Reformasi Kelembagaan MPR Pasca Amandemen UUD 1945 • Oleh: • Jamal Wiwoho • Disampaikan dalam Acara Lokakarya dengan tema” Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR : Evaluasi Terhadap Akuntablitas Publik Kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang diselenggarakan atas Kerjasama MPR dengan Pusdemtanas LPPM UNS di The Sunan Hotel tanggal 24 September 2012 www.jamalwiwoho.com
1
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tuntutan Reformasi
Sebelum Perubahan
Antara lain: • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi
• Pembukaan • Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan
Hasil Perubahan
Sidang MPR
• Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan
• Sidang Umum MPR 1999
Latar Belakang Perubahan
• Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
• Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
• Pasal-pasal yang terlalu
“luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi
Kesepakatan Dasar
• Tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945 Tanggal 14-21 Okt 1999 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik • Sidang Tahunan MPR 2000 Indonesia Tanggal 7-18 Agt 2000 • Mempertegas sistem presidensiil • Sidang Tahunan MPR 2001 • Penjelasan UUD 1945 yang Tanggal 1-9 Nov 2001 memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam • Sidang Tahunan MPR 2002 pasal-pasal Tanggal 1-11 Agt 2002 • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” www.jamalwiwoho.com
Tujuan Perubahan Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Dasar Yuridis
• Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 • TAP MPR No.XI/MPR/2001
2
BENTUK DAN KEDAULATAN
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)]
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar
Negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 (3)***]
[Pasal 1 (2)***]
www.jamalwiwoho.com
3
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PUSAT
UUD 1945
BPK
Presiden bank sentral
kpu
DPR
MPR
kementerian negara
TNI/POLRI
Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur
MK
KY
Lingkungan Peradilan Umum
DPRD
Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bupati/ Walikota
MA badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
dewan pertimbangan
Perwakilan BPK Provinsi
DPD
Lingkungan Peradilan TUN
DPRD
www.jamalwiwoho.com
4 DAERAH
MPR Dulu pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang Kedaulatan Rakyat ( Sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi ) membawahi Lembaga lain) Pada masa Orde lama, MPR dipakai memperkokoh ideologi manipol usdek dan Presiden Soekarno diangkat seumur hidup
Orde Baru -MPR mengoreksi beberapa Tap MPR lalu misalnya: - mencabut Tap Presiden seumur hidup Dr Jamal Wiwoho. doc. 5 - Produk MPR yang tak sesuai dikoreksi 08122601681
Namun ada juga penyelewengan • Pemberian kekuasaan tak terbatas pada Presiden
Setelah Reformasi (dalam sidang th 2001) maka • Kedaulatan berada di tangan rakyat • Dilakukan menurut UUD Dr Jamal Wiwoho. doc. 08122601681
6
Implikasinya 1. MPR bukan sebagai lembaga Negara tertinggi 2. Tak lagi memegang kedaulatan Rakyat
3. Pengurangan kewenangan MPR ___
Dr Jamal Wiwoho. doc. 08122601681
7
Dampaknya secara Konstitusional antara lain: 1. MPR tak lagi memilih Presiden/Wapres dipilih langsung oleh rakyat 2. Wewenang MPR melantik Presiden/Wapres hasil pilihan rakyat 3. MPR tak lagi punya wewenang memberhentikan Pres/Wapres dari masa jabatanannya 4. Wewenang pemberhentian muncul jika ada usulan dari DPR setelah melalui Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili, & memutus bahwa Pres/Wapres bersalah Wewenang yang masih melekat pada MPR adalah ……………………………….(lanjutan) Dr Jamal Wiwoho. doc. 08122601681 8
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
ANGGOTA DPR dipilih melalui pemilu
MPR
Pasal 2 (1)****
4
ANGGOTA DPD dipilih melalui pemilu
Wewenang Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**** ];
Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai Presiden dalam masa jabatannya menurut politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Undang-Undang Dasar Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan [Pasal 3 ayat (3)***/****]; kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****]. www.jamalwiwoho.com 9
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)**]
[Pasal 26 (1)]
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)] Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)] Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**] Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28) www.jamalwiwoho.com
10
