SATGAS S ATGAS “SABER PUNGLI” DISAMPAIKAN PADA ACARA KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 “OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK” Jakarta, 1 D Desember esemberr 2 2016 016
PENDAHULUAN SENTRA PELAYANAN PUBLIK
2
PENDAHULUAN SURAT KEMATIAN N
SURAT PENSIUN
SKEP JABATAN
LAHIR AKTE KELAHIRAN
MASUK SEKOLAH
SIKLUS KEHIDUPAN YG MEMBUTUHKAN PELAYANAN PUBLIK
RENTAN THD PUNGLI
BIAYA DI SEKOLAH
URUS K KTP TP & SIM
NIKAH MENCARI PEKERJAAN
3
PELAYANAN PUBLIK UNDANG-UNDANG UNDANGUNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN
PUBLIK ADALAH UNDANG UNDANG-UNDANG UNDANGUNDANG YANG MENGATUR TENTANG PRINSIP-PRINSIP PRINSIPPRINSIP PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG MERUPAKAN EFEKTIFITAS FUNGSI FUNGSI-FUNGSI FUNGSIFUNGSI PEMERINTAHAN ITU SENDIRI SENDIRI. PELAYANAN PUBLIK MENURUT UU NO.25 TH 2009
DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT DAN PENYELENGGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK 4
TUJUAN PELAYANAN PUBLIK A. TERWUJUDNYA
TENTANG
BATASAN
HAK,
KEWENANGAN
DAN
TANGGUNG
SELURUH
HUBUNGAN
JAWAB,
PIHAK
YANG
JELAS
KEWAJIBAN,
YANG
TERKAIT
DAN
DENGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK;
B. TERWUJUDNYA
SISTEM
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN
PUBLIK YANG LAYAK SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN DAN KORPORASI YANG BAIK;
C.
TERPENUHINYA
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN
PUBLIK
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; DAN D. TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PUBLIK.22
DALAM
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN 5
ASAS PELAYANAN PUBLIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12.
KEPENTINGAN UMUM; KEPASTIAN HUKUM; KESAMAAN HAK; KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN; KEPROFESIONALAN; PARTISIPATIF; PERSAMAAN PERLAKUAN/TIDAK DISKRIMINATIF; KETERBUKAAN; AKUNTABILITAS; FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN; KETEPATAN WAKTU; DAN KECEPATAN, KEMUDAHAN, DAN KETERJANGKAUAN.
6
PENGERTIAN PUNGLI ? ADALAH PENGENAAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DI TEMPAT YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA BIAYA DIKENAKAN ATAU DI PUNGUT DI LOKASI ATAU PADA KEGIATAN TERSEBUT TIDAK SESUAI KETENTUAN KETENTUAN. SEHINGGA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI KEGIATAN MEMUNGUT BIAYA ATAU MEMINTA UANG SECARA PAKSA OLEH SESEORANG KEPADA PIHAK LAIN DAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH PRAKTEK KEJAHATAN ATAU PERBUATAN PIDANA PIDANA. 7
PENYEBAB KORUPSI/PUNGLI GREEDY
GONE
OPPORTUNITY
NEED 8
DAMPAK PUNGLI EKONOMI BIAYA TINGGI RUSAKNYA TATANAN MASY CIPTAKAN MSL SOSIAL & KESENJANGAN SOSIAL HAMBAT PEMBANGUNAN MASYARAKAT DIRUGIKAN MENIMBULKAN KETIDAK PERCAYAAN MASY KPD PEMERINTAH
9
DATA LAPORAN MASUK DI OMBUDSMAN RI TH 2016 DUGAAN PUNGLI
5%
PENDIDIKAN
4% 3%
PERTANAHAN GAKKUM
6%
ADMINDUK
7% 49% 7%
CUKAI & PAJAK KEPEGAWAIAN PERHUBUNGAN PERIZINAN
8% 11%
KESEHATAN LAINNYA
SUMBER : DATA OMBUDSMAN RI 2016
10
DATA IPK INDONESIA 2013
2014
2015
Pada tahun 2015, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 167 negara yang diukur.
36
34
Skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun 2014. (TH 2014 peringkat 107)
32
Masih termasuk kelompok negara dengan tingkat korupsi tinggi (di bawah rata-rata global di skor 43).
KENAIKAN SKOR INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 11
DATA IPK INDONESIA
12
UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN 1
MASA ORDE LAMA: PERPPU NO 24 TAHUN 1960 (UU NO 1 TAHUN 1961) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2
MASA ORDE BARU: UU NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIBENTUK: 1. TIM PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 228 TAHUN 1967. 2. PEMBENTUKAN KOMITE EMPAT/KOMISI EMPAT DENGAN KEPPRES NOMOR 12 TAHUN 1970. 3. PEMBENTUKAN TIM OPERASI TERTIB (OPSTIB) DENGAN INPRES NOMOR 9 TAHUN 1977 13
UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN 3
MASA REFORMASI: 1. PEMBUATAN PAKET PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI (TAP MPR NOMOR XI/MPR/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME) 2. UU NOMOR 28 TAHUN 1999 (MASA PRESIDEN BJ. HABIBIE) TENTANG PENYELENGGARAAN APARATUR NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. 3. UU NOMOR 31 TAHUN 1999 (MASA PRESIDEN BJ. HABIBIE) TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2000 (MASA PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID) TENTANG PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 5. UU NOMOR 31 TH 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;
6. UU NOMOR 20 TH 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TH 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI; 7. UU NOMOR 30 TAHUN 2002 (MASA PRESIDEN MEGAWATI) TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DAN PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSAAN KEKAYAAN PEJABAT NEGARA DAN TIM TASTIPIKOR.
8. PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN KORUPSI PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.
14
UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN 4
MASA REFORMASI: 9. INPRES NO. 5 TH 2004 TTG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI. 10. INPRES NO. 9 TH 2011 TTG AKSI PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI . 11. INPRES NO. 17 TH 2011 TTG AKSI PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI 12. INPRES NO. 1 TH 2013 TTG AKSI PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI 13. INPRES NO. 2 TH 2014 TTG AKSI PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI . 14. INPRES NO. 7 TH 2015 TTG AKSI PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI . 15. INPRES NO. 10 TH 2016 TTG AKSI PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI . 16. PERPRES NO. 55 TH 2012 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI: a. JANGKA MENENGAH TH 2012-2014 b. JANGKA PANJANG TH 2012 -2025. 17. PERPRES NO. 87 TH 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR . 15
UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN
16
PROGRAM PEMERINTAH PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO WIDODO-JUSUF JUSUF KALLA TELAH MENETAPKAN NAWACITA SEBAGAI AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN, GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN. DIMULAI DENGAN PEMBANGUNAN FONDASI DAN DILANJUTKAN DENGAN UPAYA PERCEPATAN DI BERBAGAI BIDANG, SALAH SATUNYA REFORMASI DIBIDANG HUKUM MELIPUTI 3 PILAR UTAMA, YAKNI: PENATAAN REGULASI, PEMBENAHAN LEMBAGA/APARAT PENEGAK HUKUM SERTA PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM MENCIPTAKAN BUDAYA HUKUM YANG KUAT. REFORMASI HUKUM (TAHAP I) DIFOKUSKAN PADA 5 PROGRAM PRIORITAS, YAKNI:
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR, PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN, PERCEPATAN PELAYANAN SIM, STNK, BPKB DAN SKCK, RELOKASI LAPAS DAN PERBAIKAN LAYANAN HAK PATEN, MERK DAN DESAIN. 17
PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN PUNGLI, PRESIDEN TELAH MENGELUARKAN PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2016 TANGGAL 20 OKTOBER 2016 TENTANG SATGAS SABER PUNGLI.
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR BAHWA PRAKTIK PUNGUTAN LIAR TELAH MERUSAK SENDI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA SEHINGGA PERLU UPAYA PEMBERANTASAN SECARA TEGAS, TERPADU, EFEKTIF, EFISIEN DAN MAMPU MENIMBULKAN EFEK JERA SERTA DALAM
UPAYA PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PERLU DIBENTUK SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR. PRESIDEN JOKO WIDODO MEMPERINGATKAN SELURUH INSTANSI KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK MENGHENTIKAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DAN MENUNJUK MENTERI KOORDINATOR POLITIK,
HUKUM
DAN
KEAMANAN
(MENKO
POLHUKAM)
SEBAGAI
PENGENDALI
DAN
PENANGGUNGJAWAB TERHADAP KEGIATAN SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER
PUNGLI).
18
PERATURAN PRESIDEN PU PUNGLI UN NG GLI GL L S SUDA SUDAH AH MER M ER RUSAK S SENDI EN NDI KEHIDUPAN KEHIDUPA PAN PA NB BERMASY, ERMASY, Y, BERBGS & BERNEGARA
TERBITKAN PERPRES 87 TH 2016 TTG PEMBENTUKAN SATGAS SABER PUNGLI
19
SATGAS SABER PUNGLI JUMLAH PERSONIL KEMENKOPOLHUKAM POLRI KEMENDAGRI KEJAKSAAN KEMENKUMHAM KEMENKUMHA BIN BI TNI (POM DAN PUSPEN) PPATK OMBUDSMAN RI R
: 236 ORG : 38 ORANG : 86 ORANG : 26 ORANG : 20 ORANG : 18 ORANG : 9 ORANG : 18 ORANG : 11 ORANG : 2 ORANG
SATGAS SABER PUNGLI PUSAT MEREKOMENDASI PEMBENTUKAN UPP DI K/L DAN DAERAH PEMBERANTASAN PUNGLI SECARA EFEKTIF & EFESIEN
20
VISI SATGAS TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK PADA
KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
YANG TERBEBAS DARI PUNGUTAN LIAR. 21
MISI SATGAS 1.
MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR;
&
2. MEMBANGUN SISTEM PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PENYAJIAN DATA & INFORMASI DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA & PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI; 3. MEMBANGUN & MENGINTERNALISASI BUDAYA ANTI PUNGLI PADA TATA PEMERINTAHAN & MASYARAKAT; 22
MISI SATGAS 4.
MENGOORDINASIKAN, MERENCANAKAN & MELAKSANAKAN OPERASI/KEGIATAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR;
5.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA PUBLIK MELALUI TRANSPARANSI & STANDARISASI PELAYANAN, SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & MENGHAPUSKAN PUNGUTAN LIAR. 23
TUGAS SATGAS SABER PUNGLI TUGAS
FUNGSI
MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN
MENGOPTIMALKAN
PEMANFAATAN PERSONIL, SATUAN
KERJA DAN SARANA PRASARANA, BAIK
YANG
BERADA
SASARAN SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA
DI
KEMENTERIAN/LEMBAGA MAUPUN
PEMERINTAH DAERAH.
INTELIJEN; PENCEGAHAN; PENINDAKAN; DAN YUSTISI.
KEKUATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA & PEMDA 24
WEWENANG SATGAS 1. MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR; 2. MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI; 3. MENGKOORDINASIKAN, MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR;
4. MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN; 5. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SERTA KEPALA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PELAKU PUNGLI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN; 6. MEMBERIKAN REKOMENDASI PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT SABER PUNGLI DI SETIAP INSTANSI PENYELENGGARA PUBLIK KEPADA PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN KEPALA PEMERINTAH DAERAH; DAN 7. MELAKSANAKAN EVALUASI KEGIATAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR. 25
STRATEGI PEMBERANTASAN PUNGLI STRATEGI PRE EMPTIF (PEMBINAAN) MEMBANGUN BUDAYA/ANTI PUNGLI BAIK MASY, APARATUR MAUPUN PENGUSAHA MENIGKATKAN SOSIALISASI KEPADA MASYS DLM GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN PUNGLI, PEMDA BEBAS DARI PUNGLI STRATEGI PREVENTIF (PENCEGAHAN) MELAK PEMETAAN RAWAN PUNGLI DI SETIAP K/L & PEMDA MENGOPTIMALKAN FUNGSI SAT WAS INTERNAL BAIK WAS MELEKAT WAS FUNGSIONAL INTERN DGN JADWAL & PRIORITAS YG TERARAH WAS FUNGSIONAL OLEH BPK & BPKP DGN PARA INSPEKTUR LEBIH TERKOOORDINIR & TERSINKRONISASI MENGOPTIMALKAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK YG PRIMA BERBASIS TEKNOLOGI & INFORMASI STRATEGI REPRESIF (PENEGAKAN HUKUM) MENINDAK TEGAS THDP OKNUM APARAT PENYELENGGARA NEGARA/PEGAWAI NEGERI, MASY YG TERLIBAT DLM PUNGUTAN LIAR SESUAI KETENTUAN PER UU YG BERLAKU
26
IMPLEMENTASI STRATEGI SATGAS SABER PUNGLI SANGAT PERLU DIBENTUK DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK SATGAS SABER PUNGLI TELAH MENGOORDINASIKAN KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA & PEMDA UNTUK SEGERA MENGIRIMKAN PEMETAAN PELAYANAN PUBLIK YG BERPOTENSI RAWAN PUNGLI UNTUK MENDUKUNG INOVASI PELAYANAN PUBLIK DIBUTUHKAN KOMITMEN PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA & PEMERINTAH DAERAH OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MEMBUTUHKAN INOVASI BERUPA INFORMASI YANG JELAS, ONE DAY SERVICE &ONLINE SYSTEM YG BERBASIS IT SERTA TERINTEGRASI DGN BAIK SISTEM PELAPORAN/PENGADUAN MASY DPT DIJADIKAN ALAT UKUR/ANEV UNTUK PENENTU KEBIJAKAN DALAM UPAYA PENIGKATAN PELAYANAN PUBLIK
PERAN SERTA MASY MEMILIKI NILAI STRATEGIS SEBAGAI MITRA KEMENTERIAN/LEMBAGA & PEMDA DLM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PENGUATAN APARAT PENGAWAS INTERNAL DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN PUBLIK MEMBANGUN KOMITMEN & MENGINTERNALISASIKAN BUDAYA ANTI PUNGLI PADA TATA PEMERINTAHAN & MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YG BEBAS DARI SUAP & KORUPSI/PUNGLI
27
LANDASAN HUKUM NO
KETENTUAN HUKUM
JENIS
ANCAMAN PIDANA
1.
UU NO. 11 TAHUN 1980 TTG TINDAK PIDANA PENERIMA SUAP SUAP PASAL 3
3 TAHUN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA Rp. 15 JT
2.
KUHP PASAL 368
PEMERASAN
9 TAHUN
3.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AY (1)
PEMBERI/ MENJANJIKAN PADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 5 TH DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT RP. 50JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT
4.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AY (2)
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA PEMBERIAN/ JANJI
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 5 TH DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT RP. 50JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT 28
LANDASAN HUKUM NO
KETENTUAN HUKUM
JENIS
ANCAMAN PIDANA
5.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 11
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA HADIAH/ JANJI PADAHAL DIKET KRN KEKUASAAN/ KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH DAN PALING LAMA 5 TH DENDA PALING SEDIKIT RP.50 JT PALING BANYAK RP. 250 JT
6.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12B
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA GRATIFIKASI
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP/ PALING SINGKAT 4 TH DAN PALING LAMA 20 TH DENDA PALING SEDIKIT RP.200 JT PALING BANYAK RP.1 M 29
LANDASAN HUKUM NO
KETENTUAN HUKUM
JENIS
ANCAMAN PIDANA
7.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12 e
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 TH DAN PALING LAMA 20 TH DENDA PALING SEDIKIT Rp. 200 JT PALING BANYAK Rp. 1 M.
8.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 13
PEMBERI HADIAH/ JANJI KE PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA KRN KEKUASAAN/ KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TH DENDA PALING BANYAK RP. 150 JT 30
STRUKTUR ORGANISASI PRESIDEN RI
TKT PUSAT
DAL/TG.JWB MENKO POLHUKAM
KETUA PELAKS SATGAS IRWASUM POLRI
POK AHLI
WAKIL I : IRJEN KEMENDAGRI WAKIL II : JAM WAS
SEKRETARIS
BID. OPS
BID. ADM UM
BID. LOG
KETUA POKJA INTELEJEN SEKRETARIAT
ANGGOTA
31
KETUA POKJA PENCEGAHAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
BID. DATA INFOR
BID. KEU
KETUA POKJA PENINDAKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI K/L/DAERAH
BID. PUBLIKASI UM
SEKRETARIAT
ANGGOTA
KETUA POKJA YUSTISI SEKRETARIAT
ANGGOTA
PENJABARAN TUGAS SATGAS PEJABAT
TUGAS
MENKOPOLHUKKAM PENGENDALI/ PENANGGUNG JAWAB
MENGENDALIKAN, MENGEVALUASI DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS SATGAS SABER PUNGLI KEPADA PRESIDEN 1. 2.
KETUA PELAKSANA IRWASUM POLRI
3. 4.
MEMBUAT RENCANA STRATEGI DALAM RANGKA PENJABARAN KEBIJAKAN PRESIDEN. MELAPORKAN KEGIATAAN SATGAS KEPADA MENKO POLHUKAM SECARA PERIODIK SETIAP BULAN ATAU SEWAKTU-WAKTU DALAM HAL YANG BERSIFAT KHUSUS DAN KONTIJENSI. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG KEGIATAN SATGAS MELAKSANAKAN KOMANDO, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANA HARIAN DAN SELURUH POKJA SERTA SEKRETARIAT.
KELOMPOK AHLI
MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA PENGENDALI/PENANGGUNG JAWAB BERKAITAN DENGAN TUGAS SATGAS DAN MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP PERENCANAAN, PELAKSANAAN MAUPUN EVALUASI KEGIATAN SATGAS.
SEKRETARIS
MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS KASATGAS, DAN DALAM PELAKSANAANNYA DIBANTU OLEH 6 KEPALA BIDANG YAITU : BIDANG OPERASI, BIDANG LOGISTIK, BIDANG ADMINISTRASI UMUM, BIDANG KEUANGAN DAN BIDANG DATA DAN INFORMASI SERTA BIDANG PUBLIKASI UMUM
32
PENJABARAN TUGAS SATGAS PEJABAT
TUGAS
1. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMETAAN TERHADAP MODUS OPERANDI YANG DILAKSANAKAN OLEH OKNUM PELAKU PUNGLI; 2. MELAKUKAN KEGIATAN PENYUSUPAN, ELICITING DALAM RANGKA MEMPEROLEH BAHAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN; KELOMPOK 3. MEMBUAT LAPORAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN KEPADA KETUA PELAKSANA SATGAS; KERJA INTELIJEN 4. MEMBANTU PELAKSANAAN PENGAMANAN INTERNAL TERHADAP KEGIATAN PENEGAKKAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN OLEH SATGAS SAPU BERSIH DARI KEMUNGKINAN ADANYA UPAYA YANG DAPAT MELEMAHKAN SATGAS;
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN
MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PRE EMPTIF & PREVENTIF BAIK MELALUI SOSIALISASI, PENYULUHAN, PELATIHAN DAN KEGIATAN LAIN DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA PUNGLI.
KELOMPOK KERJA PENINDAKAN
MELAKUKAN UPAYA-UPAYA REPRESIF (OTT) SESUAI KEWENANGANNYA TERHADAP PARA PELAKU PUNGLI DI SELURUH K/L & PEMDA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK,
KELOMPOK KERJA YUSTISI
MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KETUA PELAKSANA BERKAITAN DENGAN PELAKU YANG SUDAH DILAKUKAN PENINDAKAN, APAKAH DILAKUKAN PENINDAKAN SECARA ADMINSTRASI ATAU SECARA PIDANA SESUAI KEWENANGANNYA. 33
TAHAP PERSIAPAN KEGIATAN SATGAS Arahan Menko Polhukam Selaku Penanggung Jawab Ops kepada Ketua dan Anggota Satgas serta Rapat pembentukan Satgas dan Renops Satgas Saber Pungli
Terbitnya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli
20 OKT
21 OKT
PENGUMUMAN PERPRES OLEH PRESIDEN
24 OKT
25-26 OKT
Persiapan Posko dan Lat Satgas Saber Pungli
27 OKT
Rapat lanjutan terkait pembentukan Posko Satgas Ops dan penunjukan Anggota Satgas
28OKT
APEL PENGUKUHAN SATGAS
34
STRUKTUR ORGANISASI UPP K/L K/L
PENANGGUNG JAWAB MENTERI/ PIMP/KETUA LEMBAGA
POK AHLI
KETUA PELAKSANA UNIT WAS INTERNAL/ PJBT YG DITUNJUK
SEKRETARIAT
KETUA POKJA UNIT INTELIJEN
KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN
STRUKTUR DISESUAIKAN DGN K/L
KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN
UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI PD KANWIL
KETUA POKJA UNIT YUSTISI
35
STRUKTUR ORGANISASI UPP PENANGGUNG JWB
TKT DAERAH
FORKOMPINDA
GUBERNUR KETUA PELAKS UNIT PROV
POK AHLI
IRWASDA WAKIL I : IRWIL PROV
WAKIL II : AS WAS KEJATI
SEKRETARIS
BID. OPS
BID. ADM UM
BID. LOG
KETUA POKJA UNIT INTELEJEN SEKRETARIAT
ANGGOTA
36
KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI KAB/KOTA
BID. DATA INFOR
BID. PUBLIKASI UM
BID. KEU
KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
KETUA POKJA UNIT YUSTISI SEKRETARIAT
ANGGOTA
STRUKTUR ORGANISASI UPP PENANGGUNG JWB WALIKOTA/BUPATI
TKT KAB/KOTA POK AHLI
FORKOMPIN KAB/KOTA
KETUA PELAKS UNIT KAB/KOTA
WAKAPOLRES
WAKIL I : IRWILKAB/KOTA WAKIL II : KASI INTEL KEJARI
SEKRETARIS
BID. OPS
BID. ADM UM
BID. LOG
KETUA POKJA UNIT INTELEJEN SEKRETARIAT
ANGGOTA
KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
BID. PUBLIKASI UM
BID. KEU
KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
BID. DATA INFOR
KETUA POKJA UNIT YUSTISI SEKRETARIAT
ANGGOTA
37
TAHAP PERTAMA PELAKSANAAN ( 6 BULAN ) NOVEMBER 2016
DESEMBER 2016
JANUARI 2017
FEBRUARI 2017
MARET 2017
APRIL 2017
MINGGU KE-
MINGGU KE-
MINGG KE-
MINGG KE-
MINGG KE-
MINGG KE-
1
2
3
4
1
2
3
4
1 2 3
4
1 2 3
4
1
2 3
4
1
2 3
4
PELAKSANAAN MONITORING & EVALUASI A N E V
A N E V
A N E V
A N E V
A N E V
A N E V
38
HTCK KETUA PELAKSANA SATGAS GAKKUM SANKSI PID
SEKRETARIS
CALL CENT RE
POKJA CEGAH
POKJA INTEL
POSKO
POKJA TINDAK K/L & DAERAH : -SANKSI ADM -PERBAIKAN SYSTEM
TP
POKJA YUSTISI
NON TP
39
CALL CENTER & LAP PUS CALL CENTER SMS EMAIL Web
: 193 / 0821 0821-1213 08211213-1323 12131213 1323 : 1193 / 0856 0856-8880 0856-8880 88808880-881 : lapor@saberpungli
[email protected] lapor@saberpungli. : saberpungli saberpungli. saberpungli.id
LAPORAN KE SATGAS PUSAT EMAIL EMAIL:
[email protected]
40
DATA LAP ADUAN KE POSKO SABER LAPORAN ADUAN S.D. TGL 1 DES 2016 PUKUL 08.00 WIB,
TOTAL 15.269
LAPORAN PENGADUAN 0
SURAT POS DATANG LANGSUNG APLIKASI ANDROID TLP EMAIL SMS
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 LAPORAN PENGADUAN 54 2 1322 872 4476 8543
41
DATA UPP YG TERBENTUK DAERAH : KEMENTRIAN/LEMBAGA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
UPP POLRI; UPP KEMENKUMHAM RI; UPP KEMENKOMINFO RI; UPP KEMENPORA RI; UPP KEMENDAGRI; UPP LEMSANEG; UPP BIN RI; UPP BAWASLU; UPP BPOM; UPP KEJAGUNG; UPP LPP TVRI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
UPP PROV. SULSEL UPP PROV. KALTIM UPP PROV. GORONTALO; UPP PROV. KALSEL; UPP PROV. MALUKU; UPP PROV. KEPRI; UPP PROV. ACEH; UPP PROV. SUMSEL; UPP PROV. KALTIM; UPP PROV. KALTARA; UPP PROV. SULUT; UPP PROV. JATIM; UPP PROV. JAMBI; UPP PROV. DIY; UPP PROV. JABAR; UPP PROV. MALUT; UPP PROV. KEP. BABEL;
18. UPP PROV. SUMBAR; 19. UPP PROV. KALBAR; 20. UPP PROV. LAMPUNG; 21. UPP PROV. PAPUA BARAT; 22. UPP PROV. NTT; 23. UPP PROV. KALTENG; 24. UPP PROV. SULTRA; 25. UPP PROV. SULTENG; 26. UPP PROV. BALI; 27. UPP PROV. RIAU; 28. UPP PROV. BENGKULU; 29. UPP PROV. JATENG 30. UPP PROV. NTB; 31. UPP PROV. SUMUT. 32. UPP PROV. DKI JAKARTA. 42
HASIL OTT 1.
OTT OLEH UPP SURABAYA: TGL 1 NOVEMBER 2016, DGN MENANGKAP DIREKTUR OPERASI PT PELINDO III (PERSERO) BERINISIAL RS DI PELABUHAN TANJUNG PERAK, DGN BB RP 600 JUTA & SEJUMLAH DOKUMEN;
2.
OTT OLEH UPP NTT: TGL 3 NOV 2016, MENANGKAP OKNUM STAF KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM DINAS PPO KAB. MANGGARAI BARAT (MABAR) BERINISIAL SI, PEREMPUAN, UMUR 54 TAHUN, BERSAMA LIMA ORANG PEGAWAI/STAF LAINNYA YANG BERINISIAN MHSG, MFG, NI, DH TIM BERHASIL MENGAMANKAN UANG TUNAI SEBESAR RP. 4.580.000,- & TABUNGAN RP. 18 JT DARI TANGAN SI YANG DICURIGAI SEBAGAI HASIL PUNGUTAN LIAR DARI PARA GURU YG BERSTATUS PNS DI KABUPATEN MABAR; 43
HASIL OTT 3. OTT OLEH UPP DIY: TGL 7 NOV 2016 DI KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA TERHADAP TSK BERINISIAL BDP PEGAWAI IMIGRASI, MODUS PENGURUSAN PASPORT, BARANG BUKTI UANG TUNAI SEBESAR RP 11.550.000,4. OTT OLEH UPP SULTENG: TGL 7 NOV 2016 DI KANTOR LANTAS POLDA SULTENG TERHADAP TSK TE, MODUS PENGURUSAN STNK, UANG SEBESAR RP. 750,000,-; 44
HASIL OTT 5. OTT OLEH UPP JABAR: TGL 7 NOV 2016 DI KANTOR KANTIN LIPI SUBANG TELAH MENANGKAP 3 ORG PELAKU INISIAL TT, IA, DP, MODUS PERCALOAN DILINGKUNGAN DISPENDA SUBANG, UANG YG DIAMANKAN RP. 3.275.000,-;
6. OTT OLEH UPP POLRI: HARI KAMIS TGL 10 NOVEMBER 2016, THDP OKNUM BEA CUKAI DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG, DENGAN BARANG BUKTI 4 ATM SENILAI RP. 340 JT & UANG TUNAI RP. 3 45 JT;
HASIL OTT 7.
OTT OLEH UPP JABAR: HR KAMIS TGL 10 NOV 2016, MENANGKAP 2 ORG YG DIDUGA TELAH MENERIMA & PEMBERI SUAP, PELAKU PUNGLI A.N. SUHARDIS PETUGAS LLD DISHUB, PEMBERI SUAP A.N. GUNAWAN PENGEMUDI TRUK, BB RP. 10.000,SERTA PUNGLI DI JLN DEPAN PD PASAR JAYA DILAK OLEH PEKERJA HARIAN LEPAS PD PASAR JAYA, MENANGKAP 2 ORG YG DIDUGA TELAH MENERIMA & PEMBERI SUAP, PELAKU PUNGLI A.N. AHMAD SYARIPUDIN PEKERJA HARIAN LEPAS PD PASAR JAYA, PEMBERI SUAP A.N. MUCH. JAENI PENGEMUDI TRUK, BB Rp. 5.000,-;
8.
OTT OLEH UPP POLRI: TGL 11 NOV 2016 DGN MENANGKAP TSK OKNUM PAMEN POLRI INISIAL BR & D DGN BARANG BUKTI UANG TUNAI RP. 3 M, MODUS SUAP CETAK SAWAH DI KALBAR; 46
HASIL OTT 9. OTT OLEH UPP SULSEL: SULSEL TGL 13 NOV 2016 DI JEMBATAN TIMBANG UPTD II MACOPAK KAB. MAROS DITANGKAP 1 ORG PNS & 5 ORG HONORER DISHUB PROP. SULSEL DGN BB SEJUMLAH UANG RP. 14.845.000,-; 10. OTT OLEH UPP SULSEL: TGL 15 NOV 2016 DI PD UNIT PASAR PA’BAENG TIMUR MAKASAR RAYA, DITANGKAP KANIT PASAR TSB, DGN MODUS MENYEWAKAN KIOS MELEBIHI HARGA STANDAR & TDK DISETORKAN KE KAS PD PASAR SENILAI RP. 185.000,47
HASIL OTT 11. OTT OLEH UPP JABAR: TGL 18 NOV 2016 TERSANGKA BERINISIAL BJ, RZ (HONORER DLLAJ) & RD (PEGAWAI DLLAJ), DI TERMINAL BUBULAK CIMAHI, BB RP. 250 RIBU
12. OTT OLEH UPP SUMBAR: TGL 21 NOV 2016 TERSANGKA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG JUGA DOKTER HEWAN INISIAL (SY), MODUS OPERANDI YAN PENGOBATAN/VAKSIN HEWAN, BARANG BUKTI YANG BERHASIL DIAMANKAN YAKNI DUA UNIT KOMPUTER DAN UANG RP 6.129.000,-; 48
HASIL OTT 13. OTT OLEH UPP JABAR: TGL 20 NOV 2016 MENGAMANKAN 11 DLLAJ DI JALAN TAJUR RP. 400 RIBU 14. OTT OLEH UPP JATIM: TGL 22 NOV 2016 TSK ASN DI BPN KOTA BATU BERINISIAL TP, BB 74 JENIS DOKUMEN, DALIH MENGURUSKAN SURATSURAT TANAH MEMOHONKAN PUNGUTAN MULAI DARI RP. 2,3 JT - RP. 50 JT. 49
HASIL OTT 15.OTT OLEH UPP KEJAGUNG: TGL 23 NOV 2016, MENANGKAP OKNUM JAKSA BERINISIAL AF SEBAGAI PENERIMA SUAP, DI KEJATI JATIM, BB RP. 1,5 M, SAAT INI PELAKU DITAHAN RUTAN KEJAGUNG CABANG SALEMBA 50
DATA 15 OTT OTT UPP K/L: 1. UPP POLRI 2. UPP KEJAGUNG OTT UPP PEMDA 1. PROV. JABAR 2. PROV. SULSEL 3. PROV. JATIM 4. PROV. DIY 5. PROV. SULTENG 6. PROV. SUMBAR 7. PROV. NTT
2 OTT 1 OTT 4 OTT 2 OTT 1 OTT 1 OTT 1 OTT 1 OTT 1 OTT
51
LAP PUNGLI PERWILAYAH LAPORAN HARIAN CALL CENTER SABER PUNGLI Tanggal 30 November 2016
TOTAL PER TANGGAL 30 NOV 2016
52
0 12 12 22
Kementerian Energi dan… 6 Kementerian Kelautan dan… 7 Kementerian Kesehatan…
20 12 15
Kementerian Koperasi dan…
Kementerian Koordinator… 5 Kementerian Lingkungan Hidup… 8 Kementerian Luar Negeri… 2 Kementerian Pariwisata… 6 Kementerian Pemuda dan… 8
Kementerian Pendayagunaan… 13 8 Kementerian Perencanaan… 7
20 13 3 Kementerian Pertahanan…
Kementerian Riset, Teknologi,… 2 3 9 Kemeterian Agraria dan Tata…
Kementerian Sosial Indonesia
Kementerian Sekretariat…
150
Kementerian Perkerjaan Umum…
Kementerian Perhubungan…
201
Kementerian Perdagangan…
Kementerian Pendidikan dan…
200
Kementerian Pertanian Indonesia
45
Kementerian Ketenagakerjaan…
50
Kementerian Keuangan Indonesia
23
Kementerian Hukum dan Hak…
300
Kementerian Desa,…
Kementerian Dalam Negeri…
Kementerian Badan Usaha Milik…
Kementerian Agraria dan Tata…
Kementerian Agama Indonesia
LAP PUNGLI PERINSTANSI LAPORAN S.D. TGL 30 NOV 2016
350
287
250
207 132
100
33
53
KOMITMEN PIMPINAN KEPEMIMPINAN MERUPAKAN KOMPONEN VITAL YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUANNYA. SEORANG PEMIMPIN ADALAH FIGURE YANG MENENTUKAN ARAH ORGANISASI,
WARNA
ORGANISASI
TERMASUK
PENGEMBANGAN
KUALITAS ANGGOTA-ANGGOTA DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN. OLEH KARENANYA DIPERLUKAN KOMITMEN YANG KUAT SECARA TULUS DAN SUNGGUH-SUNGGUH DALAM MENJALANKAN RODA ORGANISASI SESUAI DENGAN ATURAN. KOMITMEN ADALAH SUATU KETENTUAN UNTUK BERJANJI KEPADA DIRI SENDIRI YANG AKAN MEMACU SESEORANG UNTUK TERUS BERJUANG DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG DICITA-CITAKAN.
54
ADA PUNGLI, LAPOR SEGERA !!
55
