SATGAS SABER PUNGLI “SABER PUNGLI SEBAGAI SALAH SATU ALAT PENDUKUNG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL” SATGAS SABER PUNGLI
Jakarta, 23 Maret 2017
COMPANY PROFILE
2
PENGERTIAN PUNGLI ? ADALAH PENGENAAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DI TEMPAT YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA BIAYA DIKENAKAN ATAU DI PUNGUT DI LOKASI ATAU PADA KEGIATAN TERSEBUT TIDAK SESUAI KETENTUAN. SEHINGGA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI KEGIATAN MEMUNGUT BIAYA ATAU MEMINTA UANG SECARA PAKSA OLEH SESEORANG KEPADA PIHAK LAIN DAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH PRAKTEK KEJAHATAN ATAU PERBUATAN PIDANA. 3
DATA IPK INDONESIA
4
DATA LAPORAN MASUK DI OMBUDSMAN RI TH 2016 DUGAAN PUNGLI
5%
PENDIDIKAN
4% 3%
PERTANAHAN GAKKUM
6%
ADMINDUK
7% 49% 7%
CUKAI & PAJAK KEPEGAWAIAN PERHUBUNGAN PERIZINAN
8%
11%
KESEHATAN LAINNYA
SUMBER : DATA OMBUDSMAN RI 2016
5
PENYEBAB KORUPSI/PUNGLI GREEDY (KESERAKAHAN)
GONE THEORY
OPPORTUNITY (KESEMPATAN, KEWENANGAN)
NEED (KEBUTUHAN)
EXPOSURES (PENGUNGKAPAN) MENURUT JACK BOLOGNE
6
DATA LAP ADUAN KE POSKO SATGAS LAPORAN ADUAN S.D. TGL 20 MAR 2017 PUKUL 08.00 WIB,
TOTAL 104.040
LAPORAN PENGADUAN 0 PENGADUAN LSNG WEB SURAT POS CALL CENTER APLIKASI ANDROID EMAIL SMS
20000
40000
60000
80000
LAPORAN PENGADUAN 73 87 311 469 2937 4503 95660
100000
120000
7
DATA UPP K/L YG TERBENTUK KEMENTRIAN/LEMBAGA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
UPP POLRI; UPP KEMENKUMHAM RI; UPP KEMENKOMINFO RI; UPP KEMENPORA RI; UPP KEMENDAGRI; UPP KEMENRISTEKDIKTI RI; UPP KEMEN ESDM RI; UPP BPKP; UPP LEMSANEG; UPP BIN RI; UPP BAWASLU; UPP BPOM RI; UPP BNN; UPP KEJAGUNG RI; UPP BMKG; UPP LPP TVRI;
17. UPP PPATK; 18. UPP KEMENDIKBUD; 19. UPP KEMENDES, PDT & TRANS; 20.UPP KEMENKO PEREKONOMIAN; 21. UPP KEMENHUB; 22. UPP KEMENTAN; 23. UPP BASARNAS 24.UPP KEMENPAN RB 25. UPP KEMEN ATR/BPN 26.UPP KEMENAKER 27. UPP MAHKAMAH AGUNG; 28.UPP KEMENKOP & UKM; 29.UPP BATAN. 8
DATA UPP K/L PROV TERBENTUK DAERAH : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
UPP PROV. ACEH; UPP PROV. SUMUT; UPP PROV. SUMBAR; UPP PROV. RIAU; UPP PROV. KEPRI; UPP PROV. JAMBI; UPP PROV. BENGKULU; UPP PROV. SUMSEL; UPP PROV. KEP. BABEL; UPP PROV. LAMPUNG; UPP PROV. BANTEN; UPP PROV. DKI JAKARTA; UPP PROV. JABAR; UPP PROV. JATENG; UPP PROV. DIY; UPP PROV. JATIM;
17. UPP PROV. KALBAR; 18. UPP PROV. KALTENG; 19. UPP PROV. KALTARA; 20. UPP PROV. KALTIM; 21. UPP PROV. KALSEL; 22. UPP PROV. SULUT; 23. UPP PROV. SULTRA; 24. UPP PROV. SULTENG; 25. UPP PROV. GORONTALO; 26. UPP PROV. SULSEL; 27. UPP PROV. SULBAR; 28. UPP PROV. MALUKU; 29. UPP PROV. MALUT; 30. UPP PROV. BALI; 31. UPP PROV. NTB; 32. UPP PROV. NTT; 33. UPP PROV. PAPUA; 34. UPP PROV. PAPUA BARAT.
9
REKAPITULASI DATA SATGAS & UPP
1.SATGAS 2.UPP K/L 3.UPP PROVINSI 4.UPP KAB/KOTA
JUMLAH
1 29 34 480
544
PADA UPP KAB/KOTA TELAH “TERBENTUK” (TERBITNYA SK BUPATI/WALIKOTA) SEJUMLAH 480 NAMUN YG SUDAH DIKUKUHKAN SEJUMLAH 457 10
GIAT SOSIALISASI 1. NARASUMBER SOSIALISASI SATGAS SABER PUNGLI DI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2. KAMPANYE BUDAYA ANTI PUNGLI 3. IKLAN LAYANAN MASYARAKAT BUDAYA ANTI PUNGLI MELALUI: • MEDIA ELEKTRONIK (TV NASIONAL/LOKAL) • MEDIA CETAK (NASIONAL/LOKAL) • MEDIA ONLINE • JARINGAN VIDEO TRON • JARINGAN BIOSKOP 21 CINEPLEX • FANS PAGE FACEBOOK 4. PAMPLET, LEAFLET, SPANDUK, BROSUR & BANNER 11
DATA OTT (579) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
ACEH SUMUT SUMBAR RIAU KEP. RIAU JAMBI BENGKULU SUMSEL KEP. BABEL LAMPUNG BANTEN DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY JATIM KALTARA
2 21 3 36 8 14 4 29 5 15 7 7 172 6 6 53 1
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
KALTIM KALBAR KALTENG KALSEL SULUT GORONTALO SULTENG SULBAR SULSEL SULTRA BALI NTB NTT MALUKU MALUT PAPUA BARAT PAPUA
12 14 4 6 29 3 5 3 38 5 29 16 9 4 4 4 5
12
OTT DI PELABUHAN UPP PROV. KALTIM & POLRI JUM’AT, 21 MAR 2017, DI PELABUHAN PETI KEMAS PALARAN SAMARINDA & KANTOR BONGKAR MUAT KOPERASI SAMUDRA SEJAHTERA (KOMURA) DITANGKAP 2 ORG PELAKU PUNGLI, DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DGN CARA MELAK PUNGLI SERTA PEMERASAN DLM YAN PROSES BONGKAR MUAT KONTAINER, DGN BRNG BUKTI UANG TUNAI SEBESAR Rp. 6, 1 M, PASAL YG DIKENAKAN PASAL 368 KUHP DAN/ATAU PASAL 3, 4 ATAU 5 UU NO. 8 THN 2010 TTG PEMBERANTASAN TPPU, DI TANGANI OLEH POLDA KALTIM. (SIDIK, INSTANSI YG DI OTT KEMENHUB)
13
TANGGAPAN PRESIDEN HATI-HATI, SABER PUNGLI ITU BEKERJA
14
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK MENURUT UU NO.25 TH 2009 ADALAH KEGIATAN/RANGKAIAN KEGIATAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN SESUAI DENGAN PERATURAN PER-UU BAGI SETIAP WARGA
NEGARA & PENDUDUK ATAS BRG, JASA DAN/ATAU PELAYANAN ADMINISTRATIF YG
DISEDIAKAN OLEH PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
15
PELAYANAN PUBLIK UU TTG PELAYANAN PUBLIK DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM DLM HUB ANTARA MASY & PENYELENGGARA DLM
PELAYANAN PUBLIK
16
PELAYANAN PUBLIK TUJUAN UU TTG PELAYANAN PUBLIK : • TERWUJUDNYA BATASAN & HUB YG JELAS TENTANG HAK, TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN & KEWENAGAN SELURUH PIHAK YG TERKAIT DGN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK • TERWUJUDNYA SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
YG
LAYAK
SESUAI
DGN
ASAS-ASAS
UMUM
PEMERINTAHAN & KORPORASI YG BAIK • TERPENUHINYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DGN PERATURAN PER-UU • TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN & KEPASTIAN HUKUM BAGI MASY DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
17
KOMITMEN PIMPINAN KEPEMIMPINAN MERUPAKAN KOMPONEN VITAL YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUANNYA. SEORANG PEMIMPIN ADALAH FIGURE YANG MENENTUKAN ARAH ORGANISASI, WARNA ORGANISASI TERMASUK PENGEMBANGAN KUALITAS ANGGOTAANGGOTA DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN.
18
KOMITMEN PIMPINAN OLEH KARENANYA DIPERLUKAN KOMITMEN YANG KUAT SECARA TULUS DAN SUNGGUH-SUNGGUH DALAM MENJALANKAN RODA ORGANISASI SESUAI DENGAN ATURAN. KOMITMEN ADALAH SUATU KETENTUAN UNTUK BERJANJI KEPADA DIRI SENDIRI YANG AKAN MEMACU SESEORANG UNTUK TERUS BERJUANG DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG DICITA-CITAKAN.
19
KOMITMEN PIMPINAN MARI BERUBAH INGAT DENGAN SUMPAH JABATAN MULAI DARI: YG KECIL: DIRI SENDIRI; SAAT INI.
20
ADA PUNGLI, LAPOR SEGERA !!
21
CONTOH PAMPLET, LEAFLET & SPANDUK DALAM RANGKA CEGAH PUNGLI
