Permendikbud No. 75 Tahun 2017 Tentang Komite Sekolah dan Kebijakan Saber Pungli
Disampaikan dalam Kegiatan Bimtek Program Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Kepala Sekolah Tahun 2017 Kota Malang Tanggal 25 April 2017
Bahan Diskusi
Oleh : MASRUL LATIF, SIP. M.Si., QIA, CFRA. Auditor Madya pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud. I N S P E K TO R AT J E N D E R A L P E N D I D I K A N DA N K E B U DAYA A N
MARAKNYA KASUS OTT PUNGLI DI SEKOLAH 1. (Merdeka.com – LM), Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Mataram, ditahan Polda NTB dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) kegiatan persiapan UNBK… 2. (news.detik.com/berita) Oknum kepsek dan guru di Jayapura tertangkap basah melakukan praktik pungli kepada siswa di sekolah negeri .. 3. makassar.tribunnews.com/2017/02/24/breaking-news- : Kepala SMAN 5 Makassar Ditahan di Lapas Klas 1 Makassar ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pungli di sekolah…. 2
LATAR BELAKANG REVITALISASI KOMITE SEKOLAH 1. Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah tidak relevan karena tidak mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (masih berdasarkan UU Sisdiknas sebelumnya: UU Nomor 2 Tahun 1989 yang telah dicabut) dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Salah satu contoh norma yang sudah tidak relevan adalah komponen keanggotaan Komite Sekolah masih memasukkan unsur Guru dari sekolah yang bersangkutan. 2. Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Sekolah 3. Menghindari praktik pungli (pungutan liar) baik yang dilakukan Sekolah maupun Komite Sekolah 4. Melindungi masyarakat yang kurang mampu 5. Perlunya transparansi alokasi anggaran dari Pemda/Pemerintah Pusat kepada sekolah dan akuntablitas pertanggungjawaban penggalangan dana oleh Komite Sekolah. 6. Tujuan: Revitalisasi Komite Sekolah dengan Prinsip Gotong Royong
FUNGSI DAN TUGAS KOMITE SEKOLAH [PASAL 2 & 3] 1. 2.
Fungsi Komite Sekolah: Peningkatan MUTU PELAYANAN Pendidikan. Tugas Komite Sekolah a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: 1) Kebijakan dan program Sekolah; 2) RAPBS/RKAS; 3) Kriteria kinerja Sekolah; 4) Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan 5) Kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain. b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif c. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat atas kinerja Sekolah
KEANGGOTAAN [PASAL 4] Orangtua/wali dari siswa yang masih aktif • •
maks 50% Diharapkan ketua Komite dari Orang Tua/Wali
•
Tokoh Masyarakat maks 30%
• Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang menjadi panutan • Tidak termasuk anggota/pengurus OPG dan pengurus Parpol
YANG TIDAK DAPAT MENJADI KOMITE SEKOLAH 1. Guru & Tenaga Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan 2. Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan Sekolah Swasta ORANG YANG KARENA JABATANNYA BERPOTENSI CONFLICT OF INTEREST TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA
Pakar Pendidikan •
maks 30%
• Pensiunan PTK • Berpengalaman di bidang pendidikan
Jumlah Anggota:
5-15 orang Persentase ini merupakan batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
3. Pemerintah Desa 4. Pejabat daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan/Pimpinan Daerah 5. Anggota DPRD 6. Pejabat pemerintah pusat/pemda yang membidangi pendidikan
KEANGGOTAAN & KOORDINASI [PASAL 4 – 9] 2. METODE PEMBENTUKAN
3. BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Dalam 1 Sekolah: melalui rapat orangtua/wali, dimusyawarahkan dan/atau melalui voting. Ditetapkan oleh Kepala Sekolah (Sesuai dengan PP 17 Tahun 2010) b. Komite Sekolah Gabungan: bagi Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dgn Sekolah Lain. Pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang memiliki siswa paling banyak c. Masa Jabatan: 3 tahun, dapat dipilih kembali 1x
a. Mengundurkan diri b. Meninggal dunia c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap d. Dijatuhi pidana dan telah inkracht
a.
4. PEMBINA KOMITE SEKOLAH
Bupati/walikota, camat, lurah/kepala sesuai dengan wilayah kerjanya
desa
5. KOORDINASI DAN KONSULTASI
Dengan
Sekolah,
Dewan
Pendidikan,
Pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya
Dinas
METODE PENGGALANGAN DANA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KOMITE SEKOLAH BANTUAN
SMA/SMK NEGERI DI DAERAH YG TIDAK MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN & SEKOLAH SWASTA PUNGUTAN
SUMBANGAN
Definisi: Definisi: Pemberian Pemberian uang/barang/jasa oleh uang/barang/jasa peserta didik, orang oleh pemangku tua/wali baik kepentingan perseorangan maupun satuan pendidikan bersama-sama, di luar peserta masyarakat atau lembaga didik atau orang secara sukarela, dan tidak tua/wali, dengan mengikat satuan syarat yang pendidikan disepakati para pihak • Sumbangan oleh KS tidak boleh untuk membayar gaji/honor guru dan tendik. (Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 APBD untuk Guru PNS)
Pasal 10
BUKAN
•
•
Definisi: Penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan
Dana BOS/BOSDA diutamakan untuk kebutuhan pokok sekolah misalkan buku pelajaran, buku di perpustakaan. Pungutan TIDAK DIPERUNTUKAN untuk pembangunan fisik atau renovasi bangunan (misalkan tempat ibadah dan ruang kelas), atau untuk pembelian kendaraan operasional sekolah.
SKEMA PERBEDAAN BANTUAN, PUNGUTAN DAN SUMBANGAN ASPEK TINDAKAN BENTUK PELAKU
BANTUAN
SUMBANGAN
PUNGUTAN
Pemberian
Pemberian
Penarikan
Uang/Barang/Jasa
Uang/Barang/Jasa
Uang
Pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali
Peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga
Sekolah
Sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan
Wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan
SIFAT (SYARAT Disepakati para pihak DAN KETENTUAN)
Sumbangan WAJIB? Iuran WAJIB?
INI ADALAH PUNGUTAN
MEKANISME PENGGALANGAN DANA [PASAL 10] YANG HARUS DILAKUKAN SEKOLAH A. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan (tertuang dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 tentang BOS): 1. RKAS memuat BOS 2. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun 3. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah 4. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/ SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau yayasan untuk SD/SDLB/SMP/ SMPLB atau SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat. B. Menentukan Kebutuhan YANG TELAH DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH NEGARA dalam Penyelenggaraan Pendidikan C. Komite Sekolah membuat proposal yang diketahui Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Bentuk proposal minimal berisi: 1. Jenis kebutuhan yang tidak dapat dibiayai negara (yang telah diputuskan sebelumnya pada rapat Komite Sekolah dengan Sekolah yang disepakati oleh orangtua siswa) 2. Besaran anggaran untuk pemenuhan Kebutuhan
3. 4. 5. 6.
Rencana sumber penggalangan dana Rencana pelaksanaan (jangka waktu) Metode pemberian sumbangan/bantuan Narahubung/Contact Person
MEKANISME PENGGALANGAN DANA [PASAL 10] D. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah E.
Hasil penggalangan dana dapat digunakan untuk:
1. Menutupi kekurangan biaya Sekolah 2. Pembiayaan program terkait peningkatan mutu sekolah 3. Pengembangan Sarpras 4. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah yang dilakukan sewajarnya dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan (ATK, konsumsi rapat, transportasi) F.
Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus mendapatkan persetujuan Komite Sekolah dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel
PEMANFAATAN DAN PELAPORAN HASIL PENGGALANGAN DANA [Pasal 11] Sumbangan dan Bantuan DILARANG berasal dari: a. Perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merk dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang diasosiasikan sbg ciri khas perusahaan rokok b. Perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merk dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang diasosiasikan sbg ciri khas perusahaan beralkohol c. Partai politik.
[PASAL 12] Larangan untuk KS (juga terdapat pada PP 17 Tahun 2010)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah Melakukan pungutan kepada siswa & orangtua siswa Mencederai integritas evaluasi hasil belajar siswa Mencederai integritas seleksi pada PPDB Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Mengambil/mensiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan Memanfaatkan asset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok diluar untuk urusan Sekolah Melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah Mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan & tusi KS
PEMANFAATAN DAN PELAPORAN HASIL PENGGALANGAN DANA
[PASAL 13] Mekanisme Laporan KS
Komite Sekolah menyampaikan laporan kepada orgtua/wali siswa, masyarakat, dan Kepsek melalui pertemuan berkala paling sedikit 1x dalam 1 semester Laporan KS terdiri dari: a. Laporan kegiatan KS (rutin dan berkala) b. Laporan hasil perolehan penggalangan dana (dibuat setiap melakukan penggalangan dana)
KRITERIA MINIMAL FORMAT LAPORAN TAHUNAN KOMITE SEKOLAH A. UMUM • •
SK Pengangkatan Komite Sekolah Profil Pengurus Komite Sekolah
B. IKHTISAR PROGRAM KEGIATAN SELAMA 1 TAHUN • •
Dana Yang Tersedia di Awal Tahun Laporan per Kegiatan Komite Sekolah Non Penggalangan Dana o Ruang Lingkup Kegiatan o Laporan Keuangan o Dokumenasi & Hasil kegiatan
•
•
Laporan per kegiatan Komite Sekolah berbentuk Penggalangan Dana (dituangkan dalam laporan tahunan dan dibuat setiap kegiatan sebagai pertanggungjawaban) o Proposal Kegiatan untuk Penggalangan Dana o Laporan Pemasukan dari Penggalangan Dana o Laporan Pengeluaran dari Penggunaan Dana o Dokumentasi & Hasil Kegiatan Dana Yang Tersisa Pada Akhir Tahun
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14: Ketentuan dalam Permendikbud ini harus disesuaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak Permendikbud ditetapkan (30 Desember 2016).
1. Maka, batas waktu penyesuaian Komite Sekolah diseluruh Sekolah terhadap Peraturan Menteri ini paling lambat 30 Desember 2017; 2. Dinas Pendidikan wajib memastikan setiap Sekolah wajib memiliki Komite Sekolah; dan 3. Sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2010, pembentukkan Komite Sekolah dapat menggunakan nomenklatur lain dengan pembentukan, struktur, tugas, dan fungsi yang sama dengan Komite Sekolah sesuai peraturan perundangundangan.
KETENTUAN PENUTUP DAN TINDAK LANJUT 1. Sumbangan, bantuan, dan DAK Fisik tidak dapat dilaksanakan apabila tidak terdapat Komite Sekolah. 2. Pemerintah Daerah membuat aturan tentang batasan yang jelas mengenai apa yang dapat dipungut dan yang tidak dapat dipungut melainkan dengan sumbangan/bantuan. 3. Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan termasuk PP Nomor 17 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. 4. Regulasi yang dibuat Pemerintah Daerah mengakomodir antara lain: prinsip tidak memungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 5. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah yang telah melaksanakan penggalangan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak terkena Tim Saber Pungli maupun penegak hukum lainnya.
TANTANGAN REVITALISASI KOMITE SEKOLAH 1. Keterlibatan aktif peran anggota KS dan Orang tua/wali 2. Peran Dinas Pendidikan untuk :
a. Memastikan adanya Komite Sekolah ada di setiap Sekolah. b. mencegah adanya Pungli berkedok sumbangan dan memberatkan orang tua. c. melakukan pengawasan pada saat memasuki tahun ajaran baru (mulai bulan 5-7) agar jangan ada pungutan oleh sekolah dan sumbangan oleh KS kepada org tua/wali 3. Bagi daerah yang belum menetapkan Wajib Belajar 12 Tahun maka sebaiknya Perda yang mengatur penetapan APBS (Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah) untuk menetapkan iuran wajib (pungutan) oleh Sekolah, dengan mengatur antara lain : a. APBS ditetapkan sebelum Tahun Ajaran Baru; b. disusun oleh Sekolah dan KS dengan wajib memetakan kemampuan wali siswa untuk SMA/SMK c. APBS harus disetujui DISDIK dan ada waktu bagi DISDIK untuk mencermati bahwa APBS tersebut tidak membebani orang tua/wali siswa.
d. APBS wajib disosialisasikan kepada seluruh orang tua/wali siswa.
Dasar Hukum Saber Pungli 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah 4. Keputusan Mendikbud No. 317/P/2016 ttg Unit Pemberantasan Pungli di Lingkungan Kemendikbud 5. Keputusan Irjen Kemendikbud No. 1257/2017 ttg Pebentukan Tim 17 Pelaksana Berpungli di Lingkungan Kemendikbud 17
PERPRES NO 87/2016
Optimalisasi Sumber Daya K/L/P untuk berantas Pungutan liar (SATGAS) SE MenPAN & RB Nomor 5 Tahun 2016 K/L/D BPKP
Unit Kerja/SKPD
Mengidentifikasi area yang berpotensi pungli dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas pungli
SK MENDIKBUD NO 137/P/2016 (UNIT)
• •
APIP
1. Koordinasi dan sinergi 2. Quality Assurance
Mendorong dan memantau langkah-langkah unit kerja/SKPD dalam mencegah dan mendeteksi pungli
SK Irjen Kemendikbud No.1257/2017 (TIM)
Koordinasi dengan Saber Pungli Pusat Seluruh sektor lini pelayanan pendidikan dan Kebudayaan
• •
Anggotanya SPI Unitama Seluruh sektor lini pelayanan pendidikan dan Kebudayaan 18
TUGAS SATGAS/UNIT/TIM SABER PUNGLI
TUGAS MELAKSANAKAN
FUNGSI
PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN
DENGAN
PEMANFAATAN
MENGOPTIMALKAN
PERSONIL,
SATUAN
KERJA DAN SARANA PRASARANA, BAIK YANG
BERADA
LEMBAGA
DI
MAUPUN
KEMENTERIAN/ PEMERINTAH
INTELIJEN; PENCEGAHAN; PENINDAKAN; DAN YUSTISI.
SASARAN SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA
DAERAH.
19
STRATEGI CEGAH & BERANTAS PUNGLI STRATEGI PRE EMTIF (PEMBINAAN) ➢ MEMBANGUN BUDAYA ANTI PUNGLI BAIK MASY, APARATUR MAUPUN PENGUSAHA
➢ MENIGKATKAN SOSIALISASI KEPADA MASY DLM PEMBERANTASAN PUNGLI, PEMDA BEBAS DARI PUNGLI
GERAKAN
NASIONAL
STRATEGI PENCEGAHAN ➢ MELAKSANAKAN PEMETAAN RAWAN PUNGLI DI SETIAP K/L & PEMDA
➢ MENGOPTIMALKAN FUNGSI SAT WAS INTERNAL BAIK WAS MELEKAT WAS FUNGSIONAL INTERN DGN JADWAL & PRIORITAS YG TERARAH ➢ MENGOPTIMALKAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK YG PRIMA BERBASIS TEKNOLOGI & INFORMASI STRATEGI REPRESIF (PENEGAKAN HUKUM) ➢ MENINDAK TEGAS THDP OKNUM APARAT PENYELENGGARA NEGARA/PEGAWAI NEGERI, MASY YG TERLIBAT DLM PUNGUTAN LIAR SESUAI KETENTUAN PER UU YG BERLAKU 20
STRUKTUR ORGANISASI UPP K/L K/L
PENANGGUNG JAWAB MENTERI/ PIMP/KETUA LEMBAGA
POK AHLI
KETUA PELAKSANA UNIT WAS INTERNAL/ PJBT YG DITUNJUK
SEKRETARIAT
KETUA POKJA UNIT INTELIJEN
KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN
STRUKTUR DISESUAIKAN DGN K/L
KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN
UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI PD KANWIL
KETUA POKJA UNIT YUSTISI
Faktor penyebab seseorang melakukan pungli 1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang; 2. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang; 3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan; 4. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang berjalan terus menerus sebagai hal biasa; 5. Terbatasnya sumber daya manusia; 6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. 22
7 SEKTOR PELAYANAN PUBLIK YG RAWAN PUNGLI (Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri)
1. Sektor perizinan; 2. Sektor pendidikan; 3. Hibah dan bantuan sosial (bansos); 4. Kepegawaian; 5. Dana desa; 6. Pengadaan barang dan jasa serta; 7. Peradilan. Sektor perizinan dan hibah bantuan sosial yang paling rawan pungli karena langsung bersentuhan dengan publik. Di seluruh Kementerian/Lembaga di Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah diharuskan untuk membentuk Tim Pemberantasan Pungli. (amanah dari Presiden R.I. Joko Widodo) 23
KEWENANGAN APIP DALAM MENYIKAPI PENYIMPANGAN Pasal 385 UU Nomor 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan diperiksa oleh APIP dan/atau Aparat Penegak Hukum; 2. Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan APIP; 3. Penyimpangan administrasi diserahkan kepada APIP, penyimpangan pidana diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum. 24
PUNGLI PENDIDIKAN ANTARA RANAH ADMINISTRATIF DAN RANAH PIDANA. HUKUM ADMINISTRASI
• PP. No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan • Permendikbud No. 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan di Satuan Pendidikan Dasar. • Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
HUKUM PIDANA
UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 12 huruf e). “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;”
Contoh Kasus
25
Mengacu pada SK Mendikbud dan SK Irjen dapat menggunakan kegiatan al :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Audit Fact Finding Monitoring Pendampingan Fasilitasi Sidak dan Kunker Forum Diskusi Terpumpun (FDT) dan Pengawasan lainnya
AUDIT
