INFORMASI
INSA
MERAH PUTIH
PASTI BISA
Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional
Diterbitkan : Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Penanggung jawab : DPP INSA periode 2015-2019. Edisi : 00I-X/2015, Oktober 2015
Industri Pelayaran
Pengurus INSA 2015-2019 Terbentuk JAKARTA – Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terpilih Johnson W. Sutjipto telah membentuk susunan pengurus DPP INSA periode 2015-2019 dan kelengkapan organisasi lainnya. Johnson ditetapkan sebagai Ketua Umum INSA periode 2015-2019 setelah disahkannya hasil pemilihan Ketua Umum INSA pada RUA INSA ke-16 tahun 2015. Ketua Umum INSA terpilih Johnson W. Sutjipto mengatakan setelah Tim Care Taker mengesahkan hasil RUA, salah satunya hasil pemilihan Ketua Umum INSA periode 2015-2019, pihaknya langsung bekerja untuk menyusun susunan pengurus harian DPP INSA dan kelengkapan alat organisasi. Pihaknya berjanji akan melengkapi susunan pengurus DPP INSA sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Care Taker DPP INSA. “Segera kami lengkapi sehingga dalam beberapa hari ke depan, susunan pengurus DPP INSA selengkapnya dapat diumumkan,” kata Johnson.
Mengenai pelayanan keorganisasian dan keanggotaan DPP INSA, Johnson mengakui saat ini pelayanan keanggotaan dan keorganisasian sudah berjalan dengan baik. “Pelayanan sudah berjalan dengan baik dan normal. Koordinasi rekan-rekan anggota, dewan pengurus cabang (DPC) maupun stakeholders lainnya juga berlangsung dengan baik dan lancar,” ujarnya. Dia menjelaskan, pihaknya senantiasa menjunjung tinggi kepentingan anggota dan martabat organisasi dengan menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama ini secara baik, termasuk adanya perbedaan pendapat mengenai hasil RUA INSA ke-16 tahun 2015 secara persuasif. Sebagaimana diketahui, organisasi INSA menyelenggarakan RUA INSA ke-16 tahun 2015 di Hotel Kempenski, Jakarta pada 20-21 Agustus 2015 dengan salah satu agendanya adalah Pemilihan Ketua Umum INSA periode 20152019. Pemilihan tersebut diikuti dua kandidat yakni Direktur Utama PT Salam Bahagia Johnson W. Sutjipto dan Direktur Utama PT Andhika Line Carmelita Hartoto.
Pada proses pemilihan, Johnson meraih 386 suara, sedangkan Carmelita didukung 363 suara. Akan tetapi, setelah proses perhitungan suara selesai, terjadi miskomunikasi sehingga sidang tidak mengesahkan hasil perhitungan suara sampai pemimpin sidang menutup sidang. Johnson berharap, setelah susunan kepengurusan INSA periode 2015-2019 terbentuk, pihaknya berharap INSA dapat fokus melaksanakan program-program kerja yang telah diamanatkan oleh RUA INSA ke-16 tahun 2015.
“Pelayanan sudah berjalan dengan baik dan normal. Koordinasi rekan-rekan anggota, dewan pengurus cabang (DPC) maupun stakeholders lainnya juga berlangsung dengan baik dan lancar” Fakta-fakta RUA INSA ke-16 bisa dilihat di link: http://bit.ly/faktaRUAINSA Buletin INSA
TERAS INSA JAKARTA- Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) merupakan asosiasi dunia usaha yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip akal sehat dalam menyelesaikan semua masalah, apalagi, dalam berbagai kasus, INSA selalu berhasil menuntaskannya secara musyawarah. Demikian disampaikan Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto terkait dengan harapannya kedepan mengenai INSA. “Kami hanya ingin bekerja melaksanakan amanat RUA INSA ke-16 sebaik mungkin. Program kerja sudah disahkan RUA ke16, sekarang kami ingin melaksanakannya,” ujar Johnsin.
“Program kerja sudah disahkan pada saat RUA ke-16, sekarang kami ingin melaksanakannya”
Johnson W. Sutjipto Ingin INSA United
Johnson menjelaskan semangatnya adalah bagaimana membangun INSA united dimana INSA ke depan menjadi organisasi yang modern, solid dan bersih serta menjunjung tinggi kebersamaan. “Semangat kita adalah INSA United. Upaya persuasif dan diskusi secara kekeluargaan terus dilakukan agar terjadi saling memahami,” katanya. Menurut dia, pihaknya hampir menyelesaikan proses pembentukan pengurus DPP INSA dan kelengkapannya. Untuk pengurus DPH (Dewan Pengurus Harian), pihaknya telah menetapkan susunan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum. “Dewan Penasehat juga sudah terbentuk,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum diisi oleh enam orang yakni Bambang Ediyanto (PT Baruna Logistic), Danang Baskoro (PT ASDP Indonesia Ferry), Djoni Sutji (PT Indonesia Bulk Carrier), Paulis A. Djohan (PT Kapal Angkut Indonesia), Sugiman Layanto (PT Wintermar Offshore Marine Tbk) dan Tedy Yusaldi (PT Triton Marine). Sedangkan Sekretaris Umum diisi oleh Lolok Sudjatmiko (PT Niaga Sapta Samudera) dan dibantu oleh Herman Kasih (PT Sentarum Lines) dan Ibnu Wibowo (PT Kapal Curah Indonesia.). Adapun Bendahara Umum diisi oleh Siana A. Surya (PT Berlian Laju Tanker Tbk) dan dibantu oleh Nely Layanto (PT Wintermar Offshore Marine Tbk) dan Kardja Rahardjo (PT Pelayaran Tamarin Samudera).
Sesuai dengan keputusan Care Taker DPP INSA pada 11 September 2015, Johnson W. Sutjipto ditetapkan sebagai ketua umum INSA periode periode 2015-2019 dan ditugaskan untuk membentuk kabinetnya dalam waktu paling lambat 1 bulan dan melaporkannya kepada anggota INSA.
Lolok Sudjatmiko, Ketua Tim Care Taker DPP INSA mengatakan Johnson harus menyusun kepengurusan DPP INSA untuk masa bhakti periode 2015-2019 serta menyiapkan kelengkapan organisasi lainnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART). “Dengan pembentukan kepengurusan tersebut periode 2015-2019 tersebut, INSA dapat bekerja maksimal dan menjalankan roda organisasi serta pelayanan kepada anggota dan stakeholders lainnya guna mencapai visi dan misi organisasi,” tegas Lolok.
Tantangan INSA
Johnson mengingatkan saat ini banyak kapalkapal niaga nasional anggota INSA yang parkir karena kinerja perekonomian yang terus melemah, iklim investasi yang belum kondisif serta diperparah dengan masalah defisit pelaut, permodalan usaha pelayaran, asuransi perkapalan, pembiayaan kemaritiman, ketidakpastian biaya dan lahirnya kebijakankebijakan sektoral yang tidak mendukung bagi program pemberdayaan industri pelayaran nasional. INSA sebagai organisasi pelayaran niaga terbesar di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu anggotanya untuk secara bersama-sama mengatasi masalah-masalah pelayaran dan mengubah kondisi industri pelayaran menjadi lebih baik. “Tantangan pelayaran memang sangat berat, apalagi saat kondisi industri sedang lesu. Tetapi ini menjadi komitmen kami untuk menjawabnya.”
SUSUNAN PENGURUS DPH INSA PERIODA 2015-2019 Ketua Umum Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Sekretaris Umum Wakil Sekretaris Umum Wakil Sekretaris Umum Bendahara Umum Wakil Bendahara Umum Wakil Bendara Umum
Johnson W. Sutjipto Bambang Ediyanto Danang Baskoro Djoni Sutji Paulis A. Djohan Sugiman Layanto Tedy Yusaldi Lolok Sudjatmiko Herman Kasih Ibnu Wibowo Siana A. Surya Nely Layanto Kardja Rahardjo
PT Salam Bahagia PT Baruna Logistic PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) PT Indonesia Bulk Carrier PT Kapal Angkut Indonesia PT Wintermar Offshore Marine, Tbk PT Triton Marine PT Niaga Sapta Samudera PT Sentarum Lines PT Kapal Curah Indonesia PT Berlian Laju Tanker Tbk. PT Wintermar Offshore Marine, Tbk PT Pelayaran Tamarin Samudera Buletin INSA
TERAS INSA
Hasil Pemilihan Ketum INSA Disahkan JAKARTA—Care Taker DPP INSA akhirnya menetapkan dan mengesahkan Ketua Umum INSA definitif periode 2015-2019 Johnson W. Sutjipto setelah sebelumnya dilakukan proses yang panjang yakni melihat fakta-fakta yang ada, meminta pendapat hukum serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan INSA. Ketua Care Taker DPP INSA Lolok Sudjatmiko yang membacakan langsung Surat Keputusan Care Taker DPP INSA di hadapan para wartawan pada Jumpa Pers yang dilaksanakan di Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang III No.10 Jakarta Pusat, Jumat (11/9). Dalam SK Care Taker No. CTRXVI-110915-025 tersebut, Ketua Umum INSA definitif Johnson W. Sutjipto diwajibkan untuk menyusun kelengkapan DPP INSA dan mengumumkannya kepada anggota dalam jangka waktu paling lambat satu bulan sejak ditetapkan. SK tersebut ditandatangani oleh Tim Care Taker DPP INSA yang terdiri dari Ketua Care Taker Lolok Sudjatmiko, Sekretaris Care Taker Tedy Yusaldi dan tiga anggota Care Taker masingmasing Paulis A. Djohan, Sugiman Layanto dan Siana A. Surya. Pada RUA INSA ke-16 yang diselenggarakan pada 20-21 Agustus 2015 memiliki sejumlah agenda penting, salah satunya adalah pemilihan Ketua Umum INSA periode 2015-2019. Pemilihan tersebut diikuti oleh dua kandidat yakni Direktur Utama PT Salam Bahagia Johnson W. Sutjipto dan Direktur Utama PT Andhika Line yang juga Ketua Umum INSA periode 2011-2015 Carmelita Hartoto.
“Semua tahapan RUA INSA 2015 berjalan dengan lancar dan proses pemilihan juga berlangsung sangat demokratis, langsung, bebas dan rahasia”
Ketua Care Taker DPP INSA L. Sudjatmiko didampingi Tim Care Taker foto bersama menjelang pengumuman pengesahan Hasil RUA INSA 2015. Pada perhitungan suara, Johnson memperoleh dukungan sebanyak 386 suara dari peserta mandat yang hadir dan menggunakan hak suaranya, sedangkan Carmelita Hartoto didukung oleh 363 suara dan 5 surat suara dinyatakan tidak sah. Surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia RUA sebanyak 800 buah, digunakan peserta mandat yang hadir sebanyak 754 suara sesuai dengan Tata Tertib Point C 1 huruf j. Lolok menjelaskan semua tahapan RUA INSA berjalan dengan lancar dan proses pemilihan berlangsung sangat demokratis, langsung bebas dan rahasia. Pihaknya sudah melakukan pengecekan kembali terhadap faktafakta yang ada pasca RUA INSA ke-16 serta meminta pendapat dari berbagai ahli atas intepretasi Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum pada RUA INSA yang ke-16 maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA. Selain itu, Care Taker juga telah meminta pendapat dari berbagai stakeholders INSA maupun dari kedua belah pihak dalam rangka rekonsiliasi dan menyampaikan fakta-fakta persidangan termasuk seluruh
dokumentasi dan rekaman-rekaman yang dimiliki oleh panitia. Lolok Sudjatmiko menegaskan setelah penetapan dan pengesahan Ketua Umum INSA definitif periode 2015-2019, maka masalah RUA INSA ke-16 sudah selesai dan Cara Taker DPP INSA menyerahkan sepenuhnya jalannya organisasi INSA kepada Ketua Umum INSA definitif Johnson W. Sutjipto. INSA adalah asosiasi perusahaan pelayaran yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Maritim No. DP 10/7/9 tanggal 6 September 1967 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan No. KP.8/AL.308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989. Sebagai organisasi terbesar di bidang pelayaran, INSA memiliki visi sebagai infrastruktur pembangunan, perekonomian, alat pemersatu kesatuan dan persatuan bangsa & negara. Anggota INSA adalah perusahaan pelayaran yang terdaftar sebagai anggota dengan jumlah mencapai lebih dari 1.600 perusahaan. Buletin INSA
GALLERY INSA
Penasehat DPP INSA 2011-2015 Sjarifuddin Mallarangan meminta komitment dua kandidat calon Ketua Umum untuk siap kalah dan siap menang pada pemilihan Ketua Umum.
Menhub Ignasius Jonan didampingi Ketua Umum INSA periode 2011-2015 Carmelita Hartoto, Ketua Panitia Pelaksana RUA INSA Lolok Sudjatmiko membuka RUA INSA ke-16 tahun 2015.
Jajaran Pengurus INSA periode 2011-2015 foto bersama seusai pengurus INSA dinyatakan dimisoner pada RUA INSA ke-16 tahun 2015.
Sekretaris Jenderal organisasi INACA Tengku Burhanuddin foto bersama sejumlah jurnalis di sela-sela Rapat Umum Anggota INSA ke-16 2015.
Hasil perhitungan suara Pemilihan Ketua Umum INSA periode 2015-2019. Johnson didukung 386 suara, Carmelita Hartoto didukung 363 suara dan lima suara rusak dari 754 suara.
Ketua Umum INSA periode 2011-2015 Carmelita Hartoto didampingi Ketua SC Asmari Herry, dan Ketua OC Lolok Sudjatmiko memberikan keterangan pers di sela-sela RUA.
Buletin INSA
INFORMASI
INCAFO: “ABG” Majukan Industri Kapal JAKARTA - Indonesian Cabotage Advocation Forum (Incafo) melalui forum konsolidasi akademisi, businessman dan government (ABG) mendesak Percepatan Pemberdayaan Industri Perkapalan Nasional dengan menyiapkan roadmap (Peta jalan) pembangunan kapal di galangan nasional. Langkah ini dilakukan sebagai perwujudan dari peningkatan kualitas program Asas Cabotage di Indonesia. Mereka juga mendesak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembangunan kapal pada galangan kapal dalam negeri mulai Oktober 2015. Penghapusan PPN yang merupakan bagian dari insentif fiskal merupakan langkah kongkret yang harus diambil Pemerintah dalam rangka mewujudkan industri galangan kapal sebagai lokomotif bagi bangkit dan berdayanya industri perkapalan nasional dan industri pendukungnya. Demikian salah satu hasil Bincang-Bincang Kedaulatan Maritim & Energi, Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Teknik Universitas Indonesia edisi ke-2, pekan lalu.
“Kompensasi pembebasan PPN sudah tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah pasti negara akan mendapatkan pemasukan dari bertumbuhnya industri perkapalan,” tulis Incafo. Di sisi lain, konsolidasi ABG juga menyepakati insentif fiskal sebagai langkah nyata yang wajib diberikan pemerintah dalam rangka menjadikan program kemaritiman indonesia terwujud dengan dukungan lahirnya industri yang padat karya dan padat teknologi. Sementara itu, agar terukur dan terprogramnya upaya pemberdayaan industri perkapalan nasional, ABG pada 2015 ini merumuskan peta jalan pembangunan kapal indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan kapasitas galangan dan kondisi perairan yang diistilahkan dengan KAPAL INDONESIA. Dengan cara seperti ini, secara bertahap mulai awal 2016 hingga 2026, sudah ada kesepakatan bersama, sebangsa dan setanah air, untuk ukuran dan jenis kapal yang wajib dibangun pada galangan kapal di Indonesia sehingga secara bertahap impor kapal dapat dilarang.
Buletin INSA
INFORMASI
Pemerintah Beri Insentif bagi Pelayaran “PP No. 69 tahun 2015 intinya ini memberikan insentif yaitu tidak dipungut PPN untuk beberapa jenis alat transportasi, utamanya adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, termasuk suku cadangnya dan sebagainya” Jakarta-Guna mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritime Dunia, Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berkomitmen untuk menumbuhkembangkan sektor industri perkapalan nasional secara luas melalui dukungan kebijakan yang baik dan iklim usaha yang kondusif. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2019 sangat dinantinantikan kalangan pemilik galangan kapal di Indonesia. PP tersebut membuat biaya produski dari segala jenis kapal di Indonesia makin efisien. PP 69/2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 September lalu.
Kapal Roro 5000 GT, salah satu produk galangan nasional. Dia mengatakan, diterbitkannya PP 69/2015 otomatis akan membuat biaya produski dari segala jenis kapal di Indonesia makin efisien, terutama untuk kapal tangkap ikan sampai kapal patroli Angkatan Laut (AL), bea cukai, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Pada intinya, PP ini memberikan insentif yaitu tidak dipungut PPN untuk beberapa jenis alat transportasi, utamanya adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, termasuk suku cadangnya dan sebagainya,” kata Menkeu.
“Kapal-kapal itu bisa disediakan di dalam negeri dengan biaya kompetitif. PP ini sebenarnya sudah disampaikan pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, tapi karena PP nya sudah keluar berarti industri sudah bisa manfaatkannya secara penuh,” katanya.
Dia mengatakan, payung hukum itu diberlakukan seiring pesatnya pertumbuhan industri galangan kapal di Indonesia. Sedangkan, kereta api hanya diproduksi badan usaha milik negara (BUMN) PT INKA dan PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk pesawat.
Wakil Ketua Umum INSA Sugiman Layanto mengatakan PP tersebut merupakan salah satu agenda perjuangan INSA selama bertahuntahun lamanya. “Ini salah satu keberhasilan kita di INSA dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tujuannya agar anggota INSA dapat
meningkat kinerjanya karena industri ini akan makin kompetitif,” kata Sugiman. Dia menjelaskan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP No. 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi angin segar bagi pelayaran nasional untuk meningkatkan meningkatkan kinerja industri, Wakil Ketua Umum INSA Teddy Yusaldi mengatakan pada prinsipnya, industri pelayaran anggota INSA memberikan apresiasi atas kebijakan insentif berdasarkan PP No.69 tahun 2015 tersebut. Dia menjelaskan Indonesia harus menjadi sentra bagi perdagangan kapal sesuai dengan visi poros maritime. Dengan demikian, dibutuhkan lingkungan bisnis, transaksi dan investasi yang nyaman sehingga kebijakan yang bersifat retensi sudah tidak relevan lagi, antara lain SKB PPN yang tidak diperlukan lagi. Sebagai contoh, dengan krisis ekonomi saat ini, alangkah baiknya apabila para pelaku pelayaran bisa mendapatkan fleksibilitas dalam menjual dan membeli kapal diantara sesama perusahaan pelayaran nasional tanpa dikenakan PPN. Dengan ini diharapkan tercipta kondisi ekonomi di bidang pelayaran yang dinamis dan saling mengisi. Buletin INSA
INFORMASI
ITSCL, ILI & IME 2015 Meriah JAKARTA- Reed Panorama bekerjasama dengan Kadin Indoneisa bersama Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menggelar Pameran dan Seminar Indonesia Transport, Supply Chain & and logistik (ITSCL) & Intralogistics (ILI) 2015. Acara yang digelar di Jakarta International Expo pada 7-9 Oktober 2015 tersebut diikuti lebih dari 320 perusahaan dalam negeri dan internasional. Acara tersebut juga bersamaan dengan pameran Indonesian Maritime Expo (IME) 2015. Pada penyelenggaraan tahun lalu, pameran ini diikuti oleh 60 perusahaan terkemuka dari 16 negara. James Boy, General Manager Reed Panorama Exhibitions mengatakan upaya kolaborasi antara publik dan sektor swasta merupakan bagian integral yang akan membawa reformasi di bidang logistik dan rantai pasok di Indonesia. Kegiatan ini akan menjadi one stop shopping solution yang berfungsi sebagai jembatan yang mempertemukan semua mitra bisnis secara bersama-sama dalam satu flatform tunggal. “Segmen baru kami hadirkan pada event tahun ini seperti e-commerce logistic, cold chain, supply chain, truck & commercial vehicles sehingga ajang ini menjadi one stop shopping solution.” Tegasnya dalam Jumpa Pers ITSCL & ILI di Menara Kadin, Rabu (23/9). Hadir pada jumpa pers tersebut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Logistik/ Bendahara Carmelita Hartoto, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Masita, Ketua Asosiasi Pengusaha Truck Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan. Carmelita mengatakan peningkatan permintaan domestic, pertumbuhan perdagangan yang tinggi, biaya pendahaan eksternal yang lebih rendah dan harga minyak telah memicu
Indonesia Transport, Supply Chain & and logistik (ITSCL) & Intralogistics (ILI) 2015.
pertumbuhan sektor logistic. Carmelita mengatakan peningkatan permintaan domestic, pertumbuhan perdagangan yang tinggi, biaya pendahaan eksternal yang lebih rendah dan harga minyak telah memicu pertumbuhan sektor logistic. Yukki menilai agar industri logistic Indonesia terus bertumbuh, perlu bagi industri untuk melibatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan guna memastikan industri ini tetap hidup. “Kita berharap, komunikasi itu terjadi di ITSCL & ILI). Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong daya saing logistik nasional yang efisien dan berdampak luas terhadap masyarakat. “Ini bukan industri infrastruktur. Ini adalah industri pelayanan atau jasa. Infrastruktur hanyalah salah satu komponen pendukung. Yang perlu di sini adalah semangatnya membangun sistem logistik nasional maupun internasional,” ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat membuka Indonesia Maritime Expo (IME) 2015.
Dia mengatakan, saat ini infrastruktur pendukung utama logistik telah dibangun dan dikelola Kementerian Perhubungan antara lain pelabuhan dan bandar udara. “Tapi sebenarnya menurut saya berjalan sangat lambat. Seharusnya logistik kita bisa berkembang dengan lebih cepat,” katanya. Menurut Jonan, kementerian yang dipimpinnya merupakan kementerian regulasi dan bertugas membangun infrastruktur utama menopang logistik. “Karena itu saya harapkan kalau mau menjalankan sistem logistik yang efisien, saya kira ini harus ditangani oleh swasta,” ujarnya. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryo Bambang Sulisto mengatakan, meski Indonesia punya potensi cerah di sektor logistik, namun pendukung utamanya yakni sektor infrastruktur masih tertinggal dibanding beberapa negara ASEAN. “Infrastruktur yang baik hanya tersedia di Singapura, Malaysia dan Thailand. Negara lain ASEAN termasuk Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan di sektor infrastruktur ini.” Buletin INSA
OPINI
Berharap INSA Segera Pulih Kembali Oleh Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (NAMARIN) Tanpa banyak diketahui publik, Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menghelat rapat umum anggota atau RUA dan usai beberapa waktu lalu. Isu-isu yang lebih heboh dari pada pertemuan tersebut, seperti kasus dwelling time, menelan gegap gempita yang biasanya meningkahi agenda empat tahunan pelaku usaha pelayaran itu. Sebetulnya kehebohan bukan tidak ada dalam RUA yang ke-16 itu, bahkan boleh dibilang event itu memantik peristiwa terheboh yang pernah dialami oleh organisasi yang berdiri 48 tahun lalu tersebut: terancamnya INSA oleh adanya ketua umum kembar. Suatu hal yang tentunya sangat disayangkan baik oleh anggota INSA maupun komunitas kemaritiman. Bukan apa-apa, di saat bangsa Indonesia tengah bergerak meneguhkan kembali jatidirinya sebagai bangsa bahari, organisasi ini justru cakarcakaran. Kepemimpinan kembar yang mengancam kepengurusan INSA periode 2015-2019 akan melemahkan kontribusi pelayaran terhadap perekonomian nasional. Betapa tidak, dengan jumlah anggota yang hampir 2.000 perusahaan dan mereka terbelah dua, bisa-bisa pengangkutan barangbarang interinsuler dan ekspor-impor mangkrak karena masing-masing kubu berseteru. Perseteruan yang akan sengit adalah di bidang rekomendasi untuk kapal-kapal asing yang ingin beroperasi di Indonesia. Jika tidak segera diselesaikan masalah ancaman kepengurusan kembar, bisa jadi kita akan melihat ‘perang rekomendasi’. Akhirnya, tidak ada lagi kontrol terhadap kapal asing yang selama ini harus menghormati asas cabotage.
“…..di saat bangsa Indonesia tengah bergerak meneguhkan kembali jatidirinya sebagai bangsa bahari, organisasi ini justru cakarcakaran” Ada beberapa langkah yang bisa segera diambil agar organisasi yang menaungi hampir 2.000 pengusaha pelayaran itu untuk segera pulih. Pertama, menetapkan ketua umum definitif. Mengingat Johnson W. Sutjipto merupakan peraih suara terbanyak, akal sehat akan mengatakan dialah yang berhak diputuskan sebagai ketua umum terpilih. Bukan yang lain. Kedua, membersihkan organisasi dari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan INSA untuk kepentingan pribadi. Usulan ini berangkat dari kenyataan bahwa pada saat RUA ke-16 lalu merekalah yang sebenarnya berada di balik keputusan pimpinan sidang pleno untuk membekukan hasil pemungutan suara, sehingga muncullah ancaman ketua umum kembar.
Nyawa kemaritiman
INSA tak terbantahkan merupakan sokoguru dalam merealisasikan poros maritim dan tol laut. Dalam pengamatan penulis, kedua konsep tersebut terinspirasi dari konsep beyond cabotage yang organisasi tersebut gagas tiga tahun silam. Ini berarti INSA tidak hanya sokoguru malahan nyawa dari kedua program Presiden Joko Widodo tersebut. Ya, pelayaran adalah nyawa poros maritim dan tol laut pemerintah Jokowi. Bahkan,
pelayaran adalah juga nyawanya AL sebuah negara. Hal ini dikatakan dalam buku The Influence of Sea Power Upon History 16601783 yang disusun olehCapt. A. T. Mahan, seorang ahli strategi maritim terkenal. Ia mengatakkan “...the necessity of a navy, in the restricted sense of the word, springs, therefore, from the existence of a peaceful shipping...” Karenanya, untuk menyelesaikan masalah yang tengah melilit INSA saat ini, tidak bisa tidak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli selaku ujung tombak pelaksanaan program kemaritiman presiden ditunggu keterlibatannya. Dengan karakter pendobrak yang ia miliki, Rizal diharapkan mampu mendorong pihakpihak yang memiliki kepentingan pribadi dalam INSA (mafia pelayaran) agar melepaskan cengkeramannya. Di samping itu, Rizal juga diharapkan bisa mendesak kementerian negara yang merupakan mitra INSA agar segera turun tangan menyelesaikan kemelut di organisasi itu, jangan hanya menunggu secara pasif. Kementerian itu harus segera mengafirmasi hasil pemungutan suara. Membiarkan INSA menyelesaikan masalahnya sendiri memang sebuah pilihan yang bijak. Tetapi, masalah yang ada saat ini dalam tubuh INSA membutuhkan keberpihakan Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan, INSA segera pulih kembali dari sakitnya, sehingga bisa lagi berada dalam barisan masyarakat kemaritiman nasional untuk menyongsong kebangkitan kejayaan maritim bangsa. INSA yang sehat dan kuat adalah setengah modal dari upaya membangkitkan kejayaan itu. Semoga. Artikel ini dimuat di Harian Kontan, Tanggal 21 September 2015
ALAMAT REDAKSI: Sekretariat DPP INSA, Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160. Telepon : (021) 351 4348. Faksimile (021) 351 4347. Email:
[email protected]. www.dppinsa.com Buletin INSA
