KET. (+/-) (6) (-)
-
-
NO. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA 4
5
6
2
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi
7
8
9
10
11 3
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
BAB III - 112
12 13 14
15
(3) Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Persentase kabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang Persentase tingkat pelayanan air bersih (%) Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah (%) Persentase pelayanan drainase perkotaan (%) Persentase Realisasi layanan persampahan perkotaan (%) Persentase rusun terbangun Luas areal layanan irigasi (ha) Rasio/ kinerja jaringan irigasi Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku Persentase Penurunan luas genangan banjir
REALISASI Th. 2015 (4) 51,73
REALISASI NASIONAL (5) -
KET. (+/-) (6) -
71
-
-
74,40
-
-
71,24
70,30
+
63,38
61,06
+
80,07
57,75
+
84,14
86,73
(-)
26,33
28,56
(-)
2.560.153 68,35 87,45
71,42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
NO. (1) 4
SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS (2) (3) Meningkatnya 16 Rasio ketersediaan infrastruktur dan listrik ketersediaan 17 Persentase rumah energi tangga pengguna listrik
REALISASI Th. 2015 (4) 86,68
REALISASI NASIONAL (5)
KET. (+/-) (6)
99,69
97,01
+
Sumber: Data Hasil Survey dan Dokumentasi Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pengairan Tahun 2015; Data Statistik PLN Jawa Timur Tahun 2015
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Urusan Kebinamargaan, Belum tercapainya tingkat pelayanan jalan provinsi disebabkan oleh: 1. Terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor) di beberapa wilayah di Jawa Timur. 2. Terjadinya anomali cuaca. 3. Adanya pembebanan berlebih pada beberapa ruas jalan provinsi sehingga mengakibatkan kerusakan dini. b. Belum selarasnya pembangunan jalan baru dengan RTRW provinsi maupun kabupaten/ kota. c. Urusan Perhubungan, Jawa Timur merupakan Provinsi pertama di Indonesia yang menerima Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana, penghargaan ini diberikan kepada provinsi yang telah lima kali berturut – turut memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama. Penghargaan WTN adalah penghargaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota sebagai perwujudan pembinaan pemerintah dalam menata transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan. Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. Disamping kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan. d. Kurang tercapainya Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BAB III - 113
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang sesuai target yang ditetapkan karena penyusunan IKM pada tahun sebelumnya menggunakan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik yang didalamnya terdapat 14 (Empat belas), sedangkan pada pengukuran IKM di tahun 2015 terjadi perubahan dasar variabel dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan 9 (sembilan) unsur variabel penilaian, pada tahun 2015 maklumat pelayanan terkait layanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang belum dipublikasikan, sehingga berpengaruh terhadap variabel penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Maklumat pelayanan dimaksud merupakan bentuk komitmen yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, pengaduan dan melakukan pengawasan. e. Urusan Cipta Karya, rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan. f. Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum yang dilakukan oleh PDAM, termasuk terjadinya stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis) dan permasalahan tarif air minum yang belum dapat menutupi biaya produksi air. Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri g. Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sewage system) di perkotaan dan belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah serta pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun. h. Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase,
akibat
dari
rendahnya
penegakan
hukum
khususnya
perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan. BAB III - 114
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
dalam
i.
Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak
j.
Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh yang didukung dengan belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman
k. Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman l.
Urusan Pengairan, pada Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Baku terdapat kendala pembebasan tanah dan masalah sosial untuk pembangunan tampungan air skala kecil/embung geomembran. Masalah pembebasan tanah dikarenakan status tanah milik perorangan bukan Tanah Kas Desa (TKD), sedangkan masalah sosial diantaranya adanya pergantian Kepala Desa.
m. Pada Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Baku juga terdapat kendala pengisian tampungan air skala besar/waduk. Waduk Nipah dan Waduk Bajulmati yang ditargetkan dapat tergenangi Tahun 2015 belum dapat digenangi dikarenakan sebagian masyarakat di daerah genangan menolak tanahnya untuk dibebaskan. Dengan menurunkan elevasi sehingga memperkecil luas genangan, pada awal Tahun 2016 Waduk Nipah sudah dapat digenangi dengan kapasitas 3 juta m3. n. Pada Indikator Kinerja Persentase Luas Tanam di Sawah yang Terpenuhi Kebutuhan Airnya, Persentase Debit Air Rata-Rata pada Musim Tanam III (Musim Kemarau II) di Daerah Irigasi Utama dan Persentase Kinerja Jaringan Irigasi terdapat kendala peningkatan alih fungsi lahan dari lahan basah menjadi lahan industri/perumahan. o. Pada Indikator Kinerja Persentase Penurunan Luas Genangan Banjir terdapat kendala luasnya penanganan ruas sungai kewenangan Provinsi sejumlah 372 ruas sungai pada orde 1. p. Kapasitas listrik, terpasang di Jawa Timur pada tahun 2015 adalah sebesar 62.090.880,00 MWh, sedangkan sisi kebutuhan listrik di Jawa Timur sebesar 30.824.807 MWh dengan demikian rasio ketersediaan listrik adalah 201%. Artinya pasokan lebih besar daripada kebutuhan, ini menandakan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur cukup besar, disamping itu ada beberapa BAB III - 115
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
perusahaan menggunakan listrik sendiri. Adapun total kapasitas terpasang nasional termasuk sewa dan IPP adalah 51.620,58 MW sedangkan beban puncak mencapai 33.321,15 MW. Rasio Ketersediaan daya listrik nasional sebesar 1,55. Sehingga Ratio Ketersediaan Listrik Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Jawa Timur adalah daerah yang mengalami industrialisasi sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi akan selalu membutuhkan energi (listrik) yang tinggi maka Jawa Timur mendorong pihak swasta untuk mengembangkan penyediaan energi listrik baik yang bersumber dari energi fosil maupun energi terbarukan. q. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (PLN dan Non PLN) dari hasil Susenas di Jawa Timur untuk Tahun 2015 sebesar 99,69 %. Sisanya adalah sebesar 0,31% rumah tangga di Jawa Timur yang belum mendapatkan penerangan dari listrik. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan wilayah dan distribusi penduduk yang tidak merata. Penduduk yang belum menikmati listrik kebanyakan di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Secara nasional Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (PLN dan Non PLN) sebesar 97,01%. Sehingga capaian Jawa Timur lebih tinggi dibanding nasional. Dalam rangka meningkatkan persentase rumah tangga pengguna listrik, pemerintah Jawa Timur membuat program penyediaan energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi setempat seperti pembangunan PLTS dan PLTMH di daerah terpencil/kepulauan dan penyediaan Listrik bagi rumah tangga tidak mampu dengan memberi bantuan Sambungan Listrik / Instalasi Listrik di daerah yang terdapat jaringan distribusi listrik PLN.
Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi yang intensif dalam mendukung isu - isu strategis yang ada di daerah. b. Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat. BAB III - 116
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
c. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air bersih sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku). d. Meningkatkan kinerja pengelola air minum melalui restrukturisasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air bersih. e. Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air limbah yang layak di perkotaan dan perdesaan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air limbah yang layak untuk masyarakat f. Melaksanakan kerjasama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir. g. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR h. Pembangunan waduk/tampungan air skala besar dan kecil, normalisasi waduk/rehabilitasi infrastruktur sumber daya air yang sudah ada. i.
Efisiensi penggunaan air irigasi melalui operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi dan pemberdayaan masyarakat/HIPPA.
j.
Pembenahan/pemeliharaan jaringan irigasi dan infrastruktur sumber daya air yang sudah ada.
k. Penerapan pola tanam dan alokasi air secara ketat. l.
Melakukan revitalisasi lahan tidur
m. Perbaikan darurat kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir. n. Melakukan survei potensi energi di daerah terpencil/kepulauan untuk penyediaan energi listrik dan menginventarisasi rumah tangga belum berlistrik bagi seluruh kabupaten/kota se Jawa Timur. o. Pengawasan terhadap pemanfaatan energi listrik di Jawa Timur dalam rangka konservasi energi listrik untuk menjamin kesinambungan pemanfaatan energi listrik.
BAB III - 117
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
13. Misi Ketiga Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang dengan Tujuan ke-13 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan Kelestariannya. Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XIII No.
SASARAN STRATEGIS
(1) (2) 1. Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi 2. Meningkatnya sumber mata air terkonservasi 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumbersumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut 4. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
INDIKATOR KINERJA
1.
(3) Luas konservasi kawasan hutan (ha)
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(4) 10.000
(5) 24.675,5
(6) 24.660,4
2.
Jumlah titik mata air terkonservasi
sumber yang
5
5
5
3.
Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air
32
31
4,35
4.
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO2)
4
4,48
4,48
Sumber: Dokumen Laporan Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Laporan SLHD BLH Tahun 2016
BAB III - 118
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
NO. (1) 1.
2.
3.
4.
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi Meningkatnya sumber mata air terkonservasi Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(3) 1. Luas konservasi kawasan hutan (ha)
(4) 50.000
(5) 24.660,4
(6) 49,32
2. Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi 3. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air
15
5
33,33
36
4,35
12,08
4. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO2)
20
4,48
22,40
INDIKATOR KINERJA
Sumber: Dokumen Laporan Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Laporan SLHD BLH Tahun 2016
Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatnya 1. Luas konservasi 24.660,4 kawasan hutan kawasan hutan yang dikonservasi (ha) 2. Meningkatnya 2. Jumlah titik sumber 5 sumber mata air mata air yang terkonservasi terkonservasi 3. Meningkatnya 3. Persentase titik 4,35 kualitas lingkungan pantau dengan hidup melalui peningkatan upaya kualitas air pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut BAB III - 119
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
KET. (+/-) (6) -
-
-
NO. (1) 4.
SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS (2) (3) Menurunnya emisi 4. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca Gas Rumah Kaca (GRK) (juta ton eq CO2)
REALISASI Th. 2015 (4) 4,48
REALISASI NASIONAL (5) -
KET. (+/-) (6) -
Sumber: Dokumen Laporan Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Laporan SLHD BLH Tahun 2016
Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan tercapainya target Indikator Kinerja adalah: a. Tingkat tumbuh tanaman rehabilitasi dipengaruhi oleh musim penghujan; b. Penerapan metode rehabilitasi hendaknya disesuaikan dengan kondisi medan sehingga kegiatan rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan efisien; c.
Partisipasi masyarakat sekitar hutan menjadi salah satu faktor keberhasilan rehabilitasi;
d. Kondisi medan yang cukup sulit dapat mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi; e. Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi. Meningkatnya peran serta/partisipasi masyarakat setempat didalam pengelolaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA). Meningkatnya partisipasi masyarakat tersebut merupakan indikator berhasilnya kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada masyarakat setempat sebagai pemanfaat SDA. Materi sosialisasi yang sering disampaikan kepada masyarakat diantaranya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pengelolaan lingkungan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat; f.
Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air, terjadinya musim kemarau yang sangat panjang selama tahun 2015, yang menyebabkan debit air sungai menurun, sementara debit air limbah dari industri maupun kegiatan domestik tetap;
g. Belum terkontrolnya buangan air limbah hasil kegiatan domestik karena sampai sekarang belum ada pengolahan limbah domestik yang terpusat sebelum limbah tersebut dibuang kedalam badan air/ sungai; h. Masih rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengendalian pencemaran di seluruh DAS yang ada di Jawa Timur;
BAB III - 120
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
i.
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO2), Program/kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi jawa Timur melalui instansi-instansi terkait untuk memenuhi target penurunan GRK pada taun 2015 cukup berhasil. Namun di samping keberhasilan pencapaian target penurunan GRK masih ada beberapa permasalahan yang harus dicarikan solusinya, di antara permasalahan tersebut adalah bahwa aksi mitigasi telah banyak dilakukan di daerah tetapi tidak tercatat secara detail setiap aktifitas yang dilakukan, sehingga jumlah data yang diperoleh sangat sedikit sehingga menyebabkan banyak dilakukan asumsiasumsi dalam perhitungan emisi. Adapun solusi yang bisa dilakukan adalah: Peningkatan kapasitas perhitungan emisi GRK sehingga meningkatkan jumlah dan kualitas data aktivitas yang diperlukan dalam perhitungan emisi GRK. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas daerah serta lintas sektoral dalam pengelolaan sumber daya air agar lebih terintegrasi dan lebih baik sehingga program/kegiatan yang dilakukan akan lebih efektif dan mampu menghemat anggaran (efisiensi anggaran). b. Lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi yang ditujukan terhadap seluruh lapisan masyarakat terutama mereka yang berinteraksi dan pemanfaat langsung sumber daya air yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya pelestarian sumber daya alam (air) demi keberlangsungan kehidupan, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga
turut berperan serta/
partisipasi dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam (air), memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kewajiban/ tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam (air) merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata seperti persepsi yang berkembang selama ini. Dengan demikian kerja pemerintah dalam melestarikan dan mengelola sumber daya alam ini menjadi lebih ringan dan lebih efektif serta efisien.
BAB III - 121
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
14. Misi Ketiga Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang dengan Tujuan ke-14 Meningkatkan Penataan Ruang Wilayah Provinsi yang Berkelanjutan. Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XIV No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1) (2) 1. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
1.
2. 3.
4.
(3) Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun Jumlah rencana rinci tata ruang Kabupaten/ Kota Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(4) 58,97
(5) 43,58
(6) 53,85
7
6
20
10
10
10
75
100
100
Sumber: Dokumen NSPK Prov. Jatim Tahun 2016
Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO. (1) 1.
SASARAN STRATEGIS (2) Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
INDIKATOR KINERJA
1.
2. 3.
4.
(3) Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun Jumlah rencana rinci tata ruang Kabupaten/ Kota Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
TARGET AKHIR RPJMD (4) 100
REALISA SI Th. 2015 (5) 53,85
35
20
57,14
100
10
10,00
75
100
133,33
Sumber: Dokumen NSPK Prov. Jatim Tahun 2016
BAB III - 122
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
TINGKAT KEMAJU AN (6) 53,85
Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1. Terwujudnya 1. Persentase RTR 53,85 perumusan dan Kawasan Strategis pelaksanaan Provinsi yang kebijakan bidang tersusun penataan ruang 2. Jumlah rencana 16 rinci tata ruang Kabupaten/ Kota 3. Persentase 10 ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang 4. Persentase kasus 100 mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
KET. (+/-) (6) -
-
-
-
Sumber: Dokumen NSPK Prov. Jatim Tahun 2016
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Tahun 2015, penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) kurang maksimal dikarenakan adanya perubahan struktur pada Kementerian, yang semula termasuk dalam Kementerian PU berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian tersebut; b. Untuk rencana rinci tata ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab./ Kota, memiliki capaian kinerja yang sangat baik dikarenakan sejak Tahun 2015, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jawa Timur mulai menggunakan SOP dengan baik untuk memberikan persetujuan substansi kepada Kab./Kota. Bahkan mulai Tahun 2016 mendatang, Prov. Jawa Timur diberikan kepercayaan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk melakukan asistensi secara langsung di Provinsi Jawa Timur dan dijadikan percontohan bagi provinsi lainnya. Hal itu karena Prov. Jawa Timur dianggap memiliki komitmen yang baik. BAB III - 123
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
15. Misi Keempat Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan Tujuan ke-15 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Government) serta Profesionalisme Pelayanan Publik Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XV No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1.
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas
2.
3.
4.
5.
6.
BAB III - 124
REALISASI INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(4)
(5)
(6)
1. Jumlah SKPD provinsi yang melakasanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
25
0
0
2. Hasil EKPPD
ST
ST
ST
3. Penilaian SAKIP
A
A
A
4. Jumlah raperda inisiatif dewan
3
5
7
WTP
WDP
-*
60
0
20,41
5. Opini BPK
6. Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
7.
(2)
REALISASI INDIKATOR KINERJA (3)
Mewujudkan sistem 7. Tertangani korban penanggulangan bencana secara bencana untuk cepat dan tepat meningkatkan sasaran (%) ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(4)
(5)
(6)
100
100
100
* hasil Opini BPK Tahun 2015 belum keluar Sumber:Data Dokumentasi Inspektorat Tahun 2015; Hasil EKPPD Kemendagri Tahun 2015; LHE KemenPANRB Tahun 2015, Hasil Opini BPK-RI, Dokumentasi Baperpus dan BPBD.
Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
REALISASI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(4)
(5)
(6)
Meningkatnya 76 Jumlah SKPD kualitas provinsi yang kelembagaan dan melakasanakan kapabilitas Sistem penyeleng-garaan Pengendalian pemerintah daerah Internal Pemerintah dalam upaya (SPIP) meningkatkan pelayanan publik
71
0
0
37
Meningkatnya 77 Hasil EKPPD transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya 78 Penilaian SAKIP kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Meningkatnya 79 Jumlah raperda peran DPRD inisiatif dewan sesuai dengan fungsinya
ST
ST
TERCAPAI
A
A
TERCAPAI
31
7
22,58
39
BAB III - 125
(3)
TARGET AKHIR RPJMD
36
38
(2)
INDIKATOR KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(3)
REALISASI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(4)
(5)
(6)
40
Meningkatnya 80 Opini BPK kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
WTP
-*
TERCAPAI
41
Meningkatnya 81 Persentase SKPD pengelolaan arsip yang menerapkan pemerintah daerah standarisasi yang tertib, rapi pengelolaan arsip dan handal serta sesuai ketentuan ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas Mewujudkan 82 Tertangani korban sistem bencana secara penanggulangan cepat dan tepat bencana untuk sasaran (%) meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
100
20,41
20,41
100
100
100
42
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET AKHIR RPJMD
* hasil Opini BPK Tahun 2015 belum dikeluarkan oleh BPK-RI Sumber:Data Dokumentasi Inspektorat Tahun 2015; Hasil EKPPD Kemendagri Tahun 2015; LHE KemenPANRB Tahun 2015, Hasil Opini BPK-RI, Dokumentasi Baperpus dan BPBD.
NO.
Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN INDIKATOR REALISASI REALISASI STRATEGIS KINERJA Th. 2015 NASIONAL
(1)
36
37
(2)
(3)
Meningkatnya 76 Jumlah SKPD kualitas kelembagaan provinsi yang dan kapabilitas melakasanakan penyeleng-garaan Sistem pemerintah daerah Pengendalian dalam upaya Internal meningkatkan Pemerintah pelayanan publik (SPIP) Meningkatnya 77 Hasil EKPPD transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
BAB III - 126
KET. (+/-)
(4)
(5)
(6)
0
-
-
ST
-
-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
38
39
40
41
42
(2)
INDIKATOR KINERJA (3)
Meningkatnya 78 Penilaian SAKIP kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Meningkatnya peran 79 Jumlah raperda DPRD sesuai dengan inisiatif dewan fungsinya Meningkatnya 80 Opini BPK kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatnya 81 Persentase SKPD pengelolaan arsip yang menerapkan pemerintah daerah standarisasi yang tertib, rapi dan pengelolaan arsip handal serta sesuai ketentuan ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas Mewujudkan sistem 82 Tertangani penanggulangan korban bencana bencana untuk secara cepat meningkatkan dan tepat ketangguhan sasaran masyarakat dalam menghadapi bencana
REALISASI Th. 2015
REALISASI NASIONAL
KET. (+/-)
(4)
(5)
(6)
A
-
-
7
-
-
-*
-*
-
20,41
-
-
100
-
-
* hasil Opini BPK Tahun 2015 belum keluar Sumber:Data Dokumentasi Inspektorat Tahun 2015; Hasil EKPPD Kemendagri Tahun 2015; LHE KemenPANRB Tahun 2015, Hasil Opini BPK-RI, Dokumentasi Baperpus dan BPBD.
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Pelaksanaan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih belum maksimal, hal ini disebabkan karena masih disusunnya Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Daerah; b. Pengelolaan aset daerah yang belum tertib (sertifikasi aset tanah, pengelolaan kendaraan dinas dan pencatatan ke dalam buku inventaris); BAB III - 127
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
c. Pengadaan barang dan jasa yang kurang sesuai dengan spesifikasi dan tidak sesuai ketentuan; d. Laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD yang kurang tertib; e. Bidang Kearsipan masih dianggap tidak penting oleh banyak SKPD, sehingga banyak arsip SKPD yang tidak diperhatikan penanganannya; f. Kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Arsiparis sehingga banyak SKPD yang belum mendapatkan bimbingan secara intensif oleh fungsional arsiparis; g. Sarana dan prasarana penyimpanan arsip (depo arsip) belum memenuhi standar;
Sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Melaksanakan Implementasi System Development Life Cycle (Pengembangan Sistem Aplikasi berkelanjutan) dalam pengelolaan teknologi informasi, antara lain sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, No. 96 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar, No. 97 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SIBAKU) yang dikawal oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur. b. Memberikan sosialisasi dan penilaian tentang kearsipan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; c. Menambah jumlah SDM Jabatan Fungsional Arsiparis baik melalui diklat fungsional arsiparis bagi pegawai maupun melalui penambahan pegawai untuk formasi arsiparis; d. Membangun depo arsip yang sesuai dengan standar dari ANRI; e. Meningkatkan sinergi antara Bappeda, Inspektorat, Biro Organisasi dan SKPD terkait lainnya dalam implementasi SAKIP di Provinsi Jawa Timur salah satunya dengan pembangunan aplikasi Si-AKIP yang berguna untuk pemutakhiran pengukuran data kinerja, baik SKPD maupun Provinsi Jawa Timur.
BAB III - 128
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
16. Misi Kelima Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial dengan Tujuan ke-16 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Kerukunan Antar Umat Beragama. Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XVI No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
2
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
(3)
Meningkatnya 1 Rasio tempat ibadah fasilitas layanan per satuan penduduk keagamaan Meningkatnya 2 Persentase kerusuhan komunikasi antarbermotif SARA yang umat beragama ditangani
Th. 2015 (n)
(4)
(5)
(6)
4,425
3,55
3,96
100
100
100
Sumber: BPS dan Laporan Tim FKUB
Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO. (1) 1.
2.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2) (3) Meningkatnya 1. Rasio tempat ibadah fasilitas layanan per satuan penduduk keagamaan Meningkatnya 2. Persentase komunikasi antarkerusuhan bermotif umat beragama SARA yang ditangani
TARGET AKHIR RPJMD (4) 4,63
REALISA SI Th. 2015 (5) 3,96
TINGKAT KEMAJU AN (6) 85,53
100
100
100
Sumber: BPS dan Laporan Tim FKUB
Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatnya 1. Rasio tempat 3,96 fasilitas layanan ibadah per satuan keagamaan penduduk 2. Meningkatnya 2. Persentase 100 komunikasi antarkerusuhan bermotif umat beragama SARA yang ditangani Sumber: BPS dan Laporan Tim FKUB
BAB III - 129
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
KET. (+/-) (6) -
-
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebabnya adalah kurang optimalnya peran unsur-unsur dalam masyarakat untuk mengurangi konflik SARA. Akan tetapi apabila dilihat dari capaian tahun sebelumnya, angka konflik SARA mengalami penurunan, hal itu berhubungan dengan peran dan sinergitas dari lintas sektoral terkait dengan keagamaan mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif melalui tindakan deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah berupaya meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin komunikasi antar dan inter umat beragama, meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan berbangsa pada masyarakat Jawa Timur, meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya masing-masing agar tidak mudah terjebak pada eksklusivisme negatif dalam beragama, dan meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
BAB III - 130
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
17. Misi Kelima Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial dengan Tujuan ke-17 Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Tertib. Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XVII No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1.
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
1.
Th. 2015 (n)
(3)
(4)
(5)
(6)
Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
100
100
100
Sumber Data: Data Pengamanan Satpol PP
Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
1.
INDIKATOR KINERJA
(2)
(3)
Terciptanya situasi 1. Persentase kondisi masyarakat Penanganan yang aman, Gangguan Ketertiban tenteram, nyaman Umum dan dan tertib Ketentraman Masyarakat
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(4)
(5)
(6)
100
100
100
Sumber Data: Data Pengamanan Satpol PP
NO.
Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL
(1)
1.
(2)
(3)
Terciptanya situasi 1. Persentase kondisi masyarakat Penanganan yang aman, Gangguan tenteram, nyaman Ketertiban Umum dan tertib dan Ketentraman Masyarakat
KET. (+/-)
(4)
(5)
(6)
100
-
-
Sumber Data: Data Pengamanan Satpol PP
Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut meliputi pengamanan unjuk rasa, pengawalan pejabat penting, pengamanan pemilihan kepala daerah serta kegiatan patrol yang bersifat rutin. BAB III - 131
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
18. Misi Kelima Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial dengan Tujuan ke-18 Meningkatkan Penguatan Kearifan Lokal (Local Wisdom). Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XVIII 6.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1) (2) 1. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
1.
REALISASI
TARGET
(3) Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
(4) 100
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(5) 100
(6) 100
Sumber: Data Dokumentasi Disbudpar Tahun 2015
Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
INDIKATOR KINERJA
1
(3) Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(4) 100
(5) 100
(6) 100
Sumber: Data Dokumentasi Disbudpar Tahun 2015
Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
INDIKATOR KINERJA 1
(3) Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
REALISASI Th. 2015 (4) 100
REALISASI NASIONAL (5) -
Sumber: Data Dokumentasi Disbudpar Tahun 2015
BAB III - 132
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
KET. (+/-) (6) -
19. Misi Kelima Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial dengan Tujuan ke-19 Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum dan Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berkeadilan. Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XIX No. (1) 1
2
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum
INDIKATOR KINERJA 1
2
REALISASI
TARGET
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
(3) Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti
(4) 100
(5) 100
(6) 100
Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar
983
883
889
Sumber Data: Laporan Tim RANHAM Tahun 2015 dan Rekapitulasi Data Ormas/LSM Tahun 2015
Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO. (1) 1
2
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU AN
(3) Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti
(4) 100
(5) 100
(6) 100
Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar
1273
889
69,83
INDIKATOR KINERJA
1
2
Sumber Data: Laporan Tim RANHAM Tahun 2015 dan Rekapitulasi Data Ormas/LSM Tahun 2015
BAB III - 133
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
NO.
Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2015 NASIONAL
(1)
(2)
1
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum
2
KET. (+/-)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti
100
-
-
2
Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar
889
-
-
Sumber Data: Laporan Tim RANHAM Tahun 2015 dan Rekapitulasi Data Ormas/LSM Tahun 2015
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Kejadian terkait HAM, jumlah dan kepadatan penduduk di Jawa Timur juga membawa banyaknya pemasalahan yang muncul baik konflik maupun kejadian yang berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM. Begitu pula masih banyaknya masyarakat yang belum memahami secara utuh tentang HAM, sehingga
tantangan terbesar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah
mendorong panutan masyarakat untuk menerjemahkan dan mensosialisasikan tentang pemenuhan dan penguatan HAM secara simultan, terkoordinasi dan sinergis. Sampai saat ini demokrasi masih banyak dipahami sebagai kebebasan tanpa ada rasa tanggung jawab moral dan sosial yang tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila, sehingga banyak terjadi kerusuhan maupun konflik. b. Ormas/LSM yang terdaftar, realisasi yang diperoleh tersebut karena erat kaitan dengan diterbitkannya UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pengganti dari UU No 8 Tahun 1985, dimana terdapat beberapa Pasal yang memberatkan bagi Ormas/LSM khususnya terkait dengan jenjang kepengurusan. Sementara yang masih dipahami baru UU yang lama yaitu UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu pengganti UU yang mengatur Ormas BAB III - 134
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
sesuai dengan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengingat terbitnya Keputusan MK atas uji materi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas nomor 82/PUU-XI/2013/2013 tanggal 23 Desember 2014, khususnya terkait dengan teknis pendaftaran Ormas yang salah satunya menyebutkan bahwa pada prinsipnya Ormas dapat terdaftar disetiap tingkat instansi pemerintahan dan dapat juga tidak terdaftar. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Kejadian terkait HAM, diperlukan upaya memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi demokrasi dengan memperdalam budaya demokrasi Indonesia. Melalui RANHAM, maka laporan, pemantauan dan evaluasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM di Jawa Timur menjadi lebih dipahami oleh masyarakat, diaplikasikan oleh SKPD/Instansi/ Lembaga/Organisasi (elemen pemerintah dan masyarakat), dilaporkan dan diawasi oleh lembaga terkait, terpublikasikan pada dunia internasional, dan dihormati/dimajukan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah. Dengan berbagai kegiatan RANHAM dimaksud, secara langsung atau tidak langsung telah berpengaruh terhadap penurunan kejadian Hak Asasi Manusia, karena masyarakat dan aparatur negara saling memahami kedudukan dan fungsinya dalam mengawal aplikasi hak asasi manusia di daerah dan masyarakat diajak untuk berperan dalam pengembangan dan aplikasi HAM dalam perumusan dan perencanaan pembangunan di Jawa Timur. b. Ormas/ LSM yang terdaftar, Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui peningkatan peran serta Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Elemen Masyarakat dalam mewujudkan Visi Jawa Timur, yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang partisipatif, demokratis, aman dan damai dalam wadah NKRI. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi.
BAB III - 135
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran a. Alokasi per sasaran pembangunan Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran ataupun urusan:
Tabel 3.63 Persentase Alokasi Anggaran No 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja
1
Persentase penduduk yang bekerja
2
Tingkat Pengangguran Terbuka
2
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
3
Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial
3
Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas
4
Angka rata-rata lama sekolah
5
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
6
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
7
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
8
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
9
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
BAB III - 136
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
169.352.279.675
0.70
406.503.974.650
1.67
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
10
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C
4
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)
11
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
5
Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
12
Persentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana
6
Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
13
Persentase berprestasi dibina
pemuda yang
14
Persentase berprestasi dibina
atlet yang
7
Meningkatnya ketersediaan tenaga medis secara merata
15
Rasio tenaga medis per 100.000 satuan penduduk
8
Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan
16
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
17
Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
9
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM
18
Angka Harapan Hidup (AHH)
10
Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan
19
Persentase masyarakat peserta Kesehatan (Jamkesda) terintegrasi Kesehatan (JKN)
11
Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)
BAB III - 137
20
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
41.452.832.050
0.17
3.652.808.604.640
14.49
miskin Jaminan Daerah Jaminan Nasional
Persentase cakupan peserta KB aktif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
12
Menurunnya persentase penduduk miskin
21
Persentase penduduk miskin
66.789.600.530
0.27
13
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
22
Persentase penurunan PMKS
159.736.918.915
0.66
14
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
23
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
23.388.248.500
0.10
24
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
25
Indeks Pemberdayaan Gender 174.308.020.940
0.72
15
Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi
26
Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%)
16
Meningkatnya jumlah wirausaha baru
27
Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)
17
Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan
28
Rasio perputaran modal Kopwan
29
Persentase aktif
Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan)
30
Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)
265.859.018.810
1.09
31
Pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%)
126.408.998.500
0.52
32
Pertumbuhan subsektor peternakan terhadap PDRB (%)
223.304.890.226
0.92
33
Pertumbuhan subsektor kehutanan terhadap PDRB (%)
65.402.870.714
0.27
18
BAB III - 138
koperasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 34
Pertumbuhan subsektor perikanan terhadap PDRB (%)
19
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food avaibility)
35
Ketersediaan pangan - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula
20
Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)
36
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
37
Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th)
38
Tingkat keamanan pangan (%)
21
Meningkatnya akses pangan (food access)
39
Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen (coefisien variasi/CV) (%)
22
Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri
40
Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)
23
Meningkatnya kontribusi sektor industri
41
Pertumbuhan subsektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)
24
Meningkatnya kunjungan wisata
42
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
43
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
44
Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman
25
Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal
BAB III - 139
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
409.967.839.793
1.68
79.909.644.000
0.33
224.799.182.920
0.92
106.952.951.000
0.44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
No
26
27
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara
BAB III - 140
INDIKATOR KINERJA
45
Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur
46
Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)
47
Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)
48
Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM
49
Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM
50
Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas
51
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%)
52
Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan
53
Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
54
Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
66.561.340.000
0.27
1.003.008.374.000
4.12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
No
28
29
30
31
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 55
Persentase Kab./ Kota berpredikat Wahana Tata Nugraha
56
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang
57
Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih
58
Persentase KK yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah
59
Persentase pelayanan drainase perkotaan
60
Persentase Realisasi layanan persampahan perkotaan
61
Persentase terbangun
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
62
Luas areal irigasi (ha)
63
Rasio/ kinerja jaringan irigasi
64
Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku
65
Persentase Penurunan luas genangan banjir
Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi
66
Rasio listrik
67
Persentase rumah tangga pengguna listrik
Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi
68
Luas konservasi kawasan hutan (ha)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi
BAB III - 141
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
750.717.827.600
3.08
195.052.559.500
0.80
319.553.406.806
1.31
35.131.855.000
0.14
33.382.804.500
0.14
rusun layanan
ketersediaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
No 32
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya sumber mata terkonservasi
INDIKATOR KINERJA 69
Jumlah titik mata air terkonservasi
air
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut
70
Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air
34
Menurunnya Gas Rumah (GRK)
emisi Kaca
71
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO2)
35
Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
72
Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun
73
Jumlah rencana rinci tata ruang Kab/ Kota
74
Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang
75
Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR
76
Jumlah SKPD provinsi yang melakasanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyeleng-garaan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
BAB III - 142
ANGGARAN (%)
sumber yang
33
36
ANGGARAN (Rp)
7.599.447.500
0.03
15.613.421.650.02 3,90
64.09
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (%)
37
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
38
Meningkatnya kualitas 78 perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan
Penilaian SAKIP
39
Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya
79
Jumlah raperda inisiatif dewan
40
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
80
Opini BPK
41
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas
81
Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan
64.572.416.000
0.27
42
Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
82
Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%)
16.571.931.000
0.07
43
Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan
83
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
BAB III - 143
77
ANGGARAN (Rp)
Hasil EKPPD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
44
Meningkatnya komunikasi antarumat beragama
84
Persentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani
45
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib
85
Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
23.870.355.900
0.10
46
Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
86
Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
12.262.640.000
0.05
47
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM
87
Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti
22.413.172.255
0.09
48
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum
88
Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat beberapa urusan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikut ini adalah urutan prioritas paling atas apabila dilihat dari pembagian alokasi anggaran: 1. Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian (64.09%) 2. Kesehatan (14.99%) 3. Pekerjaan Umum (Bina Marga) (4.12%) 4. Perhubungan (3.08%) 5. Kelautan dan Perikanan (1.68%) 6. Pendidikan (1.67%) 7. Pekerjaan Umum (Pengairan) (1.31%) 8. Pertanian (1.09%)
BAB III - 144
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Daerah,
b. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran. Tabel 3.64 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran KINERJA SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
1
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja
1 Persentase yang bekerja
2
3
No
ANGGARAN
Target
Realisasi
Capaian (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
4
5
6
7
8
penduduk
95,78
95,53
99,74
Pengangguran
4,22
4,47
94,08
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
3 Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial
17,00
15,11
88,24
Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas
4 Angka rata-rata sekolah
8,7
8,7
100,00
5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
97,93
98,35
100,43
6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
86,58
87,64
101,22
7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
61,3
65,83
107,38
BAB III - 145
2 Tingkat Terbuka
lama
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%) 9
10
169.352.279.675
157.028.866.122,41 92.72
1.3
406.503.974.650
368.133.925.802,00 90.56
10.91
KINERJA No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN Capaian (%)
Target
Realisasi
8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
112,79
112,79
100,00
9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
102,4
102,90
100,48
10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C
80,05
79,14
98,86
4
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)
11 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
79,54
79,58
100,05
5
Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
12 Persentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana
83,39
88,32
105,28
6
Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
13 Persentase pemuda berprestasi yang dibina
50
43,33
86,66
14 Persentase atlet berprestasi yang dibina
43,47
39,78
91,51
Meningkatnya ketersediaan tenaga medis secara merata
15 Rasio tenaga medis per 100.000 satuan penduduk
17
22*
129,41
7
BAB III - 146
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Anggaran (Rp)
41.452.832.050
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
37.727.866.034,00 91.01
3.652.808.604.64 3.360.745.049.766,08 92.00
-1.92
4.2
KINERJA No
8
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Target
Realisasi
ANGGARAN Capaian (%)
Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan
16 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
97,30
89,60
107,90
17 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
25,61
25,95*
102
9
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM
18 Angka (AHH)
70,70
70,43*
99,61
10
Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan
19 Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
30
6
20,00
11
Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)
20 Persentase cakupan peserta KB aktif
64
75,70
118,28
12
Menurunnya persentase penduduk miskin
21 Persentase miskin
penduduk
12,21
12,28
99,04
13
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
22 Persentase PMKS
penurunan
1,41
1,35
95,74
14
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
23 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
20
26
BAB III - 147
Harapan
Hidup
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
130
Anggaran (Rp)
66.789.600.530
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
60.512.229.202,00 90.60
8.44
159.736.918.915 153.8964.049.468,00 96.32
-0.58
23.388.248.50
21.884.454.914,00 93.57
27.06
KINERJA No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN Capaian (%)
Target
Realisasi
24 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
68,39
91,29
133,68
25 Indeks Gender
Pemberdayaan
70,42
69,17*
98,22
Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi
26 Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%)
54,76
54,98
100,2
27 Persentase koperasi aktif
79,83
88,10
110,35
16
Meningkatnya jumlah wirausaha baru
28 Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)
9,00
10
111,11
17
Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan
29 Rasio perputaran modal Kopwan
2,1
2,1
100,00
18
Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan)
30 Pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)
1,90
3,39
31 Pertumbuhan sub-sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%)
1,60
32 Pertumbuhan sub-sektor peternakan terhadap PDRB (%) 33 Pertumbuhan sub-sektor kehutanan terhadap PDRB (%)
15
BAB III - 148
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
174.308.020.940
149.591.100.944,00 85.82
19.59
178,42
265.859.018.810
232.722.878.404,00 87.54
90.88
1,61
100,62
126.408.998.500
107.072.516.936,00 84,70
15.92
4,26
2,01
47,18
223.304.890.226
204.952.539.011,00 91.78
-44.6
6,8
4,43
65,14
65.402.870.714
57.719.659.946,00 88.25
-23.11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
KINERJA No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
34 Pertumbuhan sub-sektor perikanan terhadap PDRB (%) 19
20
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food avaibility)
35 Ketersediaan pangan Beras Jagung Kedelai Daging Telur Susu Ikan Gula
Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)
36 Skor Pola Harapan (PPH)
Target
Realisasi
4,7
5,58
7.741.873 6.378.543 480.800 354.011 341.957 406.178 1.389.298 1.302.113
7.439.770 5.342.606 321.056 454.440 285.567 671.520 742.393 1.195.501
ANGGARAN Capaian (%) 118,72
83,30
82,7
99,28
37 Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th)
86,10
87,77
98,06
38 Tingkat pangan (%)
80,00
88,00
110,00
21
Meningkatnya akses pangan (food access)
39 Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen (coefisien variasi/CV) (%)
8
3,40
157,50
22
Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri
40 Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)
9,54
6
64,72
BAB III - 149
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Realisasi (Rp)
409.967.839.793
395.681.680.903,00 96,25
22.47
79.909.644.00
75.939.523.909,15 95.03
15.22
224.799.182.92
184.230.780.149,64 81.95
-6.39
96,10 83,76 80,10 128,37 159,35 165,33 53,44 91,81
Pangan
keamanan
Anggaran (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
KINERJA SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
23
Meningkatnya kontribusi sektor industri
41 Pertumbuhan sub-sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)
24
Meningkatnya kunjungan wisata
42 Jumlah kunjungan 344.511 wisatawan mancanegara
No
26
Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal
Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
BAB III - 150
Capaian (%)
Target
Realisasi
6,40
5,53
86,40
521.933
151,49
43 Jumlah kunjungan 43.230.237 48.839.817 wisatawan nusantara 25
ANGGARAN Realisasi (Rp)
106.952.951.000
103.028.285.269 96.33
21.35
66.561.340
58.117.399.195,00 87.31
30.38
112,97
44 Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman
195
202
103,59
45 Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur
75
77
102,67
46 Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)
57,83
130,26
225,24
47 Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)
47,03
41,25
87,70
48 Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM
39,43
32,42
82,22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Anggaran (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
KINERJA No
27
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara
BAB III - 151
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN Capaian (%)
Target
Realisasi
49 Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM
40,88
35,49
86,81
50 Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas
89,79
95,63
106,50
51 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%)
86,90
89,43
102,91
52 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan
56,87
44,02
77,40
53 Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
44,50
46.84
105.25
54 Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
43,69
51.73
118.40
55 Persentase kabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha
55,00
71
129,09
56 IKM terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang
80
74,40
93,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
1.003.008.374.00
988.614.138.215,00 98.56
47.50
750.717.827.600
722.654.717.288,93 96.26
14.78
KINERJA No
28
29
30
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi
INDIKATOR KINERJA
Capaian (%)
Target
Realisasi
57 Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih
62,96
71,24
113,15
58 PersentaseKK yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah
64,97
63,38
88,37
59 Persentase pelayanan drainase perkotaan
81,97
80,07
91,55
60 Persentase Realisasi layanan persampahan perkotaan
84,58
84,14
95,30
61 Persentase terbangun
44,27
26,33
66,79
rusun
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
62 Luas areal layanan irigasi 2.055.362 2.560.153 (ha)
Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi
BAB III - 152
ANGGARAN
63 Rasio/ irigasi
kinerja
124,56
jaringan
68,20
68,35
98,94
64 Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku
87,66
87,45
99,76
65 Persentase Penurunan luas genangan banjir
77,61
71,42
127,65
66 Rasio ketersediaan listrik
72,03
86.68
120.33
67 Persentase rumah tangga pengguna listrik
99,60
99,69
100,09
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
195.052.559.500
181.546.885.771,64 93.08
-5.16
319.553.406.806
305.126.655.579 95.49
51.56
35.131.855.000
29.614.900.964 84.30
25.91
KINERJA No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN
Target
Realisasi
Capaian (%)
31
Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi
68 Luas konservasi kawasan hutan (ha)
10.000
24.660,4
246,60
32
Meningkatnya sumber mata air terkonservasi
69 Cakupanpenghijauan (konservasi) sumber mata air
15
5
33,33
33
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut
70 Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air
32
4,35
13,59
34
Menurunnya Gas Rumah (GRK)
emisi Kaca
71 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO2)
4
4,48
112
35
Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
72 Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun
58,97
53,85
91,32
73 Jumlah rencana rinci tata ruang Kab/ Kota
7
16
228,57
74 Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang
10
10
100
BAB III - 153
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
33.382.804.50
30.228.151.392 90.55
10.83
7.599.447.500
6.726.316.756 88.51
49.79
KINERJA No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN Capaian (%)
Target
Realisasi
75 Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR
75
100
25
0
ST
ST*
Tercapai
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
76 Jumlah yang Sistem Internal (SPIP)
37
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
77 Hasil EKPPD
38
Meningkatnya kualitas 78 Penilaian SAKIP perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan
A
A*
Tercapai
39
Meningkatnya peran DPRD sd fungsinya
79 Jumlah raperda inisiatif dewan
3
7
400
40
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
80 Opini BPK
WTP
-*
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Realisasi (Rp)
133,33
36
BAB III - 154
SKPD provinsi melakasanakan Pengendalian Pemerintah
Anggaran (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
0
-*
15.613.421.650.023,
14.827.034.350.468,90 94.96
-
KINERJA No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Target
Realisasi
41
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas
81 Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan
60
20,41
42
Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
82 Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%)
100
43
Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan
83 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
44
Meningkatnya komunikasi antarumat beragama
45
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib
BAB III - 155
ANGGARAN Capaian (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
34.01
64.572.416.000
62.714.907.859 97.12
-63.11
100
100
16.571.931.00
15.488.773.430 93.46
6.54
4,425
3,96
89,49
84 Persentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani
100
100
100
22.413.172.255
20.885.618.907 93.18
3.63
85 Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
100
100
100
23.870.355.90
22.299.630.493 93.42
6.58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
KINERJA No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Target
Realisasi
ANGGARAN Capaian (%)
46
Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
86 Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
100
100
100
47
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM
87 Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti
100
100
100
48
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum
88 Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar
983
889
90,44
Anggaran (Rp) 12.262.640.000
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
12.013.916.609 97.97
2.03
Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel diatas, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya, dikarenakan pada masing-masing indikator bisa jadi dibiayai oleh anggaran pada SKPD lain yang justru tidak bersentuhan secara langsung. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat multiplier effect bagi indikator lainnya. Misalnya capaian kinerja yang cukup tinggi pada sektor pariwisata, tentunya meupakan efek samping dari pembangunan sarana prasarana jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Timur dan publikasi tempat pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui website Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pengaruh lainnya.
BAB III - 156
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
2. Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, berdampak positif terhadap hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain kedua Undang-undang tersebut, juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan lebih dahulu, yaitu : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; d. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional. Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara nampak bahwa terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (performance planning) yang sudah disusun dengan sebaikbaiknya, anggaran kinerja (performance budget) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (performance report) dan laporan keuangan (financial statement). Anggaran kinerja sangat memperhatian time value of money, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari input, output dan out comes.
BAB III - 157
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara transparan dan akuntabel, maka pengelolaan keuangan daerah mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai Undang-undang tersebut, dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki tujuan mempermudah dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya. Berdasarkan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk menjelaskan teknis dan guide line pengelolaan keuangan daerah Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Untuk mensinkronkan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan karakter dan kebutuhan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 yang mengatur, antara lain asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD, pelaksanaan APBD,
pengelolaan kas, penatausahaan
keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
kerugian
BAB III - 158
daerah,
pengelolaan
keuangan
BUMD,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
pembinaan
dan
pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta sistem informasi keuangan daerah. 3. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Gambaran umum Tren realisasi APBD Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada grafik di bawah yang menunjukkan tren Realisasi realisasi APBD. Tren realisasi pendapatan daerah selalu berada di atas 100% artinya secara keseluruhan selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi pendapatan selalu melebihi anggaran pendapatan itu sendiri. Bahkan terdapat tren fluktuatif jumlah nominal pelampauan realisasi pendapatan dari tahun ke tahun, yaitu penurunan pada tahun 2011 dan 2012, dan 2013 ke 2014 terjadi peningkatan pendapatan namun pada tahun 2015 mengalami penurunan sehingga realisasinyanya dibawah target. Sedangkan tren realisasi belanja daerah berkebalikan dari realisasi pendapatan daerah. Belanja APBD Provinsi Jawa Timur terhadap anggarannya cenderung pada level yang sama selama selama 5 (lima) tahun berjalan dan pada tahun 2015 hanya mengalami peningkatan yang relatif sedikit atau peningkatan tipis dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan realisasi pembiayaan, dari tahun ke tahun realisasi pembiayaan Provinsi Jawa Timur mengalami hampir sama, namun terjadi peningkatan yang relatif sedikit dari tahun sebelumnya untuk tahun 2015 dari yang dianggarkan.
BAB III - 159
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Grafik 3.4 Tren Capaian Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur
110.00 Prosentase
105.00 100.00 95.00 90.00 85.00 2011
2012
2013
2014
2015*
Pendapatan Daerah
2011 105.01
2012 102.04
2013 105.94
2014 106.07
2015* 99.88
Belanja Daerah
94.96
94.72
95.04
93.44
94.15
Pembiayaan Daerah
104.12
100.06
100.00
100.00
104.73
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
Sedangkan pada Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, struktur dan komposisi APBD Provinsi Jawa Timur Tahun, dapat dirinci sebagai berikut (* data un-audited) : a. Pendapatan Daerah, sebesar 22 trilyun 236 milyar 21 juta 662 ribu 733 rupiah 40 sen, terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah, sebesar 15 trilyun 410 milyar 219 juta 109 ribu 261 rupiah 60 sen; 2. Dana Perimbangan, sebesar 3 trilyun 115 milyar 619 juta 118 ribu 152 rupiah ; 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebesar 3 trilyun 710 milyar 183 juta 435 ribu 319 rupiah 87 sen; Dari target yang telah ditetapkan sebesar 22 trilyun 246 milyar 180 juta 607 ribu 897 rupiah, dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar 22 trilyun 236 milyar 21 BAB III - 160
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
juta 662 ribu 733 rupiah 40 sen atau 100,05 persen, dibawah dari target sebesar 10 milyar 158 juta 945 ribu 163 rupiah 55 sen atau kurang 0,05 persen berasal dari : a) Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar 15 trilyun 410 milyar 219 juta 109 ribu 261 rupiah 60 sen atau 103,42 persen dari target sebesar 14 trilyun 900 milyar 73 juta 456 ribu 574 rupiah, atau secara kumulatif terdapat pelampauan sebesar 510 milyar 145 juta 652 ribu 687 rupiah 58 sen, berasal dari : - Pajak Daerah, sebesar 12 trilyun 497 milyar 151 juta 899 ribu 551 rupiah; - Retribusi Daerah, sebesar 176 milyar 560 juta 147 ribu 695 rupiah 33 sen; - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebesar 352 milyar 223 juta 333 ribu 471 rupiah 28 sen; - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sebesar 2 trilyun 384 milyar 283 juta 728 ribu 543 rupiah 97 sen; b) Dana Perimbangan, terealisasi sebesar 3 trilyun 115 milyar 619 juta 118 ribu 152 rupiah atau 86,59 persen dari target sebesar 3 trilyun 598 milyar 307 juta 918 ribu 323 rupiah atau secara kumulatif kurang dari target sebesar 482 milyar 688 juta 800 ribu 171 rupiah, berasal dari : - Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 482 milyar 688 juta 800 ribu 171 rupiah ; c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 3 trilyun 710 milyar 183 juta 435 ribu 319 rupiah 87 sen atau 99,00 persen dari target sebesar 3 trilyun 747 milyar 799 juta 233 ribu rupiah atau secara kumulatif kurang dari target sebesar 37 milyar 615 juta 797 ribu 680 rupiah 13 sen, berasal dari : - Pendapatan hibah, kurang dari target sebesar 5 milyar 823 juta 68 ribu 41 rupiah; - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sebesar 31 milyar 792 juta 729 ribu 639 rupiah 13 sen;
BAB III - 161
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
b. Belanja Daerah, sebesar 22 trilyun 936 milyar 328 juta 375 ribu 349 rupiah 80 sen, terdiri dari : a) Belanja Tidak Langsung, sebesar 15 trilyun 64 milyar 829 juta 474 ribu 769 rupiah 40 sen ; b) Belanja Langsung, sebesar 7 trilyun 871 milyar 498 juta 900 ribu 580 rupiah 34 sen, APBD Provinsi Jawa Timur tersebut bersumber dari Pendapatan Daerah. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 24 trilyun 361 milyar 65 juta 655 ribu 950 rupiah 90 sen, terealiasi sebesar 22 trilyun 936 milyar 328 juta 375 ribu 349 rupiah 80 sen atau 94,15 persen,dengan rincian : 1) Belanja Tidak Langsung, sebesar 15 trilyun 64 milyar 829 juta 474 ribu 769 rupiah 40 sen atau 95,40 persen dari alokasi belanja sebesar 15 trilyun 791 milyar 36 juta 128 ribu 105 rupiah 90 sen; 2) Belanja Langsung, sebesar 7 trilyun 871 milyar 498 juta 900 ribu 580 rupiah 34 sen atau 91,85 persen dari alokasi sebesar 8 trilyun 570 milyar 29 juta 527 ribu 845 rupiah. 4. Kinerja Pendapatan Daerah Pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Aspek kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan LainLain Pendapatan Yang Sah, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,63 triliun, namun Pendapatan daerah pada tahun 2015 ini tidak mengalami pelampauan dibandingkan pendapatan pada tahun 2014, sehingga secara kumulatif Realisasinya kurang dari target yang telah ditetapkan atau terdapat pelampauan sebesar 27 milyar 732 juta 339 ribu 522 rupiah 55 sen atau 0,12, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.65 : BAB III - 162
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Tabel : 3.65 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015* Jumlah (Rp)
Bertambah /(Berkurang)
Nomo r Urut
Uraian
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi
1
2
3
4
( Rp )
%
5(=4-3)
6
1
PENDAPATAN DAERAH
22.246.180.607.897,00
22.218.448.268.374,40
(27.732.339.522,55)
(0,12)
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
14.900.073.456.574,00
15.392.645.714.902,60
492.572.258.328,58
3,31
1.1.1
PAJAK DAERAH
12.329.300.000.000,00
12.497.151.899.551,00
167.851.899.551,00
1,36
1.1.2
RETRIBUSI DAERAH
152.222.599.700,00
176.560.147.695,33
24.337.547.995,33
15,99
351.541.957.596,00
352.223.333.471,28
681.375.875,28
0,19
2.067.008.899.278,00
2.366.710.334.184,97
299.701.434.906,97
14,50
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
1.1.3 1.1.4 1.2
DANA PERIMBANGAN
3.598.307.918.323,00
3.115.619.118.152,00
(482.688.800.171,00)
(13,41)
1.2.1
DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK
1.945.007.021.323,00
1.462.318.221.152,00
(482.688.800.171,00)
(24,82)
1.2.2
DANA ALOKASI UMUM
1.587.261.707.000,00
1.587.261.707.000,00
0,00
0,00
1.2.3
DANA ALOKASI KHUSUS
66.039.190.000,00
66.039.190.000,00
0,00
0,00
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
3.747.799.233.000,00
3.710.183.435.319,87
(37.615.797.680,13)
(1,00)
1.3.1
PENDAPATAN HIBAH
46.322.206.000,00
40.499.137.959,00
(5.823.068.041,00)
(12,57)
1.3.2
DANA DARURAT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.701.477.027.000,00
3.669.684.297.360,87
(31.792.729.639,13)
(0,86)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.246.180.607.897,00
22.218.448.268.374,40
(27.732.339.522,55)
(0,12)
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
DANA URUSAN BERSAMA
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
Komposisi realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011-2015 seperti tampak dalam grafik di bawah, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah masih merupakan pendapatan yang berkontribusi paling besar rata-rata 69,03%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur tidak tergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat. Di urutan kedua adalah Dana Perimbangan rata-rata 18,10% dan yang ketiga Lain-Lain Pen dapatan Yang Sah 12,87%. Berdasarkan data perkembangan beberapa tahun terakhir proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
APBD Provinsi Jawa Timur masih memberikan
kontribusi dan memiliki peran besar untuk menunjang kemampuan belanja daerah dalam
rangka
BAB III - 163
mendukung
tercapainya
penyelenggaraan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prosentase
Grafik 3.5 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2011 PAD
2012
2013
Dana Perimbangan
2014
2015*
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
. Berikut ini disampaikan rekapitulasi proporsi dan kontribusi PAD terhadap kekuatan APBD sebagaimana tabel berikut. Tabel : 3.66 Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011- 2015 NO
TAHUN
PAD
Pendapatan Daerah
Proporsi PAD thd Pendapatan Daerah (%)
1
2
3
4
5
1
2011
8.898.616.683.296,90 11.493.375.583.401,40
77,42
2
2012
9.584.081.971.227,10 15.401.493.951.238,10
62,23
3
2013
11.579.340.719.022,00 17.372.768.543.850,90
66,65
4
2014
14.442.216.534.958,94 20.772.483.892.730,94
69,53
5
2014*
15.392.645.714.902,60 22.218.448.268.374,40
69,30
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
BAB III - 164
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Khusus terkait dengan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2011-2015 diprediksi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2 % per tahun. Sedangkan, untuk pajak daerah mengalami kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 1% per tahun dengan asumsi bahwa kondisi sosial, politik dan perekonomian baik internasional, nasional maupun regional stabil dan tidak adanya perubahan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang sebagian diserahkan kepada Kabupaten/Kota, antara lain Pajak Air Bawah Tanah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Retribusi Ijin Pengambilan Air bawah Tanah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel : 3.67 Realisasi/Prediksi PAD dan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 NO
TAHUN
PAD
PAJAK DAERAH
1
2
3
4
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%) 5
1
2011
8.898.616.683.296,90
7.298.242.129.260,52
82,02
2
2012
9.584.081.971.227,10
7.816.590.831.387,00
81,56
3
2013
11.579.340.719.022,00
9.404.933.622.356,69
81,22
4
2014
14.442.216.534.958,94 11.517.684.926.168,60
79,75
5
2015*
15.392.645.714.902,60 12.497.151.899.551,00
81,19
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
5. Kinerja Belanja Daerah Selanjutnya, dari sisi Belanja Daerah, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 15 trilyun 791 milyar 36 juta 128 ribu 105 rupiah 90 sen terealisasi sebesar 15 trilyun 64 milyar 829 juta 474 ribu 769 rupiah 40 sen atau 95,40 persen dan Belanja Langsung dari alokasi sebesar 8 trilyun 570 milyar 29 juta 527 ribu 845 rupiah terealisasi sebesar 7 trilyun 871 milyar 498 juta 900 ribu 580 rupiah 34 sen atau 91,85 persen.
BAB III - 165
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Grafik 3.6 Struktur Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur
25,000,000,000,000.00 20,000,000,000,000.00 15,000,000,000,000.00 10,000,000,000,000.00 5,000,000,000,000.00 0.00 2011
2012
BELANJA LANGSUNG
2013
2014
2015*
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
Grafik di atas menggambarkan bahwa struktur belanja daerah Provinsi Jawa Timur sebagian besar realisasinya adalah belanja tidak langsung jika dibandingkan dengan belanja langsungnya. Adapun komposisi belanja daerah Provinsi Jawa Timur didominasi oleh Belanja Lain-lain yaitu rata-rata selama tahun 2011-2015 sebesar 52,02%. Selanjutnya diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa rata-rata sebesar 23,84% lalu Belanja Pegawai yaitu rata-rata sebesar 15,92% dan ditutup oleh Belanja Modal yaitu rata-rata sebesar 8,21%, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut: Grafik 3.7 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur
70.00
Prosentase
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2011 Belanja Pegawai
2012Barang&Jasa2013 Belanja
2014 Belanja Modal
2015*Lain-lain Belanja
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
BAB III - 166
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Persentase realisasi belanja provinsi yang terbesar adalah untuk Belanja Lainnya, yaitu berupa transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota. Hal ini wajar mengingat pelampauan pendapatan yang tertinggi untuk provinsi Jawa Timur adalah dari pajak daerah, sehingga memang harus dibagihasilkan. Selain itu pada Belanja Lainnya di APBD provinsi juga terdapat pos Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Persentase realisasi Belanja Barang dan Jasa memiliki tren meningkat sedangkan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal memiliki tren menurun. Realisasi belanja daerah merupakan realisasi penyerapan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/ kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik. Apabila dicermati dari komposisi anggaran dalam upaya mewujudkan 16 (enam belas) prioritas Pembangunan di Jawa Timur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014, yang masuk dalam kategori Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah, dengan satu Sektor dilaksanakan
oleh
beberapa
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD),
membelanjakan anggaran daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.68 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Urusan Pemerintahan Daerah
Kode 1
2
0 0 101
Pemerintah Provinsi Jatim Pendidikan
0100 Dinas Pendidikan Prov. Jatim 102
Kesehatan 0101 Dinas Kesehatan Prov. Jatim 0102 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu Prov. Jatim 0103 Rumah Sakit Paru Jember Prov. Jatim 0104 Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Prov. Jatim 0105 Rumah Sakit Kusta Kediri Prov. Jatim 0106 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Prov. Jatim
BAB III - 167
Belanja
4 (17.573.394.359,00)
Sisa Realisasi Rp 5 17.573.394.359,00
% 6 0,00
0,00
(17.573.394.359,00)
17.573.394.359,00
0,00
406.503.974.650,00
368.133.925.802,00
38.370.048.848,00
9,44
406.503.974.650,00
368.133.925.802,00
38.370.048.848,00
9,43
3.652.808.604.640,00 3.360.745.049.766,08
292.063.554.873,92
8,00
Anggaran Setelah Perubahan 3 0,00
Realisasi ( Rp )
137.328.618.690,00
113.114.422.930,00
91.257.052.674,00
84.414.980.448,00
6.842.072.226,00
7,49
92.075.106.243,00
85.700.997.317,50
6.374.108.925,50
6,92
27.965.048.308,00
24.221.190.298,00
3.743.858.010,00 13,38
19.888.589.816,00
16.776.175.699,00
3.112.414.117,00 15,64
50.323.302.998,00
47.244.233.020,00
3.079.069.978,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
24.214.195.760,00 17,63
6,11
Urusan Pemerintahan Daerah
Kode
1 2 0107 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur 0108 Rumah Sakit Paru Surabaya Prov. Jatim 0109 Rumah Sakit Umum Asy - Syaafi Pamekasan Prov. Jatim 0110 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun Prov. Jatim 0111 UPT- Akademi Keperawatan Madiun 0112 UPT- Akademi Gizi Surabaya
103
0113 UPT- Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang 0200 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Prov. Jatim 0300 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Prov. Jatim 0400 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Prov. Jatim 0500 Rumah Sakit Haji Surabaya Prov. Jatim 0600 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Prov. Jatim Pekerjaan Umum
106
0200 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim 0300 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim 0500 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim Perencanaan Pembangunan
107
0100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim Perhubungan
108
0100 Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Lingkungan Hidup
111
113
114
Belanja
4 60.394.386.792,00
Sisa Realisasi Rp 5 2.344.964.329,00
41.744.585.811,00
35.761.157.074,00
5.983.428.737,00 14,33
31.820.244.073,00
28.000.163.359,00
3.820.080.714,00 12,00
34.724.919.827,00
33.229.259.546,00
1.495.660.281,00
9.377.471.226,00
8.131.151.975,00
8.812.933.683,00
8.324.237.811,00
15.445.354.047,00
13.882.577.401,00
Anggaran Setelah Perubahan 3 62.739.351.121,00
Realisasi ( Rp )
1.474.703.861.287,00 1.392.599.227.153,77
% 6 3,73
4,30
1.246.319.251,00 13,29 488.695.872,00
5,54
1.562.776.646,00 10,11 82.104.634.133,23
5,56 9,39
895.686.106.279,00
811.572.480.579,34
84.113.625.699,66
317.009.842.344,00
275.018.332.400,47
41.991.509.943,53 13,24
259.322.101.148,00
246.718.755.672,00
12.603.345.476,00
4,86
82.584.115.065,00
75.641.320.290,00
6.942.794.775,00
8,40
1.525.213.787.809,00 1.482.013.996.321,64
43.199.791.487,36
2,83
1.003.008.374.000,00
988.614.138.215,00
14.394.235.785,00
1,43
319.553.406.809,00
305.126.655.579,00
14.426.751.230,00
4,51
202.652.007.000,00
188.273.202.527,64
14.378.804.472,36
7,09
94.005.750.500,00
86.085.648.283,00
7.920.102.217,00
8,43
94.005.750.500,00
86.085.648.283,00
7.920.102.217,00
8,42
750.717.827.600,00
722.654.717.288,93
28.063.110.311,07
3,74
750.717.827.600,00
722.654.717.288,93
28.063.110.311,07
3,73
33.382.804.500,00
30.228.151.392,00
3.154.653.108,00
9,45
33.382.804.500,00
30.228.151.392,00
3.154.653.108,00
9,44
23.388.248.500,00
21.884.454.914,00
1.503.793.586,00
6,43
0200 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0100 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim Sosial
23.388.248.500,00
21.884.454.914,00
1.503.793.586,00
6,42
159.736.918.915,00
153.864.049.468,00
5.872.869.447,00
3,68
0100 Dinas Sosial Prov. Jatim
159.736.918.915,00
153.864.049.468,00
5.872.869.447,00
3,67
Ketenagakerjaan
169.352.279.675,00
157.028.866.122,41
12.323.413.552,59
7,28
169.352.279.675,00
157.028.866.122,41
12.323.413.552,59
7,27
0100 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim
BAB III - 168
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
4 149.591.100.944,00
Sisa Realisasi Rp % 5 6 24.716.919.996,00 14,18
174.308.020.940,00
149.591.100.944,00
24.716.919.996,00 14,18
66.561.340.000,00
58.117.399.195,00
8.443.940.805,00 12,69
66.561.340.000,00
58.117.399.195,00
8.443.940.805,00 12,68
119.215.591.000,00
115.042.201.878,00
4.173.389.122,00
3,50
0100 Dinas Kebudayaan dan 119.215.591.000,00 115.042.201.878,00 Pariwisata Prov. Jatim Kepemudaan dan 41.452.832.050,00 37.727.866.034,00 Keolahragaan 0100 Dinas Kepemudaan dan 41.452.832.050,00 37.727.866.034,00 Keolahragaan Prov. Jatim Kesatuan Bangsa dan Politik 62.855.459.155,00 58.674.022.830,00 Dalam Negeri 0100 Badan Kesatuan Bangsa dan 22.413.172.255,00 20.885.618.907,00 Politik Prov. Jatim 0300 Satuan Polisi Pamong Praja 23.870.355.900,00 22.299.630.493,00 Prov. Jatim 0400 Badan Penanggulangan 16.571.931.000,00 15.488.773.430,00 Bencana Daerah Prov. Jatim Otonomi Daerah, Pemerintahan 15.468.099.737.523,90 14.691.774.288.839,90 Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0100 Dewan Perwakilan Rakyat 45.124.138.000,00 43.737.207.345,00 Daerah Prov. Jatim 0200 Kepala Daerah dan Wakil Kepala 18.890.863.820,00 16.365.953.712,00 Daerah 0301 Biro Administrasi Pemerintahan 16.344.257.500,00 13.878.451.059,00 Umum Setda Prov. Jatim 0302 Biro Administrasi Kerjasama 19.015.004.300,00 17.912.877.408,00 Setda Prov. Jatim 0303 Biro Hukum Setda Prov. Jatim 9.780.760.800,00 8.273.119.272,00
4.173.389.122,00
3,50
3.724.966.016,00
8,99
3.724.966.016,00
8,98
4.181.436.325,00
6,65
1.527.553.348,00
6,81
1.570.725.407,00
6,58
1.083.157.570,00
6,53
776.325.448.684,00
5,02
1.386.930.655,00
3,07
1
116
2 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim Penanaman Modal Daerah
117
0100 Badan Penanaman Modal Prov. Jatim Kebudayaan
115
118
119
120
Belanja
0304 Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim 0305 Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim 0306 Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim 0307 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim 0308 Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim 0309 Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim 0310 Biro Organisasi Setda Prov. Jatim 0311 Biro Umum Setda Prov. Jatim 0400 Sekretariat DPRD Prov. Jatim 0500 Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim 0600 Inspektorat Provinsi Jatim
BAB III - 169
Anggaran Setelah Perubahan 3 174.308.020.940,00
Realisasi ( Rp )
2.524.910.108,00 13,36 2.465.806.441,00 15,08 1.102.126.892,00
5,79
1.507.641.528,00 15,41
44.914.064.000,00
41.342.159.488,00
3.571.904.512,00
35.021.252.000,00
31.046.965.089,00
3.974.286.911,00 11,34
19.268.913.750,00
13.699.740.993,00
5.569.172.757,00 28,90
12.427.143.090,00
11.976.501.332,00
450.641.758,00
3,62
28.040.842.380,00
26.006.815.257,00
2.034.027.123,00
7,25
21.307.433.400,00
18.663.608.794,00
2.643.824.606,00 12,40
14.004.734.500,00
12.806.180.541,00
1.198.553.959,00
8,55
120.267.139.460,00
109.601.879.401,00
10.665.260.059,00
8,86
165.088.644.060,00
130.077.451.927,00
35.011.192.133,00 21,20
37.857.394.000,00
36.192.185.101,00
1.665.208.899,00
31.399.468.000,00
27.892.636.867,20
3.506.831.132,80 11,16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
7,95
4,39
Urusan Pemerintahan Daerah
Kode
1 2 0700 Dinas Pendapatan Prov. Jatim 0800 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 0900 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 1200 Kantor Perwakilan Prov. Jatim
Belanja Anggaran Setelah Perubahan 3 612.563.460.560,00 109.479.319.700,00
Realisasi ( Rp ) 4 528.778.744.907,00
Sisa Realisasi Rp % 5 6 83.784.715.653,00 13,67
101.530.935.489,00
7.948.384.211,00
7,26
13.840.083.054.157,90 13.256.253.163.559,70
583.829.890.598,20
4,21
24.526.391.000,00
24.220.823.367,00
305.567.633,00
1,24
10.973.542.526,00
9.999.320.371,00
974.222.155,00
8,87
9.468.129.500,00
8.579.719.096,00
888.410.404,00
9,38
10.277.811.500,00
9.432.844.610,00
844.966.890,00
8,22
9.843.940.000,00
8.974.550.020,00
869.389.980,00
8,83
34.872.806.420,00
30.995.828.034,00
151.442.273.800,00
139.625.408.629,00
15.816.955.300,00
13.909.217.171,00
1.907.738.129,00 12,06
79.909.644.000,00
75.939.523.909,15
3.970.120.090,85
4,97
79.909.644.000,00
75.939.523.909,15
3.970.120.090,85
4,96
66.789.600.530,00
60.512.229.202,00
6.277.371.328,00
9,40
66.789.600.530,00
60.512.229.202,00
6.277.371.328,00
9,39
125
0100 Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim Komunikasi dan Informatika
51.316.162.000,00
49.174.413.346,00
2.141.748.654,00
4,17
44.019.130.000,00
42.189.719.269,00
1.829.410.731,00
4,15
7.297.032.000,00
6.984.694.077,00
312.337.923,00
4,28
126
0100 Dinas Komunikasi dan Informatika 0200 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Perpustakaan
64.572.416.000,00
62.714.907.859,00
1.857.508.141,00
2,88
64.572.416.000,00
62.714.907.859,00
1.857.508.141,00
2,87
201
0100 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Pertanian
615.572.907.536,00
544.747.934.351,00
70.824.973.185,00 11,51
0100 Dinas Pertanian Prov. Jatim
265.859.018.810,00
232.722.878.404,00
33.136.140.406,00 12,46
0200 Dinas Perkebunan Prov. Jatim
126.408.998.500,00
107.072.516.936,00
19.336.481.564,00 15,29
0300 Dinas Peternakan Prov. Jatim
223.304.890.226,00
204.952.539.011,00
18.352.351.215,00
65.402.870.714,00
57.719.659.946,00
7.683.210.768,00 11,75
65.402.870.714,00
57.719.659.946,00
7.683.210.768,00 11,74
121
122
202
1300 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun 1400 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro 1500 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang 1600 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan 1700 Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim 1800 Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim 1900 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Jatim Ketahanan Pangan
Kehutanan 0100 Dinas Kehutanan Prov. Jatim
BAB III - 170
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
3.876.978.386,00 11,11 11.816.865.171,00
7,80
8,21
Kode
Belanja
Urusan Pemerintahan Daerah
1
205
2 Energi dan Sumberdaya Mineral 0200 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim Kelautan dan Perikanan
207
0100 Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim Perindustrian
203
4 29.614.900.964,00
Sisa Realisasi Rp % 5 6 5.516.954.036,00 15,70
35.131.855.000,00
29.614.900.964,00
5.516.954.036,00 15,70
409.967.839.793,00
395.681.680.903,00
14.286.158.890,00
3,48
409.967.839.793,00
395.681.680.903,00
14.286.158.890,00
3,48
224.799.182.920,00
184.230.780.149,64
40.568.402.770,36 18,05
224.799.182.920,00
184.230.780.149,64
40.568.402.770,36 18,04
Anggaran Setelah Perubahan 3 35.131.855.000,00
0100 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim TOTAL
Realisasi ( Rp )
24.361.065.655.950,90 22.936.328.375.349,80 1.424.737.280.601,15
Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
6. Analisis Rasio Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.
Pengukuran
pemerintah
daerah
kinerja
dalam
sangat
melakukan
penting untuk
menilai
pengelolaan
akuntabilitas
keuangan
daerah.
Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Pengukuran kinerja keuangan daerah secara umum mencakup 3 (tiga) bidang yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, meliputi : a. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan ; b. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan kepada masyarakat dan faktor-faktor yang menyebabkan biayabiaya tersebut meningkat ; c. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan, belanja dan proyeksi tahun mendatang. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola BAB III - 171
keuangan
daerahnya adalah
dengan
melakukan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
analisis
rasio
5,85
terhadap
APBD
yang
telah
dilaksanakan.
Analisis
rasio
terhadap APBD
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah de.gan membandingkan hasil yang dicapai suatu periode dibandingkan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungannya. Beberapa analisis rasio yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut: a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian kemampuan
keuangan
Pemerintah
daerah
Daerah
(otonomi
dalam
fiskal)
membiayai
mengindikasikan sendiri
kegiatan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Rasio Kemandirian yang
menggambarkan
ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio ini ditunjukan oleh
besar
pendapatan
kecilnya daerah
pendapatan yang
berasal
asli
daerah
dari
(PAD) dibandingkan
sumber
dengan
lainnya misalnya bantuan
pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Semakin
tinggi
rasio
kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan sebaliknya. Rasio Kemandirian Daerah =
Pendapatan Asli Daerah (Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah)
x 100
Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah, bisa mengacu pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut : Tabel 3.69 Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan
Rendah sekali
Kemandirian (%)
Pola Hubungan
0 – 25
Rendah
> 25 – 50
Konsultatif
Sedang
> 50 – 75
Partisipatif
Tinggi
> 75
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996
BAB III - 172
Instruktif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Delegatif
Tabel 3.70 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011-2015
Tahun
PAD
Dana Perimbangan
Pinjaman
Ratio Kemandirian (%)
2011 2012 2013 2014 2015* Jumlah RataRata
8,898,616,683,296.90
2,528,086,449,989.00
34,687,732,480.00
347.23
9,584,081,971,227.10
3,069,016,101,831.00
2,057,688,020.00
312.08
11,579,340,719,021.90
3,092,884,299,095.00
0.00
374.39
14,442,216,534,958.90
3,485,336,767,166.00
0.00
414.37
15,392,645,714,902.60
3,115,619,118,152.00
0.00
494.05
59,896,901,623,407.40
15,290,942,736,233.00
36,745,420,500.00
390.78
11,979,380,324,681.50
3,058,188,547,246.60
7,349,084,100.00
388.42
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tingkat kemandiriannya
mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun yang
menggambarkan tingkat kemandirian keuangan Provinsi Jawa Timur tinggi sekali terhadap bantuan transfer dana perimbangan dan pinjaman atau dengan kata lain ketergantungan terhadap pihak eksternal rendah. Hal ini bisa di lihat dari rasio yang melebihi 100 % tiap tahunnya. Hasil rasio kemandirian dibandingkan dengan pedoman tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan dari Kepmendagri tahun 1996, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2011 dan 2015 tingkat kemampuan keuangannya tinggi sekali dengan pola hubungan delegatif yaitu peranan kemampuan keuangan asli daerah lebih dominan daripada peran pemerintah pusat. Pola ini dari sisi finansial menunjukkan tidak adanya ketergantungan dari dana perimbangan sehingga peran pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya delegasi dari pemerintah pusat. b. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Rasio
ini
menggambarkan
kemampuan
pemerintah
daerah
dalam
merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target
yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pemerintah daerah
dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. tetapi semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan BAB III - 173
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
daerah semakin baik. Pemerintah telah menyusun pedoman penilaian tingkat efektivitas keuangan daerah, melalui Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 berikut ini. Tabel 3.71 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah Kriteria Efektivitas
Persentase Efektifitas (%)
Sangat Efektif
>100
Efektif
>90 – 100
Cukup Efektif
>80 – 90
Kurang Efektif
>60 – 80
Tidak Efektif
≤60
Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996
Rasio Efektivitas =
Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi Riil Daerah
X 100
Tabel 3.72 Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Prov Jatim Tahun Anggaran 2011 – 2015
Tahun
Target PAD
PAD
Rasio Efektifitas (%)
2011
8,472,186,506,965.00
8,898,616,683,296.90
105.03
2012
9,385,804,028,713.00
9,584,081,971,227.10
102.11
2013
10,382,698,220,551.00 11,579,340,719,021.90
111.53
2014
13,091,500,947,341.00 14,442,216,534,958.90
110.32
2015*
14,900,073,456,574.00 15,392,645,714,902.60
103.31
RataRata
11,246,452,632,028.80 11,979,380,324,681.50
106.52
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
BAB III - 174
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa rasio efektifitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup fluktuatif selama 5 tahun kebelakang dengan puncak kenaikan tertinggi pada tahun 2013,namun kondisi tahun 2015 telah terjadi penurunan yang cukup signifikan dikarenakan terjadinya pelampauan yang relative kecil dari pajak daerah. Meskipun demikian berdasarkan kriteria efektifitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih selalu diatas 100% tiap tahunnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 telah sangat efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya. c. Rasio Aktivitas (Keserasian) Rasio
keserasian
merupakan
rasio
yang
mendeskripsikan
aktivitas
Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk
belanja
rutin
berarti
persentase
belanja
investasi
yang
dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Abdul Halim, 2012). Sampai saat ini belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Nama akun belanja rutin adalah sama dengan belanja operasi sedangkan belanja pembangunan sendiri adalah belanja modal. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya rasio keserasian dapat di formulasikan sebagai berikut : a) Rasio aktivitas belanja rutin/operasi =
Belanja rutin/operasi X 100 Total APBD
b) Rasio aktivitas belanja modal = Belanja Pembangunan/ Modal X 100 Total APBD
BAB III - 175
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Tabel 3.73 Perhitungan Rasio Aktifitas (Keserasian) Belanja Operasi dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2011-2015 Belanja
Tahun
Rasio Aktivitas Belanja (%)
Total Pendapatan
2011
Operasi Modal 6,683,721,262,256.34 1,045,361,914,199.85 11,493,375,583,401.40
Operasi 58.15
Modal 9.10
2012
9,873,859,626,875.30 1,057,365,183,808.50 15,401,493,951,238.10
64.11
6.87
2013
11,434,703,038,403.80 1,175,751,046,134.00 17,372,768,543,850.90
65.82
6.77
2014
11,408,153,823,454.10 1,207,456,633,373.80 20,772,483,892,730.90
54.92
5.81
2015*
12,842,622,735,980.80 2,258,320,071,661.60 22,218,448,268,374.40
57.80
10.16
60.16
7.74
Rata-rata
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
Dari perhitungan rasio keserasian di atas nampak bahwa sebagian besar dana yang dimiliki kebutuhan
Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
masih
belanja operasi walaupun terjadi penurunan rasio
Provinsi Jawa Timur,
rata-rata
rasio
aktivitas
digunakan aktivitas
untuk belanja
belanja operasi (belanja rutin)
sebesar 60,16% sedangkan rasio aktivitas belanja modal (belanja pembangunan) sebesar 7,74%. Namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan rasio cukup signifikan atau hamper dua kali lipat dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penambahan realisasi belanja pembangunan atau modal. Rasio aktivitas belanja operasi Provinsi Jawa Timur sangat tinggi dibandingkan dengan rasio aktivitas belanja modal. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih memperioritaskan belanjanya pada belanja operasi daripada belanja modal (pembangunan). Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin
berarti
presentase
digunakan untuk cenderung
belanja
menyediakan
semakin
kecil.
investasi sarana
Pemerintah
(belanja
prasarana daerah
pembangunan) ekonomi
yang
masyarakat
Provinsi Jawa Timur perlu
menekan belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang yang terlalu besar guna dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini dianggap perlu untuk
diperhatikan
oleh
Pemerintah
Provinsi Jawa Timur walaupun
patokan
untuk besarnya belanja operasi dan belanja modal terhadap APBD belum ada. Namun sebagai daerah yang berada di negara berkembang pemerintah daerah
BAB III - 176
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
seharusnya meningakatkan belanja modal (pembangunan) sarana
prasarana
yang
mendukung
untuk
dalam
peningkatan
menyediakan kesejahteraan
masyarakat dan pelayanan publik. Hal ini telah dilaksanakan dengan meningkatkan proporsi belanja pembangunan atau modal sehinggal diharapkan dapat memberikan efek multiplier yang berkepanjangan. d. Rasio Pengelolaan Belanja Rasio ini menggambarkan kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif, yaitu belanja daerah yang direncanakan idealnya tidak lebih besar dari pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukan adanya surplus atau defisit anggaran, yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Penghitungan secara pasti besaran surplus atau defisit anggaran pada suatu pemerintah daerah sulit untuk ditentukan karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain : a. Keterlambatan penetapan besaran alokasi anggaran Dana Perimbangan; b. Adanya program kegiatan yang dibiayai dari APBN pada SKPD yang memerlukan dana pendamping dari APBD dan penyusunannya tidak melibatkan pemerintah daerah; c. Penerimaan pendapatan daerah tidak sebanding dengan belanja daerah. Rasio pengelolaan belanja =
Total Pendapatan Daerah
Total Belanja Daerah
BAB III - 177
X 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Tabel : 3.74 Surplus/Defisit Anggaran dan Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011-2015 Rasio Tahun Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus/Defisit Pengelolaan Belanja (%) 2011 11,493,375,583,401.40 11,685,920,671,932.20 (192,545,088,530.79) 98.35 2012
15,401,493,951,238.10 15,161,976,515,887.30
239,517,435,350.80
101.58
2013
17,372,768,543,850.90 16,738,657,227,158.80
634,111,316,692.10
103.79
2014
20,772,483,892,730.90 20,006,881,302,740.90
765,602,589,990.00
103.83
2015*
22,218,448,268,374.40 22,953,901,769,708.70 (735,453,501,334.30) Rata-Rata
96.80 100.87
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
Rasio pengelolaan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio pengelolaan belanja sebesar 100,87%. Pada tahun 2011
sebesar 98.35 % mengalami defisit anggaran. Pada tiga tahun
terakhir yaitu tahun 2012 sampai 2014 terjadi surplus anggaran dimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan rasio pengelolaan belanja melebihi 100% yaitu 101,58%, 103,79 dan 103,83%. Namun pada tahun 2015 terjadi defisit anggaran sehingga terjadi penurunan rasio pengelolaan menjadi 96,80%. Hal ini bisa disebabkan karena penurunan realisasi pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun tersebut. Penurunan pendapatan ini disertai dengan
kemampuan pemerintah
Provinsi Jawa Timur dalam menekan realisasi atas belanja. Sehingga total belanja pemerintah Provinsi Jawa Timur masih lebih rendah bila dibandingkan dengan total pendapatan Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur baik jika dilihat berdasarkan rasio pengelolaan belanja. e. Rasio Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan, mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi penerimaan dan prioritas belanja pada tahun-tahun mendatang, dalam arti lain mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode. Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen BAB III - 178
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio Pertumbuhan : a. Realisasi Penerimaan PAD =
b. Rasio Pertumbuhan Σ Pendapatan =
c. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi = Realisasi Pengeluaran ∑ Belanja Operasi Xn − Xn-1 Pengeluaran ∑ Belanja Operasi Xn-1
X 100
d. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Realisasi Pengeluaran ∑ Belanja Modal Xn − Xn-1
X 100
Pengeluaran ∑ Belanja Modal Xn-1 Tabel: 3.75 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011-2015 Keterangan PAD Rasio Pertumbuhan PAD Total Pendapatan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Belanja Operasi Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Belanja Operasi Rasio Pertumbuhan Belanja Modal
2011
2012
8,898,616,683,296.90 24.37% 11,493,375,583,401.40 19,02% 6,683,721,262,256.34
2013
2014
2015*
Rata-rata
9,584,081,971,227.10 11,579,340,719,021.90 14,442,216,534,958.90 15,410,219,109,261.60 11,982,895,003,553.30 7.70%
20.82%
24.72%
6.70%
16.86%
15,401,493,951,238.10 17,372,768,543,850.90 20,772,483,892,730.90 22,218,448,268,374.40 17,451,714,047,919.10 34.00%
12.80%
19.57%
6.96%
18.33%
9,873,859,626,875.30 11,434,703,038,403.80 11,408,153,823,454.10 12,842,622,735,980.80 10,448,612,097,394.10
26,68%
47.73%
15.81%
1,045,361,914,199.85
1,057,365,183,808.50
1,175,751,046,134.00
19,08%
1.15%
11.20%
-0.23%
12.57%
18.97%
1,207,456,633,373.80 2,258,320,071,661.60
1,348,850,969,835.55
2.70%
87.03%
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
BAB III - 179
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
25.52%
Rasio pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011-2015 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Rata-rata rasio pertumbuhan PAD dan pendapatan selama 5 tahun sebesar 16,86% dan 18,33% menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi yang menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik karena setidaknya pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu mempertahankan penerimaan PAD dan pendapatan tetap mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 PAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pertumbuhan cukup tinggi yakni sebesar 6,70 % jika dibanding dengan pertumbuhan tahun sebelumnya . Demikian juga
untuk
total
pendapatan di tahun 2015 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 6,96%. Pertumbuhan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata selama 5 tahun sebesar 18,97% namun pertumbuhan belanja operasi pada tahun 2015 telah bergerak positif yang berarti terjadi kenaikan yang menandakan adanya pertumbuhan positif yang disebabkan adanya terealisasinya beberapa belanja terutama belanja jasa dikaitkan dengan naiknya inflasi daerah, sedangkan rasio pertumbuhan belanja modal positif dengan rata-rata 5 tahun sebesar 25,52%. Namun pada tahun 2015 mengalamai kenaikan pertumbuhan jika dibanding dengan tahun 2014. Hal ini diakibatkan karena belanja modal pada tahun 2015 lebih besar dibandingkan dengan belanja modal tahun 2014disebabkan adanya peningkatan realisasi pembangunan fisik guna mendukung peningkatan infrastruktur terutama teluk lamong dan Jalur lintas selatan serta perbaikan beberapa aset. Berdasarkan rata-rata rasio pertumbuhan belanja operasi sebesar 18,33% dan belanja modal sebesar 18,97%, terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata rasio belanja operasi lebih kecil dibandingkan dengan belanja
modal
berkebalikan dengan tahun sebelumnya sehingga menunjukkan
pengelolaan keuangan yang lebih berorientasi pada belanja yang manfaatnya jangka panjang dalam rangka pengeluaran investasi yang manfaatnya dapat dirasakan untuk beberapa tahun sepanjang masa manfaat atas belanja modal tetap terjaga dan memberikan multiplier effect yang dapat mendukung perekonomian.
BAB III - 180
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015