D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN D.1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyelenggaraan

pemerintahan

di

daerah

merupakan

bagian

dari

penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dalam rangka pemberian layanan publik yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kebijakan implementasi Otonomi Daerah di Indonesia memberikan perubahan mendasar bagi restrukturisasi pemerintahan daerah yaitu dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat masingmasing daerah. Pengelolaan keuangan di daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, karena pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mendukung tercapainya pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta sinergis dan terintegrasi antara pusat dan daerah, telah diterbitkan beberapa regulasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 271


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nmor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan-undangan tersebut di atas telah disusun berbagai regulasi sebagai peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu yang memuat beberapa kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dengan maksud untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Beberapa peraturan pelaksanaan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan menjadi pedoman pokok bagi penyelenggara pemerintahan di daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain peraturan pokok tersebut telah pula disusun beberapa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, dan peraturan lainnya sebagai pedoman yang harus diacu oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai amanat dari peraturan perundangan tersebut untuk Kabupaten Gunungkidul telah disusun beberapa peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan telah ditetapkannya peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan tersebut maka antara perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat terintegrasi menuju pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien melalui perencanaan penganggaran yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan berbasis kinerja dan berorientasi kepada prestasi kerja dimana antara kebijakan, sasaran, masukan, keluaran, dan hasil merupakan satu kesatuan yang terpadu. Pelaksanaan anggaran diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di daerah. Penyusunan anggaran pada dasarnya bertujuan untuk memberikan arah kebijakan perekonomian yang menyelaraskan antara kebijakan ekonomi makro, sumber daya yang tersedia, dan mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam 272


mempersiapkan kondisi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik. Dengan pelaksanaan anggaran yang berpedoman pada prestasi kerja/hasil mengandung maksud bahwa setiap penyelenggara negara/pemerintahan berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya, yaitu dari sisi pendapatan merupakan perkiraan penerimaan yang terukur dan rasional yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan. Sedangkan untuk belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung, dimana belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau input yang digunakan tidak secara langsung dapat diukur dengan outputnya sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu input yang digunakan berkaitan dengan output yang dihasilkan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut: 1.

Secara tertib adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.

Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan membandingkan keluaran dan hasil.

4.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5.

Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6.

Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7.

Bertanggung

jawab

adalah

merupakan

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan.

273


8.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.

9.

Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan adanya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk dapat mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Berkaitan

dengan

pelaksanaan

pengelolaan

keuangan

daerah

sebagai

pelaksanan RPJMD, setiap tahun disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas bersama DPRD menjadi Kesepakatan KUA dan PPAS dan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian tema dan prioritas pembangunan di kabupaten, selain harus selaras dan mengacu dengan tema dan prioritas pembangunan nasional juga harus selaras dan mengacu dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema

dan

prioritas

pembangunan

nasional

Tahun

2014,

yakni

:

“Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” dengan prioritas (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Penanggulangan Kemiskinan, (5) Ketahanan Pangan, (6) Infrastruktur, (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik, (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, (12) Politik, Hukum dan Keamanan (polhutkam), (13) Perekonomian, dan (14) Kesejahteraan Rakyat.

274


Sedangkan Tema RKPD Pemerintah Daerah DIY

Tahun 2014 yakni:

”Memantapkan Perekonomian Daerah dan Stabilitas Sosial Politik Menuju Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Sejahtera”.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan

tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa prioritas pembangunan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2014 adalah: (1). Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2). Pendidikan; (3). Kesehatan; (4). Penanggulangan kemiskinan; (5). Ketahanan pangan; (6). Infrastruktur; (7). Iklim investasi dan usaha; (8). Energi; (9). Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10). Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, dan (11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Selanjutnya berdasarkan kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya pembangunan daerah ke depan, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2014 yaitu “Penguatan Perekonomian Masyarakat dan Pelayanan Dasar serta Pengembangan Budaya Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.” Dari

tema

pembangunan

di

atas,

selanjutnya

dirumuskan

prioritas

pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 sebagai berikut: a. reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik; b. pendidikan; c. kesehatan; d. penanggulangan kemiskinan; e. ketahanan pangan; f. infrastruktur dan daya dukung pariwisata; g. investasi dan iklim usaha; h. energi; i. lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; j. daerah tertinggal, wilayah perbatasan, dan rawan konflik; dan k. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.. Dikaitkan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJM Daerah 2010-2015, fokus dan kegiatan-kegiatan pokok tersebut merupakan rencana aksi tahunan. Disamping

prioritas

nasional,

prioritas pembangunan daerah di

Kabupaten

Gunungkidul juga memperhatikan upaya pencapaian sasaran 8 (delapan) tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs) pada tahun 2015 yang terdiri dari (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan; (2) menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan

275


perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan keberlanjutan lingkungan; dan (8) membangun kemitraan global dalam pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 903/2943 dan Nomor 19/KPTS/2013 serta pada perubahan anggaran dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Nomor 900/4530 dan Nomor 25/KPTS/2014. Sedangkan untuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 903/2944 dan Nomor 20/KPTS/2013 serta untuk perubahan anggaran dengan Nota Kesepakatan Nomor 900/4531 dan Nomor 26/KPTS/2014. Kebijakan Umum APBD memuat kebijakan mengenai pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah yang memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dari setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Untuk PPAS memuat pagu indikatif sementara berdasarkan urusan wajib dan pilihan serta masing-masing bidang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 dengan rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.295.207.003.018,80,

Belanja Daerah

Rp1.345.370.674.028,45, dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp50.163.671.009,65. Dengan adanya perubahan asumsi dan kondisi perekonomian daerah yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD yang telah disusun maka melalui perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, maka Pendapatan Daerah

direncanakan

Rp61.054.453.598,06, bertambah

menjadi Belanja

Rp1.356.261.456.616,86

Daerah

Rp147.384.219.733,58,

menjadi serta

atau

bertambah

Rp1.492.754.893.762,03

Pembiayaan

Daerah

atau

menjadi

Rp136.493.437.15,17 atau bertambah sebesar Rp86.329.766.135,52.

276


D.2. PENDAPATAN DAERAH Pendapatan daerah adalah faktor yang sangat penting dan strategis

dalam

perencanaan APBD karena besar kecilnya pendapatan daerah akan menentukan seberapa besar kemampuan daerah dalam mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah dalam struktur APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber penerimaan APBD Kabupaten Gunungkidul dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagian besar masih berasal dari Dana Perimbangan. Walaupun penerimaan yang bersumber dari PAD meningkat secara signifikan namun secara keseluruhan kontribusi terhadap pendapatan daerah relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Gunungkidul masih relatif kecil, karena dari sisi penerimaan masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan yang semula sebagai pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah. BPHTB telah dilaksanakan kabupaten Gunungkidul mulai tahun 2010 dan untuk PBB baru akan dilaksanakan pada tahun 2014. Dengan pengalihan tersebut pada awalnya akan berakibat terjadinya penurunan penerimaan daerah, namun demikian dengan berjalannya waktu serta kesiapan daerah maka penerimaan tersebut diharapkan akan makin meningkat. D.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan daerah untuk tahun 2014 adalah peningkatan

pendapatan

daerah

dengan

penentuan

target

pendapatan

mempertimbangkan penerimaan tahun sebelumnya dan penerimaan tahun berjalan serta evaluasi atas hasil/kinerja pemungutan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah pada tahun 2014 meliputi: a.

Kebijakan terhadap pendapatan asli daerah adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diupayakan untuk tidak memberatkan masyarakat. Upaya ini ditempuh melalui pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum dikelola secara optimal serta sumber-sumber lain yang potensial, penyesuaian regulasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi, kebijakan untuk penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD selain RSUD juga direncanakan pada beberapa puskesmas, dengan pelaksanaan pengalihan PBB maka penerimaan pajak yang semula sebagai bagi hasil pajak menjadi pajak daerah. 277


b.

Kebijakan untuk Penerimaan Dana Perimbangan Penerimaan bagi hasil Pajak dengan pelaksanaan pengalihan PBB menjadi pajak daerah maka penerimaan dana perimbangan akan berkurang oleh karenanya beberapa pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari dana Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi maupun bagi hasil cukai tembakau. Untuk DAU telah disampaikan pengiriman data dasar penghitungan DAU yang meliputi data jumlah pegawai, jumlah penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi, luas wilayah, serta jumlah penduduk miskin. Sedangkan untuk DAK telah dilaksanakan koordinasi dengan kementerian teknis atas program dan kegiatan yang dapat didanai dari DAK dan telah disampaikan usulan/proposal kepada kementerian terkait dengan harapan penerimaan DAK dapat meningkat.

c.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peningkatan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah DIY untuk dapat memperoleh pendanaan bagi pembangunan di daerah. Untuk DIY telah dilakukan koordinasi melalui kesepakatan Trilateral Desk untuk menyepakati sharring pendanaan untuk program / kegiatan prioritas Perencanaan Pembangunan Daerah antara Bappeda DIY dan Bappeda kabupaten/kota dan akan ditindaklanjuti dalam APBD 2014. Mengenai penggunaannya menyesuaikan dengan petunjuk teknis diantaranya untuk pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan prasarana fisik serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan

urusan

keistimewaan

dalam

APBD

yang

mencakup

kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Berdasarkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dana transfer keistimewaan sebagian akan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan keistimewaan tersebut. D.2.2. Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Sejalan dengan kebijakan perencanaan pendapatan daerah maka untuk dapat mencapai target rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2014 beberapa upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu : a.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki. 278


b.

Peningkatan sumber daya aparatur melalui pembinaan dan pelatihan untuk menghasilkan aparatur yang berkualitas dan profesional serta penyediaan sarana dan prasarana dalam pemungutan pendapatan daerah.

c.

Khusus untuk pelaksanaan pemungutan PBB pada TA 2014 dilakukan kerjasama dan pendampingan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta serta bank BPD DIY. Demikian pula dengan penyediaan sarana dan prasarana serta pelatihan SDM sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB dapat berjalan dengan baik.

d.

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dilaksanakan melalui : 1.

pencermatan dan pengkajian terhadap obyek pendapatan baik berupa pajak maupun retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah yang telah ada dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan baik melalui perubahan tarif maupun peningkatan pemungutannya.

2.

mereview regulasi dan penyusun regulasi tentang pajak dan retribusi daerah,

3.

sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat dan dunia usaha,

4.

penegakan pelaksanaan peraturan daerah dengan melibatkan SKPD terkait dan peningkatan pemungutannya.

e.

Ekstensifikasi pendapatan asli daerah, dilaksanakan melalui upaya pencarian sumber-sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat, antara lain melalui: 1.

Pengembangan desa wisata, desa kerajinan, serta pengembangan obyek wisata baru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2.

Peningkatan peran dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan pendapatan dan pengelolaan kekayaan daerah.

f.

Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak.

g.

Peningkatan kinerja SKPD pemungut pendapatan daerah melalui koordinasi dan kerjasama;

h.

Memberikan kepastian hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat secara berkala dan berkelanjutan kepada wajib pajak;

i.

Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi melalui kerjasama dengan pihak ke tiga;

j.

Optimalisasi upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang semakin meningkat dari pemerintah pusat dengan memperluas serta memperkuat jaringan 279


yang sudah ada, serta peningkatan koordinasi dan informasi untuk meraih dana perimbangan, dana bagi hasil, dan potensi dana lainnya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku; k.

Perbaikan kualitas pelayanan perizinan di seluruh tingkatan;

l.

Pelayanan setoran pajak di lapangan atau dengan cara jemput bola kepada wajib pajak, serta pembayaran online surat ATM Bank BPD;

m. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi serta rincian objek penerimaan. Pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan anggaran

dari

rencana

Rp1.356.261.456.616,86

realisasinya

mencapai

Rp1.380.262.053.914,34 atau telah mencapai 101,77 % yang terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah Rencana Pendapatan Asli Daerah Rp144.367.217.444,98 realisasinya mencapai Rp166.720.096.281,22 atau 115,48 % yang berasal dari: a. Pajak

Daerah

dari

rencana

Rp27.365.530.627,00

realisasi

Rp28.681.843.802,50,00 atau 104,81 % yang terdiri atas : 1) Pajak

Hotel

dari

rencana

Rp52.500.150,00

realisasi

Rp1.920.000.000,00

realisasi

Rp.22.278.000,00

realisasi

Rp620.000.000,00

realisasi

Rp56.512.620,00 atau 107,64 %. 2) Pajak

Restoran

dari

rencana

Rp2.014.769.578,00 atau 104,94 %. 3) Pajak

Hiburan

dari

rencana

27.041.000,00 atau 121,38 %. 4) Pajak

Reklame

dari

rencana

Rp598.671.900,00 atau 96,56 %. 5) Pajak Penerangan Jalan dari rencana Rp8.416.688.060,00 realisasi Rp8.964.809.132,00 atau 106,51 %. 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

dari rencana

Rp599.500.000,00 realisasi Rp652.082.000,00 atau 108,77 %. 7) Pajak

Parkir

dari

rencana

Rp20.000.000,00

realisasi

Rp314.956.747,00

realisasi

Rp20.336.000,00 atau 101,68 %. 8) Pajak

Air

Tanah

dari

rencana

Rp325.924.485,00 atau 103,48 %.

280


9) Pajak Sarang Burung Walet dari rencana Rp2500.000,00 realisasi Rp1.200.000,00 atau 48,00 %. 10) Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) dari rencana Rp13.100.553.320,00 realisasi Rp13.219.774.303,00 atau 100,91 %. 11) BPHTB

dari

rencana

Rp2.296.554.350,00

realisasi

Rp2.800.722.784,50 atau 121,95 %. b. Retribusi

Daerah

dari

rencana

Rp22.262.387.703,00

realisasi

Rp25.677.645.667,00 atau 115.34 % yang terdiri atas: 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan rencana Rp2.924.672.000,00 realisasi Rp3.220.490.950,00 atau 110,11 %. 2) Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

rencana

Rp362.774.100,00 realisasi Rp403.304.800,00 atau 111,17 %. 3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil rencana Rp650.000,00 realisasi Rp650.000,00 atau 100,00 %. 4) Retribusi

Pelayanan

Parkir

di

Tepi

Jalan

Umum

rencana

Rp361.837.200,00 realisasi Rp353.339.000,00 atau 97,65 %. 5) Retribusi Pelayanan Pasar dari rencana Rp1.214.396.500,00 realisasi Rp1.217.849.750,00 atau 100,28 %. 6) Retribusi

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

rencana

Rp368.860.000,00 realisasi Rp484.760.000,00 atau 131,42 %. 7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari rencana Rp1.030.662.277,00 realisasi Rp731.226.358,00 atau 70,95 %. 8) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Puskeswan dari rencana Rp,105.000.00000 realisasi Rp141.369.000,00 atau 134,64 %. 9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah rencana Rp680.716.126,00 realisasi Rp834.665.107,00 atau 122,62 %. 10) Retribusi

Tempat

Pelelangan

Ikan

rencana

Rp450.000.000,00 realisasi Rp532.085.500,00 atau 118,24 %. 11) Retribusi

Terminal

rencana

Rp178.302.500,00

realisasi

Rp141.390.500,00 atau 79,30 %. 12) Retribusi

Tempat

Khusus

Parkir

rencana

Rp812.400.000 00 realisasi Rp843.046.500,00 atau 103,77 %.

281


13) Retribusi

Jasa

Usaha

Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa

rencana Rp22.000.000,00 realisasi Rp12.712.500,00 atau 57,78 %. 14) Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga rencana Rp12.161.070.000,00 realisasi Rp14.989.421.527,00 atau 123,26 %. 15) Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah rencana Rp666.950.000,00 realisasi Rp697.482.500,00 atau 104,57 %. 16) Retribusi

Izin

Mendirikan

Bangunan

(IMB)

rencana

Rp650.000.000,00 realisasi Rp763.960.875,00 atau 117,53 %. 17) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian rencana Rp.250.000.000,00 realisasi Rp272.429.800,00 atau 108,57 %. 18) Retribusi

Izin

Trayek

rencana

Rp.22.097.000,00

realisasi

Rp37.461.000,00 atau 169,53 %. c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari rencana Rp7.938.941.873,00 realisasi Rp7.939.323.691,06 atau 100,00% yang terdiri dari: Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank: 1) Perusahaan

Daerah

Bank

Daerah

Gunungkidul

rencana

Rp1.422.019.606,00 realisasi Rp1.422.019.606,00 atau 100,00 %. 2) Bank Pembangunan Daerah rencana Rp6.513.070.867,21 realisasi Rp6.513.070.867,21 atau 100,00 %. 3) BUKP rencana Rp3.851.400,68

realisasi Rp4.233.217,85 atau

109,91%. d. Lain-lain PAD yang Sah dengan rencana Rp86.800.357.241,09 dan realisasi Rp104.422.393.091,66 atau 120,30 % yang terdiri dari: 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan dari rencana Rp955.500.000,00 realisasi Rp734.825.000,00 atau 76,90%. 2) Penerimaan Jasa Giro dari rencana Rp2.100.000.000,00 realisasi Rp 2.455.795.364,00 atau 116,94%. 3) Pendapatan Bunga Deposito dari rencana Rp13.900.000.000,00 realisasi Rp16.834.805.228,43 atau 121,11%. 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah rencana Rp3.317.609.023,36 realisasi Rp3.385.676.404,72 atau 102,55 %.

282


5) Komisi Potongan dan selisih Nilai Tukar Rupiah dari rencana Rp00,00 realisasi sebesar Rp109.050,00 6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari rencana Rp00,00 realisasi Rp64.442.965.28 7) Pendapatan Denda Retribusi dari rencana Rp604.565.000,00 realisasi Rp831.210.380,00 atau 137,49%. 8) Pendapatan Hasil Eksekusi jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan rencana Rp00,00 realisasi Rp74.980.000,00 9) Pendapatan dari Pengembalian

dari rencana Rp00,00 realisasi

Rp1.528.976.647,98 10) Pendapatan dari hasil Operasi Penegakan Perda rencana Rp0,00 realisasi Rp6.376.000,00 11) Pendapatan Bunga dari Pinjaman Penguatan Modal dari rencana Rp35.000.000,00 realisasi Rp21.011.295,00 atau 60,03 %. 12) Pendapatan Hasil Kerjasama dengan pihak Ketiga dari rencana Rp0,00 realisasi Rp2.992.000,00 13) Pendapatan BLUD dari rencana Rp33.009.255.000,00 realisasi Rp45.424.924.534,00 atau 137,61 %. 14) Penerimaan Penempatan/Perpanjangan Kios dan Los dari rencana Rp353.047.888,52 realisasi Rp435.435.175,00 atau 123,34 %. 15) Pendapatan dari pengelolaan BUKP dari rencana Rp73.960.329,21 realisasi Rp86.744.703,25 atau 117,29 %. 16) Dana Kapitasi JKN FKTP dari rencana Rp32.451.420.000,00 realisasi Rp32.534.088.344,00 atau 100,25 %. 2. Dana Perimbangan Dari

rencana

penerimaan

Rp933.326.957.936,00

realisasi

mencapai

Rp923.974.088.292,00 atau 99,00 % yang terdiri dari: a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak rencana Rp24.375.803.936,00 realisasi Rp30.413.649.292,00 atau 124,76 %. b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari rencana Rp2.151.998.421,00 realisasinya Rp2.266.273.630,00 atau 105,31 %. c. Dana

Alokasi

Umum

rencana

Rp847.388.294.000,00

realisasi

Rp61.562.860.000,00

realisasi

Rp847.388.294.000,00 atau 100,00%. d. Dana

Alokasi

Khusus

rencana

Rp46.172.145.000,00 atau 91,59 %. 283


3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah rencana Rp278.567.281.235,88 realisasi Rp289.567.869.341,12 atau 103,95 % yang terdiri dari : a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rencana Rp.49.275.600.235,88 realisasi Rp60.256.969.641,12 atau 122,29 %. b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari rencana sebesar Rp198.417.239.000,00 realisasi sebesar Rp198.741.257.700,00 atau 100,16 %. c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi DIY rencana Rp30.874.442.000,00 realisasi Rp30.569.642.000,00 atau 99,01 %. D.3. BELANJA DAERAH Belanja daerah secara keseluruhan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari

urusan wajib dan urusan pilihan, serta termasuk pelaksanaan urusan

keistimewaan. Kebijakan penetapan target capaian kinerja setiap belanja berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, baik dalam lingkup pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah dapat dimaknai sebagai rencana pembangunan daerah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada tahun berkenaan. Belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan target kinerja, indikator/tolok ukur kinerja, standar satuan harga, analisis standar belanja (ASB), dan standar pelayanan minimal (SPM). Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Penerimaan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan keuangan yaitu berupa transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar digunakan untuk belanja 284


yang mengikat dan wajib yaitu: belanja gaji pegawai dan tunjangan, sedangkan dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan pedoman harus dimanfaatkan dalam bentuk program kegiatan yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang diterbitkan oleh Kementerian Teknis. D.3.1. Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja adalah: 1. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur daerah dan desa, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan sosial, dan fasilitas umum yang layak, pelayanan kependudukan, serta mengembangkan sistem jaminan pelayanan kesehatan daerah. Kebijakan belanja daerah pada APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 secara umum diarahkan untuk: 1.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

2.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah melalui penyertaan modal daerah dan investasi non permanen.

4.

Penyusunan

belanja

daerah

diprioritaskan

untuk

menunjang

efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, 285


Timeable) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5.

Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a.

Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;

b.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan investasi fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, perdagangan, keluarga berencana, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana pemerintah daerah, transparasi pedesaan, dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan;

c.

Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai tembakau yang digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan pembinaan lingkungan sosial.

6.

Pemerintah

Daerah

menyediakan

dana

pendamping/cost

sharing

pada

program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain untuk program yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pendamping fisik konstruksi minimal 10 (sepuluh) persen untuk DAK, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembayaran Honorarium GTT/PTT, trilateral desk, serta mendukung kelancaran Pemilu 2014. 7.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah yang harus dilaksanakan paling lambat pada tahun 2014.

8.

Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan serta bagi hasil kepada pemerintahan desa.

Kebijakan alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pendanaan terhadap urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Program dan kegiatan prioritas pembangunan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM). Implementasi SPM secara bertahap tersebut meliputi 15 (lima belas) jenis SPM sebagaimana diatur

286


pada PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bidang pendidikan mendapatkan alokasi belanja memenuhi ketentuan sekurangkurangnya 20 (dua puluh) persen dari belanja daerah. Dalam rangka peningkatan akses dan pelayanan bidang kesehatan, direncanakan dialokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10 (sepuluh) persen dari total belanja APBD di luar gaji. Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulasi bantuan kepada masyarakat dan swasta untuk berperan serta dalam pembangunan disamping adanya ketentuan yang mewajibkan 30% dari belanja langsung berupa belanja modal dalam pengertian bahwa dalam penganggarannya mendasarkan pada ketentuan bahwa alokasi belanja modal tersebut juga meliputi jenis belanja barang modal yang akan diserahkan atau dihibahkan kepada masyarakat dan tidak semata-mata hanya yang tercantum pada rekening belanja modal saja. Kebijakan Belanja Tidak Langsung meliputi : 1.

Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai digunakan untuk membiayai belanja gaji PNS dan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD sebesar 6 (enam) persen dan pemberian gaji ketiga belas, penyediaan cadangan accres gaji pegawai sebesar 1 (satu) persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai. Disamping itu juga untuk pembayaran gaji DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyesuaian tambahan penghasilan bagi PNSD (TPP), serta pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 2.

Belanja Bunga

Kebijakan belanja bunga digunakan untuk membayar

atau memenuhi kewajiban

pembayaran bunga pinjaman pemerintah daerah. Saat ini pinjaman pemerintah daerah adalah dari LOAN Asian Development Bank (ADB) untuk proyek air bersih dengan jangka waktu pinjaman selama 20 (dua puluh) tahun dan akan berakhir atau lunas pada tahun 2016. 3.

Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan hibah kepada pemerintah, masyarakat atau kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara spesifik telah ditentukan peruntukannya serta diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Belanja hibah pada dasarnya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dan penggunaannya harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Pengertian hibah tidak mengikat/tidak secara

287


terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan asas manfaat, keadilan, dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. 4.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dan bersifat selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat artinya bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas. Sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarannya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Kebijakan belanja bantuan sosial pada tahun 2014 dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, beasiswa pendidikan, sosial dan penyandang cacat, santunan korban bencana, santunan bagi rumah tangga miskin yang keluarganya meninggal, dan keagamaan. 5.

Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa

Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa digunakan untuk untuk mendukung peningkatan kapasitas keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundangan, berasal dari bagi hasil penerimaan PBB serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari provinsi dan kabupaten. Adapun besarannya memperhitungkan rencana target pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2014, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Desa dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

288


6.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan

keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2013 maka belanja bantuan keuangan kepada partai politik diarahkan pada tujuan pendidikan politik masyarakat. 7.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

Kebijakan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa

didasarkan pada

pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa mendasarkan kemampuan keuangan daerah. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan kepala desa, dan perangkat desa, pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa, serta pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa, yang meliputi: a.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara merata dan proporsional dengan keputusan kepala daerah, sesuai Pasal 68 dan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

b.

Bantuan pelantikan kepala desa dan perangkat desa.

c.

Bantuan untuk pemberian penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa.

d.

Bantuan untuk pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa.

e.

Bantuan untuk pemberian uang duka bagi kepala desa dan perangkat desa yang meninggal dunia.

f.

Bantuan keuangan yang berasal dari APBD Pemda DIY untuk pemberdayaan masyarakat desa.

8.

Belanja Tidak Terduga

Kebijakan penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah, sifatnya tidak biasa atau yang diperkirakan tidak terjadi berulang, tidak dapat diprediksi, memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak untuk dilaksanakan, dan belum teranggarkan dalam program kegiatan yaitu: kebutuhan tanggap darurat bencana, untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, penanganan gangguan keamanan, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan disertai bukti yang sah.

289


D.3.1.1. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Pada Tahun Anggaran 2014, kebijakan belanja daerah secara umum diarahkan dapat mendukung tema dan prioritas pembangunan daerah yang dirinci pada berbagai bidang urusan kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, peningkatan industri kecil dan menengah, peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan fasilitasi investasi industri, dan pariwisata, kebudayaan, pengembangan dunia usaha, pelayanan sosial, infrastruktur daerah, dan fasilitas umum yang layak, peningkatan sarana perdagangan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik. D.3.1.2. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penentuan besaran pagu indikatif untuk masing-masing SKPD disusun berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD yang dijabarkan dalam

pelaksanaan program dan

kegiatan sesuai prioritas program kegiatan pembangunan daerah Tahun 2014 serta menjabarkan sasaran RPJM Daerah Tahun 2010-2015. Besaran pagu indikatif Tahun Anggaran 2014 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: Tabel 3.51. PROYEKSI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD

JUMLAH PAGU INDIKATIF T.A. 2014 (Rp) 91.746.612.700,00 34.999.433.000,00 23.770.402.266,00 71.273.722.000,00 3.625.247.000,00 5.825.000.000,00 2.150.000.000,00 3.680.000.000,00 9.399.518.000,00 4.644.416.000,00 6.500.000.000,00 1.058.500.000,00 1.157.100.000,00 1.906.700.000,00 18.355.325.000,00 18.178.087.000,00

290


NO.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

17.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Inspektorat Daerah Kecamatan Wonosari Kecamatan Paliyan Kecamatan Panggang Kecamatan Tepus Kecamatan Rongkop Kecamatan Semanu Kecamatan Ponjong Kecamatan Karangmojo Kecamatan Playen Kecamatan Nglipar Kecamatan Ngawen Kecamatan Semin Kecamatan Patuk Kecamatan Saptosari Kecamatan Gedangsari Kecamatan Girisubo Kecamatan Tanjungsari Kecamatan Purwosari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Badan Kepegawaian Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kantor Pengelolaan Pasar JUMLAH

18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

JUMLAH PAGU INDIKATIF T.A. 2014 (Rp) 15.769.759.300,00 1.450.837.000,00 345.000.000,00 335.000.000,00 335.610.000,00 333.700.000,00 327.810.000,00 329.425.000,00 306.775.000,00 264.850.000,00 264.390.000,00 264.500.000,00 264.150.000,00 263.300.000,00 325.024.000,00 334.720.000,00 354.700.000.00 354.550.000,00 334.405.000,00 339.920.000,00 660.000.000,00 6.170.265.000,00 12.539.497.000,00 1.100.000.000,00 8.500.000.000,00 2.600.000.000,00 3.208.800.000,00 4.498.643.700,00 5.525.525.000,00 4.000.000.000,00 369.971.218.966,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul 2014

Belanja

Daerah

setelah

perubahan

anggaran

dari

rencana

sebesar

Rp1.492.754.893.762,03 realisasinya sebesar Rp1.267.018.277.809,81 atau 84,88 % yang terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung dari anggaran Rp990.136.985.280,03 realisasi sebesar Rp874.421.389.657,00 atau 88,31 % terdiri dari : 1) Belanja

Pegawai

dari

anggaran

Rp862.434.002.748,02

realisasi

Rp796.210.751.797,00 atau 92,32 %. 2) Belanja Bunga dari anggaran Rp18.580.000,00 realisasi Rp18.577.205,00 atau 99,98 %.

291


3) Belanja

Hibah

dari

anggaran

Rp7.032.420.000,00

realisasi

Rp6.847.920.000,00 atau 97,38 %. 4) Belanja Bantuan Sosial dari anggaran Rp13.410.000.000,00 realisasi Rp13.212.500.000,00 atau 98,53 %. 5) Belanja

Bagi

Hasil

Kepada

Pemerintahan

Desa

dari

anggaran

Rp5.487.262.223.30,00 realisasi Rp5.484.747.012,00 atau 99,95 %. 6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik dari anggaran

Rp.55.132.404.000,00 realisasi

Rp52.289.556.643,00 atau 94,84 %. 7) Belanja Tidak Terduga dari anggaran Rp46.622.316.308.71 realisasi Rp357.337.000,00 atau 0,77 %. b. Belanja Langsung dari anggaran Rp502.617.908.482,00 realisasi sebesar Rp392.596.888.152,81 atau 78,11 % terdiri dari: 1) Belanja

Pegawai

dari

anggaran

Rp48.247.755.012,00

realisasi

Rp40.542.034.325,00 atau 84,03 %. 2) Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp267.312.992.291,00 realisasi Rp224.765.132.337,00 atau 84,08 %. 3) Belanja

Modal

dari

anggaran

Rp187.057.661.179,00

realisasi

Rp127.289.721.490,61 atau 68,05 %. Rincian Belanja Langsung per SKPD dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.57. Rincian Belanja Langsung per SKPD Tahun 2014 No

Urusan/SKPD

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

116.330.802.900,00

59.952.600.568,00

56.378.202.332,00

Urusan Wajib 1

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

2

Dinas Kesehatan

64.664.663.461,00

46.362.523.611,00

18.302.139.850,00

3

RSUD Wonosari

39.288.157.000,00

35.948.154.921,00

3.340.002.079,00

4

Dinas Pekerjaan Umum

73.416.423.072,00

69.639.375.278,14

3.777.047.793,86

5

Badan Perencanaan

4.368.912.000,00

4.220.839.964,00

148.072.036,00

7.361.569.000,00

6.527.119.970,00

834.449.030,00

2.242.623.500,00

2.212.637.213,00

29.986.287,00

4.295.337.160,00

3.628.400.429,00

666.936.731,00

Pembangunan Daerah 6

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

7

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan

8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

292


No 9

Urusan/SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

10

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

9.648.060.000,00

9.049.810.246,00

598.249.754,00

8.067.622.500,00

7.143.522.016,00

924.100.484,00

8.856.246.000,00

8.070.873.171,00

785.372.829,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan ESDM

11

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan

12

Kantor Kesbang Pol

1.309.995.000,00

1.055.680.905,00

254.314.095,00

13

BPBD

1.300.151.500,00

1.111.175.528,00

188.975.972,00

14

Satpol PP

5.509.062.500,00

4.598.015.061,00

911.047.439,00

15

DPRD

0,00

0,00

0,00

16

Kepala daerah dan Wakil

0,00

0,00

0,00

17

Sekretariat Daerah

34.631.648.000,00

31.660.916.225,00

2.970.731.775,00

18

Sekretariat DPRD

16.345.499.500,00

13.371.383.280,00

2.974.116.220,00

19

DPPKAD

31.132.475.749,00

27.540.432.576,00

3.592.043.173,00

20

Inspektorat Daerah

1.623.437.500,00

1.348.073.396,00

275.364.104,00

21

Kecamatan Wonosari

442.812.500,00

394.646.892,00

48.165.608,00

22

Kecamatan Paliyan

369.938.000,00

340.445.089,00

29.492.911,00

23

Kecamatan Panggang

399.179.500,00

385.548.999,00

13.630.501,00

24

Kecamatan Tepus

383.718.500,00

359.820.407,00

23.898.093,00

25

Kecamatan Rongkop

389.790.000,00

384.834.475,00

4.955.525,00

26

Kecamatan Semanu

448.805.000,00

443.006.206,00

5.798.794,00

27

Kecamatan Ponjong

386.312.500,00

369.158.592,00

17.153.908,00

28

Kecamatan Karangmojo

364.855.000,00

359.332.091,00

5.522.909,00

29

Kecamatan Playen

334.780.000,00

330.345.501,00

4.434.499,00

30

Kecamatan Nglipar

314.147.500,00

308.720.479,00

5.427.021,00

31

Kecamatan Ngawen

342.394.000,00

337.436.049,00

4.957.951,00

32

Kecamatan Semin

333.245.000,00

327.743.266,00

5.501.734,00

33

Kecamatan Patuk

417.136.500,00

359.755.023,00

57.381.477,00

34

Kecamatan Saptosari

380.490.000,00

372.492.550,00

7.997.450,00

35

Kecamatan Gedangsari

450.735.000,00

437.153.237,00

13.581.763,00

36

Kecamatan Girisubo

399.879.000,00

380.243.998,00

19.635.002,00

37

Kecamatan Tanjungsari

442.239.000,00

393.508.625,00

48.730.375,00

38

Kecamatan Purwosari

412.202.000,00

392.094.000,00

20.108.000,00

39

KPMPT

708.996.500,00

647.778.766,00

61.217.734,00

40

Badan Kepegawaian

4.583.705.090,00

2.996.260.087,00

1.587.445.003,00

4.067.474.000,00

3.961.629.224,00

105.844.776,00

Daerah 41

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

293


No

Urusan/SKPD

42

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

21.925.834.600

14.133.373.074,00

7.792.461.526,00

1.555.563.500,00

1.481.012.444,00

74.551.056,00

8.671.599.250,00

7.823.137.184,67

848.462.065,33

4.124.887.500,00

3.904.919.022,00

219.968.478,00

5.321.583.700,00

5.203.697.947,00

117.885.753,00

8.158.663.000,00

7.080.261.065,00

1.078.401.935,00

6.094.256.000,00

5.246.999.502,00

847.256.498,00

502.617.908.482,00

392.596.888.152,81

76.318.046.733,00

dan KB 43

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Urusan Pilihan 44

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

45

Dinas Peternakan

46

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

47

Dinas Kelautan dan Perikanan

48

Kantor Pengelolaan Pasar JUMLAH

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2014 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2014, untuk mencapai 23 sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp309.242.425.897.00 dan terealisasi sebesar Rp228.363.439.229.00 atau 73,85%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel 3.58. Tabel 3.58. Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

%

Anggaran (Rp)

Realisasi Anggaran (Rp)

Anggaran

1

Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal

14.685.788.600,00

14.299.126.075,00

97,37

2

Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal

781.500.000,00

778.226.000,00

99,58

3

Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi yang handal

52.123.626.872,00

49.314.875.675,00

94,61

4

Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi

41.508.932.972,00

33.326.502.238,00

80,29

5

Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan Seluruh potensi sumber daya alam

1.532.180.000,00

1.046.419.000,00

68,30

6.450.644.500,00

5.434.574.290,00

84,25

6

294


No

7

8

9

10 11

12 13

14 15

16

17

18

19

20

Sasaran Strategis dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi Anak Usia Dini terlayani PAUD Pendidikan Dasar, Menengah dan Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan Bahasa Inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya Rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional, dan internasional Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN

Anggaran (Rp)

%


Anggaran

9.064.685.500,00

7.035.663.115,00

77,62

2.180.177.380,00

1.924.453.330,00

88,27

6.459.473.000,00

5.524.862.050,00

85,53

1.360.660.000,00

969.803.900,00

71,27

9.128.027.000,00

8.680.134.600,00

95,09

966.232.500,00

778.170.000,00

80,54

497.430.000,00

450.333.700,00

90,53

5.288.233.500,00

5.092.175.868,00

96,29

78.101.070.300,00

27.572.588.226,00

35,30

3.549.838.000,00

3.336.925.800,00

94,00

42.031.416.723,00

34.974.564.325,00

83,21

3.921.084.100,00

3.740.070.530,00

95,38

5.249.432.000,00

4.640.091.300,00

88,39

4.198.450.000,00

2.586.703.000,00

61,61

295


No 21

22

23

D.4.

Anggaran (Rp)

Sasaran Strategis Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai Jumlah

%


Anggaran

9.669.228.000,00

7.990.598.424,00

82,64

589.702.500,00

544.712.925,00

92,37

9.904.612.450,00

8.321.864.858,00

84,02

228.363.439.229,00

73,85

309.242.425.897,00

Kebijakan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2014 digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah direncanakan dengan asumsi sebesar Rp13.930.673.090,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp21.400.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7.469.326.910,00

D.4.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menampung penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), serta penerimaan kembali pemberian pinjaman/dana bergulir. Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2014 direncanakan Rp21.400.000.000,00 yang berasal dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA APBD Tahun Anggaran 2013) Rp20.000.000.000,00 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp1.400.000.000,00.

296


D.4.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan

pengeluaran

pembiayaan

daerah

direncanakan

untuk

pemberdayaan masyarakat melalui investasi jangka panjang permanen maupun non permanen. Investasi non permanen dipergunakan untuk pemberian penguatan modal atau dana bergulir pada kelompok peternak melalui program penguatan modal peternak sapi sebesar Rp1.400.000.000,00, sedangkan investasi permanen untuk penyertaan modal pada Bank BPD DIY, dan BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG) sebesar Rp6.000.000.000,00, serta untuk pembayaran pokok utang LOAN ADB sebesar Rp69.326.910,00. Penyertaan modal pada BUMD dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),

sehingga BUMD dimaksud dapat lebih

berkompetisi, tumbuh, dan berkembang. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus dalam bentuk penerimaan atau pengeluaran daerah. Pembiayaan daerah juga dimanfaatkan untuk penyertaan modal dan pembayaran utang. Pembiayaan daerah setelah perubahan anggaran dari rencana sebesar Rp136.493.437.145,17 realisasinya sebesar Rp136.583.817.924,17 atau 100,07%. Pembiayaan daerah terdiri dari: a.

Penerimaan

Pembiayaan

setelah

perubahan

APBD,

dari

rencana

Rp160.572.764.055,17 realisasi Rp160.662.055.760,17 atau 100,06 %, yang terdiri: 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dari rencana Rp159.572.764.055,17 realisasi Rp159.572.764.055,17 atau 100%. 2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dari rencana Rp1.000.000.000,00 realisasi Rp1.089.291.705,00 atau 108,93%. b.

Pengeluaran

Pembiayaan

dari

rencana

Rp24.079.326.910,00

realisasi

Rp24.078.237.836,00 atau 99,99 %, yang terdiri dari: 1) Penyertaan

Modal

(investasi)

Pemerintah

Daerah

dari

anggaran

Rp23.000.000.000,00 realisasi Rp23.000.000.000,00 atau 100%. 2) Pembayaran Pokok Utang dari anggaran Rp79.326.910,00 realisasi Rp78.237.836,00 atau 98,63 %. 3) Pemberian Pinjaman Daerah dari anggaran Rp1.000.000.000,00 realisasi Rp1.000.000.000,00 atau 100,00 %. c.

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp249.827.594.028,70

297

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Recommend Documents