INFORMASI
INSA
MERAH PUTIH
PASTI BISA
Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional
DITERBITKAN : DPP INSA PERIODE 2015-2019 PENANGGUNGJAWAB : DPH INSA PERIODE 2015-2019 NO/EDISI : 008/V/2016/ MEI 2016
INSA Dorong Revisi Peraturan Pembatasan Usia Kapal Impor
“Kami telah melayangkan surat kepada Kementerian Perdagangan agar dispensasi impor diberikan terhadap kapal jenis tertentu” JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengapresiasi Pemerintah yang merespon dengan cepat keluhan INSA tentang pembatasan usia kapal yang boleh impor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.127 tahun 2015.
Akibat penerapan ketentuan tersebut, inpor kapal menjadi terbatas, padahal kapal-kapal tersebut sangat dibutuhkan. “Ketersediaan kapal taker tersebut sangat terbatas, sedangkan galangan di Indonesia belum siap menyediakannya sehingga kita harus impor,” ujarnya
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan Permendag tersebut perlu direvisi dengan melihat kondisi kekinian dimana kegiatan pengadaan kapal dengan spesifikasi tertentu belum mampu atau tersedia di dalam negeri sehingga aturan tersebut harus lebih disempurnakan.
Johnson menjelaskan populasi kapal kimia dan gas bumi di Indonesia terbilang sangat langka. Di Indonesia, jumlahnya masih sekitar 50 unit dari total armada niaga nasional berbendera Merah Putih yang mencapai 16.574 unit kapal, sementara kebutuhan kapal tanker minyak dan gas lebih besar lagi.
Peraturan Menteri Perdagangan N0.127 tahun 2015 mengatur tentang Ketentuan Impor Barang Modal Tidak Baru. Ketentuan tersebut berdampak terhadap industri pelayaran yang akan melaksanakan pengadaan kapal dengan spesifikasi tertentu yang belum tersedia di Indonesia. Sebagai contoh, kapal tanker kimia dan gas berukuran jauh dibawah 17.500 dead weight tonnage (DWT) sangat dibutuhkan. Anggota INSA, masih banyak yang membutuhkannya melalui impor dengan usia di atas 15 tahun, tetapi tidak diakomodasi oleh ketentuan tersebut.
Terhadap masalah tersebut, INSA telah melayangkan surat kepada Kementerian Perdagangan. Surat tertanggal 26 April 2016 perihal Permohonan Dispensasi Impor Kapal Tanker Kimia dan Gas untuk dikecualikan dari Permendag No.127 tahun 2015 tersebut langsung direspon Kemendag. Pada tanggal 16 Mei 2016, telah dilakukan rapat perdana. Kemudian dilanjutkan dengan meeting kedua pada 19 Mei 2016 di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Elmate), Kementerian Perindustrian.
Rapat yang dipimpin oleh Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan tersebut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Perindustrian dan asosiasi terkait. Hadir dari INSA Bendahara Umum Siana A. Surya, sedangkan perwakilan dari industri galangan hadir Pengurus Iperindo Novirwan Said dan Ihsan Maulana. Rapat menyepakati tiga hal penting. Pertama, perhitungan umur kapal bukan baru dan konversi didasarkan kepada delivery date kapal yang tercantum dalam sertifikat keselamatan kapal yang dikeluarkan oleh negara bendera sebelumnya atau builder sertificate. Kedua, khusus untuk kapal chemical tanker dan gas tanker dikecualikan dan ukuran kapal akan didetailkan oleh INSA bersama Iperindo untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Perindustrian paling lambat hari Kamis, 26 Mei 2016. Ketiga, INSA menyusun peta jalan tentang ketentuan impor kapal bukan baru dan Iperindo menyusun kemampuan galangan nasional. (*)
TERAS INSA
2 istimewa
INSA Sampaikan Selamat atas Pembentukan Perkumpulan P3N2I P3N2I dan INSA adalah dua entitas organisasi yang sangat berbeda, baik nama, alamat maupun ketua umumnya. JAKARTA—Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyampaikan selamat atas terbentuknya Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau P3N2I yang dipimpin Carmelita Hartoto dan Budhi Halim selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
Johnson menegaskan atas pengesahan dari Pemerintah terhadap organisasi P3N2I tersebut, INSA meminta seluruh pihak-pihak terkait khususnya institusi Pemerintah maupun non-Pemerintah untuk arif dan bijaksana. “Supaya tidak keliru dan menyesatkan, kami tegaskan bahwa P3N2I dan INSA adalah dua organisasi yang berbeda. “
Demikian dikatakan Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto didampingi Wakil Ketua Umum Paulis A. Djohan. “Memang ada perbedaan antara Johnson dan Carmelita. Johnson adalah Ketua Umum INSA, sedangkan Carmelita adalah Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia ,” katanya.
Paulis A. Djohan, Wakil Ketua Umum INSA menjelaskan nama organisasi baru yang disahkan Menkumham adalah Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (P3N2I) dan bukan INSA bahkan tidak tercantum nama INSA di dalam SK Menkumham tersebut.
Dengan terbentuknya organisasi tersebut, pihaknya berharap terjadi sinerji yang baik dengan INSA dalam rangka mendukung program kemaritiman nasional. “Dengan demikian, tidak ada lagi dualisme INSA. INSA yang sah adalah pimpinan Johnson,” katanya.
Dengan demikian, kata Paulis, pengesahan SK Menkumham atas Perkumpulan P3N2I, sangatlah berbeda dengan pengesahan SK Menkumham atas nama INSA. “Ini adalah dua entitas organisasi yang sangat berbeda, baik nama , alamat maupun ketua umumnya. Jadi, INSA tetap satu yakni yang dipimpin Johnson,” katanya.
Untuk diketahui, pada tanggal 30 Desember 2015 Menkumham Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No. AHU-0035091.AH.01.07 tahun 2015 tentang pembentukan perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association yang disingkat dengan INSA. INSA diketuai oleh Johnson W. Sutjipto dengan Sekretaris Umum Lolok Sujatmiko . Adapun alamat INSA berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 2238/27.11/31.71.01.1004/1.751.21/2015 adalah Wisma BSG Lantai 3A #M04-05, Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160. Di sisi lain, pada tanggal 21 April 2016, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan No. AHU004492.AH.01.07 tahun 2016 tentang berdirinya Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau disingkat dengan P3N2I dengan Ketua Umum Carmelita Hartoto dan Sekretaris Umum Budhi Halim. Sementara itu, Sekretaris Umum INSA Lolok Sujatmiko mengingatkan agar pihak-pihak yang masih membawa nama INSA tanpa seizin pengurus DPP INSA yang sah, diminta untuk menghentikannya karena tidak dibenarkan secara hukum dan etika berorganisasi. (*) istimewa
INSA INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION Mengucapkan
Selamat & Sukses Atas Terbentuknya Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia dengan Ketua Umum Carmelita Hartoto & Sekretaris Umum Budhi Halim
(SK MENKUMHAM NO. AHU-004492.AH.01.07) Tertanda
Johnson W. Sutjipto
Lolok Sujatmiko
Ketua Umum
Sekretaris Umum
INFORMASI
4 Rapat pengurus DPP INSA, salah satunya membahas masalah pelaksanaan asas cabotage di Indonesia.
Anggota INSA Bangun Kapal Semen di Galangan Nasional
istimewa
BATAM—PT Andalas Bahtera Baruna, perusahaan pelayaran niaga nasional anggota INSA memesan kapal cement carrier yang didukung dengan system diesel electric propulsion pada galangan kapal dalam negeri PT Sumber Marine Shipyard di Batam. Kapal semen tipe electric propulsion tersebut adalah yang pertama di Indonesia. “Dan untuk pertama kali pula, galangan kapal di Indonesia membangun kapal jenis ini. Kami bangga bisa menjadi bagian dari succes story kapal ini,” kata Edison, Direktur Komersial PT Sumber Marine Shipyard.
Dia menjelaskan, peletakan lunas (keel laying) kapal cement carrier diakukan pada 2 Mei 2016 di galangan kapal Batam. Dalam peletakan lunas tesebut, hadir Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto didampingi Wakil Ketua Umum INSA Djoni Sutji, perwakilan Rina Indonesia serta jajaran direksi PT Sumber Marine Shipyard. Kapal ini memiliki spesifikasi panjang 107 meter, lebar 25,5 meter dan draft 6,3 meter serta mampu melaju dengan kecepatan 10 knot . “Kapal ini berbendera Merah Putih dan dioperasikan di dalam negeri,” katanya.
Edison menjelaskan kapal ini dibangun selama 12 bulan. Pada Akhir tahun ini, kapal tersebut diharapkan sudah dilounching dan sekitar Maret atau Apil tahun depan, kapal tersebut sudah siap untuk delivery. Wakil Ketua Umum INSA Djoni Sutji mengatakan INSA memiliki komitmen yang tinggi untuk memperbesar pemesanan kapal pada galangan kapal dalam negeri sesuai dengan visi dan misi INSA. Masih banyak kapal jenis lainnya yang akan dipesan pada galangan nasional. “Anggota kami masih akan memesan kapal jenis lainnya,” ujarnya.
INFORMASI
4
Rapat pengurus DPP INSA, salah satunya membahas n Dari Forum Ekonomi Nasional 2016
masalah pelaksanaan asas cabotage di Indonesia.
Moratorium Berlayar ke Filipina Turunkan Omset Pelayaran
istimewa
JAKARTA--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama dengan Indonesia National Shipowners Association (INSA) menggelar diskusi terkait tantangan dan strategi pembangunan industri maritim di pelayaran Indonesia dan negara tetangga. Ketua Umum INSA Johnson W Sutjipto menuturkan, banyaknya kasus terkait pembajakan kapal-kapal pelayaran Indonesia membuat ketakutan para pelaut Indonesia. Alhasil, pendapatan para pelaku usaha pelayaran nasional turun hingga 30 persen.
Kondisi sekarang kenyamanan dan keamanan para pelaut tidak ada. Karena banyaknya pembajakan seperti di Filipina baru-baru ini. Kondisi ini membuat perusahaan pelayaran merugi karena para pelaut ketakutan,”ujar Johnson di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (9/5/2016). Menurut Johnson, negara-negara terkait pelayaran Indonesia seperti Malaysia, Filipina, dan negara ASEAN lainnya, terus melakukan pembicaraan. Pasalnya, perlintasan kapal harus dipastikan aman dan nyaman.
Moratorium pelayaran Indonesia ke Filipina memiliki dampak serius karena kapal nasional tidak bisa mengangkut barang dan harus berputar masuk kembali ke Pontianak. Ini perlu dikoordinasikan antar tiap negara, supaya dapat kepastian berlayar,” katanya. Sebelumnya, untuk mencegah pembajakan, INSA mengusulkan Indonesia segera meratifikasi Convention for the Suppression of Unflawful Act against the Safety Maritime Navigation (SUA Convention 1988) dan Protocol SUA 2005. Sebab, saat ini Indonesia masih menjadi satu dari 29 negara di dunia yang belum meratifikasi konvensi tersebut. "Sebanyak 166 negara sudah meratifikasi, kita belum." Ratifikasi ini, katanya, sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan hukum dalam bertindak (Rule of Engagement) terhadap praktek kejahatan pembajakan di laut mengingat aturan di Indonesia berupa KUHP dan KUHD tidak mengatur lingkup Sea Piracy (Pembajakan di Laut). (*)
BERITA FOTO
Pengawas DPP INSA Widijardja Tanudjaja menjadi pembicara dalam forum ClassNK Academy 2016.
5
25th AGM ASF Dinner – Ketua Umum INSA dengan Managing Director HKSOA, delegasi Hongkong.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto tampil sebagai pembicara pada Acara Money Report Berita Satu TV.
Suasana Forum 25th Annual Gerenal Meeting Asian Shipowers’ Forum (ASF) 2016.
25th AGM ASF Dinner – Ketua Umum INSA dengan delegasi Vietnam Shipowners’ Association (VSA)
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto menjadi pembicara dalam talkshow di TVRI belum lama ini.
GALERY
6
PELAYARAN ASIA: Pada tanggal 19 Mei 2016, pengurus DPP INSA periode 2015-2019 menghadiri Annual General Meeting Asian Shipowners’ Forum (ASF) yang ke-25 di Shanghai, China. Sejumlah pengurus INSA yang hadir pada pertemuan dengan host China Shipowners’ Association (CSA) tersebut adalah Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto, Wakil Ketua Umum Djoni Sutji, Wakil Ketua Umum Paulis A. Djohan. Salah satu yang disepakati dari pertemuan tersebut adalah perubahan nama dari Asian Shipowners’ Forum (ASF)menjadi Asian Shipowners’ Association (ASA).
REDAKSI INFO INSA Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160-Indonesia P: +62 21 351 4348. F: +62 21 351 4347 Email:
[email protected]. Website: www.dppinsa.com
INFORMASI
7
KUNJUNGAN: Pada tanggal 15-18 Mei 2016, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan. Dalam kunjungan tersebut, turut serta sejumlah pengurus Kadin Indonesia dan Asosiasi, termasuk Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto.
ULANG TAHUN: Pengurus DPP INSA merayakan hari ulang tahun Bendahara Umum INSA Siana A. Surya di Sekretariat DPP INSA.
