Ombudsman Republik Indonesia
Pelayanan Publik Tanpa Pungli Mendorong Kesejahteraan Daerah Palangkaraya, 13 Desember 2016
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Beberapa Jenis Korupsi Dalam Pelayanan Publik •
• Pemerasan
Pungli
•
Suap
Pungli: penyelenggara pelayanan berupaya untuk meminta imbalan lain kepada pengguna layanan yang berhak dan memenuhi syarat, di luar ketentuan yang berlaku atas penyediaan layanan tertentu (kutipan pada pelayanan KTP, SIM, Paspor, Sahbandar, dsb.). Suap: pengguna layanan yang tidak berhak dan tidak memenuhi syarat berupaya memberikan imbalan kepada penyelenggara pelayanan sedemikian rupa sehingga penyelenggara bersedia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prosedur (misal: membangun gedung tanpa amdal, illegal loging, dsb.). Pemerasan: penyelenggara pelayanan berupaya memanfaatkan kelemahan, kekurangan atau kesalahan pengguna layanan sedemikian rupa sehingga pengguna layanan terpaksa memberikan sejumlah imbalan di luar ketentuan (tilang ilegal, jual beli SP3).
1
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Pungli: Puncak Gunung Es Maladministrasi Eksplisit • Laporan dengan alasan adanya permintaan imbalan, baik uang ataupun lainnya secara eksplisit oleh penyelenggara mencapai 6,3% dari keseluruhan laporan yang diterima pada tahun 2016.
Pungli dalam pelayanan publik ibarat nyamuk demam berdarah, kecil, tapi mematikan.
Tidak Eksplisit • Laporan dengan alasan adanya penundaan berlarut, tapi penyelenggara pelayanan tak eksplisit meminta imbalan mencapai 32,4% dari keseluruhan laporan yang diterima pada tahun 2016. • Laporan dengan alasan penyelenggara tidak memberikan pelayanan, namun tidak eksplisit menunjukkan adanya suap mencapai 15,2% dari laporan yang masuk pada dari keseluruhan laporan yang diterima pada tahun 2016.
2
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
MODUS Eksplisit
434 (6,3%)
Meminta Imbalan (2 laporan per hari)
Tidak Eksplisit
2.246
Penundaan Berlarut (11 laporan per hari)
(32,4%)
53,9% laporan terindikasi pungli… * per 30 September2016
1.052
Tidak Memberi Pelayanan
(15,2%)
(5 laporan per hari)
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Perkembangan Laporan Dugaan Maladministrasi, 2015-2016* Maladministrasi (2016)
2015
2016
Perubahan
Penundaan Berlarut 11 laporan per hari
1.319
2.246
+70,3%
Tidak Memberi Pelayanan 5 laporan per hari
874
1.052
+15,2%
Meminta Imbalan 2 laporan per hari
384
434
* masing-masing per 30 September
4
+13,0%
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Laporan Dugaan Maladministrasi Berdasarkan Sektor, 2016* Sektor
Maladministrasi
* s.d 30 September 2016
Penundaan Berlarut 11 laporan per hari
51%
Penegakan Hukum
Tidak Memberi Pelayanan 5 laporan per hari
14%
Perhubungan & Infrastruktur
Meminta Imbalan 2 laporan per hari
45%
Pendidikan
5
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Laporan Dugaan Maladministrasi Berdasarkan Institusi, 2016* Instansi
Maladministrasi
* s.d 30 September 2016
Penundaan Berlarut 11 laporan per hari
45%
Kepolisian
Tidak Memberi Pelayanan 5 laporan per hari
40%
Pemerintah Daerah
Meminta Imbalan 2 laporan per hari
53%
Pemerintah Daerah
6 2
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
7
PERMINTAAN IMBALAN
Kesehatan 3% Perijinan 4% Perhubungan 5% Kepegawaian 5%
Lainnya 9%
Lain-lain 8%
Pemerintah Daerah 53%
Kepolisian 6%
N = 434
Cukai dan Pajak 6% Adminduk 6% Penegakan Hukum 7%
Pendidikan 45%
Badan Pertanahan Nasional 4% BUMN/D 4%
Kementerian 8%
N = 434
Sekolah Negeri 17%
Pertanahan 10%
SEKTOR
INSTITUSI
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
8
PENUNDAAN BERLARUT Lainnya 16%
Penegakan Hukum 51%
Lain-lain 8% BUMN/D 4% Pengadilan 4%
Perijinan 3% Pendidikan… Perhubungan 4% Adminduk dan Imigrasi 4% Kepegawaian 6%
N = 2.246
Kepolisian 45%
Kementerian 5%
N = 2.246 Badan Pertanahan Nasional 9%
Pemerintah Daerah 25%
Pertanahan 13%
SEKTOR
INSTITUSI
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Tingkat Kepatuhan Survei Ombudsman RI 2016 mengenai tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap UU Pelayanan Publik: • Tingkat kepatuhan rata-rata masih rendah, Kementerian 44 persen, Lembaga Pemerintah nonKementerian 66,7 persen, Pemerintah Provinsi 33,4 persen, Pemerintah Kota 29 persen dan Pemerintah Kabupaten 18 persen. • Ada 78,4 persen penyelenggara pelayanan yang lebih memilih menjalankan standar pelayanan secara top down daripada membangun kesepakatan tentang standar pelayanan bersama warga.
9
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Apa akibatnya...? Survey Versi :
Peringkat Indonesia:
Political Economic Risk Consultancy (PERC), 2015:
Tingkat korupsi investasi di kawasan Asia Pasifik Indonesia berada pada peringkat 2 dari 16 Negara.
International Finance Cooperation (IFC) 2016: Rangking Doing Business
Peringkat 109 dari 189 negara, hanya lebih baik dari Kamboja dan Myanmar.
Indeks Persepsi Korupsi (TII), 2015
Peringkat 88 dari168 Negara yang dinilai, namun masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Global Competitiveness Index 2015 - 2016
Peringkat Indonesia naik dari 37 ke 140 namun masih di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Indonesia dinilai baik pada : pembangunan infrastruktur, kualitas jalan, air bersih, pelabuhan, listrik, & fasilitas lain
10
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Mengapa pelayanan publik yang buruk mempengaruhi kesejahteraan di daerah?
Pelayanan publik yang buruk mempengaruhi kehidupan warga hingga ke tingkat desa
11
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
CATATAN PENUTUP Saber Pungli: membuat sejarah atau mengulang sejarah?
PUNGLI adalah MALADMINISTRASI REKAM
TOLAK
LAPORKAN
Diperlukan pendekatan permanen, sistemik dan menyeluruh. • Permanen: bersifat mandatori, oleh institusi khusus, dan terintegrasi. Untuk itu perlu dipertimbangkan penyatuan seluruh inspektorat (termasuk BPKP) ke dalam satu wadah tunggal yang dipimpin oleh inspektorat jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. • Sistemik: diperlukan tahapan dan capaian yang terukur untuk perbaikan sistem pada lini depan pelayanan (standar, informasi, format, sistem antrian hingga sistem pengaduan, pengawasan, penindakan, tanggung jawab atasan dan sanksi yang adil dan tepat waktu). • Menyeluruh: dilaksanakan pada semua level dan area, pelibatan masyarakat luas dan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban.
12
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
TERIMA KASIH
