AKUNTABILITAS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
NILLA SYAHTIANDARI ALFIANDRI, M.Si RAMADHANI SETIAWAN, M,Soc.,Sc
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
AKUNTABILITAS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang)
Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Administrasi Negara
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
NILLA SYAHTIANDARI ALFIANDRI, M.Si RAMADHANI SETIAWAN, M,Soc.,Sc
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
1
ABSTRAK
Sebagaimana yang dinyatakan Denhardt (Kumorotomo, 2008 : 5) berkenaan dengan upaya menjamin akuntabilitas di dalam birokrasi publik, menyatakan bahwa pada umumnya literatur mengenai akuntabilitas di satu pihak menyebutkan tentang pentingnya kualitas subjektif, berupa rasa tanggungjawab para pejabat publik dan di lain pihak banyak yang menyebutkan pentingnya kontrol struktural untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut. Dari banyak contoh di lapangan, seringkali aparatur pemerintah yang melayani kepentingan publik masih belum menyadari apa fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat. Dimana ketentuan bahwa pegawai pemerintahan mempunyai kewajiban melayani masyarakat menjadi terbalik sehingga bukan melayani masyarakat tetapi masyarakat yang melayani birokrasi. Ini terlihat jelas dari sikap para birokrat yang tidak melayani masyarakat secara efisien, adil dan transparan. Hal ini terlihat dari adanya keluhan masyarakat dalam media massa Tanjungpinang Pos tanggal 23 Maret 2015, yang mengeluhkan kinerja pegawai dan keterbukaan pegawai dalam memberikan pelayanan publik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah dibuat setahun tetapi tidak kunjung selesai. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk menganalisis Akuntabilitas Birokrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik Purposeful Sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam menjalankan prinsip akuntabilitas berlandaskan dengan peraturan Pelayanan Administrasi Terpadu Nasional (PATEN). Ini terlihat dari aksesibilitas publik terhadap kebijakan yang dibuat Kecamatan Tanjungpinang Timur berjalan seperti yang diharapkan masyarakat, kesesuaian kebijakan yang dirumuskan dengan prinsip administrasi yang berlaku, informasi yang diberikan sangat akurat dan jelas, kebijakan yang diambil mempunyai sasaran yang jelas dan tidak menyimpang, pegawai kecamatan yang bertanggungjawab terhadap kinerjanya masing-masing, pegawai yang bersikap ramah kepada masyarakat yang datang, kegiatan yang diadakan untuk pegawai maupun masyarakat sudah efektif, dan yang terakhir dalam penggunaan sumberdaya manusia yang masih ada sedikit kendala namun masih bisa diatasi.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Birokrasi, Pelayanan, Publik
2
ABSTRACT
As stated by Denhardt (Kumorotomo, 2008: 5) with respect to efforts to ensure accountability in the public bureaucracy, stated that in general, the literature on accountability on the one hand, mentioned the importance of subjective quality, a sense of responsibility of public officials and on the other hand many mentions the importance of structural controls to ensure such accountability. From the many examples in the field, often government officials who serve the importance of the public are still not aware of what their function as public servants. Where the provision that government employees have an obligation to serve the community to be reversed so that instead of serving the public but the public who serve the bureaucracy. It is clear from the attitude of the bureaucrats who do not serve the public in an efficient, fair and transparent. This is evident from the exitence of public in Tanjungpinang Post newspaper dated 23 March 2015, who complained about the performance of employee openness in providing public service in the management of ID card that was made a year but not finished. The purpose of this study was basically to analyze the Public Service Accountability Bureaucracy in Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. In the discussion of this thesis used qualitative research with case study design. Informants in this study were taken by using Purposeful sampling techniques. The data analysis technique used in this study was the technique of data reduction, data presentation, and draw conclusions. Based on the results of the study it can be concluded that Tanjungpinang Timur districts in implementing the principle of accountability based on the rule PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Nasional). This can be seen from public accessibility to the policy that made by Kecamatan Tanjungpinang Timur has already running well, the suitability of policies that formulated by the present administrative principles, the information provided is accurate and clear, the measures taken have clear goals and not deviate, the sub-district employees who were responsible for their each performance, the employees were being nice to the public who came, activities that been held both for employees and the community have been effective, and the last in the use of human resources there still a little problem, but still can be solved.
Keywords: Accountability, Bureaucracy, Service, Public
3
AKUNTABILITAS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK
syarat
terhadap
terciptanya
penyelenggaraan pemerintahan yang
(Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang)
baik, demokratis dan amanah (good governance).
Kelembagaan
pemerintahan yang berakuntabilitas A. Latar Belakang
publik berarti lembaga tersebut
Penelitian ini dilakukan untuk
senantiasa
mengetahui akuntabilitas birokrasi dalam
memberikan
mempertanggungjawabkan
pelayanan
kegiatan
publik kepada masyarakat. Seperti
berkenaan dengan upaya menjamin
birokrasi pemerintah. Pada saat
akuntabilitas di dalam birokrasi
yang sama, birokrasi pemerintah
publik, menyatakan bahwa pada
adalah satu-satunya organisasi yang
umumnya
untuk
kualitas
dan setiap warga negara. Itulah
pihak
subjektif,
berupa
rasa
dan di lain pihak banyak yang
oleh birokrasi pemerintah menuntut
menyebutkan pentingnya kontrol
tanggungjawab moral yang tinggi,
struktural
Kumorotomo (Dwiyanto, 2009 : 95). Oleh karena itu, setiap instansi
untuk
menjamin
pertanggungjawaban
tersebut.
Dengan
baik itu pemerintahan maupun non
demikian
akuntabilitas
birokrasi terkait dengan falsafah
harus
bahwa
bertanggungjawab dengan apa yang
Raba
satu
tanggungjawab para pejabat publik
sebabnya pelayanan yang diberikan
Manggaukang
di
mengenai
menyebutkan tentang pentingnya
kebijakan menyangkut masyarakat
kerjakan.
literatur
akuntabilitas
memaksakan berbagai peraturan dan
mereka
oleh
Denhardt (Kumorotomo, 2008 : 5)
menghindar dari hubungan dengan
pemerintahan
diamanati
Sebagaimana yang dinyatakan
negara tidak akan pernah bisa
legitimasi
yang
segala
rakyat.
yang kita ketahui, setiap warga
memiliki
mau
lembaga
eksekutif
pemerintah yang tugas utamanya
Menurut
adalah melayani masyarakat harus
(Mukhilda,
dipertanggungjawabkan
2013: 1) akuntabilitas merupakan
secara
langsung maupun tidak langsung.
4
Dari banyak contoh
yang
Kecamatan sebagaimana yang
seringkali
dinyatakan Lay et. All. (Armunanto,
aparatur pemerintah yang melayani
2005 : 8 ) diasumsikan dapat
kepentingan publik masih belum
berfungsi:
menyadari
1. Sebagai arena pengembangan demokrasi di tingkat lokal. 2. Sebagai arena pengembangan ekonomi guna mendukung terbentuknya komeranaas (kawasan-pen) yang mampu membiayai diri sendiri (selfsupporting economy) dan sekaligus mampu berkembang. 3. Sebagai arena pengembangan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif. 4. Sebagai arena politik yang bisa menghubungkan politik setingkat desa (grass-root politcs) dengan kabupaten sebagai pusat pengambilan keputusan politik.
terjadi
di
sebagai
lapangan,
apa
fungsi
pelayan
mereka
masyarakat.
Dimana ketentuan bahwa pegawai pemerintahan
mempunyai
kewajiban
masyarakat
melayani
menjadi terbalik sehingga bukan melayani masyarakat
masyarakat yang
tetapi melayani
birokrasi. Ini terlihat jelas dari sikap para birokrat yang tidak melayani masyarakat secara efisien, adil dan transparan. Hal ini di perkuat dengan
Dengan
kedudukan
pendapat Robert Prethus (Santosa
potensi
2009 : 50) misalnya,
dikembangkan tersebut maka perlu
“mengecam pemikiranpemikiran akuntabilitas tersebut sebagai formalistik dan menyesatkan. Di dalam praktek, akuntabilitas legal hanyalah sebagai pajangan. Ia sama sekali tidak berbeda dengan kepentingan publik, yang lebih sering digunakan sebagai pemanis bibir. Aparatur, dalam praktek justru lebih sering bertindak untuk meneguhkan kelompokkelompoknya sendiri”.
yang
mungkin
dan dapat
diciptakan
kecamatan
yang
mempunyai
kapabilitas
dalam
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat. Salah satu kapabilitas yang
harus
dimiliki
kecamatan
adalah akuntabilitas (accountability) yaitu suatu ukuran yang yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian
penyelenggaran
pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di
5
masyarakat atau yang dimiliki oleh
kepentingan
para “stakeholders”.
rendah.
Akuntabilitas
masyarakat
Kepentingan
masih
masyarakat
birokrasi
bukan merupakan prioritas tetapi
yang
justru sebaliknya. Pelayanan akan
dilaksanakan aparatur pemerintah
diberikan dengan baik apabila ada
masih
sesuatu yang menguntungkan bagi
pelayanan
publik
dirasakan
dengan
belum
tuntutan
sesuai
dan
harapan
aparat pemberi pelayanan.
masyarakat. Hal ini terlihat dari
Secara
adanya keluhan masyarakat dalam
akuntabilitas
media masa Tanjungpinang Pos
tersebut disebabkan lemahnya etika
tanggal 23 maret 2015, mengenai
pelayanan pejabat birokrasi. “Etika
kinerja
sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip
pegawai
di
Kantor
kecamatan Tanjungpinang Timur
moral
dalam
pejabat
memberikan
publik.
pelayanan
Masyarakat
mempertanyakan
Kartu
internal,
buruknya
pelayanan
yang
publik
mengatur
atau
perilaku
pegawai
dalam
ini
organisasi” Thomson (Armunanto,
Tanda
2005 : 20), akan menuntun para
Penduduk (KTP) yang sudah dibuat
penyelenggara
setahun lebih tetapi tidak kunjung
bersikap sopan dan ramah kepada
selesai.
pengguna jasa serta bertindak sesuai
tentang
Kurangnya kewajiban
kesadaran yang
dipertanggungjawabkan
harus
dengan
dinilai
yang
buruk.
moralitas
yang
publik
berlaku
universal. Seperti rasional, obyektif,
menjadi faktor penyebab tingkat kinerja
pelayanan
tanpa pamrih dan netral.
Menurut
Penelitian
mengenai
penelitian Armunanto Anang dalam
akuntabilitas pada pelayanan publik
tesis nya yang berjudul akuntabilitas
pernah dilakukan oleh Armunanto
pelayanan
(2005) dengan judul Akuntabilitas
publik
Kecamatan
di
Purwodadi
Kantor Kab.
Pelayanan
Publik
di
Kantor
Grobogan bahwa masalah lain yang
Kecamatan Purwodadi Kabupaten
sering muncul bahwa keikhlasan
Grobogan.
aparat
tersebut
untuk
menjalankan
semata-mata tugas
demi
akuntabilitas
6
Dalam Armunanto dari
penelitian melihat sisi
penyelenggaraan pelayaanan publik.
“Bagaimana akuntabilitas birokrasi
Armunanto menggunakan metode
pelayanan publik di Kecamatan
pendekatan
Tanjungpinang Timur?”
fenamologis.
penelitian
Hasil
Armunanto
mengungkapkan
C. Konsep Teoritis
bahwa
akuntabilitas
1. Akuntabilitas
penyelenggaraan
Perdebatan
pelayanan publik di Kecamatan
tentang
Purwodadi masih dalam kondisi
akuntabilitas
yang buruk. Hal ini terlihat dari
adanya debat dialogis diantara
indikatornya
Carl
acuan
yaitu
penggunaan
pelayanan
yang
berawal
Friedrich
dan
dari
Herbert
Finer. Friedrich (Denhardt and
tidak
Denhardt, 2003) mengatakan
konsisten. Berdasarkan
uraian
bahwa “profesionalisme” atau
latar
belakang dan permasalahan diatas,
keahlian
maka
faktor
peneliti
tertarik untuk
teknis penentu
merupakan akuntabilitas
kedalam
administrasi. Mengingat derajat
sebuah usulan penelitian dengan
responsibilitas lebih didasarkan
memilih
pada profesionalitas dan norma-
melakukan
penelitian
judul
“Akuntabilitas Pelayanan
skripsi
norma
Birokrasi
maka
di
administrator harus akuntabel
Tanjungpinang
demi mencapai standar yang
Publik.
Kecamatan
tindakan
(Studi
telah
Timur Kota Tanjungpinang)
disepakati
umum.
Sedangkan Finer (Denhardt and Denhardt,
B. Rumusan Masalah Bertitik
tolak
dari
2003),
eksternal” merupakan means
latar
belakang diatas dan masalah yang
terbaik
dihadapi
akuntabilitas
di
“kontrol
Kecamatan
untuk
menjamin administrasi
Tanjungpinang timur, maka dapat
dalam sebuah alam demokrasi.
dirumuskan
Menurutnya,
permasalahan
dalam
administrator
penelitian ini kedalam perumusan
merupakan
masalah
elected official.
sebagai
berikut
:
7
subordinat
dari
Lalolo (2003) menjelaskan prinsip
akuntabilitas
7. Sistem informasi manajemen
harus
dan monitoring hasil.
didasari dari beberapa indikator sebagai berikut:
2. Peran
Kecamatan
1. Proses pembuatan keputusan
Pelayanan Publik
yang dibuat secara tertulis,
Pemerintah
tersedia
bagi
warga
yang
didorong
Dalam
daerah
agar
lebih
membutuhkan, dengan setiap
kepada
keputusan yang diambil sudah
mendelegasikan
memenuhi standar etika dan
pelayanan
nila-nilai yang berlaku, dan
terkecil dalam pemerintahan.
sesuai dengan prinsip-prinsip
Pemerintah daerah dipandang
administrasi yang benar.
lebih mengetahui dan akan
2. Akurasi
dan
kelengkapan
lebih
masyarakat
dekat dengan tugas
hingga
responsif
unit-unit
terhadap
informasi yang berhubungan
kebutuhan lokal, sesuai dengan
dengan cara-cara mencapai
fungsi ruang dan jarak fisik,
sasaran suatu program.
serta sosio-kultural. Semakin
3. Kejelasan
sasaran
kecil cakupan area pelayanan
kebijakan yang telah diambil
dan pengelolaan pemerintahan,
dan dikomunikasikan.
semakin efisien dan efektif
4. Kelayakan dari
dari
dan
target
konsistensi
penyelenggaraannya. Perannya
operasional
meliputi: kewenangan perijinan,
maupun prioritas.
kewenangan
rekomendasi,
informasi
kewenangan
koordinasi,
keputusan
kewenangan
pembinaan,
kewenangan
pengawasan,
6. Akses publik pada informasi
kewenangan
fasilitasi,
atas suatu keputusan setelah
kewenangan
penetapan,
keputusan
dan
kewenangan pengumpulan dan
pengaduan
penyampaian informasi serta
5. Penyebarluasan mengenai
suatu
melalui media massa.
mekanisme
dibuat
masyarakat.
kewenangan penelenggaraan.
8
a. Aksesibilitas publik terhadap
3. Keaslian Penelitian Penelitian terdahulu ini memuat yang
berbagai
telah
kebijakan
penelitian
dilakukan
yang
dibuat
pemerintah
oleh
b. Kesesuaian
peneliti lain baik dalam bentuk
dirumuskan
penelitian biasa, skripsi, tesis
administrasi yang berlaku.
dan jurnal. Penelitian terdahulu ini
banyak
dengan
2. Akuntabilitas
kajian
yang prinsip
kebijakan
:
pertanggungjawaban
atas
tentang akuntabilitas dari sisi
kebijakan
oleh
penyelenggaraan dan
pemerintah:
laporan
memuat
kebijakan
bentuk
pertanggungjawaban.
b. Kejelasan sasaran
penelitian-penelitian terdahulu. ini
fokus
akuntabilitas
diambil
a. Kelengkapan informasi
Penelitian ini berbeda dengan
Penelitian
yang
3. Akuntabilitas
pada
individual:
pertanggungjawaban
pegawai
birokrasi
secara personal atau individual
pelayanan publik dan tidak
atas tugas, fungsi dan kewenangan
hanya berfokus kepada laporan
yang dilaksanakan:
pertanggungjawaban saja.
a. Pertanggungjawaban
atas
kinerjanya secara individual
D. Kerangka Pemikiran
b. Pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pelayanan 4. Akuntabilitas
kegiatan:
pertanggungjawaban atas
kegiatan
pemerintah yang
telah
dilaksanakan: a. Pemenuhan prinsip efisiensi,
E. Fokus Penelitian 1. Akuntabilitas
ekonomis,
organisasional:
pertanggungjawaban
efektivitas
dalam
setiap kegiatan
pemerintah
b. Pemenuhan
kecamatan terhadap masyarakat
dan
atau publik yaitu:
efektivitas
penggunaan
9
prinsip
sumber
efisiensi dalam daya
F. Metode Penelitian
3. Jenis Data Sumber
1. Jenis Penelitian Jenis
penelitian
yang
data
yang
digunakan yaitu data primer dan
dianggap tepat adalah penelitian
data
kualitatif dengan desain studi
dalam penelitian ini adalah data
kasus.
yang
penelitian
lokasinya
Data
diperoleh
primer
dari
hasil
wawancara dan observasi tenang
2. Lokasi Penelitian Pada
sekunder.
adalah
di
ini
akuntabilitas birokrasi pelayanan
Kantor
publik
di
Kecamatan
Kecamatan
Tanjungpinang
Tanjungpinang
Timur
Tanjungpinang.
sekunder dalam penelitian ini
Kota
Timur.”
Alasan peneliti memilih Kantor
adalah
Kecamatan
melalui studi kepustakaan atau
Tanjungpinang
data
Timur sebagai lokasi penelitian,
kearsipan.
adalah: Jumlah penduduk yang
4. Informan
cukup padat sudah mencapai 80
yang
Data
diperoleh
Teknik pemilihan informan
ribu lebih, wilayah yang paling
dalam
luas
Kota
menggunakan teknik purposeful
memiliki
sampling. Dengan pendekatan
35%
dari
luas
Tanjungpinang,
penelitian
pegawai yang paling banyak
Criterion
Sampling
berjumlah
dilakukan
karena
30
pegawai
di
ini
hal
ini
didalam
bandingkan kecamatan lain serta
pengambilan
informasinya,
memliki kelurahan yang paling
peneliti menentukan informan
banyak
di
Kecamatan
dengan pemilihan informan yang
Tanjungpinang
Timur
kaya akan informasi disertai
menyebabkan berbagai macam
pembahasan
kebutuhan
publik
yang mendalam pada kasus atau
yang
masalah tertentu (Patton, 1990).
dengan
pelayanan permasalahan
dan
kompleks yang mungkin tidak
Yang
ditemukan di Kecamatan lain
dalam
penelitian
yang ada di Kota Tanjungpinang.
Bapak
Camat
10
menjadi
pemahaman
key
informan
ini
adalah
Kecamatan
Tanjungpinang
Timur,
serta
(realibilitas) dan kesahihannya
informan biasa adalah Sekretaris
(validitasnya).
Camat, Pegawai di bidang Kasi
digunakan dalam observasi
Pelayanan
adalah
Umum,
dan
yang
daftar
masyarakat yang menggunakan
(checklis).
jasa pelayanan di Kecamatan
3. Dokumentasi
Tanjungpinang Timur.
Alat
catatan
Dokumentasi pengambilan
5. Teknik dan Alat Pengumpulan
ialah
data
yang
diperoleh melalui dokumen-
Data Teknik pengumpulan data
dokumen.
Keuntungan
yang digunakan dalam penelitian
menggunakan
dokumentasi
adalah :
ialah biayanya relatif murah,
1. Wawancara
waktu
Wawancara ialah tanya
dan
efisien.
tenaga
Data-data
lebih yang
jawab lisan antara dua orang
dikumpulkan dengan teknik
atau lebih secara
dokumentasi
langsung.
Pewanwancara
disebut
merupakan
cenderung data
sekunder.
Interviewer, sedangkan orang
Alat yang digunakan dalam
yang diwawancarai disebut
dokumentasi adalah kamera.
interviewee.
G. Teknik Analisis Data
2. Observasi.
Analisis
Observasi
ialah
data
menurut
Sanapiah Faisal (1989 : 255-258)
pengamatan dan pencatatan
terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:
yang
terhadap
a. Reduksi data (Data reduction)
diteliti.
b. Penyajian data (Data display)
sistematis
gejala-gejala
yang
Observasi menjadi salah satu teknik
pengumpulan
c. Menarik kesimpulan
data
apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat
dikontrol
keandalan
11
H. Hasil Penelitian
Setiap
1. Akuntabilitas organisasional
dirumuskan
Akuntabilitas yang
organisasional
dimaksud
pertanggungjawaban
kebijakan
aturan,
adalah
mempunyai
kebijakan
dirumuskan
pemerintah
yang
yang
Kecamatan
tanjungpinang Timur sesuai
kecamatan terhadap pemerintahan
dengan
prinsip
yang lebih tinggi dan masyarakat.
pelayanan
PATEN
Pertanggungjawaban tersebut harus
diterapkan kecamatan. Hal
dibuktikan dengan :
ini sependapat dengan yang
a) Aksesibilitas publik terhadap kebijakan
yang
diungkapkan
dibuat
(2008
pemerintahan Kecamatan Timur,
:
dari yang
Kumoroto 3-4)
bahwa
akuntabilitas ialah ukuran Tanjungpinang
menyediakan
yang menunjukkan apakah
akses
aktivitas birokrasi publik
kepada masyarakat agar bisa
atau
melihat kebijakan yang dibuat.
dilakukan pemerintah sudah
Aksesibilitas yang diberikan
sesuai dengan norma dan
melalui media internet yang
nilai-nilai
berupa
masyarakat
website
kecamatan.
pelayanan
yang
yang
dianut
dan
apakah
Tidak hanya melalui internet
pelayanan publik mampu
saja, pihak kecamatan juga
mengakomodasi kebutuhan
menyediakan
masyarakat
brosur
serta
plamfet atau baliho yang ada
yang
sesungguhnya.
di kecamatan dan penjelasan
2.
Akuntabilitas Kebijakan
secara langsung dari pegawai
Akuntabilitas kebijakan
mengenai kebijakan yang ada.
yang
b) Kesesuaian kebijakan yang
dimaksud
adalah
pertanggungjawaban
atas
kebijakan yang diambil oleh
dirumuskan dengan prinsip
pemerintah.
administrasi yang berlaku
Pertanggungjawaban
tersebut
harus dibuktikan dengan :
12
a) Kelengkapan Informasi
b) Kejelasan Sasaran
Informasi yang lengkap dalam
Untuk
mengambil kebijakan sangat
akuntabilitas
penting tertera dalam acuan
sistem
pelayanan.
dengan
Informasi
yang
mengimplementasikan agar
yang
menjadi
efektif
cara
yaitu
membuat
lengkap sangat memudahkan
pernyataan yang jelas terkait
masyarakat
dalam
tujuan dan sasaran kebijakan
pelayanan.
serta program yang dibuat.
menggunakan
Masyarakat merasa sangat puas
Kecamatan
dalam
pelayanan
Timur telah menetapkan dan
diberikan
oleh
Kecamatan
yang
birokrat
di
mempunyai visi, misi, tujuan
Tanjungpinnag
dan sasaran yang jelas dalam
Timur.
Masyarakat
birokrat
Keccamatan
menilai
setiap kebijakan yang diambil
sangat
baik program kerja yang telah,
serius dan perhatian dalam
sedang
menjalankan
tugas
dan
dijalankan.
kewajibannya.
Salah
satu
diambil
keseriusan
Tanjungpinang
yang
ditunjukan
atau
yang
akan
kebijakan
yang
bertujuan
memberikan pelayanan yang
pegawai dalam meningkatkan
semaksimal
akuntabilitas yaitu pemberian
kemasyarakat.
informasi yang tidak berbelit-
Akuntabilitas individual
tersebut merupakan salah satu untuk
mungkin
3. Akuntabilitas Individual
belit. Kelengkapan informasi
upaya
untuk
yang
mewujudkan
dimaksud
adalah
pertanggungjawabban pegawai
pelayanan prima.
secara personal atau individual atas
tugas,
fungsi
dan
kewenangan yang dilaksanakan. Pertanggungjawban
tersebut
harus dibuktikan dengan :
13
a) Pertanggungjawaban
b) Pertanggungjawaban pelaksanaan
terhadap
kinerjanya secara individual Akuntabilitas
individual
Kantor
fungsi pelayanan di
Kecamatan
Tanjungpinang Timur dengan sub
indikator
pertanggungjawaban
terhadap
kinerjanya
secara
bahwa
pegawai
pada
hakekatnya
birokrasi
publik dan untuk
memberikan pelayanan yang baik bersifat
ramah
merespon.
kecamatan
kinerja
dan
Di
Tanjungpinang
cepat
Kecamatan
Timur
selalu
pegawai
menerapkan
motto dari kecamatan tersebut
individu.
yaitu PRIMA sehingga mereka
Dengan adanya laporan kinerja
dapat
individu yang dibuat setiap
Kecamatan
motto
Tanjungpinang
dengan
itu
sebagai
petugas
pelayanan harus bersikap ramah
Timur maka seorang pegawai
kepada masyarakat yang datang.
dapat menjalankan kewenangan benar
bekerja
bertanggungjawab, dimana dengan
akhir tahun oleh pegawai di
dengan
memberikan
bertanggungjawab
membuat laporan dalam bentuk penilaian
dalam
berkewajiban
setiap akhir tahunnya harus
sasaran
masyarakat
Karena
dalam
sendiri,
kepentingan
adalah pelayan kepada masyarakat.
sesuai dengan tupoksi mereka.
kinerjanya
pada
Pemerintahan
jawab mereka masing-masing
terhadap
berorientasi
pelayanan publik yang berkualitas.
pekerjaan
pertanggungjawaban
seharusnya
tersebut sehingga bisa terwujud
individual
yang diberikan adalah tanggung
Dan
sudah
pelayanan. Dengan ada paradigma
pegawai kecamatan mempunyai kesadaran
Pemerintah
Apabila ditemukan dilapangan ada
sehingga
pegawai
terhindar dari penyelewengan-
ramah,
penyelewengan.
yang
bersikap
masyarakat
tidak dapat
menuliskan keluhan mereka dan
14
memasukan ke kotak saran, agar
pelayanan untuk masyarakat
dapat ditindak lanjuti oleh atasan.
tetap berjalan. Dimana setiap ada
4.
Akuntabilitas kegiatan yang dimaksud
atas
sehingga
kantor tidak kosong dan tetap
pemerintah yang
untuk
mengikutinya,
adalah
kegiatan
pegawai
bergantian
Akuntabilitas Kegiatan
pertanggungjawaban
kegiatan
menjalankan tugasnya.
telah
Terwujudnya pelayanan yang
dilaksanakan. Pertanggungjawaban
berkualitas dapat juga ditandai
tersebut dibuktikan dengan :
dengan
tercapainya
keberhasilan kegiatan yang a.
Pemenuhan prinsip efisiensi,
dilaksanakan
ekonomis
kecamatan. Untuk itu birokrat
dan
efektivitas
oleh
pihak
dalam setiap kegiatan
diharapkan
Dalam pelaksanaan kegiatan
tugas dan kewajiban dalam
yang
setiap kegiatan secara efektif
diadakan
Kecamatan
oleh
Tanjungpinang
dan
efisien.
melaksanakan
Pelaksanaan
Timur telah memenuhi prinsip
kegiatan yang efektif dan
efisiensi,
ekonomis
dan
efisien
efektivitas.
Kegiatan
yang
terjaminnya penyelenggaraan
diadakan untuk masyarakat
kegiatan kepada masyarakat
juga mempunyai tujuan yang
dengan menggunakan sumber
jelas untuk apa kegiatan itu
daya
dilaksanakan dan manfaat dari
bertanggungjawab. Sehingga
kegiatan
mannfaat dari akuntabilitas
tersebut
dilihat
secara
juga
dari
optimal
dan
dilaksanakan. Kegiatan yang
dapat
dibuat kecamatan konsisten
kepemerintahan yang baik.
dengan kehendak publik. Di
b.
mewujudkan
Pemenuhan prinsip efisiensi
kantor kecamatan juga terlihat
dan
sangat
penggunaan sumber daya
efisien
dan
efektif
apabila mengadakan kegiatan,
15
efektivitas
dalam
Petugas pelayanan merupakan
I. KESIMPULAN DAN SARAN
ujung tombak terdepan yang
1. Kesimpulan
berhadapan langsung dengan
a. Akuntabilitas
organisasional
publik. Itu sebabnya sebagai
Kecamatan
petugas
Tanjungpinangpinang
pelayanan
memiliki yang
harus
profesionalisme
tinggi
baik
cukup
dalam
efektif
Timur
terlihat
dari
indikator yang membawahinya
melaksanakan kewajiban dan
seperti
tugasnya. Terkait hal tersebut
terhadap kebijakan yang dibuat
Kecamatan
Kecamatan
Timur
Tanjungpinang
dalam
penggunaan
Timur
aksesibilitas
publik
Tanjungpinang
sudah
berjalan
sesuai
sumber daya masih ada sedikit
dengan peraturan dari Pelayanan
kendala, dimana sumber daya
Administrasi Terpadu Kecamatan
manusia
(PATEN) yang telah diterapkan
yang
Kecamatan
dimiliki
Tanjungpinang
di
kecamatan.
dan
Timur masih kurang terlebih
kebijakan
untuk petugas penjaga konter
Kecamatan
pelayanan.
masih
Timur sesuai dengan prinsip
belum dapat untuk pergantian
administrasi yang berlaku dan
shift
berpedoman
Dimana
menjaga
konter
pelayanan saat jam istirahat
yang
Setiap
Tanjungpinang
pada
aturan
pelayanan PATEN.
makan siang. Sehingga saat
b. Dilihat
dari
jam istirahat makan siang
kebijakannya,
sebagian
Tanjungpinang
konter
dirumuskan
kosong.
akuntabilitas Kecamatan Timur
dalam
informasi
sudah
Kendala mengenai kurangnya
memberikan
sumber daya manusia dapat
sangat
diatasi
dalam acuan pelayanan, sehingga
penyediaan manusia
dengan sumber dengan
adanya daya
lengkap
masyarakat
proses
dan
tidak
tertuang
merasa
dipersulit serta kebijakan yang
rekruitmen pegawai, seleksi
diambil
dan penempatan kerja.
Tanjungpinang Timur sasarannya
16
Kecamatan
sangat jelas, dan kebijakan yang
efektivitas dan ekonomis namun
diambil bertujuan memberikan
dalam
pelayanan yang maksimal kepada
terhadap prinsip efisiensi dan
masyarakat.
efektivitas
c. Dari akuntabilitas individualnya dapat
terlihat,
Kecamatan
Karena
yang
sumberdaya
dapat
pertanggungjawaban
tersebut
tahunnya
juga
Tanjungpinang
masih
kurangnya
manusia
untuk
mengisi konter pelayanan. 2. Saran
harus dibuatkan laporan setiap akhir
di
Timur masih ada sedikit kendala.
Timur dalam melaksanakan tugas
dimana
penggunaan
manusia
Kecamatan
Tanjungpinang
bertanggungjawab,
dalam
sumberdaya
Pegawai
diberikan
prtanggungjawaban
1.
dalam
Pihak Kecamatan harus tetap mempertahankan
prinsip
memberikan pelayanan kepada
akuntabilitas
publik pegawai Kecataman selalu
memberikan pelayanan kepada
bersikap sesuai dengan motto
masyarakat. Dengan cara setiap
dari Kecamatan Tanjungpinang
petugas
Timur yaitu PRIMA, namun
mendapatkan pendidikan dan
masih ada juga pegawai yang
pelatihan tentang pentingnya
kurang
akuntabilitas.
merespon
masyarakat
yang datang. Keluhan ini bisa
2.
dalam
pelayanan
harus
Pegawai hendaknya lebih cepat
masyarakat sampaikan di kotak
merespon
saran yang tersedia agar ditindak
datang ke kantor camat untuk
lanjuti.
melakukan pengurusan.
d. Yang
terakhir
akuntabilitas
dilihat
kegiatan,
dari
3.
dalam
Sebaiknya
ketika
pihak
masyarakat
Kecamatan
dapat mengajukan rekruitmen
setiap kegiatan yang dilakukan
pegawai
untuk
maupun
kekurangan di bagian konter
pegawai, pihak Kecamatan sudah
pelayanan, sehingga saat jam
sangat
istirahat makan siang konter
masyarakat
bertanggungjawab
memenuhi
prinsip
dan
efisiensi,
untuk
tetap terisi penuh.
17
mengisi
4.
Pimpinan memberikan
methods (pp. 169-186). Beverly Hills, CA: Sage.
hendaknya penghargaan
Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung : Refika Aditama
kepada pegawai apabila kinerja pegawai tersebut telah tercapai dengan maksimal.
Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Keperintahan Yang Baik: Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukrisasi dan Pemberdayaan, Bandung : Mandar Maju
DAFTAR PUSTAKA BUKU: Faisal,
Sanapiah. 1989. FormatFormat Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali Pers
Kumorotomo, W. 2009. “Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas dari KKN”. Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik. Editor: Agus Dwiyanto,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. pp 95134.
Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik), Bandung : Refika Aditama
Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa Transisisi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cetakan ke-2
ARTIKEL: Lalolo, Loina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Lembaga Administrasi Negara.2003. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) Buku I PrinsipPrinsip PenyelenggaraanNegara, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Lionardo, Andries. 2011. Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang: Tunggal Mandiri
JURNAL: Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt. The New Public Service: Serving, Not Steering. M.E. Sharpe. 2003
Patton, M. 1990. Qualitative evaluation and research 18
Romzek, Barbara S. And Melvin J. Dubnick. Accountability In The Sector Public Sector: Lessons From The Challenger Tragedy. Wiley on Behalf of The American Society For Public Administration.1987
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Suci,
Romzek, Barbara S. And Patricia Wallace Ingraham. Cross Pressures of Accountability: Initiative, Command, and Failure in the Ron Brown PlaneCrash. Wiley on Behalf of The American Society For Public Administration. 2000
Andi Atmi Nurul. 2015. Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Prosedur Pelayanan surat Izin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman modal kabupaten Pinrang). Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin
DOKUMEN: BPS Kota Tanjungpinang (Hasil Susenas 2014)
TESIS: Armunanto, Anang. 2005. Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobongan. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah daerah Untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik di Daerah (Studi di Kantor Kebumen). Tesis, Universitas Diponegoro Semarang
SKRIPSI: Mukhilda, Nurul. 2013. Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makasar). Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas
19
