INSA Dukung Pemerintah Bentuk Satgas Saber Pungli

INFORMASI

INSA

MERAH PUTIH

PASTI BISA

Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional

DITERBITKAN : DPP INSA PERIODE 2015-2019 PENANGGUNGJAWAB : DPH INSA PERIODE 2015-2019 EDISI : 12/X/2016, OKTOBER 2016

INSA Dukung Pemerintah Bentuk Satgas Saber Pungli INSA telah menyerukan kepada segenap anggota INSA se-Indonesia untuk mendukung Satgas Saber Pungli. JAKARTA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah untuk memberantas praktek pungutan liar (Pungli) di Indonesia, khususnya di sektor angkutan laut. Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan segenap pengurus DPP INSA menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam rangka mendukung program tersebut, INSA telah menyerukan kepada segenap anggota INSA seIndonesia untuk mendukungnya. Sebab, keberhasilan program itu akan memberikan dampak terhadap daya saing nasional. ―Ini langkah berani yang diambil Pemerintah yang nantinya memiliki dampak positif kepada pelaku usaha, khususnya sektor angkutan laut,‖ kata Johnson.

Dalam Perpres, Satgas Saber Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien di seluruh Indonesia. Caranya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Satgas Saber Pungli memiliki empat fungsi yakni fungsi intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. Selain itu, Satgas Saber Pungli juga berwenang melakukan operasi tangkap tangan seperti diatur di dalam Pasal 4 huruf d. Pengendali / Penanggung Jawab Satgas adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, sedangkan Ketua Pelaksana adalah Inspektur Urusan Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno.

Adapun Wakil Ketua Pelaksana I adalah Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih dan Wakil Ketua Pelaksana II adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Widyo Pramono. Sekretaris Satgas adalah Staf Ahli di Lingkungan Kemenko Polhukam dengan anggota berjumlah 224 orang yang terdiri dari perwakilan Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pela-poran Analisis Transaksi Ke-uangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polisi Militer TNI. Menko Polhukam Wiranto berharap pungli dapat dibersihkan secara tuntas, sistematis dan menyeluruh sehingga kegiatan pemberantasan pungli itu akan bersifat simultan. (*)

BERITA

2

“Perlu Review Aturan Pelayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri” Dalam rangka memberantas praktek pungutan liar (Pungli) di Indonesia, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Bagaimana tanggapan INSA terhadap Satgas Saber Pungli ini? Berikut petikan wawancara Informasi INSA dengan Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto. Sebenarnya seperti apa pelaku usaha pelayaran melihat masalah pungutan liar di Indonesia? Pertama, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan perhatian terhadap masalah pungutan liar di Indonesia. Kami berharap, Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=Waey4cG13jc segenap pelaku usaha pelayaran di Indonesia dapat mendukung program ini sehingga ke depan, masalah pungli dapat kita kurangi atau dibersihkan di negeri tercinta. Sebab, pungli telah Bagaimana mengoptimalkan armada niaga Indonesia tidak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pemberantasan pungli di sektor memenuhi persyaratan sehingga Indonesia. angkutan laut, khususnya masalah dipastikan tidak dapat beroperasi. Di sisi keselamatan dan awak kapal? lain, meskipun Indonesia sudah memiliki Kedua, masalah pungli harus diatasi NCVS (Non Convention Vessel dengan sistemis, tidak hanya dari sisi Untuk mengoptimalkan pencegahan Standard) sejak 2012, tetapi Indonesia aspek orang per orangnya, teknologi praktek pungli, khususnya di sektor belum menerapkan aturan NCVS dan peralatan kerja yang digunakan, keselamatan kapal dan awak kapal sebagaimana mestinya. tetapi juga dari sisi aturan di bidang (crew) di Indonesia, diperlukan upaya angkutan laut karena di dalam untuk mereview aturan-aturan di bidang Apa usulan Anda ? pelaksanaannya, masih banyak yang perhubungan laut, baik untuk pelayaran belum sesuai dengan aturan itu dalam negeri maupun luar negeri. Pertama, pengaturan aspek sendiri. Berdasarkan data kami, semua aturan di keselamatan dan awak kapal atas kapal bidang perhubungan laut atas kapalberbendera Indonesia yang melayani Apakah Anda yakin bahwa Satgas ini kapal berbendera Indonesia mengikuti kegiatan angkutan internasional (luar akan mampu bekerja optimal? standar internasional, tetapi ada negeri) agar tetap mengacu kepada sebagian melampaui standar yang standar internasional. Kami optimis, Satgas akan memberikan ditetapkan oleh organisasi maritime dampak positif. Sebab, masalah pungli internasional (International Maritime Kedua, untuk kapal-kapal yang telah memberi dampak negatif terhadap Organization/IMO) yang perlu direvisi. beroperasi di dalam negeri agar daya saing Indonesia yang saat ini jauh mengacu kepada NCVS atau aturan tertinggal dibandingkan dengan negara- Mengapa hal itu menjadi sangat domestik lainnya dan hal ini negara di Asia Tenggara. Data Bank penting saat ini? diperbolehkan oleh IMO.Jika diperlukan Dunia, Indonesia berada pada sebagai Quick Win dapat mengadopsi peringkat 109 negara dari 189 negara Sebab, jika peraturan-peraturan tersebut best practice negara-negara yang dalam kemudahan membuka usaha. diterapkan secara konsisten dan memiliki kemiripan karakteristik negara konsekuen, tidak kurang dari 80% kepulauan seperti Jepang dan Filipina.

TERAS INSA

3

Pemerintah Cabut Moratorium Pelayaran Filipina-Indonesia Sebelumnya, telah ada pencabutan moratorium kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar di jalur Indonesia-Filipina oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pada 26 Oktober 2016. Dalam suratnya No. B-159/Menko/ Polhukam/De-IV/HN.02.1/10-2016 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan, Menko Polhukam Wiranto mengatakan mencabutan moratorium dilaksanakan setelah banyaknya masukan yang diterima yakni dari Kantor KBRI Filipina, Ketua Umum DPP INSA, Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero) dan Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Maritim.

Kegiatan perdagangan antara Indonesia dan Filipina sebelum adanya moratorium pelayaran telah berjalan dengan baik dan lancar. JAKARTA—Indonesian National Shipowners Association (INSA) menyambut positif terkait dengan dikeluarkannya pencabutan moratorium pelarangan pelayaran rute Indonesia-Filipina. ―Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Menko Polhukam Wiranto dan Kementerian Perhubungan khususnya Ditjen Perhubungan Laut yang telah membuka moratorium izin berlayar dari Indonesia ke Filipina,‖ kata Wakil Ketua Umum INSA Djoni Sutji. Menurut dia, pencabutan mora-torium pelarangan pelayaran di rute Indonesia—Filiphina merupakan langkah positif yang dapat menggairahkan kembali kegiatan ang-kutan laut nasional dari Indonesia ke Filipina. Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan tetap melarang kapal dengan kapasitas di bawah 500 GT, khususnya kapal tug boat untuk berlayar dari perairan Indonesia menuju perairan Filipina.

Hal ini demi alasan keamanan menyusul kerap terjadi perompakan dan pembajakan di wilayah tersebut. Larangan tersebut dikeluarkan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub dalam bentuk telegram pada 29 Oktober 2016. Sedangkan kapal berbendera Merah Putih di atas 500 GT sudah bisa berlayar ke perairan Filipina, tetapi dengan mengikuti jalur yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah.‖ ―Dengan terbitnya telegram ini, maka kapal di atas 500 GT dapat berlayar ke Filipina, tetapi mengikuti alur yang direkomendasikan dengan menghindari daerah konflik perairan Selatan Filipina dan Perairan Malaysia Timur," kata Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono. Djoni mengatakan INSA mendukung moratorium pelayaran IndonesiaFilipina dengan kapal dibawah 500 GT hingga adanya Perjanjian Kerjasama pemberlakuan Sea Corridor dan Sea Marshall (Armed Guard).

Moratorium menyebabkan harga komoditas ekspor Indonesia ke Filipina menjadi lebih mahal karena harus masuk melalui negara lain terlebih dahulu. ―Oleh karena itu, perlu segera dilaksanakan pencabutan,‖ katanya. INSA sebelumnya telah melayangkan surat kepada Menko Polhukam yang intinya meminta dispensasi dan pengecualian penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) atas kapal kontainer dari Bitung ke Davao, Filipina.

Usulan tersebut mempertimbangkan tingginya kegiatan perdagangan antara Indonesia dan Filipina dimana selama ini telah berjalan dengan baik. Posisi Indonesia termasuk peringkat ke-10 negara asal impor Filipina (2014), dengan pangsa pasar mencapai sekitar 5% dari total impor negara tersebut. Sebagian besar kegiatan perdagangan Indonesia dan Filipina tidak mengandalkan angkutan jenis tugboat, tetapi kapal kontainer dan jenis lainnya. ―Dengan demikian, seharusnya moratorium pelayaran ke Filipina tidak diberlakukan atas semua jenis kapal maupun semua jenis rute pelayaran,‖ kata Djoni.

BERITA FOTO

4

Rapat antara Pengurus DPP INSA dan DPC INSA Tanjung Pinang dalam rangka konsolidasi.

Rapat di Menko Maritim terkait Pembahasan tentang Dry Port

Hiendra Soenjoto, Wakil Ketua Umum DPP INSA (ketiga dari kiri) mendengarkan penjelasan Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dalam Rapat Pengurus DPP INSA, belum lama ini.

Ketua Umum DPP INSA bersama CEO Cikarang Dry Port dan Direktur Menko Maritim

Rapat di Menko Polhukam terkait pembahasan Pencabutan Moratorium Pelayaran ke Filipina

Pengurus DPP INSA menghadiri rapat di Kementerian ESDM

Pengurus DPP INSA menghadiri Launching Buku dan Diskusi dua tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

REDAKSI INFO INSA Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160-Indonesia P: +62 21 351 4348. F: +62 21 351 4347 Email: [email protected]. Website: www.dppinsa.com

BERITA

5

Menhub Setuju Revisi Perhitungan Tarif PNBP Sektor Perhubungan Laut

Pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa setiap pos PNBP yang dibayarkan oleh pelaku usaha, terdapat kegiatan pelayanannya. JAKARTA—Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan meninjau kembali pos dan besaran tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang disinyalir telah memberatkan dunia bisnis. Dia menjelaskan evaluasi tersebut nantinya akan dibicarakan bersama mitra kerja Kementerian Perhubungan. ―Kita memang berencana akan mengevaluasi tarif PNBP saat ini. Tetapi, berapa besarannya, nanti akan dibahas bersama stakeholders,‖ katanya. INSA selama ini melakukan telaah terhadap Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2016 dibandingkan dengan PP No.6 tahun 2009 tentang PNBP. Dalam telaahan tersebut, ditemukan hal-hal yang sangat memberatkan industri pelayaran.

Selain itu, INSA menemukan mekanisme perhitungan tarif yang tidak mengacu kepada UU No.20 tahun 1997 tentang PNBP karena kurang memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat pelayaran dan kegiatan usahanya serta keadilannya. Misalnya, cara menghitung tarif PNBP sewa perairan satu unit kapal Floating Storage Offloading (FSO) yang di atur di dalam Peraturan Dirjen Perla No. KU.404/2/11/DJPL-15 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Peggunaan dan Pelaporan PNBP yang Berlaku pada Ditjen Perhubungan Laut yang sangat memberatkan. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Laut tersebut, tarif PNBP atas kapal FSO ditetapkan berdasarkan panjang tali + panjang kapal sebagai radius perhitungan luas lingkaran, padahal perhitungan luas seharusnya berdasarkan hanya panjang kapal x lebar kapal.

Pada Agustus 2016, INSA telah menyurati Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait dengan meningkatnya pos dan besaran tarif PNBP secara signifikan seba-gaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2016 tentang PNBP. Pada surat tersebut, INSA menegaskan pada prinsipnya mendukung kebijakan Pemerintah dalam menetapkan tarif maupun pos PNBP. Akan tetapi, perhitungan tarif yang ditetapkan tersebut harus dengan rasa keadilan sebagaimana diatur oleh UU tentang PNBP. Ketua bidang Pengembangan Industri Maritim DPP INSA, Hadi Wiyono mengatakan Pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa setiap pos PNBP yang ditagihkan kepada pelaku usaha, terdapat kegiatan pelayanannya. ―Hal ini sesuai dengan prinsip No Service No Pay dimana jika tidak ada pelayanan, maka tidak ada jasa yang harus dibayarkan oleh pelaku bisnis,‖ katanya. (*)

INSA Indonesian National Shipowners’ Association

Dewan Pengurus Pusat INSA mengucapkan Selamat dan Sukses DANANG S. BASKORO Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero).

KHOIRI SOETOMO Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap ) periode 2016-2021

H.M FUADI Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) periode 2016-2021.

M. ARIF WIBOWO Ketua Umum Indonesian National Air Carrierss Association (INACA) periode 2016-2019

Hormat Kami

Johnson W. Sutjipto Sujatmiko Ketua Umum

Lolok Sekretaris Umum

BERITA

7

Pelayaran Tanjung Pinang – Anambas Sudah Kembali Dioperasikan JAKARTA—Setelah sempat diberhentikan oleh Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang, pelayanan angkutan laut dengan kapal ferry rute Tanjung Pinang – Anambas milik anggota INSA di Tanjung Pinang kembali di buka. Hal ini menyusul terbitnya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. UM.005/72/8/DJPL-16 perihal Pengoperasian Kapal Penumpang Tanjung Pinang-Abambas, tertanggal 5 Oktober 2016. Surat Dirjen Perhubungan Laut tersebut merujuk kepada Surat Kepala KSOP Kelas II Tanjung Pinang No. UM.003/1/15/KSOP.TPI-2016 perihal Kondisi Kapal Pelayaran Tanjung Pinang-Anambas dan Surat PT Bintan Global Line No. 021/BGL/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 perihal Pemeriksaan Kelaikan Kapal. Selain itu, surat tersebut juga menindaklanjuti surat No. AL. 108/4/20/DJPL-16 tertanggal 4 Oktober 2016 perihal Pengoperasian Kapal Penumpang Jurusan Anambas. ―Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan dan verifikasi di Tanjung Pinang pada 19 September 2016 oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub,‖ tulis surat itu.

Pengurus DPC INSA Tanjung Pinang bersama DPP INSA saat diterima Dirjen Perhubungan Laut , Kemenhub dalam suatu audiensi. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono memerintahkan kepada KSOP Kelas II Tanjung Pinang untuk dapat segera memberangkatkan kapal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada September lalu, KSOP Kelas II Tanjung Pinang sempat meghen-

tikan operasional tiga kapal rute Tanjung Pinang-Anambas karena tidak layak operasi. KSOP Kelas II Tanjung Pinang kemudian melakukan pengecekan pada bagian kamar mesin kapal penumpang tersebut pada Rabu (19/10). Berdasarkan cek fisik dan dokumen, kapal tersebut dinyatakan laik laut dan dapat kembali dioperasikan di rute tersebut. (*)

BERITA

8

Wewenang Pengurusan Dokumen Kapal Diserahkan ke Daerah JAKARTA—Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyederhanakan pengurusan dokumen kelaiklautan kapal dari sentralisasi (terpusat) menjadi desentralisasi.. ―Dengan demikian, para pemilik kapal dan para anggota INSA di daerah, tidak membutuhkan nota dinas dari Ditjen Perla di kantor pusat dalam mengurus dokumen kapal di pelabuhan di daerah,‖ kata Ketua Bidang keanggotaan, Djoli. Penghapusan nota dinas dalam mengurus dokumen kelaikan kapal merupakan langkah positif yang diambil Kementerian Perhubungan dalam menyederhanaan izin pelayaran. ―Kebijakan ini akan memangkas birokrasi yang tidak sedikit,‖ jelasnya. Melalui Surat Edaran No. UM002/79/10/DJPL=2016 tentang Pelaksanaan Kewenangan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait b. Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal, Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono menegaskan Kementerian Perhubungan perlu menyederhanakan dan efisiensi pengurusan dokumen kelaiklautan kapal di kantor pusat Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan pelayaran publik. c. Penyederhanaan dilakukan dengan memperkuat kewewenangan UPT Ditjen Hubla guna memangkas jalur birokrasi dan meningkatkan mutu pelayanan penerbitan surat/sertifikat /dokumen kelaiklautan kapal. d. Namun, penyederhanaan tersebut memiliki sejumlah ketentuan yakni; a.

Perintah penunjukan pemeriksaan (Instruksi Internal) dari kantor pusat Dirjen Perhubungan Laut hanya diperlukan saat kapal memasuki periode masa dok, terhitung mulai bulan ke-24 sejak kapal turun dok e. terakhir atau kapal diluncurkan.

Kapal penumpang dan kapal penumpang kecepatan tinggi (HSC) wajib melaksanakan pengedokan setiap 12 bulan dan tidak memerlukan perintah penunjukan (Instruksi Internal) dari kantor pusat Ditjen Perhubungan Laut. Bagi kapal non-class, wajib melaksanakan pengedokan / pelimbungan setiap 12 bulan dan tidak diperlukan perintah penunjukan (Instruksi Internal) dari kantor pusat Ditjen Perhubungan Laut. Bagi kapal yang terbuat dari bahan kayu atau yang dibuat secara tradisional, wajib melaksanakan pengedokan / pelimbungan setiap 12 bulan dan tidak diperlukan perintah penunjukan (Instruksi Internal) dari kantor pusat Ditjen Perhubungan Laut. Perintah penunjukan pemeriksaan (Instruksi Internal) dari kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut diberikan untuk penerbitan Sertifikat

Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah, penerbitan Sertifikat Inter-nasional untuk Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah dan Penerbitan Sertifikat Kapal dengan Fungsi Khusus. f.

Surat/sertifikat/dokumen kapal yang bersifat sementara harus segera dipermanenkan sesuai dengan ketentuan.

g.

Pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keselamatan kapal wajib dilaksanakan sesuai ketentuan dan tanpa ada pengecualian.

h.

Hasil pemeriksaan dan Berita Acaa Pemeriksaan (BAP) harus dilaporkan pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan melalui email [email protected] dan atau [email protected],ud (*)

BERITA

9

Ditkapel Perla Terbitkan Standar Operasional Pelayanan Publik JAKARTA—Kementerian Perhubungan c.q Direktur Perkapalan dan Kepelautan menerbitkan Standar Operasional Pelayanan Publik guna meningkatkan pelayanan publik di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Dalam dokumen yang diterima INSA, Mantan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sahattua P. Simatupang yang menyusun Standar Operasional Pelayanan Publik (SOPP) tersebut mengatakan SOPP sebagai perwujudan dari tekad Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip good governance. "Standar Operasional Pelayanan Publik ini diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan," kata Sahat dalam pengantar dokumen buku Standar Operasional Pelayanan Publik tersebut.

4.

5. Dia menjelaskan dengan penyusunan Standar Operasional Pelayanan Publik tersebut, diharapkan akan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga di masa depan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam menyusunan Standar Operasional Pelayanan Publik , Ditkapel membaginya menjadi lima: Pertama, Subdit Kelaikan Kapal yang mencakup delapan SOP dan formulir: 1. 2.

3.

SOP Pengurusan Pengesahan Gambar Kapal. SOP Pengurusan Pengesahan Gambar Kapal Dalam Rangka Perombakan. SOP Penerbitan Sertifikat Garis Muat Dalam Negeri / Internasional.

6. 7. 8.

SOP Penerbitan Sertifikat Garis Muat Sementara Dalam Negeri / Internasional. SOP Penerbitan Surat Keterangan Perombakan Kapal. SOP Persyaratan Autorisasi Garis Muat. Formulir Checklist Persyaratan Permohonan Garis Muat Kapal,. Formulir Checklist Persyaratan Permohonan Pengesahan Gambar.

Ketiga, Subdit Nautis, Teknis dan Radio Kapal terdiri dari 14 SOP dan Sertifikat checklist antara lain: 1. SOP Penerbitan Surat Keterangan Penambahan Kapal. 2. SOP Penerbitan Surat Keselamatan Kapal Barang. 3. SOP Penerbitan Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Ikan.

Keempat, Subdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal terdiri dari 35 SOP dan formulir checklis Kedua, Subdit Pengukuran, Pendaftaran antara lain: dan Kebangsaan Kapal yang terdiri dari 21 a. Checklist persyaratan sertifikat penilaian kondisi kapal (CAS). Standar Operasional Prosedur dan b. SOP Penerbitan Sertifikat Nasional formulir checklist yang mencakup antara Pencegahan Pencemaran. lain: c. SOP Prosedur Penerbitan dan Pengukuhan Sertifikat Manajemen 1. SOP Penerbitan Sertifikat Surat Keselamatan Kapal Persetujuan Pelaksanaan/ Penggantian Bendera Indonesia,. Kelima, Subdit Subdit Kepelautan 2. SOP Penerbitan Surat Lalu/Surat yang meliputi antara lain: Tanda Kebangsaan Kapal. a. SOP Penerbitan Dokumen 3. SOP Penerbitan Surat Penetapan Pengawakan (Safe Manning Tanda Panggilan Kapal. Document). 4. SOP Penerbitan Dokumen Riwayat b. SOP Penerbitan Seafarer Indetity Kapal. Document (SID). 5. SOP Penerbitan Akta dan sebagainya.

TIPS

10

Tips Mencegah Cybercrime Baru-baru ini, cybercrime hampir menimpa salah satu anggota INSA dengan modus sebagai berikut : Seseorang (Scammer) mengimitasi email address Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara Spoofing; seolah-olah Perusahaan/pic mengirimkan ―email‖ kepada Business Client Perusahaan berupa penagihan freight dengan melampirkan invoice dari Perusahaan yang telah diubah nama bank dan nomer rekening serta nama penerimanya. Jika Business Client tidak teliti maka pembayaran tidak sampai pada Perusahaan namun masuk ke rekening Scammer. Scammer bertindak sebagai vendor dari Perusahaan; seolah-olah Vendor mengganti bank accountnya dan mengkonfirmasi kepada Perusahaan tentang kebenaran nama bank dan no rekening yang baru. Jika Perusahaan tidak teliti maka pembayaran tidak sampai ke Vendor melainkan masuk ke rekening Hacker. Dari kasus 1 dan 2: a.

Kasus 1: Menggunakan tampilan Pengirim seolaholah dikirimkan oleh Karyawan Perusahaan

b.

Kasus 2: Menggunakan tampilan Pengirim seolaholah dikirimkan oleh Vendor Perusahaan

c.

Kasus 1 dan 2 : Scammer mengetahui adanya korespondensi antara Perusahaan dengan Business Client dan antara Perusahaan dengan Vendor. Hacker masuk ditengah-tengah korespondensi. Tidak diketahui dari sisi mana hacker bisa masuk apakah dari Perusahaan atau dari Business Client atau Vendor.

Namun, jika dilakukan REPLY to ALL dan dilihat secara teliti akan tampak email address keduanya MENYERUPAI NAMUN BUKAN EMAIL YANG ASLI/BENAR. Pengimitasian dilakukan secara samar dengan mengganti huruf ―i‖ dengan huruf ―l‖ pada email address sehingga sepintas emailnya nampak seperti email address aslinya. Akhir-akhir ini banyak diberitakan sedang marak terjadi cybercrime yang dilakukan dengan modus phising ataupun spoofing. Phising adalah suatu usaha memperoleh informasi sensitive seperti; user name, password, informasi kartu kredit dsb. untuk disalahgunakan pemakaiannya dengan cara menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Sedangkan Spoofing adalah penipuan dimana komunikasi dikirimkan penipu/sumber yang tidak dikenal seakan-akan dari sumber yang dikenal oleh si penerima.

TIPS-TIPS BAGI USER: Berikut ini adalah tip JANGAN SEMBARANGAN CLICK LINK WEBSITE Jika menerima email (terutama informasi tentang perubahan nama bank, no rekening, penerima uang), JANGAN lakukan click link website yang diberikan karena biasanya itu website palsu (serupa tapi tak sama)  ingat kejadian ―klikbca‖ dengan ―clikbca‖ yang heboh pada waktu awal di-launching internet banking system. LAKUKAN KONFIRMASI TELPON KEPADA CLIENT BERDASARKAN CATATAN NO TELP PERUSAHAAN Jika ada perubahan nama bank, no rekening, nama penerima, lakukan KONFIRMASI dengan MENELPON client BERDASARKAN berdasarkan no telpon yang ada di CATATAN PERUSAHAN. JANGAN berdasarkan no. telpon yang ada di email tersebut. Terlebih lagi jika email dikirimkan dengan message: URGENT. Harus berhati-hati karena biasanya si penipu sengaja mendesak agar Perusahaan segera melakukan pembayaran KNOW YOUR CUSTOMER/CLIENT: Untuk Penerimaan Uang: Perusahaan mengirimkan CIRCULAR LETTER tentang penegasan bahwa Perusahaan selalu memberikan no rekening Bank atas nama COMPANY, bukan nama Perorangan. Untuk Pembayaran: Perusahaan harus memperhatikan nama pemilik rekening Perusahaan di bank SAMA dengan nama Perusahan yang tertera di Invoice serta sesaui dengan data dalam Vendor list . Jika terjadi perbedaan, harus meminta Surat Pernyataan dari Pemilik Perusahaan. GUNAKAN EMAIL RESMI PERUSAHAAN Gunakan selalu email resmi Perusahaan, jangan menggunakan email pribadi untuk urusan Perusahaan. Jangan juga menggunakan computer di warung internet. UPDATE ANTIVIRUS DAN MONITORING IT selalu melakukan monitoring untuk mencegah masuknya email-email spam, update antivirus terbaru dan gunakan domain resmi (terdaftar) untuk email-email Perusahaan.

INFORMASI

12

Selamat Jalan Sahabat JAKARTA—Kabar duka menyelimuti kepengurusan DPP INSA (Indonesian National Shipowners’ Association). Pengurus yang juga sahabat INSA Ibnu Wibowo wafat pada Sabtu, (29/10) di kediamannya, Duren Sawit, Jakarta. IW, panggilan akrab Ibnu Wibowo lahir pada 18 September 1952 di Yogyakarta. Meskipun background karirnya lebih banyak di dunia keuangan, tetapi di kalangan dunia pelayaran, khususnya anggota INSA, dia begitu dekat. Dia adalah pengurus DPP INSA yang cukup aktif dengan jabatan sebagai Ketua bidang Pengembangan Industri Pelayaran pada periode kepengurusan tahun 2008—2011. Pada periode kepengurusan tahun 2011-2015, dia menjabat di posisi yang sama hingga 2012. Kemudian, INSA mempercayakannya sebagai Wakil Sekretaris Umum untuk kepengurusan periode tahun 2015-2019. Tidak sedikit ide-idenya yang telah membuka pintu perubahan bagi pelayaran seperti beyond cabotage, Domestic Transporter Obligation (DTO) yang kemudian dikenal luas oleh publik, bahkan menjadi perhatian pelayaran negara tetangga. ―Dia adalah sahabat sejati,‖ kata Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto

Kepergian Ibnu yang terbilang mendadak telah menyisakan duka yang mendalam bagi pengurus DPP INSA. Apalagi, selama hidupnya, dia banyak membantu bagi perkembangnya industri pelayaran nasional. Bersama INSA, dia telah memperjuangkan asas cabotage. Kontribusi itu sangat dirasakan ketika dia menjabat sebagai Direktur Utama PT PANN (Persero) dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Oleh karena itu, dunia pelayaran merasa sangat kehilangan atas kepergian sosok yang dikenal tegas, tetapi tetap bersahaja. ―Beliau tidak tergantikan, selamat jalan sahabat,‖ kata Johnson.

INSA Indonesian National Shipowners’ Association

INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJI’UN Segenap Pengurus DPP INSA menyampaikan Duka Cita yang Mendalam atas Meninggalnya Sahabat Kami

IBNU WIBOWO Wakil Sekretaris Umum DPP INSA