BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial dalam lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bidang yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai amanat dari peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan. Masing-masing bidang atau individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bidangnya yang telah direncanakan dalam rencana kerja tahunan. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas

didefinisikan

sebagai

suatu

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi,

akuntabilitas instansi pemerintah merupakan

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Inspektorat Kabupaten Badung perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Badung kedepan. Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Inspektorat yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

12


Inspektorat

selaku

pengemban

amanah

masyarakat

Kabupaten

Badung,

melaksanakan kewajiban dalam bidang pengawasan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJM 2011-2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Badung. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Inspektorat Kabupaten Badung diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No.

Katagori

Nilai Angka

Interpretasi

1.

AA

> 85 - 100

Memuaskan

2.

A

> 75 - 85

Sangat Baik

3.

B

> 65 - 75

Baik

4.

CC

> 50 - 65

Cukup Baik

5.

C

> 30 - 50

Agak Kurang

6.

D

0 - 30


Kurang

13


Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Secara umum Inspektorat Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011-2015. Telah ditetapkan 7 sasaran dengan 8 indikator kinerja (out comes) sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati

Nomor 1 Tahun 2012

tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Badung: Sasaran 1

terdiri dari

2 indikator

Sasaran 2

terdiri dari

1 indikator

Sasaran 3

terdiri dari

1 indikator

Sasaran 4

terdiri dari

1 indikator

Sasaran 5

terdiri dari

1 indikator

Sasaran 6

terdiri dari

1 indikator

Sasaran 7

terdiri dari

1 indikator

3.1. Evaluasi Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi Pemerintah. Inspektorat selaku lembaga APIP Kabupaten Badung menyajikan LAKIP Inspektorat Kabupaten Badung dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam pengukuran kinerja pada LAKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Badung dengan menggunakan cara membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Badung lebih terinci dapat dilihat pada table 3.1.


14


Tabel 3.1 Persentase Katagori Pencapaian Indikator Kinerja.

No.

Kategori

Jumlah Indikator

Persentase

kinerja

Misi I ( 5 Sasaran ) 1

Baik Sekali

5

100%, 97,84%

2

Baik

0

0%

3

Cukup

0

0%

4

Kurang

0

0%

Misi II ( 2 Sasaran ) 1

Baik Sekali

2

93,97%, 95,79%

2

Baik

0

0%

3

Cukup

0

0%

4

Kurang

0

0%

Akan tetapi kalau dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2012 No

Sasaran

1

Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu

2

Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi pemerintah Kabupaten Badung Meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku

4

Indikator - Opini BPK - Jumlah penyelesaian pengawasan - Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP - Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik

- Jumlah pegawai yang telah melaporkan LP2P dan LHKPN


Target

Realisasi

%

WDP

WTP

125%

132 obrik

132 obrik

100%

1 SKPD

1 SKPD

100%

38,46%

38,46%

100%

6100 orang

5968 orang

97,84%

15


No 5

6

7

Sasaran Meningkatkan kualitas dan validitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan Peningkatan inventarisasi data pemeriksaan

Indikator

Target

Realisasi

%

- Prosentase SKPD yang dapat menyusun laporan keuangan sesuai SAP - Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan/bintek - Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang tepat waktu

100%

100%

100%

60%

56,38%

93,97%

85%

81,42%

95,79%

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2012 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2012, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Inspektorat Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Badung menetapkan 7 (tujuh) sasaran, 8 (delapan) indikator serta 2 (dua) misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012. Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai

pelaksanaan program dan kegiatan dapat

dilihat pada tabel 3.3.


16


Tabel 3.3 Ketercapaian Indikator pada masing-masing Sasaran terhadap Target No.

Sasaran

1

Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi pemerintah Kabupaten Badung Meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku Meningkatkan kualitas dan validitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan Peningkatan inventarisasi data pemeriksaan

2

3

4

5

6

7

Jumlah

Ketercapaian

Indikator

Target

2

100%

1

100%

1

100%

1

97,84%

1

100%

1

93,97%

1

95,79%

Keterangan

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran pada tabel 3.4 sebagai berikut :


17


Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Target Sasaran Inspektorat Kabupaten Badung Dari Tahun 2011-2012 Tahun 2011 No

Indikator Kinerja

Satuan

1 2

Opini BPK Jumlah penyelesaian pengawasan Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik Jumlah pegawai yang telah melaporkan LP2P dan LHKPN Prosentase SKPD yang dapat menyusun laporan keuangan sesuai SAP Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan/bintek Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang tepat waktu

3

4

5

6

7

8

Target

Realisasi

Obrik

WDP 132

WDP 132

SKPD

-

%

Capaian Kinerja Tahun 2011

Tahun 2012


Target

Realisasi

100% 100%

WDP 132

WTP 132

125 % 100 %

-

-

1

1

100%

19,23

13,46

69,99%

38,46

38,46

100%

orang

6.100

5.879

96,38%

6.100

5.968

97,84%

%

100

100

100%

100

100

100 %

%

50

29,70

59,40%

60

56,38

93,97%

%

80

74,38

92,98%

85

81,42

95,79%


18


Setiap sasaran akan dievaluasi dan dianalisis dengan menarik indikator sasaran sebagai berikut : Sasaran 1

: Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran Pertama Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2011

No

1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Opini BPK Jumlah penyelesaian pengawasan

Obrik

WDP 132

WDP 132

100% 100%

Tahun 2012 Target

Realisasi


WDP 132

WTP 132

125 % 100 %

Opini BPK Dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan oleh BPK tersebut merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini Pemeriksa adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan. Opini didasarkan pada kriteria: 1.

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan

2.

kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)

3.

kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan

4.

efektivitas sistem pengendalian intern

Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2011 terhadap LKPD Tahun 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adapun upaya-upaya yang dilakukan kedepannya adalah : 1.

Perbaikan penyusunan Laporan Barang Daerah dengan pendampingan BPKP

2.

Melakukan monitoring evaluasi asset Disdikpora sampai di sekolah

3.

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pendampingan BPKP

Sehingga Tahun 2012 Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Bali terhadap LKPD Tahun 2011 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

19


Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 125%. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2011 dengan capaian kinerja tahun 2012 telah mencapai target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena komitmen dari pimpinan dalam hal ini Bupati/Wakil Bupati/Sekda dan Kepala SKPD untuk selalu taat pada peraturan/ketentuan yang berlaku dalam menindaklanjuti semua rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Sebagai perbandingan, Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2012 terhadap LKPD Provinsi Bali Tahun 2011 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2012 terhadap LKPD Kota Denpasar Tahun 2011 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Jumlah Penyelesaian Pengawasan Obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Badung meliputi semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Perusahaan Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, SDN, SMPN, SMAN/SMKN dan Koperasi yang ada di Kabupaten Badung, dengan ruang lingkup pengawasan terdiri dari pengawasan administrasi umum pemerintahan yang meliputi 5 aspek yaitu kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah. Untuk sasaran ini didukung oleh kegiatan utama yaitu : Pemeriksaan sesuai PKPT/Reguler dengan target 48 obyek pemeriksaan, Kegiatan Pemeriksaan diluar PKPT/Non Reguler dengan target 48 obyek pemeriksaan dan Kegiatan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dengan target 36 obyek GDN. Sebagai perbandingan, Inspektorat Kota Denpasar melakukan Kegiatan Pemeriksaan Reguler dengan target 36 obyek pemeriksaan dan Pemeriksaan Khusus/Kasus dengan target 12 obyek pemeriksaan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100%. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2011 dengan capaian kinerja tahun 2012 telah mencapai target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan penunjang dalam rangka mewujudkan pengawasan yang berkualitas yaitu dengan disusunnya SOP, Kode Etik dan Standar Audit APIP. Disamping itu pula untuk mendukung penerapan Inpres 5 Tahun 2004 diadakan Gelar Percepatan Pemberantasan Korupsi (GPPK) yang telah selesai 100% dilaksanakan selama 4 hari di Jakarta, dimana tim penilai menganugrahkan Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

20


Award 2012 katagori Pemerintah Daerah kepada Inspektorat Kabupaten Badung, atas nama Pemerintah Provinsi Bali dalam hal meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan masyarakat pengentasan kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera. Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut : Tabel 3.6 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Pertama Inspektorat Kabupaten Badung

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2012

1 2

Opini BPK Jumlah penyelesaian pengawasan

Obrik

WTP 232

Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD Tahun 2015 WDP 358

Persentase Capaian Kinerja % 125% 65%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi akumulasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan rencana akhir secara RPJMD pada tahun 2015 telah mencapai target sasaran yang telah ditargetkan yang berarti bahwa capaian tersebut dapat dikategorikan memuaskan.

Sasaran 2

: Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran Kedua Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2011

No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP

SKPD

Target

Realisasi

-

-


Capaian Kinerja Tahun 2011 -

Tahun 2012 Target

Realisasi

1

1

Capaian Kinerja Tahun 2012 100%

21


Untuk sasaran 2 merupakan kegiatan baru pada Inspektorat Kabupaten Badung. Kegiatan ini diawali dengan mengadakan sosialisasi SPIP terhadap Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Badung dan akan diterapkan ke SKPD –SKPD. Adapun yang menjadi pilot project dalam kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100%. Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut : Tabel 3.8 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Kedua Inspektorat Kabupaten Badung

No. 1

Indikator Kinerja

Satuan


Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP

SKPD

1

Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD Tahun 2015 36

Persentase Capaian Kinerja % 3%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi akumulasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan rencana akhir secara RPJMD pada tahun 2015 baru mencapai target sebesar 3%.

Sasaran 3

: Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2011

No

1

Indikator Kinerja

Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik

Satuan

Target

Realisasi

%

19,23

13,46


Capaian Kinerja Tahun 2011 69,99%

Tahun 2012 Target

Realisasi

38,46

38,46


22


Untuk sasaran 3 mengenai peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Badung, tahun 2011 target yang ingin dicapai yaitu 19,23% atau 10 dari 52 SKPD, tapi yang terealisasi sebesar 13,46% yaitu sebanyak 7 SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik, atau terealisasi sebesar 69,99% dari target. Sedangkan untuk tahun 2012 dari target 38,46% (20 SKPD) sudah terealisasi sebesar 38,46% yaitu sebanyak 20 SKPD yang bisa dievaluasi dan menerapkan SAKIP dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100%. Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut : Tabel 3.10 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Ketiga Inspektorat Kabupaten Badung

No. 1

Indikator Kinerja

Satuan


Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD Tahun 2015

%

38,46%

100%

Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik

Persentase Capaian Kinerja % 38,46%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi akumulasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan rencana akhir secara RPJMD pada tahun 2015 telah mencapai target sebesar 38,46%.

Sasaran 4

: Meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran Keempat Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2011

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1

Jumlah pegawai yang telah melaporkan LP2P dan LHKPN

Orang

6.100

5.879



Tahun 2012 Target

Realisasi

6.100

5.968


23


Untuk sasaran 4 yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari 2 kegiatan yaitu Penyelesaian LP2P untuk PNS golongan III/a keatas di Kabupaten Badung, dan Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 97,84%. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2011 dengan capaian kinerja tahun 2012 terjadi peningkatan dari 96,38% menjadi 97,84%, peningkatan ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran kepatuhan PNS terhadap laporan tersebut. Sebagai perbandingan, untuk Kota Denpasar dari 5.865 orang yang wajib LP2P sebanyak 5.518 orang yang mengirim atau terealisasi sebesar 94,08%. Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut : Tabel 3.12 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Keempat Inspektorat Kabupaten Badung

No. 1

Indikator Kinerja Jumlah pegawai yang telah melaporkan LP2P dan LHKPN

Satuan



orang

5968

6600



Sasaran 5

: Meningkatkan kualitas dan validitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung.


24


Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran Kelima Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2011 No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1

Prosentase SKPD yang dapat menyusun laporan keuangan sesuai SAP

%

100

100


Tahun 2012 Target

Realisasi

100

100

Capaian Kinerja Tahun 2012 100 %

Untuk sasaran 5 khusus menargetkan peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah serta merekonsiliasi belanja modal dengan laporan keuangan masing-masing SKPD melalui kegiatan Rekonsilidasi Laporan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Badung dan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100%. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2011 dengan capaian kinerja tahun 2012 telah mencapai target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut : Tabel 3.14 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Kelima Inspektorat Kabupaten Badung No. 1

Indikator Kinerja

Satuan



%

100

100

Prosentase SKPD yang dapat menyusun laporan keuangan sesuai SAP

Persentase Capaian Kinerja % 100%



25


Sasaran 6

: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran Keenam Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2011

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1

Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan/bintek

%

50

29,70


Tahun 2012 Target

Realisasi

60

56,38


Salah satu alat untuk meningkatkan hasil/kualitas pengawasan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui bintek-bintek kepengawasan. Pada tahun 2012 ini Inspektorat telah memberikan kesempatan kepada aparatur pengawas untuk mengikuti bintek/pelatihan baik itu di dalam daerah maupun di luar daerah. Demikian pula untuk peningkatan kinerja SKPD, sebelum mengevaluasi kepada aparatur pengawas diberikan pelatihan evaluasi Lakip. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 93,97% yaitu dari 94 orang jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Badung sebanyak 53 orang telah memiliki sertifikat pelatihan/bintek. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 telah terjadi peningkatan, dimana tahun 2011 sebanyak 30 orang yang telah memiliki sertifikat pelatihan/bintek dari 101 orang jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Badung. Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut : Tabel 3.16 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Keenam Inspektorat Kabupaten Badung

No. 1

Indikator Kinerja Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan/bintek

Satuan



%

56,38

75



26


Hasil realisasi akumulasi dengan RPJMD dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur mencapai 75,17%.

Sasaran 7

: Peningkatan inventarisasi data pemeriksaan Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran Ketujuh Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2011

No

1

Indikator Kinerja

Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang tepat waktu

Satuan

Target

Realisasi

%

80

74,38


Tahun 2012 Target

Realisasi

85

81,42


Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2012 menargetkan sejumlah LHP yang terbit tahun 2012 yaitu 96 LHP, GDN 12 LHP dan 1 LHP pemeriksaan eksternal yang memiliki temuan yang berbeda-beda. Dalam menindaklanjuti temuan itu kalau ada yang bersifat TP/TGR

maka akan

dilakukan 2 kali koordinasi dengan tim majelis yang sudah dibentuk, disamping itu dalam setiap pemeriksaan eksternal baik itu oleh BPK, Inspektorat Provinsi dan lain-lain Inspektorat selalu mendampingi sampai akhir pemeriksaan, sehingga apa yang dibutuhkan dalam menindaklanjuti temuan eksternal dapat dipenuhi dengan tepat. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 94%, yaitu dari 549 jumlah temuan hasil pemeriksaan sebanyak 447 temuan yang sudah ditindaklanjuti atau terealisasi sebesar 81,42%. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 telah mencapai target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana tahun 2011 jumlah temuan hasil pemeriksaan sebanyak 566 dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 421 temuan atau terealisasi sebesar 74,38%. Sebagai perbandingan, untuk tahun 2012 Inspektorat Kota Denpasar dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan sebanyak 292 temuan dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 217 temuan atau terealisasi sebesar 74,32%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

27


Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut : Tabel 3.18 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Ketujuh Inspektorat Kabupaten Badung

No.

Indikator Kinerja

Satuan


1

Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang tepat waktu

%

81,42

Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD Tahun 2015 90


Hasil realisasi akumulasi dengan rencana dalam RPJMD untuk sasaran 7 diatas yaitu : jumlah penyelesaian tindak lanjut dengan capaian kinerja 90,47%.

Dari pemaparan hasil evaluasi kinerja di atas, kami mencoba membandingkan capaian kinerja atas indikator-indikator yang ada dengan Inspektorat Kota Denpasar. Namun tidak semua indikator kinerja utama dapat kami bandingkan karena keterbatasan data yang ada. Dari 8 (delapan) indikator kinerja utama hanya 4 (empat) indikator kinerja utama saja yang dapat dibandingkan, seperti terlihat dalam tabel berikut : Tabel 3.19 Tabel Pembanding Indikator Kinerja

No

Indikator Kinerja

Satuan

Kota Denpasar

Kabupaten Badung

1 2 3

Opini BPK Jumlah penyelesaian pengawasan Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik Jumlah pegawai yang telah melaporkan LP2P dan LHKPN

Obrik SKPD

WDP 47 -

WTP 132 1

%

-

38,46

orang

5.518

5.968

4 5


28


No

Indikator Kinerja

Satuan

Kota Denpasar

Kabupaten Badung

6

Prosentase SKPD yang dapat menyusun laporan keuangan sesuai SAP Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan/bintek Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang tepat waktu

%

-

100

%

-

56,38

%

74,32

81,42

7 8

Sumber : Inspektorat Kota Denpasar

3.3. Aspek Keuangan Besar anggaran yang disediakan pada Tahun Anggaran 2012 untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Badung bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dengan nilai belanja seluruhnya sebesar Rp. 13.607.676.774,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.394.190.119,- atau dengan serapan APBD mencapai 83,73%.


29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents