AKUNTABILITAS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH Oleh: Eydu Oktain Panjaitan (Kepala Sub Auditorat II.C.3 BPK RI)
Hotel Bidakara, Jakarta, 13 Februari 2012
Pengertian Akuntabilitas Keuangan Negara Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawab. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip Good Goverment Governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. 2
Pengertian Akuntabilitas Keuangan Negara Sesuai Pasal 1 UU 15 tahun 2004 dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3
Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4
Pokok-pokok Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara 1. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. 2. Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang.
5
Pokok-pokok Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara 3.
4.
Kementerian negara/ lembaga yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN akan dikenakan sanksi. Perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal yaitu barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.
Pokok-pokok Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara 5.
Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berpedoman pada SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).
Dasar Pemeriksaan BPK Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK melakukan pemeriksaaan atas Laporan Keuangan Kementeran/Lembaga dalam rangaka menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
8
Jenis Pemeriksaan BPK Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan 3 Jenis Pemeriksaan BPK yaitu: Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.
9
Kondisi Pertanggungjawaban Keuangan pada Kementerian Perindustrian dalam Opini BPK Tahun Anggaran
Opini
2007
WDP
2008
WTP dengan Paragraf Penjelasan
2009
WTP
2010
WTP
2011
WTP 10
Hal-hal yang Harus Mendapat Perhatian Lebih pada Kemenperin 1) Masih ditemukan berbagai kelemahan SPI (penatausahaan BMN, persediaan, PNBP) yang harus diwaspadai pengaruhnya terhadap keseluruhan penyajian angka-angka pada Laporan Keuangan. 2) Perlu adanya regenerasi pengelola keuangan antara pegawai senior dan pegawai-pegawai muda serta pemerataan penempatan pegawai pada satker-satker di Kementerian Perindustrian . 3) Perlunya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pengelola keuangan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Satker. 11
Hal-hal yang Harus Mendapat Perhatian Lebih pada Kemenperin 4)
5)
6)
Lebih aktif mengurus aset tetap yang masih belum bersertifikat dan dikuasai oleh pihak ketiga Keberadaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perindustrian harus lebih dioptimalkan Sistem kerja secara cek silang (cross check) harus selalu dilakukan dalam rangka meminimalkan kesalahan 12
Hal-hal yang Harus Mendapat Perhatian Lebih pada Kemenperin 7)
Untuk mendorong kinerja pengelolaan keuangan Kementerian Perindustrian, diharapkan pengadaan barang maupun kegiatan harus memperhatikan prinsip ekonomis, efisien dan efektif (tidak hanya mengandalkan out put tetapi lebih mengutamakan out come)
Penutup Penyusunan dan penyajian laporan keuangan kementerian secara tepat waktu dan sesuai dengan SAP, adanya komitmen pimpinan dan staf untuk mengelola sumberdaya secara ekonomis, efisien dan efektif merupakan wujud akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan Intansi Pemerintah. Kementerian Perindustrian harus terus bersinergi dalam pengelolaan keuangan negara mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dalam rangka terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 14
TERIMA KASIH
15
