PEMBATASAN-PEMBATASAN KONSTITUSIONAL KEKUASAAN PRESIDEN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

PEMBATASAN-PEMBATASAN KONSTITUSIONAL KEKUASAAN PRESIDEN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945 Soenobo Wiryosoegito1 Noer Indriati2 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Email: [email protected] Abstract The slide down of President Soeharto in 1998, then turned mainly to the reform scedule of changes or amendments to the Constitution. After the change of Constitution occurring shift of power from the hands of the President of the legislation to the House of Representative. The powers of the President of the much reduced, for example: Judges no longer appointed by the President, but rather put forward by the Commission for the requested Judicial House approval, further defined by the President. Power House were enlarged in such a way, so that it can be said almost all fields of power President entered by Parliament. Keywords: limitations, the power of President and Parliamen Abstrak Lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, maka agenda reformasi terutama tertuju kepada perubahan atau amandemen UUD 1945. Sesudah perubahan UUD 1945 terjadi pergeseran kekuasaan legislasi dari tangan Presiden ke DPR. Kekuasaan Presiden banyak dikurangi, misalnya: Hakim Agung tidak lagi diangkat oleh Presiden, melainkan diajukan oleh Komisi Yudisial untuk diminta persetujuan DPR, selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Kekuasaan DPR diperbesar sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan hampir semua bidang kekuasaan Presiden dimasuki oleh DPR. Kata kunci: Pembatasan-pembatasan, Kekuasaan Presiden, DPR

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita telah maklum karena ti-

Pada saat ini Undang-Undang Dasar (selan-

dak adanya pembatasan masa jabatan Presiden

jutnya disingkat UUD) 1945 sudah mengalami pe-

itu, Jenderal Soeharto dapat dipilih sampai 6

rubahan yang sangat mendasar. Perubahan per-

(enam) kali berturut-turut sebagai Presiden Repu-

tama dimulai pada tahun 1999 dan seterusnya ber-

blik Indonesia (1971-1998)

turut-turut sampai dengan perubahan keempat pa-

Berkaitan dengan hal itu, Denny Indrayana

da tahun 2002. Bermula dari gagasan untuk me-

dalam kitab ujianya mengemukakan,4 bahwa UUD

ngadakan pembatasan kekuasaan dan masa ja-

1945 adalah sebuah konstitusi yang “sarat ekse-

batan Presiden. Hal ini dapat dipahami, karena ma-

kutif”. Ini berarti bahwa konstitusi ini memberikan

syarakat melihat pengalaman pemerintahan masa

begitu banyak kekuasaan kepada ekskutif, tanpa

lalu yang lebih didominasi oleh kekuasaan Pre-

menyertakan sistem kontrol konstitusional yang

3

siden.

1 2 3 4

memadai. Dikatakan, bahwa di bawah UUD 1945

Pensiunan Dosen FH Universitas Sultan Agung, Semarang Dosen tetap Fakultas Hukum Unsoed, e-mail: [email protected] Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 2 Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945, PT.Mizan Pustaka, Bandung, 2007, hal. 152

77

Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober 2015 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Presiden

adalah

kepala

pemerintahan

atau

eksekutif dan Kepala Negara. Pada praktiknya

Sejauh mana perubahan UUD 1945 itu mengurangi kekuasaan Presiden?

kekuasaan Presiden yang luas dan sebagian besar tak terkontrol ini digunakan oleh Soeharto sebagai

PEMBAHASAN

landasan hukum untuk memilih orang pilihannya

Kekuasaan Presiden

untuk menduduki posisi strategis. Tak heran kalau

Sebelum perubahan UUD 1945, Presiden

Presiden Soeharto berhasil mengendalikan Biro-

dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

krasi, Militer, Lembaga Legislatif dan Yudikatif.

(MPR). Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:

Pada tanggal 21 Mei 1998 telah terjadi

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis

perubahan, Soeharto mengundurkan diri sebagai

Permusyawaratan Rakyat, dengan suara terba-

Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh

nyak. Penjelasan UUD 1945 menerangkan bahwa:

Presiden B.J. Habibie. Bersamaan waktu itu mun-

Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara

cullah tuntutan masyarakat luas untuk melakukan

yang tertinggi, sedang Presiden harus menja-

perubahan (amandemen) UUD 1945 menuju kepa-

lankan Haluan Negara menurut garis-garis besar

da konstitusi yang demokratis sebagai salah satu

yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang

agenda reformasi. Dalam pada itu Jimly Asshid-

diangkat oleh Majelis, bertindak bertangung jawab

diqie mengemukakan pendapatnya, bahwa refor-

kepada Majelis, di bawah Majelis Presiden ialah

masi politik dan ekonomi yang bersifat menyeluruh

penyelenggara pemerintahan negara yang terting-

tidak mungkin dilakukan tanpa diiringi reformasi

gi. Dalam menjalankan pemerintahan kekuasaan

hukum. Akan tetapi reformasi hukum yang menye-

dan tanggung jawab ialah ditangan Presiden (Con-

luruh juga tidak mungkin dilakukan tanpa didasari

centration Of Power and Responsibility Upon the

oleh agenda reformasi ketatanegaraaan yang

President).

mendasar, dan itu berarti diperlukan adanya “constitutional reform” yang tidak setengah hati.

5

Sebelum perubahan UUD 1945 kekuasaan Presiden diatur dalam Bab III Kekuasaan Peme-

Selanjutnya dengan lengsernya Presiden

rintah Negara. Bab ini meliputi Pasal-pasal 4, 5, 6,

Soeharto pada tahun 1998, agenda reformasi teru-

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 17 ditambah Pa-

tama tertuju kepada perubahan atau amandemen

sal 22. Selain itu masih ada wewenang Presiden

UUD 1945.

yang berkaitan dengan masalah lain, seperti: Penetapan APBN, menyelenggarakan sistem penga-

RUMUSAN MASALAH

jaran, memajukan kebudayaan nasional, dll.

Di dalam tulisan ini akan membahas “Pem-

Masih sebelum perubahan UUD 1945, Pasal

batasan-pembatasan Konstitusional kekuasaan

4 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden Republik

Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945”.

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Menurut UUD maka kekuasaan pe-

5

Sekapur Sirih Vide Taufiqurrohman Syahuri, loc. Cit.

Pembatasan-Pembatasan Konstitusional Kekuasaan… 78

merintahan dan kekuasaan administrasi diletakkan

pimpinan penyelenggaraan administrasi negara

disatu tangan Presiden.6 Dalam pada itu Prajudi

tertinggi. Penyelenggaraan administrasi negara

Atmosudirjo menjelaskan bahwa Administrasi Ne-

meliputi lingkup tugas dan wewenang ini makin

gara Republik Indonesia itu dijalankan oleh Pre-

meluas sejalan dengan makin meluasnya tugas-

siden sebagai Pemerintah, merangkap sebagai

tugas dan wewenang negara dan pemerintah.

Administrator Negara dengan memimpin dan me-

Lebih lanjut tugas dan wewenang tersebut di-

ngepalai suatu Aparatur Negara yang besar sekali

kelompokan sebagai berikut:

7

juga yang disebut Administrasi Negara. Kemudian

a. Di bidang keamanan dan ketertiban

selanjutnya dengan menunjuk Pasal 17 UUD 1945,

umum;

8

R. Wiyono membuat kesimpulan, bahwa kekua-

b. Menyelenggarakan tata usaha pemerin-

saan Presidensial di lapangan tata usaha pemerin-

tahan;

tahan atau administrasi adalah mengkoordinasi

c. Di bidang pelayanan umum; dan

dan mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh

d. Di bidang penyelenggaran kesejahteraan

para menteri.

umum.

Sebagaimana telah diketahui, dalam men-

Lebih lanjut Bagir Manan menjelaskan bah-

jalankan tugasnya itu Presiden dibantu selain oleh

wa yang dimaksud dengan tugas-tugas penyeleng-

Wakil Presiden juga oleh Menteri-menteri Negara.

garaan pemerintahan yang bersifat khusus adalah

Menteri-menteri ini masing-masing memimpin De-

penyelenggaraan tugas dan wewenang peme-

partemen Pemerintahan.

rintahan secara konstitusional ada pada Presiden

Dalam pada itu Bagir Manan mengemukakan pendapatnya, bahwa ditinjau dari teori pem-

pribadi yang memiliki sifat prerogative di bidang pemerintahan.10

bagian kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.

9

Dari uraian tersebut diatas jelaslah, bahwa

Dika-

administrasi negara itu sama artinya dengan pe-

takan sebagai kekuasaan eksekutif, penyeleng-

merintahan,11 seringkali juga disebut eksekutif. Da-

garaan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden

lam pada itu dengan mengacu pada W. Ansley, Is-

dapat dibedakan antara: kekuasaan penyelengga-

mail Sunny mengatakan bahwa kekuasaan ekse-

raan pemerintahan yang bersifat umum, dan ke-

kutif adalah kekuasaan dalam negara yang melak-

kuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang

sanakan undang-undang, menyelenggarakan uru-

bersifat khusus. Kekuasaan penyelenggaraan pe-

san pemerintahan dan mempertahankan tata tertib

merintahan yang bersifat umum adalah penye-

serta keamanan, baik dalam maupun luar negeri.

lenggaraan administrasi negara. Presiden adalah

6

7

8

Moh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945, Gramedia, Jakarta, 1978, hal. 62 Prajudi Atmosudirjo, Dasar-Dasar ilmu Administrasi, Cetakan ke 7, Jakarta, hal.273 R.Wiyono, Garis-Garis Besar Pembahasan dan Komentar UUD 1945, Alumni, Bandung, 1982, hal.61

9

10 11

Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 121-122 Ibid. hal.128 AD. Belinfante, Pokok – Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Binacipta, 1983, hal.1 jUga Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1993, hal.26-27

79


Dari keterangan tersebut di atas dapat di-

kan bahwa kecuali “Executive Power” Presiden

simpulkan, bahwa kekuasaan pemerintahan atau

bersama DPR menjalankan “Legislative Power”

kekuasaan eksekutif pada dewasa ini tidak dapat

dalam Negara. Presiden ialah kepala kekuasaan

dikatakan berfungsi hanya melaksanakan undang-

eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan un-

undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif.

dang-undang ia mempunyai kekuasaan untuk me-

Sebagaimana telah disinggung di halaman muka,

netapkan Peraturan Pemerintah (“Pouvoir Regle-

bahwa lingkup tugas dan wewenang penyelengga-

mentair”).

raan pemerintahan negara semakin meluas se-

Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Bab

jalan dengan makin meluasnya tugas-tugas dan

VII UUD 1945 (lama). bab ini meliputi Pasal-pasal

wewenang negara dan pemerintah. Hal demikian

19, 20, 21 dan Pasal 22. Dari pasal-pasal tersebut

itu disebabkan oleh karena perkembangan masya-

disebutkan antara lain: susunan DPR ditetapkan

rakat modern yang sangat pesat dan dinamis, dan

dengan undang-undang, tiap-tiap undang-undang

ditunjang pula oleh kemajuan teknologi informasi

menghendaki persetujuan DPR.

dan komunikasi.

Kemudian selanjutnya, dalam Bab IX diatur

“Pemerintahan” demikian Van Poelje me-

tentang kekuasaan Kehakiman. Bab ini meliputi

ngungkapkan harus melaksanakan undang-un-

Pasal 24 dan Pasal 25 (lama), Pasal 24 mene-

dang, tetapi melaksanakan undang-undang tidak

tapkan: kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh

berarti hanya melaksanakan semata-mata apa

sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan ke-

yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-

hakiman menurut undang-undang. Dan dalam

undang. Hal ini lebih berarti mencari cara bagai-

Pasal 25 ditegaskan bahwa syarat-syarat untuk

mana dalam melaksanakan undang-undang, kare-

menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim

na dalam pelaksanaannya tidak ditegaskan oleh

ditetapkan dengan undang-undang.

12

pembentuk undang-undang sendiri.

Dalam pada

itu H.W.R. Wade mengatakan bahwa penyeleng-

Dari mana wewenang atau kekuasaan penyelenggara pemerintahan diperoleh?

gara pemerintahan telah memegang inisiatif dan

Menurut R. Crince le Roy14 pemberian kewe-

dapat mengambil sendiri pelbagai macam tugas-

nangan dapat dilakukan melalui atribusi, delegasi

tugas baru, dan bersamaan dengan pengambilan

dan mandat. Ketiga bentuk hukum tersebut harus

sendiri tugas-tugas baru itu muncullah kekuasaan-

dibedakan satu dengan yang lain. Dikatakan seba-

13

kekuasaan baru.

gai atribusi, apabila suatu ketentuan memberikan

Kemudian selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UUD

suatu kewenangan pemerintahan kepada suatu

1945 menyebutkan bahwa Presiden memegang

badan pemerintahan. Demikian maka suatu un-

kekuasaan membentuk undang-undang dengan

dang-undang dapat memberikan kewenangan ke-

persetujuan DPR. Penjelasan UUD ini menjelas-

pada Mahkota atau kepada seorang menteri atau-

12

13

R.Crince le Roy, Kekuasaan Keempat, Suatu Pengenalan Ulang, Penerbit Yayasan Dharma Bakti Semarang (tanpa tahun), hal.73 (terjemah oleh Soehardjo Ss, SH)

14

H.W.R Wade, Administrative Law, Clarendon Press, Oxford, 1971, hal 1 Juga Van Poeljo, Algemen. R. Crince le Roy, Op. Cit. hal.89


pun kepada pejabat untuk memberikan ijin tertentu.

Pembatasan-pembatasan Konstitusional Ke-

Disebut

kuasaan Presiden

delegasi

kewenangan

pemerintahan,

apabila suatu badan pemerintahan menyerahkan

Sesudah perubahan UUD 1945, Presiden

kewenangan yang ia peroleh melalui atribusi

dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara

kepada badan pemerintahan yang lain, yang akan

langsung oleh Rakyat (Pasal 6A ayat (1)).

melaksanakannya menurut pendapatnya sendiri.

Sementara itu Majelis Permusyawaratan Rakyat

Yang akhirnya adalah tentang bentuk mandat, juga

telah mereduksi sendiri kewenangannya menjadi

di sini dapat dikatakan adanya suatu penyerahan

sebagai berikut, Pasal 3:

kewenangan pemerintahan tetapi pelaksanaan

(1) MPR mengubah dan menetapkan UUD;

tersebut tetap dilakukan atas nama dan di bawah

(2) MPR melantik Presidan dan/atau Wakil

tanggung jawab orang yang menyerahkan kewe-

Presiden;

nangan itu.

(3) MPR

Berkaitan dengan hal itu, Ridwan HR me-

hanya

dapat

memberhentikan

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam

ngutarakan bahwa seiring dengan pilar utama Ne-

jabatannya menurut UUD

gara Hukum yaitu Asas Legalitas (Legaliteit Begin-

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui, bahwa

sel atau Het Beginsel Van Wetmatigheid Van Bes-

MPR tidak lagi memegang kekuasaan negara yang

tuur), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa

tertinggi, dan Presiden tidak lagi tunduk dan

wewenang pemerintahan berasal dari peraturan

bertanggung jawab kepada Majelis.

perundang-undangan artinya sumber wewenang

Kemudian selanjutnya atas dasar UUD

bagi pemerintah adalah peraturan perundang-

perubahan kekuasaan legislatif diberikan ke DPR,

undangan.15 Dikatakan bahwa secara teoritik ke-

tidak ke MPR ataupun Badan Perwakilan Daerah

wenangan yang bersumber dari peraturan perun-

(lembaga baru). Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal

dang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga

20 ayat (1) UUD 1945 perubahan: DPR memegang

cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

kekuasaan membentuk undang-undang. Demi-

Dan uraian tersebuit di atas dapat disaring

kianlah maka Presiden tidak lagi memegang ke-

kesimpulan bahwa penyelenggara pemerintahan

kuasaan membentuk undang-undang dengan per-

dan aparatur negara/Presiden memperoleh kewe-

setujuan DPR akan tetapi hanya diberi hak inisiatif

nangan dari atribusi, delegasi dan mandat. Dengan

untuk mengajukan Rancangan UU (RUU) ke DPR.

kata lain, Presiden mendapat kekuasaan/kewena-

Berkaitan dengan hal itu Denny Indrayana

ngan pemerintahan yang bersumber pada UUD,

mengatakan bahwa pengalihan kekuasaan ekse-

ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pe-

kutif ketangan DPR sudah benar, karena dengan

merintah, dan Peraturan Perundang-undangan

demikian kekuasaan legislatif berada ditangan

lainnya.

yang semestinya.16 Dalam pada itu Bagir Manan berpendapat bahwa amandemen ini mengukuhkan

15

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003, hal.73

16

Denny Indrayana, Op. Cit, hal.196

81


checks and balances yang lebih jelas antara Pre-

Presiden memegang jabatan selama lima tahun

siden selaku lembaga eksekutif dan DPR sebagai

dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam

Legislatif.17 Ditempat lain dikatakannya, bahwa

jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa

perumusan baru Pasal 5 ayat (1) itu lebih me-

jabatan. Perubahan Pasal 7 ini telah didahului oleh

muaskan, karena terhindar dari kemungkinan sa-

ketetapan MPR No. XIII/MPR/1998 mengenai hal

lah pengertian mengenai kedudukan DPR sebagai

yang sama. Perubahan Pasal 7 ini dimaksudkan

18

pembentuk undang-undang.

untuk

mencegah

praktik

pemilihan

kembali

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui,

seseorang sebagai Presiden berkali-kali tanpa

bahwa kini telah terjadi pergeseran kekuasaan

batas waktu, seperti yang terjadi pada Presiden

legislatif dari tangan Presiden ke DPR. Berkaitan

Soeharto. Berdasarkan ketentuan baru ini seorang

dengan hal ini Maria Farida Indrati S. Menge-

hanya dapat menjabat Presiden atau Wakil

mukakan pendapatnya bahwa berdasarkan keten-

Presiden paling lama sepuluh tahun. Demikian itu

tuan-ketentuan dalam UUD 1945 perubahan yang

dengan klausula: “... dan sesudahnya dapat dipilih

berkaitan dengan sistem pemerintahan negara

kembali” yang harus diartikan sebagai sepuluh

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewe-

tahun berturut-turut.

nangan pembentukan undang-undang dilaksankan

Sesudah perubahan UUD 1945 telah di-

oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

bentuk beberapa lembaga atau badan, antara lain:

Dengan demikian dapat disimpulkan pula katanya

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, ke-

lebih lanjut, bahwa Presiden Negara Republik

duanya di lingkungan kekuasaan kehakiman. Mah-

Indonesia adalah pemegang kekuasaan dalam arti

kamah Konstitusi merupakan pelaku kekua-saan

kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membentuk

bersama dengan Mahkamah Agung, untuk menye-

undang-undang dalam arti legislatif bersama De-

lenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

19

dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 dan 2). Mahkamah

wan Perwakilan Rakyat.

Pandangan yang sama dikemukakan oleh

Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota

Denny Indrayana, yang menyatakan,20 bahwa Pre-

hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden,

siden asih tetap memiliki kekuasaan legislatif yang

yang diajukan masing-masing 3 orang oleh

signifikan. Dikatakan lebih lanjut, bahwa RUU diba-

Mahmkamah Agung. Tiga orang Dewan Per-

has dan harus disetujui oleh DPR maupun Pre-

wakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden

siden, syarat persetujuan Presiden ini pada dasar-

(Pasal 24 C ayat 3)

nya merupakan “hak veto” bagi Presiden. Pasal 7 UUD 1945 telah mengalami perubahan pula dalam tahun 1999-2002 itu perumusan

Mahkamah Konstitusi diberi wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:

baru Pasal 7 itu berbunyi: Presiden dan Wakil

17

18

Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, FH.UII Yogyakarta, 2005, hal. 20-22 Bagir Manan, Perkembangan..., op cit, hal.28

19

20

Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang –undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal.129 Denny Indrayana, Op. Cit., hal. 377


1. Untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

manatkan: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan

2. Memutus sengketa wewenang lembaga

Angkatan Udara. Dalam hal pengerahan kekuatan

negara yang kewenangannya diberikan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Presiden harus

oleh Undang-Undang Dasar;

mendapat persetujuan DPR, kecuali dalam ke-

3. Memutuskan pembubaran partai politik; dan

adaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata Presiden

4. Memutuskan perselisihan tentang hasil

dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI;

Pemilihan Umum (Pasal 24C ayat (1))

dengan syarat bahwa dalam waktu 2x24 jam

Ditambah satu “wewenang” lagi, yakni: wajib

terhitung sejak dikeluarkannya keputusan penge-

memberikan putusan atas pendapat DPR atas

rahan kekuatan, Presiden harus melaporkan ke

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil

DPR. Dan apabila DPR tidak menyetujuinya, maka

Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2))

Presiden harus menghentikan pengerahan kekua-

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang ber-

tan TNI tersebut. Tanggung jawab penggunaan

wenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

kekuatan TNI berada pada Panglima TNI (UU No.

dan mempunyai wewenang lain dalam rangka

34 Tahun 2014 Pasal 17, 18 dan Pasal 19).

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

Berdasarkan Undang-undang Pertahanan

martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi

Negara tahun 2002 No.3 Panglima TNI diangkat

Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

dan diberhentikan oleh Presiden dengan perse-

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

tujuan DPR (Pasal 17). Demikian pula halnya

(Pasal 24B ayat 1 dan 3). Pasal 24A ayat (3)

dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indo-

menyebutkan: “Calon Hakim Agung diusulkan

nesia (Kapolri) diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden dengan persetujuan DPR (UU No: 2

untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya

Tahun 2002 Pasal 11).

ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.

Berdasarkan uraian tersebut di atas da-

Demikian jelaslah bahwa kini Hakim Agung

patlah diketahui, bahwa dalam pengarahan kekua-

tidak lagi diangkat oleh Presiden, melainkan

tan TNI dan pengangkatan Panglima TNI dan

diajukan oleh Komisi Yudisial untuk diminta per-

Kapolri selalu dilibatkan peranan DPR dalam

setujuan DPR, untuk kemudian ditetapkan oleh

penyelenggaraan negara. Menurut Taufiqurroh-

Presiden. Hal yang sama juga anggota Badan

man

Pemeriksaan Keuangan tidak lagi diangkat oleh

pengangkatan pejabat-pejabat tersebut mencer-

Presiden, tetapi dipilih oleh DPR dengan memper-

minkan suatu mekanisme ketatanegaraan yang

hatikan Dewan Perwakilan Rakyat dan diresmikan

mengarah kepada keseimbangan dan demokra-

oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1).

tisasi. Menurut hemat penulis keterlibatan DPR

Pasal 10 UUD 1945 termasuk dalam pasal yang

tidak

mengalami

perubahan,

menga-

Syahuri,

keterlibatan

DPR

dalam

hal

termaksud guna melakukan “Fit and Proper Test” adalah khususnya untuk menentukan pejabat yang

83


amat sesuai dan tepat, merupakan metode atau

Seperti rekannya Fajrul Falaakh menyatakan bah-

cara yang amat baik. Pada saat ini sudah barang

wa syarat pertimbangan DPR dalam pengangkatan

tentu tidak mungkin menentukan pejabat tinggi

duta besar merupakan intervensi berlebihan lem-

yang sesuai dan tepat untuk jabatan yang tersedia,

baga legislatif dalam urusan eksekutif.22 Pendapat

melalui metode atau cara misalnya dengan ujian

senada dikemukakan Bagir Manan dikatakan hal

atau dengan psycho test, masa percobaan, atau

ini pun (penempatan duta negara lain, pen) tidak

waktu dinas yang panjang. Pejabat tinggi mem-

semestinya dicampuri DPR. Duta besar suatu

butuhkan fantasi yang konstruktif dan kemampuan

negara asing adalah wakil negara yang bersang-

berpikir elastis atau dengan perkataan lain untuk

kutan yang diangkat berdasarkan syarat-syarat

menentukan pejabat-pejabat tinggi yang memiliki

dari negara yang bersangkutan. Selain itu penun-

integritas dan kepribadian tidak tercela.

jukan seorang duta besar negara asing telah mem-

Kemungkinan selanjutnya dengan persetu-

peroleh “persetujuan” Pemerintah RI (Presiden).

juan DPR menyatakan perang, membuat perda-

Dikatakan lebih lanjut, bahwa menempatkan per-

maian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden

timbangan DPR sebagai fungsi kontrol terhadap

dalam membuat perjanjian internasional lainnya

hal semacam ini sangat berlebihan, mengingat

yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar

segala bentuk hubungan luar negeri ada dalam

bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban

lingkup kekuasaan eksekutif dan Presiden adalah

keuangan negara dan/atau mengharuskan peruba-

“Penguasa Tunggal” hubungan luar negeri.23

han atau pembentukan undang-undang, harus

Dalam hubungan ini Denny Indrayana me-

dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 1 dan 2

nuturkan bahwa satu kasus khusus antara Indo-

UUD 1945 Perubahan). Kekuasaan diplomatik Pre-

nesia dan Australia sangat mempengaruhi peran-

siden mengalami pula pembatasan dan memberi

cangan amandemen ini.24 Dikatakan pada tahun

DPR lebih banyak hak kontrol dalam pengang-

1995 pemerintah Australia menolak pengangkatan

katan duta besar, konsul dan dalam menerima duta

HBL Mantiri sebagai duta besar Indonesia untuk

besar negara-negara asing. Kekuasaan Presiden

Australia dengan alasan bahwa yang bersang-

ini harus digunakan dengan memperhatikan per-

kutan pernah mendukung TNI dalam pembantaian

timbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945

di Santa Cruz, Timor Timur 12 November 1991.

Perubahan).

Diutarakannya lebih lanjut, bahwa aman-

Berkaitan dengan hal itu, Jimly Asshiddiqie

demen lain yang bertalian dengan peristiwa-pe-

menyatakan bahwa Pasal ini tidak praktis dan

ristiwa sebelumnya adalah yang membatasi kekua-

melanggar kelaziman dalam diplomasi Interna-

saan Presiden untuk memberi gelar, tanda jasa

sional. Hal ini berbahaya karena dapat melahirkan

dan tanda-tanda kehormatan lainnya (Pasal 15)

21

juga dipicu oleh tindakan Habibie yang membagi-

sebuah sistem diplomasi yang kurang efisien.

21

22

Jimly Asshiddiqie dikutip pada Denny Indrayana, Op. Cit., hal. 369 Fajrul Falaakh dikutip pada Denny Indrayana, Loc. Cit.

23 24

Bagir Manan, Perkembangan..., Op. Cit, hal.30-31 Denny Indrayan, Op. Cit, hal.198


bagi

tanda

kehormatan

kepada

pendukung-

diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan per-

pendukungnya pada bulan Agustus 1999. Pasal 15

setujuan DPR. Demikian pula Deputi Gubernur

UUD 1945 Perubahan itu berbunyi: “Presiden

diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Pre-

memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda

siden dengan persetujuan DPR (Pasal 41 ayat 1

kehormatan yang diatur dengan undang-undang”.

dan 2). Undang-undang menetapkan bahwa Pemi-

Pembatasan kekuasaan yudisial Presiden (Pasal 14 ayat 1 dan 2)

lihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemili-

menyatakan bahwa

han Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan

Presiden harus berkonsultasi terlebih dahulu

mandiri, calon anggota KPU diusulkan oleh Pre-

dengan Mahkamah Agung sebelum memberikan

siden untuk mendapat persetujuan DPR., untuk

grasi dan rehabilitasi. Selain itu juga mengha-

ditetapkan sebagai anggota Komisi Pemilihan

ruskan Presiden mendengar saran-saran DPR

Umum (Pasal 19 ayat 1).

sebelum memberikan amnesti dan abolisi. Dalam

Undang-undang

No.

37

Tahun

2008

hal ini perlunya pertimbangan Mahkamah Agung

mengatakan bahwa Ombudsman berfungsi me-

karena masalah grasi, amnesti, abolisi dan

ngawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang

rehabilitasi berkaitan dengan persoalan hukum,

diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan

tidak terutama persoalan politik. Dalam praktek

Pemerintah, baik dipusat maupun didaerah, term-

ketatanegaraan (seperti diatur dalam UU Mah-

asuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha

kamah Agung) grasi memerlukan pertimbangan

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan

Mahkamah Agung. Mengikut sertakan DPR dalam

Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta

amnesti dan abolisi, dapat diperkirakan berdasar-

atau perseorangan yang diberi tugas menyeleng-

kan asumsi karena amnesti dan abolisi sebagai

garakan pelayanan publik tertentu. Ketua, Wakil

tindakan politik. Hal ini agak ganijil karena amnesti,

Ketua dan Anggota Ombudsman dipilih oleh De-

abolis, rehabilitasi termasuk grasi adalah hak

wan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang

konstitusional Presiden yang lazim disebut hak

diusulkan oleh Presiden dan disahkan oleh Presi-

prerogatif. Dikatakan semestinya penggunaan hak

den.

tersebut tidak dicampuri oleh lembaga lain, pertim-

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manu-

bangan grasi oleh Mahkamah Agung karena me-

sia berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih

nyangkut putusan pengadilan.25

oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usu-

Dalam pelbagai peraturan perundang-un-

lan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan

dangan diatur pula pembatasan-pembatasan ter-

diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara

hadap kekuasaan Presiden dan memberi hak

(UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 81 ayat 1). Undang-

kontrol kepada DPR.

undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 menyatakan

Anak menyebutkan bahwa dalam rangka mening-

bahwa Gubernur dan Deputi Gubernur Senior

katkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan

25

Bagir Manan, Perkembangan..., Op. Cit., hal. 35

85


anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi

kukan pemeriksaan terhadap kekayaan penye-

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat

lenggara negara baik sebelum, selama dan setelah

independen. Keanggotaan Komisi Perlindungan

yang bersangkutan menjabat. Pengangkatan dan

Anak Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh

pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa dite-

Presiden, setelah mendapat pertimbangan DPR

tapkan dengan Keputusan Presiden setelah men-

(Pasal 74 dan Pasal 75 ayat 3).

dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005

(Pasal 13 ayat 2). Undang-undang No. 30 Tahun

menetapkan bahwa Dewan Pengawas Lembaga

2002

memberi

hak

kontrol

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dite-

Perwakilan Rakyat untuk memilih/menyeleksi pim-

tapkan adalah Presiden atas usul DPR-RI setelah

pinan Komisi Pemberantasan Korupsi Rakyat

melalui uji kepatuhan dan kelayakan oleh DPR-RI

untuk

secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/

Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon ang-

atau masyarakat. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pe-

gota yang diusulkan oleh Presiden. Calon terpilih

merintah No. 13 tahun 2005 menetapkan bahwa

disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden

Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Te-

untuk disahkan oleh Presiden selaku Kepala

levisi Republik Indonesia ditetapkan adalaah Pre-

Negara (Pasal 30 ayat 1)

memilih/menyeleksi

kepada

pimpinan

Dewan

Komisi

siden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat setelah

Demikian selanjutnya UU No. 8 tahun 1999

melalui uji kepatuhan dan kelayakan oleh DPR.

tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bah-

Calon anggota Komisi Informasi Pusat diajukan

wa anggota Badan Perlindungan Konsumen Na-

kepada DPR oleh Presiden, untuk dipilih melalui uji

sional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

kepatutan dan kelayakan. Anggota Komisi Infor-

atas usul menteri setelah dikonsultasikan kepada

masi Pusat yang telah dipilih oleh DPR selanjutnya

DPR-RI.

ditetapkan oleh Presiden (UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 31) Pasal 10 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan

Penutup Simpulan Sesudah perubahan UUD 1945, terjadi

penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari

pergeseran

korupsi, kolusi dan nepotisme. Presiden selaku Ke-

Presiden

pala Negara membentuk Komisi Pemeriksa, komisi

Kekuasaan Presiden bayak dikurangi, sementara

ini merupakan lembaga independen yang bertang-

kekuasaan

gungjawab langsung kepada Presiden selaku Ke-

diperbesar sedemikian rupa sehingga praktis

pala Negara. Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi

semua bidang kekuasaan Presiden dimasuki oleh

mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepostime

DPR 26

dalam penyelenggaraan negara dengan mela-

kekuasaan ke

legislatif

Dewan

pada

Dewan

dari

Perwakilan

Perwakilan

tangan Rakyat.

Rakyat


Adnan

Buyung

Nasution

mengatakan,

Saran

bahwa sistem presidential yang kita anut sekarang

Agar

disalahgunakan,

maka

berbagai permasalahan bangsa yang begitu besar

dengan membagi kekuasaan tersebut kedalam

dan kompleks dengan wilayah negara yang begitu

ketiga cabang kekuasaan secara seimbang.

Oleh

karena

itu

kekuasaan

diatur

tidak

ini tidak akan cukup mampu mengakomodasi

luas.

harus

kekuasaan

batas-batasnya,

caranya

dan

tanggungjawab politik mustahil dikonsentrasikan

DAFTAR PUSTAKA

hanya

apalagi

Buku

setelah

Atmosudirjo, Prajudi. Dasar – Dasar Ilmu Administrasi. Cet. Ke 7. Jakarta. 1979.

pada

kekuasaan

satu

orang.

Presiden

amandemen

UUD

Dikatakan

sekarang 1945

telah

ini,

mengalami

pembatasan-pembatasan yang berlebihan untuk berjalannya sistem presidential yang efektif dan efisien serta akuntabel. Pada saat ini kekuasaan pada DPR sudah diperbesar, Denny Indrayana menyebutkan sejak amandemen Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sebuah lembaga legislatif yang digdaya. Menurut Saldi Isra, amandemen-amandemen itu bahkan telah melahirkan DPR yang unggul dan dengan begitu konstitusi sudah berubah dari sebuah konstitusi yang sarat eksekutif menjadi konstitusi yang sarat DPR. Wewenang besar yang dijalankan oleh administrasi berdasarkan perintah yang sah, dimana-mana

menimbulkan

panggilan

untuk

mengadakan pengawasan terhadap administrasi

Belifante, AD. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Binacipta. Jakarta. Terjemahan: Boerhanoeddin Soetan Batoeah. 1983. Crince le Roy, R., Kekuasaan Ke-empat, Suatu Pengenalan Ulang, Yay. Dharma Bhakti, tanpa tahun. Terjemahan: Soehardjo, Ss. Indrayana, Denny. Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007. Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, GAMA University Press, Yogyakarta, 1993. Kusnardi, Moh. dan Bintang R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945, Gramedia, Jakarta, 1978. Manan, Bagir. DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru. FH.UII. Yogyakarta. 2005. -------, Lembaga Kepresidenan. GAMA Media. Yogyakarta. 1999.

untuk memberikan perlindungan hukum bagi

-------, Perkembangan UUD 1945. UII Press. Yogyakarta. 2004.

rakyat. Harus diupayakan agar jangan sampai

Maria

pihak yang seharusnya dikontrol justru mengontrol pihak yang seharusnya mengontrolnya. Apabila ini terjadi,

maka

kepastian

hukum

serta

administrasi akan mejadi kehilangan makna.

26

tertib 27

Adnan Buyung Nasution, “Relasi Kekuasaan Legislatif dan Presiden Pasca Amandemen UUD 1946: Sistem Semi Presidential dalam Proyeksi”, Jurnal Hukum, No. 28 Vol.12 Januari 2005, FH-UII Press, Yogyakarta, hal.5

Farida Indradi S, Ilmu PerundangUndangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Poelje, Van, Algemene Inleiding Bestuurskunde, Cet. Ke 3.

tot

de

Ridwan, HR, (2003). Hukum Administrasi Negara. UII-Press. Yogyakarta.

27

Koerniatmanto Soetoprawiro, “Tantangan Ilmu Hukum administrasi Menghadapi Pekembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia”, Majalah Hukum PRO JUSTITIA, Thn.X No. 4 Oktober 1992, FH. Unpar, Bandung, hal.13.

87


Wade. HWR. Administrative Law. Clarenden Press. Oxford. 1971. Wiyono. R.. Garis-Garis Besar Pembahasan dan Komentar UUD 1945. Penerbit Alumni. Bandung. 1982. Wynes. Ansley. W.. Legislatif. Executive and Judicial Power in Australia. Jurnal Adnan Buyung Nasution. Relasi Kekuasaan Legislatif dan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945: Sistem Semi Presidensial dalam Proyeksi. dalam Jurnal Hukum No. 28 Vol. 12 Januari 2005. UII-Press. Yogyakarta. Soetoprawiro. Koerniatmanto. Tantangan Ilmu Hukum Administrasi Menghadapi Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia. dalam Majalah Hukum Pro Justicia. Thn. X No. 4. Oktober 1992. FH. Unpar. Bandung.

PEMBATASAN-PEMBATASAN KONSTITUSIONAL KEKUASAAN PRESIDEN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

Recommend Documents