PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan Daerah perlu dimanfaatkan secara optimal untuk Kemakmuran rakyat dengan mengusahakannnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya;
b.
bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dipandang perlu mengambil langkah-langkah pembinaan operasionalnya sehingga setiap usaha perikanan di Daerah ini berjalan secara baik dan terarah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara 3299);
3.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 1
6.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
7.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor Lembaran Negara Nomor );
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 4230);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
tentang
Perikanan Tambahan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593); 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 13
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA dan BUPATI KOLAKA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN PERIKANAN
DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 2
IZIN
USAHA
3.
Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Utara.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5.
Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
6.
Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
7.
Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
8.
Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan. 12. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut; 13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Hasil Perikanan; 14. Petani Perikanan adalah pembudidayaan ikan;
orang
yang
mata
pencahariannya
melakukan
15. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan; 16. Pengusaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di Kabupaten Kolaka Utara; 17. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
3
18. Alat penangkapan ikan adalah sarana perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap hasil perikanan dan kelautan; 19. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan yang memelihara, membesarkan dan atau membiakkan hasil ikan dan memanen; 20. Tambak adalah bentuk bangun kolam budidaya yang sumber airnya dipengaruhi oleh keadaan pasang surut dan merupakan percampuran antara air tawar dan air laut (asin). BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas jasa Pemberian izin dan Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Pasal 3 Obyek Retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin dan Pelayanan terhadap kegiatan Usaha Perikanan yang meliputi : a. b. c.
Izin Usaha Penangkapan; Izin Usaha Perikanan; Izin Usaha Pengolahan; Pasal 4
(1)
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
(2)
Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat, jenis usaha, jasa usaha serta fasilitas. BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7
4
Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pembinaan, biaya pengawasan dan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan. Pasal 8 Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Izin Usaha Penangkapan Ikan No 1.
2.
3.
4.
Jenis Kapal dan atau Alat Tangkap Kapal Pancing - Kapal Pole and Line - Rawai/Long Line - Pancing Tonda - Pancing Tunggal - Pancing Lain Kapal Jaring - Gill Net - Purse Seine - Payang - Lampara - Muroami
Ukuran Kapal/Besarnya pungutan 0 – 5 GT >5 – 10 GT
keterangan
Rp. 75.000,Rp. 50.000,Rp. 35.000,Rp. 35.000,Rp. 35.000,-
Rp. 100.000,Rp. 75.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,-
Perkapal Perkapal Perkapal Perkapal Perkapal
Rp. 75.000,Rp. 100.000,Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp. 50.000,-
Rp. 100.000,Rp. 125.000,Rp. 100.000,Rp. 100.000,Rp. 75.000,-
Perkapal Perkapal Perkapal Perkapal Perkapal
Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan Rp. 35.000,-
Rp. 50.000,-
Perkapal
Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp. 100.000,Rp. 100.000,-
Per unit Per unit Per unit Per unit
Alat Penangkapan Ikan Lainnya - Bubu - Bagang Apung - Bagang Tancap - Pemasangan Rumpom
-
b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan No
Luas Lahan Budidaya 0 – 5 Ha > 5 Ha
Jenis Kegiatan
keterangan
1.
Budidaya Tambak
Rp. 50.000,-
Rp. 100.000,-
Per Lokasi
2.
Budidaya Laut - Budidaya Ikan - Budidaya Teripang - Budidaya Rumput Laut - Budidaya Mutiara - Budidaya Lainnya
Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp. 50.000,Rp. 100.000,Rp. 50.000,-
Rp. 100.000,Rp. 150.000,Rp. 75.000,Rp. 150.000,Rp. 100.000,-
Per Lokasi Per Lokasi Per Lokasi Per Lokasi Per Lokasi
3.
Budidaya Air Tawar
Rp. 25.000,-
Rp. 35.000,-
Per Lokasi
4.
Pembenihan Udang
Ikan
dan Rp. 100.000,-
5
-
Per Lokasi
c.
Izin Usaha Pembudidayaan Ikan No
Jenis Pengolahan
Besarnya Pungutan
Keterangan
1.
Pengelolaan Ikan Tradisional
Rp. 50.000,-
Per Unit
2.
Pembekuan (Cold Storage)
Rp. 200.000,-
Per Unit
3.
Penampungan/Pengangkutan Ikan
Rp. 100.000,-
Per Unit
BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 9 (1)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)
Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10
Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kolaka Utara dan perairannya.
BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 (1)
Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
(2)
SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;
(3)
Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
6
(4)
Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 13
(1)
Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
(2)
Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB XI KADALUWARSA Pasal 14
(1)
Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
(2)
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh, apabila : a.
diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b.
ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 15
(1)
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
(2)
Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 16
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tidak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 7
(3)
b.
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
c.
menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
g.
menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan Penyidikan; dan
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
lain
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 17
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). BAB XV BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 18 (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan retribusi, dapat diberikan biaya pemungutan berupa upah pungut sebesar 10 % (sepuluh persen). (2) Pedoman tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara.
8
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, 6 Januari 2007 Pj.BUPATI KOLAKA UTARA,
ttd H. ANDI KAHARUDDIN Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 9 Januari 2007 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
ttd H. BURHANUDDIN S. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI C
9
