STOP PUNGLI. Tips Cegah Pungli. Mudahnya pakai WhatsApp Web. Carpooling Sebagai Solusi Bertransportasi Revolusi Mental Sebagai Perubah Peradaban

ISSN 2528 - 0716

EDISI 3 / OKTOBER 2016

STOP PUNGLI Tips Cegah Pungli UPAYA TATA KELOLA TRANSPORTASI ONLINE

DALAM BINGKAI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

PELAYANAN PRIMA DENGAN KESEHATAN MENTAL YANG PRIMA

Carpooling Sebagai Solusi Bertransportasi Revolusi Mental Sebagai Perubah Peradaban

Mudahnya pakai WhatsApp Web

SALAM REDAKSI

WHAT’S INSIDE 3

Salam Redaksi Pembaca buletin Aparatur yang kami banggakan. Salam hangat dari kami,

5

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Segenap tim redaksi Buletin Aparatur Edisi III Tahun 2016 kembali hadir di hadapan pembaca dengan menyuguhkan berbagai artikel, berita dan rubrik yang sangat menarik untuk dibaca.

6

Artikel mengenai Carpooling Sebagai Solusi Bertransportasi, Pelayanan Prima dengan Kesehatan Mental yang Prima dan beberapa artikel lainnya dihadirkan di buletin edisi III ini.

8

Selain berita dan artikel terdapat juga galeri kegiatan internal di PPSDMAP. Akhirnya kepada seluruh pembaca kami ucapkan selamat menikmati sajian berita dari kami, semoga bulletin ini mampu menjadi teladan dan tambahan pengetahuan. Saran dan kritik kami nanti demi perbaikan dan kemajuan masa kedepannya.

10

11

14 PENGARAH PEPEN SUPENDI YUSUP PENANGGUNG JAWAB : SYAFEK JAMHARI SRI LESTARI HAMIDAH EDI SANTOSA REDAKTUR : SUGIYANTO SOEDARTO PENYUNTING/EDITOR : FIFI PRIHANDAYANI NUR HIDAYATI DESAIN GRAFIS/ FOTOGRAFER : ROBBY CAHYAWAN INDAH IMAYANTI SEKRETARIAT/PRODUKSI : EVA SRI RAHAYUNINGSIH TITIK ISMIYATI

2

APARATUR EDISI 3 / Oktober 2016

[ FOKUS UTAMA ]

15

19

STOP PUNGLI Tips Cegah Pungli UPAYA TATA KELOLA TRANSPORTASI ONLINE DALAM BINGKAI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK


Carpooling Sebagai Solusi Bertransportasi Revolusi Mental Sebagai Perubah Peradaban


GALERI POJOK KONSEPSI

Redaksi menerima kontribusi tulisan dari pegawai Pusbang SDM Aparatur Perhubungan, karyawan PPSDMAP atau pihak lainyang relevan dengan semangat buletin PPSDMAP dengan syarat diketik rapi dengan spasi ganda, maksimal 2000 karakter ( setengah halaman ) dengan disertai identitas diri penulis

Alamat Redaksi :

Pusbang SDM Aparatur Perhubungan Jl. Raya Parung KM 26-Bogor 16310 Telp : 0251-7540092/7540093 Fax : 0251-7540191/7540094 Website :http://ppsdma.bpsdm.dephub.go.id

STOP PUNGLI

P

ungutan liar atau pungli adalah jenis pelanggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Meski demikian, praktek pungli jamak terjadi di dalam birokrasi di Indonesia karena lemahnya pengawasan dan supervise di kalangan instansi pemerintahan. Meski sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah di bentuk, budaya pungli di kalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan. Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas pelayanan publik kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korup melalui pungutan liar.


3

[ FOKUS UTAMA ]

Begitu besarnya pengaruh Pungli terhadap perkembangan pembangunan dan investasi serta pelayanan kepada masyarakat menyebabkan Pemerintah bergerak cepat, yaitu Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yaitu Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

4


[ FOKUS UTAMA ]

Kementerian Perhubungan sebagai lembaga yang melayani masyarakat di sektor transportasi telah menindaklanjuti Perpres tersebut dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pemberantasan Pungli, yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam pelayanan publik yang bebas pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tim Satgas Operasi Pemberantasan Pungli Kemenhub merupakan Tim Adhoc yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan anggota dari wakil dari Kementerian Perhubungan, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tim ini diharapkan akan lebih independen dan bersih sehingga akan mampu memberi kontribusi buat Negara khususnya dalam pemberantasan pungli di Kementerian Perhubungan. Adapun Satgas ini nantinya memiliki tugas pengawasan, pemantauan, dan pelaporan sebagai berikut: a. Mengawasi proses pelaksanaan pelayanan publik yang bebas pungli di Lingkungan Kemenhub. b. Melakukan monitoring terhadap pelayanan publik yang bebas pungli di Lingkungan Kemenhub. c. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan atas pelaksanaan pelayanan publik yang bebas pungli di lingkungan Kemenhub.

Untuk itu Kemenhub mengharapkan partisipasi masyarakat untuk mengadukan jika terjadi penyimpangan melalui contact center 151, Facebook Kemenhub 151, Twitter Kemenhub 151, email info151@ dephub.go.id, simadu.dephub.go.id, lapor.go.id, SMS ke 1708, Twitter @ LAPOR1708 melalui pengaduan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melalui [email protected] dan juga melalui nomor WhatsApp 0818195030. Semoga dengan adanya Tim Saber Pungli dan pelibatan masyarakat yang aktif, reformasi birokrasi yang beretika dan bermoral dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan yang lebih penting lagi adalah masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang praktis, mudah dan tidak ada peluang pungli lagi. Sumber : http://www.dephub.go.id/

D

Tips Cegah Pungli

alam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar (pungli) karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan diri memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran di luar biaya resmi. Budaya “sedekah” untuk memperlancar urusan dengan

birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feudal masyarakat terbiasa memberi upeti kepada raja dan aparat kerajaan. Berikut tips untuk mencegah agar tidak terkena dampak pungli:

1. Pelajari seluk beluk urusan anda Pungli biasanya hanya berhasil pada orang-orang yang tidak memahami peraturan sebenarnya. Jika sedang mengurus tanah, pelajarilah alur pengurusan tanah yang baik. Begitu pula dengan urusan-urusan yang lain. Pelajari dan carilah informasi di website resmi instansi tersebut mulai dari syarat-syarat hingga biaya resmi yang seharusnya dikeluarkan.

2. Jangan mau bayar tanpa Bukti Tertulis

transaksi tertulis. Mintalah bukti-bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Kalau tidak ada berarti perlu dipertanyakan apakah biaya itu sesuai dengan aturan atau tidak.

3. Tanyakan identitas mereka Tips yang ini sepertinya banyak berhasil jika kita ada dalam posisi yang benar. Jika tidak melakukan pelanggaran lalu oknum mencari-cari pelanggaran kita, tinggal tanyakan saja nama, kesatuan dan kantornya.

4. Lapor! Jika menemukan, merasakan atau mengetahui adanya pungli yang terjadi pada pelayanan publik bisa melaporkan melalui laman web www. lapor.go.id atau SMS ke 1708 atau Twitter @LAPOR!1708. Sangat optimistis Indonesia di masa depan akan bersih dari korupsi atau pungutan liar yang disebabkan oleh berbagai oknum, entah preman, calo, bahkan pejabat sekalipun. Semua itu tidak akan terjadi jika pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan sempurna. Pencegahan bisa dilakukan dengan cara menanam bibit generasi muda berkarakter dan jujur.

Setiap jenis transaksi yang dilakukan secara resmi pasti diterbitkan bukti APARATUR EDISI 3 / Oktober 2016

5

[ TRANSPORTASI ] berbasis daring (online) dinilai akibat kesemrawutan sistem angkutan massal yang tidak bisa diatasi pemerintah. Disinilah pemerintah harus mengambil langkah strategis dan paripurna.

Yohanes Nugraha

UPAYA TATA KELOLA TRANSPORTASI ONLINE DALAM BINGKAI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK Abstrak ndikator keberhasilan pelayanan transportasi adalah penyelenggaraan angkutan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa. Dewasa ini masyarakat diberikan kemudahan dalam memilih jenis layanan dengan hadirnya transportasi online. Permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah sering terjadinya kesalahpahaman dalam hal status transportasi online (berbasis aplikasi) yang sedang mendapat perhatian dari masyarakat luas. Fokus utama tulisan ini adalah untuk memotret aspek legalitas dan implikasinya setelah dikeluarkannya peraturan tentang jenis transportasi online tersebut dan bagaimana menyikapi beberapa fenomena yang menyertai dinamika lahirnya serta semakin maraknya transportasi berbasis aplikasi (ridesharing).

I

Kata kunci : tata kelola, transportasi, aplikasi, peraturan PENDAHULUAN Kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang handal semakin tinggi seiring dengan semakin majunya peradaban manusia. Implikasi dari peradaban yang semakin berkembang diantaranya kebutuhan primer dan sekunder bahkan tersier secara signifikan meningkat dengan berbagai tuntutan dan variabelnya. Kebutuhan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya yaitu dengan beribadah, bekerja, pendidikan, sosialisasi, rekreasi dan lain sebagainya membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai sehingga mendukung mobilisasi manusia dan/ atau barang sehingga roda kehidupan dan perekonomian terus berputar secara dinamis. Gambaran mikro terkait kebutuhan transportasi yang semakin masif di Indonesia dewasa ini sudah menjadi isu aktual yang perlu penanganan secara optimal dari pihak terkait. Kemacetan terjadi hampir di setiap sudut jalanan ibukota dan kota besar lainnya. Layanan transportasi umum belum memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas serta

6


pelayanan kurang optimal sehingga secara umum masyarakat belum tercukupi dari segi pemenuhan layanan transportasi secara komprehensif. Sejak setahun belakangan ini muncul transportasi berbasis aplikasi atau online atau dikenal dengan istilah ridesharing yang secara instan seolah sudah menjadi jawaban akan kerinduan masyarakat terhadap transportasi yang mudah, murah dan aman. Layanan transportasi jenis ini semakin menjamur, baik dengan sarana

transportasi kendaraan roda dua (motor) maupun roda empat (mobil). Yang menjadi masalah adalah aspek legalitas dari para penyedia layanan transportasi online tersebut, baik dari segi badan usaha, safety dan tata kelolanya. PEMBAHASAN Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam suatu kesempatan menyampaikan komentar melalui republika. co.id (news), keberadaan transportasi

Langkah-langkah yang sudah mulai dilakukan adalah pembenahan secara menyeluruh terkait sistem angkutan massal, baik dari segi sarana, prasarana, sistem dan kelembagaan. Dari segi sarana dan prasarana saat ini pemerintah sedang membangun mega proyek Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT). Pembangunan MRT dan LRT yang menyerap anggaran cukup besar ini sampai dengan semester I tahun 2016 telah mencapai progress 60%. Direktur Konstruksi PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRT Jakarta) Mohamad Nasyir (dalam industri.bisnis.com) mengatakan, perusahaan optimistis karena proses pengeboran dan pembangunan underground cukup lancar. Ekspektasi masyarakat yang cukup tinggi terbukti mampu mengkesampingan efek sementara kemacetan yang semakin menjadi di area sekitar proyek MRT maupun LRT karena berharap manfaat jangka panjang yang akan diterima. Sedangkan dari segi sistem dan kelembagaan sudah dibentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang merupakan ‘miniatur’ Kementerian Perhubungan khusus area Jabodetabek. Intitusi ini bertugas untuk mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Tetapi sebagian besar konsumen ‘kekinian’ yang membutuhkan layanan transportasi handal dalam waktu yang tidak terlalu lama, mencari alternatif solusi masalah jasa transportasi dengan memanfaatkan tawaran menarik dari penyedia layanan transportasi online. Hal ini didukung kolaborasi antara kemajuan teknologi telepon seluler dengan kecerdasan para pengusaha dalam melihat peluang usaha di bidang transportasi. Kemudian mulai dikenal di kalangan masyarakat layanan jasa seperti Go-Jek dan Grab-Bike (motor) dan Grab-Car serta Taksi Uber (mobil). Di awal masa kemunculannya banyak terjadi pro dan kontra terkait layanan transportasi yang notabene sangat mudah dan murah ini. Kementerian Perhubungan mengambil langkah tegas dengan menyatakan bahwa layanan transportasi ini adalah ilegal, karena tidak memenuhi beberapa unsur sebagai angkutan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan regulator di bidang komunikasi dan teknologi informasi (online) menyatakan bahwa semakin menjamurnya transportasi online adalah suatu keniscayaan, pasti terjadi karena kondisi eksisting yang ada memungkinkan hal tersebut muncul. Yang perlu dilakukan

adalah koordinasi antar pihak terkait, sehingga nantinya layanan online tersebut memiliki badan usaha yang tentunya memiliki unsur costumer services, consumer protection, serta bagian level playing field yang menangani dari sisi aspek legal maupun perpajakan. Kementerian Perhubungan sebagai leading sector dalam masalah ini kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Produk hukum ini mengatur tentang Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi; Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu; Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata dan Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu. Terkait dengan fenomena layanan transportasi online, pada intinya peraturan ini ditujukan untuk mengatur tentang prasyarat kendaraan roda empat atau lebih, termasuk layanan serupa Uber dan GrabCar. GrabCar dan Uber dan sejenisnya yang harus berstatus badan usaha tetap dan membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian untuk izin operasinya, GrabCar dan Uber misalnya harus bisa bekerjasama dengan koperasi (berbadan hukum) sebagai wadah para mitra pengemudinya. Contohnya Uber telah merangkul Koperasi Trans Usaha Bersama, sementara GrabCar merangkul Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) untuk mewadahi mitra pengemudi. Aturan ini juga termasuk meminta para mitra pengemudi Uber dan GrabCar untuk melakukan Uji Kelaikan Kendaraan (KIR), memiliki SIM A Umum, dan memiliki STNK atas nama perusahaan, bukan pribadi. Peraturan ini juga menyebut bahwa para pihak yang menampung mitra pengemudi harus membentuk pool, fasilitas perawatan, serta penyesuaian tarif yang ditentukan pemerintah. Semua syarat itu disosialisasikan selama enam bulan dan mulai 1 Oktober 2016 semua pengusaha jasa transportasi online wajib melengkapi semua persyaratan tersebut. SIMPULAN Babak baru layanan jasa transportasi online telah dimulai per 1 Oktober 2016, dengan harapan tidak muncul lagi pertentangan antara pihak-pihak terkait. Masing-masing menjalankan fungsi dan kegiatan dalam ‘wadah legal’ sehingga masyarakat sebagai ‘tuan’ atas pelayanan publik khususnya jasa transportasi dapat merasakan kenyamanan dan keamanan dalam ‘ber-mobilisasi’ dan ‘ber-transportasi’. Pihak perusahaan jasa angkutan online perlu terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan beserta dengan kelengkapan legalitas yang perlu terus diperbaharui. Kementerian Perhubungan sebagai regulator harus terus melakukan pengawasan sehingga aspek keamanan dan keselamatan dalam rangka mendukung Road Map to Zero Accident

selalu terus dijaga dan dapat tercapai. Pekerjaan rumah berikutnya yang harus diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan adalah merumuskan dan mengeluarkan payung hukum untuk jasa transportasi online dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor) yang sering disebut dengan istilah ‘ojek online’. Hal ini sangat krusial mengingat jenis transportasi online yang pertama muncul adalah jenis ini dan saat ini pangsa pasar pemakai terbesar juga adalah jenis ojek online. Sinergi kembali menjadi kata kunci dan hal klasik yang perlu dikedepankan oleh seluruh stakeholder, sehingga tata kelola transportasi nasional dapat berada dalam status ideal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. KEPUSTAKAAN JDIH Kementerian Perhubungan (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi . Tersedia: http: // jdih.dephub.go.id/. [3 November 2016]. JDIH Kementerian Perhubungan (2016). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek . Tersedia: http: // jdih.dephub.go.id/. [3 November 2016]. Ridwan Aji Pitoko (2016). Progress Pembangunan LRT Cibubur-Cawang 60 % . Tersedia: http: // properti.kompas.com. [2 November 2016]. Surya Riyanto (2016). Progress Pembangunan MRT Jakarta Capai 60 % . Tersedia: http: // industri.bisnis.com. [2 November 2016]. _________ (2016). YLKI : Transportasi Online Muncul Karena Angkutan Umum Amburadul . Tersedia: http: // www. nasional.republika.co.id. [2 November 2016].


7

[ ORGANISASI ]

b. c. d. Ciri ciri Kesehatan Mental bagi seorang ASN

Bandiah


D

alam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 dikatakan bahwa Tugas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Agar dapat memberikan pelayanan yang prima dibutuhkan pribadi yang prima, untuk memiliki pribadi yang prima dibutuhkan mental yang prima. Untuk itulah ASN diharapkan mempunyai kesehatan mental yang prima untuk mendukung tugas tersebut yang merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Memiliki kesehataan Mental yang prima menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan tugas karena dengan kesehatan mental yang baik seorang ASN akan dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan siapapun dimanapun berada dalam pelaksanaan tugasnya. Tulisan ini mencoba menuangkan beberapa ciri-ciri kesehatan mental yang harus dipunyai oleh seorang ASN, Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ASN,serta beberapa cara ASN dalam upaya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dengan diri, dengan orang lain dan dengan lingkungannya. Kata kunci : Pelayanan Prima, Kesehatan, Mental, Kesehatan Mental

Latar Belakang Tugas Aparatur Sipil Negara adalah pelaksana kebijakan dan memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas bagi pelanggannya baik internal maupun ekternal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Pelayanan dapat diartikan sebagai melayani , sedangkan pelayanan prima melayani dengan sangat baik. Agar dapat memberikan pelayanan yang prima (Excelent Service) salah satunya adalah senantiasa menjaga kondisi kesehatan mental kita. Permasalahan Begitu pentingkah kesehatan mental dalam menjalankan tugas kita sebagai Aparatur Sipil Negara ? Apakah Kesehatan Mental Itu ?

8


Pembahasan Beberapa Pengertian Sebelum membahas dan menjawab pertanyaan di atas, yang dikatakan sehat adalah keadaan tidak sakit atau kondisi normal, sedangkan kesehatan menurut Undang undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 adalah Keadaan sehat baik secara fisik , mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial, dan ekonomis. Mental merupakan cara berfikir dan berperasaan berdasarkan atas nurani yang tercermin pada perilaku seseorang. Dr. Zakiah Darajat (1996) memberikan beberapa pengertian mengenai kesehatan mental sebagaimana tertuang dalam Modul Diklat Prajabatan Golongan III, II dan I Materi Kesehatan Mental adalah, sebagai berikut : a. Kesehatan Mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa. b. Kesehatan Mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup.

c. Terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang biasa terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya Dari difinisi di atas dapat dikatakan secara sederhana bahwa kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi , menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan lingkungan dimana dia tinggal/berada. Dengan demikian, ASN untuk dapat memberikan pelayanan yang prima harus mempunyai kesehataan mental yang baik yang prima, artinya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dengan dirinya dengan orang lain dan dengan perubahan lingkungan dimana dia berada. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesehatan Mental ASN : a. - Faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya: sifat pemarah, halus, talenta di bidang kesenian, dan sebagainya; - Faktor keturunan juga cenderung memegang peran terhadap mental seseorang, misalnya: intelektualitas, emosi dan potensi. Contoh intelektualitas: mampu menyelesaikan masalah dengan bijak b. Eksternal Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar diri manusia dan dapat mempengaruhi mental (cara berpikir dan cara berperasaan berdasarkan hati nuraninya). Misalnya: pendidikan agama (keyakinan), status sosial, hukum, budaya dan sistem pemerintahan juga lingkungan keluarga, masyarakat dan pekerjaan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental baik secara positif maupun negatif

Menurut pemahaman dari pakar agama, orang yang bermental sehat adalah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. Jujur (sidik), yaitu orang yang setia, ikhlas, ber-tanggungjawab, terbuka dan tulus; b. Terpercaya (amanah), yaitu orang yang dapat dipercaya baik dalam bersikap, berbicara maupun dalam berbuat, jadi tidak munafik; c. Adil, yaitu orang yang bisa melihat dan menempatkan permasalahan secara proporsional, obyektif, tidak pilih kasih; d. Konsisten (istiqomah), yaitu orang taat azas, berprinsip, sehingga tidak mudah ter-ombang-ambing oleh lingkungan; e. Dapat bekerjasama, yaitu orang yang dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan Ciri mental sehat yang juga merupakan cerminan dari sifat-sifat berbudi pekerti luhur (Sedyawati, dkk. 1997 tertuang dalam Modul Diklat Prajabatan Golongan III, II dan I Materi Kesehatan Mental) sebagai berikut: a. Beriman dan bertaqwa, yaitu perilaku yang menunjukkan adanya rasa percaya dan yakin disertai kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya; b. Bertanggungjawab, yaitu perilaku yang konsekuen, konsisten dan berani menanggung segala resiko atas apa yang dilakukannya; c. Berpikir positif, yaitu perilaku yang rasional, kritis, bijak, obyektif dan optimis; d. Sikap hormat dan sopan santun, menghargai orang lain, dan berperilaku tertib sesuai adat istiadat atau normanorma yang berlaku dalam masyarakat; e. Dewasa, yaitu perilaku yang wajar, terkendali, tidak kekanak-kanakan f. Menghargai waktu, yaitu perilaku yang menunjukkan pentingnya memanfaatkan waktu secara optimal untuk kegiatan-kegiatan yang positif. g. Disiplin, yaitu perilaku yang menunjukkan pola hidup tertib, teratur dan taat pada aturan/tatanan; Beberapa cara yang bisa digunakan atau dilakukan oleh seorang ASN untuk mengatasi gangguan Kesehatan Mental, antara lain adalah sebagai berikut: a. Berusaha memahami hakekat manusia yang mempunyai pembawaan dan pengalaman yang berbeda-beda dengan segala kelebihan dan

e.

f.

g.

h.

kekurangannya. Termasuk memahami diri sendiri yang bisa dilakukan melalui introspeksi atau umpan balik; Konsultasi pada orang yang dianggap bisa memahami membantu mengatasi masalahnya; Mencurahkan isi hatinya kepada orang lain yang dipercaya; Berpikir positif, dengan memandang segala sesuatu dari aspek positif/ hikmahnya; Realistis yaitu dengan menerima kenyataan/fakta secara rasional Berusaha untuk menyesuaikan diri yang bisa dilakukan secara: 1) Alloplasties yaitu dengan mengubah sikap perilaku diri sendiri agar sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, jika diri sendiri tidak mungkin/mampu mengubah situasi dan kondisi lingkungan; 2) Geneplasties yaitu dengan mengadakan perubahan pada diri sendiri dan pada lingkungan, sepanjang hal tersebut memungkinkan; 3) Autoplasties yaitu mengubah situasi dan kondisi lingkungan sesuai dengan yang kita harapkan, sepanjang hal tersebut memungkinkan, baik secara kemampuan, kemauan, kewenangan maupun peluang, sehingga seseorang akan merasa lebih baik, senang, nyaman dan bahagia. Melakukan rekreasi dan olah raga ringan agar secara fisik maupun mental seseorang merasa lebih segar dan enak; Melakukan relaksasi misalnya dengan program latihan relaksasi, massage, rekreasi, dan sebagainya yang akan membuat seseorang merasa lebih tenang; Berdo’a dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seseorang akan merasa tenang, tentram dan damai.

Ketika Seorang ASN terganggu Kesehatan Mentalnya maka dapat mempengaruhi : - Perasaan - Pikiran /kecerdasan - Kesehatan - Perilaku Gangguan Kesehatan Mental dapat diobati secara informal seperti masuk perkumpulan sosial, berliburan, mendiskusikan sesuatu dengan orang terdekat, makan di luar atau pergi menyaksikan atraksi yang menarik. Pengobatan informal ini dapat berupa partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan mental dan fisik secara keseluruhan, dan didukung oleh filsafat atau ideologi tertentu mengenai bagaimana seseorang harus hidup Contoh: Mengikuti latihan pengembangan diri, latihan yoga atau orhiba (olahraga hidup baru), mendalami ajaran agama, ikut

dalam kelompok arisan yang disenangi, secara teratur mengikuti pengajian dan sebagainya. Pengobatan formal menyangkut segala bentuk terapi, perawatan medis atau lainnya yang dilakukan sematamata untuk meringankan masalah-masalah mental. Kegiatan ini meliputi berbagai bentuk kegiatan psikoanalisis, terapi tingkah laku, terapi umum atau konseling professional lainnya Pengaruh Timbal Balik Antara Kondisi Mental Dan Fisik Kita mengenal istilah dalam badan yang sehat terdapat mental yang sehat. Padahal seringkali terjadi hal yang sebaliknya mental yang tidak sehat menyebabkan badan tidak sehat. Hal ini disebut psikomatis, yaitu gangguan fisik yang disebabkan adanya gangguan mental, khususnya emosi. Contoh gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh tekanan hidup yang mengganggu ketenangan pikiran/batin antara lain adalah tekanan darah tinggi, darah rendah, maag, sesak napas, eksim, enoreksia, migraine, diare dan gemetar Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat lah disimpulkan bahwa betapa pentingnya seorang Aparatur Sipil Negara untuk selalu menjaga kesehatan mentalnya agar dapat melaksanakan tugas pelayanan secara baik dan prima sekaligus dapat menjadi teladan bagi lingkungannya. Pembinaan Kesehatan mental menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pegawai/karyawan yang merupakan aset yang paling berharga dalam mengelola dan dikelola dalam sebuah organisasi/ instansi. Pembinaan Kesehatan mental di Instansi/organisasi dapat dilakukan dengan beberapa upaya, antara lain: dengan mengikutkan/mengirimkan pegawai dalam diklat dan penyuluhan misalnya pelatihan ESQ, Motivasi, dll. Sumber : 1. Undang Undang ASN no. 5 Tahun 2014; 2. Undang Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009; 3. Undang Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 4. Modul dan Bahan Ajar Diklat Prajabatan golongan III, II dan I , Materi Kesehatan Mental; 5. http://www.litbang.kemkes.go.id/asnsiap-melayani-bukan-dilayani / Senin, 7 Nopember 2016


9

[ TRANSPORTASI ]

CARPOOLING Sebagai Solusi Bertransportasi Syamsuddin

berkembang di Swiss, Jerman dan Norwegia pada dekade 80an. Inisiatif Carpooling pada tahun 80-an ini muncul seiring dengan naiknya biaya kepemilikan sekaligus pemeliharaan dan operasional mobil.

A

pa sih carpooling itu? Carpooling itu adalah adalah sebuah aktivitas menggunakan kendaraan bersama-sama dalam satu mobil/kendaraan sehingga terdapat lebih dari satu orang berada di dalam mobil dalam satu rute perjalanan yang hampir sama.

Ide dasar Carpooling ada dua yaitu 1) Bahwa seseorang yang tidak punya mobil biasanya tidak akan banyak melakukan perjalanan dengan mobil dan 2) Bahwa kita tidak perlu punya mobil untuk bisa “bermobil ria” /naik mobil seperti yang lain.

angkutan baik pribadi maupun angkutan umum untuk memperoleh biaya yang lebih efesien dalam melakukan perjalanan dari asal ke tujuan (misalnya rumah ke kantor/ sekolah) secara terus menerus (setiap hari/commuter).

Pada awalnya maksud Carpooling lebih cenderung adalah bentuk kreatifitas dari para pengguna jasa

Carpooling diawali di negeri Belanda dan Perancis pada tahun 60an dan 70an, namun baru benar-benar

Salah satu cara mudah dan efektif untuk mengurangi macet dan polusi udara akibat semakin bertambahnya kendaraan di jalan adalah dengan Carpooling. Dengan Carpooling diharapkan tidak lagi dijumpai mobil yang dikendarai satu orang saja dan akibatnya volume lalu lintas di jalan raya dan polusi kendaraan bermotor semakin berkurang. Seseorang yang tinggal di luar kota yang berbeda di mana ia bekerja akan menghadapi masalah yang ditimbulkan karena adanya kegiatann commuter (pulang pergi) untuk bekerja. Carpooling adalah cara yang fleksibel, nyaman dan lebih murah untuk mencapai tujuan dalam bekerja. Carpooling juga dikenal sebagai penggunaan mobil bersama dan berbagi ongkos/tarif kendaraan dalam suatu perjalanan yang sama.

Suatu perjanjian atau kesepakatan harus dibuat untuk mengatur penggunaan mobil secara bergiliran. Setiap pengguna dikenakan biaya operasional yang bisa dihitung per kilometer. Termasuk dalam biaya operasional adalah biaya BBM dan biaya pemeliharaan. Biaya BBM per kilometer bisa dihitung lewat efisiensi rata-rata pemakaian BBM kendaraan yang bersangkutan, sedangkan biaya pemeliharaan juga dapat dihitung berdasarkan besarnya biaya ganti oli, minyak rem, tune-up, dan lain-lain misalnya per 10000 kilometer. Berawal dari inisiatif swadaya tersebut, ide Carpooling semakin berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara (Kanada). Asosiasiasosiasi Carpooling (semacam lembaga swadaya masyarakat atau LSM) semakin menjamur yang semakin merapikan ide tersebut semakin sempurnanya penghitungan biaya/iuran tetap dan operasional, sistem asuransi untuk semua pengguna dan semakin canggihnya sistem penggiliran maupun reservasi penggunaan lewat sistem informasi seperti Internet.

carpooling sangat bermanfaat bagi “Diri dan alam kita”, karena dengan adanya carpooling yang telah “membumi” dapat menghemat energy (bbm), mengurangi jumlah mobil di jalan dan sebagai hasilnya mengurangi kemacetan. Selain itu, carpooling juga secara langsung menghemat uang untuk biaya komuter (pulang-pergi ke kantor) dan juga mengurangi dampak pada lingkungan. Menurut sebuah studi di Amerika Serikat tentang perjalanan komuter di Amerika menunjukkan bahwa pengguna jalan / pemakai kendaraan di Amerika Serikat membauang waktu percuma selama 4,2 miliar jam duduk di dalam kemacetan lalu lintas pada tahun 2005. Akibat kemacetan lalu lintas ini merugikan sekitar 2,9 miliar galon bahan bakar. Feel free to steal this idea, as long as it could make Jakarta’s and others traffic better, good enough for me. “Jangan ragu untuk mencuri ide ini, asalkan bisa membuat lalu lintas Jakarta dan kota anda lebih baik/lancar, itu sudah cukup baik bagi saya”.

Pihak swasta pun sejak dekade 90an mulai pula berinvestasi di bisnis Carpooling. Di Belgia misalnya, beberapa perusahaan swasta menyediakan puluhan kendaraan di titik-titik tertentu di berbagai kota yang bisa dipakai oleh para anggotanya, setelah mereservasi lewat internet. Para anggota membayar iuran tahunan dan berhak sewaktu-waktu mereservasi lalu memakai salah satu kendaraan yang tersedia dan membayar penggunaan tersebut berdasarkan jarak (kilometer) yang telah ditempuh. Dalam sekala yang lebih besar

10



11

[ ORGANISASI ]

REVOLUSI MENTAL Sebagai Perubah Peradaban Indrianingtyas Pancawardhany

Adapun nilai- nilai yang terkandung dalam Revolusi Mental yang telah diharapkan oleh Kepala Negara tersebut diantaranya adalah nilai-nilai Integritas, nilai-nilai kerja keras (etos kerja dan etos kemanjuan) dan nilainilai kegotong-royongan/kebersamaan yang hasil akhir dari gerakan Revolusi Mental ini adalah Bangsa Indonesia yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat yang ditunjukkan melalui kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. B. Pengertian Revolusi mental sebagai Perubah Peradaban. Apa yang mendasari Gerakan Revolusi Mental? Revolusi Mental adalah gerakan pembangunan moral dan etika kerja yang dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistic kepada seluruh komponen Bangsa Indonesia dengan cara penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan sebagai nilai-nilai Dasar Pancasila sesuai Peraturan dan PerundangUndangan yang berlaku sebagai warga negara, untuk menciptakan kreativitas dan inovasi kerja, dalam persaingan globalisasi, kehidupan demokrasi sehingga menjadi bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Dalam revolusi mental ini telah ditetapkan sasaran pembangunan revolusi mental yang ingin dicapai antara lain; 1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa,

A. Abstrak

M

akna Revolusi Mental adalah mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku untuk berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi Mental merupakan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan memperkuat peran intitusi Pemerintahan dan pranata sosial-budaya di masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat dan Lembaga Negara Apabila kita menengok kembali pesan yang diharapkan Bapak Presiden, Joko Widodo, bahwa Revolusi Mental merupakan perubahan mind-set (pola pikir) dan

12


culture-set (budaya/ kebiasaan dan perilaku) dari dilayani menjadi melayani; dari duduk dibelakang meja menjadi aktif turun lapangan; dari mental majikan menjadi pelayan, dan stop pemborosan yang pada akhirnya gerakan penghematan nasional dengan menekan belanja yang tidak perlu/ mendesak.

2. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi; 3. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintahan; 4. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan; 5. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya; 6. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa; 7. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga, dan media publik. C. Permasalahan Bagaimana gerakan Revolusi Mental dapat merubah Peradaban suatu Bangsa?

D. Analisa Hasil analisa atas gerakan revolusi mental yang telah digulirkan dalam sasaran capaian dalam lima tahun antara lain : 1. Hal terbaik untuk mempertahankan mental yang sehat bukanlah suatu hal yang istimewa, kecuali pembiasaan diri, 2. Sudah menjadi fakta umum bahwa kondisi mentalitas bangsa Indonesia, belumlah menjadi mentalitas yang unggul. 3. Sehingga upaya-upaya perbaikan mental ini adalah proses yang terus menerus. Mentalitas dapat menentukan kemajuan suatu Bangsa, Revolusi Mental bermula di alam pikiran, menuntun dalam meraih cita-cita dan mencapai tujuan bernegara yang pada akhirnya Revolusi Mental dapat membangkitkan kesadaran untuk berprestasi tinggi, produktif menuju Bangsa yang maju dan modern melalui internalisasi nilainilai esensial Revolusi Mental, yaitu : Integritas (jujur, taat hukum dan aturan, disiplin, sportivitas dan fairness), Etos Kerja dan Etos Kemajuan (motivasi berprestasi, berpandangan optimis, produktif, inovatif dan adaptif) serta Gotong Royong (kerja sama, saling menghargai, berorientasi pada kepentingan umum dan berpedoman pada kebijakan publik dan kemaslahatan umum) Syarat-syarat Revolusi Mental adalah adanya manusia unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian dan ketrampilan, menguasai teknologi, pekerja keras dan mempunyai etos kemajuan. Modal dasar Revolusi Mental adalah adanya posisi geografis sebagai negara maritim, adanya geo-ekonomi dan geo-politik (strategi menjadi kekuatan ekonomi-politik tangguh di kawasan) dan jumlah penduduk yang besar. Hasil akhir dari gerakan Revolusi Mental ini adalah adanya Bangsa Indonesia yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat yang dapat ditunjukkan melalui : Kedaulatan Politik 1. Meningkatnya indeks pembangunan hukum

korupsi 3. Meningkatnya integritas pelayanan publik 4. Meningkatnya indeks Demokrasi Indonesia Kemandirian Ekonomi 1. Menurunnya indeks gini 2. Meningkatnya PDB per kapita Kepribadian Dalam Kebudayaan 1. Meningkatnya indeks pembangunan manusia 2. Meningkatnya indeks pembangunan masyarakat E. Kesimpulan Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, gerakan revolusi mental merupakan kegiatan untuk membangun manusia dan pembangunan sosial yang ada di Indonesia melalui internalisasi 3 (tiga) nilai-nilai esensial Revolusi Mental, yaitu : Integritas (jujur, taat hukum dan aturan, disiplin, sportivitas dan fairness), Etos Kerja dan Etos Kemajuan (motivasi berprestasi, berpandangan optimis, produktif, inovatif dan adaptif) serta Gotong Royong (kerja sama, saling menghargai, berorientasi pada kepentingan umum dan berpedoman pada kebijakan publik dan kemaslahatan umum), dengan harapan berangkat dari dampak penyakit emosi/ mental/ jiwa yaitu secara individu bebal, malas, dan tidak karakter, sebagai sebuah masyarakat banyak kecemburuan akibat ketimpangan sosial, yang berakibat pada gangguan ketertiban dan kenyamanan,serta negara dan bangsa yang produktifitas dan berdaya saing rendah, lemah dan tidak bermartabat. Hasil akhir dari gerakan revolusi mental ini adalah Bangsa Indonesia yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat yang ditunjukkan melalui kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. F. Daftar Pustaka Perpres No. 2 Th. 2015 tentang RPJM 2015-2019 Bahan Ajar Pelatihan Revolusi Mental, Jakarta : LAN internet

2. Meningkatnya indeks perilaku anti


13

[ GALERI ]

[ TEKNOLOGI ]

RAPAT KERJA Nur Hidayati


B

agaimana ya cara cetak foto/dokumen dari WhatsApp? Bagaimana ya melampirkan foto/ dokumen dari komputer ke WhatsApp? Bisa tidak ya chat WhatsApp di komputer? Kalau keseharian kita bekerja di depan komputer yang terhubung ke Internet tentunya akan lebih mudah berWhatsAppan lewat komputer dari pada mengetik di smartphone. Mungkin beberapa atau bahkan banyak dari kita pernah mengalami hal diatas. Kabar baiknya adalah sekarang ini pihak WhatsApp telah membangun web client resmi untuk keperluan ini, yaitu WhatsApp Web, ya setidaknya dengan adanya perkembangan ini kita semua para pengguna WhatsApp bisa menggunakan perangkat WhatsApp yang sebelumnya kita jalankan di smartphone sekarang ini bisa kita jalankan di komputer via browser. Syarat untuk dapat menggunakan WhatsApp Web yaitu, aplikasi WhatsApp di smartphone harus yang terbaru (versi 2.11.505) dan ada menu WhatsApp Web. Syarat lainnya smartphonenya harus tetap terhubung ke Internet (memiliki paket data atau koneksi internet via wifi) selama kita menjalankan WhatsApp versi web. Berikut langkah-langkah menggunakan WhatsApp di komputer: 1. Kunjungi alamat web.whatsapp. com dari komputer

2. Buka aplikasi WhatsApp di ponsel lalu pilih menu – WhatsApp Web

foto/dokumen dari komputer, mengunduh foto/dokumen WhatsApp ke komputer ataupun mencetak foto/dokumen tersebut.

5. Untuk keluar WhatsApp Web di ponsel pilih menu – WhatsApp Web – klik “Log out from all computers”.

PEMBUKAAN KANTIN 3. Arahkan kamera smartphone ke halaman WhatsApp Web yang ada di komputer untuk me-scan QR code. Tunggu sampai QR code tersebut menghilang yang berarti WhatsApp sudah dapat digunakan di komputer.

Sebagai catatan WhatsApp yang ada di komputer merupakan “mirror” atau duplikat dari WhatsApp yang ada di smartphone dan untuk menghindari biaya penggunaan data di ponsel, sebaiknya kita selalu terhubung ke Wi-Fi ketika menggunakan WhatsApp Web. Selamat mencoba . . . Sumber : https://de-tekno.com/2015/04/caramainkan-whatsapp-di-laptoppcwhatsapp-web/

4. Selesai. Setelah sukses maka akan terlihat akun WhatsApp pada layar komputer dan sudah bisa digunakan untuk chat, mengirim

14


http://www.tipstriks.com/2015/02/caramenjalankan-whatsapp-web.html https://penablog.com/caramenggunakan-whatsapp-di-pc/


15

[ GALERI ]

KEGIATAN DIKLAT

PELATIHAN SECURITY

STUDI BANDING KEMENDIKBUD

16



17

[ GALERI ]

[ POJOK KONSEPSI ]

SOSIALISASI TAX AMNESTY

DELIK

Budi Santoso Martono

PENERBANGAN  Delik Penerbangan -

PENGUKUHAN PIN PPSDMAP

Mengoperasikan Pesawat Udara Sipil Indonesia Atau Asing Dari Bandar Udara Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Pasal 52 – Pasal 410 UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari Indonesia dan melakukan pendaratan dan/ atau tinggal landas dari bandar udara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan Pidana Pasal 52 sebagai berikut: Pasal 52 (1) Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari Indonesia hanya dapat mendarat atau lepas landas dari bandar udara yang ditetapkan untuk itu. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam keadaan darurat. Penj. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah suatu keadaan yang memaksa sehingga harus dilakukan pendaratan di luar bandar udara yang telah ditetapkan, misalnya karena terjadi kerusakan mesin, kehabisan bahan bakar, cuaca buruk, ancaman bom, atau pembajakan, teroris yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan apabila penerbangan tetap ilanjutkan. (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa: a. peringatan; b. pembekuan sertifikat; dan/atau c. pencabutan sertifikat.



Delik Penerbangan - Dengan Sengaja Menerbangkan Atau Mengoperasikan Pesawat Udara Yang Membahayakan – Pasal 411 UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

18


Ketentuan Pidana Pasal 53 sebagai berikut: Pasal 53 (1) Setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain. Penj. Pasal 53 Ayat (1) Kegiatan yang membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut antara lain terbang di luar jalur yang ditentukan, terbang tidak membawa peralatan keselamatan, dan terbang di atas kawasan udara terlarang. (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa: a. pembekuan sertifikat; dan/atau b. pencabutan sertifikat.



Delik Penerbangan - Setiap Orang Di Dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan Melakukan Perbuatan Yang Dapat Membahayakan Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan – Pasal 412 UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. (1) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan Pidana Pasal 54 huruf a sebagai berikut: Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan: a. perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; (2) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan Pidana Pasal 54 huruf b sebagai berikut: Pasal 54 Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan: b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;

(3) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipidana dengann pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan Pidana Pasal 54 huruf c sebagai berikut: Pasal 54 Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan: c. pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan; (4) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu ketenteraman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan Pidana Pasal 54 huruf e sebagai berikut: Pasal 54 Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan: e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; (5) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan Pidana Pasal 54 huruf f sebagai berikut: Pasal 54 Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan: f. pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan. (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (7) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.


19

STOP PUNGLI “Saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, kepada seluruh instansi, mulai sekarang ini STOP yang namanya PUNGLI, HENTIKAN yang namanya PUNGLI, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada rakyat” Presiden Joko Widodo

STOP PUNGLI. Tips Cegah Pungli. Mudahnya pakai WhatsApp Web. Carpooling Sebagai Solusi Bertransportasi Revolusi Mental Sebagai Perubah Peradaban

Recommend Documents