C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN C.1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyelenggaraan

pemerintahan

di

daerah

merupakan

bagian

dari

penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dalam rangka pemberian layanan publik yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kebijakan implementasi Otonomi Daerah di Indonesia memberikan perubahan mendasar bagi restrukturisasi pemerintahan daerah yaitu dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat masingmasing daerah. Pengelolaan keuangan di daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, karena pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mendukung tercapainya pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta sinergis dan terintegrasi antara pusat dan daerah, telah diterbitkan beberapa regulasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 253


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nmor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan-undangan tersebut di atas telah disusun berbagai regulasi sebagai peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu yang memuat beberapa kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dengan maksud untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Beberapa peraturan pelaksanaan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan menjadi pedoman pokok bagi penyelenggara pemerintahan di daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain peraturan pokok tersebut telah pula disusun beberapa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, dan peraturan lainnya sebagai pedoman yang harus diacu oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai amanat dari peraturan perundangan tersebut untuk Kabupaten Gunungkidul telah disusun beberapa peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan telah ditetapkannya peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan tersebut maka antara perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat terintegrasi menuju pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien melalui perencanaan penganggaran yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan berbasis kinerja dan berorientasi kepada prestasi kerja dimana antara kebijakan, sasaran, masukan, keluaran, dan hasil merupakan satu kesatuan yang terpadu. Pelaksanaan anggaran diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di daerah. Penyusunan anggaran pada dasarnya bertujuan untuk memberikan arah kebijakan perekonomian yang menyelaraskan antara kebijakan ekonomi makro, sumber daya yang tersedia, dan mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam 254


mempersiapkan kondisi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik. Dengan pelaksanaan anggaran yang berpedoman pada prestasi kerja/hasil mengandung maksud bahwa setiap penyelenggara negara/pemerintahan berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya, yaitu dari sisi pendapatan merupakan perkiraan penerimaan yang terukur dan rasional yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan. Sedangkan untuk belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung, dimana belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau input yang digunakan tidak secara langsung dapat diukur dengan outputnya sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu input yang digunakan berkaitan dengan output yang dihasilkan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut: 1.

Secara tertib adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.

Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan membandingkan keluaran dan hasil.

4.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5.

Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6.

Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7.

Bertanggung

jawab

adalah

merupakan

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan.

255


8.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.

9.

Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan adanya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk dapat mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Berkaitan

dengan

pelaksanaan

pengelolaan

keuangan

daerah

sebagai

pelaksanan RPJMD, setiap tahun disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas bersama DPRD menjadi Kesepakatan KUA dan PPAS dan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013,

diuraikan berbagai permasalahan dan

tantangan pokok pembangunan yang masih dihadapi bangsa Indonesia pada tahun 2013. Secara nasional tantangan dan masalah utama yang masih dihadapi pada tahun 2013 yaitu: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tantangan yang dihadapi terkait dengan struktur birokrasi, otonomi daerah, sumber daya manusia aparatur, regulasi, dan sinergi pusat dan daerah, penegakan hukum, dan data kependudukan. 2. Pendidikan, permasalahannya antara lain: (i) belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan; (ii) masih rendahnya kualitas, relevansi, dan masih rendahnya daya saing pendidikan; (iii) masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; (iv) terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (v) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa; (vi) belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan (vii) belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. 256


3. Kesehatan, permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (i) masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas yang ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat; (ii) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; (iii) masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan; (iv) masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; (v) masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri; dan (vi) masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi. 4. Penanggulangan Kemiskinan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) masih tingginya disparitas jumlah dan persentase penduduk miskin antara daerah Jawa/Bali dengan daerah lainnya di Indonesia serta masih tingginya disparitas tingkat kemiskinan antara kawasan perkotaan dan perdesaan; (ii) ketidaktepatan penetapan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan; (iii) semakin berkurangnya jumlah Tanah Obyek Reforma Agraria yang berupa tanah terlantar dan kawasan hutan; (iv) pada Klaster IV Program Pro-Rakyat di tahun 2012, belum adanya kesesuaian antara sisi permintaan (kelompok sasaran program) dan sisi penawaran (fasilitas yang akan dibangun); (v) belum sempurnanya penentuan lokasi Program Rumah Murah dan Sangat Murah untuk masyarakat nelayan dan miskin perkotaan; dan (vi) belum adanya keterpaduan dan sinergi antara Program Rumah Murah dan Sangat Murah dengan program terkait lainnya, seperti penyediaan PSU (listrik, air minum, sanitasi, jalan, sarana sosial, sarana ekonomi), kredit mikro perumahan, dan pemberdayan ekonomi masyarakat. 5. Ketahanan Pangan, permasalah dan tantangan yang dihadapi antara lain: (i) ketersediaan lahan dan air irigasi yang semakin terbatas untuk pengembangan komoditas pangan dan perikanan; (ii) terjadinya overfishing; (iii) sistem penyediaan input produk siperti pupuk, induk dan benih, bibit ternak/ikan, serta pakan, yang masih perlu sempurnakan; (iv) dukungan infrastruktur pertanian, perikanan dan kelautan yang relatif masih terbatas dan terkendala dengan kondisi iklim ekstrim; (v) masih lemahnya penerapan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian dan perikanan dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk; (vi) aksesibilitas petani terhadap

257


sumber pembiayaan masih lemah dan cenderung terkendala dengan persyaratan administrative; (vii) dampak perubahan iklim yang mempengaruhi budidaya dan hasil produksi; (viii) peran penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang masih rendah terhadap upaya diseminasi dan peningkatan produksi; (ix) distribusi bahan pangan antar wilayah yang terkendala dengan kondisi geografis dan iklim; (x) aksesibilitas masyarakat miskin terhadap bahan pangan sangat rentan dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan; (xi) kerentanan penduduk terhadap rawan pangan akibat ancaman kegagalan produksi dan terhambatnya distribusi; dan (xii) proses diversifikasi pangan yang berjalan lambat, yang diantaranya ditunjukkan masih tingginya konsumsi beras penduduk per kapita serta rendahnya tingkat konsumsi bahan pangan sumber protein. 6. Infrastruktur, permasalahan pokok yang dihadapi terkait dengan pengendalian banjir, penyediaan air baku pembangunan transportasi, perumahan, komunikasi dan informatika, penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), dan penyelenggaraaan Penataan Ruang. 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha, permasalahan terbagi kedalam dua faktor yaitu ekternal dan internal; Faktor eksternal antara lain: (i) kondisi perekonomian dunia tahun 2013 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2012, namun masih akan diliputi dengan resiko; (ii) Permintaan dunia diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2012, tetapi belum sepenuhnya pulih; dan (iii) Harga minyak dunia yang cenderung naik karena konflik di Iran. Sedangkan faktor internal antara lain: (i) rendahnya peringkat Indonesia dalam survei Doing Business dari IFC Bank Dunia dan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business); (ii) masih tingginya biaya logistik antar wilayah di Indonesia; dan (iii) kondisi pasar kerja yang belum menunjukkan perbaikan. 8. Energi, permasalahan dan tantangannya bermuara pada 4 isu strategis yaitu: (i) peningkatan ketersediaan energi; (ii) diversifikasi energi; (iii) efisiensi penggunaan energi; dan (iv) pemanfaatan energi baru dan terbarukan. 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, permasalahan yang dihadapi terkait dengan penanggulangan perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, sistem peringatan dini, dan penanggulangan bencana. 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, tantangan dan permasalahannya adalah rendahnya kinerja perekonomian daerah dan rendahnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari rendahnya akses terhadap pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan air bersih.

258


11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi,

tantangannya antara lain: (i)

memperkuat karakter dan jati diri bangsa; (ii) meningkatkan kualitas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya; (iii) meningkatkan pengelolaan museum dan perpustakaan sebagai edukasi, informasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan; (iv) meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana seni budaya; (v) meningkatkan kemampuan sumber daya penelitian; (vi) meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya serta pelindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI); dan (vii) meningkatkan kapasitas dan kreativitas sumber daya pembangunan iptek dan kepemudaan. 12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, di penegakan hukum, tantangan utama adalah kemampuan SDM yang menguasai ilmu perundang-undangan (legislative drafter) tidak hanya di level kementerian akan tetapi juga perlu juga peningkatan SDM di tingkat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, menyelesaikan beberapa RUU tersebut dalam jangka waktu satu tahun mengingat materi dari RUU KUHP dan RUU KUHAP cukup berat, dan memberantas TPK. Di bidang pertahanan dan keamanan, dalam hal industri pertanahan permasalahannya adalah besarnya komponen impor masih menjadi kendala dalam menghasilkan produk yang berdaya saing dan pasar dalam negeri yang masih sangat terbatas (by order), menjadikan hasil industri pertahanan dalam negeri sulit mencapai skala ekonomi. 13. Bidang Perekonomian, industri pengolahan masih menghadapi berbagai kendala antara lain: (i) belum kuatnya postur populasi usaha industri; (ii) struktur industri belum kuat; dan (iii) masih rendahnya produktivitas usaha industri. Dalah hal pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam penempatan TKI adalah pemalsuan dokumen dan penipuan yang jumlah kasusnya mencapai hampir 50 persen dari kasus TKI yang ada. 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat, di bidang kepariwisataan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) destinasi pariwisata belum sepenuhnya siap bersaing di pasar global; (ii) belum efektifnya pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata; (iii) terbatasnya daya saing sumberdaya pariwisata; dan (iv) belum optimalnya sinergi antarpemangku kepentingan di pusat maupun di daerah dalam mendukung pembangunan

kepariwisataan.

Dari

sisi

kepemudaan

dan

keolahragaan,

permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) rendahnya partisipasi pemuda dalam pendidikan; (ii) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda; (iii) rendahnya kesadaran pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya, HIV dan AIDS serta kekerasan di kalangan pemuda; (iv) belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan pemuda; (v) terbatasnya prasarana dan sarana kepemudaan untuk mengembangkan 259


kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi pemuda; (vi) terbatasnya prasarana dan sarana keolahragaan untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; (vii) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (viii) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (ix) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; (x) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi. Dalam kehidupan beragama masih dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan upaya peningkatan kerukunan beragama dan peningkatan penyelenggaraan haji yang ditandai dengan pelaksanaan haji yang tertib dan lancar. Sedangkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak permasalahan yang dihadapi, antara lain: (i) masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; (ii) masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan; (iii) masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender; (iv) masih kurang terlindunginya anak-anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; (v) masih rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak; (vi) masih rendahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak; dan (vii) pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang pengasuhan yang baik juga masih rendah. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2013 antara lain: 1. URUSAN PENDIDIKAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Faktor sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua siswa yang masih rendah sehingga tidak bisa mempertahankan anaknya untuk bersekolah; b) Pembinaan pendidikan inklusi belum optimal; c) Penanganan anak kebutuhan khusus belum optimal; d) Pembinaan SDM Pendidikan belum optimal; e) Menurunnya minat baca siswa dan generasi muda; f) Masih ada beberapa sekolah (swasta) yang membebankan biaya pendidikan yang agak tinggi kepada orang tua; g) Keyakinan masyarakat terhadap sekolah masih lebih rendah dibandingkan dengan bimbingan belajar terutama dalam menghadapi ujian nasional yang menggambarkan bahwa proses belajar mengajar di sekolah belum berkualitas dan mantap; h) Sikap mental kejujuran, kepercayaan diri dan tanggungjawab siswa/generasi muda masih lemah/rendah; i) Belum ada standar/acuan bagi sekolah dalam penyusunan RAPBS; j) Penurunan minat pelajar/mahasiswa untuk belajar di Yogyakarta karena mahalnya biaya pendidikan. 2. URUSAN

KESEHATAN,

permasalahan

yang

dihadapi

antara

lain:

a)

permasalahan kesehatan semakin variatif dan komplek dari tahun ke tahun dan

260


terdapat kecenderungan stagnasi perbaikan dalam pencapaian indikator baik indikator AKI, AKB maupun AKABA; b) Peran sektor swasta dan sektor pemerintah di luar kesehatan dalam pembangunan berwawasan kesehatan, masih belum optimal; c) Masih terdapat prevalensi gizi buruk, meningkatnya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih; d) Implementasi Pola Hidup Bersih dan Sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik; e) Implementasi Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) di Provinsi DIY memerlukan dukungan dari berbagai pihak; f) Sistem rujukan kesehatan belum berjalan dengan baik; g) Kemampuan anggaran yang belum merata berpengaruh pencapaian target pembangunan kesehatan; h) Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan jiwa di Provinsi DIY : 1) Masalah kesiapan keluarga pasien menerima kembali paska perawatan di RS Ghrasia, 2) Selisih klaim Jamkesda / Jamkesos pasien yang bermasalah sehingga mengakibatkan piutang rumah sakit tidak tertagih; 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang masalah kesehatan jiwa dan deteksi dini-nya. 3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Letusan erupsi Gunung Merapi yang terjadi tahun 2010 menyebabkan perubahan kualitas air sungai, musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, serta perubahan bentang lahan terutama di daerah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu yang panjang; b) anggapan bahwa melakukan proses produksi yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar ongkos produksi sehingga memperkecil keuntungan atau menghambat investasi; c) Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan kesadaran dan keterlibatan berbagai pihak, lintas pelaku, lintas wilayah administrasi serta lintas kepentingan; d) Pola pikir, sikap dan prilaku sebagian besar warga kita yang masih belum berorientasi kuat dan mengedepankan aspek lingkungan. 4. URUSAN PEKERJAAN UMUM, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Adanya keterbatasan sumber air baku air minum; b) Kontribusi pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang tanggung jawab utama penanganan drainase belum maksimal; c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah serta keterbatasan kapasitas keuangan; d) Manajemen jasa pengujian belum optimal; e) Belum optimalnya pemahaman pihak-pihak terkait terhadap regulasi jasa konstruksi; f) Belum optimalnya penyediaan data dan updating terbarukan terkait informasi permukiman dan bahan bangunan. 5. URUSAN PENATAAN RUANG, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Rencana Tata Ruang Provinsi DIY belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat 261


untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang; b) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain. 6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses

penganggaran,

dan

belum

konsistennya

proses

politik

dalam

menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran; b) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan; c) Belum optimalnya

hasil

musrenbang

sebagai

bahan

penyusunan

perencanaan

pembangunan karena masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing SKPD; d) Belum

optimalnya Koordinasi/kerjasama antar sektor dan antar daerah

(kabupaten/kota); e) Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya; f) Belum optimalnya evaluasi perencanaan pembangunan terhadap perencanaan pembangunan kabupaten/kota; g) Belum adanya tenaga fungsional perencana di Bappeda. 7. URUSAN PERUMAHAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan; b) Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung; c) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Belum adanya bantuan permodalan untuk pemuda sebagai tindak lanjut pelatihan kewirausahaan; b) Sarana latihan para atlet semakin berkurang; c) Pembibitan atlet masih memerlukan optimalisasi; d) Sikap mental atlet seperti sportifitas, disiplin dan semangat juang masih rendah. 9. URUSAN PENANAMAN MODAL, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Identifikasi potensi investasi sektor unggulan di Provinsi DIY masih memerlukan telaah lebih lanjut; b) Peluang-peluang investasi yang sudah ada belum detail dan jelas; c) Permasalahan lahan, masalah klasik yang dihadapi oleh investor adalah minimnya ketersediaan tanah/lahan terkait dengan luas wilayah DIY yang sempit dan harga tanah yang cenderung semakin mahal; d) Belum adanya aturan khusus terkait peningkatan iklim investasi di Provinsi DIY; e) Kurangnya koordinasi antar stakeholder penanaman modal di Provinsi DIY dalam melaksanakan perencanaan 262


investasi; f) Perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan pameran investasi yang dikoordinir oleh BKPM RI; g) Belum semua perusahaan (investor) yang terdaftar, merealisasikan investasinya di DIY; h) Aliran listrik yang tidak stabil (sering padam secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu), menyebabkan beberapa perusahaan mengalami kerugian karena gangguan proses produksi dan komunikasi. 10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Kurangnya tenaga untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan koperasi, tim verifikasi dan proses badan hukum koperasi, penilai kesehatan koperasi, penilai pemeringkatan koperasi, pembinaan kelembagaan, pembinaan usaha, monitoring dan evaluasi; b) Belum adanya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, padahal organisasi koperasi banyak bersentuhan dan rentan dengan masalah hukum baik pidana maupun perdata; c) Pengurus dan pengelola koperasi rata-rata masih belum professional dalam pengelolaan kegiatan usaha dan kurang memahami kewirausahaan; d) Belum semua koperasi melaksanakan kemitraan usaha antar koperasi yang sebenarnya potensinya cukup besar; e) Pengurus koperasi rata-rata belum mampu memanfaatkan dan menangkap peluang usaha serta belum mampu mencari terobosan usaha baru; f) Terbatasnya kemampuan, ketrampilan, pengetahuan UMKM untuk mengelola usahanya; g)

Lemahnya UMKM untuk mengakses

Permodalan ke Lembaga Keuangan Bank /Non Bank karena terbatasnya Pengetahuan dan Pemenuhan persyaratan yang harus di penuhi oleh UMKM; h) Belum semua UMKM memahami pentingnya HAKI dan sertifikasi halal; i) Lemahnya pengetahuan terhadap proses ekspor produk UMKM ke luar negeri/ kerjasama dengan buyer dan terkendalanya bahasa asing yang dikuasainya; j) Laporan perkembangan data UMKM dari Kab/Kota secara periodik belum dapat terpenuhi; k) sulitnya mengakses sumber-sumber pembiayaan dan permodalan serta terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan modal yang dimiliki; l) sumber pembiayaan yang berasal dari Perbankan dalam memperkuat permodalan usaha yang dikembangkan relatif masih kecil; m) Perbankan masih terikat kepada beberapa persyaratan klasik yang mempersulit KUKM di dalam memperoleh sumber permodalan. 11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Masih adanya perbedaan data orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas /Izin Tinggal Tetap (ITAS/ITAP) antar instansi yang berwenang; b) Masih terjadi keterlambatan pencatatan dan pelaporan perkawinan pemeluk agama non Islam; c) Aplikasi SIAK yang merupakan sistem program yang bersifat

263


nasional sering menemui berbagai kendala; d) Jaringan komunikasi database kependudukan khususnya di wilayah kecamatan yang memiliki topografi pegunungan belum terkoneksi dengan baik; e) Petugas Registrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan dan operator SIAK di kecamatan, kota dan kabupaten saat ini masih sering dipindah tugas ke tempat lain, sehingga petugas baru perlu mendapat pelatihan pengoperasian SIAK; f) Masih terbatasnya pemahaman pelaksana administrasi kependudukan mengenai SIAK secara on line dan jaringan komunikasi database kependudukan bagi petugas kecamatan, kota/kabupaten, provinsi. 12. URUSAN KETENAGAKERJAAN, permasalahan yang dihadapi antara lain:

a)

Data penganggur yang tidak berdasar nama (by name) atau kurang akurat, serta sistem informasi pendukung yang kurang; b) Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja, sehingga sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri; c) Kurangnya semangat dan inovasi kewirausahaan para pencari kerja maupun buruh atau pengusaha kecil; d) Produktivitas tenaga kerja yang masih relatif rendah; e) Masih adanya pengusaha dan pekerja yang kurang bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing; f) Kurangnya fungsi pemberdayaan masyarakat (community development) maupun tanggung jawab sosial (social responsibility) dari perusahaan. 13. URUSAN KETAHANAN PANGAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Perlunya pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan para pihak; b) Masih munculnya kesulitan dalam pendataan keluar masuk bahan pangan dari dan ke DIY karena data yang diperoleh dari jembatan timbang masih sangat terbatas baik komoditas maupun keakuratan datanya; c) Pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah makanan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman; d) Masih sangat tergantungnya pola konsumsi rumah tangga hanya pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu; e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengkonsumsi/memproduksi

makanan

yang

aman,

bermutu,

halal,

dan

bermartabat. 14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal; b) Pemahaman aparat tentang penyelenggaraan Data Pilah Gender dan Anak sebagai data pembuka wawasan dalam penyusunan PPRG masih rendah; c) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani P2TPA dari tahun ke tahun semakin 264


meningkat; d) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundangundangan terkait perlindungan perempuan dan anak (UUPA, UUPKDRT, UUPTPPO). 15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Masih adanya duplikasi kelembagaan KB di daerah; b) Rendahnya partisipasi pria terhadap program KB dan Kesehatan Reproduksi, serta masih dominannya pemakaian kontrasepsi dengan metode sederhana; c) Rendahnya tingkat pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi; d) Program penguatan ketahanan keluarga melalui kegiatan BKB mengalami penurunan akibat kurang tersosialisasikannya secara merata, rutin dan berkesinambungan. 16. URUSAN PERHUBUNGAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) belum tercapainya load factor angkutan umum. 17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Pelaksanaan Program DGS belum sesuai dengan harapan; b) Kondisi jaringan masih lemah dikarenakan masih sangat tergantung dengan pihak lain; c) Kurang optimalnya fungsi Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi Implementasi (TiMPII) DGS; d) SDM yang memiliki kemampuan TI relatif sedikit. 18. URUSAN PERTANAHAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Belum adanya kepastian hak pemanfaatan tanah baik SG, PAG dan Tanah Kas Desa: b) Kurang lancarnya proses pengumpulan berkas pendaftaran tanah di Desa Glagaharjo, sehingga dari target 500 sertifikat hanya tercapai 428 sertifikat sampai batas waktu yang telah ditentukan; c) Masih banyaknya permasalahan di bidang pertanahan; d) Masih ada kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi, serta masih ditemuinya pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 19. URUSAN

KESATUAN

BANGSA

DAN

POLITIK

DALAM

NEGERI,

permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Dinamika kehidupan dan mobilitas kegiatan orang asing pemegang KITAS/KITAP yang cukup tinggi dan komplek tidak selalu dapat terpantau; b) Belum adanya keterpaduan antar daerah dalam rangka melakukan koordinasi dan saling tukar menukar informasi yang didapatkan yang berkaitan dengan aktivitas, kegiatan dan keberadaan orang asing didaerahnya; c) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing pemegang surat pemberitahuan penelitian dari Kementerian Dalam negeri tidak seluruhnya melapor; d) Data orang asing pemegang visa kunjungan singkat sulit di peroleh data yang akurat; e) DIY belum memiliki tempat penampungan imigran atau yang

265


dikenal dengan Rumah Deteksi Imigran (Rudenim); f) Masih kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan penanganan dan penyelesaian imigran ilegal; g) Kasus pencurian kendaraan bermotor masih merupakan kasus yang menonjol. Semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial; h) Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya diperlukan peningkatan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); i) Terdapat Perda Provinsi yang perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini khususnya yang menyangkut sanksi pidana dan besaran denda; j) Permasalahan perbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, perjudian, dan miras. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, juga masih terdapat permasalahan yang lain yang menyangkut: urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian, dan persandian, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan sosial, urusan kebudayaan, urusan statistik, urusan kearsipan, urusan pariwisata, urusan perpustakaan, urusan kelautan dan perikanan, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan industri, urusan perdagangan, dan urusan ketransmigrasian. Sedangkan permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan di Kabupaten Gunungkidul yang masih dihadapi pada tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 antara lain: 1. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi; 2. Masih cukup tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masih rendahnya jaminan sosial masyarakat; 3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung perekonomian daerah yang lestari; 4. Belum optimalnya pengeloaan investasi dan industri yang berakibat masih rendahnya investasi; 5. Rendahnya daya saing produk Kabupaten Gunungkidul pada lingkup nasional maupun internasional; 6. Kurangnya kualitas manajemen usaha kecil menengah, inovasi produk, dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha, serta belum optimalnya pengembangan pasar tradisional; 7. Belum optimalnya pengembangan industri olahan hasil pertanian; 266


8. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan objek dan daya tarik pariwisata; 9. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan masih adanya ancaman penyakit; 10. Terbatasnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; 11. Belum memadainya sarana dan prasarana wilayah termasuk diantaranya belum optimalnya pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)/Pantai Selatan Jawa (Pansela); 12. Belum optimal pengembangan kawasan Pantai Selatan (Sadeng, Baron, Krakal, Kukup, dan sebagainya) menjadi kawasan yang terintegrasi dalam pengembangan kawasan; 13. Belum optimalnya tataguna dan tatakelola air; 14. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan rencana tata ruang; 15. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya dan penerapan nilai-nilai luhur budaya; 16. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dan tata kelola pemerintahan desa; dan 17. Belum optimalnya sistem informasi layanan publik dan masih lemahnya reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan permasalahan pembangunan terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain:

Tabel 3.48 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah No

Prioritas

Sasaran

Permasalahan

1

Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)

1) Sasaran 1 Misi 1 yaitu sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal. 2) Sasaran 1 Misi 2,5,7 yaitu sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi yang handal. 3) Sasaran 4 Misi 2,5,7 yaituseluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi.

1) Belum optimalnya pengelolaan investasi dan industri yang berakibat masih rendahnya investasi; 2) Rendahnya daya saing produk Kabupaten Gunungkidul pada lingkup nasional maupun internasional; 3) Belum optimalnya pengembangan industri olahan hasil pertanian

267


No

Prioritas

Sasaran

Permasalahan

4) Sasaran 5 Misi 2,5,7 yaitu setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna. 5) Sasaran 6 Misi 2,5,7 yaitu setiap kecamatan memiliki unit pelayanan bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan. 2

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

1) Sasaran 1 Misi 2,5,7 yaitu sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi yang handal.

1)

2) Sasaran 4 Misi 2,5,7 yaitu seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi.

2) Belum optimalnya pengembangan industri olahan hasil pertanian

3) Sasaran 5 Misi 2,5,7 yaitu setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna. 4) Sasaran 1 Misi 1 yaitu sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal. 5) Sasaran 6 Misi 2,5,7 yaitu setiap kecamatan memiliki unit pelayanan bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan. 3

Pengembangan daya dukung sektor pariwisata

1) Sasaran 1 Misi 3 yaitu Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal

Rendahnya daya saing produk Kabupaten Gunungkidul pada lingkup nasional maupun internasional;

3) Kurangnya kualitas manajemen usaha kecil menengah, inovasi produk, dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha, 4) Sarana dan prasarana pasar pemerintah belum semuanya representatif . 5) Belum lancarnya arus pemasaran produkproduk lokal dan kendala transportasi untuk kawasan tertentu 6) Kebutuhan sosial dan ketergantungan musim sering menghambat produktivitas masyarakat.

1) Belum adanya dokumen perencanaan/tata ruang objek wisata. 2) Pariwisata rentan terhadap berbagai isu

268


No

Prioritas

Sasaran 2) Sasaran 2 Misi 3 yaitu Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi.

Permasalahan

3)

4)

5)

6)

7)

8)

4

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam didukung pelestarian lingkungan

keamanan, sosial, budaya dan politik lokal, nasional, maupun internasional sehingga berpengaruh terhadap kunjungan wisata. Kurangnya pemetaan potensi wisata secara rinci dan up to date. Banyaknya potensi dan objek pariwisata sehingga belum tergarap secara komprehensif/ pengembangan pariwisata unggulan belum terfokus. Regulasi pengelolaan di bidang Pariwisata belum cukup untuk mengatur pola dan optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Objek wisata Gunungkidul sebagian besar bukan tujuan utama (masih hanya alternatif lanjutan) wisata. Belum semua kawasan objek wisata terjangkau listrik PLN dan jaringan telekomunikasi. Potensi budaya lokal belum dioptimalkan oleh masyarakat untuk mendukung pariwisata.

1) Sasaran 4 Misi 2,5,7 1) Kurangnya kesadaran yaituseluruh potensi masyarakat dalam sumber daya alam pelaksanaan rencana tata dipetakan dan dipromosiruang; kan secara tepat sasaran 2) Belum optimalnya dengan data yang akurat tataguna dan tatakelola untuk mendorong investasi. air; 2) Sasaran 5 Misi 2,5,7 yaitu setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna. 3) Sasaran 8 Misi 2,5,7 yaitu Gunungkidul mencapai ketahanan pangan.

269


No

Prioritas

Sasaran

Permasalahan

4) Sasaran 1 Misi 1 yaitu sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal. 5

Pengembangan pelayanan dasar murah

1) Sasaran 2 Misi 2,5,7 yaitu 1) kawasan pemukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi dan sanitasi 2) Sasaran 1 Misi 4 yaitu anak usia dini terlayani PAUD. 3) Sasaran 2 Misi 4 yaitu Pendidikan Dasar, Menengah dan Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan Bahasa Inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan 4) Sasaran 4 Misi 4 yaitu Rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya 5) Sasaran 5 Misi 4 yaitu Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera

2)

Kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikan yang beragam.

3)

Kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik belum mencukupi.

4)

Kenakalan remaja dan ancaman narkoba di kalangan pemuda.

5)

Letak Puskesmas yang berjauhan dan tersebar sehingga menyebabkan pembinaan dan pemantauan memerlukan waktu yang agak lama.

6)

Sarana gedung Puskesmas/Pustu/Rumah Dinas Dokter/Rumah Dinas Paramedis yang cukup banyak, sehingga pemantauan dan pengendalian rehabilitasi gedung kurang maksimal.

6) Sasaran 3 Misi 4 yaitu angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya. 7) Sasaran 5 Misi 4 yaitu keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih 7) sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. 8) Sasaran 6 yaitu pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional dan internasional. 8) 9) Sasaran 2 Misi 4 yaitu pendidikan dasar, menengah dan anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan

Cakupan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan semakin luas, di samping juga harus mempertimbangkan sebaran jumlah penduduk usia sekolah.

Kejadian kasus KLB tidak dapat diprediksi dan kesiapan biaya yang belum optimal serta kesiapan jejaring dan SDM yang belum memadai. Produsen obat (BUMN) belum mampu menyediakan seluruh jenis obat DOEN untuk PKD pada saat proses pelaksanaan pengadaan

270


No

Prioritas

Sasaran

Permasalahan

bahasa Inggris, komputer, 9) agrobisnis dan kewirausahaan.

Masih terbatasnya jumlah sampel pangan yang diperiksa, karena terbatasnya sumber dana.

6

Peningkatan infrastruktur desa dan kabupaten

1) Sasaran 1 Misi 1 yaitu 1) Belum memadainya sentra produksi memiliki sarana dan prasarana infrastruktur air dan wilayah termasuk sanitasi yang handal. diantaranya belum 2) Sasaran 2 Misi 1 yaitu optimalnya kawasan permukiman pengembangan Jalur memiliki infrastruktur Jalan Lintas Selatan dasar transportasi, energi, (JJLS)/Pantai Selatan air, telekomunikasi dan Jawa (Pansela); sanitasi 2) Belum optimalnya 3) Sasaran 1 Misi 2,5,7 yaitu pengembangan kawasan sentra produksi memiliki Pantai Selatan (Sadeng, infrastruktur transportasi, Baron, Krakal, Kukup, energi, air, telekomunikasi, dan sebagainya) menjadi dan sanitasi yang handal. kawasan yang terintegrasi 4) Sasaran 2 Misi 2,5,7 yaitu dalam pengembangan kawasan permukiman kawasan; memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi dan sanitasi. 5) Sasaran 3 Misi 2,5,7yaitu pelabuhan pendaratan ikan Sadeng ditingkatkan menjadi pelabuhan perikanan nusantara dengan infrastruktur minapolitan yang memacu pengembangan kawasan perikanan pantai selatan. 6) Sasaran 1 Misi 3 yaitu Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal.

7

Peningkatan kualitas pelayanan publik

1) Sasaran 1 Misi 6 yaitu Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN 2) Sasaran 2 Misi 6 yaitu Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat

1)

2)

3)

4)

Penataan SDM aparatur belum dapat sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi jabatan dan beban kerja SKPD. Target sasaran kinerja belum optimal sehingga membutuhkan etos kerja dan pengendalian. Belum semua SKPD memiliki sistem Data (Profil) yang up to date dan akurat. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur

271


No

Prioritas

Sasaran 3) Sasaran 3 Misi 6 yaitu Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif 4) Sasaran 4 Misi 6 yaitu Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai

Permasalahan

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11) 12)

13)

14)

pengawasan/JFA dengan sasaran layanan. Masih adanya keterbatasan SDM aparatur di bidang akuntansi dan pegawai yang sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Tenaga medik veteriner dan dokter hewan terbatas. Keterbatasan sarana mobilitas dan sarana pendukung perkantoran. Pelayanan administrasi kepegawaian bersifat tingkatan kewenangan dari BKD Kabupaten, BKD Provinsi, BKN Regional/Pusat dan Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi, sehingga sering mengalami keterlambatan administratif. Pengelolaan dan pelaporan keuangan belum dapat tepat waktu sesuai standar. SKPD pengelola pendapatan belum optimal dalam menarik pajak/retribusi. Kurangnya kesadaran wajib pajak/retribusi . Keterbatasan SDM pemungut pajak karena pajak yang akan dikelola daerah ada 11 (sebelas) macam termasuk PBB. Kecepatan regulasi atau produk hukum nasional berubah-ubah berakibat aturan kinerja tidak dapat dipahami secara komprehensif. Belum dilaksanakannya kegiatan rekrutmen unsur pengarah BPBD yang disebabkan struktur organisasi BPBD baru terbentuk

272


No

Prioritas

Sasaran

Permasalahan

15)

16)

17)

18)

19) 20)

21)

22)

tanggal 20 Januari 2012, masih sebatas mencari referensi mencari personil yang berdomisili dan mempunyai keahlian bidang penanganan bencana, serta belum adanya sarana dan prasarana yang memadai. Pada kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran pencapaian target standar pelayanan minimal masih relatif rendah, karena luas daerah layanan tidak sebanding dengan wilayah manajemen kebakaran dalam hal ini keterbatasan jumlah UPT yang ada. Pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan layanan publik pemerintah daerah belum merata. Sarana dan prasarana pendukung layanan perkantoran belum tersedia optimal (mobil, jaringan internet, listrik dll). Standar operasional dan prosedur kegiatan dan pelayanan pemerintah belum menyeluruh. Penegakan Perda belum optimal. Untuk akses layanan pemerintah, masyarakat belum semua dapat memenuhi syarat dan prosedur. Pengelolaan dokumen dan arsip belum terkoordinasi secara integrasi. Tatakala kinerja belum semuanya dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga

273


No

Prioritas

Sasaran

Permasalahan

23)

24)

25)

26)

27)

kegiatan masih banyak yang harus dipacu di akhir tahun. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kegiatan antar SKPD. Data base/data dasar belum tersedia pada seluruh SKPD. Belum mantapnya hubungan koordinasi antara pemerintah desa/kecamatan dengan instansi vertikal atau SKPD sehingga kinerja program kegiatan kurang pendampingan dan pengendalian. Permasalahan desa dan layanan tertentu tidak dapat diselesaikan di kecamatan. Kebijakan/regulasi pemerintahan desa belum komprehensif dan sinkron antar regulasi.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 antara lain:

Tabel 3.49 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No. I

Urusan (Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Permasalahan dan Solusi

Urusan Wajib 1

Pendidikan

Adanya dukungan pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat (BOS Pusat, BOS Provinsi, Beasiswa Siswa Miskin, Tunjangan Sertifikasi, dan DAK)

Permasalahan: 1. Cakupan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan semakin luas, harus mempertimbangkan sebaran jumlah penduduk usia sekolah. 2. Kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik belum mencukupi. 3. Terbatasnya dunia usaha dan dunia industri untuk praktek lapangan. 4. Lulusan SMK belum siap memasuki dan bersaing di pasar kerja.

274


No.



Permasalahan dan Solusi Solusi: 1. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu 2. Perluasan dan pemerataan Kesempatan memperoleh peningkatan mutu guru dan Kepala Sekolah. 3. Meningkatkan kualitas dan relevansi pandidikan : 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pengetahuan dan bekal ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan warga belajar.

2

Kepemudaan dan 1. Adanya kelembagaan Permasalahan: Olahraga daerah yang 1. Sangat terbatasnya sarana dan menangani pemuda prasarana olahraga serta belum dan olahraga adanya gelanggang pemuda/remaja 2. Adanya partisipasi 2. Kenakalan remaja dan ancaman masyarakat di bidang narkoba di kalangan pemuda. keolahragaan 3. Minimnya pencapaian prestasi olahraga. Solusi: 1. Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga. Pemberdayaan pemuda sebagai aset pembangunan melalui pembinaan mental dan spiritual serta minat bakat 2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi termasuk organisasi olahraga penyandang cacat. 3. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani/membidangi olahraga prestasi.

3

Kesehatan

Adanya dukungan lintas sektor dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan serta adanya dukungan dana berupa Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Dana Tugas Pembantuan untuk Biaya Operasional Puskesmas (BOK), Dana Jamkesmas, serta Dana Jampersal

Permasalahan: 1. Biaya untuk konsultan pendampingan, sertifikasi, dan audit Puskesmas ISO mahal. 2. Kejadian kasus KLB tidak dapat diprediksi dan kesiapan biaya yang belum optimal serta kesiapan jejaring dan SDM yang belum memadai. 3. Masih sulitnya pemantauan terhadap terjadinya kasus malaria, karena adanya tambak udang di wilayah

275


No.



Permasalahan dan Solusi pantai, adanya nelayan yang keluar masuk antar pulau dan adanya migrasi penduduk antar pulau. 4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang pengawasan obat dan makanan, dan retribusi laboratorium kesehatan sehingga dalam melakukan kegiatan tersebut masih belum maksimal, karena belum adanya payung hukum. 5. Masih terbatasnya jumlah sampel pangan yang diperiksa, karena terbatasnya sumber dana. Solusi: 1. Melaksanakan sistem ISO Mandiri Pemda. Pemantauan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dimaksimalkan dengan melibatkan kepala Puskesmas ikut melakukan pengawasan. 2. Memonitor kinerja konsultan pengawas agar bekerja sesuai dengan ketentuan. 3. Memberikan laporan secara berkala. 4. Mengadakan pertemuan secara periodik antara panitia pemeriksa dan tim monitoring Dinas membahas kegiatan rehabilitasi fisik. 5. Pembinaan teknis internal dan merencanakan pembentukan tim mutu Dinas Kesehatan. 6. Mengaktifkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Kabupaten disamping pemantapan jejaring dan pelatihan SDM serta usulan biaya yang siap pakai. 7. Selalu melaksanakan kewaspadaan dini dari daerah-daerah yang potensial terjadinya kasus malaria 8. Pembinaan pelayanan kesehatan swasta lintas Dinas dan organisasi profesi. 9. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan terutama pada pihak produsen untuk meminimalkan terjadinya keracunan baik pada obat maupun pangan.

276


No. 4

5

Urusan (Wajib/Pilihan) Lingkungan Hidup

Pekerjaan Umum

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Adanya kelembagaan yang menangani lingkungan hidup dan adanya pendukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup

Adanya SKPD dan dukungan lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur daerah serta semakin bertambah jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkup Pekerjaan Umum yang meliputi: DAK Bidang Jalan dan Jembatan, DAK Bidang Pengairan, DAK Bidang Air Bersih, DAK Bidang Sanitasi, dan DAK Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan

Permasalahan dan Solusi Permasalahan: 1. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang dimiliki sehingga belum bisa melaksanakan uji kualitas lingkungan secara mandiri. 2. Fungsi sebagai koordinator upaya pengendalian dampak lingkungan perlu ditingkatkan. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan dan alat uji kualitas lingkungan beserta analisisnya. 4. Kesadaran dan tanggungjawab masyarakat akan lingkungan bersih dan sehat masih dirasa kurang. Solusi: 1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/lembaga yang terkait di bidang lingkungan hidup. 2. Pengadaan laboratorium lingkungan dan perlengkapannya, serta penambahan sarana prasarana terkait dengan kegiatan penunjang operasional kegiatan secara bertahap. 3. Mengaktifkan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan terkait kebijakan bidang lingkungan hidup bagi masyarakat dan pengusaha. 4. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan: 1. Kondisi jalan kabupaten, sanitasi RT dan jaringan irigasi perlu perhatian dalam rangka pemenuhan layanannya, kecepatan pencapaian kinerja sasaran sangat terhambat oleh adanya alokasi dana yang terbatas. 2. UPT Kebersihan Pertamanan kurang sarana prasarana untuk kegiatan kebersihan baik meliputi kendaraan dump truck, serta personil atau tenaga operasionalnya berkurang karena beberapa orang telah diangkat PNS dan ditempatkan di unit kerja yang berbeda. Hal tersebut tidak sebanding dengan semakin luasnya area yang harus

277


No.



Permasalahan dan Solusi dijangkau pelayanan kebersihan, baik permukiman di kota kecamatan maupun pasar di seluruh Kabupaten Gunungkidul. Solusi: 1. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa dan kabupaten untuk mendukung kawasan produksi dan kawasan permukiman 2. Dengan petugas, sarana, dan prasarana yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin dan pengambilan sampah dari pasarpasar dilaksanakan setelah selesai pembuangan sampah dari dalam kota.Untuk petugas kebersihan di lingkungan kota kabupaten dan IKK kecamatan diberlakukan shift (baik untuk pagi dan sore hari).

6

Perumahan

Adanya SKPD dan dukungan SKPD lain dibidang perumahan

Permasalahan: 1. Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga masih sangat terbatas walaupun selalu diupayakan secara berkelanjutan. 2. Keterbatasan alat dan tenaga yang tersedia terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan perdesaan maupun perkotaan. Solusi: 1. Meningkatkan cakupan penyediaan air bersih baik di wilayah perkotaan dan perdesaan dengan cara perluasan cakupan layanan PDAM, pengembangan SIPAS, konservasi sumber daya air, dropping air, dan swadaya mandiri. 2. Mengoptimalkan personil yang ada dan mengoptimalkan peralatan yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, termasuk penggunaan stoom wals dari luar Kabupaten Gunungkidul apabila volume pekerjaan meningkat dan harus segera diselesaikan.

7

Perencanaan Pembangunan

Adanya regulasi terbaru di bidang perencanaan pembangunan yaitu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Permasalahan: 1. Belum adanya sinergitas antar SKPD terhadap dokumen perencanaan daerah secara optimal.

278


No.



Permasalahan dan Solusi 2. Ditetapkannya uang persediaan dalam jumlah terbatas sehingga mengakibatkan kegiatan yang direncanakan, khususnya pada awal tahun anggaran tidak semuanya dapat terlaksana sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. Solusi: 1. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholders) maupun antar instansi berkaitan dengan proses perencanaan , sehingga akan tercapai perencanaan pembangunan yang lebih sinergis. 2. Membangun sistem pendataan yang komprehensif sehingga akan tersusun profil daerah yang mampu menggambarkan kondisi dan potensi riil di Kabupaten Gunungkidul. 3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam tata kelola perbendaharaan dan pelayanan administrasi keuangan bagi SKPD

8

Penataan Ruang

Adanya kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Permasalahan: 1. Dokumen-dokumen tataruang untuk tahun 2012 khususnya RDTRK akan berakhir maka perlu kesiapan dalam rangka pemenuhan dokumen tersebut. 2. Terbatasnya informasi tentang tata ruang bagi masyarakat dan swasta. 3. Terbatasnya perangkat peraturan daerah tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang Solusi: 1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD yang ketugasannya berkaitan dengan penataan ruang dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada agar penyusunan kebijakan penataan ruang lebih komprehensif. 2. Sosialisasi kepada warga masyarakat sampai ke tingkat kecamatan dan desa agar informasi tentang tata ruang dapat diketahui dan ditaati oleh seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan/swasta.

279


No.



Permasalahan dan Solusi 3. Penyusunan perangkat peraturan daerah tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

9

Statistik

Adanya dukungan lembaga BPS di daerah sebagai mitra daerah dalam pengelolaan statistik daerah

Permasalahan: 1. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholders) maupun antar instansi dalam proses pengumpulan data bagi perencanaan pembangunan. 2. Belum optimalnya dukungan seluruh SKPD yang terkait dengan proses pembangunan database yang valid dan akurat. 3. Ketersediaan data yang kurang akurat bagi kepentingan perencanaan pembangunan. Solusi: 1. Kebijakan satu data untuk perencanaan 2. Sosialisasi kepada warga masyarakat sampai ke tingkat kecamatan dan desa akan pentingnya ketersediaan data yang valid dan akurat 3. Membangun sistem pendataan yang komprehensif sehingga akan tersusun profil daerah yang mampu menggambarkan kondisi dan potensi riil di Kabupaten Gunungkidul.

10

Penanaman modal

Adanya kelembagaan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Permasalahan: 1. Belum lengkapnya profil dan peta investasi daerah 2. Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah 3. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan, ketersediaan listrik, dan belum adanya pelabuhan untuk mendukung investasi di Kabupaten Gunungkidul Solusi: 1. Menyusun peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah di Kabupaten Gunungkidul yg terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.

280


No.



Permasalahan dan Solusi 2. Memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal. 3. Melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten. 4. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.

11

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Adanya peluang pendanaan koperasi dan usaha kecil dan menengah dari perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro

Permasalahan: 1. Koperasi aktif masih belum optimal karena lemahnya kelembagaan koperasi dan akses pelaku usaha koperasi dalam memasuki pasar. 2. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengelola usahanya. 3. Keterbatasan modal pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah mengakibatkan sulitnya pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah menjalankan dan mengembangkan usahanya. 4. Lemahnya akses usaha kecil dan menengah dalam memasuki pasar. 5. Lemahnya UKM. 6. Kurangnya kerja sama pelaku usaha koperasi dan UKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga. Solusi: 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM. 2. Meningkatkan daya saing pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM serta pertambangan. 3. Meningkatkan anggaran dari APBD dengan memberikan bantuan modal usaha bagi koperasi dan UKM. 4. Pembinaan secara berkelanjutan dan memfasilitasi informasi peluang dan perluasan akses pasar serta kerja sama dengan pihak ketiga.

281


No.



Permasalahan dan Solusi 5. Memfasilitasi secara lebih luas bagi partisipasi dalam kegiatan promosi/pameran lokal dan nasional. 6. Meningkatkan monitoring dan pemantauan secara lebih intensif kepada para peminjam dana penguatan modal.

12

Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan: 1. Kepemilikan akta kelahiran masih perlu diupayakan untuk ditingkatkan, karena lemahnya kesadaran, pemahaman dan kepentingan masyarakat akan akta kelahiran dimungkinkan karena masalah geografis dan sosial ekonomi masyarakat. 2. Ada sebagian masyarakat yang sudah menikah akan tetapi tidak memiliki akta nikah, atau tidak dicatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan. Solusi: 1. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang arti pentingnya akta kelahiran

13

Ketenaga kerjaan

Adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui dana tugas pembantuan

2. Mengalokasikan anggaran lewat APBD Kabupaten Gunungkidul untuk sidang Isbath di Pengadilan Agama Wonosari serta koordinasi dengan instansi terkait. Permasalahan: 1. Keterampilan tenaga kerja belum memadai. 2. Kurangnya variasi dan jenis pelatihan. 3. Minimnya pegawai yang mempunyai keahlian tertentu di bidang ketenagakerjaan. 4. Sistim informasi ketenagakerjaan yang belum memadai 5. Terbatasnya lapangan kerja disektor formal Solusi: 1. Menjalin kerjasama yang kondusif antar instruktur dan peserta pelatihan, sehingga akan dapat menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, disamping pemilihan

282


No.



Permasalahan dan Solusi

2.

3.

4.

5.

14

Sosial

Adanya dukungan pendanaan dari pusat untuk penanganan PMKS melalui dana dekonsentrasi bidang sosial serta adanya dukungan program penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

peserta secara selektif dan pendayagunaan instruktur dari segala kejuruan. Diversifikasi kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja dan berusaha. Peningkatan Jalinan kerjasama dengan BKK dan Perusahaan / LPPS/PJTKI dalam memperoleh informasi lowongan kerja melalui mekanisme AKL,AKAD dan AKAN Peningkatan kerjasama dengan Stakeholder yang bergerak di bidang sosial dan ketenagakerjaan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan metode, cara dan strategi yang cepat dan tepat dalam peningkatan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Permasalahan: 1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum menerima bantuan dari pemerintah. 2. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia terlantar. 3. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. 4. Adanya urbanisasi penduduk usia produktif ke kota – kota besar. 5. Kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial dengan sistem panti maupun non panti. 6. Masih terbatas dan rendahnya kualitas SDM di bidang pelayanan sosial. 7. Tidak adanya tenaga pendampingan / pekerja sosial sebagai pekerja lapangan Solusi: 1. Penumbuhan kelompok–kelompok sosial baru. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok–kelompok sosial yang ada. 3. Pengembangan kelompok– kelompok sosial yang aktif.

283


No.



Permasalahan dan Solusi 4. Pelaksanaan bimbingan dan motivasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 5. Pelaksanaan pelatihan keterampilan pada saat penumbuhan kelompok ekonomi produktif. 6. Pemberian bantuan modal kegiatan, stimulan UEP dan santunan jaminan sosial. 7. Peningkatan efektivitas peran dan fungsi lembaga sosial masyarakat dalam upaya pengembangan kearifan lokal guna pengentasan PMKS

15

Ketahanan Pangan

1. Adanya tenaga fungsional penyuluh yang mampu menggerakan pembangunan pertanian

Permasalahan:

2. Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui dana tugas pembantuan

2. Keterlambatan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada musim kemarau yang berbentuk pendampingan dan lain-lain.

1. Sebagai lembaga baru sangat kesulitan untuk mengkondisikan pelaksanaan kegiatan secara baik, mengingat keterbatasan tempat, sarana prasarana, anggaran dan personil.

Solusi: 1. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada agar kinerja instansi tetap terpelihara secara efektif dan efisien. 2. Mengembangkan mutu penyuluhan melalui peningkatan pemahaman penyuluh dan petugas programer, keikutsertaan pemangku kepentingan serta menggalang dukungan stakeholders dan keterlibatan instansional. 3. Melaksanakan berbagai pelatihan baik di tingkat petugas maupun petani dalam rangka mengembangkan kualitas sumberdaya manusia pertanian menuju pertanian tangguh dan mandiri. 4. Mengupayakan adanya dana-dana pusat untuk dialokasikan di daerah, khususnya di Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mendukung operasional penyuluhan dan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

284


No. 16

Urusan (Wajib/Pilihan) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Adanya kelembagaan khusus yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Permasalahan dan Solusi Permasalahan: Masih rendahnya partisipasi perempuan di berbagai bidang dan ditemukannya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. Solusi: 1. Peningkatan kondisi kehidupan perempuan di berbagai bidang. Meningkatkan akses perempuan ke jabatan publik dan politik dengan cara melakukan sosialisasi dan penyadaran perempuan di Kabupaten Gunungkidul; 2. Meningkatkan penanganan dan pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga

17

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus bidang keluarga berencana

Permasalahan: Jumlah PLKB sangat kurang, idealnya 1 desa 1 PLKB. Solusi: 1. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk penggarapan program Keluarga Berencana. 2. Mekanisme operasional program KB di tingkat lini lapangan sangat membantu kesinambungan dan keberhasilan program KB. Peran PPKBD dalam pelaksanaan Program KB tingkat lini lapangan sangat menonjol, melalui pembinaan para keluarga.

18

Permberdayaan Masyarakat dan Desa

Adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui dana urusan bersama PNPM MPd

Permasalahan: 1. Belum semua usulan hasil verifikasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat dipenuhi. 2. Keterbatasan personil yang ada. Solusi: 1. Meningkatkan sumber pendanaan pemberdayaan dari sumber-sumber lain.Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat disemua bidang. 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta kelompok masyarakat di bidang pemberdayaan melalui pelatihan.

285


No.


19

Perhubungan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Adanya dukungan pendanaan pembangunan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus dan dana sharing APBN dan APBD Provinsi

Permasalahan dan Solusi Permasalahan: 1. Jumlah Angkutan umum yang terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas angkutan. 2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 3. Belum optimal dan meratanya pembangunan di seluruh wilayah baik menyangkut fisik maupun sistem manajemen transportasi yang dikembangkan 4. Masih adanya simpul-simpul transportasi yang sulit dikembangkan mengingat kondisi geografis yang tidak mendukung dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akhir–akhir ini menurun. 5. Prospek angkutan umum di jalan yang kurang menguntungkan dari segi perhitungan bisnis karena pergeseran alternatif moda angkutan dan maraknya jumlah sepeda motor yang beroperasi di jalan. Solusi: 1. Meningkatkan mobilitas pelayanan transportasi secara sistematis dan terpadu. 2. Mendorong membuka daerah yang relatif terisolir (belum lancar tingkat aksesibilitasnya) dengan meningkatkan pelayanan transportasi yang aman dan lancar. 3. Mengupayakan pelayanan jasa transportasi yang terjangkau (murah) oleh masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi. 4. Meningkatkan keselamatan dalam pelayanan transportasi kepada para pengguna jasa perhubungan. 5. Meningkatkan koordinasi pelayanan jasa transportasi terhadap pengguna jasa dan pengusaha angkutan umum serta pihak-pihak terkait.

20

Komunikasi dan Informatika

Permasalahan: 1. Belum tersedianya tenaga fungsional sehingga pelayanan informasi belum optimal menjangkau seluruh wilayah pelosok pedesaan.

286


No.



Permasalahan dan Solusi 2. Kondisi geografis Kabupaten Gunungkidul yang berbukit–bukit, sehingga terdapat wilayah blank spot (tidak terjangkau melalui media elektronik) dan daya akses informasi masyarakat yang masih cukup rendah sebagai akibat masih rendahnya kemampuan di bidang teknologi informasi. 3. SDM yang menangani Informasi dan Komunikasi masih dirasakan kurang dalam penguasan teknologi Informasi 4. Belum optimalnya penggunaan jaringan informasi antar unit kerja. 5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Solusi: 1. Mengupayakan pengisian jabatan fungsional bidang informasi, dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat diseluruh pelosok wilayah Gunungkidul secara optimal dan profesional. 2. Memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada, sehingga dapat didayagunakan sebagai agen informasi bagi lingkungan masyarakatnya. 3. Meningkatkan kualitas SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi dalam penguasaan teknolgi informasi, dengan memprogramkan pelatihan bidang teknologi informasi. 4. Mengoptimalkan jaringan informasi yang telah dibangun. 5. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara bertahap.

21

Pertanahan

Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi DIY untuk pengadaan tanah

Permasalahan: 1. Harga tanah yang diminta oleh warga masyarakat di beberapa tempat relatif tinggi di atas plafon anggaran yang tersedia. 2. Negosiasi harga ganti rugi sangat sulit dan memakan waktu relatif lama.

287


No.



Permasalahan dan Solusi Solusi: 1. Melakukan sosialisasi lebih intensif dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan agar masyarakat lebih menyadari manfaat yang akan diperoleh dengan terlaksananya pembangunan di daerah tersebut. Sehingga kecenderungan untuk mengambil keuntungan sesaat dengan menaikkan harga tanah yang tidak wajar dapat dikurangi. 2. Mengoptimalkan peran Camat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat dalam proses pengadaan tanah.

22

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Permasalahan: 1. Adanya wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten lain di zone utara yang rawan dengan bencana tanah longsor khususnya di musim penghujan. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mensikapi ancaman bahaya tanah longsor. 3. Kurangnya sarana mobilitas penunjang kelancaran tugas-tugas operasional khususnya berkaitan dengan penanggulangan bencana. Solusi: 1. Membentuk satuan tugas reaksi cepat penanggulangan bencana alam. 2. Melakukan pelatihan berkaitan dengan upaya mitigasi bencana dan penanggulangan pasca bencana. 3. Mengoptimalkan sarana mobilitas penunjang kelancaran tugas-tugas operasional khususnya berkaitan dengan penanggulangan bencana.

23

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Permasalahan: 1. Belum optimalnya pelayanan publik di daerah. 2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah. 3. Masih rendahnya kapasitas keuangan daerah. 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah untuk mendukung kinerja yang optimal.

288


No.



Permasalahan dan Solusi Solusi: 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sistem pelayanan terpadu. 2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dibidang perencanaan, keuangan, pelaksanaan urusan dan pengawasan. 3. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah. 4. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

24

Kebudayaan

Permasalahan: 1. Belum terpenuhinya formasi Pamong Budaya, sehingga pembinaan dan pengembangan kebudayaan hanya mengandalkan personil yang tersedia. 2. Belum tersedianya anggaran untuk program pelestarian benda cagar budaya Solusi: 1. Mengusulkan penambahan personil di bidang kebudayaan sebagai pamong budaya 2. Mengusulkan anggaran kebudayaan kepada pemerintah pusat

25

Kearsipan

Permasalahan: 1. Terbatasnya tenaga fungsional baik pustakawan maupun arsiparis berakibat pelayanan kepada masyarakat maupun kepada SKPD khususnya dalam hal pembinaan menjadi kurang optimal. 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip 3. Selama ini pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip masih kurang. Arsip dipahami hanya sebatas proses surat menyurat dan selanjutnya menjadi tumpukan dokumen yang tidak berarti yang harus disingkirkan. Pemahaman yang kurang ini menjadi penyebab kurangnya kepedulian terhadap pengelolaan arsip yang terjadi pada sebagian besar SKPD.

289


No.



Permasalahan dan Solusi 4. Disamping itu, ketidakpedulian terhadap arsip juga dicerminkan dari anggaran SKPD yang sering luput mengalokasikan anggaran untuk sarana pendukung pengelolaan arsip. Hal tersebut menjadi kendala bagi petugas arsip SKPD untuk bisa mengelola arsip instansinya secara baik karena tidak memperoleh dukungan sarana prasarana kearsipan yang memadai. Solusi: 1. Menambah tenaga fungsional baik di bidang perpustakaan maupun kearsipan dengan mengangkat pegawai baru sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan atau dengan menyelenggarakan diklat fungsional kearsipan dan perpustakaan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi, sehingga pengolahan, pelayanan, dan pelaporan perpustakaan dan kearsipan dilakukan dengan komputerisasi. 3. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran dari masing-masing SKPD untuk melaksanakan serah simpan terhadap dokumen/arsip daerah, maka perlu dibuatkan tempat penyimpanan arsip daerah (depo arsip) yang memadai sehingga dapat menjamin arsip yang disimpan tidak rusak atau hilang. 4. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus dengan diikuti pendampingan pengelolaan arsip untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip.

26

Perpustakaan

Permasalahan: 1. Keterbatasan koleksi di perpustakaan daerah. 2. Terbatasnya tenaga fungsional baik pustakawan maupun arsiparis berakibat pelayanan kepada masyarakat maupun kepada SKPD khususnya dalam hal pembinaan menjadi kurang optimal.

290


No.



Permasalahan dan Solusi 3. Pelaksanaan perpustakaan keliling yang diminati masyarakat belum bisa menjangkau ke wilayah kecamatan se Kabupaten Gunungkidul, mengingat baru memiliki satu unit mobil perpustakaan keliling. Solusi: 1. Menambah koleksi buku perpustakaan 2. Menambah tenaga fungsional baik di bidang perpustakaan maupun kearsipan dengan mengangkat pegawai baru sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan atau dengan menyelenggarakan diklat fungsional kearsipan dan perpustakaan. 3. Menambah jumlah mobil unit perpustakaan keliling agar dapat dipergunakan untuk pelayanan perpustakaan ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.

II 1

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan


Permasalahan: 1. Faktor alam yang langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia, gelombang arus laut yang cukup besar menyebabkan sering terjadinya cuaca yang ekstrim di laut. 2. Sumber daya manusia kelautan dan perikanan, baik aparatur dan nelayan kapasitasnya masih kurang. 3. Rendahnya penguasaan teknologi tepat guna bagi nelayan 4. Kurangnya permodalan dalam pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Solusi: 1. Pengembangan alternatif pengembangan kelautan perikanan dengan model lele lahan kering dengan menggunakan terpal. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya kelautan dengan berbagai jenis pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.

291


No.



Permasalahan dan Solusi 3. Pengembangan teknologi tepat guna dibidang kelautan dan perikanan. 4. Pemberian fasilitas dan permodalan, seperti: stasiun pengisian bahan bakar, pengembangan koperasi nelayan, lembaga keuangan mikro, fasilitasi kredit perbankan dan sebagainya.

2

Pertanian


Permasalahan: 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan dan droping bibit rumput adalah tidak serentak dengan datangnya musim penghujan di tiap wilayah serta adanya pedatan hujan. Untuk mengatasi pedatan hujan dilakukan penundaan droping rumput dan setelah hujan turun terus-menerus baru diberikan. 2. Isu wabah penyakit utamanya AI diantisipasi dengan pengawasan kesehatan ternak ayam secara lebih sungguh-sungguh. 3. Tenaga medik veteriner dan dokter hewan Poskeswan/Laboratorium Kesehatan Hewan belum semua terisi. 4. Keterbatasan keberadaan sapronak karena tergantung pabrik luar daerah. 5. Masuknya produk asal ternak dan ternak hidup dari luar negeri mempengaruhi turunnya harga ternak lokal Gunungkidul Solusi: 1. Pengawasan lalu lintas ternak dari dan ke luar daerah. 2. Pengembangan budidaya ternak secara intensif. 3. Penambahan tenaga dokter hewan dan ahli di bidang peternakan. 4. Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar tidak melakukan impor produk daging sapi.

3

Kehutanan

Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui dana tugas pembantuan

Permasalahan: 1. Kemampuan teknis sumber daya manusia yang ada masih belum mencukupi untuk mengemban tanggung jawab tugas pokok dan fungsi.Peningkatan sumber daya manusia merupakan prioritas utama untuk meningkatkan kemampuan teknis personil Dinas Kehutanan

292


No.



Permasalahan dan Solusi dan Perkebunan dengan mengikutsertakan ke berbagai bentuk pelatihan yang ada baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. 2. Kelembagaan kelompok tani sebagian besar belum mantap. Kelompok tani sebagai forum organisasi dan komunikasi petani kehutanan dan perkebunan sebagian besar perlu ditingkatkan. Keterbatasan pendidikan dan minimnya kemampuan manajemen merupakan penyebab lemahnya keberadaan kelompok tani sebagai stakeholders sehingga ke depan diperlukan pembinaan dan bimbingan secara intensif dan terus menerus dari petugas lapangan untuk meningkatkan kemampuannya dengan demikian diharapkan kebijakan-kebijakan Dinas dapat segera direspon dengan baik dan benar oleh kelompok tani kehutanan dan perkebunan. 3. Terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan permodalan sebagian besar petani. Sebagai pelaku utama pembangunan, kemampuan, ketrampilan, dan ketersediaan modal pada petani akan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan program, apabila faktor-faktor tersebut kondisnya serba terbatas sehingga akan menjadi hambatan bagi keberhasilan program tersebut. 4. Sarana dan prasarana yang belum memadahi untuk mendukung operasional tugas dinas.Terbatasnya gedung dan ruang perkantoran serta sarana dan prasarana kantor apabila dibandingkan dengan Sumber Daya Manusia dan kebutuhan operasional tugas dinas masih sangat kurang memadai. Untuk itu perlu segera tertangani agar pelaksanaan tugas Dinas bisa berjalan dengan lancar. Solusi: 1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang kehutanan dan perkebunan.

293


No.



Permasalahan dan Solusi 2. Peningkatan kualitas produk kehutanan dan perkebunan. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan kehutanan dan perkebunan 4. Peningkatan sarana dan prasarana di bidang kehutanan dan perkebunan

4

Energi dan sumber daya mineral

Permasalahan: 1. Kurangnya kesadaran dan wawasan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian kawasan karst. 2. Masih ditemukannya kegiatan pertambangan rakyat yang belum berizin. 3. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan. Solusi: 1. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan teknik penambangan kepada pengusaha tambang. 2. Meningkatkan pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat. 3. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan air bawah tanah; koordinasi dan pengelolaan minyak, gas, energi baru dan terbarukan; serta pemantauan distribusi BBM.

5

Pariwisata

Adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui dana PNPM Pariwisata

Permasalahan: 1. Pemasaran dan promosi wisata dirasa masih lemah dan terkendala tiadanya sarana promosi yang memenuhi syarat dan mengikuti perkembangan teknologi baik SDM maupun perangkat/peralatannya, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas promosi. 2. Belum tersedianya anggaran untuk menata kawasan pantai meliputi percontohan penataan kios, percontohan pengelolaan sampah, dan percontohan pengelolaan limbah. 3. Masih terbatasnya fasilitas objek wisata yang belum memadai antara lain: areal parkir, tempat ibadah, MCK, dan kios cinderamata/cinderarasa serta terbatasnya jaringan listrik.

294


No.



Permasalahan dan Solusi Solusi: 1. Menggerakkan sarana serta sumber daya manusia yang ada dengan seoptimal mungkin dan meningkatkan koordinasi dengan stake holder dan dinas instansi terkait. 2. Mengefektifkan promosi dan menjalin kerja sama (komitmen) dengan pelaku wisata baik lokal maupun luar daerah. 3. Pengembangan objek wisata unggulan lainnya yang sangat potensial di Kabupaten Gunungkidul juga diupayakan pada arah pengembangan, seperti geowisata karst, wisata bahari, desa wisata, dan wisata tirta.

6

Industri

Permasalahan: 1. Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Gunungkidul masih terbatas. 2. Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah, masih rendahnya daya saing, serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas. 3. Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah. Solusi: 1. Pembinaan secara berkelanjutan dan memfasilitasi informasi peluang dan perluasan akses pasar. 2. Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan dan pengembangan konsultasi bisnis bagi pedagang. 3. Pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas baik dari segi manajerial maupun desain dan pengemasan pengrajin industri kecil dan menengah. 4. Memfasilitasi secara lebih luas bagi partisipasi dalam kegiatan promosi/pameran lokal dan nasional. 5. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah.

295


No. 7

Urusan (Wajib/Pilihan) Perdagangan


Permasalahan dan Solusi Permasalahan: 1. Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Gunungkidul ke luar daerah dan nasional masih terbatas. 2. Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah, masih rendahnya daya saing, serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas. 3. Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah. 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar yang ada, sehingga belum memenuhi kriteria sebagai pasar tradisional yang bersih dan sehat. 5. Bertambahnya ritel-ritel modern di beberapa kota kecamatan berpengaruh terhadap perkembangan pasar tradisional. 6. Kesadaran pedagang pasar dalam menata dagangan dan menjaga kebersihan pasar kurang terjaga, sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen di pasar tradisional Solusi: 1. Pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas baik dari segi manajerial maupun desain dan pengemasan pengrajin industri kecil dan menengah. 2. Pembinaan secara berkelanjutan dan memfasilitasi informasi peluang dan perluasan akses pasar. 3. Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan dan pengembangan konsultasi bisnis bagi pedagang. 4. Memfasilitasi secara lebih luas bagi partisipasi dalam kegiatan promosi/pameran lokal dan nasional. 5. Meningkatkan pelatihan manajemen dan administrasi usaha UKM, pengembangan pasar bagi pengelola koperasi.

296


No.



Permasalahan dan Solusi 6. Mengembangkan, membangun, dan merehabilitasi fasilitas pasar yang memadai sebagai bentuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa. 7. Melaksanakan pembinaan pedagang pasar.

8

Ketransmi grasian

Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat berupa kuota peserta transmigrasi dan adanya kerjasama antar daerah dalam hal pengiriman calon transmigran

Permasalahan: 1. Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan semangat memperbaiki kehidupan ekonomi masih relatif rendah 2. Kuota transmigran di daerah tujuan transmigrasi juga terbatas. Sehingga ketika secara kuantitas calon transmigran terpenuhi, belum dibarengi dengan kuota yang tersedia di daerah tujuan transmigrasi. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman dan sarana pendukung di lokasi transmigrasi. Solusi: 1. Memanfaatkan sarana prasarana, sumber daya manusia dan dana yang ada di bidang ketransmigrasian secara optimal untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang ada. 2. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam rangka mobilisasi penduduk. 3. Pemberian bekal ketrampilan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, usaha kecil dan menengah sebagai bekal bagi bagi para calon transmigran. 4. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder yang bergerak di bidang ketransmigrasian guna mengarah kepada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa pembangunan

daerah

merupakan

satu

kesatuan

dalam

sistem

perencanaan

pembangunan nasional. Dengan demikian tema dan prioritas pembangunan di 297


kabupaten, selain harus selaras dan mengacu dengan tema dan prioritas pembangunan nasional juga harus selaras dan mengacu dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, yakni : “Memperkuat Perekonomian Domistik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” dengan prioritas (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, (2) Pendidikan,

(3) Kesehatan, (4) Penanggulangan Kemiskinan, (5)

Ketahanan Pangan, (6) Infrastruktur, (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik, (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, (12) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (13) Bidang Perekonomian, dan (14) Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan Tema RKPD Pemerintah Daerah DIY Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 yakni : ”Penguatan Daya Saing dan Daya Tahan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa prioritas pembangunan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2013 adalah: (1). Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2). Pendidikan; (3). Kesehatan; (4). Penanggulangan kemiskinan; (5). Ketahanan pangan; (6). Infrastruktur; (7). Iklim investasi dan usaha; (8). Energi; (9). Lingkungan hidup dan bencana; (10). Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, dan (11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Selanjutnya berdasarkan uraian tentang kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya pembangunan daerah ke depan, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2013 yaitu “Peningkatan Industri dan Usaha Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Dasar serta Pengembangan Investasi Industri dan Pariwisata.” Dari

tema

pembangunan

di

atas,

selanjutnya

dirumuskan

prioritas

pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 sebagai berikut: a. peningkatan industri kecil dan menengah (IKM); b. peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); c. pengembangan fasilitasi investasi industri;

298


d. pengembangan fasilitasi investasi pariwisata; e. peningkatan pelayanan dasar murah; f. pemeliharan dan peningkatan pembangunan infrastruktur desa dan kabupaten; g. pengembangan sistem informasi pelayanan publik; dan h. reformasi birokrasi dan tata kelola. Dikaitkan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJM Daerah 2010-2015, fokus dan kegiatan-kegiatan pokok tersebut merupakan rencana aksi tahunan. Disamping

prioritas

nasional,

prioritas pembangunan daerah di

Kabupaten

Gunungkidul juga memperhatikan upaya pencapaian sasaran 8 (delapan) tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs) pada tahun 2015 yang terdiri dari (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan; (2) menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan keberlanjutan lingkungan; dan (8) membangun kemitraan global dalam pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 903/1641 dan Nomor 18/KPTS/2012 serta pada perubahan anggaran dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Nomor 903/3077.a dan Nomor 21/KPTS/2012. Sedangkan untuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 903/1642 dan Nomor 19/KPTS/2012 serta untuk perubahan anggaran dengan Nota Kesepakatan Nomor 903/3131.a dan Nomor 22/KPTS/2013. Kebijakan Umum APBD memuat kebijakan mengenai pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah yang memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dari setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Untuk PPAS memuat pagu indikatif sementara berdasarkan urusan wajib dan pilihan serta masing-masing bidang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.172.722.551.792,65,

dengan

Belanja Daerah

Rp1.236.639.665.427,00, dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp63.917.113.634,35. Dengan adanya perubahan asumsi dan kondisi perekonomian daerah yang tidak sesuai

299


dengan asumsi kebijakan umum APBD yang telah disusun maka melalui perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka Pendapatan Daerah

direncanakan

Rp59.572.075.863,88, bertambah

menjadi Belanja

Rp1.232.294.627.656,53

Daerah

Rp93.255.932.051,50,

menjadi

serta

atau

bertambah

Rp1.329.895.597.478,50

Pembiayaan

Daerah

atau

menjadi

Rp97.600.969.821,97 atau bertambah sebesar Rp33.683.856.187,62.

C.2. PENGELOLAAN PENDAPATAN Sumber penerimaan daerah dalam APBD Kabupaten Gunungkidul sebagian besar berasal dari dana perimbangan. Dengan adanya ketergantungan dana perimbangan maka untuk mengurangi kesenjangan fiskal, kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah, menggali potensi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun sumber-sumber lain dari pemerintah pusat seperti dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi. Selain itu dilaksanakan pengajuan usulan program dan kegiatan yang dapat didanai dari pusat melalui kementerian teknis maupun bantuan keuangan dari Pemerintah DIY. C.2.1. Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Sejalan dengan kebijakan pendapatan daerah maka untuk dapat mencapai rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2013 beberapa upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu : a. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dilaksanakan melalui pencermatan dan pengkajian terhadap obyek pendapatan baik berupa pajak maupun retribusi daerah yang telah ada dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan baik melalui perubahan tarif maupun peningkatan pemungutannya. Kebijakan dalam bentuk regulasi yang sudah dilakukan adalah dengan mereview dan menyusun Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah, sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat dan dunia usaha, dan penegakan pelaksanaan peraturan daerah serta intensifikasi pemungutannya; b. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah, dilaksanakan melalui upaya pencarian sumber-sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat, antara lain melalui: 1. Pembentukan BUMD Perusahaan Daerah Aneka Usaha. 300


2. Pendapatan sewa lahan milik Pemda yang belum dimanfaatkan, sewa media reklame/tiang pancang spanduk/reklame. 3. Pengkajian, penyusunan, dan penyesuaian regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah dan bidang investasi yang potensial dan mampu meningkatkan pendapatan daerah. c. Pengkajian potensi penerimaan daerah dan penyusunan regulasi sebagai dasar pelaksanaan mendasarkan pada peraturan perundangan yang baru; d. Peningkatan pelayanan perizinan di seluruh tingkatan dan semua bidang perizinan, melalui perbaikan prosedur serta percepatan proses pelayanan; e. Pemanfaatan aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan; f. Penjualan asset daerah yang sudah tidak layak; g. Pemanfaatan iddle cash dalam bentuk deposito on call; h. Peningkatan kualitas aparat yang mengelola pendapatan asli daerah melalui pembinaan dan pelatihan; i. Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pemungutan pendapatan daerah; j. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengawasan melekat, rotasi petugas pemungut, serta penertiban administrasi; k. Koordinasi dengan pihak ketiga dan instansi vertikal dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan anggaran

dari

rencana

Rp1.232.294.627.656,53

realisasinya

mencapai

Rp1.242.092.675.330,20 atau telah mencapai 100,80 % yang terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah Rencana Pendapatan Asli Daerah Rp76.674.187.127,23 realisasinya mencapai Rp83.427.447.822,42 atau 108,81 % yang berasal dari: a. Pajak

Daerah

dari

rencana

Rp10.970.075.000,00

realisasi

Rp12.350.676.839,00 atau 112,59 % yang terdiri atas : 1) Pajak

Hotel

dari

rencana

Rp40.000.000,00

realisasi

Rp1.067.000.000,00

realisasi

Rp42.987.911,00 atau 107,47 %. 2) Pajak

Restoran

dari

rencana

Rp1.339.666.031,00 atau 125,55 %.

301


3) Pajak

Hiburan

dari

rencana

Rp.18.000.000,00

realisasi

Rp607.075.000,00

realisasi

Rp23.178.000000,00 atau 128,77 %. 4) Pajak

Reklame

dari

rencana

Rp608.757.500,00 atau 100,28 %. 5) Pajak Penerangan Jalan dari rencana Rp7.370..000.000,00 realisasi Rp7.715.068.292,00 atau 104,68 %. 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan

dari rencana

Rp400.000.000,00 realisasi Rp800.572.730,00 atau 200,14 %. 7) Pajak

Parkir

dari

rencana

Rp12.000.000,00

realisasi

Rp250.000.000,00

realisasi

Rp13.981.500,00 atau 116,51 %. 8) Pajak

Air

Tanah

dari

rencana

Rp296.211.908,00 atau 118,48 %. 9) Pajak Sarang Burung Walet dari rencana Rp.6.000.000,00 realisasi Rp1.000,00 atau 16,67 %. 10) BPHTB

dari

rencana

Rp1.200.000.000,00

realisasi

Rp1.509.252.967,00 atau 125,77 %. b. Retribusi

Daerah

dari

rencana

Rp24.538.644.077,00

realisasi

Rp25.024.939.544,00 atau 101,98 % yang terdiri atas: 1) Retribusi

Pelayanan

Kesehatan

rencana

Rp13.033.271.300,00

realisasi Rp11.926.822.980,00 atau 91,51 %. 2) Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

rencana

Rp272.777.900,00 realisasi Rp348.294.000,00 atau 127,68 %. 3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil rencana Rp19.375.000,00 realisasi Rp19.465.000,00 atau 100,46 %. 4) Retribusi

Pelayanan

Parkir

di

Tepi

Jalan

Umum

rencana

Rp312.910.000,00 realisasi Rp332.096.000,00 atau 106,13 %. 5) Retribusi Pelayanan Pasar dari rencana Rp1.106.249.000,00 realisasi Rp1.183.714.050,00 atau 101,50 %. 6) Retribusi

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

rencana

Rp363.535.000,00 realisasi Rp450.870.500,00 atau 124,02 %. 7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari rencana Rp1.030.662.277,00 realisasi Rp1.054.285.363,00 atau 102,29 %. 8) Retribusi

Pelayanan

Kesehatan

pada

UPT

dari

rencana

Rp30.012.000,00 realisasi Rp26.882.500,00 atau 89,57 %. 302


9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah rencana Rp534.576.000,00 realisasi Rp644.268.850,00 atau 120,52 %. 10) Retribusi

Tempat

Pelelangan

Ikan

rencana

Rp450.000.000,00 realisasi Rp520.901.300,00 atau 115,76 %. 11) Retribusi

Terminal

rencana

Rp251.850.500,00

realisasi

Rp259.595.726,00 atau 103,08 %. 12) Retribusi

Tempat

Khusus

Parkir

rencana

Rp720.463.000, 00 realisasi Rp717.105.000,00 atau 99,53 %. 13) Retribusi

Jasa

Usaha

Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa

rencana Rp22.000.000,00 realisasi Rp20.300.000,00 atau 92,27 %. 14) Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga rencana Rp4.762.117.100,00 realisasi Rp4.760.742.500,00 atau 120,97 %. 15) Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah rencana Rp730.980.000,00 realisasi Rp.671.830.000,00 atau 91,91 %. 16) Retribusi

Izin

Mendirikan

Bangunan

(IMB)

rencana

Rp550.000.000,00 realisasi Rp694.380.775,00 atau 126,25 %. 17) Retribusi Izin Gangguan/Keamanan rencana Rp.249.000.000,00 realisasi Rp345.470.000,00 atau 138,74 %. 18) Retribusi

Izin

Trayek

rencana

Rp.38.865.000,00

realisasi

Rp47.915.000,00 atau 123,29 %. c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari rencana Rp6.654.257.071,25 realisasi Rp6.815.317.916,25 atau 102,42% yang terdiri dari: Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank: 1) Perusahaan

Daerah

Bank

Daerah

Gunungkidul

rencana

Rp1.001.873.000,00 realisasi Rp1.162.933.845,00 atau 116,08 %. 2) Bank Pembangunan Daerah rencana Rp5.648.532.670,57 realisasi Rp5.648.532.670,57 atau 100,00 %. 3) BUKP rencana Rp3.851.400,68 realisasi Rp3.851.400,68 atau 100%. d. Lain-lain PAD yang Sah dengan rencana Rp34.511.210.979,08 dan realisasi Rp39.236.513.523,17 atau 113,70 % yang terdiri dari: 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan dari rencana Rp289.000.000,00 realisasi Rp691.797.750,00 atau 239,38%. 303


2) Penerimaan Jasa Giro dari rencana Rp2.100.000.000,00 realisasi Rp 2.997.220.474,00 atau 142,72%. 3) Pendapatan Bunga Deposito dari rencana Rp7.000.000.000,00 realisasi

Rp10.594.348.670,11

atau

151,35%.

Peningkatan

pendapatan bunga deposito disebabkan dana DAK bidang pendidikan yang belum terserap dan disimpan dalam bentuk deposito. 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah rencana Rp439.607.104,93 realisasi Rp635.244.296,93 atau 144,50%. 5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari rencana Rp1.000.000,00 realisasi Rp87.267.412,18 atau 8.726,74% 6) Pendapatan Denda Retribusi dari rencana Rp456.659.480,00 realisasi Rp681.105.380,00 atau 149,15%. 7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dari rencana Rp 0,00 realisasi Rp976.678.080,75 8) Hasil Operasi dari Penegakan Perda dari rencana Rp1.315.000,00 realisasi Rp 5.266.000,00 atau mencapai 400,46% 9) Pendapatan Bunga dari Pinjaman Penguatan Modal dari rencana Rp35.026.587,00 realisasi Rp27.901.671,00 atau 79,66%. 10) Pendapatan Hasil Kerjasama dengan pihak Ketiga dari rencana Rp56.258.539,00 realisasi Rp25.561.739,00 atau 45,44%. Rendahnya realisasi disebabkan bagi hasil penangkap ikan kapal Handayani

tercapai

sebesar

Rp9.303.200,00

dari

anggaran

Rp40.000.000,00 (23,26%) disebakan karena sesuai MOU yang telah disepakati, besarnya setoran bagi hasil berdasarkan jumlah hasil penjualan/tangkapan dikurangi biaya operasional. Disamping itu MOU telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan sampai saat ini belum diperpanjang dikarenakan kondisi 2 (dua) buah kapal rusak berat sedangkan yang lainnya juga memerlukan perbaikan, sementara dukungan APBD tidak ada. 11) Pendapatan BLUD dari rencana Rp23.709.373.294,00 realisasi Rp22.069.956.270,00 atau 93,09%. 12) Penerimaan Penempatan/Perpanjangan Kios dan Los dari rencana Rp349.010.644,94 realisasi Rp370.205.450,00 atau 106,07%. 13) Pendapatan dari pengelolaan BUKP dari rencana Rp73.960.329,21 realisasi Rp73.960.329,20 atau 100%.

304


2. Dana Perimbangan Dari

rencana

penerimaan

Rp880.664.275.030,00

realisasi

mencapai

Rp877.414.789.454,00 atau 99,63 % yang terdiri dari: a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak rencana Rp34.080.164.452,00 realisasi Rp36.073.196.054,00 atau 105,85 %. b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari rencana Rp2.231.262.578,00 realisasinya Rp2.479.297.400,00 atau 111,12 %. c. Dana

Alokasi

Umum

rencana

Rp779.069.238.000,00

realisasi

Rp65.283.610.000,00

realisasi

Rp779.069.238.000,00 atau 100,00%. d. Dana

Alokasi

Khusus

rencana

Rp59.793.058.000,00 atau 91,59 %. 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah rencana Rp274.956.165.499,20 realisasi Rp281.250.438.053,78 atau 102,29 % yang terdiri dari : a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rencana Rp.39.008.836.499,20 realisasi Rp45.667.988.953,78 atau 117,07 %. b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah dari rencana sebesar Rp199.384.329.000,00 realisasi sebesar Rp.199.359.049.100,00 atau 99,99 %. c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi DIY rencana Rp36.563.000.000,00 realisasi Rp36.223.400.000 00 atau 99,07 %. C.2.2. Permasalahan dan Solusi Secara keseluruhan penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2013 dapat melebihi target walaupun dengan prosentase yang kecil. Realisasi PAD sebesar Rp83.427.447.822,42 atau 108,81% dari target Rp76.674.187.127,33. Untuk Dana Perimbangan rencana penerimaan Rp880.664.275.030,00 realisasi mencapai Rp877.414.789.454,00 atau 99,63%. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah penerimaannya rencana Rp274.956.165.499,20 realisasi Rp281.250.438.053,78 atau 102,29%. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa konsekwensi adanya tambahan sumber pendapatan yang baru maupun berkurangnya sumber pendapatan yang telah ada. Adanya perubahan tersebut disikapi dengan penyiapan dan penyusunan regulasi sebagai pengganti peraturan perundangan yang tidak sesuai. 305


Permasalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah terbatasnya jumlah personil petugas pemungut pajak dan retribusi daerah pada masing-masing SKPD yang bertugas memungut pendapatan. Sesuai dengan PP 48 Tahun 2005 maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengangkat tenaga honorer baru, sementara di sisi lain jumlah pegawai negeri yang bertugas memungut pendapatan daerah banyak yang telah memasuki masa pensiun.

Beberapa

langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan mengefektifkan personil yang masih ada, mengangkat tenaga harian lepas yang membantu petugas pemungut, serta dilaksanakannya kerjasama dengan pihak ketiga melalui sistem kontrak sesuai peraturan perundangan.

C.3. PENGELOLAAN BELANJA C.3.1. Pengelolaan Belanja Daerah Belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan target kinerja, indikator/tolok ukur kinerja, standar satuan harga, analisis standar belanja (ASB), dan standar pelayanan minimal (SPM). Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja daerah secara keseluruhan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan penetapan target capaian kinerja setiap belanja berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 dan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, baik dalam lingkup pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

306


Penerimaan dana yang berasal dari dana perimbangan keuangan yaitu berupa transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar digunakan untuk belanja yang mengikat dan wajib yaitu: belanja gaji pegawai dan tunjangan, pendamping minimal 10 (sepuluh) persen untuk DAK, sedangkan dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan pedoman harus dimanfaatkan dalam bentuk program kegiatan yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterbitkan oleh Kementerian Teknis.

C.3.2. Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja adalah: 1. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur daerah dan desa, pengelolaan sumber daya alam, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, pelayanan kependudukan, serta mengembangkan sistem jaminan pelayanan kesehatan daerah. Kebijakan belanja daerah pada APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013 secara umum diarahkan untuk: 1. Pemenuhan belanja gaji pegawai dan tunjangan. 2. Perencanaan belanja dititikberatkan pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan Tahun 2013. 3. Pemenuhan pelaksanaan belanja program dan kegiatan prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMD. 4. Pemenuhan belanja program dan kegiatan hasil kesepakatan bersama (trilateral desk) antara pemerintah provinsi DIY dengan pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pengembangan pasar tradisional, pariwisata berupa pengembangan sarana dan prasarana dan pengadaan tanah, dan pengadaan tanah Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau Jalan Pansela;

307


5. Pemenuhan belanja daerah dari sumber dana yang telah ditentukan peruntukannya berdasarkan pedoman yang ada yaitu: a. Dana Alokasi Khusus (DAK) beserta dana pendamping yang meliputi: DAK Bidang Pendidikan, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Keluarga Berencana, DAK Bidang Infrastruktur Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Infrastruktur Irigasi, DAK Bidang Infrastruktur Jalan, DAK Bidang Pertanian, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, DAK Bidang Keselamatan Transportasi Lalu Lintas, DAK Bidang Kehutanan, DAK Bidang Perdagangan,

DAK

Bidang

Lingkungan

Hidup,

dan

DAK

Bidang

Pemerintahan. b. Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai tembakau yang digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan pembinaan lingkungan sosial. c. Penggunaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi untuk pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. 6. Pemenuhan Dana Pendampingan (Cost Sharing) selain DAK yaitu: a. Dana

Daerah

Urusan

Bersama

(DDUB)

untuk

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri. b. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) atau PNPM MPd Integrasi dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri. c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah. d. Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA). e. Program WISMP 2 (Water resource and Irrigatition Sector Management Program). f. Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) 7. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah yang harus dilaksanakan paling lambat pada tahun 2014. 8. Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

308


9. Kebijakan alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pendanaan terhadap urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dituangkan

dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat

capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bidang pendidikan mendapatkan alokasi belanja memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari belanja daerah. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10 (sepuluh) persen dari total belanja APBD di luar gaji. Sedangkan di bidang keolahragaan adalah pembiayaan penyiapan kontingen atlet dan penyelenggaraan event pekan olahraga provinsi (Porprov) DIY Tahun 2013 dengan tuan rumah di Kabupaten Gunungkidul. 10. Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulasi bantuan kepada masyarakat dan swasta untuk berperan serta dalam pembangunan. Belanja

Daerah

setelah

perubahan

anggaran

dari

rencana

sebesar

Rp1.329.895.597.478,50 realisasinya sebesar Rp1.180.155.596.325,00 atau 88,74 % yang terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung dari anggaran Rp892.880.402.319,50 realisasi sebesar Rp819.458.447.899,00 atau 91,78 % terdiri dari : 1) Belanja

Pegawai

dari

anggaran

Rp802.894.556.642,06

realisasi

Rp732.809.398.948,00 atau 91,27 %. 2) Belanja Bunga dari anggaran Rp26.850.000,00 realisasi Rp.26.836.255,00 atau 99,94 %. 3) Belanja

Hibah

dari

anggaran

Rp11.634.876.250,00

realisasi

Rp11.489.842.250,00 atau 98,75 %. 4) Belanja Bantuan Sosial dari anggaran Rp23.144.178.000,00 realisasi Rp22.926.163.500,00 atau 99,05 %. 5) Belanja

Bagi

Hasil

Kepada

Pemerintahan

Desa

dari

anggaran

Rp3.177.565.796,00 realisasi Rp.3.177.565.700,00 atau 99,99 %. 6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik dari anggaran

Rp.50.948.440.000,00 realisasi

Rp49.028.641.246,00 atau 96,23 %. 7) Belanja

Tidak

Terduga

dari

anggaran

Rp1.053.935.631,44

realisasi

Rp0,00 atau 0,00 %. 309


b. Belanja Langsung dari anggaran Rp437.015.195.159,00 realisasi sebesar Rp360.697.148.426,00 atau 82,53 % terdiri dari: 1) Belanja

Pegawai

dari

anggaran

Rp49.813.746.200,00,00

realisasi

Rp42.742.861.900,00 atau 85,80 %. 2) Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp185.460.119.019,00 realisasi Rp161.581.107.589,00 atau 87,12 %. 3) Belanja

Modal

dari

anggaran

Rp201.741.329.940,00

realisasi

Rp156.373.178.937,00 atau 77,51 %.

Rincian Belanja Langsung per SKPD dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3.50 Rincian Belanja Langsung per SKPD Tahun 2013 No

Urusan/SKPD

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

124.546.110.900,00

80.579.667.090,00

43.966.443.810,00

Urusan Wajib 1

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

2

Dinas Kesehatan

34.689.479.525,00

31.943.806.037,00

2.745.673.488,00

3

RSUD Wonosari

25.979.539.294,00

24.564.223.707,00

1.415.315.587,00

4

Dinas Pekerjaan Umum

86.507.834.600,00

84.611.118.025,00

1.896.716.575,00

5

Badan Perencanaan

3.960.201.500,00

3.739.656.462,00

220.545.038,00

6.887.501.100,00

6.405.464.311,00

482.036.789,00

2.131.568.000,00

2.048.861.427,00

82.706.573,00

5.068.014.340,00

4.428.422.896,00

639.591.444,00

9.737.737.100,00

9.152.037.385,00

585.699.715,00

3.683.180.000,00

3.260.236.818,00

422.943.182,00

5.860.425.400,00

5.130.442.685,00

729.982.715,00

1.178.077.500,00

963.847.203,00

214.230.297,00

Pembangunan Daerah 6

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

7

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan

8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

10

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan ESDM

11

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan

12

Kantor Kesbang Pol

310


No

Urusan/SKPD

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

13

BPBD

14

Satpol PP

15

DPRD

16

Kepala daerah dan Wakil

17

982.301.600,00

851.947.030,00

130.354.570,00

4.539.240.000,00

1.357.341.180,00

3.181.898.820,00

Sekretariat Daerah

20.758.751.000,00

13.331.899.234,00

7.426.851.766,00

18

Sekretariat DPRD

16.125.011.000,00

12.185.072.320,00

3.939.938.680,00

19

DPPKAD

23.069.724.000,00

21.348.617.256,00

1.721.106.744,00

20

Inspektorat Daerah

1.553.814.500,00

1.191.083.160,00

362.731.340,00

21

Kecamatan Wonosari

370.755.000,00

319.180.147,00

51.574.853,00

22

Kecamatan Paliyan

345.930.000,00

301.152.840,00

44.777.160,00

23

Kecamatan Panggang

373.952.500,00

315.343.736,00

58.608.764,00

24

Kecamatan Tepus

384.635.000,00

294.971.346,00

89.663.654,00

25

Kecamatan Rongkop

393.952.000,00

310.564.604,00

83.387.396,00

26

Kecamatan Semanu

351.406.500,00

288.135.571,00

63.270.929,00

27

Kecamatan Ponjong

332.582.500,00

278.722.278,00

53.860.222,00

28

Kecamatan Karangmojo

254.300.000,00

252.585.570,00

1.714.430,00

29

Kecamatan Playen

295.535.000,00

290.795.661,00

4.739.339,00

30

Kecamatan Nglipar

268.180.000,00

266.913.225,00

1.266.775,00

31

Kecamatan Ngawen

288.707.000,00

286.075.900,00

2.631.100,00

32

Kecamatan Semin

300.630.000,00

291.839.005,00

8.790.995,00

33

Kecamatan Patuk

384.024.000,00

295.381.097,00

88.642.903,00

34

Kecamatan Saptosari

496.519.000,00

462.323.150,00

34.195.850,00

35

Kecamatan Gedangsari

406.110.000,00

353.334.318,00

52.775.682,00

36

Kecamatan Girisubo

390.170.000,00

313.814.717,00

76.355.286,00

37

Kecamatan Tanjungsari

411.005.000,00

335.166.208,00

75.838.792,00

38

Kecamatan Purwosari

403.327.500,00

350.993.422,00

52.334.078,00

39

KPMPT

687.205.500,00

591.530.112,00

95.675.388,00

40

Badan Kepegawaian Daerah

6.415.063.400,00

4.924.275.098,00

1.490.788.302,00

41

Badan Pelaksana 4.464.523.000,00

3.902.292.427,00

562.230.573,00

13.464.806.500,00

12.988.365.427,00

476.441.073,00

Penyuluhan dan Ketahanan

Selisih (Rp.)

Pangan 42

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB

311


No

Urusan/SKPD

43

Kantor Perpustakaan dan

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

1.203.893.000,00

1.124.602.197,00

79.290.803,00

7.253.710.750,00

6.950.179.078,00

303.531.672,00

3.302.056.000,00

2.693.052.372,00

609.003.628,00

4.205.872.950,00

7.772.802.593,00

433.070.357,00

5.797.224.200,00

5.320.278.430,00

476.945.770,00

6.510.607.500,00

5.728.733.691,00

781.873.829,00

437.015.195.159,00

360.697.148.426,00

76.318.046.733,00

Arsip Daerah

Urusan Pilihan 44

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

45

Dinas Peternakan

46

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

47

Dinas Kelautan dan Perikanan

48

Kantor Pengelolaan Pasar JUMLAH

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Adanya belanja daerah yang belum dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran 2013 pada beberapa SKPD antara lain dikarenakan adanya penghematan dan sisa dana dari pengadaan barang dan jasa serta belanja modal. Sisa dana pada beberapa SKPD yang diantaranya: a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga terdapat sisa dana Rp98.458.953.809,45 milyar lebih antara lain dikarenakan DAK bidang pendidikan dari tahun 2010 sampai dengan 2013 serta pengadaan peralatan olah raga dalam rangka PORPROV belum dapat dilaksanakan karena gagal lelang. b. Dinas Kesehatan terdapat sisa dikarenakan belum semua tagihan klaim Jamkesta dibayarkan, dari sisa lelang pengadaan barang dan jasa, serta efisiensi. c. RSUD terdapat dana sisa anggaran karena dengan penerapan PPK BLUD maka pengeluaran belanja mengacu pada pendapatan operasional. d. Dinas Pekerjaan Umum selain dari penghematan belanja juga berasal dari sisa lelang. e. Sekretariat DPRD sisa dana berasal dari efisiensi penyelenggaraan kunjungan kerja pimpinan dan anggota dewan keluar daerah, kegiatan reses serta efisiensi kegiatan rutin.

312


C.3.2. Permasalahan dan solusi Dalam pelaksanaan belanja daerah setiap tahunnya selalu terdapat sisa anggaran yang disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pendapatan daerah namun juga dari sisa anggaran yang belum dapat dilaksanakan maupun diselesaikan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Besarnya SilPA beberapa tahun terakhir lebih disebabkan karena DAK Bidang Pendidikan dari TA 2010 sampai dengan 2013 belum seluruhnya dapat terserap/dilaksanakan. Agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan baik telah dilaksanakan koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Permasalahan pelaksanaan belanja daerah dari sisi perencanaan yaitu: a. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan hasil yang diinginkan/sesuai dengan target yang akan dicapai. b. Sebagian besar penerimaan daerah berasal dari dana perimbangan dan sebagian besar pula digunakan untuk belanja pegawai sehingga pendanaan untuk program kegiatan pada belanja langsung tergantung pada besarnya dana perimbangan yang diterima dikurangi dengan belanja pegawai (gaji). c. Adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa dimana 10 % dari DAU yang diterima dikurangi belanja gaji pegawai diberikan sebagai bantuan keuangan kepada pemerintah desa,

Permendagri

Nomor 37 tahun 2007 dimana daerah wajib memberikan penghasilan tetap kepada kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan UMR. d. Petunjuk teknis DAK definitif pada beberapa kementerian baru diterbitkan pada akhir

tahun anggaran dan

diterima serta disosialisasikan pada awal tahun

berjalan sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara juknis definitif dengan DPA SKPD sehingga memerlukan perubahan anggaran. e. Untuk DAK Bidang Pendidikan juknis baru terbit pada pertengahan tahun sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya yang berakibat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. f. Adanya petunjuk teknis program dan kegiatan dari kementerian terkait yang kurang sesuai dengan kondisi daerah.

313


g. Masih terbatasnya kemampuan personil/kualitas SDM dalam perencanaan program dan kegiatan sehingga program dan kegiatan yang diusulkan masih bersifat rutinitas dan belum sepenuhnya mengakomodasi target-target dalam RPJMD maupun RKPD. Permasalahan belanja daerah dari sisi pelaksanaan anggaran antara lain: a. perencanaan anggaran baik obyek belanja maupun anggaran kas yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut. b. Masih terbatasnya kualitas SDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berakibat target dan sasaran belum seperti yang diinginkan serta tidak selesainya program dan kegiatan. c. Kecenderungan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran sehingga pekerjaan dilaksanakan terkesan tergesa-gesa berdampak pada kualitasnya menjadi kurang sempurna. d. Masih terbatasnya SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Untuk menjawab permasalahan di atas, beberapa langkah/solusi yang ditempuh antara lain: a.

Peninjauan/peyesuaian setiap tahun terhadap harga satuan dalam Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

b. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan

untuk

mengukur tingkat keberhasilan dan manfaat atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas anggaran sehingga pelaksanaan pada tahun yang akan dapat lebih baik. c.

peningkatan koordinasi internal SKPD dan antar SKPD serta koordinasi dengan pemerintah pusat maupun Provinsi;

d. Peningkatan kemampuan SDM melalui pembinaan, pendidikan, serta pelatihan baik administratif maupun teknis. e.

Peningkatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan.

314


C.4. PEMBIAYAAN DAERAH C.4.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang jumlahnya harus dapat menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumya (SilPA), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus dalam bentuk penerimaan atau pengeluaran daerah. Pembiayaan daerah juga dimanfaatkan untuk penyertaan modal dan pembayaran utang. Pembiayaan daerah setelah perubahan anggaran dari rencana sebesar Rp97.600.969.821,970 realisasinya sebesar Rp97.636.685.050,97 atau 100,03%. Pembiayaan daerah terdiri dari: a. Penerimaan

Pembiayaan

setelah

perubahan

APBD,

dari

rencana

Rp112.170.296.731,97 realisasi Rp112.105.011.960,97 atau 99,94%, yang terdiri: 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dari rencana Rp110.770.296.731,97 realisasi Rp110.770.296.731,97 atau 100%. 2) Penerimaan

Kembali

Pemberian

Pinjaman

dari

rencana

Rp1.400.000.000,00 realisasi Rp1.334.715.229,00 atau 95,34%. b. Pengeluaran Pembiayaan dari rencana Rp14.569.326.910,00 realisasi Rp14.469.326.910,00 atau 99,31%, yang terdiri dari: 1) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah dari anggaran Rp13.000.000.000,00 realisasi Rp13.000.000.000,00 atau 100%. 2) Pembayaran Pokok Utang dari anggaran Rp69.326.910,00 realisasi Rp69.326.910,00 atau 100%. 3) Pemberian Pinjaman Daerah dari anggaran Rp1.500.000.000,00 realisasi Rp1.400.000.000,00 atau 93,33 %.

315


c. Sisa

Lebih

Perhitungan

Tahun

Anggaran

2013

sebesar

Rp159.572.764.055,17. C.4.2. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam pembiayaan daerah adalah masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, hal ini mengindikasikan perencanaan yang kurang baik karena banyak dana APBD yang tidak terserap namun disisi lain apabila kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan akan memberi dampak yang positif. Untuk mengurangi sisa anggaran dari belanja telah dilaksanakan evaluasi dan pengendalian belanja daerah serta evaluasi pencapaian pendapatan daerah sehingga kelebihan pendapatan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perubahan anggaran.

316

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Recommend Documents