BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Biro Kepegawaian selama kurun waktu Januari – Desember 2013. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan tingkat capaian (target) dari masing – masing indikator disetiap tahunnya, sehingga dapat diperoleh gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dari masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan masing – masing indikator, sehingga informasi tersebut dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program kegiatan di masa mendatang, dengan demikian setiap kegiatan yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat lain dari pengukuran kinerja ini juga dapat memberikan informasi pada pihak-pihak lainnya baik internal maupun eksternal tentang pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2013 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2010 – 2014. Pencapaian kinerja Biro Kepegawaian berdasarkan dokumen RKP Tahun 2013 dan Renstra Kemenkes Tahun 2010 – 2014 melaksanakan program kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian, dengan sasaran hasil program adalah: “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan”. Untuk mencapai sasaran program telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja, yang masing – masing indikator kinerja tersebut mempunyai

14

LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013

karakteristik masing – masing dalam pencapaiannya. Sebagai gambaran perbandingan pencapaian kinerja, target dan realisasi tahun 2012 dan tahun 2013 dapat disajikan melalui Tabel 3.1 berikut ini: Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2012 dan 2013 atas Program Pembinaan Administrasi Kepegawaian 2012 Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian % (%)

80

117,37

85

85,45

100,53

50

78

60

79

131,6

3.820

4.354

5.320

5.860

109,4

1.375

1.640

1.500

1.506

100,4

2.550

1.407

3.650

2.280

62,5

1.000

658

1.100

873

79,4

Indikator 1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT) 2. Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui layanan kepegawaian (SILK) 3. Jumlah tenaga kesehatan yang di dayagunakan dan diberi insentif di DTPK & DBK 4. Jumlah residen yang didayagunakan dan diberikan insentif

B. Sumber Daya Dalam rangka mencapai kinerjanya, Biro Kepegawaian didukung oleh beberapa sumber daya, antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana. 1. Sumber Daya Manusia. Keadaan pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian pertanggal 31 Desember 2013 berjumlah 150 orang. Apabila dilihat dari trend keadaan pegawai tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terjadi penurunan dari segi jumlah, hal ini

15


dikarenakan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki batas usia pensiun, mutasi dan promosi. Sebagai gambaran keadaan pegawai Biro Kepegawaian berdasarkan pendidikan seperti Tabel 3.2 dan Grafik 3.1 berikut ini: Tabel 3.2 Keadaan Pegawai Biro Kepegawaian Sesuai dengan Jenjang Pendidikan Tahun 2010 – 2013 No

Strata Pendidikan

2010

2011

2012

2013

1.

Setingkat Sekolah Dasar (SD)

2

2

1

1

2.

Setingkat SLTP

2

2

2

1

3.

Setingkat SLTA

79

68

64

40

4.

Diploma I/II/III

54

61

58

42

5.

Sarjana/Diploma IV

35

53

53

48

6.

Pasca Sarjana (S2)

27

26

26

18

199

212

204

150

Jumlah Sumber: data SIMKA

Grafik 3.1 Distribusi Pegawai Biro Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2013 68

64

61

58 42

40

53 53

48 26 26 18

16

2 1 1

2 2 1

SD

SLTP

SLTA

Diploma

S1

S2

2011

2

2

68

61

53

26

2012

1

2

64

58

53

26

2013

1

1

40

42

48

18

2011 2012 2013


Komposisi pegawai yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang ada di Biro Kepegawaian,sebagai berikut: a) Struktural setingkat Eselon II

: 1 orang

b) Struktural setingkat Eselon III

: 4 orang

c) Struktural setingkat Eselon IV

: 12 orang

d) Jabatan Fungsional Tertentu

: 40 orang

e) Jabatan Fungsional Umum

: 93 Orang

Komposisi pegawai yang menduduki JFT terdiri dari Analis Kepegawaian (26 orang), Pranata Komputer (13 orang), dan Arsiparis (1 orang). Adapun komposisi pejabat dan staf di Biro Kepegawaian dapat dilihat dari golongan dan jabatan sebagaimana Tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.3 Jumlah Pejabat dan Staf berdasarkan Golongan dan Jabatan Biro Kepegawaian No

Golongan/Ruang

Jumlah

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

IV / c IV / b IV / a III / d III / c III / b III / a II / d II / c II / b II / a

1 2 3 19 18 28 40 16 22 0 1

Struktural Eselon II Struktural Eselon III dan JFT Struktural Eselon III, IVdan JFT Struktural Eselon III, IV dan JFT Struktural Eselon IV dan JFT Struktural Eselon IV dan JFT JFT dan JFU JFT dan JFU JFT dan JFU JFU

Jumlah

150

Sumber: data SIMKA

Adapun komposisi pegawai berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan golongan sebagaimana terlihat pada Grafik 3.2 – Grafik 3.4 berikut ini:

17


Grafik 3.2 Jumlah Pegawai Biro Kepegawaian Berdasarkan Kelompok Umur 48

43 35 20 4

Jumlah

< 30 Th

31 - 40 Th

41 - 50 Th

51- 55 Th

> 55 Th

48

43

20

35

4

Dilihat dari grafik tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Biro Kepegawaian yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 48 orang (32%), berusia 31-40 tahun berjumlah 43 orang (28,67%), berusia 41-50 tahun berjumlah 20 orang (13,33%), berusia 51-56 tahun berjumlah 35 orang (23,33%) dan sisanya berjumlah 4 orang berusia diatas 56 tahun (2,67%). Grafik 3.3 Jumlah Pegawai Biro Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas, maka dari jumlah 150 orang pegawai Biro Kepegawaian,terdiri atas 64% berjenis kelamin wanita dan 54% berjenis kelamin pria.

18


Grafik 3.4 Jumlah Pegawai Biro Kepegawaian Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Gol. IV; 6 Gol. II; 39

Gol. III; 105

Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas, maka dari jumlah 150 orang pegawai Biro Kepegawaian mayoritas adalah Golongan III sebanyak 70%, Golongan II sebanyak 26%, dan Golongan IV sebanyak 4%. 2. Sumber Daya Anggaran Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta mencapai kinerjanya, Biro Kepegawaian didukung oleh sumber daya anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan, dari hasil pertemuan trilateral antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan sesuai

Rencana

Kerja

Kementerian/Lembaga

(Renja

K/L)

sebesar

Rp. 68.892.700.000,-, dengan komposisi jenis belanja barang dan belanja modal. Untuk belanja barang sebagian besar digunakan untuk biaya pemenuhan SDM Aparatur (pengangkatan CPNS dan penempatan/penarikan tenaga PTT), pelaksanaan pendayagunaan tenaga kesehatan dalam rangka penugasan khusus dan penugasan residen, serta dukungan pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi dalam rangka pengembangan dan penguatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dengan menggunakan sistem layanan kepegawaian melalui belanja barang dan belanja modal. Sebagai gambaran seperti disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini:

19


Tabel 3.4 Alokasi Anggaran dan Realisasi Biro Kepegawaian Tahun 2012 – 2013 Tahun No

1. 2. 3. 4.

Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bantuan Sosial Jumlah

Alokasi (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

-

-

64.635.770 52.612.686

%

81,40

Alokasi (Rp)

2013 Realisasi (Rp)

-

-

58.971.313 53.212.768

%

81,39

983.000

855.640

87,04

691.435

562.785

89,19

-

-

-

-

-

-

65.618.770 53.468.326

81.48

59.662.748 53.775.553

90.13

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Biro Kepegawaian dibanding dengan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 4,99% yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rupiah murni, hal ini diikuti juga dengan peningkatan realisasi anggaran untuk tahun 2012 realisasi sebesar 81,48% dari alokasi sebesar Rp. 65.618.770.000,- realisasi meningkat di tahun 2013 menjadi 90,13% dari alokasi sebesar Rp. 59.662.748.000,-. Dalam rangka mendukung arah kebijakan pemerintah tentang efisiensi/ perubahan alokasi anggaran disetiap Kementerian/Lembaga, maka alokasi anggaran Biro Kepegawaian mengalami beberapa kali perubahan yang semula mengelola alokasi anggaran sebesar Rp. 68.892.700.000,- terus mengalami perubahan diefisiensikan sebesar 8,54% sehingga alokasi anggaran (DIPA revisi efisiensi) Biro Kepegawaian menjadi sebesar Rp. 63.012.291.000,-. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 200);

20


Biro Kepegawaian melakukan realokasi kembali anggarannya sebesar 5,3% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 63.012.291.000,- (revisi realokasi), dengan demikian alokasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2013 yang dikelola oleh Biro Kepegawaian adalah sebesar Rp. 59.662.748.000,- untuk selanjutnya dialihkan/direalokasi ke DIPA Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan terkait pembayaran tunjangan kinerja pegawai Biro Kepegawaian sebagai pengelola pembayaran gaji/insetif/tunjangan lainnya di lingkungan Setjen Kementerian Kesehatan, sedangkan penetapan DIPA tertanggal 19 Desember 2013 dengan komposisi sumber pembiayaan seperti pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 berikut ini: Tabel 3.5 Sandingan Perjalanan Revisi DIPA TA 2013 No 1.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian

AWAL

REV. 1-3

REV. 4-5

REV. 6

68.892.700.000

68.892.700.000

63.01.291.000

59.662.748.000

Keterangan :  Rev. 1-3 = Revisi alokasi anggaran per output (Pagu Tetap)  Rev. 4-5 = Revisi terkait kebijakan nasional efisiensi perjalanan Dinas (Pagu Berubah)  Rev. 6

= Revisi terkait pemenuhan Tunjangan Kinerja (Pagu Berubah) Tabel 3.6 Alokasi Anggaran sesuai DIPA Terakhir Tahun 2013

No 1.

Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RM

RMP

PNBP

PHLN

Jumlah

59.662.748.000

0

0

0

59.662.748.000

Keterangan :  RM

21

= Rupiah Murni


 RMP

= Rupiah Pendamping

 PNBP

= Pendapatan Negara Bukan Pajak

 PHLN

= Pinjaman/Hibah Luar Negeri

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Guna menunjang pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok dan fungsi dukungan

sarana

dan

prasarana

sangat

penting/menentukan

organisasi. Oleh karena itu, Biro Kepegawaian

kinerja

terus berupaya melakukan

peningkatan baik dari kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendukung guna mewujudkan efektifitas pemanfaatan dan penggunaannya, serta efisiensi dalam biaya pemeliharaannya. Berdasarkan Laporan Neraca Barang Milik Negara (BMN) Biro Kepegawaian per 31 Desember 2013, tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 3.7 berikut ini: Tabel 3.7 Neraca BMN Biro Kepegawaian Tahun 2013 Akun Neraca Kode 117111 115199 132111 162151 166112 137111 169122

Jumlah (Rp)

Uraian Barang konsumsi Persediaan lainnya Peralatan dan Mesin Software Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi JUMLAH

97.240.000 10.779.039.880 1.304.950.000 267.218.000 (8.560.399.977) (267.218.000) 3.620.829.903

Dilihat dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa barang konsumsi senilai Rp. 97.240.000,- merupakan barang habis pakai berupa hasil cetakan leaflet terkait alur, prosedur, mekanisme dan persyaratan proses pengelolaan administrasi kepegawaian yang didistribusikan di Unit Layanan Terpadu (ULT)

22


di lantai 5. Untuk peralatan dan mesin senilai Rp. 10.779.039.880 merupakan nilai perolehan sarana dan prasarana kerja yang masih berfungsi/layak pakai berupa kendaraan dinas roda empat, kendaraan operasional roda empat, kendaraan operasional roda dua, dan peralatan kantor lainnya (meubelair, PC unit, server, dll), namun demikian di tahun 2013 terjadi penyusutan nilai BMN sebesar Rp 8.560.399.977,- hal tersebut sesuai dengan kebijakan penyusutan dari Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Pusat. Adapun

software

senilai

Rp.

1.304.950.000

berupa

pengembangan

program/aplikasi pengelolaan administrasi kepegawaian yang terdiri dari 28 jenis SILK. Sedangkan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah adalah sarana dan prasarana (barang inventaris kantor seperti: meja kursi, mesin tik, mesin faximil, PC unit, dll) yang kondisinya rusak berat/tidak layak pakai yang saat ini sedang dilakukan proses persetujuan penghapusan di KPKNL Jakarta II. Sebagai gambaran sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada Tabel 3.8 berikut ini: Tabel 3.8 Peralatan dan Mesin No

Nama Sarana/Prasarana

Jumlah 2011 2012 11 11

1.

Kendaraan Roda 4

2010 11

2013 11

2.

Kendaraan Roda 2

19

19

16

16

3.

Server

-

1

4

4

4.

Personal Computer (PC)

104

111

130

130

5.

Printer

94

107

123

123

6.

Note book (Laptop)

12

19

26

36

7.

Mesin Foto Copy

2

2

2

2

8.

LCD Projektor

4

8

13

12

Sumber: Laporan SAI

23


Sedangkan daftar sarana dan prasarana penunjang pada Biro Kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.9 – Tabel 3.11 berikut ini: Tabel 3.9 Daftar Inventaris Peralatan Kantor dan Alat Pengolah Data Biro Kepegawaian Tahun 2013 No

Uraian

1.

Barang Inventaris Kantor/Meubelair - Alat Angkutan Darat Tak Bermotor/Trolly - Alat Kantor - Alat Rumah Tangga - Alat Studio - Alat Komunikasi Alat Kedokteran/Lab/Alkes - Alat Kedokteran - Unit Alat Laboratorium Alat Pengolah Data/Perangkat Jaringan - Komputer Unit - Peralatan Komputer Aset Tak Berwujud/Software - Software Pengelolaan Kepegawaian

2.

3.

4.

Jumlah

Satuan

1.232 25 276 893 1 37 35 4 31 584 313 271 25 25

Buah Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Jenis Jenis

Tabel 3.10 Daftar Inventaris Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4 (empat) Biro Kepegawaian Tahun 2013

24

No

No.Kendaraan

Tahun

Jenis / Merk

1.

B

1219

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B B B B B B B B

EQ

2007

Toyota Inova-V

Kendaraan Dinas Eselon II

1448 1221 1070 1140 1015 1286 2060 8875

EQ EQ KQ KQ KQ KQ PQ DP

2007 2007 2006 2006 2006 2006 2002 1992

Operasional Tamu Pimpinan Operasional Biro Kepegawaian Operasional Bagian Umum Operasional Bagian Pengadaan Operasional Bagian Mutasi Operasional Bag. Pengembangan Operasional Bagian Pengadaan Operasional Bagian Mutasi

10.

B 1650

KQ

1996

11.

B

HQ

1997

Toyota Inova-G Toyota Rush Toyota Inova-G Toyota Inova-G Toyota Inova-G Toyota Inova-G Toyota Kijang Toyota Kijang Toyota Kijang Grand's Sedan Timor

1889

Keterangan

Operasional Biro Kepegawaian Operasional Bagian Umum


Tabel 3.11 Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) Biro Kepegawaian Tahun 2013

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

No.Kendaraan B B B B B B B B B B B B B B B B B

4230 6418 6417 6419 6416 6969 6971 6970 6656 6658 6657 6659 6940 6941 6942 6943 6944

EQ SQA SQA SQA SQA SRQ SRQ SEQ SQG SQG SQG SQG SQO SQO SQO SQO SQO

Tahun 1997 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008

Jenis/Merk Honda GL Pro Yamaha Jupiter MX Yamaha Jupiter MX Yamaha Jupiter MX Yamaha Jupiter MX Honda Supra X125 Honda Supra X125 Honda Supra X125 Honda Mega Pro Honda Mega Pro Honda Mega Pro Honda Mega Pro Honda Supra X125 Honda Supra X125 Honda Supra X125 Honda Supra X125 Honda Supra X125

Keterangan Operasional Bagian Pengembangan Operasional Bagian Pengembangan Operasional Bagian Mutasi Operasional Biro Kepegawaian Operasional Bagian Pengadaan Operasional Bagian Mutasi Operasional Bagian Pengadaan Operasional Bagian Umum Operasional Biro Kepegawaian Operasional Biro Kepegawaian Operasional Biro Kepegawaian Operasional Bagian Umum Operasional Bagian Pengadaan Operasional Bagian Umum Operasional Bagian Pengembangan Operasional Bagian Mutasi Operasional Bagian Mutasi

Dalam rangka mendukung terwujudnya Grand Strategis Raih WTP Tahun 2013 maka telah dilakukan inventarisasi dan penatausahaan BMN (Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan) di lingkungan Biro Kepegawaian yang bertujuan mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan BMN secara optimal di lingkungan Kemenkes. Oleh karena itu, Biro Kepegawaian terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan BMN antara lain mengusulkan persetujuan penghapusan kepada instansi terkait (KPKNL Jakarta II), atas BMN yang secara teknis tidak dapat digunakan karena kondisinya sudah tidak layak pakai (rusak berat dan/atau tidak diketahui keberadaannya) dan tidak ekonomis apabila diperbaiki mengingat BMN tersebut telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa.

25


Adapun daftar BMN pada Biro Kepegawaian yang dalam proses penghapusan dapat disajikan dalam Tabel 3.12 berikut ini: Tabel 3.12 Daftar Invetaris BMN yang Diusulkan Penghapusan No 1. 2.

3. 4.

Uraian Kendaraan Operasional - Mobil - Sepeda motor Barang Inventaris Kantor/Meubelair - Alat Kantor - Alat Rumah Tangga - Alat Komunikasi Alat Kedokteran/Lab/Alkes - Alat Kedokteran - Unit Alat Laboratorium Alat Pengolah Data/ Perangkat Jaringan - Komputer Unit - Peralatan Komputer

Jumlah

Satuan

4 1 3 844 88 754 2 10 2 8 34 33 1

Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

C. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja terus dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran program kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing indikator kinerja secara periodik pertriwulan melalui penyampaian laporan, sinkronisasi dan integrasi data laporan triwulan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2013 dan Renstra Kemenkes Tahun 2010 – 2014, yang diiringi dengan berbagai upaya kebijakan agar terwujud pencapaian target kinerja yang lebih optimal. 1. Strategi Kebijakan a. Kebijakan Teknis 1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kebutuhan, formasi dan pemenuhan pegawai melalui

26


seleksi dan rekruitmen CPNS/PNS, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penugasan Khusus; 2) Perencanaan,

pengembangan,

pembinaan

dan

pelaksanaan

administrasi kepegawaian; 3) Pelaksanaan koordinasi perancangan, penyusunan dan review peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian; 4) Penyempurnaan standar, norma, dan prosedur sesuai dengan SOP-AP dalam urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa beban kerja, pola pengembangan karier, penilaian jabatan dan analis jabatan fungsional kesehatan; 5) Pengembangan Informasi

dan

Layanan

penguatan Kepegawaian

kualitas

pengelolaan

Sistem

(SILK)

terpadudan

Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA); 6) Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan melalui bimbingan teknis, pengembangan informasi dan urusan mutasi kepegawaian; 7) Pelaksanaan dan pengawasan reward dan punishment. b.

Strategi Operasional 1) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian berbasis WEB yang dapat dilakukan secara online dengan menggunakan satu database pegawai dan terintegrasi dengan SILK/SIMKA/SIMPEG; 2) Meningkatkan ketersediaan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan strategis lainnya terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan melalui pemenuhan kebutuhan di pelayanan Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit serta daerah bermasalah kesehatan; 3) Menjaga konsistensi mutu dan kualitas layanan dalam proses pengelolaan administrasi kepegawaian dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) melalui sertifikasi ISO 9001:2008.

27


Sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tetap dan terus dilakukan terutama terkait dengan capaian indikator kinerja yang melekat di Biro Kepegawaian antara lain: 1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT). a) Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur melalui Pengangkatan CPNS. Konstribusi pemenuhan SDM melalui pengangkatan CPNS memiliki peran yang sangat penting dan strategis, untuk tahun 2013 ini target pemenuhan

kebutuhan

SDM

Aparatur

melalui

pelaksanaan

pengangkatan CPNS (yang sebelumnya didahului dengan proses pelaksanaan seleksi/rekruitmen) telah tercapai melebihi target yang ditetapkan (85%) yaitu sebesar 89,39%. Namun demikian capaian kinerja tersebut belum optimal, hal ini terkait dengan berbagai kendala/hambatan

dilapangan

yang

ditemui,

seperti

standar

persyaratan institusi pendidikan harus berakreditasi minimal B, dan belum sepenuhnya menggunakan pola seleksi/rekruitmen CPNS secara terpadu yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi (seperti ada sebagian Kementerian/Lembaga/Pemda yang telah menggunakan system CAT/EBA dan sebagian lagi masih menggunakan ujian tulis). Permasalahan lainnya adalah belum konsistennya standar dalam penetapan hasil penilaian seleksi ujian tulis antara TKD (Test Kompetensi Dasar) dan TKB (Test Kompetensi Bidang). Adapun pengukuran capaian kinerja pada pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur melalui pemenuhan CPNS diukur dari realisasi pengangkatan CPNS sejumlah 1.577orang atau (67,71%) terhadap alokasi formasi sejumlah 2.329 formasi/orang. Namun demikian bila kondisi capaian kinerja pada pemenuhan CPNS dibandingkan dengan tahun 2012 yang lalu mengalami peningkatan realisasi pengangkatan CPNS dari formasi yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB sejumlah formasi 1.416 formasi dan realisasi sejumlah 1.055 orang atau (74.51 %). 28


Gambar 3.1 Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2013 di Gelora Bung Karno Senayan

Sebagai gambaran pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur melalui pengangkatan CPNS dapat dilihat pada Grafik 3.5 berikut ini: Grafik 3.5 Pemenuhan SDM Aparatur Melalui Pengangkatan CPNS Tahun 2012 – 2013

Formasi/Usul Formasi

2012 1.416

2013 4.160

Pelamar Reg. Online

49.578

87.328

Berkas Masuk

22.461

70.486

Peserta Ujian

20.280

29.722

Realisasi CPNS

1.055

1.567

Permasalahan dalam pelaksanaan pengangkatan CPNS, antara lain: 1.

Kurangnya sosialisasi dan advokasi terkait penetapan kelulusan bagi peserta Seleksi CPNS jalur formasi umum dan tenaga honorer, hal ini berakibat pada tidak terisinya formasi CPNS umum karena tidak lulus

29


ujian TKD maupun TKB yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kemenpan dan RB (tidak lulus passing grade); 2.

Belum sepenuhnya menggunakan pola seleksi dan rekruitmen CPNS secara terpadu yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi (seperti ada sebagian Kementerian/Lembaga/Pemda yang telah menggunakan system CAT/EBA dan sebagian lagi menggunakan ujian tulis).

Upaya-upaya pemecahan permasalahannya, antara lain : 1.

Mengoptimalkan peran dan fungsi koordinasi dengan Kementerian PAN dan

RB,

dan

Badan

Kepegawaian

Negara,

terkait

dengan

seleksi/rekruitmen; 2.

Merumuskan pola seleksi dan rekruitmen CPNS terpadu yang lebih fleksibel

sehingga

dapat

disesuaikan

dengan

karakteristik dan

kebutuhan organisasi. b) Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur melalui pengangkatan baru dan pengangkatan kembali dalam rangka perpanjangan masa penugasan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan di pelayanan kesehatan dasar terutama Puskesmas dan jaringannya di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan diisi oleh Pegawai Tidak Tetap (dokter umum, dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis dan Bidan). Keberadaan PTT sangat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Kontribusi PTT tersebut mempunyai dampak yang sangat penting, sehingga Biro Kepegawaian terus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan kebijakan distribusi

dan

penempatannya

serta

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan rekruitmen yang transparan dan mudah diakses oleh

30


masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peminat PTT yang selalu meningkat setiap tahunnya sebagaimana tercermin dari realisasi pemenuhan SDM Aparatur melalui pengangkatan dan perpanjangan PTT, dapat disajikan dalam Tabel 3.13 berikut ini: Tabel 3.13 Pemenuhan SDM Aparatur melalui Penempatan PTT Tahun 2013

REALISISASI No

1. 2. 3.

Jenis Tenaga PTT

Formasi/ Kebutuhan

Dokter Umum/ Spesialis Dokter Gigi/ Spesialis Bidan Total

Pengangkatan Baru

Pengangkatan Kembali

Jumlah

%

1.414

1.049

2.083

3.132

221,5

606

371

798

1169

192,9

6.913

1.500

10.130

11.630

168,2

8.933

2.920

13.011

15.931

178,3

Adapun keberadaan PTT sampai dengan akhir Desember 2013 berjumlah 46.512 orang, sebagaimana terlihat pada Grafik 3.6 berikut: Grafik 3.6 Rekap Keberadaan Tenaga PTT per 31 Desember 2013

31

dr. PTT

drg. PTT

dr/drg. Bidan PTT GRAND Spesialis TOTAL PTT 21.452 21.723

B

226

45

T

1.112

495

56

11.991

13.654

ST

1.815

628

-

8.692

11.135

Jumlah

3.153

1.168

56

42.135

46.512


Sedangkan distribusi pengangkatan PTT Tahun 2013 per jenis tenaga PTT dan kriteria penempatan dapat disajikan melalui Grafik 3.7 berikut: Grafik 3.7 Pemenuhan SDM Aparatur Melalui Pengangkatan Tenaga PTT Tahun 2013

dr. PTT

drg. PTT

dr/drg. Bidan PTT Spesialis PTT 5.929

GRAND TOTAL

B

5

1

T

1.137

516

57

3.382

5.092

ST

1.933

652

-

2.319

4.904

Jumlah

3.075

1.169

57

11.630

15.931

5.935

Dilihat dari grafik tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengangkatan dokter umum PTT selama tahun 2013 sebanyak 3.075 orang, terdiri dari Daerah Biasa sebanyak 5 orang, Daerah Terpencil sebanyak 1.137 orang, dan Daerah Sangat Terpencil sebanyak 1.933 orang. Sedangkan pengangkatan dokter gigi PTT sebanyak 1.169 orang, terdiri dari Daerah Biasa sebanyak 1 orang, Daerah Terpencil sebanyak 516 orang, dan Daerah Sangat Terpencil sebanyak 652 orang. Adapun pengangkatan Bidan PTT selama tahun 2013 sebanyak 11.630 orang yang ditempatkan di daerah biasa sebanyak 5.929 orang, daerah terpencil sebanyak 3.382 orang, dan daerah sangat terpencil sebanyak 2.319 orang. Untuk lebih mendukung dan meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan juga telah ditempatkan tenaga dokter spesialis sebagai Tenaga PTT sebanyak 57 orang,

sebagaimana terlihat pada

Grafik 3. 8 berikut ini:

32


Grafik 3.8 Pemenuhan SDM Aparatur melalui Pengangkatan PTT Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahun 2011 – 2013

B T ST Jumlah

dr. PTT

drg. PTT

5 1.137 1.933 3.075

1 516 652 1.169

dr/drg. Spesialis PTT 57 57

Bidan PTT

GRAND TOTAL

5.929 3.382 2.319 11.630

5.935 5.092 4.904 15.931

Sejalan dengan tujuan MDGs dan dalam rangka mempercepat dukungan pembangunan kesehatan secara terpadu serta guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya, maka di tahun 2013 rencana pengangkatan formasi Bidan PTT mengalami penurunan sebesar 18,58% (6.913 orang Bidan) dibandingkan dengan rencana pengangkatan tahun 2012 (8.491 orang Bidan). Namun demikian tenaga Bidan yang memperpanjang masapenugasan meningkat 75%, hal ini yang berakibat pada realisasi pengangkatan baru dan pengangkatan kembali dalam rangka perpanjangan masa penugasan (Masa Bakti II) Bidan PTT dalam kurun waktu 2013 sebanyak 11.630 orang bidan. Kenaikan tersebut berkaitan dengan dukungan tenaga kesehatan dalam rangka persiapan pemberlakukan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan dimulai 1 Januari 2014. Adapun realisasi pengangkatan Bidan PTT tahun 2011 – 2013 dapat tergambar sebagaimana Grafik 3.9 berikut ini:

33


Grafik 3.9 Penempatan Bidan PTT dari Tahun 2011 – 2013

2011

2012

2013

Formasi

9.643

8.491

6.913

Realisasi

7.881

7.647

11.630

Program pengangkatan dan perpanjangan PTT terus diberlakukan dan dikembangkan sebagai salah satu terobosan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah bermasalah kesehatan dan reaksi cepat dalam penanggulangan bencana, yaitu dengan pendayagunaan dokter PTT sebagai Brigrade Siaga Bencana (BSB). Dokter PTT-BSB adalah

tim

multidisiplin

yang

merupakan

unit

reaksi

cepat

penanggulangan gawat darurat serta berfungsi untuk penanggulangan bencana di bidang kesehatan. Penempatan dokter PTT-BSB adalah di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Pendidikan/Vertikal dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi dengan ketentuan, yaitu untuk Rumah Sakit Pendidikan maksimal 20 orang dan Rumah Sakit Non Pendidikan maksimal 10 orang. Proses seleksi dan rekruitmen dilakukan di rumah sakit setempat dengan tahapan ujian tulis, wawancara dan psikotest. Untuk tahun 2013 jumlah dokter PTT-BSB sejumlah 25 orang, sebagaimana terlihat pada Grafik 3.10 berikut ini:

34


Grafik 3.10 Pemenuhan SDM Aparatur Melalui Pengangkatan PTT BSB (Brigade Siaga Bencana) Tahun 2011 – 2013

Realisasi

2011

2012

2013

71

38

25

Pengukuran pemenuhan SDM Aparatur melalui pengangkatan PTT Tahun 2013 dapat diukur dari jumlah realisasi pengangkatan PTT (pengangkatan

baru

dan

pengangkatan

kembali

dalam

rangka

perpanjangan masa penugasan) yang telah dilaksanakan sebesar 178,3% atau sejumlah 15.931 orang terhadap jumlah formasi/kebutuhan PTT sebanyak 8.933 orang. Jika dibandingkan dengan kebutuhan pada tahun 2012, maka kebutuhan tahun 2013 mengalami penurunan, hal ini terkait dengan hasil evaluasi tentang lamanya masa penugasan PTT kriteria Terpencil dan atau Sangat Terpencil yang semula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun dan evaluasi masa perpanjangan yang semula tidak dibatasi menjadi maksimal perpanjangan 1(satu) kali sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan dokter/dokter gigi/spesialis/Bidan PTT. Namun demikian seiring dengan pemberlakukan BPJS yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014, dan dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, maka pelaksanaan pengangkatan PTT diperpanjang sampai dengan Desember 2013 yang sesuai jadwal semula TMT 1 Oktober, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target pada persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT).

35


Secara umum bila dilihat data capaian kinerja persentase pemenuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT) yang pengukuranya dilakukan melalui pelaksanaan pengangkatan CPNS (87,71%) dan melalui penempatan PTT (178,34%) pada tahun 2013 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 85% dengan realisasi sebesar 123,03%. Adapun sandingan alokasi formasi dan realisasi pada indikator pertama tersebut dapat disajikan dalam Tabel 3.14 dan Grafik 3.11 berikut ini: Tabel 3.14 Pemenuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT) Tahun 2011 – 2013

No

Tahun

1.

Formasi

Realisasi

Capaian (%)

CPNS

PTT

Jumlah

CPNS

PTT

Jumlah

2011

-

23,818

23,818

-

20,432

20,432

85.78

2.

2012

1,416

16,000

17,416

1,055

19,387

20,442

97.84

3.

2013

2.329

8.933

11.262

1.577

15,931

17.508

123,03

Grafik 3.11 Pemenuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT) Tahun 2011 – 2013 23.818

20.432

16.000

19.387

15.931

8.933

- 1.416 CPNS

2.329

- 1.055 PTT

CPNS

Formasi/Usul Formasi

36

1.567

PTT Realisasi

2011

-

23.818

-

20.432

2012

1.416

16.000

1.055

19.387

2013

2.329

8.933

1.567

15.931


Gambar 3.2 Pemberangkatan Penempatan PTT Tahun 2013

2. Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui layanan kepegawaian (SILK). Seiring dengan tuntutan Reformasi Birokrasi dan kemajuan teknologi serta tuntutan masyarakat dalam pemberian pelayanan bidang kepegawaian agar lebih cepat, tepat dan transparan, maka proses administrasi kepegawaian merupakan perpaduan yang sinergi yang memungkinkan diperolehnya percepatan dan kemudahan dalam penyelesaian proses pengelolaan administrasi kepegawaian. Batas toleransi waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian administrasi kepegawaian sudah merupakan kebutuhan dalam pemberian pelayanan prima melalui keterpaduan dari berbagai sistem yang dikembangkan maupun yang ditingkatkan/dikuatkan kualitasnya yang terintegrasi dengan sistem informasi layanan kepegawaian atau yang disebut dengan SILK. Prinsip pengelolaan administrasi kepegawaian melalui SILK berdampak pada penggunaan satu database pegawai yang terintegrasi secara penuh dengan database kepegawaian (SIMKA untuk PNS dan SIMPEG untuk PTT) sehingga meningkatkan kecepatan waktu dalam penyelesaian produk kepegawaian yang berdampak pada tertib administrasi, tepat jadwal dan aturan yang berlaku, menghindari hubungan langsung antara petugas

37


dengan klien (menghindari KKN), menghindari kesalahan produk dan menjadikan proses penyelesaian produk kepegawaian menjadi lebih transparan dikarenakan terinformasinya seluruh tahapan proses dan permasalahan secara otomatis dapat dan mudah diakses melalui website Biro Kepegawaian. Sebagai gambaran bahwa database pegawai (SIMKA/SIMPEG) sebelum terintegrasi dengan SILK masih sebatas untuk mendukung proses administrasi kepegawaian secara manual/berdiri sendiri/belum terintegrasi dengan sistem yang lainnya. Namun demikian dengan telah dikembangkan dan ditingkatkannya kualitas SILK saat ini dapat terintegrasi dengan SIMKA/SIMPEG dan dapat pula terintegrasi dengan sistem lainnya terkait pengelolaan database pegawai Kementerian Kesehatan untuk keperluan pengelolaan administrasi kepegawaian, sistem penilaian kerja pegawai, pengembangan pegawai, dan keperluan lainnya. Sebagai bukti bahwa jumlah domain website pada website Biro Kepegawaian di seluruh dunia menurut lembaga WebStatsDomain, memperoleh peringkat 91,966 dari jumlah 30.000.000 domain seperti tersebut pada Gambar 3.3 berikut ini: Gambar 3.3 Peringkat Website Biro Kepegawaian

38


Untuk menjaga konsistensi/kualitas mutu dan transparansi dalam proses administrasi kepegawaian serta memberikan layanan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan sertifikasi oleh lembaga sertfikasi nasional melalui Sistem Manajemen Mutu (SMM) yaitu Sertifikasi ISO 9001:2008 pada produk-produk administrasi kepegawaian yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008. Hal ini berdampak pada proses pengelolaan administrasi kepegawaian secara otomatis sudah dikerjakan oleh integrasi kedua sistem tersebut yang dapat dilakukan secara online, prosesnya pun dapat dimonitor langsung oleh masyarakat melalui website Biro Kepegawaian. Sebagai contoh proses Administrasi Kepegawaian yang dapat dilihat secara transparan di website Biro Kepegawaian adalah proses Kenaikan Pangkat seperti terlihat pada Gambar 3.4 berikut ini: Gambar 3.4 Informasi Proses Kenaikan Pangkat

Dalam kurun waktu 2013, Biro Kepegawaian terus melakukan upaya dalam meningkatkan transparansi pelayanan administrasi kepegawaian melalui penguatan kualitas dan pengembangan Sistem Informasi berbasis WEB secara online.

39


Salah satu upaya yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian adalah dengan audit internal dan ekternal pada bulan Agustus 2013 dan penerapan Sistem Manajemen Mutu melalui sertifikasi

kembali

ISO

9001:2008 pada 14 (empatbelas) produk pengelolaan administrasi kepegawaian

yang

dilakukan

pada bulan November 2013. Selain itu alur dan mekanisme penyelesaian administrasi kepegawaian terus disempurnakan sebagaimana Gambar 3.5 berikut ini: Gambar 3.5 Bagan Mekanisme Usul dan Pengelolaan Proses Administrasi Kepegawaian

Keberhasilan sistem online dan penerapan sertifikasi ISO ini terlihat dengan semakin tertib administrasi dan tertib aturan dibidang kepegawaian, sehingga dapat diselesaikan dengan lebih cepat, lebih tepat, lebih transparan dan dapat dimonitor perkembangan proses kepegawaiannya. Demikian juga untuk produk administrasi kepegawaian yang lainnya terus dikembangkan seperti proses penyelesaian pensiun dan pemindahan dapat dimonitor

40


dalam website Biro Kepegawaian dengan jumlah sebagaimana Tabel 3.15 berikut ini: Tabel 3.15 Produk Administrasi Kepegawaian yang di kelola melalui SILK pada Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat, Pemindahan dan Pensiun Tahun 2008 – 2013 Kegiatan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kenaikan Pangkat

9.231

8.756

10.335

10.305

8.735

9.659

Pensiun

1.099

407

3.836

1.485

1.491

1.588

Pindah

2.992

1.769

1.334

710

4.334

829

13.322

10.932

15.505

12.500

TOTAL

14.560 12.076

Demikian juga untuk penyelesaian SK Jabatan Fungsional setiap tahun mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu tahun 2013 SK Jabatan Fungsional yang dapat diselesaikan sebanyak 8.919 SK (124,22%) dari target yang ditetapkan sejumlah 7.180 SK, sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 3.12 berikut ini: Grafik 3.12 Produk Administrasi Kepegawaian yang di kelola melalui SILK pada Penyelesaian SK Kenaikan Jabatan Fungsional Tahun 2011 – 2013

41

Target

2011 7.080

2012 7.110

2013 7.180

Realisasi

8.113

8.048

8.919


Adapun pengukuran pada indikator kinerja presentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui Sistem Layanan Kepegawaian (SILK) adalah jumlah penyempurnaan, pengembangan dan penguatan kualitas fungsi-fungsi yang ada pada SILK terkait dengan pemanfaatan database pegawai SIMKA/SIMPEG terhadap jumlah produk administrasi kepegawaian. Secara umum, hasil capaian kinerja Biro Kepegawaian tahun 2013 pada indikator kinerja Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui layanan kepegawaian (SILK) telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 60% dengan realisasi 79%, yang tercermin dari proses administrasi kepegawaian semula dikelola secara manual saat ini telah beralih melalui SILK yang secara penuh sudah menggunakan satu database pegawai dan terintegrasi dengan SIMKA dan SIMPEG yang dilakukan satu pintu secara online. Namun demikian capaian kinerja ini dirasa masih belum optimal dan terus dikembangkan, disempurnakan dan ditingkatkan kualitasnya secara komprehensif. Sebagai gambaran jumlah produk pengelolaan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan dan dikelola melalui SILK sebagaimana Tabel 3.16 berikut ini:

42


Tabel 3.16 Jumlah Penyelesaian Produk Administrasi Kepegawaian melalui SILK No

Jenis Produk

Jumlah

1

Pengangkatan CPNS umum

1,048

2

Peningkatan Status PNS kurang 2 tahun

4,018

3

Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT

5,701

4

Kenaikan Pangkat

10,557

5

Usul Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun)

791

6

Kenaikan Gaji Berkala

571

7

Arsip Elektronik

962

8

Ujian Dinas

446

9

Ujian Penyesuaian Ijasah

504

10

Tugas Belajar

36

11

Kenaikan Jabatan Fungsional

12

Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional

13

Usul Penghargaan

14

Tatakelola Surat Masuk Jumlah

6,291 946 1,543 12,897 46,311

3. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK Dalam rangka mewujudkan salah satu Misi Kementerian Kesehatan. yaitu: ”Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan”, Biro Kepegawaian terus melakukan upaya untuk mendukung misi tersebut melalui kegiatan pengangkatan, dan penempatan serta pemenuhan tenaga kesehatan dengan cara penugasan khusus di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK) di 27 Provinsi. Untuk sementara ini pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus baru terhadap jenis tenaga kesehatan. antara lain perawat, bidan, nutrisionis, sanitarian, analisis kesehatan, fisioterapis, kesehatan gigi,

43


farmasi, radiografer dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini terkait bahwa indikator kinerja ini semula pada tahun 2010 - 2011 dilaksanakan oleh Badan PPSDM Kesehatan dengan target yang tercantum pada dokumen perencanaan (Renstra dan RPK) merupakan target kumulatif, dimana baik pelaksanaan dan anggarannya di tahun 2010 – 2011 melekat pada Badan PPSDM Kesehatan, sedangkan sejak tahun 2012 pelaksanaan pendayagunaan tenaga

kesehatan

(D-III)

melalui

pengangkatan/perpanjangan

dan

penempatannya dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian untuk pemberian insentif dilaksanakan oleh Biro Umum Setjen Kemenkes, hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan gaji/insentif/tunjangan lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal merupakan tugas pokok dan fungsi Biro Umum sesuai Permenkes 1144/2010. Sebagai tindak lanjutnya Biro Kepegawaian terus melakukan upaya penyempurnaan dan meningkatkan koordinasi lintas program, serta melakukan Midterm Reviewterkait pencapaian target kumulatif dan target pertahunya, sehingga untuk tahun 2013 pencapaian target pada indikator kinerja tenaga kesehatan yang didayagunakan di DTPK dan DBK dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Sesuai dengan target yang ada di dokumen RKP Tahun 2013 dan Renstra Tahun 2010 – 2014, target dan capaian kinerja untuk tahun 2013 berjumlah 1.500 orang, sedangkan target Kumulatif berjumlah 5.320 orang, dengan realisasi tahun 2013 berjumlah 1.506 orang atau sebesar 100,40%, secara kumulatif realisasi berjumlah 5.826 orang atau 109,51%. Adapun kondisi capaian kinerja secara umum dari tenaga kesehatan yang telah didayagunakan dan diberi insetif di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK), dan Daerah Bermasalah dengan Kesehatan (DBK) secara keseluruhan telah melebihi target yang ditetapkan baik pertahunnya sebesar 100% dan secara kumulatif sebesar 109%. Sebagai gambaran dapat dilihat dalam Tabel 3.17 dan Grafik 3.13 berikut ini:

44


Tabel 3.17 Target dan Realisasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan melalui Penugasan Khusus dari Tahun 2010 – 2013 Target Capaian per tahun No

Tahun

1.

Target Capaian secara Kumulatif

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

2010

1.200

1.323

110

1.200

1.323

110

2.

2011

1.245

1.391

111

2.445

2.714

111

3.

2012

1.375

1.640

119

3.820

4.354

114

4.

2013

1.500

1.506

100

5.320

5.826

109

Grafik 3.13 Realisasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Melalui Penugasan Khusus Tahun 2013

Realisasi

Perawat

Gizi

Kesling

Analis Kes.

Bidan

927

203

181

105

15

Farmasi Kes. Gigi Fisioter Radiogr Pereka apis afer m dan Infokes 52 20 1 1 1

4. Jumlah residen yang didayagunakan dan diberikan insentif Indikator kinerja tersebut juga pada tahun 2010 – 2011 dilaksanakan oleh Badan PPSDM Kesehatan dengan target yang tercantum pada dokumen perencanaan (Renstra dan RPK) merupakan target kumulatif. Pencapaian indikator ini membutuhkan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Oleh karena itu pencapaian indikator ini masih belum optimal dari target sejumlah 1.100 orang terpenuhi sejumlah 873 atau 79,36%, namun demikian dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dari target 1.000

45


orang terpenuhi sejumlah 658 orang atau sebesar 65%. Secara kumulatif juga belum ada peningkatan pencapaian target, pada tahun 2013 dari target sejumlah 3.650 orang pemenuhannya sejumlah 2.280 orang atau 62,47%, sedangkan di tahun 2012 dari target sejumlah 2.550 orang pemenuhannya sejumlah 1.407 orang atau sebesar 55%. Tingkat pencapaian yang belum optimal ini sangat dipengaruhi antara lain ketersediaan peserta PPDS-BK (residen) yang mengikuti pendidikan spesialis belum sesuai dengan jumlah target yang telah ditetapkan, hal tersebut dikarenakan adanya ketersediaan peserta PPDS-BK (residen) yang sedang mengikuti pendidikan spesialis, spesialisasinya belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan, dan perbedaan kebijakan di setiap Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan untuk kriteria penempatan residen yang akan ditugaskan ke daerah. Permasalahan lainnya adalah rendahnya komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung penempatan residen seperti rumah sakit yang belum siap menerima penempatan residen baik dari sisi penyediaan

sarana

penunjang

kinerja

residen

(ketersediaan

alat,

farmasi/obat-obatan, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya) maupun penyediaan anggaran/keuangan untuk pemberian insentif tambahan dalam penugasan residen ke daerah, hal ini sangat berdampak pada penempatan residen yang lebih berminat di kota-kota besar yang telah menyediakan tambahan pemberian insetip lebih dengan didukung oleh sarana dan prasarana kinerja lainnya yang sangat memadai seperti perumahan, transportasi, dan lain-lain. Berdasarkan dari uraian sebagaimana tersebut diatas, secara umum pencapaian target pada indikator kinerja Biro Kepegawaian pada tahun 2013 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, berdasarkan data dilapangan dan sesuai hasil telaahan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa indikator kinerja nomor 4 (empat) yaitu Jumlah residen yang didayagunakan dan diberikan insentif akan sulit dicapai.

46


Melihat kondisi capaian kinerja yang sulit untuk dicapai tersebut, Biro Kepegawaian terus melakukan berbagai upaya melalui meningkatkan peran dan fungsi koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor seperti koordinasi dengan Badan PPSDM Kesehatan terkait pemetaan jumlah peserta pendidikan PPDS-BK, koordinasi dengan Tim UKP-4 dan Bappenas melalui Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kemenkes sesuai dengan surat dari Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes Nomor KP.01.02.1.2.0248 Tanggal 16 Januari 2013 perihal Tindak Lanjut Rapat tentang Penyampaian Laporan Capaian Kegiatan terkait usul perubahan target capaian kinerja untuk indikator kinerja Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif dan meningkatkan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Daerah

Gubernur/Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota terkait dukungan dan komitmen dalam pendayagunaan residen yang akan ditempatkan di daerahnya, serta meningkatkan fungsi koordinasi dengan Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan terkait kesepahaman dan keselarasan bagi peserta didik (PPDS-BK) yang telah siap ditempatkan dan didayagunakan di daerah. Sebagai gambaran pencapaian target pada indikator ini dapat dilihat sesuai tabel dan Tabel 3.18 dan Grafik 3.14 berikut ini: Tabel 3.18 Realisasi Residen yang didayagunakan dari Tahun 2010 – 2013

No

47

Target Capaian secara Kumulatif

Target Capaian per tahun

Tahun Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

1.

2010

700

370

52

700

370

52

2.

2011

850

379

44

1.550

749

48

3.

2012

1.000

658

65

2.550

1.407

55

4.

2013

1.100

873

79

3.650

2.280

62


Grafik 3.14 Realisasi Tenaga Kesehatan yang didayagunakan di DTPK dan DBK Tahun 2011 – 2013

Target

2011 850

2012 1.000

2013 800

Realisasi

376

658

873

D. Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Untuk mendukung mencapai sasaran indikator yang telah ditetapkan terkait Program Pembinaan Administrasi Kepegawaian, maka ditetapkan beberapa kegiatan pokok dan pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terdiri dari: 1. Menyusun rencana kebutuhan, pelaksanaan seleksi, pengangkatan dan penempatan pegawai serta evaluasinya. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi jumlah formasi CPNS/PNS yang dibutuhkan dan menjamin ketersediaan

pegawai

sesuai

dengan

kebutuhan

organisasi

dan

kompetensinya, kegiatannya antara lain meliputi: a) Penyusunan formasi CPNS, keluaran/output: tersusunnya formasi CPNS Kemenkes, dengan hasil/outcome: terpenuhinya kebutuhan CPNS/PNS di unit kerja Kemenkes. b) Analisis kebutuhan PTT,

keluaran/output: tersusunnya rencana

kebutuhan PTT, hasil/outcome: tersedianya data dan pemenuhan kebutuhan PTT yang mencukupi di pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) di daerah DTPK dan DBK.

48


c) Monitoring

penempatan/penarikan

tenaga

kesehatan

PTT,

keluaran/output: distribusinya tenaga PTT secara merata, sedangkan hasil/outcome: terpenuhinya tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan, sebagaimana Grafik 3.15 berikut ini: Grafik 3.15 Rekapitulasi Keberadaan Tenaga Kesehatan PTT (dr/drg/Bidan) Keadaan 31 Desember 2013

d) Monitoring peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS-BK) dan penerima beasiswa, dengan keluaran/output: adanya dokumen data keberadaan peserta PPDS, hasil/outcome: tersedianya tenaga PPDS di Saryankes, sebagaimana Grafik 3.16 berikut ini: Grafik 3.16 RekapitulasiPesertaPendidikan PPDS-BK Keadaan 31 Desember 2013

2. Percepatan penyelesaian proses administrasi kepegawaian Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar alur administrasi pelayanan kepegawaian dan meningkatkan mutu PNS Kemenkes Pusat melalui pembinaan administrasi kepegawaian kegiatannya meliputi:

49


a) Percepatan proses administrasi peningkatan status PNS, dengan keluaran/output: SK PNS, dan hasil/outcome: diterbitkan dan diterimanya SK peningkatan status dari CPNS menjadi PNS tepat waktu. b) Percepatan proses administrasi Jabatan Struktural, Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah, dan Diklat, keluaran/output: SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural, Sertifikat Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, dan SK Peserta Diklat, dan hasil/outcome: diterbitkan dan diterimanya SK serta sertifikat tepat waktu dan sasaran, sebagaimana Grafik 3.17. Grafik 3.17 Penyelesaian SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Tahun 2011 – 2013

Target

2011 1.201

2012 388

2013 388

Realisasi

1.201

761

314

Apabila dilihat dari grafik tersebut diatas menggambarkan bahwa capaian kegiatan SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tahun 2013 dibawah target yang ditetapkan, hal ini terkait dengan diterbitkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negeri khususnya yang terkait dengan batas usia pensiun PNS. Sedangkan capaian kegiatan ujian dinas dan penyesuaian ijasah dapat disajikan dalam Grafik 3.18 berikut ini:

50


Grafik 3.18 Penyelesaian SK Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dari Tahun 2011 – 2013

Ujian Dinas

2011 324

2012 343

2013 223

Ujian Penyesuaian Ijasah

308

444

169

Adapun capaian kegiatan dari penyelesaian SK Peserta Diklat PIM I, II, III dan IV sebagaimana tersebut dalam Grafik 3.19 berikut ini: Grafik 3.19 Penyelesaian SK Diklat PIM I, II, III dan IV dari Tahun 2011 – 2013

2011

Diklat PIM I 2

Diklat PIM II 7

Diklat PIM III 188

Diklat PIM IV 149

2012

-

2

61

119

2013

3

5

79

199

c) Percepatan proses administrasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pejabat Negara, Pegawai dan CPNS, dengan keluaran/output: surat pemanggilan check-up dan SK TPK/DPT, sedangkan hasil/outcome:

51


diterbitkannya surat pemanggilan check-up dan SK TPK/DPT serta terpeliharanya kesehatan, sebagaimana Grafik 3.20 berikut ini: Grafik 3.20 Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pejabat Negara dari Tahun 2011 – 2013

Target

2011 700

2012 500

2013 1.000

Realisasi

700

500

942

3. Percepatan proses penyelesaian pengelolaan administrasi pemberian penghargaan/kehormatan dari Presiden dan Menkes Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesetiaan, pengabdian dan motivasi bagi PNS yang kepadanya diberikan penghargaan dan menimbulkan teladan bagi PNS yang lain, antara lain: a) Percepatan penyelesaian daftar usul penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden, keluaran/output: jumlah pegawai

yang

menerima

penghargaan

Presiden,

dengan

hasil/outcome: penerima tanda penghargaan/kehormatan dapat diusulkan

dan

diselesaikan

lebih

tepat

waktu,

sebagaimana

Grafik 3.21 berikut ini:

52


Grafik 3.21 Penyelesaian Tanda Kehormatan/Penghargaan dari Presiden Tahun 2011 – 2013

Target

2011 3.332

2012 4.465

2013 2.950

Realisasi

3.250

3.018

3.054

b) Percepatan

penyelesaian

tanda

penghargaan

dari

Menkes

keluaran/output: jumlah pegawai yang menerima penghargaan Menkes, sedangkan hasil/outcome: tanda penghargaan dari Menkes dapat diselesaikan lebih tepat waktu, sebagai gambaran Grafik 3.22 berikut ini: Grafik 3.22 Penyelesaian Tanda Kehormatan/Penghargaan dari Menteri Kesehatan Tahun 2011 – 2013

53

Target

2011 2.700

2012 2.491

2013 1.850

Realisasi

2.628

1.974

1.849


4. Pengelolaan database kepegawaian Kegiatan ini bertujuan tersedianya satu database pegawai dalam SIMKA yang akurat dan ter-update dengan baik serta peningkatan pelayanan berkas/dokumen pegawai, dengan kegiatannya sebagai berikut: a) Pemutakhiran data pegawai, keluaran/output: satu database pegawai yang update, dengan hasil/outcome: tersedianya satu database kepegawaian yang sesuai kebutuhan organisasi dan pegawai, sebagaimana Grafik 3.23 berikut ini. Grafik 3.23 Rekap Pegawai Kemenkes RI Berdasarkan Unit Utama

Dosir dan retensi dokumen pegawai, keluaran/output: tersedianya dokumen kepegawaian,

dengan hasil/outcome: tersedia dan

terpeliharanya dokumen kepegawaian dengan baik, sebagai gambaran dapat dilihat pada Grafik 3.24 berikut ini:

54


Grafik 3.24 Data Keadaan Pegawai Kemenkes

5. Peningkatan dukungan operasional dan dukungan administrasi kepegawaian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu PNS Kementerian Kesehatan Pusat melalui pembinaan administrasi kepegawaian, dengan kegiatannya meliputipembinaan administrasi kepegawaian, Pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja, bimtek pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan rencana strategis unit kerja, perencanaan program tahun yang akan datang, pengadaan alat pengolah data, serta evaluasi program/kegiatan, dengan keluaran/output: dokumen perencanaan program kegiatan, monitoring dan evaluasi program kegiatan, sedangkan hasil/outcome: tersedianya dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta terolahnya data pegawai dengan cepat dan efisien. 6. Pengelolaan sistem karir dan renumerasi PNS Dukungan kegiatan untuk memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri selama meniti karir serta meningkatkan kinerja

55


pegawai. Kegiatan dukungan pembinaan yang diperlukan antara lain meliputi: a)

Workshop Penerapan Sasaran Kerja Individu Keluaran/output: pelaksanaan workshop penerapan Sasaran Kerja Individu/Pegawai (SKI/SKP), sedangkan hasil/outcome: diperoleh peta kemampuan dan keahlian tiap-tiap pegawai.

b)

Penilaian Kompetensi Pegawai Keluaran/output:

dokumen

daftar

penilaian

kompetensi

pegawai/individu, sedangkan hasil/outcome: diperolehnya peta kompetensi individu dan adanya kesesuaian antara pegawai yang dinilai dengan kompetensi yang dimilikinya. c)

Menyusun Informasi Harga Jabatan (Job Class) Keluaran/output: dokumen harga jabatan (Job Class), dengan hasil/outcome: diperolehnya dokumen informasi harga Jabatan.

d)

Menyusun pedoman pola karier berbasis kompetensi dan kinerja Keluaran/output: tersedianya Pedoman, sedangkan hasil/outcome: terlaksananya sistem karier berbasis kompetensi dan kinerja.

7. Meningkatkan kemampuan SDM Biro Kepegawaian Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan, dengan kegiatannya melalui peningkatan kapasitas SDM pegawai, keluaran/output: jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan ketrampilan dan teknis dalam rangka meningkatkan pengetahuan guna pelaksanaan tugas, sedangkan hasil/outcome: meningkatnya pengetahuan/ketrampilan dan kapasitas jumlah pegawai. 8. Pengembangan dan pemantapan peraturan dan kebijakan bidang kepegawaian Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan, mengatur dan me-review peraturan dan kebijakan mengenai kepegawaian, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pegawai, dengan kegiatannya antara lain: 56


a. Review peraturan dan penyusunan juklak/juknis kepegawaian Keluaran/output: dokumen Standar Operasional Prosedur (SPO) yang terkait dengan syarat – syarat administrasi, jalur proses yang harus dilalui, batas waktu toleransi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan mutasi kepegawaian di lingkungan Kemenkes, sedangkan hasil/outcome: diperolehnya persamaan persepsi dalam menangani dan menyelesaikan mutasi kepegawaian di lingkungan Kemenkes. b. Bimtek

penyelesaian

masalah

kepegawaian

para

pejabat

yang

menangani kepegawaian. Keluaran/output: diperolehnya persamaan persepsi dalam menyelesaikan masalah kepegawaian, sedangkan hasil/outcome: terlaksananya penyelesaian masalah kepegawaian secara lebih cepat, efektif dan tepat dalam penerapan hukum. c. Konsolidasi

penanganan

kasus-kasus

hukum.

Keluaran/output:

diperolehnya persamaan persepsi dalam menyelesaikan masalah lintas program/lintas

sektor

(pendampingan

penyelesaian

masalah

kepegawaian), hasil/outcome: terselesaikannya masalah kepegawaian. d. Sosialisasi Kepmenkes tentang kebijakan kepegawaian Keluaran/output:

terinformasinya

Kepmenkes

tentang

Kebijakan

Kepegawaian, sedangkan hasil/outcome: diperolehnya persamaan persepsi dalam memahami Kepmenkes tentang kebijakan kepegawaian. 9. Melaksanakan penegakan hukuman disiplin Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketaatan dan atau ketertiban pegawai (Penerapan Peraturan dan Kebijakan Kepegawaian) dengan penyelesaian masalah kepegawaian, dengan keluaran/output: jumlah pegawai yang menerima hukuman disiplin, sedangkan hasil/outcome: tercapainya penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan Kemenkes. 10.

Peningkatan dan pengembangan media nformasi Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan arus pertukaran informasi serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, dengan jenis kegiatan antara lain:

57


a)

Rapat koordinasi pengelolaan kepegawaian Keluaran/output: meningkatnya pemahaman terhadap perubahan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian bagi para pengelola kepegawaian pada UPT Kemenkes di Pusat dan di Daerah, dengan hasil/outcome: terinformasinya perubahan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian guna menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.

b)

Pertemuan koordinasi lintas sektor dan lintas program Keluaran/output:

terintegrasi

dan

terkoordinirnya

manajemen

kepegawaian bagi para pengelola kepegawaian pada UPT Kemenkes di Pusat dan di Daerah dalam mendukung visi dan misi kementerian. Hasil/outcome: peningkatan pemahaman pelayanan kepegawaian yang prima. c)

Sosialisasi Simweb Kepegawaian Keluaran/output: Proses pengelolaan administrasi kepegawaian di Pusat/UPT/Unit kerja berbasis IT menggunakan SILK secara online. Hasil/outcome:

Proses

pengelolaan

penyelesaian

administrasi

kepegawaian dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan mengurangi kekeliruan/tidak dijumpai kesalahan. d)

Pengembangan Media Informasi Keluaran/output : Tersedianya media informasi yang lengkap, mudah diakses dan up to date, sedangkan hasil/outcome: adanya kemudahan dalam memperoleh informasi kepegawaian.

e)

Peningkatan pelayanan kepegawaian Keluaran/output: terkelolanya pelayanan kepegawaian yang prima di Unit Pelayanan Terpadu (ULT) di lantai 5 pada loket 10 dan 11, dengan hasil/outcome: Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang cepat, tepat waktu dan sasaran, efisien, bersih serta terpadu.

58


E. Upaya mempertahankan WTP dan Reformasi Birokrasi a)

Upaya mempertahankan WTP Dalam rangka mendukung mewujudkan Grand Strategis Raih WTP 2012 telah melakukan percepatan inventarisasi dan penatausahaan BMN (Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan) di lingkungan Biro Kepegawaian yang bertujuan mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan BMN secara optimal di lingkungan Kemenkes. Oleh karena itu, Biro Kepegawaian terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan BMN

antara

lain

mengusulkan

penilaian

kembali

BMN

dalam

penghapusan kepada instansi terkait (KPKNL Jakarta II), atas BMN yang secara teknis tidak dapat digunakan karena kondisinya sudah tidak layak pakai (rusak berat dan/atau tidak diketahui keberadaannya) dan tidak ekonomis apabila diperbaiki mengingat BMN tersebut telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa. Pengajuan usul investigasi ke Biro keuangan dan BMN terkait BMN yang telah dinyatakan hilang oleh pihak berwenang sesuai dengan surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor TU.01.02/4/3/2886/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 perihal permohonan pelaksanaan pemeriksaan khusus terkait kehilangan BMN pada Satker Biro Kepegawaian. Melakukan penelaahan kembali terhadap alokasi anggaran, rencana penyerapan anggaran dan penyerapannya terkait dengan kesinambungan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap program-program prioritas, serta melakukan monitoring dan evaluasi dengan penekanan terhadap pengendalian dan pengawasan secara berkala. b)

Reformasi Birokrasi Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

mendukung

Reformasi

Birokrasi

dilingkungan Kementerian Kesehatan. Biro Kepegawaian memiliki peran dan fungsi di dalam penataan SDM Aparatur, dengan jenis kegiatan antara lain: 59


a. Monitoring dan evaluasi pelaksanakan Analisis Jabatan Biro Kepegawaian yang memiliki tugas penataan SDM Aparatur Kesehatan (Pokja III Reformasi Birokrasi) terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Analisis Jabatan pada jenis Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) maupun Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang ada di Kementerian Kesehatan, terkait perlunya penyesuaian dan perbaikan uraian jabatan tertentu pada jenis jabatan tertentu (perawat, dokter, dokter gigi, bidan dll) antara tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya dengan tempat tugasnya (seperti dokter pada KKP, dokdiknis pada Poltekkes, dll) b. Monitoring dan evaluasi pelaksanakan Evaluasi Jabatan Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Jabatan dan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) di lingkungan Biro Kepegawaian terkait perlunya penyempurnaan dan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Biro Kepegawaian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. c. Penyiapan pemberlakukan system Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Dalam rangka mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja sesuai dengan Perturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, Biro Kepegawaian terus melakukan berbagai langkah-langkah dan upaya dalam penyiapan instrument penilaian prestasi kerja pegawai, terutama dengan membangun system penilaian prestasi kerja pegawai yang berbasis WEB dan terintegrasi dengan database kepegawaian (SIMKA) serta dapat dilakukan secara online.

60


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents