Revised Februari 2008
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Kerangka Acuan Februari 2008
Departemen Keuangan 2008
H a l 2
LATAR BELAKANG Paket Undang‐Undang Bidang Keuangan Negara telah mengamanatkan Pemerintah untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Departemen Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran dituntut untuk bersinergi dan sama‐sama memiliki SDM yang berkompeten. Sejak pertama kali Neraca Awal Pemerintah Pusat disajikan pada tahun 2004 hingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2006 diterbitkan, Pemerintah Pusat telah memperoleh opini disclaimer dari BPK yang mengindikasikan belum memandainya pelaksanaan anggaran yang akuntabel. Meskipun banyak faktor penyebab, dapat dipastikan bahwa kelangkaan SDM yang kompeten telah memberikan kontribusi bagi ketidaksempurnaan tata kelola keuangan Pemerintah Pusat. Hal ini juga ditandai dari adanya Laporan Keuangan Kementerian yang memperoleh opini disclaimer. Begitu maraknya isu kelangkaan SDM yang berkompeten tersebut, semakin memberikan alasan betapa penting dan urgennya langkah akselerasi bagi peningkatan kapasitas SDM keuangan. Upaya tersebut harus mendapat perhatian khusus untuk dapat dilaksanakan secara serius, salah satunya melalui suatu program percepatan akuntabilitas keuangan Pemerintah. Tujuan utama dari Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan TUJUAN Pemerintah ini adalah sebagai berikut: 1. Menciptakan SDM Keuangan yang kompeten dalam menjalankan tugas di bidang Keuangan Negara. 2. Menciptakan keterpaduan antara upaya peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah dan pengembangan karier bagi SDM yang mengemban tugas tersebut. Dari program ini diharapkan tercapai outcome berupa EKSPEKTASI akuntabilitas yang andal. Hal ini dapat diukur melalui Laporan OUTCOME DAN Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan opini wajar tanpa OUTPUT pengecualian. Adapun untuk mencapai outcome di atas diperlukan pencapaian beberapa output secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain: PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KERANGKA ACUAN
H a l 3
1. SDM yang terdidik, ditandai dengan perolehan sertifikasi serta mengoptimalkan penyebarannya melalui penempatan pada bidang tugas pengelolaan keuangan dengan titik berat pada penyusunan laporan keuangan; 2. Manajemen pengembangan karier berdasarkan kompetensi; 3. Pembuatan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dapat diperbandingkan serta dapat dipahami, sehingga dapat diyakini kewajarannya oleh auditor eksternal; 4. Reward ekstrinsik bagi para SDM yang terdidik dan melaksanakan tugas bidang keuangan. Guna mencapai outcome dan output dalam jangka panjang, maka program dibagi ke dalam 3 (tiga) subprogram yang terintegrasi dan saling menaut, yaitu:
1. Program Pelatihan
JENIS PROGRAM
Program ini mencakup kegiatan pembangunan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui pemberian sertifikasi atau pernyataan memiliki komptensi melaksanakan tugas di bidang keuangan, misalnya kompetensi menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan pelaporan. Program pelatihan dimulai sejak tahun 2007. 2. Program Rekrutmen Program ini mencakup kegiatan rekrutmen SDM pada unit pengguna SDM, baik berupa kegiatan rekrutmen awal tenaga S1/DIII jurusan akuntansi maupun kebijakan pola mutasi/rotasi/promosi yang mempertimbangkan kompetensi khusus dan persyaratan telah mengikuti pelatihan dan/atau kebijakan pengembangan kompetensi melalui program pelatiah sebelum seseorang dikenai kebijakan mutasi/rotasi/promosi tersebut. 3. Program Pemberikan Insentif Program ini mencakup pemberian insentif yang menarik bagi para SDM berkompeten/bersertifikasi yang telah melaksanakan tugas berkaitan dengan kompetensi tersebut. Dalam jangka panjang, sesuai dengan amanat untuk PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KERANGKA ACUAN
H a l 4
membentuk suatu jabatan fungsional pengelola perbendaharaan, maka pemberian insentif ini akan dilekatkan pada penyandang jabatan fungsional tersebut. Kerangka Acuan ini baru mencakup desain bagi Program Pelatihan yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008.
DESAIN PROGRAM PELATIHAN Kurikulum ini difokuskan pada unsur pengembangan kompetensi Kurikulum
Peserta
khusus yaitu bidang akutansi dan pelaporan dan sub unsur/ kompensi lain yang relevan di bidang keuangan negara. Untuk itu, dalam kurikulum pelatihan akuntansi pemerintahan diberikan materi mengenai Paket Undang‐Undang Bidang Keuangan Negara, seperti perencanaan dan penganggaran, manajemen aset, manajemen utang, sistem akuntansi pemerintah, analisa laporan keuangan, serta Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih rinci, materi dan alokasi waktu untuk masing‐masing topik adalah sebagai berikut: 1. Paket Undang‐undang Bidang Keuangan Negara 1 hari 2. Perencanaan dan Penganggaran 1 hari 3. Pelaksanaan Anggaran 1 hari 4. Manajemen Aset , Kas dan Utang 1 hari 5. Dasar‐dasar Akuntansi 2 hari 6. Sistem Akuntansi Instansi (termasuk aplikasi) a. Standar Akuntansi Pemerintahan 3 hari b. Sistem Akuntansi Keuangan 5 hari c. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara 4 hari 7. Analisa Laporan Keuangan 1 hari 8. Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah1 hari 9. Ujian Tulis 1 hari Pelatihan Akuntansi Pemerintah ini diberikan kepada pegawai lama maupun pegawai baru yang melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan maupun akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan. Adapun persyaratan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Untuk pegawai lama: i. Berijasah minimal SMA/sederajat; ii. Bekerja di Bagian/Biro Keuangan atau unit yang secara
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KERANGKA ACUAN
H a l 5
khusus menangani Keuangan/Pelaporan Keuangan, iii. Mampu mengoperasikan program aplikasi office. 2. Untuk pegawai baru: i. Berijasah minimal D3 akuntansi/keuangan/managemen/ administrasi ; ii. Mampu mengoperasikan program aplikasi office. Jumlah peserta pelatihan yang dihitung sesuai dengan perkiraan kebutuhan tenaga akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Pusat : 20.000 satker @ 2 orang : 40.000 orang 2. Daerah : 15.000 satker @ 2 orang : 30.000 orang Jumlah peserta pelatihan yang direncanakan adalah : 1. Tahun 2007 : 1.560 orang 2. Tahun 2008 : 7.600 orang Jumlah : 9.160 orang Sehingga untuk tahun 2009 dan seterusnya masih harus melatih 60.840.000 orang. Untuk 2 (dua) tahun pertama yaitu tahun 2007 dan tahun 2008, penyelenggaraan program diprioritaskan untuk : 1. Departemen Keuangan; 2. Satker Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP); 3. Departemen/kementerian/lembaga yang terdapat temuan audit signifikan; 4. Satuan kerja yang belum menerapkan SAI; 5. Satuan kerja yang belum mampu menyusun laporan keuangan. Tenaga Pengajar Tenaga pengajar yang diperlukan untuk pelatihan ini harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagai berikut: 1. Kompetensi akademik yang memadai; 2. Pengalaman praktik akuntansi dan keuangan secara cukup; 3. Kemampuan mentransfer ilmu dengan baik. Sumber Tenaga Pengajar Pengadaan tenaga pengajar tersebut dapat berasal dari: 1. Kantor Pusat Departemen Keuangan 2. Kantor Wilayah Departemen Keuangan 3. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 4. Perguruan Tinggi Negeri, terutama yang telah menjadi mitra Departemen Keuangan untuk penyelenggaraan pelatihan keuangan daerah. PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KERANGKA ACUAN
H a l 6
Training of Trainers (TOT) Jenis Pelatihan
5. Kantor Pusat/Wilayah Kementrian Negara/Lembaga selain Departemen Keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar tersebut, Departemen Keuangan perlu melakukan inventarisasi pegawai yang potensial untuk disiapkan sebagai tenaga pengajar. Kebutuhan tenaga pengajar untuk pelatihan tahun 2008 adalah 507 orang. Tenaga Pengajar yang tersedia sebanyak 300 orang yang berasal dari: ‐ Departemen Keuangan : 125 orang ‐ TOT tahun 2007 : 175 orang Instruktur yang masih diperlukan dalam tahun 2008 sekitar 250 orang (dengan asumsi 10 % tidak lulus). TOT direncanakan akan dilakukan dalam 2 angkatan, dengan jumlah peserta masing – masing angkatan sebanyak 2 kali 125 orang. Penyaringan tenaga pengajar dilakukan melalui Training of Trainers (TOT). Dalam TOT ini akan dilakukan ujian, terdiri dari: 1. Pre test, untuk mengetahui kemampuan dasar peserta sebelum mengiikuti pelatihan; 2. Post Test, untuk mengetahui kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan; dan 3. Ujian Praktik, dengan menyusun bahan ajar dan praktik mengajar di depan kelas. Catatan: Peserta TOT yang dapat mengajar adalah hanya peserta yang memperoleh hasil post test dan praktik mengajar dengan predikat memuaskan. Dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan, maka jenis pelatihan yang akan diselenggarakan meliputi: 1. Brevet Akuntansi A (Rencana Jangka Pendek) Yakni pelatihan akuntansi tingkat dasar, dengan target yang bersangkutan dapat memahami pengetahuan dasar akuntansi dan dapat melaksanakan secara umum proses akuntansi dan pelaporan. 2. Brevet Akuntansi B (Rencana Jangka Panjang) Yakni pelatihan akuntansi lanjutan dan khusus, dengan target yang bersangkutan dapat memahami dan menganalisis, serta mempraktikan implementasi akuntansi dan pelaporan.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KERANGKA ACUAN
H a l 7
Metode Pembelajaran
Bahan Ajar dan Alat Bantu Ajar
Ujian
3. Brevet Akuntansi Manajerial (Rencana Jangka Panjang) Yakni pelatihan akuntansi untuk para pengambil keputusan di bidang akuntansi dan pelaporan, dengan target yang bersangkutan dapat memahami, menganalisa, dan mengambil keputusan berdasarkan analisis Laporan Keuangan. Metode pembelajaran dilakukan dengan baik melalui ceramah, diskusi, dan praktik akuntansi dengan menggunakan program aplikasi. Materi pelatihan akuntansi akan banyak diberikan dalam bentuk praktik, baik mengoperasikan sistem akuntansi berbasis komputer maupun penyajian laporan keuangan. Dalam pelatihan ini untuk materi‐materi tertentu akan diberikan dalam bentuk pelatihan dengan multi media. Bahan ajar yang perlu disiapkan untuk pelatihan ini, antara lain: 1. Peraturan perundang‐undangan di bidang keuangan dan pedoman akuntansi. 2. Buku teks terkait. 3. Modul Pelatihan, yang mencakup teori, latihan, dan praktik. Modul pelatihan tertentu disiapkan dalam bentuk multi media, terutama untuk materi yang sangat mendasar, atau sulit dipahami, dan business process yang perlu perhatian besar. Pelatihan ini banyak diberikan dalam bentuk diskusi dan praktik, maka alat bantu ajar minimal yang diperlukan adalah papan tulis, flip chart, LCD, komputer untuk praktik, dan ruang pelatihan dengan daya listrik terpasang yang mampu memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis komputer. Ujian akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ujian akan dilaksanakan pada akhir setiap pelatihan selama 2 hari 2. Kepada peserta yang tidak lulus diperkenankan mengikuti ujian ulangan bersamaan dengan ujian yang diselenggarakan pada angkatan berikutnya. 3. Ujian ulangan maksimum 2 (dua kali) dan harus dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun. 4. Apabila hak untuk mengikuti ujian ulangan sebanyak 2 (dua) kali sudah habis atau dalam waktu 2 (dua) tahun tidak mampu
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KERANGKA ACUAN
H a l 8
menyelesaikan seluruh materi pelajaran maka peserta tersebut dinyatakan tidak lulus dan tidak diperkenankan lagi mengikuti ujian.
Terdapat 2 (dua) jenis sertifikat yang diberikan kepada peserta, yaitu: 1. Sertifikat kehadiran, diberikan kepada peserta yang menghadiri kelas minimal 80%. 2. Sertifikat kelulusan (Brevet), yang diberikan kepada peserta yang lulus ujian. Penyelenggaraan Mengingat penyelenggaraan pelatihan ini dilakukan untuk jumlah peserta yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Pelatihan serta diselenggarakan secara terus menerus, maka diperlukan kerjasama penyelenggaraan pelatihan, misalnya dengan BPPK dan memanfaatkan fasilitas sebagai berikut: 1. Balai Diklat Keuangan; 2. Kantor Wilayah Perbendaharaan, terutama untuk pelatihan yang diselenggarakan di daerah; 3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah; dan 4. Perguruan Tinggi. Pada tahun 2008 akan diselenggarakan Pelatihan sbb: JADWAL 1. Pelatihan dilakukan dalam 10 (sepuluh) angkatan yang PELATIHAN berlangsung di 7 lokasi, masing‐masing lokasi 2 (dua) kelas, kecuali Jakarta. 2. Pelatihan dimaksud untuk Brevet akuntansi A. 3. Waktu yang dibutuhkan untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan latihan 21 (dua puluh tujuh ) hari termasuk 2 (dua) kali ujian tulis. 4. Jumlah peserta per kelas adalah 40 orang. 5. Jadual penyelenggaraan kegiatan tahun 2008 terlampir. Biaya penyelenggaraan diusulkan untuk dibebankan pada BA 69, PEMBIAYAAN kecuali biaya transpor peserta akan ditanggung sendiri. Rincian kebutuhan pembiyaan terlampir. Sebagai tahapan pelaksanaan program akan dilakukan langkah‐ LANGKAH
Sertifikat
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KERANGKA ACUAN
H a l 9
PELAKSAAAN PROGRAM
langkah sebagai berikut: 1. Pembentukan organisasi atau tim yang bertanggung jawab atas program pelatihan (usulan tim dan keanggotaan terlampir); 2. Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar; 3. Pelaksanaan Training of Trainers; dan 4. Pelaksanaan Pelatihan Akuntansi.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KERANGKA ACUAN
TIME TABLE PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 200
No.
Kegiatan
M1
Januari M2 M3
M4
M1
Februari M2 M3
M4
M1
Maret M2 M3
M4
M1
April M2 M3
M4
M1
Mei M2 M3
M4
M1
Juni M2 M3
M4
M1
Juli M2
Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah a.
Seleksi calon peserta pelatihan di lingkungan DJPBN
b.
Pembekalan trainer
c.
Seleksi calon peserta TOT
d.
TOT I (24 Maret-1 April) TOT II (7 April - 15 April)
e.
1114 18
10 241 715
Pelatihan seluruh K/L 21-15
- Angkatan I (21 April - 15 Mei) - Angkatan II (5 Mei - 29 Mei )
5-29 2-25
- Angkatan III (2- 25 Mei)
16-9
- Angkatan IV (16 Juni - 9 Juli) - Angkatan V (30 Juni - 23 Juli) - Angkatan VI (14 Juli - 7 Agustus) - Angkatan VII (28 Juli - 22 Agustus) - Angkatan VIII (11 Agus - 4 Sept) - Angkatan IX (13 Okt - 5 Nov) - Angkatan X (27 Okt - 19 Nov)
30-2 PENYUSUNAN LKPP
