AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA PUBLIKASI

Akuntabilitas Keuangan Negara Publikasi

AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA PUBLIKASI Oleh: ZULFIKRI ABOEBAKAR Dosen Fakultas Hukum – UIEU [email protected]

ABSTRAK Lahirnya Paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diundangkan hampir bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah merupakan angin segar dalam tindak lanjut reformasi keuangan negara yang selama 57 tahun hanya mengandalkan undang-undang peninggalan zaman kolonial Belanda yaitu ICW (Indonesische Comptabiliteitwet). Namun demikian dalam pelaksanaannya masih banyak menimbulkan pertanyaan diantaranya adalah Apakah pemerintah melalui seperangkat Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan sebagainya mampu menyelenggarakan sekaligus mengamankan seluruh penerimaan dan belanja negara secara efisien, tepat guna dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang setiap tahun diatur dalam Undang-Undang Anggaran Perencanaan Belanja Negara (UU-APBN). Kedua, apakah rekening liar yang banyak bermunculan di setiap instansi pemerintah nasional dan daerah mengindikasikan bahwa Undang-Undang No.17 Tentang Keuangan Negara dan peraturan-peraturan lainnya belum siap mengakomodasikan aktivitas-aktivitas tidak terduga sebelumnya? Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan Negara, Keuangan Publik, Undang-Undang

dijadikan milik negara berhubung dengan pelak-

Pendahuluan Sistem administrasi keuangan negara atau

sanaan hak dan kewajiban tersebut.

lebih banyak dipahami sebagai sistem akuntansi

Untuk mengetahui secara tepat mengenai

pemerintahan adalah merupakan bagian dari sistem

besaran jumlah hak dan kewajiban negara baik

hukum administrasi negara yang yang menurut Van

berupa uang maupun berupa barang tersebut, peme-

Vollenhoven adalah suatu gabungan ketentuan-

rintah telah menyusun suatu sistem akuntansi peme-

ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi

rintahan yang dituangkan dalam Peraturan Peme-

maupun yang rendah apabila badan-badan itu meng-

rintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akun-

gunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya

tansi Pemerintah. Dari peraturan tersebut diharapkan

oleh hukum tata negara. (Parlin Mangunsong, 2001)

kewajaran laporan keuangan pemerintah dapat

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun

dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui

2004 Tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan

Dewan Perwakilan Rakyat.

adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat

Sebagaimana diketahui bahwa laporan keu-

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik

angan pemerintah untuk tahun anggaran 2006,

berupa uang maupun berupa barang yang dapat

berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan telah diberi predikat disclaimer, yang

Lex Jurnalica Vol.4 No.3, Agustus 2007

108


berarti bahwa pos-pos pendapatan dan belanja

Tinjauan Teori

pemerintah dalam laporan keuangan tersebut belum

Hal sama juga terjadi pada organisasi

dibukukan atau diadministrasikan dengan baik se-

pemerintah baik di tingkat nasional maupun di ting-

suai peraturan perundang-undangan yang ada.

kat daerah, dimana salah satu tujuan didirikannya

Tujuan perusahaan, adalah maksimalisasi

negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan

laba dalam rangka meningkatkan nilai saham dan

umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat

penerimaan dividen para pemegang saham, sedang-

belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai

kan komisaris dan direksi beserta staf profesional

tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang di

perusahaan akan memperoleh imbalan berupa gaji

dalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan kea-

dan bonus. Setiap tahun manajemen harus mem-

dilan social bagi seluruh rakyat negara itu. (C.S.T.

pertanggung-jawabkan seluruh aktivitas dan target

Kansil dan Christine Kansil, 2000)

yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham

Sedangkan menurut laporan World Bank

dalam rapat umum pemegang saham. Aktivitas dan

sebagaimana yang dikutip oleh Budi Sutiyono bah-

target tersebut selalu tercermin secara kuantitatif

wa terdapat lima

dalam nilai uang dan barang sehingga memudahkan

pembangunan yakni; (1) meletakkan dasar-dasar

untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan

hukum (establishing a foundation of law); (2) me-

manajemen perusahaan.

ngadakan kebijakan yang kukuh tidak menyimpang,

tugas utama pemerintah dalam

termasuk stabilitas makro ekonomi (maintaining a non distortionary policy environment, including

Permasalahan 1.

2.

seperangkat

macro economic stability); (3) melakukan investasi

Undang-Undang tentang Keuangan Negara,

dibidang pelayanan sosial dasar dan infrastruktur

Perbendaharaan

Pemeriksaan

(investing in basic social services and infra-

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

structure); (4) melindungi yang lemah (protecting

Negara dan sebagainya mampu menyeleng-

vulnerable); dan (5) melindungi lingkungan hidup

garakan sekaligus mengamankan seluruh pene-

(protecting the environment). (Budi Setiyono, 2004)

rimaan dan belanja negara secara efisien, tepat

Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah

guna dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam

sebagai manajemen negara tentu akan membuat

rangka pelaksanaan pembangunan yang setiap

berbagai macam program aktivitas dan target ber-

tahun diatur dalam UU-APBN.

dasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan

Apakah rekening liar yang banyak bermuncu-

kemampuan keuangan negara yang tercermin dalam

lan di setiap instansi pemerintah nasional dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tingkat

daerah

Undang-

Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Undang No.17 Tentang Keuangan Negara dan

Tingkat I dan Anggaran pendapatan dan Belanja

peraturan-peraturan lainnya belum siap meng-

Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kota.

Apakah

pemerintah

melalui

Negara

mengindikasikan

dan

bahwa

akomodasikan aktivitas-aktivitas tidak terduga sebelumnya? 109



Pengertian mengenai keadilan memiliki

Pembahasan

sejarah pemikiran yang panjang, sehingga keadilan

Politik Hukum Nasional Sebagai suatu produk politik yang men-

merupakan tema utama dalam hukum sejak zaman

jelma menjadi produk hukum setelah melalui

Yunani kuno. (E. Fernando, M Manullang, 2007)

perdebatan di DPR maka peraturan perundang-

Teori klasik Socrates mengatakan tentang keadilan

undangan mempunyai kekuatan mengatur, mengikat

adalah apabila pemerintah dengan rakyatnya terjalin

dan memaksa bagi seluruh anggota masyarakat,

saling pengertian yang baik, itulah adil atau

sehingga tidak ada alasan bagi warga negara untuk

keadilan, sementara Plato mendefinisikan keadilan

mengatakan bahwa mereka belum mengetahuinya,

sebagai the supreme virtue of the good state

karena hal ini telah diumumkan dalam berita negara

(kebajikan tertinggi dari negara yang baik). Orang

dan lembar negara. Oleh karena itu, politik hukum

yang adil adalah orang yang mengendalikan diri

adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam

yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal.

bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku

Selanjutnya teori keadilan dikembangkan oleh

yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di

Aristoteles yang membagi teori keadilan dalam tiga

masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang

bagian,

dicita-citakan. (Imam Syaukani, 2004)

komutatif, keadilan umum atau legal, keadilan

yaitu

keadilan

tukar

menukar

atau

Dalam menjalankan roda organisasinya,

membagi atau distributif. keadilan tukar menukar

pemerintah yang baik akan selalu mengacu kepada

mewajibkan untuk menghormati hak-hak sesama

kaidah-kaidah

seperti

sebagai individu, keadilan umum mewajibkan warga

pengelolaan sistem administrasi negara yang tertib,

negara untuk menghormati hak masyarakat dan

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

negara, dan keadilan membagi atau distributif

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

mewajibkan masyarakat atau negara untuk meng-

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

hormati hak-hak sebagai warga negara. (Surajiyo:

kepatutan.

2005)

manajemen

profesional,

Dengan adanya asas keadilan ini pula

Oleh

karena

itu,

untuk

mewujudkan

tegaklah kehidupan harmoni di Indonesia ini,

keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pemerintah perlu

dengan demikian yang dimaksud dengan keadilan

membangun sistem birokrasi yang efisien, efektif

adalah kita wajib memberikan kepada segala yang

dan transparan sekaligus akuntabel dalam seluruh

berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara

aspek pembangunan nasional.

berkelompok, atau secara nilai apa pun, tanpa

Dalam konteks Akuntabilitas Keuangan

melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai

Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan maka

mengurangi haknya dan tidak pula menyeleweng-

pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan Roscoe

kan hak orang lain. Sementara kepatutan adalah

Pound yang mengatakan bahwa hukum adalah alat

asas yang mewajibkan pejabat birokrasi pemerin-

pembaharuan masyarakat atau sarana pembaharuan

tahan atau lembaga untuk tidak bertindak sewe-

masyarakat (Mochtar Kusuma Atmadja, 2006)

nang-wenang.

dan“law as a tool of social engineering” (Mochtar Lex Jurnalica Vol.4 No.3, Agustus 2007

110


Kusuma Atmadja, 2006) ternyata masih relevan

Namun demikian, selama 32 tahun peme-

dengan masalah pembangunan sistem akuntansi

rintah orde baru berkuasa, politik hukum keuangan

pemerintahan saat ini.

negara sama sekali belum mendapat perhatian

Pengaturan dan tata cara pengurusan dan

kecuali hanya sekali yakni pada tehun 1968 peme-

pertanggungjawaban keuangan Republik Indonesia

rintah merubah dengan cara tambal sulam ICW

sejak zaman kemerdekaan sampai dengan awal

(Indonesische Comptabiliteitwet) namun masih

tahun 2003 masih mempergunakan undang-undang

dalam pokok persoalan yang sama yakni masalah

zaman kolonial yaitu Indonesische comptabili-

perbendaharaan negara saja. Kesemuanya ini hanya

teitwet (Undang-Undang Perbendaharaan Negara)

bertujuan untuk mendukung pelestarian kekuasaan

yang ditetapkan sebagai Undang-Undang (Wet)

pemerintah orde baru dalam masalah keuangan

pada tanggal 23 April 1864 S.1864 No.106, dan

negara.

teksnya diundangkan kembali setelah diperbaharui

Sehingga tidaklah mengherankan kalau

untuk ketiga kalinya, terakhir dalam S.1925 No.448,

selama 32 tahun sampai saat ini masih banyak ter-

selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Darurat

jadi penyimpangan-penyimpangan atau korupsi

No.3 Tahun 1954 dan ditetapkan sebagai Undang-

yang merajalela hampir disemua lini instansi-ins-

Undang dalam Lembaran Negara 1955-49 dan

tansi pemerintah nasional maupun di tingkat peme-

terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1968,

rintah daerah.

Lembaran Negara 1968-53.

Upaya untuk membangun sistem hukum

Kemudian pada tanggal 5 April 2003,

keuangan negara baru menampakkan hasil ketika

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keua-

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keua-

ngan Negara disahkan oleh DPR dan oleh peme-

ngan

rintah Indonesia diundangkan di Jakarta pada tang-

dengan diundangkannya Undang-Undang No.15

gal yang sama dengan Lembaran Negara Republik

Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan

Indonesia Tahun 2003 No.47.

Tanggung

Negara

diundangkan

hampir

bersamaan

Jawab Keuangan Negara, Undang-

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sela-

Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Peren-

ma 57 tahun Indonesia merdeka, politik hukum

canaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang

negara Republik Indonesia yang terkait dengan

No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,

masalah keuangan negara belum menjadi prioritas

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perben-

bagi pemerintah bersama-sama dengan Dewan

daharaan Negara dan Undang-Undang No.33 Tahun

Perwakilan Rakyat. Padahal pembangunan politik

2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

hukum nasional sudah dimulai sejak zaman orde

Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Dalam

baru pada tahun 1968 telah menjadi bagian dari

pelaksanaanya undang-undang tersebut didukung

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita I

oleh beberapa peraturan pemerintah dan peraturan

sampai Repelita VII) dibawah kepemimpinan

daerah.

Presiden Soeharto.

Dalam kurun waktu sekitar 3 tahunan ini pelaksanaan beberapa undang-undang yang terkait

111



dengan keuangan dan perbendaharaan negara ter-

riksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

nyata belum dapat dikatakan sukses, karena dalam

Negara. Selanjutnya berdasarkan undang-undang ini

kenyataannya masih banyak instansi pemerintah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyusun

nasional dan daerah belum siap untuk melaksana-

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

kannya karena berbagai alasan. Hal ini dapat dilihat

yang dituangkan dalam Peraturan Badan Pemerik-

dengan banyak sekali muncul rekening-rekening liar

saan Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun

yang ada di bank atas nama pejabat-pejabat penting

2007. Adapun tujuan penyusunan SPKN tersebut

yang dibuat dengan tujuan untuk menampung dana

adalah agar auditor BPK dalam melaksanakan

untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifat menda-

pemeriksaannya mempunyai patokan yang sama

dak.

sehingga antara auditor dan auditee dapat terjalin suatu kerjasama yang positif dalam rangka menyu-

Sistem Administrasi Keuangan Publik Kalau membicarakan administrasi publik

sun laporan pertanggung jawaban pemerintah yang akuntabel.

maka seluruh aktivitas pelayan publik akan ber-

Dengan seperangkat peraturan perundang-

muara kepada masalah pendapatan dan pengeluaran

undangan yang mengatur masalah keuangan negara

biaya pemerintah secara keseluruhan baik di tingkat

seharusnya akuntabilitas keuangan negara semakin

nasional maupun di tingkat daerah yang dinilai

dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, tetapi

dengan uang dan harus dipertanggung jawabkan

dalam kenyataannya saat ini masih jauh panggang

kepada masyarakat melalui DPR dan atau DPRD.

dari api karena Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Agar Laporan Pertanggungan Jawab (LPJ)

(LKPP) hasil pemeriksaan BPK untuk tahun ang-

pemerintah nasional dan atau pemerintah daerah

garan 2006 masih mendapat opini disclaimer atau

dapat diterima oleh DPR dan atau DPRD peme-

menolak memberikan pendapat. Hal ini disebabkan

rintah telah membuat Peraturan Pemerintah (PP)

adanya

Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi

pemeriksaan, belum ditetapkannya neraca awal,

Pemerintah.

kelemahan dalam sistem pengendalian intern, dan

Adapun tujuan PP tersebut adalah untuk

pembatasan

ketidakpatuhan

dan

terhadap

keterbatasan

ketentuan

lingkup

perundang-

melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-

undangan serta BPK tidak dapat menerapkan prose-

Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

dur pemeriksaan yang memadai, dan belum adanya

Negara, yang berbunyi sebagai berikut;

tindak lanjut yang memadai dari pemerintah, sehing-

“Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan” Sedangkan untuk pemeriksaan atas penge-

ga dengan lingkup pemeriksaan seperti itu maka

lolaan dan pertanggung jawabannya diatur dalam

tanggal 28 Juni 2007).

BPK tidak mungkin menyatakan pendapat atas LKPP tahun 2006 tersebut. (Diolah dari berbagai sumber media cetak yang terbit di Jakarta – Sinar Harapan, Kompas, Media Indonesia yang terbit pada

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang PemeLex Jurnalica Vol.4 No.3, Agustus 2007

112


Lalu timbul pertanyaan, bagaimana memperbaiki

yang saat ini berjalan, nampaknya sistem politik

sistem administrasi keuangan publik yang semera-

secara nasional belum menemukan pegangan

wut tersebut ?

yang mantap karena konstitusi NKRI pun masih

Salah satu cara menguraikan rumitnya per-

terus mengalami proses perubahan yang dina-

soalan adalah dengan me-minjam teori organisasi,

mis. Sementara itu sistem hukum nasional perlu

sehingga dari perspektif ini, paling sedikit ada lima

disempurnakan mengingat negara Republik

faktor yang dapat membuat kita lebih mengerti

Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda masih

mengapa kinerja administrasi keuangan publik di

terasa kental mengikuti sistem perundang-unda-

Indonesia sedemikian buruk yaitu sebagai berikut;

ngan kolonial yang sudah tidak sesuai lagi

1) Faktor lingkungan umum (general environ-

dengan perkembangan zaman kemerdekaan.

ment), yaitu lingkungan yang mempengaruhi

3) Faktor struktur dan kultur birokrasi relatif muda

kinerja administrasi keuangan publik secara

yang bersifat dan beberapa diantaranya masih

tidak langsung, diantaranya adalah keadaan

bersifat sentralistik. Adanya Undang-Undang

geografis, demografis dan sosiologis. Sebagai

Otonomi Daerah belum menjamin pelaksanaan

negara kepulauan yang luas wilayahnya hampir

desentralisasi birokrasi berjalan dengan baik

sama dengan daratan Eropa, dengan penduduk

terutama dalam hal akuntabilitas administrasi

220 juta orang dan secara sosiologis terdiri dari

keuangan publik. Begitu juga dengan kultur

berbagai macam suku etnik dan bahasa sehing-

organisasi, administrasi keuangan publik sangat

ga untuk menyelenggarakan administrasi keua-

dipengaruhi oleh kultur kekuasaan ketimbang

ngan publik yang mengacu pada satu standar

membangun kultur pelayanan publik. Hal ini

akuntansi pemerintahan yang seragam diper-

dapat dilihat dari asumsi-asumsi yang diguna-

lukan suatu komitmen yang tinggi dari penye-

kan dalam penyusunan RAPBN dan nilai-nilai

lenggara negara baik ditingkat pusat maupun di

yang dianut oleh penguasa negara disegala lini.

tingkat daerah.

4) Faktor kelangkaan atau juga ketiadaan figur

2) Faktor lingkungan khusus (specific environ-

yang mumpuni dan kuat dari segala aspek atau

ment) yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja

figur paripurna yang adapat dijadikan panutan

administrasi keuangan secara langsung yang

sebagai pengarah kebijakan publik.

terdiri dalam dua elemen yakni pertama, sistem

5) Faktor bisnis proses manajemen publik di dalam

politik dimana sistem administrasi keuangan

internal organisasi pemerintahan, yang meliputi

berakar, dan sistem hukum, mulai dari konsti-

kepemim-pinan, proses pengambilan keputusan,

tusi dan peraturan perundang-undangan yang

komunikasi kerja dan manajemen konflik.

mendukungnya. Kedua elemen ini merupakan

Berdasarkan lima faktor tersebut di atas

acuan normatif dan jaminan adanya kepastian

maka untuk meningkatkan kinerja administrasi

hukum untuk menyusun suatu kebijakan dan

publik khususnya di bidang administrasi keuangan

melaksanakan sistem administrasi keuangan

publik diperlukan waktu yang lama dan komitmen

yang wajar. Kalau dilihat dari sistem politik 113



tinggi dari penyelenggara negara mulai dari tingkat

internal yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan

nasional sampai ke tingkat daerah.

eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana yang diatur dalam

Penegakan Hukum dalam Hukum Adminis-

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Peme-

trasi Keuangan Negara

riksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keua-

Untuk menjawab dua permasalahan seba-

ngan Negara dan pemeriksaan secara internal secara

gaimana yang telah diuraikan di atas maka peme-

nasional dilaksanakan BPKP (Badan Pemeriksaan

rintah Republik Indonesia harus dikelola sesuai

Keuangan dan Pembangunan), pengawasan dan

dengan

profesional

pemeriksaan secara internal masing-masing kantor

berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang

kementerian dibawah inspektorat jenderal, serta

ada. Jika tidak maka pengamanan seluruh peneri-

pengawasan dan pemeriksan di tingkat daerah yang

maan dan belanja negara secara efisien, tepat guna

di-laksanakan

dan dapat dipertanggung jawabkan tidak akan

(Bawasda).

prinsip-prinsip

manajemen

oleh

Badan

Pengawas

Daerah

tercapai. Begitu juga dengan banyaknya rekening liar yang bermunculan di banyak instansi tidak akan pernah dapat di atasi. Oleh karena itu sarana pene-

Kesimpulan Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah

gakan hukum administrasi termasuk didalamnya

sebagai berikut;

hukum administrasi keuangan negara harus dilaksa-

1. Bahwa akuntabilitas laporan keuangan negara

nakan dengan dua pendekatan yakni;

dalam sistem akuntansi pemerintahan sejauh ini

1. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat

masih jauh dari harapan masyarakat, walaupun

melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan

perangkat peraturan perundang-undangan keua-

undang-undang yang ditetapkan secara tertulis

ngan negara, perbendaharaan negara, pemerik-

dan pengawasan terhadap keputusan yang mele-

saan pengelolaan keuangan negara, standar

takkan kewajiban pada individu. (Ridwan H.R:

akuntansi pemerintahan serta standar pemerik-

2003)

saan keuangan negara sudah disiapkan oleh

2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

DPR bersama-sama Pemerintah. 2. Banyaknya rekening liar yang bermunculan di

(Ridwan H.R, 2003) Dengan demikian instrumen penegakan

beberapa instansi pemerintah mengindikasikan

hukum administrasi meliputi pengawasan dan pene-

bahwa materi peraturan perundang-undangan

gakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah

yang ada belum memadai, komitmen aparatur

preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan

pemerintah selaku pelaksana amanah undang-

penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk

undang masih rendah dan perilaku tidak peduli

memaksakan kepatuhan. (Ridwan H.R, 2003).

dari mas-yarakat selaku stakeholder pembayar

Saat ini terdapat beberapa instansi pengawasan dan pemeriksaan administrasi keuangan negara yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan

pajak juga masih sangat rendah. Oleh karena itu saran-saran konstruktifnya adalah sebagai berikut;


114


1. Perlu

dilakukan

peraturan

penyempurnaan

perundang-undangan

terhadap Keuangan

Negara, Perbendaharaan Negara, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan

pelaksanaannya,

terutama

Administrasi

Pres, Yogyakarta, 2003. Surajiyo, “Ilmu Filsafat – Suatu Pengantar”, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

beberapa

antar Departemen. 2. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Keuangan Negara mutlak diberlakukan bagi siapa saja pejabat pemerintah yang melanggarnya.

Daftar Pustaka Budi Setiyono, ”Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik, Prinsip-prinsip Manajemen Terkini”,

Kalam

Nusantara, Jakarta, 2007. C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, ”Ilmu Negara – Umum dan Indonesia”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. E.Fernando M. Manullang, “Menggapai Hukum Berkeadilan”,

Penerbit

Buku

Kompas,

Jakarta, 2007. Imam Syaukani dan A.Ahsin Tohari, “Dasar-Dasar Politik Hukum”, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004. Mochtar Kusumaatmadja, “Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan”, Alumni, Bandung, 2006. Parlin M. Mangunsong, “Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum Administrasi Negara – Dimensi-Dimensi

115

Pemikiran

Press,

Ridwan, HR, ”Hukum Administrasi Negara”, UII

tingannya karena adanya sengketa kewenangan

Negara

UII

Yogyakarta, 2001.

pasal-pasal yang saling bertentangan kepen-

Pengelolaan

Negara”,

Hukum


AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA PUBLIKASI

Recommend Documents