AKUNTABILITAS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH OLEH TAUFIEQURACHMAN RUKI ANGGOTA II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Hotel Bidakara, 1 Maret 2011
PAKET UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TTG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 2
KEUANGAN NEGARA
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3
RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara sebagaimana dimaksud, meliputi : 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Penerimaan Negara; 4. Pengeluaran Negara; 5. Penerimaan Daerah; 6. Pengeluaran Daerah; 7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 4
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan di bidang keuangan negara yang meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban .
5
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Negara Pemerintah perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
oleh
Akuntabilitas Profesionalitas Proporsionalitas, dan Keterbukaan (transparansi), Ekonomis (kehematan), Efisiensi, Efektifitas, serta Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri
6
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Akuntabilitas yaitu pemenuhan kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
7
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan uang publik, kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut (DPR dan masyarakat luas).
Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. 8
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Akuntabilitas atau bertanggung-jawab/bertanggung-gugat dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (program accountability), pembiayaannya (fiscal accountability), pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya (process accountability), sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (outcome accountability Aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh para manajer pemerintah dalam pertanggungjawaban keuangan negara adalah : a) Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran negara yaitu setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya; b) Pengelolaan (stewardship) atas penerimaan dan pengeluaran negara yang baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. 9
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
10
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi LRA, Neraca, dan CaLK dilampiri laporan keuangan BLU pada K/L masing-masing. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan
11
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP.
Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP 12
PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
13
PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
3 (tiga) jenis pemeriksaan BPK, yaitu : Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. 14
PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan didasarkan pada suatu standar pemeriksaan.
BPK menggunakan standar pemeriksaan yang diberi nama ‘Standar Pemeriksaan Keuangan Negara’ atau disingkat dengan SPKN yang ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007.
SPKN memuat persyaratan profesional Pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional bagi para Pemeriksa dan organisasi Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. 15
PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SPKN ini berlaku bagi: a. Badan Pemeriksa Keuangan. b. Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, satuan pengawasan intern maupun pihak lainnya dapat menggunakan SPKN sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.
16
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester
Perkembangan opini hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2007 s.d. 2009:
17
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Tabel Perkembangan Opini LKKL tahun 2007-2009 Opini LKKL
Jmlh WTP
%
WDP
%
TW
%
TMP
%
Tahun 2007
15
19%
31
39%
1
1%
33
41%
80
Tahun 2008
34
41%
30
37%
0
0%
18
22%
82
Tahun 2009
44
57%
26
33%
0
0%
8
10%
78
18
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa opini LKKL Tahun 2009, secara presentase menunjukkan adanya kenaikan proporsi opini WTP dibandingkan Tahun 2008 dan 2007. Sementara itu, proporsi opini WDP dan TMP LKKL Tahun 2009 menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2008 dan tahun 2007. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga yang mampu menyajikan suatu laporan keuangan secara wajar.
19
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Tabel Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009 Opini
LKPD
TMP
Jmlh
WTP
%
WDP
%
TW
%
Tahun 2007
4
1%
283
60%
59
13%
123*) 26%
469
Tahun 2008
12
3%
324
67%
31
6%
116*) 24%
483
Tahun 2009
14
4%
259
74%
30
9%
45
%
13%
348**
*) termasuk LKPD Kabupaten Kepulauan Aru yang diperiksa Tahun 2010 **) jumlah opini yang diberikan sampai dengan Semester I Tahun 2010 20
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2009 menunjukkan adanya kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan Tahun 2008 dan 2007. Sementara itu, proporsi opini TW tahun 2009 menunjukkan kenaikan dibandingkan Tahun 2008, akan tetapi dibandingkan Tahun 2007 menunjukkan penurunan. Proporsi opini TMP LKPD tahun 2009 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2008 dan 2007. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan secara wajar.
21