SATGAS “SABER PUNGLI” DISAMPAIKAN PADA ACARA RAKOR PERSIAPAN KPK Jakarta, 23 November 2016
PENDAHULUAN SENTRA PELAYANAN PUBLIK
2
PENDAHULUAN Lahir akte kelahira n
Surat Kematia n
Surat Pensiun
SKEP Jabatan
Masuk sekolah
SIKLUS KEHIDUPAN YG MEMBUTUHKAN PELAYANAN PUBLIK
Biaya di Sekolah
RENTAN THD PUNGLI
Urus KTP
Nikah Mencari pekerjaa n
3
PENGERTIAN PUNGLI ? ADALAH PENGENAAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DI TEMPAT YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA BIAYA DIKENAKAN ATAU DI PUNGUT DI LOKASI ATAU PADA KEGAIATAN TERSEBUT. SEHINGGA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI KEGIATAN MEMUNGUT BIAYA ATAU MEMINTA UANG SECARA PAKSA OLEH SESEORANG KEPADA PIHAK LAIN DAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH PRAKTEK KEJAHATAN ATAU PERBUATAN PIDANA.
4
DATA OMBUDSMAN RI
SUMBER : DATA OMBUDSMAN RI 2015
5
UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN
6
DAMPAK PUNGLI EKONOMI BIAYA TINGGI, HAMBAT PEMBANGUNAN MASYARAKAT DIRUGIKAN
PEMBANGUNAN TERHAMBAT 7
DATA IPK INDONESIA
8
TITIK RAWAN PUNGLI
TAHAP SIDIK
TAHAP LIDIK
SIDANG PN TIPIKOR
KIRIM TSK KE JPU
KIRIM BERKAS JPU 9
PROGRAM PEMERINTAH PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO-JUSUF KALLA TELAH MENETAPKAN NAWACITA SEBAGAI AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN, GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN. DIMULAI DENGAN PEMBANGUNAN FONDASI DAN DILANJUTKAN DENGAN UPAYA PERCEPATAN DI BERBAGAI BIDANG, SALAH SATUNYA REFORMASI DIBIDANG HUKUM MELIPUTI 3 PILAR UTAMA, YAKNI: PENATAAN REGULASI, PEMBENAHAN LEMBAGA/APARAT PENEGAK HUKUM SERTA PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM MENCIPTAKAN BUDAYA HUKUM YANG KUAT. REFORMASI HUKUM DIFOKUSKAN PADA 5 PROGRAM PRIORITAS, YAKNI: PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR, PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN, PERCEPATAN PELAYANAN SIM, STNK, BPKB DAN SKCK, RELOKASI LAPAS DAN PERBAIKAN LAYANAN HAK PATEN, MERK DAN DESAIN. UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN PUNGLI, PRESIDEN TELAH MENGELUARKAN PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2016 TANGGAL 20 OKTOBER 2016 TENTANG SATGAS SABER PUNGLI. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR BAHWA PRAKTIK PUNGUTAN LIAR TELAH MERUSAK SENDI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA SEHINGGA PERLU UPAYA PEMBERANTASAN SECARA TEGAS, TERPADU, EFEKTIF, EFISIEN DAN MAMPU MENIMBULKAN EFEK JERA SERTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PERLU DIBENTUK SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR. PRESIDEN JOKO WIDODO MEMPERINGATKAN SELURUH INSTANSI KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK MENGHENTIKAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DAN MENUNJUK MENTERI KOORDINATOR POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (MENKO POLHUKAM) SEBAGAI PENGENDALI DAN PENANGGUNGJAWAB TERHADAP KEGIATAN SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI).
10
INSTRUKSI PRESIDEN PUNGLI SUDAH MERUSAK SENDI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, & BERNEGARA
TERBITKAN PERPRES 87 TH 2016 TTG PEMBENTUKAN SATGAS SABER PUNGLI
11
SATGAS SABER PUNGLI JUMLAH PERSONIL
: 236 ORG
KEMENKOPOLHUKAM POLRI KEMENDAGRI KEJAKSAAN KEMENKUMHAM BIN TNI (POM DAN PUSPEN) PPATK OMBUDSMAN RI
: 38 ORANG : 86 ORANG : 26 ORANG : 20 ORANG : 18 ORANG : 9 ORANG : 18 ORANG : 11 ORANG : 2 ORANG
SATGAS SABER PUNGLI PUSAT MEREKOMENDASI PEMBENTUKAN UPP DI K/L DAN DAERAH PEMBERANTASAN PUNGLI SECARA MASSIVE
12
TUGAS SATGAS SABER PUNGLI TUGAS MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SECARA EFEKTIF DAN
EFISIEN
DGN
KERJA, DAN SARANA PRASARANA, BAIK YG BERADA DI KEMENTERIAN /
DAERAH.
MAUPUN
INTELIJEN; PENCEGAHAN; PENINDAKAN; DAN YUSTISI.
OPTIMALKAN
PEMANFAATAN PERSONIL, SATUAN
LEMBAGA
FUNGSI
SASARAN SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA
PEMERINTAH
KEKUATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA & PEMDA 13
WEWENANG SATGAS 1.
MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR;
2.
MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI;
3.
MENGKOORDINASIKAN, MERENCANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR;
4.
MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN;
5.
MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SERTA KEPALA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PELAKU PUNGLI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN;
6.
MEMBERIKAN REKOMENDASI PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT SABER PUNGLI DI SETIAP INSTANSI PENYELENGGARA PUBLIK KEPADA PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN KEPALA PEMERINTAH DAERAH; DAN
7.
MELAKSANAKAN EVALUASI KEGIATAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR.
DAN
MELAKSANAKAN
KEGIATAN
14
LANDASAN HUKUM NO
KETENTUAN HUKUM
JENIS
ANCAMAN PIDANA
1.
UU NO. 11 TAHUN 1980 TTG TINDAK PIDANA PENERIMA SUAP SUAP PASAL 3
3 TAHUN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA Rp. 15 JT
2.
KUHP PASAL 368
PEMERASAN
9 TAHUN
3.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AY (1)
PEMBERI / MENJANJIKAN PADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 5 TH DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT RP. 50JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT
4.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AY (2)
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA PEMBERIAN/ JANJI
SDA 15
LANDASAN HUKUM NO
KETENTUAN HUKUM
JENIS
ANCAMAN PIDANA
5.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 11
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA HADIAH/ JANJI PADAHAL DIKET KRN KEKUASAAN/ KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH DAN PALING LAMA 5 TH DENDA PALING SEDIKIT RP.50 JT PALING BANYAK RP. 250 JT
6.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12B
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA GRATIFIKASI
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP/ PALING SINGKAT 4 TH DAN PALING LAMA 20 TH DENDA PALING SEDIKIT RP.200 JT PALING BANYAK RP.1 M 16
LANDASAN HUKUM NO
KETENTUAN HUKUM
JENIS
ANCAMAN PIDANA
7.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12 e
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH DAN PALING LAMA 5 TH DENDA PALING SEDIKIT Rp. 50 JT PALING BANYAK Rp. 250 JT
8.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 13
PEMBERI HADIAH/ JANJI KE PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA KRN KEKUASAAN/ KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TH DENDA PALING BANYAK RP. 150 JT
17
STRUKTUR ORGANISASI PRESIDEN RI
TKT PUSAT
DAL/TG.JWB MENKO POLHUKAM
KETUA PELAKS SATGAS IRWASUM POLRI
POK AHLI
WAKIL I : IRJEN KEMENDAGRI WAKIL II : JAM WAS
SEKRETARIS
BID. OPS
BID. ADM UM
BID. LOG
KETUA POKJA INTELEJEN SEKRETARIAT
ANGGOTA
18
KETUA POKJA PENCEGAHAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
BID. DATA INFOR
BID. KEU
KETUA POKJA PENINDAKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI K/L/DAERAH
BID. PUBLIKASI UM
SEKRETARIAT
ANGGOTA
KETUA POKJA YUSTISI SEKRETARIAT
ANGGOTA
PENJABARAN TUGAS SATGAS PEJABAT
TUGAS
MENKOPOLHUKKAM PENGENDALI/ PENANGGUNG JAWAB
MENGENDALIKAN, MENGEVALUASI DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS SATGAS SABER PUNGLI KEPADA PRESIDEN 1. 2.
KETUA PELAKSANA IRWASUM POLRI
3.
4.
MEMBUAT RENCANA STRATEGI DALAM RANGKA PENJABARAN KEBIJAKAN PRESIDEN. MELAPORKAN KEGIATAAN SATGAS KEPADA MENKO POLHUKAM SECARA PERIODIK SETIAP BULAN ATAU SEWAKTU-WAKTU DALAM HAL YANG BERSIFAT KHUSUS DAN KONTIJENSI. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG KEGIATAN SATGAS MELAKSANAKAN KOMANDO, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANA HARIAN DAN SELURUH SUB SATGAS.
KELOMPOK AHLI
MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KASATGAS BERKAITAN DENGAN TUGAS SATGAS, DAN MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP PERENCANAAN, PELAKSANAAN MAUPUN EVALUASI KEGIATAN SATGAS.
SEKRETARIS
MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS KASATGAS, DAN DALAM PELAKSANAANNYA DIBANTU OLEH 6 KEPALA BIDANG YAITU : BIDANG OPERASI, BIDANG LOGISTIK, BIDANG ADMINISTRASI UMUM, BIDANG KEUANGAN DAN BIDANG DATA DAN INFORMASI SERTA BIDANG PUBLIKASI UMUM
19
PENJABARAN TUGAS SATGAS PEJABAT
TUGAS 1. 2.
KELOMPOK KERJA INTELIJEN
3. 4.
MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMETAAN TERHADAP MODUS OPERADI YANG DILAKSANAKAN OLEH OKNUM PELAKU PUNGLI; MELAKUKAN KEGIATAN PENYUSUPAN, ELICITING DALAM RANGKA MEMPEROLEH BAHAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN; MEMBUAT LAPORAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN KEPADA KETUA PELAKSANA SATGAS; MEMBANTU PELAKSANAAN PENGAMANAN INTERNAL TERHADAP KEGIATAN PENEGAKKAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN OLEH SATGAS SAPU BERSIH DARI KEMUNGKINAN ADANYA UPAYA YANG DAPAT MELEMAHKAN SATGAS;
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN
MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PREVENTIF BAIK MELALUI SOSIALISASI, PENYULUHAN, PELATIHAN DAN KEGIATAN LAIN DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA PUNGLI,
KELOMPOK KERJA PENINDAKAN
MELAKUKAN UPAYA-UPAYA REPRESIF (OTT) SESUAI KEWENANGANNYA TERHADAP PARA PELAKU PUNGLI DI SELURUH K/L YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK,
KELOMPOK KERJA YUSTISI
MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KETUA PELAKSANA BERKAITAN DENGAN PELAKU YANG SUDAH DILAKUKAN PENINDAKAN, APAKAH DILAKUKAN PENINDAKAN SECARA ADMINSTRASI ATAU SECARA PIDANA SESUAI KEWENANGANNYA.
20
TAHAP PERSIAPAN KEGIATAN SATGAS
Arahan Menko Polhukam Selaku Penanggung Jawab Ops kepada Ketua dan Anggota Satgas serta Rapat pembentukan Satgas dan Renops Satgas Saber Pungli
Terbitnya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli
20 OKT
21 OKT
PENGUMUMAN PERPRES OLEH PRESIDEN
24 OKT
25-26 OKT
Persiapan Posko dan Lat Satgas Saber Pungli
27 OKT
Rapat lanjutan terkait pembentukan Posko Satgas Ops dan penunjukan Anggota Satgas
28OKT
APEL PENGUKUHAN SATGAS
21
TAHAP PERTAMA PELAKSANAAN ( 6 BULAN ) NOVEMBER 2016
DESEMBER 2016
JANUARI 2017
FEBRUARI 2017
MARET 2017
APRIL 2017
MINGGU KE-
MINGGU KE-
MINGG KE-
MINGG KE-
MINGG KE-
MINGG KE-
1
2
3
4
1
2
3
4
1 2 3
4
1 2 3
4
1
2 3
4
1
2 3
4
PELAKSANAAN
PELAPORAN DAN ASISTENSI A N E V
A N E V
A N E V
A N E V
A N E V
AGAR UPP K/L & PEMDA MELAPORKAN HASIL GIAT 1 BULAN PALING LAMBAT TGL 23 SETIAP BULANNNYA, SUDAH SAMPAI KE SATGAS SABER PUNGLI PUSAT
A N E V
22
CALL CENTER & LAP PUS CALL CENTER SMS 1323 EMAIL Web
:193 / 0821-1213-1323 :1193 0856-8880-881 / 0821-1213:
[email protected] : saberpungli.id
LAPORAN KE SATGAS PUSAT:
[email protected] 23
DATA LAP ADUAN LAPORAN PENGADUAN 7000 6000 5000 4000 3000 2000
LAPORAN ADUAN S.D. TGL 19 NOVEMBER 2016 PUKUL 08.00 WIB, TOTAL 9.043 MELALUI:
SMS : 6.306 EMAIL : 1.172 TELP : 625 APLIKASI ANDROID : 940 DATANG : 1 SURAT POS : 6 LAPORAN PENGADUAN
1000 0
24
DATA UPP YANG TELAH TERBENTUK SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 NOVEMBER 2016
KEMENTRIAN/LEMBAGA: 1. UPP POLRI; 2. UPP KEMENKUMHAM RI; 3. UPP KEMENKOMINFO RI; 4. UPP KEMENDAGRI; 5. UPP BIN RI; DAERAH : 1. UPP PROP. SULSEL; 2. UPP PROP. KALTIM; 3. UPP PROP. KALSEL; 4. UPP PROP. JAMBI; 5. UPP PROP. LAMPUNG; 6. UPP PROP. JATIM; 7. UPP PROP. JABAR; 8. UPP PROP. DIY; 9. UPP PROP. KEPRI. 25
KOMITMEN PIMPINAN KEPEMIMPINAN MERUPAKAN KOMPONEN VITAL YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUANNYA. SEORANG PEMIMPIN ADALAH FIGURE YANG MENENTUKAN ARAH ORGANISASI, WARNA ORGANISASI TERMASUK PENGEMBANGAN KUALITAS ANGGOTA-ANGGOTA DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN. OLEH KARENANYA DIPERLUKAN KOMITMEN YANG KUAT SECARA TULUS DAN SUNGGUH-SUNGGUH DALAM MENJALANKAN RODA ORGANISASI SESUAI DENGAN ATURAN. KOMITMEN ADALAH SUATU KETENTUAN UNTUK BERJANJI KEPADA DIRI SENDIRI YANG AKAN MEMACU SESEORANG UNTUK TERUS BERJUANG DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG DICITA-CITAKAN. 26
