AKUNTABILITAS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH Oleh: Syafri Adnan Baharuddin, S.E., Ak., M.B.A (Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI)
Hotel Grand Sahid, Jakarta, 02 Februari 2012
1. PENGERTIAN (1) AKUNTABILITAS Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawab. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good corporate governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. 2
1. PENGERTIAN (2) PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA Pasal 1 UU 15 tahun 2004: Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 3
2. DASAR HUKUM a. b. c. d. e. f. g.
UUD 1945 Bab VIII tentang Hal Keuangan Pasal 23 dan 23C dan Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23E UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan PP RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Aturan-aturan lain yang mengatur Pertanggungjawaban Keuangan Negara
4
3. Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntable (1) Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Asas Tahunan Asas Universalitas Asas Kesatuan Asas Spesialitas Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil Asas Profesionalitas Asas Proporsionalitas Asasa Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri 5
3. Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntable (2) Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas : 1) Integritas Keuangan. 2) Pengungkapan. 3) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. 6
3. Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntable (3) Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut : Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 7
4. Pokok-pokok Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara (1) Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
8
4. Pokok-pokok Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara (2) Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 Laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
9
4. Pokok-pokok Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara (3) Penjelasan UU No. 17 tahun 2003
Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). 10
4. Pokok-pokok Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara (4) Penjelasan UU No. 17 tahun 2003
◦ Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). ◦ Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang. 11
4. Pokok-pokok Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara (5) Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal. 12
5. SPI dan Pengawasan Internal (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 13
5. SPI dan Pengawasan Internal (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berpedoman pada SPIP. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. 14
5. SPI dan Pengawasan Internal (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya. 15
6. Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara oleh BPK RI (1) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pasal 2 (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 16
6. Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara oleh BPK RI (2) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Pasal 4 (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 17
7. Kondisi Pertanggungjawaban Keuangan pada Kementerian Perindustrian dalam Opini BPK Tahun Anggaran
Opini
2007
WDP
2008
WTP dengan Paragraf Penjelasan
2009
WTP
2010
WTP
18
8. Hal-hal yang Harus Mendapat Perhatian Lebih pada Kemenperin (1) 1) Masih ditemukan berbagai kelemahan SPI yang harus diwaspadai pengaruhnya terhadap keseluruhan penyajian angka-angka pada Laporan Keuangan. 2) Perlu adanya regenerasi pengelola keuangan karena perbedaan usia yang cukup mencolok antara pegawai senior dan pegawai-pegawai muda. 3) Perlunya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pengelola keuangan karena adanya pemecahan satker ataupun pembentukan satker baru untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Satker. 19
8. Hal-hal yang Harus Mendapat Perhatian Lebih pada Kemenperin (2) 4) Perlunya penempatan sebagian pegawai yang mengerti dan memahami peraturanperaturan pengelolaan keuangan pada satker-satker baru. 5) Tetap fokus dan berhati-hati pada penyajian dan pengungkapan akun-akun yang bernilai material dalam laporan keuangan seperti aset tetap. 20
9. PENUTUP Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kementerian negara/lembaga dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Hal ini merupakan hasil kerjasama yang sinergi dari semua pihak terkait mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas laporan keuangan dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 21
TERIMA KASIH
22
