IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) DI KOTA SEMARANG (Kajian Permendikbud No 80 Tahun 2013 Tentang PMU)
Oleh : Olivia Siolito, Margareta Suryaningsih, Sri Suwitri, Ari Subowo
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) di Kota Semarang serta menemukan faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal. Esensi program PMU adalah merupakan kebijakan keberlanjutan dari wajar 9 tahun menjadi 12 tahun dan merupakan upaya strategis dalam konsep pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Implementasi kebijakan PMU yang berlandaskan pada Permendikbud No 80 Tahun 2013 melihat ketepatan kebijakan dari ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kepastian, dan sistem penjaminan mutu. Kesimpulan yang didapat adalah PMU berdampak positif apabila sosialisasi selalu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan wajib belajar12 tahun. Selain itu kesiapan sarana dan prasarana dan penambahan jumlah guru atau tenaga pengajar sangat diperlukan untuk keberhasilan program PMU. Oleh karena itu, perbaikan sarana dan prasarana, penambahan ruang belajar, dan penambahan jumlah guru harus segera diperhatikan oleh semua pihak. Kata Kunci : Pendidikan Menengah Universal (PMU), Kota Semarang, Permendikbud No 80 Tahun 2013
APK (Angka Partisipasi Kasar)
PENDAHULUAN
Sekolah Menengah kota Semarang
A. Latar Belakang
pada tahun 2011 adalah 77.05% dan Dewasa ini keunggulan suatu bangsa
pada 2012 adalah 78.90%. hal ini
tidak lagi ditumpu dari seberapa
tidak sesuai dengan salah satu target
banyaknya
yang
dari PMU yaitu tercapainya APK
dimiliki oleh suatu negara, melainkan
sebesar 97%. Berdasarkan hal tersebut
pada keunggulan suatu SDM yang
Kota Semarang merespon positif akan
terdidik
kebijakan
kekayaan
dan
alam
mampu
menjawab
ini
dengan
ikut
tantangan perubahan
zaman
yang
melaksanakan
perubahannya
cepat.
Oleh
Semarang.Pada tahun 2014 masih ada
karena itu, agar dapat bersaing dengan
sekitar 953 orang siswa yang tidak
bangsa-bangsa
peningkatan
mengikuti pendidikan menengah dan
kualitas SDM sangat diperlukan dan
pada tahun yang sama ada sekitar 206
harus terus menerus dilakukan karena
siswa yang mengulang dan 138 anak
bila tidak demikian pembentukan
DO (Drop Out). Kondisi ini dapat
kualitas SDM yang memiliki daya
mempengaruhi
saing bangsa sulit terwujud. Salah
Semarang.
satunya adalah melalui pendidikan.
penyebab hal ini adalah tingginya
Oleh
tingkat kemisikinan di Kota Semarang
sangat
lain
karens
itu
mengeluarkan
Pemerintah
suatu
kebijakan
ada
PMU
APK
di
SM
Kota
Kota
Selain itu, salah satu
sekitar
21.49%
dari
jumlah
pendidikan melalui Peraturan Menteri
penduduk
Pendidikan dn Kebudayaan tentang
373.878
Pendidikan
Universal
miskin. Untuk itu pemerintah Kota
(PMU). Pemerintah Kota Semarang
Semarang telah menyalurkan anggaran
merespon
dengan
hadirnya
PMU
Menengah
Kota jiwa
Semarang adalah
atau
masyarakat
positif
akan
bantuan agar pelaksanaan PMU di
dengan
ikut
Kota Semarang dapat terjangkau di
melaksanakan PMU di Kota Semarang
seluruh lapisan masyarakat, baik itu
sejak
masyarakat
tahun
2013.
Implementasi
Kebijakan PMu di Kota Semarang
dapat
mengalami
menengah.
beberapa
diantaranya adalah:
masalah,
miskin/kurang
menikmati
permasalahaan
mampu
pendidikan
Terkait pendanaan
dengan yang
peneliti temukan di lapangan ada
C. Tujuan Penelitian
beberpa
Penyusunan penulisan karya ilmiah ini
permasalahan
di
tingkat
sekolah dan tingkat dinas pendidikan kota. Keterlambatan pencairan dana oleh
pemerintah
membuat
pihak
sekolah kewalahan dalam menutupi anggaran
dimana
sekolah
harus
mempunyai tujuan : 1. Untuk
mendeskripsikan
Implementasi kebijakan PMU di Kota Semarang 2. Untuk
mengetahui
apa
yang
mencari pinjaman. Permasalahan yang
menjadi fakor pendukung dan
ada di tingkat sekolah adalah ternyata
penghambat dalam pelaksanaan
terdapat beberapa sekolah di Kota
kebijakan PMU di Kota Semarang.
Semarang yang tidak disebut nama sekolahnya
yang
melakukan
kecurangan dengan memanipulasi data anggaran SPP.
D. Landasan Teori 1. Administrasi Publik Administrasi berasal dari kata to admnistrator, yang berarti
Berdasarkan permasalahan di atas
sebagai to manage (mengelola).
maka penulis tertarik untuk meneliti
The Liang Gie (dalam Sukidin,
mengenai
Implementasi
Kebijakan
2011 : 5) menyimpulkan bahwa
menengah
Universal
administrasi adalah
Pendidikan (PMU)
di
kota
Semarang.
Pada
rangkaian
segenap perbuatan
penelitian ini, penulis mengambil
penyelenggaraan dalam setiap
judul “ Implementasi Kebijakan
saha kerjasama
Pendidikan
manusia untuk mencapai tujuan
Menengah
Universal
(PMU) (Kajian Permendikbud No
tertentu.
80 tahun 2013 Tentang PMU) “.
Administrasi memiliki
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana
implementasi
kebijakan PMU di kota Semarang? 2. Faktor-faktor
pendukung
sekelompok
dan
berbagai
publik banyak
defenisi akan tetapi sebenarnya administrasi
publik
dari
pola
dua
diangkat pemikiran
penghambat apa saja yang terkait
berbeda. Pola pertama adalah
dalam pelaksanaan PMU di kota
administrasi
Semarang
yang dilakukan oleh badan
publik
kegiatan
pemerintah,
yakni
lembaga
tindakan
oleh
seorang atau
eksekutif.
Pola
kedua
beberapa
orang
aktor
yang
memandang bahwa administrasi
berorientasi pada tujuan dalam
publik
merespon
membahas
mengenai
dan
memecahkan
aktivitas ketiga cabang lembaga
suatu
pemerintahan yaitu; legislatif,
pengertian
kebijakan
diatas,
eksekutif, dan yudikatif. Ketiga
komposisi
kebijakan
dapat
hal ini bermuara pada fungsi
dilihat dari dua perspektif yaitu
dalam memberikan pelayanan
melalui proses kebijakan dan
publik.
struktur kebijakan.
2. Kebijakan Publik Defenisi
Dalam
3. Implementasi kebijakan Publik
lain
kebijakan
masalah.
mengenai
Pada prinsipnya implementasi
pun
adalah cara untuk mencapai
publik
ditawarkan oleh Carl Friedrich
program-program
(saefullah,
yang
tujuannya.
mengatakan bahwa kebijakan
kebijakan
adalah, “serangkaian tindakan
pengertian
atau kegiatan yang diusilkan
mengandung
makna
oleh seseorang, kelompok, atau
pelaksanaan
undang-undang
pemerintah
dalam
suatu
oleh berbagai aktor, organisasi,
lingkungan
tertentu
dimana
prosedur dan teknik yang saling
hambatan-hambatan
bekerjasama untuk mencapai
terdapat
2006:
41)
(kesulitan-kesulitan)
dan
dan Implementasi
dipandang yang
dalam luas
program-program atau tujuan.
kemungkinan-kemungkinan
Pada
(kesempatan-kesempatan)
implementasi merupakan suatu
dimana
tersebut
proses, suatu keluaran ( output )
diusulkan agar berguna dalam
maupun sebagai suatu dampak
mengatasinya untuk mencapai
(outcome ). Menurut Ripley dan
tujuan yang dimaksud.”
Franklin dalam buku Kebijakan
Dari pengertian kebijakan di
Publik Teori Proses Dan Studi
atas, dapat disimpulkan bahwa
Kasus
kebijakan adalah seperangkat
berpendapat
kebijakan
sisi
yang
(Winarno,
lain
2002:148) bahwa
implementasi adalah apa yang
di Kantor Dinas Pendidikan kota
terjadi setelah undang-undang
Semarang
ditetapkan
sampel SMAN 9. Informan pada
otoritas
yang
memberi
program,
kebijakan,
penelitian
dengan
ini
menga,bil
adalah
Pegawai
keuntungan ( benefit ), atau
Dinas Pendidikan Kota Semarang
suatu jenis keluaran yang nyata
dan beberapa guru di SMAN 9.
( tangible output ). Istilah
Adapun teknik pengumpulan data
implementasi
di dalam penelitian ini melalui
menunjukkan
adanya kegiatan atau tindakan
observasi,
oleh
dokumentasi dan studi pustaka.
para
implementator
khususnya
birokrat
untuk
Data
menjalankan
program
dalam
kemudian
wawancara,
yang
sudah
diperoleh
dianalisis
dan
pencapaian tujuan.
interpretasi data melalui reduksi
Seorang pengemuka Gerorge C.
dengan mengelompokan hal-hal
Edwards menyatakan terdapat
pokok, kemudian disajikan dan
empat
variabel
pada akhirnya dilakukan penarikan
dalam implementasi kebijakan
kesimpulan atas jawaban-jawaban
publik.
yang diperoleh dari informan.
faktor
atau
Variabel-variabel
tersebut
adalah
komunikasi,
Kualitas
atau
keabsahan
data
sumber-sumber, disposisi/sikap
menggunakan teknik triangulasi
dan struktur birokrasi. Menurut
dengan
Edwards
keempat varibel ini
wawancara antara informan satu
saling berinteraksi dan saling
dengan informan lainnya untuk
mempengaruhi
keperluan pengecekan atau sebagai
membantu
dan
dalam menghambat
implementasi kebijakan. E. Metodologi Penelitian Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif
tipe
dengan
penelitian pendekatan
kualitatif. Penelitian ini berlokasi
membandingkan
pembanding terhadap data itu.
hasil
HASIL PENELITIAN DAN
masih
PEMBAHASAN
melihat Kota Semarang masih
A. Implementasi Kebijakan
kekurangan 105 ruang kelas untuk dapat
PMU di kota Semarang
tercapai
karena
menampung
seluruh
amsyarakat kota Semarang di
1. Ketepatan Kebijakan Kebijakan
belum
PMU
(PMU)
jenjang sekolah menengaj. Selain
bentuk
ruang kelas banyaknya laporan
Menteri
yang diterima Dinas Pendidikan
Pendidikan Nomor 80 Tahun 2013
Kota Semarang untuk pengadaan
yang merupakan rintisan dari
dan
wajib belajar 12 tahun.
prasarana membuat kualitas PMU
Di dalam pelaksanaan PMU ini
di Kota Semarang belum tercapai.
peneliti mengacu dalam Peraturan
Kekurangan tenaga pengajar di
Menteri
jenjang
merupakan
salah
pelaksanaan
satu
Peratuan
Pendidikan
Dan
perbaikan
sarana
sekolah
dan
akibat
dari
Kebudayaan Nomor 80 Tahun
kebijakan moratorium membuat
2013
melihat
kekurangan tenaga pengajar.
terdapat
Begitu
sehingga
ketepatan
untuk
kebijakan
juga
dengan
sistem
beberapa indikator yang akan
penjaminan mutu yang mengacu
diteliti
pada
yaitu
ketersediaan, kualitas,
berdasarkan keterjangkauan,
kepastian,
penjaminan
mutu,
SNP
(Standar
Nasional
Pendidikan)
belum
dapat
sistem
terpenuhi dengan baik.
pendanaan,
2. Ketepatan Pelaksana
serta pembagian kewenangan.
Aktor yang paling berperan dalam
Pada
pelaksanaan
PMU
pemerintah kota Semarang telah
Semarang
adalah
menyediakan lahan, sarana dan
Pendidikan Kota Semarang, satuan
prasaran
Ketepatan
pelaksanaan
serta PMU
kebijakan,
di
Kota Dinas
dana
agar
pendidikan sekolah menengah dan
di
Kota
masyarakat usia 16-18 tahun yang
Semarang dapat berjalan dengan
menjadi
sasaran
dalam
baik dan telah tera=jangkau di
pelaksanaan
seluruh lapisan masyarakat di
pendidikan bekerjasama dengan
Kota Semarang. Indikator kualitas
sekolah
PMU.
menengah
agar
Dinas
PMU
dapat berjalan dengan baik dan
tujuan
dapat
tersebut. Lingkungan yang
dilihat
bahwa
peran
dari
masyarakat telah baik dengan data
dimaksud
yang
pelaksanaan
mendukung
penambahan
adanya
siswa
setiap
dalam
dan
menampung amsyarakat usia 16-
berhubungan
18 tahun dapat dikatakan telah
pelaksanaan
mendukung pelaksanaan PMU di
PMU.
Kota Semarang.
kebijakan
3. Ketepatan Target
pernyataan
eksternal
yang dalam kebijakan
Pelaksanaan PMU
terkait
sebelumnya
dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan PMU telah tercapai
pengaruh lingkungan sangat
yaitu APK Sekolah Menengah
berperan pentingdan perlu
yang telah mencapai lebih dari
diperhatikan.
telah
target
ini
dalam
yang
satu
program
adalah lingkungan internal
tahunnya. Sekolah –sekolah yang
Salah
program
ditentukan.
Target
PMU bukan hanya sekedar APK melainkan melihat kualitas dan mutu dari PMU di Kota Semarang. Adapun
kualitas
PMU
sepeuhnya terpenuhi.
belum
Selain sebagai masukan yang dapat membantu untuk memperbaiki meningkatkan pelayanan, memperburuk
4. Ketepatan Lingkungan
dan kualitas juga
dapat
pandangan
masyarakat
terhadap
Ketepatan lingkungan disini
pemerintah
dalam
dilihat
memberikan
dari
bagimana
interaksi
antar
unsur
pelaksana
yang
terlibat
dalam proses pelaksanaan kebijakan
PMU
terjalin,
kepada masyarakat. B. Faktor
Pendukung
sinergis
untuk
mencapai
dan
Penghambat Pelaksanaan PMU di Kota Semarang
sehingga membentuk suatu relasi dan koordinasi yang
pelayanan
1. Komuikasi
Sosialisasi
dalam
melaksanakan
kebijakan
Sumber-sumber
yang
dimaksud adalah Sumber
PMU sangat penting karena
Daya
program ini diperuntukkan
Daya Fisik dan Sumber
kepada masyarakat usia 16-
daya financial. Sumber daya
18 tahun. Jadi tanpa adanya
manusia di Dinsdik kota
sosialisasi yang baik maka
Semarang
hal ini akan mempengaruhi
banyak
namun
tenaga
maksimalnya
pengajar
di
sekolah
pencapaian
Manusia,
Sumber
sudah
tujuan dari kebijakan PMU
menengah
yang
ditetapkan.
Sumber dana finansial juga
Komunikasi yang terjalin
masih kurang karena masih
diantara
banyak permasalahan terkait
telah
Disdik
Kota
masih
cukup
Semarang belum berjalan
dana
dengan baik terlihat dari
peneliti
masih adanya permasalahan
permasalahan
dalam hal pegumpulan data
sekolah da Disdik Kota
sekolah
yang
Semarang serta pemberian
membuat koordinasi antara
dana sesuai keadaan/kondisi
Disdik Kota Semarang juga
sekolah
belum berjalan baik. Selain
menyebabkan
itu
diantara sekolah.
menengah
sosialisasi
diberikan
yang kepada
yang
kurang.
ditemukan seperti di
tingkat
semakin kesenjangan
3. Disposisi
masyarakat akan pentingnya pendidikan
amsih
belum
Di
Kota
Semarang,
berjalan dengan baik karena
pendisposisian
masih banyak masyarakay
terjadi ketika alur kebijakan
dengan mindset
telah
penfifikan
yang
diluruskan.
tentang perlu
wewenang
diterima
dikomunikasikan
dan secara
baik dari pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan
2. Sumber-sumber
di disposisikan kepada yang
memang bertanggung jawab
mendukung
dalam bidang Pendidikan
program
Menengah, yaitu di Dinas
Semarang.
Pendidikan Kota Semarang.
bagaimanapun
Dinas
selaku
lebih mengetahui keadaan
perpanjangan tangan untuk
dan kondisi kota Semarang
penanggung
adalah
Pendidikan
jawab
pelaksanaan ini
di
kota Karena
juga
yang
pemerintah
Kota
kebijakan PMU di Kota
Semarang sendiri. Selain itu
Semarang, berperan untuk
ada
selalu
tingkat
megontrol,
berkomunikasi,
kebijakan
dan pelayanan dalam
program
hal ataupun
penyediaan fasilitas. Dinas pedidikan
masalah
sekolah
di
dimana
tumpang tindih jabatan yaitu
berkoordinasi memberikan
sedikit
kota
yang
ada
guru
yang
menjadi
pejabat sekolah namun ini tidaklah menjadi masalah utama. PENUTUP Kesimpulan
nantinya akan melakukan pertemuan
ke
sekolah-
sekolah menengah di Kota Semarang untuk melakukan
Pembahasan yang telah dijelaskan pada
bab-bab
sebelumnya
maka
penulis menarik kesimpulan:
sosialisasi PMU. Implementasi Kebijakan PMU di Kota
4. Struktur Birokrasi struktur
birkorasi
yang
terjalin sudah cukup tepat, namun
ada
Semarang 1. Ketepatan Kebijakan
beberapa
kendala yang ditemui ketika
Berdasarkan
pelaksanaannya
dilakukan penulis dapat diketahui
Semarang
yaitu
di
Kota belum
bahwa
penelitian
implementasi
yang
kebijakan
adanya perda atau perwal yang
dibuat
untuk
PMU di Kota Semarang adalah
baik.
Implementasi
PMU
apabila
ketepatan
kebijakan
ditinjau
kebijakan
Menteri
dari
Peraturan
Pendidikan
dan
untuk menjalankan PMU. selain itu peran LSM dan media massa di Kota Semarang juga dibutuhkan. 3. Ketepatan Target
kebudayaan Nomor 80 tahun 2013,
Ketepatan target dalam pelaksanan
dapat
kebijakan PMU sudah tepat karena
dikatakan
memberikan pendidikan
tepat
untuk
jaminan pelayanan di
seluruh
telah
mencapai
APK
yang
lapisan
ditetapkan. PMU di laksanakan di
masyarakat usia sekolah menengah
Kota Semarang pada tahun 2013
yaitu usia 16-18 tahun di Kota
dengan
Semarang
Menengah
terutama
miskin dan/atau
masyarakat
tidak mampu
APK
pelaksanaanya
Pendidikan sebelum
adalah
78.90%
untuk bisa mengikuti pendidikan
(tahun 2012)
menengah yang bermutu.
100.3% (tahun 2013). Pelaksanaan
2. Ketepatan Pelaksana
PMU
telah
meningkat menjadi
tepat
karena
seluruh
lapisan
Aktor-aktor pelaksana ditetapkan
menjangkau
sesuai dengan bidang masing-
masyarakat Kota Semarang usia
masing
instansi
sekolah
dengan
kompetensi.
serta
sesuai
Kebijakan
menengah.
Masyarakat
miskin dan atau kurang mampu
PMU dilaksanakan oleh Dinas
dapat
Pendidikan,
dengan adanya anggaran bantuan
pemberi
pelayanan
pendidikan dan masyarakat yang bekerjasama
dengan
pemerintah.masyarakat dibutuhkan
mengikuti
pendidikan
yang diberikan oleh Pemerintah. 4. Ketepatan Lingkungan
Implementasi
PMU
dipengaruhi
sangat
oleh
lingkungan
muka
dan
adanya
komunikasi dua arah.
dari
dalam
b. Sosialisasi yang baik tentu akan
luar
yang
mempermudah masyarakat dalam
berhubungan dalam pelaksanaan
mengerti dan memahami kebijakan
PMU.
PMU sehingga tidak ada salah
maupun
baik
keadaan
bertatap
dari
Ketepatan
lingkungan
mempengaruhi pelaksanaan PMU di Kota Semarang dimana otoritas serta
persepsi
masyarakat
paham dalam pelaksanannya. c. Sikap
stakeholders
dalam
menanggapi kebijakan PMU sudah
menuntut pelayanan yang lebih
bagus
dilihat
dari
banyaknya
baik bagi masyarakat itu sendiri.
program yang disediakan serta
Faktor-Faktor Pendukung dan
dukungan
Penghambat Implementasi
diberikan pihak sekolah terhadap
Kebijakan PMU
siswanya.
1. Faktor Pendukung a. Komunikasi
dalam
d. Bantuan mendukung
pembinaan
yang
yang
diberikan
oleh
pemerintah dan pemerintah Kota
kebijakan tersebt sudah dilakukan
Semarang
antara Dinas Pendidikan dengan
masyarakat terutama masyarakat
Sekolah untuk selalu berkoordinasi
tidak/dan atau kurang mampu
dan
untuk
menyampaikan
informasi.
Bahkan
segala
sangat
mendapatkan
membantu
pendidikan
komunikasi
menengah bermutu.
yang dijalin pun sudah berjalan
2. Faktor Penghambat
dengan baik dengan dukungannya
a. Sumber daya manusia di tingkat
kemajuan teknologi tanpa harus
sekolah
yaitu tenaga
pengajar
masih
kurang.
Kekurangan
terhadap tenaga pengajar menghambat
akan
Banyak
kekurangan.
sekolah
yang
perbaikan
dan
Pemberian dana sesuai dengan
penambahan
prasarana
di
kebutuhan dan keadaan sekolah
sekolahnya.
membuat
PMU.
mengalami
membutuhkan
semakin
kualitas
masih
kesenjangan
b. Struktur Birokrasi
diantara sekolah. Sekolah yang
Belum adanya Perda/Perwal dalam
maju
maju
implementasi
yang
Semarang serta adanya tumpang
memajukan
tindih jabatan dimana terdapat
akan
semakin
sedangkan
sekolah
berkembang
untuk
saja.
guru
Pengelolaan dana yang kurang
sekolah.
baik
terutama
pada
masalah
ke
sekolah
pencairan
dana
membuat
sekolah
yang
PMU
di
menjadi
Kota
pejabat
Saran Setelah melakukan penelitian ini saran
mengalami yang dapaat diberikan adalah sebagai
kewalahan dalam mengatasinya. berikut : Masih
banyak
membutuhkan
sekolah
yang
perbaikan
dan
1. Dinas Pendidikan Kota Semarang
penambahan dalam hal sarana
memberikan
prasarana yang akan menunjang
maksimal
kemutuan
masyarakat
kebijakan
PMU
di
sekolah. Sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana di tingkat sekolah
sosialisasi mulai
dari
hingga
secara tingkat tingkat
penyelenggara pendidikan. 2. Penambahan
Guru
di
satuan
pendidikan menengah sehingga
dapat memenuhi kebutuhan tenaga pegajar di sekolah-sekolah yang mengalami
kekurangan
tenaga
pengajar. 3. Pemerintah
pusat
menambah
alokasi dana pembiayaan fisik untuk
pengadaan
sarana
dan
prasarana di Sekolah Menengah. 4. Pelaksanaan kebijakan PMU di Kota
Semarag
dimaksimalkan
dengan
semakin cara
masing-masing aktor memberikan pelayanan
prima
kepada
masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Daftar Pustaka Sukidin, & Damai Darmadi, 2011. Administrasi Publik. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Utomo, Warsito, 2006. Administrasi Publik Baru Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Belajar Agustino, Leo, 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit AIPI Zainal, Said Abidin, 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
Winarno, Budi, 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS Agus, Erwan Purwanto, & Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media Ahmad, Beni, & H. Arifuddin, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia Moleong, J Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
PERATURAN Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (SNP)
WEBSITE http://www.kemdikbud.co.id
LAPORAN PENELITIAN Buku Saku Tahun 2015 Dinas pendidikan Kota Semarang Profil Pendidikan Dinas pendidikan Kota Semarang 2014/2015
Profil Pendidikan Dinas pendidikan Kota Semarang 2013/2014 Instrumen Pengumpulan Data Profil Dikdasmen Kota Semarang tahun 2012/2013 Rangkuman Data, Isian Profil Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2014 Data Profil Dinas Pendidikan Kota Semarang
