Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Tri Karyanti Fakultas Ilmu Komputer Universitas AKI Abstraksi An absolute requirement of the 1945 Basic Law Constitution contains the provisions of administration of state institutions and the provision of human rights guarantees. Basic law constitutional in 1945 as the foundation of the Indonesian Republic set the Human Rights minimally and there were many deviations in its implementation by the government that tended to put such large power to the president. Based on these considerations, there was an implementation of

amendments or changes of

the 1945 Basic Law Constitution which then

carry to the major changes in the system that led to the balance power constitution.

Key words : constitution, amendment, Constitution

sesudah pelaksanaan amandemen Undang-

Pendahuluan Amandemen Undang-Undang Dasar

Undang

Dasar

1945

khususnya

1945 membawa perubahan besar terhadap

pemerintahan

ketatanegaraan

pemerintahan era reformasi

dan

perundangan

di

Orde

Baru

masa dengan

Indonesia. Di antara perubahan-perubahan tersebut adalah kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga Negara, ketentuan tentang

Masa Pemerintahan Orde Baru

Hak Asasi Manusia yang sangat minim dalam UUD 1945 dan kehidupan demokrasi yang kesemuanya ditujukan pada perbaikan yang mengarah pada keterbukaan dan peran serta rakyat yang semakin luas. Artikel ini akan

membahas

perbandingan

system

ketatanegaraan di Indonesia sebelum dan 197

Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto melakukan

lahir

dengan

koreksi

tekad atas

untuk berbagai

penyimpangan dan kebobrokan Demokrasi Terpimpin pada Era Orde Lama. Pada awalnya

Orde

Baru

berupaya

untuk

memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai

Majalah Ilmiah INFORMATIKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012

bidang. Dalam bidang Politik dibuatlah UU

Undang politik tersebut praktis secara politis

No. 15 Tahun 1969 tentang Susunan dan

kekuasaan

Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Atas

presiden.

dasar Undang-Undang tersebut Orde Baru mengadakan

pemilihan

umum

pertama

legislatif

berada

Akibat kekuasaan yang kontrol

tersebut

di

bawah

nyaris tanpa

akhirnya

menjadikan

tahun 1971. Namun lama kelamaan banyak

penguasa Orde Baru cenderung melakukan

terjadi

penyimpangan

penyimpangan hampir di semua sendi

Ambisi

penguasa

Orde

-penyimpangan. Baru

mulai

kehidupan bernegara. Korupsi , Kolusi dan

merambah ke seluruh sendi-sendi kehidupan

Nepotisme

ketatanegaraan Indonesia. Penafsiran pasal-

membudaya, pertumbuhan ekonomi hanya

pasal UUD 1945 tidak dilaksanakan sesuai

dinikmati

dengan isi yang tertuang dalam UUD

dengan

tersebut,

semakin melebar, utang luar negeri menjadi

melainkan

kepentingan

dimanipulasi

sang

demi

penguasa.

Realisasi kekuasaan dalam UUD 1945

(KKN)

segelintir penguasa,

menggunung, ekonomi

merajalela

orang

kesenjangan

akhirnya menjalar

multidimensi.

Rakyat

presiden.

mahasiswa

menuntut

UUD

1945

badai menjadi

praktis lebih banyak memberikan porsi pada Sesungguhnya

yang

yang

dan

dekat sosial

krisis krisis

dipelopori

dilakukannya

memang memberi wewenang yang amat

reformasi di segala bidang. Akhirnya

besar pada lembaga kepresidenan. Namun,

runtuhlah Orde Baru Bersamaan mundurnya

Presiden hanyalah mandataris MPR serta

Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998

dalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh DPR. Dalam kenyataan di lapangan, posisi legislative berada di bawah presiden. Seperti tampak dalam UU No. 16 Tahun 1969

Tentang Susunan dan Kedudukan

MPR, DPR dan DPRD, UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, serta UU No. 15 Tahun 1969 tentang

Secara ketatanegaraan

konstitusional.sistem Indonesia

pada

masa

pemerintahan orde baru menggunakan UUD 1945.

Secara

prinsip

terdapat

lima

kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, yaitu: 1) Kekuasaan

menjalankan

Pemilihan Umum, posisi Presiden terlihat

perundang-undangan

Negara

,

sangat dominan. Dengan paket Undang-

disebut juga kekuasaan eksekutif 198

Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 (Tri Karyanti )

dilakukan oleh pemerintah ( dalam

pemerintahan Negara , fungsi tersebut antara

hal ini adalah presiden)

lain:

2) Kekuasaan

memberikan

-

pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah

,

disebut

berdasar atas hukum

juga

-

kekuasaan konsultatif dilakukan

Dalam

3) Kekuasaan membentuk perundang-

berdasar

atas

prinsip

UUD

1945

ini,

undangan Negara atau kekuasaan

Republik Indonesia tidak menganut asas

legislative, dilakukan oleh Dewan

Trias

Perwakilan

Montesqueau, Indonesia tidak menganut

Rakyat

bersama

Politica

seperti

yang

diajarkan

asas pemisahan kekuasaan , melainkan

dengan presiden mengadakan

pembagian kekuasaan. Kekuasaan tertinggi

pemeriksaan keuangan Negara ,

negara justru disatukan bukan dipisahkan

disebut kekuasaan eksaminatif atau

dalam satu lembaga tertinggi negara yang

kekuasaan

merupakan

4) Kekuasaan

inspektif,

dilakukan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Indonesia

penjelmaan (MPR).

seluruh

Kekuasaan

rakyat legislatif

mempertahankan

dilimpahkan kepada DPR bersama-sama

perudang-undangan Negara atau

dengan presiden. Kekuasaan eksekutif di

kekuasaan

dilakukan

tangan presiden, kekuasaan yudikatif ada di

oleh Mahkamah Agung (C.S.T

tangan Mahkamah Agung dan badan-badan

Kansil : 1978,83).

peradilan, namun sebagian juga di tangan

5) Kekuasaan

Pelaksanaan dilakukan

dengan

Yudikatif,

kekuasaan

Negara

pembagian

(bukan

pemisahan) tugas atau fungsi dari masingmasing penyelenggara Negara yang dalam 1945

disebut

Pelaksanaan

kekuasaan

menyeluruh

dilakukan

199

Pemerintah

sistem konstitusi

oleh dewan Pertimbangan Agung

UUD

Indonesia adalah Negara yang

fungsi

negara.

Negara

secara

berdasar

system

presiden. Selain itu juga terdapat DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dan BPK (Badan Pengawas Keuangan) yang masingmasing sebagai lembaga tinggi Negara yang berfungsi

untuk

menjamin

jalannya

pemerintahan yang efektif (Oetojo Oesman & Alfian: 1991,295).


Ketentuan

mengenai

lembaga-

b. Berhalangan

tetap

lembaga Negara diatur pada pasal 1 sampai

berhenti

dengan 16, pasal 19 sampai dengan pasal 23

melaksanakan kewajiban dalam

(ayat 1 dan 5) serta pasal 24 UUD 1945 dan

masa jabatannya, sesuai dengan

selanjutnya kedudukan lembaga-lembaga

ketentuan pasal 8 UUD 1945)

Negara diatur dalam Ketetapan MPR no III/MPR/1978

tentang

kedudukan

dapat

melanggar

halauan Negara yang ditetapkan

hubungan tata kerja lembaga tertinggi

oleh MPR.

Negara dengan/atau antara lembaga-lembaga

Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada akhir masa jabatannya

Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara

(5

tahun)

memberikan

atas

pelaksanaan

pertanggungjawaban

GBHN yang ditetapkan UUD 1945 dan MPR di hadapan sidang MPR.

Lembaga tertinggi Negara adalah Majelis

tidak

c. Sungguh-sungguh

dan

tinggi Negara.

atau

(mangkat,

Permusyawaratan

Rakyat

yang

disingkat MPR. MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan pelaksana kedaulatan

rakyat.

MPR

memilih

dan

mengangkat presiden/mandatris dan wakil presiden untuk membantu presiden.

MPR

memberikan mandate kepada presiden untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN) dan putusan-putusan MPR lainnya. MPR dapat pula memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya, yaitu karena: a. Atas permintaan sendiri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan halauan Negara. Apabila DPR menganggap presdien sungguh melanggar halauan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Jika dalam waktu 3 bulan presiden tidak memperhatikan

memorandum

tersebut,

maka DPR menyampaikan memorandum yang

kedua.

Apabila

memorandum

keduapun tidak diindahkan oleh presiden, maka

DPR

mengadakan

dapat

meminta

MPR

sidang

istimewa

untuk 200


meminta pertanggungjawaban presiden (

c. Komisi Majelis

Lihat pasal 19 – 23 UUD 1945). Selama

d. Panitia ad hoc MPR

masa jabatan presiden Soeharto tahun 1967 – 1998 sidang istimewa untuk meminta Yang

pertanggungjawaban presiden ini belum

Pada tanggal 21 Mei 1998, predien menyatakan

jabatannya

dan

mundur

menyerahkan

dari segala

tanggungjawab sebagi kepala Negara dan kepala pemerintahan kepada Wakil Presiden yaitu B.J.Habibi. Pada masa pemerintahan orde baru, keanggotaan MPR dikelompokkan dalam fraksi-fraksi, yaitu: Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi

Indonesia,

Fraksi

Persatuan

Pembangunan dan Fraksi utusan Daerah. Fraksi-fraksi

ini

dibentuk

untuk

meningkatkan daya guna kerja MPR dan anggota-anggotanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil Kansil: 1978, 90). melaksanakan

rakyat (C.S.T

Sedangkan dalam

tugas-tugasnya,

MPR

mempunyai alat-alat kelengkapan sebagai berikut: a. Pimpinan MPR b. Badan Pekerja MPR 201

lembaga

tinggi

negara sesuai dengan urut-urutan yang

pernah dilaksanakan.

Soeharto

termasuk

terdapat dalam UUD 1945 ialah presiden (pasal 4 s.d 15), Dewan Pertimbangan Agung (pasal

16),

Dewan Perwakilan

Rakyat (pasal 19 s.d 22), Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23) dan Mahkamah Agung (pasal 24). Presiden

ialah

penyelenggara

kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah

MPR,

yang

dalam

melakukan

kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden ( pasal 4 UUD 1945). Tidak ada ketentuan lebih rinci mengenai tugas wakil presiden

dalam

UUD

1945.

Dalam

Ketetapan MPR no. II/MPR/ 1973 tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pada pasal 2 disebutkan:

1) Presiden dan wakil presiden harus dapat bekerjasama 2) Calon

wakil

memenuhi

presiden

persyaratan

selain tertentu

yang ditetapkan MPR, harus juga


menyatakan sanggup dan dapat bekerjasama dengan presiden. Oleh karena tidak ada ketentuan yang jelas dalam UUD 1945 tersebut, maka dalam

pengumuman

presiden

pada

pembentukan Kabinet Pembangunan II tg 27 Maret

1973,

presiden

RI

(Soeharto)

menegaskan tugas wakil presiden sebagai berikut:

Presiden bersama-sama dengan DPR membentuk

Undang-Undang

termasuk

menetapkan

Undang-Undang

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden juga dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dalam menjalankan

pemerintahannya,

presiden

tidak bertanggung jawab kepada DPR dan presdien juga tidak dapat membubarkan

1) Tugas Umum : Sesuai dengan pasal 4

DPR.

ayat (2) UUD 1945, tugas wakil presiden adalah membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya

secara

khusus,

menampung masalah-masalah dan mengusahakan

pemecahan

masalah-masalah yang perlu yang menyangkut

bidang

tugas

kesejahteraan rakyat b. Melakukan

biasa disingkat DPA adalah badan penasehat pemerintah yang berkewajiban member

2) Tugas Khusus: a. Memperhatikan

Dewan Pertimbangan Agung atau

jawaban

atas

pertanyaan

presiden.

Disamping itu DPA berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada presiden. Susunan dan kedudukan DPA diatur dalam Undang-Undang no. 3 tahun 1967.

pengawasan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

operasional pembangunan dengan

adalah badan yang memeriksa tanggung

bantuan departemen-departemen,

jawab tentang keuangan negara yang dalam

dalam hal ini inspektur-inspektur

pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh

jendral

departemen-

kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri

departemen yang bersangkutan

di atas pemerintah. BPK memeriksa semua

(C.S.T Kansil: 1978, 114)

pelaksanaan

dari

anggaran

pendapatan

dan

belanja negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR. Ketentuan lebih 202


lanjut mengenai susunan dan kedudukan

ditentukan oleh presiden dibantu

BPK diatur dalam Undang-Undang no. 5

oleh wakil presiden

tahun 1973.

3) Presiden

Mahkamah Agung ialah badan yang

bersama-sama

membentuk

DPR

Undang-Undang

melaksanakan kekuasaan kehakiman yang

termasuk menetapkan Undang-

dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari

Undang Anggaran Pendapatan

pengaruh

dan Belanja Negara

kekuasaan

pemerintah

pengaruh-pengaruh Mahkamah

lainnya.

Agung

adalah

dan Tugas

memberikan

4) Presiden

dengan

persetujuan

DPR

menyatakan

perang,

pertimbangan-pertimbangan dalam bidang

membuat

hukum baik diminta maupun tidak kepada

perjanjian dengan negara lain

lembaga-lembaga memberikan

tinggi

nasehat

presiden/kepala

negara, hukum

juga kepada

negara

untuk

pemberian/penolakan grasi. Disamping itu

5) Presiden

perdamaian

tidak

dan

bertanggung

jawab kepada DPR 6) Presiden

tidak

dapat

membubarkan DPR

Mahkamah Agung mempunyai wewenang

7) Presiden harus memperhatikan

menguji seorang menteri hanya terhadap

sungguh-sungguh suara DPR

peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-Undang. Hubungan lembaga-lembaga

tata

tinggi

kerja

antara

negara

diatur

Pelaksanaan UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998 Masa Orde Baru

sebagai berikut:

(1966-1998),

penyelenggara

Pemerintah menyatakan akan menjalankan

kekuasaan pemerintahan negara

UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan

tertinggi di bawah majelis, yang

konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata

dalam melakukan kewajibannya

menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945

dibantu oleh wakil presiden

yang murni,terutama pelanggaran pasal 33

1) Presiden

ialah

2) Hubungan kerja antara presiden

UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada

dan wakil presiden diatur dan

pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumberalam yang lain. Pada masa Orde

203


Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi

sistem

yang sangat "sakral", di antara melalui

merupakan hukum dasar tak tertulis

sejumlah peraturan :

yang dalam peranannnya tidak boleh

a) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang

menyatakan

bahwa

MPR

berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya b) Ketetapan

MPR

Nomor

IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta

pendapat

rakyat

melalui

referendum.

UUD

1945,

bertentangan

konvensi

dengan

UUD

1945,contoh konvensi yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dalam praktek ketatanegaraan RI pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut:

1. Praktek di Lembaga Tertinggi Negara

bernama

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

(MPR),mengenai

pengambilan

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2. Pidato Presiden setiap tanggal 16

1985 tentang Referendum, yang

Agustus didepan sidang Paripurna

merupakan pelaksanaan TAP MPR

DPR yang di satu pihak memberi

Nomor IV/MPR/1983.

laporan

d) Konvensi

Dalam

Praktek

ketatanegaraan RI pada masa Orde

Dalam praktek ketatanegaraan RI digunakan

sebagai

pelengkap UUD 1945,fungsi dari konvensi berperan sebagai patner untuk

memperkokoh

kehidupan

ketatanegaraan Indonesia di bawah

tugas

pemerintah dalam setahun anggaran yang

lewat,dan

mengandung

Baru

konvensi

pelaksanaan

arah

dilain

pihak

kebijaksanaan

tahun

mendatang

3. Pada setiap minggu pertama bulan januari, Presiden Republik Indonesia selalu

menyampaikan

penjelasan

terhadap rancangan Undang undang tentang

APBN

DPR.Perbuatan

Presiden

dihadapan tersebut 204


termasuk

dalam

konvensi

(Kaelan:2004,180).

Macheda.blog.uns.ac.id.Sejarah Ketatanegaraan ). Pemilu yang dilaksanakan sepanjang

Bagaimana dengan Perubahan dalam ketatanegaraan Pemilu.

RI

Pemilu

pelaksanaan

tentang

pelaksanaan

merupakan

kedaulatan

sarana

rakyat

yang

rezim Orde Baru, lebih merupakan selebresi demokrasi yang artificial, tidak menyentuh substansinya. demokrasi

Bahkan prosedural

untuk pun

sebuah

jauh

dari

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

memenuhi persyaratan, karena pemilu yang

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

berlangsung

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

kecurangan, pemaksaan kehendak bahkan

Pancasila

intimidasi.

dan

Undang-Undang

Dasar

secara

tidak

Penyimpangan

fair,

tiga

penuh

unsur

Negara Republik Indonesia Tahun1945.

kehidupan demokrasi, yang bermuara pada

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan

maraknya

efisien berdasarkan asas langsung, umum,

kewibawaan

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada masa

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap

Orde

pemerintah.

Baru,pemilu

hanya

berasaskan

Langsung,Umum,Bebas,Rahasia

atau

LUBER. Pemilu-Pemilu pada Orde Baru

KKN,

telah

melemahkan

pemerintah,

Munculnya

sekaligus

krisis

moneter

regional, telah menjadi pemicu munculnya gerakan reformasi.

dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992,

dan

1997.

diselenggarakan Presiden

Pemilu-Pemilu

dibawah

Soeharto.

ini

pemerintahan

Pemilu-Pemilu

ini

Sistem

Ketatanegaraan

Sesudah

Amandemen UUD 1945 Salah satu agenda penting dari

seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun

gerakan

1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti

terhadap UUD 1945 yang kemudian berhasil

dua partai politik dan satu Golongan Karya.

dilaksanakan selama 4 tahun berturut urut

Pemilu-Pemilu

kesemuanya

melalui Sidang Tahunan MPR yaitu tahun

dimenangkan oleh Golongan Karya. Dan

1999, 2000,2001 dan tahun 2002. Reformasi

Presiden Soeahrto terpilih terus pada 5 kali

dalam

pemilu

Indonesia

205

tersebut

tersebut

(

reformasi

sistem ini

adalah

perundang

amandemen

-

undangan

dilakukan

dengan


pertimbangan penyesuaian dengan kondisi

disebut hak prerogatif (antara lain:

negara

Indonesia.

memberi grasi, amnesti, abolisi dan

diadakannya

rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif

amandemen , UUD 1945 sebagai dasar

karena memiliki kekuasan membentuk

hukum

Undang-undang.

dan

Diharapkan

masyarakat dengan

negara

Indonesia

bisa

lebih

menyerap kebutuhan rakyat serta sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Karena

3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel”

UUD 1945 setelah amandemen dianggap

sehingga dapat menimbulkan lebih dari

lebih demokratis bila dibandingkan dengan

satu penafsiran (multitafsir), misalnya

UUD 1945 sebelumnya. Latar

Pasal

Belakang

pelaksanaan

Amandemen UUD 1945:

membentuk

Dasar

struktur

UUD

di

1945

kewenangan kepada kekuasaan Presiden

ketatanegaraan

untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang.

di

memegang

MPR

(sebelum

UUD 1945 terlalu banyak memberi

yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi tangan

1945

amandemen). 4.

1. Undang-Undang

7

yang sepenuhnya

Presiden

kekuasaan

juga legislatif

melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini

sehingga Presiden dapat merumuskan

berakibat pada tidak terjadinya checks

hal-hal penting sesuai kehendaknya

and balances pada institusi-institusi

dalam Undang-undang.

ketatanegaraan.

Amandemen terhadap UUD 1945

2. Undang-Undang

Dasar

1945

memberikan kekuasaan yang sangat besar

kepada

pemegang kekuasaan

eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan

Presiden

dilengkapi

dengan

dilaksanakan dengan beberapa kesepakatan dari panitia Ad Hoc, antara lain 1. Tidak

mengubah

Undang-Undang

Pembukaan Dasar

1945,

sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.

berbagai hak konstitusional yang lazim 206


2. Tetap

mempertahankan

Kesatuan

Republik

Negara

DPD mewakili kepentingan - kepentingan

Indonesia

daerah yang diwakilinya. Anggota MPR

(NKRI).

tersebut dipilih oleh rakyat sehingga bisa

3. Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial.

dikatakan bahwa tidak terdapat lagi "kursi pesanan" untuk militer dan golongan golongan yang lain.

4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta

hal-hal

normatif

dalam

Perubahan pada sistem pemerintahan

penjelasan dimasukkan dalam pasal-

setelah amandemen dilakukan juga terlihat

pasal.

jelas

5. Perubahan dilakukan dengan cara

pada

kekuasaan

MPR

dimana

sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi : kedaulatan

“adendum”.

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Rumusan

UUD

1945

tentang

Undang

Amandemen

juga

Undang mencabut

Dasar. kekuasaan

semangat penyelenggaraan negara belum

untuk membuat Undang - Undang dari

cukup didukung ketentuan konstitusi yang

tangan Presiden dan memberikan kekuasaan

memuat aturan dasar tentang kehidupan

untuk membuat Undang - Undang tersebut

yang

kepada

demokratis,

supremasi

hukum,

DPR.

Sehingga

jelas

bahwa

pemberdayaan rakyat, penghormatan hak

amandemen ingin mempertegas posisi check

asasi manusia dan otonomi daerah.

and

Setelah dilakukan amandemen, MPR yang semula berisi anggota - anggota DPR dan

kelompok

-

kelompok

balances

lembaga

sehingga anggota MPR hanya terdiri dari anggota - anggota DPR dan DPD saja. Bila anggota DPR mewakili kepentingan

-

kepentingan partai politik, maka anggota

Setelah

dan

DPR

sebagai sebagai

pelaksanaan

amandemen,

Presiden tetap memegang hak veto secara absolut untuk menolak segala rancangan Undang - Undang yang dibuat DPR pada tahap

pembahasan.

lembaga adalah

207

eksekutif

presiden

lembaga legislatif.

fungsional

tambahan, termasuk militer, telah dirubah

antara

legislatif dibentuknya

Langkah setelah Dewan

reformasi amandemen Perwakilan


Daerah (DPD) yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat daerah untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, dimana ide ini sejalan dengan konsep otonomi

Undang-Undang Dasar 1945 ................., Indonesia

Sistem pasca

Ketatanegaraan Amandemen,

http://panmohamadfaiz.blogspot.com.

daerah yang telah berjalan. Namun, otoritas DPD sangat terbatas bila dibandingkan dengan otoritas DPR

Daftar Pustaka Budiardjo,

Miriam.

Dasar-Dasar

Ilmu

Politik. Jakarta: PT Gramedia, 1977

Hasan, M. Iqbal. Pokok-Pokok Materi Pendidikan Pancasila. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2004 Kansil,

C.S.T.

Sistem

Pemerintahan

Indonesia. Jakarta: Aksara Baru, 1978. Macheda.blog.uns.ac.id.Sejarah Ketatanegaraan Oesman,

Oetojo.

Pancasila

Sebagai

Ideologi Negara. Jakarta: BP7 Pusat, 1991 Ricklefs, M.D, Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004 .Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007. 208

Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Recommend Documents