Kontribusi Komunitas Terhadap Perbaikan Pelayanan Publik (Refleksi PATTIRO Mendorong Akuntabilitas Pelayanan Publik)

2015 LAPORAN TAHUNAN

Kontribusi Komunitas Terhadap Perbaikan Pelayanan Publik (Refleksi PATTIRO Mendorong Akuntabilitas Pelayanan Publik)

DAFTAR ISI Sambutan Ketua Dewan Pembina PATTIRO.........................................................................I Sambutan Direktur Ekseku f PATTIRO................................................................................ II Da ar Singkatan..................................................................................................................III Kaleidoskop 2015................................................................................................................ 1 Fokus Area Akuntabilitas Pelayanan Publik......................................................................... 12 1. Riset 2. Pengorganisasian dan Advokasi 3. Pengembangan Teknologi Informasi Pembelajaran dari Akuntabilitas Pelayanan Publik............................................................. 25 · Transparansi dan Akuntabilitas (T/A) dan Pendekatan Advokasi · Kuadran Transparansi · Forum Mul Stakeholder dan Proses Pengambilan Keputusan · Pembelajaran dari Fasilitasi Difabel sebagai Kelompok Rentan Fokus Area Lainnya............................................................................................................. 31 · Fokus Area Transparansi · Fokus Area Pengelolaan Keuangan Publik Produk Pengetahuan PATTIRO............................................................................................ 38 Manajemen Organisasi....................................................................................................... 43 Laporan Audit Keuangan 2015............................................................................................ 45

Sambutan Ketua Dewan Pembina “ Naik pesawat pergi ke pulau Ajak rakyat untuk memantau “ Sesekali saya ingin berpantun untuk menyambung apa yang saya sampaikan tahun lalu tentang tanggung gugat atau akuntabilitas dapat diraih dan salah satunya melalui pemantauan sosial. Betapa akuntabilitas menjadi in dari tata pemerintahan yang baik, dan salah satu upayanya ialah menyajikan informasi publik. Terlepas jenis akuntabilitasnya, apakah itu poli k, sosial, administrasi, horizontal dan ver kal maka akses terhadap informasi publik menjadi bagian tak terpisahkan. Sebagaimana Amartya Sen menulis tentang bencana kelaparan bukanlah akibat kurangnya produksi pangan, seper yang didengungkan oleh Robert T. Malthus, melainkan persoalan akses terhadap sumber daya. Maka akses terhadap informasi publik ini menjadi jembatan agar rakyat dapat lebih mudah menjangkau sumber daya yang diperlukan. Tak hanya bahan pangan, melainkan juga layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai. Dalam tema itu pula, tahun ini menjadi masa pelaksanaan kerja sama PATTIRO dengan Results for Development Ins tute (R4D) dan Ash Center dari Harvard Kennedy School (HKS), Amerika Serikat. Melalui dukungan 50 fasilitator desa, tampak bahwa ibu rumah tangga dan warga biasa rupanya mampu mengolah informasi publik yang diterima dan mengkonversinya menjadi aksi nyata untuk perubahan layanan kesehatan. Tak selalu melalui jalan rumit seper unjuk rasa atau boikot. Bahkan upaya sederhana melaporkan kinerja bidan desa ke kepala desa dan pengelola Puskesmas juga sudah cukup membuat kita yakin tentang premis awal kita tadi. Di sisi lain, pendekatan yang dilakukan oleh fasilitator juga rela f efisien dan memberikan buk kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa tak perlu menerjunkan banyak pendamping, karena yang buk lebih pen ng bagi fasilitator adalah menjelaskan betapa estafet akan segera diserahkan kepada warga desa sendiri. Pada 2015 adalah masa pembuk an bahwa pemerintah dak bisa memenuhi target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Salah satu indikatornya adalah kema an ibu melahirkan yang masih jauh lebih nggi dari target 102 per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara tujuan baru telah disusun melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan lebih banyak indikator. Untuk mencapai indikator target SDGs tersebut, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan pen ngnya kolaborasi lintas aktor, tak hanya pemerintah namun juga pihak par kelir dan masyarakat sipil, yang sering disebut juga trias poli ca baru. Semoga inisia f yang dikerjakan oleh kelimapuluh fasilitator dan upaya lain PATTIRO termasuk pemanfaatan teknologi pesan pendek dan forum mul pihak di Surakarta, Semarang, dan Jeneponto, berkontribusi signifikan terhadap tujuan besar itu. “ Mampir ke bilik dekat telaga Akuntabilitas layanan publik harapan kita “ Syahrir Wahab

I

Sambutan Direktur Ekseku f Sebagai sebuah laporan tahunan, ini waktunya PATTIRO menjelaskan kembali berbagai upaya yang dilakukan selaras dengan ga fokus area, yaitu transparansi, pelayanan publik, dan manajemen keuangan publik. Tahun 2015 waktunya memantapkan posisi PATTIRO pada dua isu andalan yaitu Kesehatan dan Desa. Yang saya sebut pertama sangat terkait dengan berbagai inisia f yang berhasil diluncurkan dalam merespons berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan dimulainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dan yang terakhir ialah beberapa inisia f rin san dalam merespons pelaksanaan Undang-Undang Desa. Laporan edisi ini di kberatkan pada bagaimana akuntabilitas pelayanan publik diimplementasikan. Pada implementasinya, transparansi informasi yang relevan bagi warga menjadi bekal untuk melakukan aksis sosial. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan informasi, kemudian masyarakat saling berbagai informasi tersebut dan selanjutnya menyusun rencana aksi sosial dan mengimplementasikan aksi sosial dimaksud. Ke ganya bisa kita temui dalam berbagai bentuk penjelasan di laporan tahunan ini. Misalnya di seratus desa ke ga tahapan tersebut diuji dan dari 41 desa yang dipantau mitra lain ada dua yang rencana aksinya dak dijalankan. Atau dalam bentuk forum mul -pihak dengan agenda aksi yang sangat fleksibel, hingga ak vis difabel yang bergerak setelah mereka terlibat survei secara par sipa f. Pun beberapa pembelajaran bisa dipe k, misalnya bagaimana menggalang isu inklusi sosial bagi kelompok rentan tak bisa mengandalkan pendekatan konvensional, melainkan perlu ndakan komprehensif. Begitu juga pembelajaran bagaimana melakukan intervensi di komunitas desa tanpa menimbulkan ketergantungan. Selamat menyelami makna dan pembelajaran transparansi untuk akuntabilitas.

Sad Dian Utomo

II

DAFTAR SINGKATAN ADB AKI AKB APBD APB Desa APBN BPJS CC CSO DIP DPR FKTP FKK FMS FBI GIAT HDI HKS HWDI J-PAL KIBBLA K/L LONTARA M3 MATRA - Stat Mp3 MATA OMS ORI OSF OGP PATTIRO PANDAN PERTUNI PPID RUU RKP Desa RPJMDesa R4D SMS SDGs SKPD SLB SOP T/AI TI

Asian Development Bank Angka Kema an Ibu Angka Kema an Bayi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Community Center Civil Society Organiza on Da ar Informasi Publik Dewan Perwakilan Rakyat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Forum Kesehatan Kecamatan Forum Mul Stakeholders Federal Bureau of Inves ga on Governance, Integrity, Accountability, Transparency Hari Disabilitas Internasional Harvard Kennedy School, Universitas Harvard Himpunan Wanita Difabel Indonesia Abdul La f Jameel Poverty Ac on Lab Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Kementerian / Lembaga Layanan Informasi Kesehatan Masyarakat Turatea Mother Maternal Infant Mee ng Mandiri, Ter b dan Sejahtera - Sta s k Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Myanmar Alliances for Transparency and Accountability Organisasi Masyarakat Sipil Ombudsman Republik Indonesia Open Society Founda on Open Government Partnership/Kemitraan Pemerintahan Terbuka Pusat Telaah dan Informasi Regional Pusat Layanan Aduan Kesehatan Perkumpulan Tuna Netra Indonesia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rancangan Undang-Undang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Results for Development Ins tute Short Message Service Sustainable Development Goals Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekolah Luar Biasa Standard Opera ng Procedure Transparency and Accountability Ini a ve Teknologi Informasi

III

PATTIRO LAPORAN TAHUNAN 2015

KALEIDOSKOP 2015


KALEIDOSKOP 2015 Lokakarya OGP di Yangon Myanmar (Januari 2015)

K

einginan beberapa perwakilan masyarakat sipil Myanmar untuk memperkenalkan Open Government Partnership (OGP) ke khalayak luas menjadi alasan dilaksanakannya lokakarya OGP di Yangon, Myanmar. Lokakarya tersebut diselenggarakan 19-20 Januari 2015 atas kerja sama antara MATA, PATTIRO, TII, Sekretariat OMS OGP Indonesia, serta Unit Pendukung OGP. Pada kegiatan ini, PATTIRO menceritakan berbagai pengalaman OMS di Indonesia berkecimpung di isu OGP. Hadir di dalam lokakarya ini perwakilan pemerintah dari berbagai negara sahabat seper Indonesia dan Amerika Serikat yang masing-masing diwakili oleh Direktur Poli k dan Komunikasi Kementerian Pe re n ca n a a n Pe m b a n g u n a n Raden Siliwan dan Duta Besar foto dok: PATTIRO Amerika Serikat untuk Myanmar Derek J. Mitchell. Perwakilan dari Unit Pendukung OGP, OMS dari Indonesia, Filipina, Kanada, dan Amerika Serikat juga turut dalam lokakarya yang berlangsung dua hari itu. Ratusan perwakilan OMS foto by : PATTIRO lokal dan nasional Myanmar pun ikut meramaikan lokakarya itu.

Penyelenggaraan Forum Mul Pihak Kesehatan di Semarang, Jawa Tengah (Februari 2015)

P

ertemuan Forum Mul Pihak atau Forum Mul Stakeholder (FMS) tentang kesehatan pada Februari, 2015 merupakan kali kedua bagi PATTIRO menyelenggarakan pertemuan tersebut di Kabupaten dan Kota Semarang. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur pemerintah, masyarakat dari berbagai wilayah kecamatan, dan media bertujuan untuk melakukan iden fikasi permasalahan kesehatan serta merekomendasikan usulan kesehatan secara terintegrasi, dan berkesinambungan dengan memperha kan kondisi dan potret kesehatan di ngkat kabupaten/kota. Masyarakat yang terlibat merasa bahwa keberadaan forum ini memberi manfaat, karena telah menjamin keterlibatan negara dalam menjaga kesehatan masyarakat secara langsung.

Pela han Pengecualian Informasi di Pandeglang, Banten (Februari 2015)

D

alam kerangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi khususnya dalam informasi yang dikecualikan, PATTIRO bersama PATTIRO Banten mengadakan pela han mengecualikan informasi di lingkungan badan publik pemerintah di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Pela han yang berlangsung pada 26-28 Februari 2015 ini difasilitasi oleh Spesialis Keterbukaan Informasi PATTIRO, Bejo Untung dan Agus Salim Pela han diisi dengan kegiatan prak k 1


KALEIDOSKOP 2015 uji konsekuensi dalam melakukan pengecualian informasi dan prak k menyusun Da ar Informasi Publik (DIP) dan rencana ndak lanjut. Pela han pengecualian informasi ini memberikan bekal kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyusun revisi kerangka SOP dan afirmasi terhadap fungsi PPID.

Lokakarya Hasil Intervensi Forum Mul Stakeholder di Kab. Semarang dan Kota Semarang, Jawa Tengah (Maret 2015)

L

okakarya pembahasan hasil intervensi FMS di Kabupaten Semarang dan Kota Semaraang yang dilakukan sejak Agustus 2014, dilaksanakan pada 16 dan 17 Maret 2015. Tidak hanya dilaksanakan untuk membahas hasil intervensi FMS di Kabupaten dan Kota Semarang, pertemuan juga membahas dukungan PATTIRO terhadap pengembangan Rencana Strategis PATTIRO Semarang sebagai bagian dari jaringan PATTIRO Raya. Melalui kegiatan ini pula, PATTIRO mendapat gambaran mengenai kontribusi yang diberikan PATTIRO Semarang untuk perbaikan pelayanan kesehatan melalui pelaksanaan FMS.

Pela han DIP dan Pengecualian Informasi untuk PPID se-Provinsi Maluku (Maret 2015)

P

ela han DIP dan Pengecualian Informasi pada 2-4 Maret 2015 diselenggarakan karena hingga 2015, di Provinsi Maluku, PPID Utama baru didirikan di Kota Ambon sedangkan 10 kabupaten/kota lainnya belum memiliki PPID. Turut hadir sebagai peserta pela han, perwakilan dari berbagai SKPD di Provinsi Maluku dan perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota seProvinsi Maluku. Pada pela han ini PATTIRO diwakili oleh Sad Dian Utomo selaku Direktur Ekseku f berbagi cerita kemajuan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta capaian pembentukan PPID di Indonesia. Selain itu, Sad Dian juga berpar sipasi di dalam pela han dengan memberikan materi tentang Da ar Informasi Publik. Pela han selama ga hari ini menghasilkan rencana ndak nyata untuk mendorong pembentukan PPID di kabupaten/kota se-Maluku.

Ujicoba pertama Aplikasi Pengaduan Kesehatan Ibu Hamil berbasis SMS (April 2015)

K

foto dok: PATTIRO

2

egiatan yang pelaksanaannya bersamaan dengan Lokakarya FMS dalam mendorong akuntabilitas sosial di Kabupaten S e m a r a n g , J a w a Te n g a h i n i dilaksanakan di penghujung Maret, 2015. Peserta terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, serta anggota komunitas melakukan pembahasan mendalam mengenai permasalahan kesehatan yang ada Arie Prasetyo selaku Spesialis TI


KALEIDOSKOP 2015 PATTIRO mengajak peserta melakukan simulasi penggunaan sistem informasi pelaporan kesehatan ibu hamil berbasis pesan singkat yang telah PATTIRO dan PATTIRO Semarang kembangkan. Arie menjelaskan dalam prak knya simulasi sistem tersebut berjalan baik, namun sedikit terhambat karena respons yang diberikan oleh sistem masih lambat. Alasannya adalah rendahnya kemampuan komputer yang digunakan untuk simulasi dalam memproses laporan yang masuk. Selain itu jaringan kartu GSM yang digunakan juga mengalami kendala. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, teriden fikasi bahwa dari sisi teknis sistem informasi pelaporan ibu hamil berbasis pesan singkat tersebut masih memerlukan perbaikan.

Kick Off Mee ng Program Peduli Perempuan Difabel (Mei 2015)

K

ick Off Mee ng yang dilaksanakan di penghujung Mei, 2015 menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Program Peduli Perempuan Difabel oleh PATTIRO. Pada pertemuan ga hari ini, PATTIRO memperkenalkan isi d a n a ge n d a p ro g ra m ke p a d a beberapa fasilitator distrik yang datang dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, di kegiatan ini, m Program Peduli foto dok: PATTIRO Perempuan Difabel PATTIRO juga berkesempatan belajar secara langsung dari rekan-rekan HWDI mengenai inklusi sosial. Berawal dari kegiatan ini pula, PATTIRO belajar bahwa hanya ada sedikit hal yang menghambat teman-teman difabel di Indonesia untuk berkembang, antara lain yaitu kondisi lingkungan yang dak akomoda f dan terbatasnya kesempatan yang tersedia.

Kick Off Mee ng Program Pengembangan FMS untuk meningkatkan Akuntabilitas & Par sipasi Warga Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Juni 2015)

W

orkshop awal program yang dilaksanakan di ga daerah yaitu Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, dan Kabupaten Jeneponto ini dilaksanakan pada minggu pertama Juni, 2015. Pada pertemuan yang berlangsung di Kota Surakarta ini, PATTIRO bersama jaringannya berkoordinasi agar skema dan intervensi program dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, dalam pertemuan yang berlangsung ga hari ini, para peserta juga mendapat materi teknis terkait dengan administrasi keuangan agar pelaporan yang dilakukan sesuai dengan standar PATTIRO dan kaidah akuntabilitas. Di dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pelaksana program dari PATTIRO Semarang, PATTIRO Surakarta, dan PATTIRO Jeka juga dilakukan penyepakatan mekanisme komunikasi serta pelaporan.

3


KALEIDOSKOP 2015 Seminar dan Pameran OGP di Kuala Lumpur, Malaysia (Agustus 2015)

S

ebagai ndak lanjut Lokakarya OGP di Malaysia yang diselenggarakan pada 2014, PATTIRO bekerja sama dengan IDEAS Malaysia kembali menyelenggarakan seminar dan lokakarya OGP di Kuala Lumpur, pada 18 Agustus 2015. Seminar bertema “Data Terbuka untuk Mendorong Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keterlibatan Masyarakat, dan Pertumbuhan Ekonomi” ini menghasilkan beberapa rencana ndak lanjut untuk mendukung tertanamnya nilai-nilai OGP di dalam pemerintahan Malaysia. Hadir dalam seminar ini 17 pejabat Pemerintah Malaysia, 24 perwakilan dari masyarakat sipil, dan 12 peserta lainnya dari sektor swasta, akademisi, dan media. Hadir juga Pendukung OGP untuk wilayah Asia, Shreya Basu, Kepala data.gov.uk, Antonio Acuna, dan Michael Canares perwakilan dari Open Data Lab Jakarta juga ikut berpar sipasi sebagai pembicara.

Kick Off Mee ng Program T4D (Agustus 2015)

K

egiatan ini merupakan pertemuan pertama yang menandai dimulainya pelaksanaan penuh program T4D. Berbeda dengan program lainnya, pertemuan awal program T4D dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu sepuluh hari, terhitung sejak 23 Agustus 2015. Di dalam kegiatan ini, PATTIRO memberi induksi tentang berbagai materi yang terdapat di buku panduan program, termasuk metode dan agenda, secara terinci kepada dua belas fasilitator senior yang terlibat. Materi diberikan dak hanya oleh m dari PATTIRO dan J-PAL, tetapi juga oleh Manager Program T4D dari Harvard Kennedy School of Governance, Jessica Creighton dan Direktur Program dari R4D, Courtney Tolmie.

Pela han Tata Kelola Pemerintah dan An Korupsi di Washington DC, Amerika Serikat (Agustus 2015)

P

ela han ini diselenggarakan oleh Interna onal Law Ins tute bekerja sama dengan Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat dan dilaksanakan selama dua belas hari, terhitung sejak 31 Agustus 2015. Di dalam kursus yang difasilitasi oleh Program PRESTASIUSAID ini, PATTIRO diwakili oleh Direktur Ekseku f. Sad berkesempatan mempelajari metode survei mendalam dan berbagai prak k baik yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi non pemerintah, serta berbagai pihak terkait lainnya anggota Kongres dan media di Amerika Serikat dalam memberantas korupsi dan mempromosikan transparansi. Berbagai pihak yang terkait dengan isu pemberantasan korupsi di Amerika Serikat hadir mengisi materi pela han, termasuk perwakilan dari Unit An Korupsi Internasional, FBI. 4


KALEIDOSKOP 2015 Peluncuran Buku Anotasi Undang-Undang No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (September 2015)

U

ntuk mengan sipasi munculnya berbagai tafsir berbeda terhadap hal-hal pen ng, yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 8 September 2015, PATTIRO meluncurkan Buku “Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” di Jakarta. PATTIRO menilai pembuatan buku ini menjadi hal yang strategis untuk dilakukan karena regulasi tersebut memiliki implikasi yang sangat luas. Dalam acara peluncurannya, hadir perwakilan dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, donor, dan akademisi yang menyambut posi f langkah PATTIRO menyusun anotasi ini. Menurut para peserta, pemerintah dan masyarakat perlu membaca buku ini karena melalui buku ini, dapat lebih memahami berbagai gagasan yang tertuang di dalam UU Desa. Selain itu, buku ini bisa menjadi bekal bagi publik melakukan uji materi terhadap UU Desa dan juga bekal bagi pemerintah merevisi atau mengoreksi kembali peraturan turunannya.

Pertemuan OGP Regional Asia Pasifik di Manila, Filipina (September 2015)

S

elama dua hari, terhitung sejak 7 September 2015 pertemuan OGP Regional Asia Pasifik diselenggarakan di Manila, Filipina. Acara yang diselenggarakan di Kantor Pusat ADB ini membahas berbagai persiapan menjelang dilaksanakannya Konferensi OGP Global tahun 2015 di Meksiko pada 27-29 Oktober. Acara yang dihadiri puluhan perwakilan donor, pemerintah dan masyarakat sipil dari berbagai negara anggota OGP di wilayah Asia Pasifik, Nanda Sihombing selaku Spesialis OGP berpar sipasi mewakili PATTIRO dan terlibat sebagai peserta ak f diskusi.

Peluncuran Aplikasi SMS Getaway untuk Kesehatan (Oktober 2015)

S

epanjang awal Oktober 2015 PATTIRO bersama jaringannya di ga Kota Surakarta, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Jeneponto meluncurkan ga aplikasi berbasis layanan pesan singkat untuk mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait pelayanan kesehatan oleh Puskesmas. Di Kota Surakarta, aplikasi ini disebut dengan SMS PANDAN, sedangkan di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Jeneponto masing-masing diberi nama SMS MATRA-Stat dan SMS LONTARA. Meski nama ke ga aplikasi berbeda, ke ganya menyediakan menu yang rela f sama, yaitu menu data, menu gawat, menu info, dan menu keluhan. Peluncuran aplikasi ini di ga daerah tersebut – Kota Surakarta pada 2 Oktober, Kabupaten Semarang pada 6 Oktober, dan Kabupaten Jeneponto pada 9 Oktober – dihadiri oleh perwakilan pemerintah seper bupa dan kepala dinas kesehatan, serta kader kesehatan, masyarakat sipil, dan media.

Konfrensi Global OGP di Meksiko (Oktober 2015)

K

onferensi Global OGP tahun 2015 diselenggarakan di Mexico City, Meksiko pada 27-29 Oktober. Di ajang pertemuan OGP terbesar ini, perwakilan dari pemerintah, akademisi, masyarakat sipi, dan organisasi internasional dari puluhan negara di dunia berkumpul untuk berbagi pengalaman dan prak k baik di isu keterbukaan pemerintah. PATTIRO sebagai salah satu Tim In CSO OGP di Indonesia pun ikut hadir. Diwakili oleh Nanda Sihombing, Spesialis OGP, PATTIRO 5


KALEIDOSKOP 2015 berbagi pengalaman dan prak k baik terkait keterlibatan masyarakat sipil Indonesia selama berkecimpung di isu OGP itu dikemukakan pada sesi “The OGP Civil Society Network Knowledge Sharing Ini a ve Workshop: Findings and Conclusions”. Di sesi lain yaitu “Support the OGP Advocates in Non-OGP Countries”, Nanda juga menceritakan perkembangan dan prak k OGP di Indonesia kepada perwakilan negara-negara non-OGP yang hadir. Membawa nama PATTIRO, Nanda juga menjadi salah satu fasilitator CSO Day pada sesi “The Next Fron ers of Open Government: How have you done it? Peer-Learning to get be er na onal OGP Process”.

Pertemuan World Movement for Democracy di Seoul, Korea Selatan (November 2015)

P

ertemuan berlangsung pada 1-4 November 2015 di Seoul, Korea Selatan. Mewakili masyarakat sipil Indonesia, PATTIRO bersama pemateri dari Kolombia dan Filipina mengisi materi pada sesi “Par sipasi Publik dan Pelayanan Pemerintah”. Agenda pembahasan yaitu “Bagaimana cara menanamkan demokrasi di kehidupan sehari-hari masyarakat?”. Di dalam sesi yang berlangsung cukup singkat ini, Spesialis Pelayanan Publik PATTIRO Rokhmad Munawir mempresentasikan upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pelaksanaan UndangUndang Pelayanan Publik di Indonesia. Upaya antara lain melalui pembentukan Forum Mul Pihak yang terdiri dari perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, dan para pengelola pelayanan foto dok: PATTIRO publik. Selain Indonesia, delegasi dari beberapa negara lain seper Polandia, India, Afrika Selatan, Thailand, dan Korea Selatan juga ikut membagikan pengalaman mereka terkait dengan demokrasi.

Bincang-bincang dengan Radio 68H Tentang Difabel (November 2015)

S

ecara langsung, pada 2 November 2015, PATTIRO menyelenggarakan dialog di Radio KBR 68H. Dialog bersama Ketua HWDI Maulani Ro nsulu dan Kepala Puskesmas Kecamatan Labuapi, Lombok Barat Sahroji, dan Didik Purwondanu selaku Senior Manager Akuntabilitas Sosial untuk Pelayanan Publik PATTIRO. Perbincangan selama satu jam tersebut membahas secara mende l isuisu tentang difabel, mulai dari jenis eksklusi yang dialami difabel, informasi terkini mengenai perkembangan RUU Penyandang Disabilitas. Begitu juga hasil temuan PATTIRO di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Lombok Barat tentang cakupan BPJS Kesehatan, pendekatan dan inovasi yang dilakukan PATTIRO terhadap perbaikan layanan kesehatan bagi disabilitas. Akhirnya upaya yang dilakukan penyedia layanan di Kabupaten Lombok Barat untuk memperbaiki kualitas layanan bagi disabilitas. Respons posi f pun bermunculan dari para pendengar se a Radio KBR 68H di seluruh Indonesia. Telepon dan pesan singkat yang masuk berharap agar eksklusi terhadap teman-teman difabel dapat segera berakhir, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. 6


KALEIDOSKOP 2015 Lokakarya Transparansi & Akuntabilitas di Rio Jainero, Brazil (November 2015)

L

okakarya transparansi dan akuntabilitas bernama TALearn tahun 2015 diselenggarakan oleh T/AI dan OSF pada 11-14 November di Rio de Jainero, Brazil. Senior Manager Akuntabilitas Sosial untuk Pelayanan PublikPATTIRO, Didik Purwondanu yang hadir sebagai peserta ak f menceritakan acara lokakarya tersebut berjalan dengan lebih santai namun tetap intensif. Alih-alih menggunakan slide Power Point, diskusi mengenai banyak kasus dilakukan dengan metode peerassist secara paralel. Didik sendiri terlibat dalam peer-assist bertema “Advokasi Transparansi dan Akuntabilitas dengan Melibatkan Kelompok Rentan”. Di dalam diskusi kecil yang dihadiri delapan peserta dari berbagai negara tersebut, Didik menceritakan pengalaman kawan-kawan difabel dampingan PATTIRO di Kabupaten Sorong dan Lombok Barat. Diskusi yang berlangsung pada hari ke ga pela han tersebut menurut para pesertanya cukup menarik karena program difabel yang PATTIRO jalankan dianggap memiliki strategi yang dapat merangkul kaum difabel. Padahal, di banyak negara, kesempatan difabel untuk terlibat dalam advokasi masih sangat terbatas.

Kuliah Umum Pengembangan Masyarakat, Program Studi Penyuluhan & Komunikasi Pertanian (November 2015)

P

ada 14 November 2015, PATTIRO mendapat kepercayaan dari UNS untuk memberikan kuliah umum mengenai kontribusi OMS dalam meningkatkan peran masyarakat pada implementasi Undang-Undang Desa kepada 300-an mahasiswa dan mahasiswi Program Pendidikan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, UNS. Senior Manager PATTIRO, Ahmad Rofik menyampaikan beberapa materi pokok seper perbedaan cara pandang terhadap desa sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Desa, kelembagaan desa, desa mandiri, Indeks Desa Membangun, dan materi menarik lainnya. Selain mahasiswa, dosen, dan perwakilan Senat Fakultas Pertanian, UNS,turut hadir di acara kuliah umum ini perwakilan dari Kementerian Keuangan yang juga menjadi narasumber yaitu Jaka Sucipta dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Perayaan Hari Disabilitas Internasional (HDI) (Desember 2015)

S

foto dok: PATTIRO

ebagai lembaga yang ak f mendorong terciptanya inklusi sosial bagi difabel di Indonesia, PATTIRO bersama para difabel di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Lombok Barat merayakan HDI 2015 yang jatuh se ap 3 Desember. Di Kabupaten Sorong, PATTIRO memperinga HDI dengan menyelenggarakan jalan santai yang dimulai di Alun-Alun Kecamatan Aimas. Bersamaan dengan kegiatan itu, ratusan 7


KALEIDOSKOP 2015 Perayaan Hari Disabilitas Internasional (HDI) (Desember 2015) difabel beserta keluarga yang terlibat melakukan sosialisasi tentang inklusi sosial dengan membagikan brosur dan gelang kemanusiaan. Esoknya, stasiun televisi lokal CMW menayangkan acara bincang-bincang secara langsung dengan narasumber : ak vis difabel PATTIRO Sri Katon, Bupa , Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sorong. Kemeriahan serupa juga terjadi pada pelaksanaan HDI di Kabupaten Lombok Barat, yang diisi dengan kegiatan jalan sehat yang dihadiri sekitar 150 difabel, keluarga difabel, berbagai organisasi, dan staf SKPD. Lapangan Patung Sapi juga menjadi saksi saat para difabel dan berbagai organisasi difabel memberikan orasi serta menyebarkan pamflet mendorong terciptanya inklusi sosial. Seper di Sorong, acara bincang-bincang yang mengangkat tema inklusi sosial juga diadakan di stasiun televisi Lombok Post dengan narasumber Manager Program Peduli Perempuan Difabel Didik Purwondanu, Ketua Kelompok P3D, dan Ketua HDI.

Diskusi Nasional Tentang Kemitraan Pemerintah dan CSO Dalam Pencapaian SDGs di Sektor Kesehatan (Desember 2015)

P

ATTIRO menutup 2015 dengan menyelenggarakan diskusi nasional bertema “Kemitraan Pemerintah dan CSO dalam Pencapaian SDGs di Sektor Kesehatan” pada 14 Desember bersama OMS lain yang tergabung di Koalisi Klaster Kesehatan. Diskusi terlaksana atas dukungan USAID dan Program Representasi. PATTIRO sebagai koordinator koalisi, diwakili oleh Sad Dian Utomo selaku Direktur Ekseku f, memaparkan berbagai prak k baik advokasi dan terobosan di sektor kesehatan yang telah dilakukan CSO. Diskusi yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Kesehatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Kemitraan dan SDGs, Diah Saminarsih, kepala dinas serta kepala puskesmas dari berbagai daerah. Selain peserta dari unsur pemerintah, masyarakat sipil dan akademisi, media juga berpar sipasi di dalam diskusi tersebut.

8


Fokus Area Akuntabilitas Pelayanan Publik


FokusArea AkuntabilitasPelayananPublik

S

elama lebih dari 10 tahun PATTIRO bekerja untuk perbaikan pelayanan publik terutama di ngkat daerah. Salah satunya melalui upaya menyediakan ruang bagi masyarakat memberikan masukan atau umpan balik atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (unit layanan). Kegiatan diawali dengan riset mengenai kualitas pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kebersihan pada Agustus 2004-Januari 2005. Hasil riset menekankan pen ngnya unit layanan keluhan di ngkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar penanganan keluhan lebih efek f. Rekomendasi studi ini di ndaklanju oleh jaringan masyarakat sipil di Kota Semarang dengan mengusulkan pen ngnya standar pelayanan dan mekanisme penanganan keluhan/komplain kepada Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang kemudian merespons hal tersebut dengan membentuk Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) pada Agustus 2005. Upaya mengembangkan mekanisme penanganan pengaduan atau biasa disebut mekanisme komplain (mekom) terus dilakukan PATTIRO dalam kerangka mempromosikan pelayanan yang adil dan berkualitas terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Termasuk diantaranya mempromosikan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya/Ekosob (ECOSOC Rights) dan mendorong Pemerintah Daerah mengimplementasikan Hak Ekosob tersebut. Hak Ekosob sendiri mencakup berbagai hak masyarakat untuk hidup layak antara lain hak atas pendidikan, kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, perumahan, dan jaminan sosial. Pemenuhan hak Ekosob sendiri masih jadi tantangan besar bagi Pemerintah Indonesia. Tantangan lain yang terkait dengan hal ini adalah upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang diturunkan dalam berbagai indikator dan berakhir pada 2015. Dengan kata lain, tahun 2015 ini merupakan waktunya menagih janji untuk mencapai MDGs. Indonesia sendiri berhasil mencapai 13 indikator, 36 indikator yang masih berjalan sesuai dengan rencana (on track), dan 14 indikator dak berjalan sesuai rencana (off track). Modal ini lantas dibawa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Perbedaan MDGs dan SDGs adalah ngkat inklusivitas yang lebih luas dan dak lagi terbatas pada pemerintah, serta ngkat kesadaran lebih baik bahwa isu-isu di ngkat global dapat disambungkan di ngkat nasional. Belajar dari pencapaian target MDGs, masih diperlukan kerangka regulasi di ngkat nasional dan daerah. Pada kasus MDGs, kerangka regulasi baru terbit 10 tahun setelah MDGs muncul. Sangat terlambat. Karena itu, dalam konteks SDGs, Indonesia ingin lebih cepat merespons. Saat ini, terdapat ga pilar utama dalam mengarusutamakan SDGs ke dalam agenda pembangunan nasional yaitu: 1) kerangka peraturan dan kebijakan, 2) kerangka kerja kelembagaan dan 3) jaringan mekanisme akuntabilitas. Dari ke ga pilar tersebut, terdapat satu hal utama yang harus ada dalam masingmasing pilar yakni pelibatan publik. 9


Tahun 2015 juga merupakan masa sektor pelayanan kesehatan mendapatkan perha an besar dari PATTIRO selain implementasi UU Desa. Dari seluruh target SDGs, terdapat 38 target yang terkait dengan sektor kesehatan. Jika ditarik ke dalam tataran nasional, maka fokus pada gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan & reproduksi, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih. Pada penyusunan indikator serta implementasi target SDGs yang lebih inklusif, Kementerian Kesehatan melakukan pemetaan peran-peran berbagai pemangku kepen ngan termasuk PATTIRO sebagai organisasi masyarakat sipil. Pembelajaran lain, masih minimnya sinergi dalam perencanaan pembangunan. Juga monitoring dan evaluasi serta pelaporan perkembangan kegiatan kepada pemerintah yang belum tersusun secara sistema s. Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan data yang tersinkronisasi. Adanya perbedaan data yang dimiliki berbagai pemangku kepen ngan menimbulkan perbedaan persepsi dan analisa situasi di masing-masing pihak. Dalam kerangka berkontribusi terhadap MDGs maupun SDGs, selama tahun 2015, PATTIRO melakukan berbagai inisia f terhadap pelayanan publik khususnya kesehatan. Inisia f ini dapat dibagi menjadi ga pilar, yaitu riset, pengorganisasian dan advokasi, dan pengembangan teknologi informasi. 1. Riset Pada tahun 2015, ada dua riset yang berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu riset tentang Transparansi dan Akuntabilitas (T/A) di sektor kesehatan melalui program Transparency for Development (T4D) dan survey dasar par sipa f tentang difabel sebagai kelompok rentan. A. Riset Transparency for Development (T4D) Program T4D terinspirasi dari situasi yang berkembang dalam satu dekade terakhir yang memperlihatkan meningkatnya pelayanan kesehatan di banyak negara berkembang termasuk Indonesia.Tapi kualitas layanannya masih belum memadai, dan membatasi manfaat yang bisa dinikma masyarakat miskin. Salah satu alasannya adalah tata kelola yang buruk, minimnya insen f bagi penyedia layanan lini depan, kebocoran dana, manajemen yang buruk, dan keterampilan yang rendah. Maka transparansi dan akuntabilitas (T/A) dilihat sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah Kickoff Mee ng Program T4D, Agustus 2015 tersebut. Pengalaman advokasi T/A menunjukkan sulitnya memisahkan antara hasil dengan konteks situasi. Maka riset T4D dirancang untuk menyelidiki pertanyaan apakah intervensi T/A mampu meningkatkan derajat kesehatan dan dalam konteks seper apa. Tujuan utamanya menghasilkan buk untuk di ndaklanju oleh prak si, peneli , dan pemangku kepen ngan lainnya. Riset ini dilakukan sejak bulan Agustus 2015 hingga April 2016 di 100 desa yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Banten dan Sulawesi Selatan. Program T4D sendiri dikelola oleh Result for Development Ins tute 10


(R4D), sebuah lembaga riset di Amerika Serikat dan Universitas Harvard, AS bekerjasama dengan PATTIRO dalam implementasinya. Informasi pen ng yang dicari dalam program ini ialah ga k kri s yang berhubungan langsung, yaitu: (1) yaitu persiapan sebelum melahirkan; (2) melahirkan di fasilitas kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan terla h dan (3) perawatan pasca melahirkan. Ti k kri s persiapan sebelum melahirkan melipu perencanaan de l yang melibatkan tenaga kesehatan. Bidan membantu ibu hamil dan keluarganya mempersiapkan segala hal yang diperlukan sesuai dengan kondisi kesehatan ibu hamil berdasarkan riwayat selama pemeriksaan kehamilan. Persiapan itu melipu tempat melahirkan, moda transportasi yang akan digunakan, siapa pendonor darah siaga serta ketersediaan biaya. Misalnya, jika sudah diketahui ibu hamil memiliki potensi tekanan darah nggi atau eklamsia, maka bidan bersama keluarga akan merencanakan rencana mi gasi agar terhindar dari risiko kema an. Bidan bisa merujuk agar melahirkan di fasilitas yang lebih lengkap peralatannya, mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan pendonor darah, termasuk mengingatkan keluarga tentang perkiraan pembiayaan. Jika hal ini dilakukan sebelum hari kelahiran, maka risiko masih bisa dian sipasi. Namun survei PATTIRO-T4D menunjukkan persiapan seper ini masih sedikit yang melakukannya yaitu 49.4%. Selama ini yang terjadi adalah rujukan dan upaya mencari kendaraan dan mencari pendonor baru dilakukan saat kondisi ibu hamil sudah kri s, hingga akhirnya banyak yang dak tertolong. Ti k kri s kedua adalah masa melahirkan. Data Kementerian Kesehatan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012) menyatakan bahwa jumlah ibu melahirkan di fasilitas kesehatan dengan dibantu tenaga kesehatan terla h terus meningkat yaitu: 83% ibu bersalin dengan pertolongan tenaga terla h dan 63% melahirkan di fasilitas kesehatan. Namun hasil survei T4D menunjukkan cakupannya hanya 49,7%. Ti k kri s ke ga, yaitu perawatan pasca melahirkan. Hal ini harus menjadi perha an pen ng mengingat banyaknya kasus kema an terjadi di periode ini. Karena pada dasarnya masa kri s belum berakhir pasca melahirkan, namun ibu bersalin sudah dak mendapat pemeriksaan ru n saat proses melahirkan. Pada banyak kasus, ke ka kesehatan ibu ba- ba menurun dras s karena pendarahan atau kram perut yang dak teran sipasi hingga terlambat untuk ditolong. Survei T4D menunjukkan jumlah yang rela f nggi, yaitu 56%. A. Survei Dasar Difabel sebagai Kelompok Rentan Survei ini merupakan bagian dari Program “Inklusi Sosial Bagi Difabel Sebagai Kelompok Rentan”. Survey dimulai dengan menemu-kenali masalah yang dihadapi kaum difabel. Proses temu kenal masalah ini dilakukan secara par sipa f dengan melibatkan kaum difabel itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan studi dokumen dan pengumpulan data dari responden. Kegiatan dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat pada September-Oktober 2015. Hasil survei di Kabupaten Lombok Barat memperlihatkan masih banyak difabel yang dak atau belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Hanya 36% responden yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan 55% yang memiliki KTP. Sementara di Kabupaten Sorong 82% telah memiliki KK dan 69% yang memiliki KTP. Ke adaan dokumen administrasi kependudukan secara lengkap berdampak pada banyaknya difabel yang dak terda ar dalam data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI). Sementara di Kabupaten Sorong akses ke JKN lebih mudah karena sebagian besar responden adalah peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 11


dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka menjadi difabel sejak lahir. Di Lombok Barat sebagian besar tuna netra sedangkan di Sorong tuna rungu. Informasi mengenai kesehatan repoduksi belum sampai kepada difabel dan keluargannya dengan baik, sebagai upaya promo f – preven f. Aparat pemerintah (petugas kesehatan, bidan) maupun kader kesehatan bukan merupakan sumber informasi utama bagi difabel tentang kesehatan reproduksi. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh difabel justru dari media m a s s a e l e k t ro n i k d a n c e t a k . Pemerintah daerah belum memberikan ruang yang cukup bagi difabel untuk terlibat dalam forum perencanaan pembangunan. Beberapa puskesmas di Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Sorong telah memberikan perlakuan Ak fis Difabel Lombok Barat terda ar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khusus bagi difabel, meskipun difabel yang mendapatkannya masih sangat sedikit. Mayoritas difabel dak memiliki kemampuan khusus sehingga pela han-pela han baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakatnya. 2. Pengorganisasian dan Advokasi Pada tahun ini, pengorganisasian dan advokasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang melipu pengorganisasian forum mul pihak di sejumlah daerah untuk menyelesaikan berbagai masalah kesehatan, memfasilitasi pembentukan asosiasi pengguna JKN. Pengorganisasian juga mencakup fasilitasi kelompok difabel dalam mengakses layanan kesehatan, advokasi sektor kesehatan melalui Sekretariat Klaster Kesehatan dan evaluasi kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melalui Mp3. A. Pengorganisasian Forum Mul Pihak Pengorganisasian Forum Mul Pihak (Forum Mul stakeholder/FMS) yang dikembangkan PATTIRO dilakukan melalui tujuh tahap, dari rapid assessment hingga penyamaan tujuan dan penyepakatan forum. Sejauh ini, intervensi yang dilakukan, menghasilkan beberapa capaian pen ng dari proses mendorong kolaborasi melalui FMS (terutama FMS Kecamatan), baik kebermanfaatan unit layanan dan pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. Pengorganisasian FMS di sektor kesehatan ini mendapat dukungan dari Program Representasi (ProRep)-USAID yang dimulai sejak September 2015 di ga daerah Kabupaten Semarang dan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Forum Mul pihak sendiri dikembangkan sebagai upaya mendorong kolaborasi para pihak dalam kerangka menyelesaikan berbagai masalah dalam pelayanan kesehatan. Forum Mul stakeholders ini menjadi wahana koordinasi dan jembatan komunikasi antar instansi pemerintah dan/atau dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan. Anggota FMS menyadari bahwa, dalam menjalankan fungsi menaikkan derajat kesehatan masyarakat, Puskesmas dan Dinas kesehatan dak sendirian, ada beberapa instansi lain yang memiliki fungsi dan peran sama. Koordinasi dan sinergi pada akhirnya menjadi kolaborasi. 12


Dikaitkan dengan rute akuntabilitas maka FMS menyentuh pada dua rute yakni rute pendek dan rute panjang. Rute pendek adalah mengungkit perbaikan pelayanan pada unit layanan (Puskesmas) dan rute panjang adalah mengungkit perbaikan kebijakan (masuk dalam lingkup pembahasan perencanaan dan penganggaran daerah). Rute Pendek. Pada tahap ini, intervensi yang dilakukan melipu : a) peningkatan kapasitas kader kesehatan desa agar mampu mengirimkan data ke SMS Server; b) FMS kecamatan dapat memanfaatkan keluaran SMS Gateway sebagai bahan menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan. Unit layanan (Puskesmas) dan Dinas Kesehatan merespons dengan menindaklanju nya dengan perbaikan langsung; c) PATTIRO bersama FMS Kabupaten/Kota melakukan analisis terhadap hasil SMS Gateway dan melakukan pembahasan (review) terhadap keluhan yang masuk untuk dibahas dan dijadikan rekomendasi; d) FMS Kota/Kabupaten melakukan advokasi keberadaan standar pelayanan publik untuk pengelolaan Pengaduan pada layanan dasar. Dorongan FMS dalam mendukung pengelolaan pengaduan dan kebermanfaatan data yang dihasilkan dari sistem SMS Gateway akan memberikan daya ungkit yang cukup besar pada keberfungsian FMS. Forum akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan loop pengaduan (dari masyarakat) dan data (yang dikirimkan oleh kader kesehatan desa) untuk dibahas bersama untuk kemudian diusulkan dan diambil kesepakatan yang mengungkit perbaikan pada unit layanan (Puskesmas). Mekanismenya adalah hasil pengaduan yang masuk, baik melalui SMS Gateway maupun media lain setelah diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dan dibahas bersama dalam FMS.Forum Mul stakeholder (kecamatan dan Peluncuran Aplikasi Pengaduan Layanan Kesehatan SMS Getaway kabupaten) juga dapat langsung memberikan rekomendasi dan mencapai kesepakatan dengan Puskesmas dan Dinas kesehatan untuk memperbaiki layanan di Puskesmas. Mekanisme lainnya adalah mendorong unit pengelolaan pengaduan pada Dinas Kesehatan serta advokasi standar pelayanan pengelolaan pengaduan pada Dinas Kesehatan. Rute Panjang. Hasil SMS Gateway tersebut juga akan dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran. Hal ini masuk dalam rute panjang, yaitu advokasi perbaikan pelayanan yang lebih bersifat strategis, yakni kebijakan. Kebijakan yang diadvokasi berupa program untuk meningkatkan pelayanan (diantaranya adalah ketersediaan mekanisme komplain) dan peningkatan alokasi anggaran. Hasil SMS Gateway dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran juga data yang dihasilkan dari Menu #Data. Dalam kerangka mendorong rute panjang akuntabilitas sosial ini dapat berfungsi, maka DPRD perlu dilibatkan. Salah satunya melalui penempatan fasilitator khusus yang berfungsi sebagai staf magang salah satu anggota DPRD yang menjadi kunci penghubung dalam penyerapan aspirasi (melalui FMS) dan juga penyiapan hasil-hasil analisis berdasarkan temuannya dalam berinteraksi bersama FMS. Pada rute ini proporsi intervensinya dak akan sebesar pada rute pendek.

13


Bila disimpulkan maka intervensi pada tahap ini melipu : · FMS Kota/Kabupaten melakukan advokasi keberadaan standar pelayanan publik untuk pengelolaan pengaduan pada layanan dasar dan merupakan tonggak intervensi tahap ini. Beririsan dengan tahap rute pendek. · Menempatkan fasilitator khusus yang berfungsi sebagai staf magang pada salah satu anggota DPRD yang menjadi kunci penghubung dalam penyerapan aspirasi (melalui FMS) dan juga penyiapan hasil-hasil analisis berdasarkan temuannya dalam berinteraksi bersama FMS. · PATTIRO dan FMS Kabupaten/Kota melakukan advokasi perubahan kebijakan yang bersifat lebih strategis Selain itu guna menjadikan inisia f ini dapat direplikasi di wilayah lain dalam provinsi maupun nasional maka perlu adanya upaya scaling-up pada level provinsi dan nasional. Rute akuntabilitas sosial yang dijalankan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Rute Akuntabilitas Sosial pada Sektor Hingga akhir 2015 se daknya ada 3 FMS, dari 6 yang dibentuk, yang dilaksanakan dan menghasilkan rekomendasi untuk di ndaklanju oleh pemerintah daerah maupun oleh pengambil kebijakan di ngkat daerah. Di Kabupaten Semarang, FMS merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Puskesmas dan juga warga masyarakat pen ngnya perbaikan pelayanan17 kesehatan. Sementara Di Kota Surakarta, FMS merekomendasikan pen ngnya mekanisme pengelolaan pengaduan dan menandatangani berita acara bersama. Beberapa rekomendasi itu adalah (1) menjadikan FMS sebagai bagian dari upaya pengelolaan pengaduan; (2) pelibatan mul pihak dalam pembahasan dan penyusunan Raperda Pelayanan Kesehatan, yang merupakan raperda inisia f DPRD; dan (3) menjadikan rekapan hasil pengaduan yang masuk sebagai bagian dari pembahasan oleh FMS. Sedangkan di Kabupaten Jeneponto, FMS memberikan rekomendasi tentang pengelolaan pengaduan yang melibatkan FMS dan didorong menjadi SK Bupa Jeneponto, yang telah disahkan pada 18 Desember 2015 menjadi SK Bupa Jeneponto No. 368/2015 tentang Pembentukan Forum Mul Stakeholders dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bidang Kesehatan Kabupaten Jeneponto. B. Pengorganisasian Asosiasi Pengguna JKN Jaminan Kesehatan Nasional atau biasa disebut dengan 'JKN' merupakan program Pemerintah yang 14


bertujuan memberikan kepas an jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup sehat, produk f, dan sejahtera. JKN juga merupakan bagian dari Goal 3 Sustainable Development Goals (SDGs). Target 3.8 demi mencapai Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap layanan kesehatan utama yang berkualitas, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efek f, dan terjangkau bagi semua. Dalam hal ini, masyarakat sipil memiliki peran pen ng dalam menjamin implementasi JKN tersebut. Jika Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organiza on/CSO) terlibat dalam pengambilan keputusan (pendefinisian, pengawasan, dan evaluasi) dari strategi kesehatan nasional serta tata kelola keuangannya, maka hal itu meningkatkan cakupan dan kualitas layanan serta jangkauan perlindungan risiko keuangan bagi warga negara. Dalam kerangka meningkatkan par sipasi publik terutama pengguna JKN, PATTIRO dan PATTIRO Semarang serta PATTIRO Surakarta mendorong pengguna JKN berasosiasi. Asosiasi ini merupakan forum pengguna layanan JKN yang akan menjadi mitra BPJS Kesehatan dan Pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan JKN baik oleh fasilitas kesehatan ngkat pertama (FKTP) maupun ngkat lanjut (FKTL). Upaya ini didorong juga pada ngkat Provinsi Jawa Tengah melalui pertemuan Front Asosiasi Pengguna JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Front Jawa Tengah Jawa Tengah. Front Jawa Tengah adalah koalisi CSO dari 14 kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang fokus pada isu kesehatan, buruh dan desa. Dalam FGD Pengguna JKN di Semarang dan Surakarta, September 2015, se daknya terungkap beberapa hal. Pertama, BPJS Kesehatan telah memiliki forum koordinasi dengan para pihak, namun masih belum mengundang dan melibatkan pengguna (pemegang kartu JKN) sebagai pihak yang diajak koordinasi. Bahkan Pemerintah Kabupaten Semarang merasakan forum ini masih dak efek f sehingga perlu dievaluasi dan diperbaiki dengan lebih banyak melibatkan para pihak. Kedua, pengawasan oleh BPJS Kesehatan terhadap perilaku rumah sakit masih belum op mal. Banyak laporan dari warga yang menyebutkan masyarakat seringkali dirugikan oleh perilaku rumah sakit dan komplain ke rumah sakit, namun belum banyak mendapatkan respons yang baik. Komplain di BPJS Kesehatan terutama di cabang dak pernah mendapatkan tanggapan yang serius. Ke ga, banyak warga yang kesulitan mengakses JKN sehingga perlu bantuan dari warga yang lebih tahu dan paham dalam mengakses layanan JKN. Warga perlu didampingi dalam mendapatkan akses layanan seper mendapatkan akses kepesertaan dan komplain. Sementara itu dalam Diskusi Pengguna JKN di Surakarta pada bulan November 2015, terungkap beberapa manfaat keberadaan Asosiasi Pengguna JKN. Diantaranya adalah asosiasi akan dapat membantu warga yang memerlukan bantuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. Asosiasi juga menjadi saluran pengaduan dari masyarakat pengguna layanan JKN, mengawasi penyelesaian pengaduan yang masuk ke BPJS Kesehatan dan mempromosikan serta membantu menyosialisasikan JKN kepada masyarakat.

15


C. Fasilitasi Kelompok Difabel dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan Survei Dasar Kelompok Difabel sebagai Kelompok Rentan (lihat pilar 1. Riset) dilakukan melalui temukenal masalah secara par sipa f, studi dokumen, pengumpulan data dari responden dan analisis masalah yang dihadapi difabel. Survei kemudian di ndaklanju dengan sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang diharapkan menjadi bekal untuk melakukan aksi kolek f dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Penerima manfaat ialah kelompok perempuan difabel dari jaringan Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI) maupun di luar jaringan, seper Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerka n) dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Fasilitasi dilakukan melalui penempatan fasilitator yang melakukan pendekatan ke komunitas difabel juga intensif berkomunikasi dan engage dengan unit pelayanan kesehatan dan Dinas Kesehatan. Fasilitasi juga melibatkan pihak lain dalam aliansi strategis mendukung inklusi sosial bagi difabel, termasuk melibatkan wartawan lokal, agar pemberitaan mengenai difabel memunculkan human interest yang menarik perha an banyak pihak. Komunitas perempuan difabel juga difasilitasi untuk memberi masukan membangun (konstruk f) kepada unit layanan dan diharapkan terjadi kolaborasi antar komunitas dan unit layanan. Kegiatan lain yang dilakukan adalah audiensi, kunjungan dan pendampingan kepada individu difabel; melakukan kegiatan kolek f melalui pertemuan formal dan informal serta kampanye melalui media elektronik dan dialog publik. Fasilitasi yang dilakukan terhadap difabel untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai mendapat respons posi f dari pemangku kepen ngan. Contohnya di Puskemas Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Permintaan audiensi dari difabel direspons posi f oleh pengelola Puskesmas yang ditandai dengan kunjungan difabel ke sana dan hingga kini komunikasi terjalin intensif antara ak vis difabel dan manajemen Puskesmas Labuapi. Terjadi kolaborasi dalam bentuk permintaan Puskesmas kepada ak vis difabel untuk mendata difabel lain yang tercakup layanan Puskesmas Labuapi guna diperjuangkan agar memperoleh kartu JKN dari BPJS Kesehatan. Karena berdasarkan survei dasar ditemukan bahwa hanya 7 dari 120 sampel peneli an difabel yang memiliki kartu JKN. Setelah data terkumpul dan diserahkan ke Puskesmas, selanjutnya pihak Puskesmas menyampaikannya ke Dinas Kesehatan Lombok Barat untuk di ndaklanju . Selain itu, Puskesmas Labuapi juga direncanakan dan dicanangkan menjadi rin san puskesmas inklusi di Kabupaten Lombok Barat. D. Advokasi melalui Sekretariat Klaster Kesehatan Kegiatan ini diiku oleh enam organisasi yang tergabung dalam Klaster Kesehatan, yaitu PATTIRO, Prakarsa Jawa Timur, Fron ers for Health (F2H), PATTIRO Surakarta, PATTIRO Semarang, dan PATTIRO Jeka. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari ProRep Klaster Kesehatan, USAID. Assessment agenda kegiatan mitra potensial di Kemenkes

Audiensi Staf Khusus MenteriKesehatan Bidang Peningkatan Kemitraan dan Pelayanan Kesehatan Primer 10/20/2015

Audiensi Kemenkes Hasil Peneli an F2H 10/29/2015

Koordinasi Klaster Kesehatan

Assessment jalur korespondensi dan data pejabat struktural Kemenkes

2015

Jul

10/17/2015

Sep

Agust

Okt

Nop Today

7/27/2015

Audiensi Kepala Balitbangkes

10/23/2015

Audiensi Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

8/28/2015

Audiensi Direktur BUK Dasar, Kemenkes 11/19/2015

Dialog Nasional

Dialog Nasional

8/5/2015

11/6/2015

Koordinasi Klaster Kesehatan

Diskusi Forum Kesehatan

16


Tujuan koordinasi yaitu menyampaikan kegiatan yang dilakukan dan rencana kegiatan selanjutnya dari Klaster Kesehatan serta kolaborasi antar lembaga baik internal maupun eksternal Klaster Kesehatan. Kolaborasi internal diantaranya yaitu pelaksanaan peneli an dan pela han yang dilakukan oleh F2H dan Prakarsa Jawa Timur pada wilayah kerja PATTIRO Surakarta, PATTIRO Jeka, dan PATTIRO Semarang. Hal serupa juga dilakukan oleh PATTIRO dengan terlibat pada pela han yang dilaksanakan oleh Prakarsa Jawa Timur seper pela han penulisan policy brief. Kegiatan di ngkat nasional yang dilakukan diantaranya membangun hubungan kerja dengan unit kerja di Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan layanan kesehatan dasar, promosi kesehatan dan penyelenggaraan JKN. Kementerian Kesehatan telah membuka ruang par sipasi CSO dalam upaya peningkatan status kesehatan di Indonesia. Advokasi Klaster Kesehatan mendapat sambutan baik dari pimpinan unit kerja di Kementerian Kesehatan yang menyatakan kontribusi Klaster Kesehatan sangat diperlukan, khususnya berkaitan dengan kesehatan dasar, JKN, promosi kesehatan dan SDGs. Inisiasi Klaster Kesehatan untuk bermitra dengan Kementerian Kesehatan khususnya dalam pencapaian SDGs disambut baik oleh Sekretariat Pembangunan Sektor Kesehatan Pasca 2015. Sekretaris Utama Sekretariat, Dr. Dedi Kuswenda dan jajarannya menerima audiensi dari perwakilan Klaster Kesehatan. Sekretariat mengharapkan adanya best prac ces yang dapat dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan disertai dengan model pengembangannya. Temuan CSOs baik melalui peneli an maupun advokasi di lapangan tentang kualitas layanan kesehatan, pelayanan JKN dan kualitas bidan desa diharapkan dapat melengkapi celah-celah pada pendataan yang selama ini dilakukan. Hal ini karena, metode monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah belum memadai, sehingga ada ruang bagi masyarakat untuk berpar sipasi dan melengkapi celah-celah tersebut. Transparansi data dan informasi kesehatan menjadi ide yang menarik untuk di ndaklanju oleh Kementerian Kesehatan. Pelibatan masyarakat luas menjadi salah satu hal baru selain meningkatkan inovasi dalam penyajian data dan informasi kesehatan. Hubungan kerja yang terjalin di ndaklanju dengan berbagi informasi dan data dari kedua pihak untuk mendukung perbaikan status kesehatan di Indonesia. Hasil peneli an sementara F2H dan policy brief PATTIRO Semarang yang telah disampaikan kepada Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar telah mendapatkan masukan dan diterima dengan baik oleh unit kerja tersebut. Dalam upaya advokasi untuk pencapaian target pembangunan kesehatan nasional, Klaster Kesehatan bekerjasama dengan CISDI dan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Diskusi Nasional “Kemitraan Pemerintah dan CSO dalam Pencapaian SGDs pada Sektor Kesehatan” pada diskusi nasional ini, CSOs menyampaikan capaian advokasi yang dilakukan dan terobosan yang berkontribusi pada pencapaian target dan sasaran pembangunan nasional pada sektor kesehatan. Sementara itu Kementerian Kesehatan menyampaikan peluang dan bentuk kemitraan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan CSOs dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Hal pen ng yang mengemuka dari Diskusi Nasional yang dihadiri 120 peserta dari Kementerian Kesehatan, Pemda, media dan pegiat sosial ini adalah sinergi peran pemangku kepen ngan dalam pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs. Hal itu digambarkan sebagai berikut.

17


PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pembahasan SDGs sudah dimulai di Kementerian Kesehatan membentuk Sekretariat Pembangunan Sektor Kesehatan Pasca 2015 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan/HK.02.02/Menkes/97/2015. Salah satu dari Rencana Kerja Sekretariat SDGs adalah mencari masukan dari berbagai pemangku kepen ngan agar pelaksanaan SDGs dapat terlaksana dengan inklusif. Forum dialog nasional ini merupakan kegiatan pen ng dalam pelaksanaan SDGs. Strategi kolaborasi antar lembaga melalui Klaster Kesehatan menjadi kekuatan bersama untuk bermitra dengan Kementerian Kesehatan. Potensi masing-masing lembaga yang beragam menghadirkan perspek f beragam dalam melihat upaya dan sinergitas peningkatan status kesehatan di Indonesia. Riset dan advokasi masing-masing lembaga saling melengkapi untuk disampaikan kepada unit kerja di Kementerian Kesehatan. Temuan dilapangan yang kaya seper pada peneli an F2H dan Prakarsa Ja m serta advokasi PATTIRO Surakarta, PATTIRO Jeneponto dan PATTIRO Semarang menjadi sumber data yang kuat untuk berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan. Pendekatan advokasi kebijakan dan menumbuhkan kepedulian local people menarik bagi para pengambil kebijakan. Secara khusus dalam audiensi dengan Sekretariat Pembangunan Pasca 2015 di Kementerian Kesehatan, dr. Dedi Kuswenda, M.Kes meminta par sipasi CSOs untuk berkontribusi pada upaya pencapaian SDGs pada sektor kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarluaskan best prac ces yang telah dilakukan oleh CSOs untuk menumbuhkan par sipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan di Indonesia. Peluang replikasi oleh Kementerian Kesehatan juga dibuka bagi CSOS yang dinilai memiliki model program/kegiatan yang dapat direplikasi dengan keragaman wilayah di Indonesia. Isu SDGs memperkuat kemitraan Klaster Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan dan menjadi pintu memperkenalkan Klaster Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan secara keseluruhan. Meskipun demikian, pendekatan dengan unit kerja spesifik tetap diperlukan, terlebih adanya restrukturisasi di Kementerian Kesehatan pada akhir Desember. E. Kerjasama MP3: Evaluasi Kinerja ORI 2011-2016 Sebagai bagian dari Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) sejak 2006, PATTIRO telah berkontribusi melalui advokasi UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan berperan dalam mengawal seleksi calon Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2011. Dalam upaya 18


meningkatkan kinerja ORI, maka MP3 melakukan evaluasi terhadap kinerja ORI. Evaluasi dilaksanakan pada Agustus-November 2015 di enam daerah, yaitu DKI Jakarta, Kota Medan, Yogyakarta, Makassar, Kupang, dan Kota Ambon. Kinerja yang dievaluasi melipu ga dimensi yaitu: Mandatory Obliga on; Dukungan Kelembagaan; dan Kinerja Anggota ORI (Komisioner). Hasilnya adalah: 1) laporan pengaduan yang masuk ke ORI meningkat dari 1.867 pada 2011 menjadi 6.667 pada 2014. Namun ada kendala penanganan laporan, a.l belum ada mekanisme pemberitahuan kemajuan penanganan laporan dan belum dipatuhinya rekomendasi ORI; 2) inves gasi atas prakarsa sendiri, dilakukan secara sporadis dan dak ada ndak lanjutnya; 3) kerjasama dengan pihak eksternal, dak didasarkan pada pemetaan kebutuhan, tetapi dilakukan secara insidental dan karena ada tawaran yang masuk dari pihak luar. Berdasarkan temuan itu, m MP3 merekomendasikan beberapa hal, yaitu 1) membangun sistem monitoring laporan dan kepatuhan atas rekomendasi yang dikeluarkan ORI; 2) merumuskan isu dan strategi inves gasi atas prakarsa sendiri secara lebih par sipa f (melibatkan kantor perwakilan) dan memperluas cakupan wilayah serta isu/sektor yang dipilih mempunyai dampak signifikan bagi pemenuhan hak publik; 3) memprioritaskan penyelesaian penyusunan Peraturan Presiden tentang Mekanisme Gan Rugi dan Peraturan Ombudsman RI tentang Ajudikasi Khusus; dan 4) memperbaiki mekanisme pembentukan Majelis Kehormatan Ombudsman (MKO) untuk mengatasi potensi konflik kepen ngan, membuat peta kerawanan pelanggaran e k yang dilakukan oleh anggota ORI, dan sistem penilaian kinerja Anggota (Komisioner) secara berkala dan mengumumkannya ke publik. 3. Pengembangan Teknologi Komunikasi Informasi SMS Gateway: Pemanfaatan Teknologi dalam Kegiatan Pelayanan Publik Buruknya kualitas pelayanan kesehatan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan merupakan hambatan utama untuk menurunkan kema an ibu dan anak. Oleh karenanya, diperlukan intervensi yang fokus pada kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Salah satunya dengan memas kan adanya sistem informasi yang kuat sebagai bagian dari komponen pelayanan kesehatan yang berkualitas. Merespons kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, difasilitasi oleh PATTIRO berupaya mencari solusi teknologi untuk meningkatkan layanan kesehatan, terutama mengurangi angka kema an ibu (AKI) melalui pla orm SMS Gateway. Dibanding target MDGs, AKI di Semarang rela f nggi, juga bila dibandingkan dengan rata-rata AKI secara nasional, seper terlihat dalam gambar berikut.

Grafik 3: Angka Kema an Ibu /100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Semarang*, Indonesia**, dan Target MDGs (2009-2014) *Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Semarang (hal11), tahun 2014, Pemerintah Kab.Semarang, Dinas Kesehatan **Sumber: Bank Dunia

19


Penggunaan SMS dirasa lebih tepat dan bermanfaat, karena hampir semua pengguna telepon seluler memahami cara menggunakan SMS. Selain itu sesuai dengan luasnya wilayah geografis Indonesia, termasuk Kabupaten Semarang. SMS Gateway dipandang mempercepat diseminasi informasi dan menjangkau pihak, terkait isu kesehatan dibanding melalui cara tradisional, seper laporan bulanan puskesmas. Kema an ibu saat melahirkan juga terjadi karena terbatasnya informasi mengenai ketersediaan ruang kosong untuk gawat darurat saat bidan desa berusaha merujuk pasien ke instalasi gawat darurat. Lambannya informasi balik yang diterima oleh bidan mengenai kamar kosong menyebabkan kondisi pasien yang sedang ditangani bertambah buruk hingga menyebabkan kema an. Melalui aplikasi SMS Gateway, persoalan lambannya informasi real- me mengenai kamar kosong diharapkan dapat teratasi. SMS yang dikirimkan oleh bidan setelah penanganan pertama terhadap pasien, bidan desa dan/atau petugas puskesmas dapat menginformasikan dak hanya pihak Rumah Sakit, tapi juga Dinas Kesehatan, Satgas Percepatan Penurunan AKI/AKB, dan Bupa Semarang mengenai kondisi pasien gawat.Pihak-pihak ini dapat melakukan pengawasan berapa lama pihak RS merespons kasus gawat tersebut. Pla orm ini masih tergolong baru dan belum beroperasi sama sekali. Informasi ngkat efek vitas dapat diketahui setelah bidan menggunakan pla orm ini dan/atau diadakan simulasi dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Bupa agar dapat melihat ngkat respons RS di Kabupaten Semarang. Pemilihan pla orm SMS Gateway juga sejalan dengan temuan PATTIRO mengenai pen ngnya pengelolaan data sektor kesehatan di Kabupaten Semarang. Informasi yang terkumpul dari keluhan SMS yang dilayangkan langsung oleh masyarakat dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Keluhan yang telah terkompilasi dan teranalisa kemudian dapat mendukung proses perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan terutama selama masa kehamilan juga menjadi penyebab ngginya AKI. Karena itu, aplikasi SMS Gateway membantu menyebarkan informasi terkait kesehatan kepada pihak terkait. Dengan ini, maka informasi terbaru terkait kesehatan baik dari sisi kebijakan maupun informasi umum segera tersampaikan tanpa ada kendala geografis.

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

*Sumber: Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan tahun 2016 untuk Pengelola SMS Gateway

20


Sejak diluncurkan pada Oktober 2015 akhir November 2015, pla orm SMS Gateway di Kabupaten Semarang, yang diberi nama SMS MATRA STAT, telah menerima 200 SMS. Masyarakat, termasuk kepala desa di Kabupaten Semarang berinisia f menyosialisasikan keberadaan SMS ini. Mengingat respons baik dari masyarakat mengenai manfaat langsung SMS MATRA STAT, maka pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang awalnya dibantu oleh PATTIRO dan PATTIRO Semarang ini dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang pada 2016. Hal ini merupakan buk konkret komitmen Dinas Kesehatan setempat untuk terus memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam proses perbaikan layanan kesehatannya. Hal ini diperkuat dengan terbitnya SK Dinas Kesehatan mengenai SMS MATRA STAT dan Standar Opera ng Procedure (SOP) untuk mengimplementasikannya. Pemanfaatan SMS MATRA STAT ini juga menjadi landasan bagi kerja FMS. Ke ka keluhan masyarakat yang disampaikan melalui SMS direspons dengan resistensi dari Puskesmas yang dikeluhkan, maka FMS berperan untuk memfasilitasi dialog dalam kerangka mencari solusi untuk perbaikan layanan kesehatan, sehingga par sipasi masyarakat menjadi bermakna.

21


Pembelajaran Dari Akuntabilitas Pelayanan Publik


PembelajaranDari AkuntabilitasPelayananPublik Seiring dengan gerakan Reformasi 1998 yang disertai berakhirnya Rezim Orde Baru, tuntutan akan pemerintahan yang lebih terbuka menjadi agenda utama masyarakat sipil di Indonesia. Upaya mempromosikan transparansi, memperluas par sipasi dalam pengambilan keputusan publik dan mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel menjadi isu dominan dalam wacana publik. Dalam kerangka menjamin transparansi, sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) berinisia f mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi (FOI). Melalui dra awal RUU yang dirancang oleh ICEL, NGO di bidang hukum lingkungan, maka diusulkanlah RUU tersebut ke DPR. Dalam kerangka mengawal RUU tersebut, sejumlah OMS, termasuk PATTIRO, membentuk Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). Pada 2008, RUU itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, biasa disingkat UU KIP. Terbitnya UU KIP ini menandai perubahan paradigma dari pemerintahan yang tertutup ke pemerintahan yang terbuka, sekaligus mendorong par sipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan. Selain UU KIP, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan telah direvisi menjadi UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur hal yang sama memberi jaminan bagi masyarakat berpar sipasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan diskusi. Lahirnya UU tersebut juga merupakan salah satu hasil advokasi dari OMS Indonesia. Bila dicerma , skema advokasi yang dilakukan OMS telah berkembang dari skema konfronta f (vis a vis) yang digunakan pada masa Orde Baru menjadi skema kolabora f pada pasca Reformasi. Skema kolabora f ini menggunakan pendekatan tatap muka, penggunaan media untuk membentuk opini publik dan mempromosikan isu yang sedang diadvokasi, dan pemberian bantuan teknis, seper penyusunan draf regulasi (legal dra ing). Dengan cara ini, dapat dikatakan OMS sudah masuk ke dalam pekerjaan teknokra s. Pendekatan kolabora f ini juga dikembangkan oleh PATTIRO di beberapa daerah, melalui kerjasama dengan aktor pembaharu (reformis) dari aparatur pemerintah. Pendekatan ini menjadi lebih kuat ke ka aktor-aktor reformis itu memegang posisi kunci. Hal itu dapat dilihat dari pen ngnya peran kepemimpinan reformis dalam melaksanakan agenda mendorong pemerintahan terbuka (Open Government). Ini sejalan dengan pernyataan pakar Transparansi dan Akuntabilitas, Jonathan Fox (2004) bahwa reformasi didorong oleh upaya saling memperkuat koalisi lintas sektor antara negara dan masyarakat, yang didasarkan oleh kepen ngan yang dirasakan keduanya. Skema kolabora f juga dilakukan oleh koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) yang mengawal perumusan dan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 22


Publik. Hasilnya adalah terjadi perubahan perspek f dalam pelayanan publik, dari perspek f administra f penyediaan menjadi perspek f pemenuhan hak dasar. Ini berar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik harus dipas kan terpenuhi dan masyarakat dapat menjangkau pelayanan tersebut, dak sekadar disediakan oleh unit pelayanan saja. Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatur mengenai: standar pelayanan yang melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya; adanya piagam pelayanan yang merupakan janji dari unit layanan untuk memenuhi standar pelayanan yang telah disusun; adanya pelayanan khusus bagi kelompok rentan; kewajiban unit layanan untuk membuat mekanisme penanganan pengaduan internal; adanya mekanisme penyelesaian sengketa dan peran ombudsman; serta memas kan adanya pengawasan eksternal oleh publik. Hadirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia juga ikut memberi jaminan penanganan pengaduan mengenai pelayanan publik yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam upaya mendorong akuntabilitas pelayanan publik, telah pula dikembangkan alat penilaian yang dapat digunakan oleh masyarakat. Salah satunya survei dari perspek f pengguna layanan (User Based Survey/UBS) dan kartu penilaian warga (Ci zen Report Card/CRC). PATTIRO menggunakan UBS dan CRC sebagai metode untuk mengevaluasi pelayanan dasar yang diterima oleh warga masyarakat. Hasilnya, beberapa pemerintah daerah menanggapi penilaian dari warga ini dengan memperbaiki kinerja pelayanan publiknya. Di Kabupaten Lebak, Banten, hasil UBS di Puskesmas, direspons dengan cepat oleh Puskesmas dengan memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Sedangkan metode CRC yang difasilitasi oleh PATTIRO telah diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dengan mengalokasikan dana penyelenggaraan CRC di tahun berikutnya. Hal yang sama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sementara, di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, hasil CRC direspons Pemda dengan menyusun peraturan daerah tentang pendidikan dan pelayanan publik. Sedangkan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, metode CRC diadopsi oleh pemerintah daerah untuk menilai kinerja pelayanan publik secara par sipa f, melalui Survei Monitoring Berbasis Masyarakat. Inisia f untuk mendorong par sipasi masyarakat juga telah melahirkan sebuah ins tusi di ngkat lokal, yang disebut forum warga atau Community Center (CC). Community Center ini, yang beranggotakan warga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan tempat nggalnya, berfungsi sebagai pusat informasi bagi masyarakat. Membantu warga dapat mengakses informasi publik dari instansi pemerintah; membantu warga yang ingin mengadukan pelayanan publik yang diterimanya; juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan melakukan advokasi perbaikan pelayanan publik. Salah satu hasil advokasi CC adalah upaya mengumpulkan tanda tangan dari 3.000 warga di Provinsi Banten yang menuntut pembentukan Komisi Informasi Provinsi Banten. Tuntutan ini direspons oleh Gubernur Banten dengan membentuk Tim Fasilitasi hingga terpilih dan dilan knya Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten. Upaya lain untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas adalah melalui pengembangan SMS Gateway, yang dilakukan PATTIRO di Kota Malang dan Makassar. Penggunaan SMS ini memungkinkan komunitas pengguna air untuk memberikan umpan balik kepada penyedia air. Mekanismenya, pengguna mengirim SMS terkait layanan air, penyedia air (Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM) menerima SMS dan mengirim balik tanggapan via SMS. Melalui aplikasi ini, konsumen dapat menyampaikan informasi mengenai kondisi pelayanan air dan penyedia merespons langsung melalui ndak lanjut oleh petugas lapangan. Informasi yang dikumpulkan dari masyarakat ini kemudian digunakan sebagai bahan perencanaan oleh PDAM. Akuntabilitas yang diprak kkan di Indonesia 23


mensyaratkan par sipasi masyarakat dan transparansi melalui informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Banyak contoh tentang hal ini baik di ngkat nasional maupun daerah. Salah satunya adalah saat Pemilu 2014 sejumlah anak muda yang dipimpin oleh Ainun Najib membuat pla orm crowdsource online via URL: www.kawalpemilu.org memberi peluang masyarakat memantau hasil penghitungan suara sehingga meminimalkan potensi kecurangan. Contoh lain adalah pegiat warga di Serang, Banten ikut memantau pembangunan infrastruktur jalan sehingga membatasi ruang gerak birokrat dan pengusaha pemburu rente sehingga kualitas jalan yang dibangun lebih baik. Kuadran Transparansi Transparansi merupakan satu dari ga fokus area PATTIRO. Pada laporan tahunan 2014, PATTIRO memberikan penekanan pada kebebasan memperoleh informasi yang memperoleh momentum dengan disahkannya UU KIP. Archon Fung, guru besar dari Universitas Harvard, AS, membagi isu transparansi ke dalam empat kuadran dilihat dari sisi pengguna dan sisi sasaran. Dari tabel berikut ini, maka kebebasan memperoleh informasi yang dekat dengan hak sipil poli k berada pada kuadran pertama, sedangkan T/A yang terkait dengan pelayanan publik berada pada kuadran keempat. Kedua isu ini sama-sama memiliki sasaran pemerintah, namun berbeda dalam hal pengguna. Kebebasan informasi digunakan oleh en tas masyarakat sebagai warga negara (people) sedangkan T/A terkait dengan manfaat yang diterima masyakat sebagai perorangan. Bila dikaitkan dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya, maka isu transparansi yang terkait dengan pelayanan publik, masuk ke dalam kuadran T/A. Terkait dengan T/A, pertanyaan pen ngnya adalah bagaimana transparansi mampu memperbaiki pelayanan publik? Sepanjang 2015, PATTIRO mengalokasikan sebagian besar waktu menjawab pertanyaan ini melalui beberapa upaya antara lain bekerjasama dengan Harvard Kennedy School (HKS) dan Results for Development Ins tute (R4D) melaui program Transparency for Development (T4D). Selain itu bersama The Asia Founda on melalui Program Peduli Pilar Difabel; dan melalui Program Representasi-USAID dengan menggunakan pendekatan Forum Mul Stakeholder (mul pihak) dan pengembangan teknologi informasi. Secara umum, siklus aksi dari ke ga inisia f tersebut rela f sama, yang dapat dibagi menjadi empat elemen, sebagaimana penjelasan Fung (2007), yaitu: 1. Tersedianya informasi yang relevan, pen ng, dan bisa diakses oleh masyarakat. Pengalaman pendekatan mul pihak menunjukkan informasi tentang alokasi anggaran kesehatan bagi suatu kecamatan sangat pen ng bagi warga yang nggal di wilayah kecamatan tersebut. 2. Informasi menyebabkan masyarakat sebagai pengguna informasi melakukan aksi. Salah satu contohnya adalah pengalaman masyarakat di pedalaman Papua yang melakukan boikot pelayanan Puskesmas dan memilih pergi ke fasilitas kesehatan lain. 3. Aksi direspons oleh penyedia layanan. Misalnya aksi dari ak fis difabel direspons oleh pihak Puskesmas di Kabupaten Lombok Barat bersedia menerima kedatangan ak vis difabel yang mengusulkan perbaikan infrastruktur pelayanan.

24


Forum Mul Stakeholder dan Proses Pengambilan Keputusan

Tangga Par sipasi *Sumber:Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Ci zen Par cipa on," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969

Salah satu penyebab negara dak mencapai target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) adalah kurangnya pelibatan pihak yang berkaitan dengan pembangunan, khususnya masyarakat sipil yang merasakan masalah dan mengetahui kebutuhan yang paling signifikan untuk dipenuhi. Salah satu upaya pelibatan masyarakat yang dilakukan PATTIRO adalah dengan memfasilitasi pembentukan Forum Mul -Stakeholder (FMS) di Kabupaten Semarang yang menandai adanya kemitraan (partnership) dalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan. Sebelum dibentuknya FMS, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Semarang telah berusaha menyelenggarakan beberapa forum dialog dengan masyarakat, antara lain melalui Forum M3 (Maternal and Infant Mortality Mee ng) yang khusus membahas Kema an Ibu dan Anak. Namun forum dianggap dak efek f karena dak terjadi komunikasi dua arah. Para ibu yang hadir jarang memberi tanggapan sementara petugas kesehatan cenderung menjadi pemberi materi dari pada bersama-sama dengan para ibu menentukan prioritas dan mencari solusi dari masalah kesehatan yang ada . Dengan kata lain, forum belum dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan kesehatan. Forum Mul Stakeholder (FMS) yang difasilitasi PATTIRO pada Januari 2015 mengefek an forum yang ada dan mendinamisasi dialog di antara pemangku kepen ngan baik wakil pemerintah, tenaga kesehatan, maupun masyarakat itu sendiri. Dari enam kali pertemuan FMS yang dilaksanakan di ngkat kecamatan dan dua kali di ngkat Kabupaten, mulai tampak perubahan perilaku, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Indikatornya adalah kegiatan dak lagi satu arah namun terjadi dialog antar pemangku kepen ngan. Dalam FMS, semua pihak bersama-sama membahas rekomendasi dari permasalahan yang muncul dari hasil pengumpulan SMS Gateway .

Wawancara dengan Galih Pramilu via whatsapp, PATTIRO Semarang, 3 Desember 2015 Heru Prasetyo, Depu I Pengawasan Pengendalian Inisia f Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan UKP4, disampaikan pada Seminar dan Pemutaran Film WRI, Desember 2012. h p://wri.or.id/editorial/11-mengurangi-angka-kema an-ibu#.Vl_6pnbhDIU, diakses 3 November 2015 PATTIRO Semarang, presentasi Close Out program ProRep

25


Skema Kerja SMS Gateway dan Peran FMS

Salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat dari penggunaan SMS Gateway dan FMS adalah penggunaan anggaran Posyandu yang dipakai tepat sasaran. Contohnya, yang terjadi di Dusun Tompo Gunung, Semarang. Masyarakat di sana mengadukan mahalnya biaya tes gula darah. Petugas Posyandu kemudian menindaklanju pengaduan itu dengan menggunakan anggaran yang ada untuk membeli alat tes gula darah, sehingga biaya tes gula darah dapat ditekan. Melalui respons posi f seper ini, semakin hari kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat.

Keluhan SMS yang masuk terkait Tes Gula Darah

Melalui ndakan konkret sebagai respons dari pengaduan atau laporan langsung dari lapangan mengenai masalah kesehatan, maka masyarakat berkontribusi langsung melalui pengawasan kualitas layanan kesehatan mereka mendorong perbaikan kualitas berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat sendiri. Salah satu capaian dari FMS di Semarang adalah diakomodasikannya anggaran untuk penyelenggaraan FMS oleh Bappeda pada Pemerintah Daerah (RKPD) 2016. Di berbagai program yang diinisiasi oleh masyarakat, keberlanjutan pasca program menjadi salah satu tantangan tersendiri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PATTIRO adalah mendorong agar inisia f program diadaptasi menjadi kebijakan dan memperoleh alokasi anggaran dalam APBD. Contohnya, pada program yang difasilitasi ProRep-USAID di Semarang, rekomendasi hasil FMS diadvokasi agar masuk dalam RKPD 2016 dan keberadaan FMS dipayungi oleh Peraturan Bupa . Melalui upaya ini, diharapkan keberlangsungan FMS terjamin, dan par sipasi masyarakat dapat terus di ngkatkan. Hingga akhir 2015, Bappeda Kabupaten Semarang menyiapkan Surat Keputusan (SK) Kepala Bappeda tentang Tim Kabupaten Sehat dan dianggarkan oleh Dinas Kesehatan P2PL dalam RAPBD 2016. Upaya advokasi yang terus dilakukan PATTIRO dan PATTIRO Semarang adalah mendorong pengesahan Peraturan Bupa tentang Forum Kabupaten Sehat yang didalamnya mengatur FMS sebagai komponen utamanya. Pembelajaran dari Fasilitasi Difabel sebagai Kelompok Rentan Tantangan utama dalam fasilitasi ini adalah masih sulit menjembatani kepen ngan antar ak vis difabel dengan ragam disabilitas, kesadaran, dan kapasitas yang berbeda. Beberapa difabel yang 26

lbid.


sudah memiliki kesadaran lebih jauh cenderung punya ekspektasi yang lebih dan perfeksionis dalam banyak hal, termasuk penyelenggaraan Hari Disabilitas Internasional (HDI). Perbedaan ragam disabilitas misalnya tampak saat pertemuan persiapan acara dan evaluasi. Difabel netra biasanya memposisikan diri pada dua pilihan yaitu inferior atau justru sebagai sentral ego, sehingga menimbulkan ke daknyamanan bagi ak vis lain. Pada k ini fasilitator berusaha menengahi, memoderasi diskusi, dan memberikan pemahaman bagi seluruh difabel yang hadir bahwa pen ng untuk berempa terhadap difabel dengan kerangka referensi pengalaman yang berbeda. Di Kabupaten Lombok Barat, peringatan HDI menjadi uji coba pertama bagi ak vis difabel untuk berperan besar sebagai pani a penyelenggara. Dari gagasan awal hingga pelaksanaan bobot keterlibatan ak vis difabel, bila dihitung, mencapai 80%. Maka fase ini dapat disebut sebagai fase transfer peran. Ini adalah fase ke ga, setelah pada triwulan pertama sebagai fase penyadaran dan fase kedua sebagai transfer pengetahuan. Dengan berhasilnya acara tersebut maka keterlibatan difabel menjadi modal yang baik bagi keberlanjutan. Sebagai tahapan, transfer peran ini hanya bisa dilakukan dengan persiapan yang memadai melalui diskusi-diskusi formal dan informal yang dilakukan bersama oleh difabel. Sementara di Kabupaten Sorong, jumlah difabel yang terlibat dalam kegiatan dalam kerangka mengakses pelayanan kesehatan mulai meningkat. Bila di awal, dak ada pertemuan difabel, dan para difabel enggan berkumpul dengan sesama. Dari hanya dua orang difabel, meningkat jadi empat yang ak f dan kini ada sepuluh ak vis difabel yang cukup ak f melakukan pertemuan secara formal maupun nformal. Selain itu, para ak vis difabel ini sudah berani berbicara atas nama kaum difabel dengan dukungan dari keluarga. Tercatat, ada 83 keluarga difabel di Distrik Mariat dan Mayamuk yang terlibat dalam Peringatan Hari Disabilitas International di Kabupaten Lombok Barat pertemuan keluarga difabel dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Selain itu kader kesehatan yang terlibat kegiatan diskusi dengan difabel terus meningkat jumlahnya. Di Distrik Mariat, dari dua kader bertambah menjadi ga kader. Sedangkan di Distrik Mayamuk dari ga menjadi lima kader yang ak f dan bersedia membantu kegiatan tanpa biaya, seper pendataan difabel berat untuk mendapatkan santunan dan data peserta pela han difabel.

27


FokusArea PengelolaanKeuanganPublik Pada fokus area Pengelolaan Keuangan Publik (Public Finance Management/PFM), sejumlah kegiatan yang dilaksanakan PATTIRO adalah sebagai berikut; 1. Fasilitasi Pela han dan Bimbingan Teknis PUG dan PPRG. PATTIRO menjadi mitra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) dalam memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Indonesia. Salah satu bentuk kemitraan itu adalah PATTIRO menjadi Fasilitator dan Narasumber dalam pela han PUG dan PPRG yang diselenggarakan oleh KPP & PA dan Badan Pemberdayaan Perempuan (Badan PP) di Provinsi dan Kabupaten. Tercatat pada 2015, lebih dari 10 pela han PUG dan PPRG yang difasilitasi PATTIRO, antara lain Pela han PUG dan PPRG untuk Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan sejumlah Badan PP di beberapa provinsi, yaitu Bali, Lampung, Kalimantan Tengah, Papua, Bangka Belitung dan Jawa Tengah, serta Badan PP Kota Tangerang Selatan. 2. Sosialisasi Pengawasan PPRG di Provinsi. Merupakan kerjasama PATTIRO dengan KPP & PA (cq. Inspektorat Jendral) dengan Inspektorat di Propinsi. Tujuan kegiatan ini merupakan ndaklanjut atas dikeluarkannya Permen PP & PA No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan PPRG yang dilaksanakan di daerah. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Agustus 2015 s.d Desember 2015 yang dilaksanakan di ga provinsi yakni Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Kegiatan sosialisasi diiku hampir seluruh perwakilan Inspektorat Kabupaten/Kota di masing-masing provinsi. Materi yang disampaikan adalah melakukan review dan teknik melakukan pengawasan PPRG berupa review GBS (Gender Budget Statement) yang dibuat oleh SKPD yang sudah mendeklarasikan dan menerapkan PPRG. Review GBS dimaksud adalah mengambil contoh analisa GBS baik yang menggunakan GAP (Gender Analysis Pathway) maupun yang dak menggunakan GAP. 3. Terlibat dalam FTC (Financial Transparency Coali on) pada isu Illicit Financial Flows (IFF) pada 19-21 Oktober 2015 di Jakarta. PATTIRO merupakan anggota FTC. Acara IFF di Jakarta ini adalah kegiatan ru n ke-6 yang diselenggarakan FTC dalam kerangka mendorong kepedulian negara atas arus keuangan yang dak resmi, perpajakan dan mendorong sistem keuangan global yang terintegrasi. Kegiatan ini dimulai dari diskusi konsolidasi CSO dan sesi-sesi pembahasan per kelas yang menjadi bagian dari konsolidasi sebelum acara sesi seminar yang menghadirkan narasumber dari anggota FTC dan Pemerintah.

33


4. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang GN-AKSA. Penyusunan Pedoman ini merupakan kerjasama dengan KPP & PA. Saat ini, kejahatan seksual atau lebih dikenal sebagai kekerasan seksual, telah menjadi ancaman serius bagi masa depan anak-anak Indonesia. Se ap tahun, angka laporan kekerasan seksual terhadap anak ke Komnas Perlindungan Anak cenderung meningkat. Di sisi lain, pemberitaan media massa mengenai peris wa kejahatan seksual terhadap anak dak pernah sepi. Dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan seksual, Pemerintah kemudian menerbitkan Inpres No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional An Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA). Pedoman ini disusun agar dapat dijadikan acuan bagi Gubernur dan Bupa /Walikota dalam melakukan pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak. 5. Mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah melalui Kota Pintar (Smart City). Merupakan kerjasama PATTIRO dengan NDI (Na onal Democra c Ins tute) dalam menyikapi hasil survei Kompas tentang Smart City. Dilaksanakan pada November 2015, dengan melibatkan perwakilan dari pemerintah daerah yang mempunyai komitmen dan masuk dalam da ar Smart City Kompas yakni, Kota Tangerang, Mojokerto dan Pon anak. Konsep pengembangan Smart City dari ke ga kota itu berbeda-beda, ada yang memberi penekanan penggunaan ICT untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ada pula yang mendorong par sipasi masyarakat dan penguatan engagement antara pemerintah dan warga. 6. Penyusunan Modul dan Pela han Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Desa bagi Warga. Lahirnya UU Desa memberikan keleluasaan bagi Desa untuk mengelola keuangannya sendiri. Ini sesungguhnya merupakan suatu hal yang baru dan dak mudah bagi Desa. Bertambahnya kewenangan dan besarnya dana yang dikelola desa ini perlu menjadi perha an banyak pihak, terutama terkait pencegahan terhadap penyimpangan dalam mengelola anggaran desa. Jika hal tersebut sampai terjadi, tujuan pembangunan desa dak akan tercapai dan bahkan 'penyakit' korupsi dapat mewabah di desa. Untuk itulah, par sipasi masyarakat sangat diperlukan khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Dalam kaitan itu, PATTIRO bersama dengan PATTIRO Jeka atas dukungan Program AIPJ menyusun Modul Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa sebagai salah satu kontribusi PATTIRO kepada masyarakat desa di seluruh Indonesia. Modul ini kemudian dila hkan kepada warga desa yang merupakan ak vis dari 20 LPM Turatea yang menjadi desa pilot. Para pegiat dari 20 LPM Turatea itu melakukan pengawasan dengan menggunakan modul dimaksud di 20 desanya masing-masing (lihat “Penguatan Community Center untuk Transparansi Desa” pada Fokus Area Transparansi).

Pelatihan diikuti oleh Lembaga Pengaduan Masyarakat Turatea

34


Fokus Area Lainnya


FokusAreaTransparansi

P

ada tahun ini, isu (focus) transparansi lebih di kberatkan pada wilayah (locus) desa. Hal ini merupakan respons atas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Namun seja nya, keterlibatan PATTIRO di desa sudah dilakukan sejak awal berdirinya PATTIRO, terutama bekerja sama dengan warga masyarakat desa melalui pembentukan dan fasilitasi community center (CC) forum CC beranggotakan warga masyarakat yang memiliki kepedulian dan minat terhadap isu bersama, misalnya perbaikan pelayanan publik, dan akses informasi dalam kerangka meningkatkan taraf hidupnya¹. Masyarakat desa, termasuk didalamnya CC memiliki kedudukan yang cukup jelas dalam UU Desa, terutama hak masyarakat atas pemerintah desa, sebagaimana dinyatakan pada pasal 68 ayat (1), yang melipu : (a) hak mendapatkan informasi, (b) mengawasi pemerintahan desa, (c) memperoleh pelayanan, (d) menyampaikan aspirasi, (e) mendapatkan perlindungan dan pengayoman, serta (f) hak dipilih dan memilih sebagai kepala desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa². Masyarakat diposisikan sebagai subjek yang diharapkan mengembangkan tradisi masyarakat madani yang otonom dalam kehidupan bersama untuk berkrea fitas dan berinovasi (Jimly: 2014). Peran masyarakat desa dapat dikelompokkan dalam ga jenis. Pertama, masyarakat berpar sipasi secara poli k lokal (desa) untuk memperbaiki tradisi berdesa. Tradisi berdesa adalah kebiasaan masyarakat menggunakan desa sebagai ins tusi yang absah, mempunyai otoritas dan akuntabilitas dalam mengatur dan mengurus kepen ngan masyarakat setempat (Sutoro, 2015). Tradisi berdesa ini antara lain kemampuan masyarakat melahirkan pemimpin desa yang berintegritas dan keberpihakan lebih kepada masyarakat. Kedua, masyarakat berperan dalam perbaikan akses dan mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Bukan hanya pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), namun juga pelayanan energi untuk desa, dan juga pelayanan yang berkaitan dengan sektor ekonomi desa. Ke ga, masyarakat berperan dalam perbaikan akses pada potensi sumber daya di lingkungannya sebagai modalitas peningkatan kesejahteraan. Termasuk dalam peran ini adalah op malisasi potensi ekonomi lokal dan tata kelola sumber daya lokal yang mungkin melibatkan pihak di luar desa. Masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku, pen ng mendapatkan penguatan dalam implementasi UU Desa. Ini berar se ap pengelolaan isu tata kelola desa selalu dikaitkan dengan peran masyarakat. Dalam konteks itu, PATTIRO melaksanakan sejumlah ak vitas/program yaitu: 1. Penyusunan Buku Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Anotasi adalah catatan yang dibuat untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkri k peraturan perundangan dan menunjukkan fakta-fakta bagaimana hukum tertentu ditetapkan oleh lembaga legisla f, serta bagaimana semes nya ditafsirkan dan diterapkan. Tujuan anotasi adalah: (a) mendokumentasikan konsep yang berkembang saat pembahasan; (b) menjelaskan keterkaitan konsep dan pengaturan antar norma dalam UU Desa dan peraturan perundang-undang Tahapan pembentukan dan penguatan CC se daknya terdiri dari empat fase/tahap, yaitu 1) iden fikasi informasi dan pemilahan informasi yang dibutuhkan; 2) pegiat CC mampu mengakses atau meminta informasi kepada badan publik;3) pegiat CC mampu mengkonversi informasi yang diperolehnya menjadi manfaat langsung; dan ) CC mampu membangun dialog dengan badan publik dalam rangka mengakses informasi, menindaklanju informasi yang diperolehnya, dan tantangan dalam mengakses informasi serta solusinya. 2 http://www.jimly.com/makalah/namafile/176/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.pdf halaman 8

28


an terkait; dan (c) menjelaskan keterkaitan konsep dan pengaturan antar norma dalam UU Desa dan peraturan perundang-undangan terkait. Anotasi ini memiliki ar strategis karena: (a) implikasi implementasi UU Desa melipu 74.093 desa, dan melibatkan 16 ribu fasilitator desa, serta akan ada sekitar Rp 56 triliun dana APBN berupa dana desa yang akan disalurkan; (b) diperkirakan akan terjadi mul tafsir terhadap hal pen ng sehingga memerlukan rujukan berupa konsep ke ka UU Desa diterapkan; (c) diperlukan pemahaman mengapa suatu ketentuan ditetapkan dalam UU Desa dan bagaimana hal tersebut diturunkan ke peraturan di bawahnya.

Sementara itu, se daknya ada enam manfaat dari anotasi seper terlihat pada gambar berikut.

Tes moni (dalam box) “Kami memberikan apresiasi atas terbitnya buku yang bertajuk “Anotasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Buku anotasi ini diharapkan dapat mendorong pemangku kepen ngan Desa untuk berperan mendorong implementasi UU Desa, sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa yang lebih efek f dan inklusif. Mengingat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terus berjalan secara regular dan cepat, maka hasil anotasi ini juga harus disebarluaskan secara lebih cepat dalam tahun 2015 ini. Sehingga implementasi pembangunan dan pemberdayaan pada 2016 dapat berjalan lebih terarah dan dak lagi menimbulkan keraguan di ngkat desa.” Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter nggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 5 September 2015.

29


Salah satu janji poli k Presiden Joko Widodo adalah membangun kemandirian desa, yang kemudian diakomodasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan target paling sedikit 2.000 desa mandiri. Melalui UU Desa, pemerintahan desa diharapkan lebih mandiri dalam menjalankan fungsinya. Namun, fungsi utama Pemerintahan Desa justru belum terurai secara tajam dalam UU Desa. Fungsi pemerintahan desa juga dak hanya terkait dengan urusan pemerintahan, tetapi juga berperan dalam mendukung lembaga sosial dan ekonomi desa. Untuk itu diperlukan upaya menjabarkan fungsi Pemerintahan Desa dan sekaligus memantaunya.

Dalam upaya mengukur kemandirian desa, PATTIRO berinisia f mengembangkan instrumen pengukuran kemandirian desa. Instrumen ini telah diujicobakan di 10 desa di Kabupaten Kebumen . Instrumen ini berhasil mengiden fikasi: (a) kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pertanggungjawaban pembangunan secara par sipa f, transparan dan efek f; (b) kemampuan dan keak fan warga/organisasi sosial secara berkelanjutan dalam memajukan kepen ngan bersama berdasarkan nilai-nilai yang dianut serta kemampuan organisasi sosial dalam memenuhi kebutuhannya dan mempengaruhi kebijakan; (c) kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengelolaan, membantu mengatasi permasalahan ekonomi warga, mengakumulasi modal serta peran pemerintah dalam mendukung kelembagaan ekonomi desa. Sasaran pengguna instrumen ini, utamanya adalah pemerintah kabupaten/kota, sebagai pihak yang bertanggungjawab langsung dalam pembinaan dan pemberdayaan desa. Bagi pembuat kebijakan, instrumen ini memberikan manfaat, (1) mengiden fikasi bagian terlemah pada pelaksanaan fungsi pemerintahan desa, kelembagaan sosial, dan kelembagaan ekonomi secara faktual. Informasi kemandirian akan memberikan petunjuk bagi pemerintahan di ngkatan lebih atas (terutama kabupaten) dalam mengiden fikasi bantuan teknis dan membangun pola relasi yang tepat dengan pemerintahan desa. (2) mengiden fikasi peta kemandirian desa menurut 3 dimensi kelembagaan (pemerintahan desa, kelembagaan sosial dan kelembagaan ekonomi). Dengan berbagai perbedaan kondisi desa yang terekam dari hasil pengukuran dapat dikembangkan pendekatan intervensi yang asimetrik terhadap desa. (3) menyediakan beragam informasi untuk perbaikan pelaksanaan UU Desa dan peraturan operasionalnya. Sebagai contoh, keterbatasan kewenangan desa terkadang berbenturan dengan peran yang dibutuhkan pemerintah desa dalam mengelola urusan di desanya. Pada bagian lain ditemukan pula peran formal pemerintahan desa dak cukup untuk menggerakkan warga. Peran sosial dan peran kepemimpinan pemerintahan desa justru lebih signifikan bagi kemandirian desa.

Pengembangan instrument Indeks Kemandirian Desa ini dilakukan oleh PATTIRO bersama dengan YAPPIKA, Inisia f, dan AKATIGA, serta FORMASI.

30


Bagi kalangan akademik, data dasar yang dihasilkan dari pengukuran ini dijadikan pijakan untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial yang berlangsung seiring dengan perkembangan kemandirian pemerintahan desa dalam menjalankan fungsinya. Informasi yang dihasilkan dari pengukuran ini tentunya juga dapat menjadi bahan untuk kajian kuan ta f terkait dengan perkembangan desa. Di antara instrumen pengukuran pembangunan desa yang ada, pengukuran ini memiliki kedudukan strategis, melipu : (a) mengisi kekosongan informasi/data tentang perkembangan pelaksanaan fungsi pemerintah desa, kelembagaan sosial, dan kelembagaan ekonomi; (b) menyediakan data dasar (baseline) dalam evaluasi pelaksanaan program pendampingan desa terutama pada level output dan pada ngkat kabupaten; dan (c) menyediakan instrumen bagi masyarakat desa untuk melihat perkembangan desanya dalam kerangka membangun akuntabilitas sosial desa. 3. Penguatan Community Center untuk Transparansi Desa Par sipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, sebagaimana dimandatkan pasal 81 UU Desa, melipu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan. Di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, PATTIRO bersama PATTIRO Jeka memfasilitasi pegiat warga di 20 Desa untuk terlibat ak f dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Strategi yang ditempuh melalui penguatan dan pendampingan CC Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) Turatea. Pada tahap perencanaan, aspek pengawasan melipu : (a) ketaatan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa; (b) kesesuaian antara rencana dan masalah yang dihadapi desa serta keberpihakan terhadap masyarakat desa; (c) ketaatan dalam proses Penyusunan Anggaran, Pendapatan Belanja (APBD) Desa serta keberpihakan terhadap masyarakat; (d) pelaksanaan pembangunan; serta (e) pertangggungjawaban. Pengawasan oleh LPM Turatea ngkat desa ini menjadi poin pen ng bagi pemerintah desa untuk membuka ruang par sipasi yang lebih luas kepada masyarakat. Selama dua minggu dalam durasi September - Nopember 2015 LPM Turatea di 20 desa melakukan pengawasan melalui wawancara dan observasi. Menyangkut RPJM Desa, keberadaan dokumen dak diketahui oleh publik bahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan mitra pemerintah desa pun dak tahu. Penyusunannya pun ada yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa . Keterlambatan penyusunan RPJM Desa juga berakibat ke daksesuaian masa berlakunya dokumen dengan masa jabatan kepala desa. Dalam penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa masih diatur dengan cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan Januari tahun berjalan, padahal menurut UU Desa semes nya dilaksanakan Juli sebelumnya. Konsekuensinya APBDesa pun juga terlambat ditetapkan yaitu Juni – Juli 2015, yang semes nya ditetapkan November-Desember 2014. Walaupun dokumen ini sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa yang melibatkan BPD, namun 31

⁴ Pasal 117 PP No 43 tentang pelaksanaan UU Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, Rencana Penyelenggaraaan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa tetap dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa karena alasan persyaratan pencairan dana desa


banyak perangkat pemerintahan desa yang dak mengetahui dan dak memiliki dokumen tersebut. Dokumen hanya dimiliki oleh Kepala Desa. Secara substansi program/kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa masih didominasi pembangunan infrastruktur, dan belum menyentuh program pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa juga belum mendapatkan pendampingan dan pedoman yang signifikan dari pemerintah kabupaten, bahkan dijumpai penyusunan dokumen perencanaan desa diserahkan kepada pihak ke ga. 4. Ak f mendorong OGP di level subna onal Selama 2015, PATTIRO terlibat dalam dua kegiatan utama terkait Open Government Partnership (OGP), yakni penyusunan rencana aksi Open Government Indonesia (OGI) 2016-2017 dan mendorong OGP di ngkat daerah (subna onal). PATTIRO sebagai anggota Sekretariat Nasional OGI bertanggung jawab pada kluster pelayanan publik. Pada pertengahan sampai akhir 2015, dilaksanakan diskusi lanjutan untuk membangun OGP subna onal dengan melibatkan Bappenas dan KSP (Kantor Staf Preesiden) sebagai Sekretariat OGI. Selain mendorong OGP subna onal, ada juga empat daerah yang akan diikutkan dalam kompe si OGP ngkat internasional. Keempat daerah tersebut adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Bojonegoro dan Kota Surabaya, dan DKI Jakarta. 5. Narasumber untuk Implementasi UU Desa dan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Seiring dengan implementasi UU Desa dan pen ngnya sistem tata kelola badan publik yang transparan, PATTIRO menerima sejumlah permintaan berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan menjadi narasumber, yaitu dari: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang pada acara “Peningkatan Kompetensi Perencanaan Bagi Kepala Desa Terpilih, Lurah, dan perangkat desa, 10-12 November 2015. b. Dinas Komunikasi dan Informa ka Pemerintah Kota Depok pada Workshop “Pengelolaan Informasi Yang Dikecualikan”, 16 September 2015. c. Dinas Komunikasi dan Informa ka Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada “Bintek Pengecualian Infomasi untuk Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat”, 24 Agustus 2015. d. KSI dan Kemenko PMK yang memfasilitasi acara “Policy Dialog – Finalisasi Roadmap Desa”, 25 November 2015.

Ber ndak selaku narasumber: Ahmad Rofik, Bejo Untung, Maya Rostanty, Rohidin Sudarno dan Fitria Ber ndak selaku narasumber: Bejo Untung dan Agus Salim Ber ndak selaku narasumber: Bejo Untung dan Ahmad Rofik

32


Produk Pengetahuan PATTIRO


ProdukPengetahuan PATTIRO Produk Pengetahuan yang dihasilkan oleh PATTIRO pada 2015 terdiri dari buku, policy brief, dan ar kel yang telah dimuat di beberapa media massa nasional.

Buku 1. Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun untuk mendokumentasikan konsep yang berkembang saat pembahasan rancangan undang-undang di DPR. Selain itu buku juga menjelaskan keterkaitan konsep dan peraturan antar norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Desa dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Isinya memberikan referensi mengenai konsep lain yang mungkin dikenal dan dapat diper mbangkan dalam menafsirkan isi undang-undang tersebut. Penjelasan rinci mengenai tujuan dan manfaat buku ini dapat dilihat sebelumnya pada bagian “Penyusunan Buku Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa” pada Fokus Area Transparansi. 2. Modul Pela han Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa Modul ini disusun sebagai panduan bagi masyarakat desa agar belajar mandiri sehingga memiliki kemampuan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, agar penyimpangan dalam mengelola anggaran desa dapat dicegah. Dengan begitu, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi tujuan utama dari pencairan dana desa dapat tercapai. Modul diujicobakan di 20 desa di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penjelasan rinci mengenai penyusunan modul dan penggunaannya dapat dilihat di bagian: “Penguatan Community Center untuk Transparansi Desa” pada Fokus Area Transparansi dan bagian “Penyusunan Modul dan Pela han Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Desa bagi Warga” pada Fokus Area Public Finance Management. 35


Policy Brief 1. Par sipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan Rendahnya par sipasi masyarakat dalam promosi kesehatan menyebabkan upaya pencegahan penyakit dak efek f. Selama ini hanya kelompok kecil masyarakat yang dilibatkan, itupun secara instruk f, dan masih didominasi oleh perempuan. Pun, Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) yang dibentuk untuk mendorong upaya promo f dan preven f belum berjalan maksimal. Melalui policy brief ini, ak vis PATTIRO Semarang Dwi Yunita Prismawa , menyampaikan berbagai temuan mengenai ke dakberfungsian FKK di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam upaya meningkatkan par sipasi masyarakat tersebut, PATTIRO menyampaikan beberapa rekomendasi yaitu: 1) perlunya menerbitkan Peraturan Walikota tentang petunjuk teknis pengelolaan Forum Kesehatan, terutama di ngkat kecamatan yang memuat tujuan, fungsi, pembiayaan, keanggotaan, mekanisme dan pembagian peran antar stakeholder; 2) memberikan peningkatan kapasitas pemahaman dan keterampilan yang mendukung kinerja forum; 3) menganggarkan biaya reguler forum melalui APBD dan mendorong pembiayaan lainnya; 4) melibatkan forum kesehatan kota, kecamatan, dan kelurahan sebagai peserta musrenbang dan perencanaan kesehatan lainnya. 2. Sempitnya Ruang Bicara Peserta BPJS Banyak masyarakat belum mendapatkan informasi yang memadai tentang hak dan kewajibannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Direktur PATTIRO Semarang Dini Inaya di dalam policy brief ini menuliskan bahwa sosialisasi serta kesepakatan mengenai hak dan kewajiban peserta seharusnya dilakukan pada saat penda aran. Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga belum memiliki penanganan keluhan yang ideal. Pun, sarana pengaduan yang disediakan belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Mekanisme konfirmasi atas ndak lanjut dan hasil penanganan pengaduan juga belum terbentuk. . Akibatnya ruang par sipasi peserta BPJS Kesehatan hanya sampai pada tahap menyampaikan keluhan. Dalam u p aya m e n gata s i m a s a l a h te rs e b u t , PAT T I RO menyampaikan beberapa rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk:

36


1) memperbaiki prosedur penda aran dengan menyediakan tahapan sosialisasi dan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan calon peserta; 2) mencetak buku saku mengenai hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan; dan 3) menetapkan Pos penanganan keluhan yang menyeluruh dan responsif terhadap masyarakat rentan. Selain itu juga direkomendasikan perlunya menyusun Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait hak peserta untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat melalui asosiasi peserta BPJS Kesehatan. 3. “Sasi” : Antara Kebanggaan, Penghargaan, dan Kepriha nan Sasi atau kearifan ekologi merupakan tradisi masyarakat Kepulauan Maluku, termasuk masyarakat Kabupaten Maluku Tengah. Sampai saat ini, masyarakat Maluku masih menerapkan Sasi secara berkesinambungan dan sukarela. Sasi sendiri merupakan sebuah mekanisme kearifan lokal yang digunakan masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara turun-temurun. Dalam penerapannya, aturan ini hanya berlaku di ngkat pemerintah Negeri (sebutan masyarakat lokal untuk desa). Pun, dak semua Negeri menerapkan Sasi sehingga regulasi adat ini hanya mengikat di wilayah Negeri yang menerapkannya. Selain itu, prak k pengimplementasian peraturan adat ini memiliki tantangan yang cukup besar. Bahkan kini, Sasi di sebagian besar negeri tengah mengalami kondisi “ma suri”. PATTIRO kemudian melakukan studi mengenai Sasi dengan tujuan untuk melihat gambaran tentang pelaksanaan “Sasi” di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya Sasi Laut di Negeri Haruku dan beberapa Negeri lainnya, serta melihat peluang keberlanjutan tradisi lokal dalam menjaga kelestarian dan sumber daya alam melalui adaptasi hukum formal. Salah satu rekomendasi yang disampaikan melalui policy brief ini adalah pen ngnya penegakkan hukum yang berkeadilan agar ekosistem lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di daerah terus terjaga.

37


Ar kel 1. Jokowi dan Digital Revolu on

Di dunia digital seper saat ini, internet telah berperan sebagai ruang kolaborasi publik untuk memantau berbagai isu publik. Contohnya situs kawalpemilu.org buatan Ainun Najib, sebuah forum yang memiliki lebih dari 700 relawan yang terlibat pada saat penghitungan hasil pemilu 2014. Melalui opini berjudul Jokowi and Digital Revolu on Koran Jakarta Post pada 7 Januari 2015. Peneli PATTIRO Didik Purwondanu berpendapat cara oleh Ainun Najib tersebut dapat direplikasi oleh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia. Dengan internet, Jokowi juga bisa lebih mendekatkan dirinya ke masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan aplikasi berbasis internet untuk mengawasi pelayanan kesehatan puskesmas. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi pengaduan pelayanan kesehatan berbasis internet, seorang pekerja kesehatan di sebuah desa dapat menyampaikan kondisi pelayanan kesehatan di wilayahnya hanya dengan menggunakan telepon genggam. Hasil pantauan itu kemudian akan sampai ke server Kementerian Kesehatan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan di desa tersebut. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas di sektor kesehatan serta kedekatan presiden dengan masyarakatnya dapat terbangun. 2. How to Deal With Complaints About Health Service

38


Meski hampir dua tahun lamanya BPJS Kesehatan mengelola program JKN, lemahnya sosialisasi tentang sistem dan prosedur serta kualitas pelayanan yang rendah masih menjadi persoalan yang paling sering dikeluhkan konsumen. Hingga Juni 2015, jumlah panggilan yang dilakukan oleh masyarakat ke call center BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 400 ribu panggilan. Ini menandai bahwa sejak JKN dikelola oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014, tak sedikit masyarakat yang dibuat bingung oleh sistem dan prosedur baru yang mereka terapkan. Ar kel bertajuk How to Deal with Complaint about Health Service yang dimuat Koran Jakarta Post pada 12 Oktober 2015, Pegiat PATTIRO Ega Rosalina mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan perlu membuat mekanisme penanganan keluhan. Mekanisme yang sistema s agar dak terjadi ke mpangan kualitas antar petugas, terutama dalam menjawab keluhan dan pertanyaan masyarakat. Ega juga menyampaikan beberapa langkah yang dapat dilakukan BPJS Kesehatan untuk membangun mekanisme penanganan keluhan tersebut. Salah satunya, membekali pekerjanya dengan pengetahuan mendalam mengenai penanganan keluhan yang baik dan benar, serta informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat, juga kemampuan berempa kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

39


Manajemen Organisasi


ManajemenOrganisasi Diawali dengan Rapat Kerja Tahunan yang diselenggarakanm Januari 2015, rencana kerja strategis PATTIRO ditujukan untuk pencapaian outcome organisasi di ga fokus area yakni transparansi, akuntabilitas pelayanan publik, dan manajemen pengelolaan keuangan publik. Untuk itu, diperlukan manajemen organisasi yang mendukung pencapaian outcome dimaksud. Dukungan itu diwujudkan dalam dalam bentuk:

Rapat Kerja 2015 PATTIRO

a. Set up Kantor Baru September 2015 dilakukan perpindahan kantor dari Cilandak ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk memberikan kenyamanan bekerja bagi seluruh pegiat dengan ruang kantor terbatas, diterapkan sistem berbagi ruangan. Se ap pegiat berbagi ruangan dengan pegiat lainnya, karena semua ruangan dijadikan sebagai ruang pertemuan sekaligus ruang kerja bagi seluruh pegiat.

Syukuran kantor baru PATTIRO di Pasar Minggu

40


b. Program Magang Program magang merupakan salah satu metode yang dilakukan dalam proses rekrutmen pegiat. Melalui program ini, PATTIRO memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang baru lulus (fresh graduate) bergabung dan belajar bersama mengenai tata kelola pemerintahan yang baik., khususnya di ga isu yang menjadi fokus area PATTIRO. Tahun 2015, PATTIRO telah membuka kesempatan magang untuk empat orang peserta yang berasal dari berbagai perguruan nggi negeri di Indonesia. Kesempatan magang di PATTIRO juga terbuka bagi ekspatriat. Pada 2015 ada satu orang pemagang dari Harvard University. Selain program magang, PATTIRO juga menerima kerja prak k bagi mahasiswa yang sedang kuliah. c. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan organisasi bagi jaringan PATTIRO Raya. Sebagai bentuk komitmen PATTIRO kepada jaringan PATTIRO Raya untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam pengelolaan keuangan dan organsasi, PATTIRO memberikan kesempatan magang kepada staf administrasi dan keuangan dari jaringan PATTIRO Raya selama 1-2 bulan di kantor PATTIRO. Pada 2015, ada lima orang staf keuangan dari PATTIRO Jeka (Jenoponto) dan PATTIRO Banten yang mengiku magang di PATTIRO. Mereka belajar mengenai pengelolaan keuangan program dan organisasi. d. Pengelolaan Produk Pengetahuan Hasil pelaksanaan program dan kegiatan PATTIRO didokumentasikan dalam bentuk produk pengetahuan, seper buku dan policy brief. Untuk memas kan produk pengetahuan PATTIRO memiliki standar kualitas, maka se ap produk yang akan dipublikasikan harus melalui tahapan kendali mutu (quality control). Kebijakan ini dituangkan dalam kebijakan internal lembaga melalui SK Direktur. Pada akhir 2015, pengelolaan produk pengetahuan yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Senior Development Manager, kini berada di bawah tanggungjawab Unit Operasional. e. Pengelolaan Keuangan PATTIRO terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. PATTIRO yakin dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan menjadi pondasi kuat bagi PATTIRO menjadi organisasi masyarakat sipil yang diperhitungkan oleh publik. Salah satu yang menjadi fokus perha an dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi adalah mengendalikan operasi keuangan internal organisasi yang efisien dan efek f, dengan cara sinergi antara pengelolaan keuangan dan implementasi program. Pengelolaan keuangan yang tertata dengan baik dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pegiat, menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Unit Operasional adalah melakukan induc on secara berkala kepada pegiat mengenai SOP keuangan dan lembaga yang didasarkan pada pembelajaran kasus-kasus yang ada. Beberapa capaian yang dihasilkan di tahun 2015 antara lain, proses audit keuangan tepat waktu di bulan Februari 2015, laporan keuangan untuk penutupan program dilakukan tepat waktu. Begitu pula dengan laporan keuangan program diupayakan dapat dilaporkan tepat waktu.

41


Laporan Audit Keuangan tahun 2015 YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL JAKARTA STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF DECEMBER 31, 2015 AND 2014

YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL JAKARTA LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

Descrip on

Dec 31, 2015

Assets Current Assets Cash and Cash Equivalent Account Receivable Advance Payment Prepaid Expense Total Current Assets

Notes/ C n

31 Des 2014

Keterangan

4.269.053.947 B.4, C.1 532.908.857 C.2 724.799.691 C.3 C.4 38.722.400

7.337.554.386 813.777.754 572.151.788 -

Aset Aset Lancar Kas dan Setara Kas Piutang Uang Muka Biaya Dibayar Dimuka

5.565.484.895

8.723.483.928

Jumlah Aset Lancar

Non-Current Assets Fixed asset-net of accumulated deprecia on of Rp73.213.006 in 2014 and Rp111.441.777 in 2013

B.6, C.5

Aset Tidak Lancar Aset tetap-setelah dikurangi Akumulasi penyusutan Rp73.213.006 pada tahun 2014 dan Rp111.441.777 pada tahun 2013

2.131.839.847

77.220.431

Total Non-Current Assets

2.131.839.847

77.220.431

Jumlah Aset Tidak Lancar

Total Assets

7.697.324.742

8.800.704.359

Jumlah Aset

Liabili es and Net Assets Current Liabili es Payable Accrued Expense Tax Payable Other Payable

638.025.111 5.937.667 81.411.462

Total Current Liabili es

725.374.240

Net Assets

C.6 C.7 C.8 C.9

559.963.610 301.067.204 6.075.556 53.145.209 920.251.579

Liabilitas dan Aset Neto Liabilitas Lancar Hutang Biaya yang Masih Harus Dibayar Hutang Pajak Hutang Lain-lain Jumlah Liabilitas Lancar Aset Neto

C.11

Unrestricted Net Assets Restricted Net Assets Total Net Assets Total Liabili es and Net Assets

4.181.564.605 2.790.385.896

5.089.402.196 2.791.050.584

6.971.950.502

7.880.452.780

7.697.324.742

8.800.704.359

Aset Neto Tidak Terikat Aset Neto Terikat Jumlah Aset Neto Jumlah Liabilitas dan Aset Neto

See the accompanying notes which form an integral part of these financial statement Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang dak terpisahkan dari laporan keuangan

42


YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL JAKARTA STATEMENT OF ACTIVITY FOR YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014

YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL JAKARTA LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Expressed in Rupiah) Descrip on Receipt Grant Contribu on Ending Restricted of Net Assets Other Income Total Receipt

Disbursement Program Expense General and Administra ve Expense Fundraising Expense Other Expense Total Disbursement Increasing / (Decreasing) Net Asset

(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah) Year 2015 Unrestricted

Restricted

31.036.950 3.042.528.977 136.237.253

8.710.856.619 17.662.485

3.209.803.180

8.728.519.104

26.330.946 3.366.157.839 42.581.037 663.465.467

7.405.538.398 313.333.716 880.362.149

4.098.535.289

8.599.234.263

(888.732.109)

129.284.841

Total

Terikat

Total

580.866.002 9.663.539.236 76.664.173

20.729.924.483 33.162.172

21.310.790.485 9.663.539.236 109.826.345

10.321.069.411

20.763.086.655

31.084.156.066

1.397.822.011 5.271.804.302 68.355.990 -

16.364.656.600 6.641.611.813 3.623.500 -

17.762.478.611 11.913.416.115 71.979.490 -

12.697.769.552

6.737.982.303

23.009.891.913

29.747.874.216

(759.447.268)

3.583.087.108

(2.246.805.258)

8.741.893.569 B.5, C.12 3.042.528.977 C.13 153.899.738 C.14 11.938.322.284

7.431.869.344 B.5, C.15 3.679.491.555 C.16 42.581.037 C.17 1.543.827.616 C.18

NET ASSETS Beginning Balance of Net Assets Changing in Net Assets Prior year adjustment of net assets Increasing/(decreasing) of net assets Ending Balance of Net Assets

Notes/ Catatan

Tahun 2014 Tidak Terikat

(19.105.481) (888.732.109) 4.181.564.605

2.791.050.584

(129.949.529) 129.284.841 2.790.385.896

7.880.452.780

(149.055.010) (759.447.268) 6.971.950.502

Total Penerimaan

Pengeluaran Biaya Program Biaya Administrasi dan Umum Biaya Penggalangan Dana Biaya Lain-lain Total Pengeluaran

ASET NETO 1.750.770.978

4.793.399.952

6.544.170.930

Saldo Awal Aset Neto

(244.455.890) 3.583.087.108

244.455.890 (2.246.805.258)

1.336.281.850

Perubahan Aset Neto Penyesuaian aset neto periode lalu Kenaikan / (penurunan) aset neto

5.089.402.196

2.791.050.584

7.880.452.780

Saldo Akhir Aset Neto


43

Penerimaan Hibah Kontribusi Aset Neto yang Berakhir Batasanya Penerimaan Lain-lain

1.336.281.850 Kenaikan / (Penurunan) Aset Bersih

C.11 5.089.402.196

Keterangan


YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL JAKARTA STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 (Expressed in Rupiah)

Descrip on

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Increasing/(decreasing) in unrestricted net assets Increasing/(decreasing) in restricted net assets Adjustment to reconcile net assets to net cash provided by (used in) opera ng ac vi es : Prior year adjustment of net assets Deprecia on expense Disposal of fixed asset Net assets before changing opera ng ac vity

YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL JAKARTA LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Keterangan

Year 2015

Tahun 2014

(888.732.109) 129.284.841

3.338.631.218 (2.002.349.368)

(149.055.010) (908.502.278)

22.910.915 1.359.192.765

280.868.897 (152.647.903) (38.722.400) 78.061.501 (301.067.204) (137.889) 28.266.253

3.177.050.587 4.193.256.647 61.938.700 (3.388.466.137) (20.511.622) (28.987.014) (42.136.218)

Changes in current assets and current liabili es : - Receivable - Advance payment - Prepaid expense - Payable - Accrued expense - Tax Payable - Other Payable Net cash flows provided by (used in) opera ng ac vi es

(1.013.881.023)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Acquisi on of property, plant, and equipment Disposal of property, plant, and equipment

(2.054.619.416) -

(26.552.000) -

Net cash flows used for inves ng ac vi es

(2.054.619.416)

(26.552.000)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Kenaikan / (penurunan) aset neto dak terikat Kenaikan / (penurunan) aset neto terikat Penyesuaian untuk merekonsiliasi aset neto menjadi kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk ak vitas operasi : Penyesuaian aset neto periode lalu Biaya penyusutan Penghapusan aset tetap Aset neto sebelum perubahan ak vitas operasi

Perubahan aset lancar dan liabilitas jangka pendek : - Piutang - Uang muka - Biaya dibayar dimuka - Hutang - Biaya yang masih harus dibayar - Hutang pajak - Hutang lain-lain Arus kas bersih diperoleh dari/digunakan untuk 5.311.337.708 ak vitas operasi

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Increasing/(Decreasing) Bank Loan

-

-

Net cash flows used for inves ng ac vi es

-

-

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pengadaan ak va tetap Penghapusan ak va tetap Arus kas bersih digunakan untuk ak vitas investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Kenaikan / (penurunan) Hutang Bank Arus kas bersih digunakan untuk ak vitas investasi

(3.068.500.439)

5.284.785.708

KENAIKAN / (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR

7.337.554.386

2.052.768.678

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR

4.269.053.947

7.337.554.386

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT


44

Pusat Telaah dan Informasi Regional Centre for Regional information and Studies PATTIRO adalah sebuah Organisasi Non-Pemerintah yang didirikan 17 April 1999 di Jakarta. PATTIRO bergerak dalam bidang penelitian, advokasi Kebijakan Publik, dan penguatan masyarakat sipil (civil society). Visi PATTIRO adalah terwujudnya tata pemerintahan lokal yang baik, transparan, dan adil bagi kesejahteraan sosial masyarakat.

Jalan Mawar Komplek Kejaksaan Agung Blok G No. 35 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telepon : 62-21-7801314 ; Fax : 62-21-7823800 ; Email : [email protected]

www.pa ro.org

PATTIRO

@InfoPATTIRO

Yayasan Pa ro

Kontribusi Komunitas Terhadap Perbaikan Pelayanan Publik (Refleksi PATTIRO Mendorong Akuntabilitas Pelayanan Publik)

Recommend Documents