dprd Kolaka Dukung Pemerintah Bangun Sarana Air Bersih tegas.co, KOLAKA, SULTRA – Rencana Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk membangun sarana air bersih di Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Pasalnya pembangunan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, terlebih lagi pompa air yang ada di PDAM saat ini sudah mengalami kerusakan, sehingga pelayanan air minum untuk masyarakat tidak lagi maksimal.
Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir. FOTO : LAN
“Berdasarkan hasil tinjauan anggota DPRD Kolaka, mengenai sarana air bersih PDAM Kolaka di Kelurahan Sakuli, beberapa waktu lalu ditemukan kondisi mesin sudah sangat memprihatinkan apalagi usinya sudah lama, karena itu kami mendukung langkah Pemerintah untuk membangun sarana air bersih di PDAM,”ujar Ketua DPRD Kolaka Parmin Dasir kepada awak media ini. Menurutnya, dukungan DPRD terkait rencana pembangunan dan pembelian mesin tersebut, juga dalam rangka menyahuti aspirasi masyarakat Kolaka yang mengeluhkan karena kerap tidak mendapatkan jatah air bersih. Itu semua disebabkan adanya kerusakan pompa dan jaringan milik PDAM Kolaka. “Insyah allah Tahun 2017 ini Pemerintah berencana membangun sarana air bersih yang baru di kelurahan Ulunggolaka dengan biayapembangunan bisa berasal dari APBD dan APBN,”katanya. Ditambahkan, Pembangunan sarana air bersih ini memang perlu dilakukan, mengingat kondisi sarana air bersih di PDAM Kolaka yang tak layak lagi digunakan, karena faktor usia yang sudah memasuki puluhan tahun. LAN / MAN
Posko Annur Ditembaki Orang Tidak Dikenal tegas.co, KOLAKA UTARA, SULTRA – Jelang pencoblosan pemilihan Kepala Daerah di Kolaka Utara makin memanas saja. Selain saling lapor di Kepolisian Resort Kolaka Utara antar tim pemenangan pasangan calon, terkini salah satun pasangan calon di posko pemenangannya ditembaki peluru dari orang tak dikenal. Penembakan posko pemanangan An Nur terjadi dini hari atau sekitar pukul 01.00 wita di (18/1) di Desa Kasumeeto Kecamatan Pakue, Rabu (18/1).
Tim Pasangan calon Kepala daerah Kolaka Utara An Nur saat menggelar audien dengan kapolres Kolaka Utara terkait aksi penembakan di Posko ANNUR. FOTO : IS
Atas peristiwa penembakan yang terjadi di Posko induk tim pemenangan pasangan An Nur langsung dilaporkan di Mapolres Kolaka Utara. “Peristiwa penembakan di posko utama pemenangan An Nur oleh orang tak dikenal sudah kami laporkan di Polres,”Ujar Acmad Jais. Menurut Jais, saat penembakan terjadi tim An Nur naru saja menggelar
rapat, tiba-tiba ada seseorang mengarahkan senjata api jenis pistol kea rah posko dan memberondongkan peluruh. Untung saja tidak ada orang yangh dikenai sasaran peluruh tersebut. “Pasca dia menembak langsung saja jalan dengan santai bersama dengan rekannya. Setelah kasus itu baru ada polisi datang tapi tidak berani mendekat,”Katanya. Sementara itu Kapolres Kolut AKBP Juli Eko Prihartono membenarkan, adanya laporan warga tentang adanya penembakan di wilayah hukumnya. Kasus penembakan di posko ANNUR sementara lidik dan saksi-saksi dimintai keterangannya. “Selain pelaku tidak dikenal, senpi yang digunakan belum terdeteksi jenis apa,”Ujarnya kepada awak media ini saat di konfirtmasi terkait penembakan, Rabu (18/1) Menurut perwira dua bunga melati dipundak itu, setelah menerima laporan warga, anggota kepolisian langsung ke Tempat Kejadian Perkara di Desa Kasumeeto Kecamatan Pakue untuk melakukan olah TKP. “Anggota saat ini sudah di TKP untuk olah perkara penembakan. Insyah allah akan dilakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut,”Kkatanya Orang nomor satu di Polres itu menghimbau, kepada masyarakat Kolaka Utara jangan terpancing dengan isu dan untuk Tim Paslon Bupati Kolut agar menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang bisa memancing emosi orang lain. “Begitu juga yang di account palsu dengan media sosial Face book dengan adanya komentar-komentar hoax agar tidak dipedulikan dan sebaiknya melaporkan di Polres untuk dilidik dan diblokir,.”Tandasnya IS / MAN
Pilkada Kolut Mulai Memanas tegas.co, KOLAKA UTARA, SULTRA – Pemilihan Kepala Daerah di Kolaka Utara mulai memanas dengan adanya terror yang dilakukan oleh tim-tim pasangan calon kepada tim pasangan lawan. Salah satunya adalah dengan datangnya ke Mapolres Kolaka Utara dari Tim An Nur denagn tujuan mempertanyakan laporan yang diduga dilakukan oleh tim BAP terhadap Tim AN NUR, Rabu, (18/1).
Tim Pasangan calon Kepala daerah Kolaka Utara An Nur saat menggelar audien dengan kapolres Kolaka Utara terkait aksi teror jelang Pilkada. FOTO : IS
Kedatangan Puluhan orang dari Tim AN NUR di mapolres tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kolut AKBP Juli Eko Prihartono didampingi Kabag Ops AKP Alwi, Kasat Reskrim Iptu Indah Puspitasari, Kapolsek Kodeoha Ipda Jamarin Riche dan Perwira Lainnya dan langsung menggelar audiens. Dalam kesempatan itu Tim pemenangan AN NUR meminta Kapolres Kolut untuk menindak lanjuti Beberapa kasus yang dilakukan Tim BAP antaranya, penembakan sapi Laporan Polisi (LP): 70/VII/2016/Sultra/ Res Kolout, yang
terjadi Selasa 5 Juli 2016 lalu di Desa Uluwawo Kecamatan Wawo yang dilakukan Paslon BAP yang hingga saat ini belum menemui titik terang. Begitu juga dengan kasus Penganiayaan Bobby Alimuddi Page terhadap pendukung Annur yang juga sudah dilaporkan Kepolres Kolut namun dilimpahkan Kepolda, lain Lagi kasus Pencopotan Stiker Annur nomor 1 dikaca mobil oleh Tim BAP diDesa Lahabaru Kecamatan Watunohu, Kasus perusakan Mobil dan Perampasan Logistik ANNUR oleh Tim BAP yang terjadi tanggal 14/01/2017 Didesa Beringin Kecamatan Ngapa dan semalam Rabu (18/01/2017) sekitar pukul 01.00 wita Dini hari diDesa Kasimeeto Kecamatan Pakue terjadi penembakan Diposko ANNUR oleh orang Tidak dikenal. “Inilah yang kami laporkan kepada aparat kepolisian di Kolaka Utara untuk ditindak lanjut,”ujar Aceng salah seorang perwakilan dari Tim An Nur. Menurutnya, Tim ANNUR Bisa Melakukan seperti Apa yang mereka Lakukan saat ini, hanya kami masih mempercayai Hukum yang berlaku dan aturan panwas. “Pilkada Kolut ini yang ketiga kalinya dilaksanakan sementara pilkada yang lalu aman-aman saja dengan bukti Kabupaten Kolaka Utara meraih penghargaan kabupaten yang teraman dalam pilkada,” Katanya Menyikapi tuntutan Tim AN NUr Kapolres Kolaka Utara AKBP Juli Eko Prihartono mengatakan, semua kasus akan ditangani bukan kami berdiam diri, hanya ada aturannya dengan melakukan penyidikan lebih lanjut karena kita tidak bisa menangkap seseorang tanpa bukti. ‘Intinya kami sudah berkerja maksimal dan profesioanl dan tidak melenceng dari aturan yang ada, Polres Kolut Netral dalam Pilkada ini,” katanya Untuk kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Paslon Bupati Kolut Bobby Alimuddin Page sudah diserahkan di Polda, sebab Bobby masih pejabat yang aturannya Polda yang bisa menangani kasus ini. Untuk teror dan intimidasi kami sudah melakukan Patroli bersama Anggota Brimob diwilayah yang rawan diKecamatan Lapai dan Pakue. “Daerah Kolut Semua Rawan terjadi Konflik hanya ada dua daerah yang dilaporkan Tim ANNUR yang sering terjadi terror dan Intimidasi. Tandasnya. IS / MAN
Guru Pencabul Siswa Di Vonis 12 Tahun Penjara tegas.co, BANTAENG, SULSEL – Sidang Kasus pencabulan terhadap delapan siswa di salah satu sekolah Di kabupaten Bantaeng medio Agustus 2016 lalu sejak Selasa (17/1) memasuki sidang putusan atau divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang diketuai Chitta Cahyaningtya dan didampingi dua anggotanya Moh Netti Wibowo, dan Dewi Regina Kacaribu.
Sultan yang menjadi Pesakitan di pengadilan negeri bantaeng di vonis 12 Tahun penjara. FOTO : SYAMSUDDIN
Sultan yang menjadi terdakwa kasus pencabulan terhadap delapan siswanya itu di vonis 12 tahun Penjara oleh majelis hakim. Putusan tersebut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang dihimpun selama persidangan. “Terdakwa terbukti melakukan pencabulan terhadap 8 orang siswinya sendiri yaitu : AL,MR,FR,SL,LP,SM,IN,MK. Dan di jerat pasal 82 ayat 2 UU No 35 tahin 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 64 ayat 1 KUHP dengan hukuman kurungan penjara selama 12,”Ungkap Ketua majelis Sidang Chitta Cahyaningtya saat membacakan putusan vonis di Pengadilan Negeri Bantaeng. Meski demikian, kepada terdakwa masih diberikan kesempatan untuk melakukan banding atas putusan pengadilan yang telah ditetapkan pada tanggal 17 januari 2017. “Saya berikan kesempatan untuk banding atas putusan Hakim dalam waktu tujuh hari dari putusan tersebut,”tandasnya. Aldi salah seorang keluarga korban, mengaku putusan pengadilan dengan vonius 12 tahun penjara kepada terdakwa sudah dilakukan dengan seadiladilnya dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sebenarnya kalau bilang puas, belum, karena terdakwa hanya di penjara 12 tahun. Namun semua itu sudah menjadi putusan hakim,”katanya. Untuk diketahui, aksi cabul yang dilakukan oleh Sultan yang juga oknum Guru di salah satu sekolah di Kabupaten Bantaeng sudah dilakukannya sejak tahun 2014 silam. Nanti ketahuuan tahun 2016 tepatnya di bulan Agustus saat ada korban yang melaporkannya di Polisi. SYAMSUDDIN / MAN
Puluhan Pns Lingkup Sultra Masih Belum Jelas Statusnya tegas.co, KENDARI, SULTRA – Terdapat puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hingga saat ini belum jelas akan statusnya pasca peralihan pada tahun 2016 lalu. Dikatakan Kepala Biro Organisasi, Haris Lamarundu, jika saat ini pihaknya masih menunggu kelengkapan berkas dari PNS yang dialihkan ke Provinsi.
Anggota TNI dari Koramil Sukapura saat memberikan pelatihan baris berbaris kepada anggota Pramuka di kawasan Gunung Bromo. FOTO : AHMAD sUGENG LAKSONO
“Sudah turun ke kabupaten/kota masing-masing PNS yang dialihkan pada tahun 2016 lalu, terhitung sejak 30 Maret dan diberikan kesempatan untuk melakukan pengurusan pengalihan berkas dari kabupaten ke provinsi sampai Desember 2016, tapi hingga saat ini masih ada, saya tidak ingat persis yang masih belum jelas statusnya,” terangnya saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu (18/1).
Dikatakannya, pihak SKPD yang dialihkan PNSnya dari kabupaten ke provinsi harusnya memfasilitasi proses pengalihan tersebut, karena akan diurus di BKD kemudian disampaikan ke BKN untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Jika pengalihan tersebut masih belum melengkapi berkas, maka PNS yang bersangkutan akan menjadi tidak jelas status PNSnya, karena tidak tercover di kabupaten/kota asal , tidak pula tercover di provinsi. “Jelas saja jika tidak lengkap maka akan tidak terima gaji, kasihan anak dan istri, jika sudah lengkap pasti gajinya akan diberikan, tapi kalau sudah menggantung seperti saat ini maka kabupaten atau provinsi tidak bisa memberikan gaji,” ujarnya. Sanksi paling berat yang akan diterima PNS bersangkutan jika terus-terus membiarkan berkasnya dan tidak segera melengkapi pengalihan tersebut maka statusnya sebagai PNS akan dicabut. “Sudah ada keputusan dari Mendagri jika tidak segera mengurus pengalihan maka akan dicabut dan tidak akan menjadi PNS lagi,” tegasnya. FIY / MAN
Anggota Pramuka Dibekali Wawasan Kebangsan Dan Nasionalisme tegas.co, PROBOLINGGO, JATIM – Pelatihan Pramuka oleh siswa – siswi mulai SD, SMP dan SMA Negeri di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mendapat pembekalan dari TNI Koramil 0820/08
Probolinggo, Jatim, Rabu(18/1).
Anggota TNI dari Koramil Sukapura saat memberikan pelatihan baris berbaris kepada anggota Pramuka di kawasan Gunung Bromo. FOTO : AHMAD sUGENG LAKSONO
Anggota TNI dari Koramil dalam pembekalan tersebut, selain latihan baris berbaris yang diberikan kepada anggota Pramuka, juga dibekali tentang wawasan kebangsaan dan Nasionalisme. Dalam pembekalan tersebut anggota Pramuka dijelaskan tentang tugas TNI, khususnya dari Angkatan Darat dengan melaksanakan tugas pokok pengamanan territorial. Namun TNI AD juga bertugas memberikan penyuluhan dan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya SISHANKAMRATA (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta), karena Keamanan NKRI hanya bisa dicapai apabila TNI dan Rakyat bersatu, Karena bagaimanapun TNI berasal dari Rakyat bekerja untuk Rakyat dan kembali pada Rakyat. “Kekuatan TNI tidak ada apa-apanya bila tidak ada dukungan penuh dari rakyat, termasuk anggota Pramuka. Begitu juga sebaliknya, rakyat tidak akan bisa berbuat banyak tanpa dukungan TNI, kedaulatan NKRI akan terwujud bilamana TNI dan RAKYAT bersatu,”Ujar Serma Nurhuda Dodik Hariyono kepada anggota Pramuka Serma Dodik yang menjabat sebagai Bhatikomsos dan Babinsa di wilayah KORAMIL 0820/08 Sukapura mengatakan, strategi TNI untuk membendung pahampaham asing yang saat ini begitu deras mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI adalah dengan melakukan pendekatan serta memberikan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan dan nasionalisme serta Bela Negara kepada generasi muda, baik secara formal, maupun non formal. “Salah strategi yang di lakukan TNI adalah dengan melatih Pramuka di kawasan Bromo, dengan memberikan Materi Wawasan Kebangsaan dan interaksi sosial, agar mereka lebih mengenal lebih dekat, baik segi teritorial maupun segi sosial kemasyarakatan,”terangnya. Selanjutnya Serma Dodik juga memberikan arahan agar mewaspadai bahaya Narkoba yang sudah merebak hampir di seluruh wilayah NKRI. Narkoba merupakan bentuk penjajahan modern dengan melemahkan kerja otak manusia, sehingga bila generasi muda sudah tidak sehat cara berpikirnya maka negara Indonesia akan mudah dihancurkan dan di kuasai oleh negara asing.
Selain itu Dodik juga menyampaikan pengarahan agar mewaspadai kurikulum 2013, yang menjauhkan anak-anak SD, SMP, SMA dari serangan ITE penyesatan faham budaya asing yg merusak, menjauhkan anak-anak dari moralitas dan wawasan kebangsaan melalui medsos dan internet. AHMAD SUGENG LAKSONO / MAN
Guru Dan Siswa Smp Difasilitasi Aqoun Quipper School tegas.co, BANTAENG, SULSEL – Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pendidikan dan Kebudaayan terus memberikan fasilitas terhadap guru dalam rangka meningkatkan tarap pendidikan dan pengajaran. Salah satu fasilitas yang diberikan kepada guru SMP se Kabupaten Bantaeng adalah fasilitas Aqoun Quipper school yang berisikan tentang mata pelajaran yang akan diujiankan secara nasional
Kepala SMP Negeri 3 Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Muslimin, S.Pd, M.Pd. FOTO : SYAMSUDDIN
Pemberian fasilitas Aqoun Quipper school ini dimaksudkan untuk mempermudah guru memberikan tugas, khususnya mata pelajaran matematika dan memeriksa hasil kerja tugas siswa. Serta Aqoun ini bisa melibatkan orang tua bergabung dalam Aqoun ini untuk memantau anak anaknya sejauh mana kemampuan belajarnya. “Fasilitas tersebut multi fungsi, karena di dalam aqoun tersebut dapat mendeteksi siswa dan kemampuan siswa dalam membuka aqoun QUIPPER VIDEO,” Ujar Muslimin S.Pd. M.Pd Kepala sekolah SMP N 3 Pa’jukukang saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/1) . Muslimin mengakui, untuk sementara ini program ini bagus di mana dapat mempermudah para guru memberikan materi dan tugas kepada siswa. “Meskipun masih ada beberapa siswa yang belum aktif menggunakan aqoun-nya karena persoalan jaringan dan fasilitas anak yang belum lengkap,”Tandasnya. SYAMSUDDIN / MAN
Aliansi Pemuda Bantaeng Minta Dirut Pdam Dicopot tegas.co, BANTAENG, SULSEL – Puluhan pemuda dan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Bantaeng menggelar aksi unjuk rasa di kantor PDAM dan kantor Bupati Bantaeng Rabu, (18/1).
Aliansi pemuda Bantaeng saat menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Bantaeng. FOTO : SYAMSUDDIN
Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan untuk menuntut direktur PDAM di copot dari jabatannya, karena dianggap tidak layak lagi menduduki jabatan tersebut. Hal ini dilihat satu tahun terakhir ini masyarakat Bantaeng banyak yang mengeluhkan pelayanan air PDAM tidak berjalan lancar baik. “Selain itu pihak pdam melakukan manipulasi rekening penagihan air yang tidak sesuai pemakaian air di setiap pelanggan,Ungkap Yuda jaya dalam orasinya di kantor Bupati Bantaeng.
Usai menggelar orasi di depan kantor Bupati Bantaeng, Sekretars Daerah Abd wahab dan di dampingi oleh Asisten 1 H. Muhammad Hero meminta, kepada pengunjurasa untuk memberikan waktu kepada Pemerintah untuk memproses kasus yang disampaikan pengunjukrasa. “Kami akan menindaklanjut keluhan dan aspirasi masyarakat Bantaeng,”Ujarnya singkat. SYAMSUDDIN / MAN
305 Pns Sultra Ikuti Ujian Kenaikan Pangkat Di Konsel tegas. co. KONSEL – SULTRA – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil (PNS) se Sultra Tahun 2017.
Wakil Bupati Konsel H Arsalim Arifin memantau
pelaksanaan Ujian kenaikan Pangkat PNS se Sultra di GOR Konsel. FOTO : MAHIDIN
Ujian Kenaikan pangkat dan penyesuaian Ijazah digelar di Gedung Gelanggang Olah Raga (GOR) Konsel, dibuka langsung Wakil Bupati Konsel, DR. H. Arsalim Arifin dan di hadiri oleh Kepala Bidang Bimbingan Teknis BKN Regional IV Makassar, Drs. Jati Suroso Dalam Kesempatan itu Jati Suroso mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2002, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di syaratkan bagi PNS dan wajib mempunyai sertifikat,”Ujarnya saat memberikan sambutan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu di ketahui oleh para peserta ujian ini di antaranya, Ijazah harus terdaftar di Perguruan Tinggi, bukan ijazah kelas jauh yang lebih dari dua jam jarak tempuh dari tempat tinggal ke kampus, yang berikutnya harus ada ijin belajar dari pimpinan masing-masing. “Semoga bapak ibu dapat menyelesaikan soal-soalnya dengan hasil yang maksimal, sesuai yang di harapkan dan dapat lulus 100 persen, ” harapnya. Sementara itu Wakil Bupati Konsel, DR. H. Arsalim Arifin, dalam sambutannya menerangkan para peserta yang mengikuti ujian ini berasal dari beberapa wilayah di sultra, diantaranya Kab. Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana serta Kab. Konawe Kepulauan dan tuan rumah Konsel. “Jumlah peserta yang ikut Ujian ini seluruhnya sebanyak 305 orang, terdiri dari peserta asal Pemprov Sultra sebanyak 5 orang, Pemda Konsel 87 orang, Kolaka 144 orang, Kolaka Timur 58 orang, Kolaka Utara 3 orang, Bombana 7 orang serta Kab Konawe Kepulauan 1 orang, Ujarnya, saat melaporkan Orang nomor dua di Konsel itu berharap, kepada para peserta ujian mudahmudahan dapat memberikan berkah dan mendapatkan sertifikat, utamanya yang dari luar Konsel supaya bisa membawa hasil yang terbaik, tidak pulang kosong, “Silakan kepada seluruh peserta untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah dengan sebaik-baiknya,”Harapnya Pelaksanaan Ujian kenaikan pangkat dan Penyesuain Ijazah sangat diapresiasi oleh Pemerintah Daerah dengan diberikan kepercayaan oleh BKN Regional IV Makassar untuk menjadi penyelenggara kegiatan ini. Kepada PNS di harapkan dalam melaksanakan kinerjanya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. “Dijajaran Pemda Konsel sudah mulai kita tempatkan pegawai pada keahlian dan kompetensinya masing masing,”Terang mantan Kepala BAPPEDA Konsel itu. MAHIDIN / MAN
59 Uptd Baru Diusulkan Di Setda Sultra tegas.co, KENDARI, SULTRA – Sebanyak 59 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diusulkan di Setda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Organisasi Setda Sultra, Haris Lamarundu, saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu (18/1).
Kepala Biro Organisasi Setda Sultra, Haris Lamarundu. FOTO : FIY
Menurut Haris, usulan tersebut disampaikan oleh 24 SKPD lingkup Setda Sultra, namun jumlah tersebut masih bisa berubah jika ada penambahan usulan. “Usulannya masih bisa berubah, karena kami masih tunggu usulan dari SKPD lainnya lagi,” ujarnya. Disebutkan, dari 24 SKPD yang masuk, jumlah UPTD usulan terbanyak berasal dari Dinas Kehutanan yakni sebanyak 29 UPTD, karena banyak yang ditarik dari kabupaten/kota. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan 11 UPTD.
Terkait pembagian UPTD sendiri akan dikembalikan ke Depdagri untuk menentukannya, begitu juga dengan usulan tersebut apakah akan diamini atau tidak. Untuk pengusulannya sendiri masih akan diberikan tenggang waktu hingga akhir Januari 2017, kemudian akan diusulkan pada pemerintah pusat. FIY / MAN
