BAB
IX
LEMBAGA NEGARA MENURU UUD NRITAHUN 1945 AMANDEMEN
A. Mengenal Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Negara Sebelum masuk ke lembaga negara menurut UUD 1945 amandemen, ada baiknya kia lihat sekilas lembaga Negara Menurut UUD 1945asli sbb :
1. Nama Lembaga Negara menurut UUD 1945 yang asli yaitu : a. MPR
( tertinggi )
pasal 2, 3, 37
b. Presiden
( tinggi )
pasal 4 sampai 15
c. DPA
( tinggi )
pasal 16
d. DPR
( tinggi )
Pasal 19 sampai 22
e. BPK
( tinggi )
pasal 23 ayat 5
f. MA
( tinggi )
pasal 24, 25.
MPR merupakan lembaga yang tertinggi diantara lembaga negara yang lainya, sehingga lembaga tinggi negara punya kewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada MPR. Kedaulatan tertinggi ditangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR ( pasal 1 ayat 2 UUD 1945 ). Tugas MPR adalah menetapkan UUD dan GBHN ( pasal 3 UUD 1945 ), memilih Presiden dan wakil Presiden ( pasal 6 UUD 1945 ). Anggota MPR adalah anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan – golongan ( pasal 2 ayat 1 UUD 1945 ). Dalam pelaksanaanya anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum sekali 5 tahun dan sebagian kecil ditunjuk oleh Presiden dari kalangan ABRI / POLRI. Utusan daerah ditunjuk oleh Gubernur / kepala daerah tingkat I bersangkutan sebanyak 4 orang dan Gubernur sebagai ketuanya. Untuk golongan ditunjuk oleh Mendagri.
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR dengan suara terbanyak untuk masa 5 tahun. ( pasal 6 ayat 2 dan pasal
7 UUD 1945
).kedudukan Presiden menurut UUD 1945 adalah sebagai kepala Negara, kepala Pemerintahan, Pembentuk UU dengan persetujuan DPR.
Mentri –
mentri adalah
pembantu
Presiden,
jadi Metri diangkat
dan
diberhentikan oleh Presiden ( pasal 17 ).
DPA bertugas memberikan jawaban atas pertayaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. ( pasal 16 ayat 2 UUD 1945 ), keanggotaan DPA diisi atas penunjukan Presiden sebanyak 45 orang. Dengan masa jabatan 5 tahun.
DPR bertugas memberikan persetujuan kepada Presiden dalam pembentukan UU, ( pasal 5 dan pasal 20 UUD 1945 ). Pengisian 400 kursi DPR dilakukan dengan pemilihan umum oleh partai politik ( PPP, GOLKAR, PDI ).dan 100 kursi diberikan oleh Presiden kepada ABRI / POLRI.
BPK bertugas memeriksa dan tanggung jawab tentang keuangan Negara yang dikelola oleh Pemerintah dan lembaga lainnya ( pasal 23 ayat 5 UUD 1945 ). Ketua BPK ditunjuk oleh Presiden sedangkan anggota dewan PBK dibentuk oleh ketua BPK untuk janka waktu 5 tahun.
MA bertugas mengadili perkara kasasi, mengawasi jalannya pengadilan dibawah MA. Menilai peraturan perundangan dibawah UU dengan alasan bertentangan denga UU. Ketua MA ditunjuk oleh Presiden, sedangkan hakim agung ditetapkan oleh ketua MA. ( pasal 24 dan 25 UUD 1945 )
2. Nama lengkap Negara menurut UUD 1945 amandemen Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999, maka terjadi perubahan Besar – besaran tentang nama dan tugas Negara, adapun nama lembaga Negara menurut UUD 1945 amandemen yaitu :
a. MPR
(pasal 2, 3, 7, A, 7 B, 8, 37 )
b. Presiden
(pasal 4 sampai 16 )
c. DPR
(pasal 7 B, 19, sampai 22 B, )
d. DPD
(pasal 22 C, 22 D )
e. KPU
(pasal 22 E, ayat ( 5 )
f. BI
(pasal 23 D )
g. BPK
(pasal 23 E, 23 F, 23 G )
h. MA
(pasal 24, 24 A )
i. MK
(pasal 24, 24 C )
j. KY
(passal 24 B )
3. Tugas fungsi Lembaga Negara
Lembaga M P R MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu ( psl 2 ayat 1 UUD 1945 ) Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden, (pasal 3 UUD No.22 tahun 2003 tentang MPR, DPR, DPD ) Masa jabatan anggota
MPR 5 tahun dan berakhir bersama pada saat
anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah janji. ( ps. 4 UU MPR ) Sebelum memangku jabatan MPR mengucapkan sumpah janji bersama – sama yang dipandu oleh ketua MA dalam sidang paripurna MPR. (pasal 5 UU MPR ) Pimpinan MPR terdiri seorang ketua dan 2 orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih oleh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR dan di resmikan dengan keputusan MPR.( pasal 7 ayat 1 dan ayat 5 UU 1945 ) Sebelum pimpinan MPR terbentuk maka dipimpin oleh. Pimpinan sementara yaitu ketua DPR sebagai ketua sementara dan ketua DPD sebagai wakil ketua sementara (pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 MPR )
Tugas dan wewenang MPR ( psl. 11 UU MPR ) 1. Mengubah dan menetapkan UUD. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR 3. Memutu susul DPR berdasarkan keputusan MA untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, tidak melaksanakan tugas sebagai Presiden.
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden dalam waktu 60 hari. 6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersama – sama dalam masa jabatanya, dari 2 paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan parpol atau gabungan parpol yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.
Lembaga Presiden : Pasal 6 A UUD 1945 menetapkan cara memilih Presiden atau Wakil Presiden sbb :
1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasaang secara langsung oleh rakyat. 2. Diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik. 3. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dapat suara 50 % degan 20 % suara
dan setiap propinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah
propinsi dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden. 4. Dalam hal ini tidak ada pasangan capres dan cawapres terpilih, pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih oleh rakyat secara langsung dan suara terbanyak dilantik sebai Presiden dan wakil Presiden. 5. Tata cara pelaksanaan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU. UU yang dimaksud saat ini adalah UU nmor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. UU ini berintikan prosedur cara melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 UUD 1945 menetapkan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah : Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan.
Tugas – kewajiban – Wewenang Presiden menurut UUD 1945 : 1. Pemegang kekuasaan kekuasaan pemerintah negara. Ps.4 2. Berhak mengajukan RUU pada DPR. Psl. 5 (1) 3. Menetapkan PP untuk Menjalankan UU. Psl. 5 (2) 4. Memegang kekuasaan tertinggi AD, AL, AU.Ps. 10 5. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lai. ( pasal 11) 6. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya. (Ps 12) 7. Mengangkat duta dan konsul. (Ps. 13 ayat 1) 8. Menerima duta (pasal 13 ayat 3) 9. Memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi. (pasal 14) 10. Memberi gelar, tanda jasa dan lain tanda kehormatan.(Pasal 15) 11. Membentuk
DEPERPRES
yang
bertugas
memberi
nasehatdan
pertimbangan kepada presiden. (pasal 16)
Lembaga DPR Lembaga DPR dalam UUD 1945 diatur dalam Bab VII tentang DPR, pasal 19, 20, 20 A, 21, 22, 22 B. Selanjutnya pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut menetapkan sbb :
Pasal 19 1. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. 2. Susunan DPR diatur dengan UU. 3. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Pasal 20 1. DPR Memegang kekuasaanmembentuk UU. 2. Setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 4. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjdi UU.
5. RUU yang telah disetujui bersama tidak disyahkan Presiden, dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui maka RUU tersebut syah jadi UU wajib diundangkan.
Pasal 20 A 1. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan. 2. Dalam melaksanakan fungsi, DPR punya hak iterpelasi, hak angket , hak menyatakan pendapat. 3. Setiap anggota DPR punya hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. 4. Ketentuan tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam UU.
Fungsi DPR menurut pasal 25UUNo.22 tahun 2003 adalah :
1. Legislasi : Membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Anggaran : menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 3. Pengawasan : melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, Uudan peraturan pelaksanaannya.
Tugas dan Wewenang DPR Tugas dan Wewenang DPR menurut pasal 26 UU No. 22 tahun 2003 adalah : 1. Membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Membahas dan memberikan persetujuan PERPU. 3. Menerima dan membahas usul RUU dari DPD. 4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU Pajak, Pendidikan, Agama. 5. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 6. Melaksanakan
pengawasan
pelaksanaan
UU,
APBN
serta
kebijakan
pemerintah. 7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan DPD.
8. Memilih anggota BPK dengan pertimbangan DPD. 9. Menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK. 10. Memberi persetujuan pada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. 11. Memberi persetujuan calon Hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. 12. Memilih 3 orang calon hakim konstitusi dan mengajukan pada Presiden untuk ditetapkan. 13. Memberi pertimbangan pada Presiden untuk mengangkat duta, terima duta, pemberian amnesti, abolisi. 14. Memberi persetujuan pada Presiden untuk menyatakan perang, damai, membuat perjanjian dengan negara lain. 15. Menyerap,
menghimpunmenampung
dan
menindaklanjuti
aspirasi
masyarakat.
Lembaga DPD Dalam UUD 1945 amandemen DPD diatur dalam Bab VII A tentang DPD pasal 22 C dan 22 D. Pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa :
Pasal 22C 1. Anggota DPD dipilih setiap Propinsi melalui pemilihan umum. 2. Jumlah anggota tiap Propinsi sama. 3. Jumlah anggota DPD seluruhnya tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. 4. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun 5. Susunan dan kedudukan DPD diatur dalam Undang-undang
Pasal 22 D 1. DPD dapat mengajukan RUU pada DPR yang berkaitan dengan
Otonomi daerah
Hubungan pusat dan daerah
Pembentukan daerah
Pemekaran daerah
Penggabungan daerah
Pengelolaan sumber daya alam
Pengelolaan sumber daya ekonomi lain
Perimbangan keuangan pusat – daerah
2. DPD ikut membahas RUUberkaitan dengan angka 1 diatas, 3. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas :
RUU APBN
RUU berkaitan dengan pajak
RUU berkaitan dengan pendidikan
RUU berkaitan dengan Agama
4. DPD dapat melakukan pengawasan pelaksanaan UU berkaitan dengan angka 1 diatas. 5. DPD menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 6. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam UU.
Lembaga KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Pemilihan umum diatur dalam UUD 1945 pada Bab VII B tentang pemilihan umum.
Pasal 22 E 1. Pemilihan Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. 2. Pemilihan umum diselenggarakanuntuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presien dan DPRD. 3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik 4. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan 5. Pemilihan diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 6. Ketentuan yang lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan UU.
Karena pasal 22 E ayat 6 menghendaki bhwa pemilihan umum diatur lebih lanjut dengan undang-undang, maka UU yang dimaksud saat ini yaitu UUNo. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum.
Status Lembaga KPU a. Pasal 22 E ayat 5 UUD-1945 menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri b. UU No. 22 tahun 2007 pasal 1 angka 6mengatakan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Kemudian pasal 3 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam menelenggarakan pemilu, KPU bebas dalam menyalenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
Melihat dari kalimat pasal 22 Eayat 5 UUD 1945 dan pasal 1 angka 6 serta pasal 3 ayat 3 UU No. 22 tahun 2007, maka lembaga KPU ini merupakan lembaga negara karena melaksanakan tugas negara bidang pemilu vebas dari campur tangan pihak manapun dalam penyelenggaraan Negara.
Lembaga BANK SENTRAL Bank sentral dalam UUD 1945 diatur dalam Bab VII tentang hal keuangan pasal 23 D bunyinya : Negara meniliki suatu bank sentral yang susunan,kedudukan kewenangan , tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang – undang. UU yang dimaksuduntuk saat ini adalah :
a. UU No. 23 tahun 1999tentang bank Indonesia b. UU No. 3 tahun 2004 tenang perubahan UU No. 23 tahun 1999
Status Lembaga Bank Sentral Pasal 4 UU No. 3 ahun 2004
1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
2. Bank
Indonesia
adalah
Lembaga
negara
yang
independen
dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah atau pihak lain 3. Bank Indonesia adaah badan hukum berdasarkan UU ini. ( badan hukum Publikc – penjelasan UU ) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan UU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia . Bank Indonesia dapat mempunyai kantor – kantor di dalam dan di luar Wilayah Negara Repubil Indonesia. ( pasal 5 UU no. 23 tahun 1999 )
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia Tujan Bank Indonesia adalah mencaaindan memelihara kestbilan nilai rupiah, ( pasal 7 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 )
Tugas bank Indonesia adalah : ( pasal 8 UU No.23 tahun 1999 ) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Mengatur dan mengawasi Bank
Dewan Gubernur terdiri dari : ( pasal 37 UU No. 23 tahun 1999 ) 1 orang Gubernur dan 1 orang Deputi Gubernur senior sebagai wakil Guernur .
Deputi gubernur sekurangnya 4 orang dan sebanyak 7 orang, kemudian hal ini diubah oleh UU No.3 tahun 2004 dalam penjelasan : “ jumlah anggota Dewan Gubernur di sesuaikan Fungsi pengawasan Bank dialihkan
kepada
lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan
dengan
mempertmbangkan prinsip efisien.”
Gubernur, Deputi Gubernrur senior dan Debuti Gubernur diuslkan dan di angkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. ( pasal 41 ayat 1 UU No. 3 tahun 2004 ) Anggota dewan Gubernur diangkat dalam masa jabatan 5 tahun, dapat diangkat sekali lagi dalam jabatan yang sama. ( pasal 41 ayat 5 No. 3 tahun 2004 ).
Lembaga BPK Lembaga BPK dalam UUD 1945 diatur dalam Bab VIII A tentang BPK pasal 23 E, 23 F, 23 G.
Pasal 23 E 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. 2. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. 3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan sesuai dengan undang – undang
Pasal 23 F 1. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden 2. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota
Pasal 23 G 1. BPK berkeduduka di ibukota Negara dan memiliki perwakilan disetiap provinsi 2. Ketentua lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang – undang. Karena pasal 23 G ayat 2 menghendaki BPK diatur lebih lanjut dengan undang – undang, maka undang – undang yang dimaksud saat ini adalah UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK .
Status Lembaga B P K Berhubung BPK menurut pasal 23 E ayat 1 merupan lembaga yang sangat bebas dan mandiri, maka UU No. 15 tahun 2006 mengesahkan bahwa : 1. BPK merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuanganNegara.( psl . 2 ) 2. BPK berkedudukan di Ibukota Negara. ( pasal 3 ayat 1 ) 3. BPK memiliki perwakilan disetip provinsi.( pasal 3 ayat 2 ) 4. Pembentukan perwakilan disetiap provinsi dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan keuangan Negara. ( pasal 3 ayat 3 )
Keanggotaan 1. BPK mempunyai 9 orang anggota diresmikan dengan keputusan Presiden ( psl. 4 ayat 1). 2. Susunan BPK terdiri dari 1 ketua merangkap anggota, 1 wakil ketua merangkap anggot dan 7 orang anggota. (psl 4 ayat 2 ) 3. Masa jabatan anggota BPK 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.( psl.5 ayat 1 ). 4.
Anggota BPK dipilih oleh DPR ( psl 14 )
Lembaga MAHKAMAH AGUNG Lembaga MAHKAMAH agung dalam UUD 1945 diatur dalm Bab IX tentang kekuasaan kehakiman pasal 24, 24 A.
Pasal 24 A 1. Kekuasaan
kehakiman
merupakan
kekuasan
yang
merdeka
untuk
menyelenggarakanperadilan guna menegakan hukum dam keadilan. 2. Kekuasaan dan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkunganperadilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer ,lingkungan peradilan tata usaha, Negara dan sebuah Mahkamah konstitusi 3. Badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman diatur dalam undang – undang
Pasal 24 a 1. MA berwenag : Mengadili pada tingkat kasasi Menguji pengaturan per – UU –an dibawah UU terhadap UU Mempunyai wewenag lainya yang di berikan oleh UU. 2. Hakim agung harus memiliki itegritas dan kepribadian yang tidak tercela,adil, profesional di bidang hukum 3. Calon hakim Agung diusulkan
oleh KY kepada DPR untuk mendapatkan
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
4. Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung. 5. susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum
acara MA serta badan
peradilan dibawahnya diatur dengan UU.
Lembaga MAHKAMAH KONSTITUSI Lembaga MK alam UUD – 1945 diatur dalam BAB IX tentang kehakiman pasal 24, 24 C. Adapun pasal – pasal tersebut menetapkan bahwa :
Pasal 24 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk
menyelenggaraan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan dan kehakiman dilakukan ....oleh sebuah Mahkamah konstitusi
Pasal 24C 1. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : Menguji UU terhadap UUD1945 Memutus sengketa kewenangan lembaga Memutus pembubaran partai politik Memutus perselisihan hasil pemilu 2. MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 3. MK mempunyai 9 anggota hakim konstituasi yang ditetapkan oleh Presiden, yang dilanjutkan oleh : 3 orang dari Mahkamah agung 3 orang dari DPR 3 orang dari Presiden
Lembaga KOMISI YUDISIAL Dasar hukum komisi yudisial dalam UUD 1945 dimuat dalam Bab IX tentang kekuasan kehakiman pasal 24 B, isisnya :
1. KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan serta prilaku hakim 2. Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki itregritas dan kepribadian yang tidak tercela. 3. Anggota KY diangkat dan diberhentiakan oleh presiden dengan persetjuan DPR 4. Susunan ,kedudukan dan keanggotaan KY diatur undang – undang .
Perbedaan Lembaga Negara menurut UUD 1945 asli dengan UUD 1945amandeman. Lembaga negara menurut UUD 1945yang asli mengenal lembagatinggi dan tertinggi negara, sehingga lembaga tertinggi bertanggung jawab kepada lembaga tertinggi yaitu MPR. Kemudian ketua lembaga negarra selaian MPR dan DPR ditunjuk oleh Presiden untuk masa waktu 5 tahun. Lembaga negara menurut UUD 1945 amandemen, kita hanya mengenal lembaga negara saja, sehingga kedudukan semua lembaga negara tersebut setinggkat, yang membedakannya hanyalah tugas pokok dan fungsinya saja. Ketua setiap lembaga negara dipilih oleh anggota dan dari anggota, anggota terpilih jadi ketua itulah yang dilantik oleh presiden. Kecuali ketua MPR diresmikan dengan keputusan MPR, ketua DPD diresmikan dengan keputusan DPD, ketua DPR diresmikan dengan keputusan DPR.
B. Mengenal Lembaga Yang Setingkat Lembaga Negara
Ada beberapa lembaga yang dibentuk dengan undang-undang, tetapi sifat tugas dan wewenangnya sama dengan sifat tugas dan wewenang lembaga Negara yang ada di UUD 1945, seprti dalam melaksanakan tugasnya independen atau tidak boleh dicampuri oleh lembaga Negara lainnya, cara pengisian keanggotaannyaadalah diusulkan oleh Presiden dan harus lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Susunan keanggotaannya seprti ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota darianggota dan diresmikan oleh Presiden, masa kerjanya adalah 5 tahun. Khusus KPK hanya 4 tahun.
Nama lembaga yang setingkat dengan lembaga Negara antara lain dalah :
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komnas HAM awalnya dibentuk dengan Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia.
Pasal 1 angka 7 : Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan
pengkajian,
penelitian,
penyuluhan,
pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia. Pasal 83 : Anggota Komnas HAM sebanyak 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM. Ketua 1 orang dan Wakil 2 orang dipilh oleh anggota dari anggota. Masa jabatan anggota Komnas HAM 5 tahun boleh dipilih 1 periode lagi Pasal 87 : Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunannya kepada DPR dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
Dalam melaksanakan tugas komnas HAM berpedoman kepada : a. UU No.39tahun 1999tentang hak asasi manusia b. UU No. 26tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia ( HAM )
2. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Komisi pemberantasan Korupsi dibentuk dengan UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 2 : dengan undang – undang ini dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsiyang untuk selanjutnya disebut komisi pemberantasan korupsi . Pasal 3 : Komisi pemberatasan korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenagnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun . Pasal 4 : Komisi pemberntasan korupsi mempunyai tugas : a. Kordinasi
dengan
instansi
pemberantasan tindak korups
yang
berwenag
melakukan
b. Sivervisi
terhadap
intansi
yang
berwenag
melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntun terhadap tindak pidana korupsi. d. Melakukan tindakan –tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara . Pasal 15 : KPK dalam laporan harus disampaikan kepada DPR dan Presiden dengan tembusan BPK. Pasal 21 : Pimpinan KPK 5 orang ( ketua 1 orang, wakil ketua 4 orang ) Pasal 29 : Usia 40 sampai 60 tahun, pendidikan SH atau ahli bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan. Pasal 30 : Pimpinan KPK dipilih 1 ketua, 4 wakil ketua oleh DPR atas usul Presiden sebanyak 10 orang . Pasal 34 : pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun.
Dalam Melaksanakan Tugas KPK Berpedoman Kepada : a. UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasa tindak pidana korupsi, b. UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999, c. Undang – undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. d. PERPU No.4 tahun 2009 tentang perubahan UU No.30 tahun 2002 e. UUNo.3 tahun 2010 tentang pencabutan PERPU No.4 tahun 2009 f. UU no. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi .
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan korban ( LPSK ) LPSK dibetuk dengan UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 11 (1) LPSK Merupakan lembaga yang mandiri. Pasal 12
LPSK bertanggung jwb untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenang sebagai mana diatur dalam UU ini .
Pasal 13
LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. LPSK
wajib buat
laporan secara kerkala kepada DPR paling sedikit sekali dalam 1tahun. Pasal 14
Anggota LPSK 7 orang
Pasal 15
Masa jabatan 5 tahun dan boleh dipilih 1 kali lagi.
Pasal 20
Anggota LPSK dipilih
oleh DPR sebanyak 7 orang atas usul
presiden sebanyak 14 orang . Pasal 31
LPSK Wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi atau korban, termaksud keluarganya, sejak ditanda tanganinya pernyataan kesediaan sebagai man di maksud dalam pasal 30
4. Ombusdman Ombusdman dibentuk dengan UU No. 37 tahun 2008 Republik Indonesia . Pasal 1
Ombusdman adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenagan mengawasi
penyelenggaraan
pelayanan
publik
baik
yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,dan badan hukum milik negara serta badan
swasta
atau
perseorangan
yang
diberi
tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan / atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 2
Ombusdman Merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga Negara yang instansi pemerintah yang lainya,serta dalam menjalankan tugas dan wewenagnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainya.
Pasal 6
Ombusdman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang di selenggarakan oleh penyelenggaranegara dan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik Negara serta badan swsta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu .
Pasal 7
Salah satu tugas Ombusdman adalah menangani keluhan masyarakat korban maladministrasi publik ( contonya : pelayana yang buruk, tidak adil, diskriminatif, dll ).
Ombusdman adalah seorang pejabat atau badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat. Kata Ombusdman berasal dari bahasa swedia kuno.
Ombudsman,artinya
perwakilan.
Selain
ditingkat
perwakilan.selain
ditingkat pemerintahan, Ombudsman juga dapat ditemui dalam perusahaan, universitas,dan media masa.( wikipedia ).
Pasal 11 (1) Ombusman terdiri atas : a. 1 ( satu ) orang ketua merangkap anggota ; b. 1 ( satu ) orang ketua merangkap anggota dan c. 7 ( tujuh) orang anggota . Pasal 14
Ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman dipilih oleh dewan perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden.
Pasal 16 (1) Presiden mengajukan 18 ( delapan belas ) nama calon anggota Ombudsman kepada dewan perwakilan Rakyat (1) Dewan perwakilan Rakyat wajib memilih dan menetapkan 9 ( sembilan ) calon yang terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota Ombudsman Pasal 17
Ketua, wakil ketua dan anggota Ombudsman memegang jabatan selama masa 5 ( lima ) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 ( satu ) kaali masa jabatan.
Pasal 42 (1) Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahuna kepada dewan perwakilan rakyat dan presiden. (2) Laporan berkala disampaikansetiap 3 ( tiga ) bulan sekali dan laporan
tahunandisampaikan
pada
bulan
pertama
tahun
berikutnya. (3) Obudsman dapat menyampaikan laporan khusus kepada dewan perwakilan rakyat dan presiden selain laporan berkala dan laporan tahunansebagaiman dimaksud pada ayat (2)
(4) Laporan
tahuna
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dipublikasikan setelah disampaikan kepada dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden oleh Obudsman.
Pedoman Kerja Obudsman adalah : 1. Undang – undang No.37 tahun 2008 tentang Obudsman Indonesia dan 2. Undang – undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik .
5. Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi keuangan ( PPATK ) PPATK dibentuk dengan UU No. 8 tahun 2010 tentng pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 1 ayat 2 : PPATK adalah lembaga Independen yang dibentuk dalam rangka
mencegah
dan
memberantas
tindak
pidana
pencucian uang . Pasal 37 PPATK dalam melaksanakan tugas dan Kewenagannya bersifat Idependen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. PPATK bertanggung jawab kepada presiden. Pasal 39
PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang .
Pasal 47 PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenagnya secara berkala kepada Presiden dan MPR setiap 6 bulan. Pasal 53 Kepala dan Wakil kepala PPATK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 55
Kepala dan wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali maka jabatan berikutnya.
Pedoman Kerja PPATK adalah : a. UU No.15 Tahun 2002 tentang tindak Pidana pencucian uang . b. UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2002. c. UU No, 8 Tahun 2010 Tentang pencegahandan pemberantasan tindak pidana pencucian uang .
6. Otoritas jasa Keuangan ( OJK ) OJK dibentuk dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 angka 1 OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan
sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini. Pasal 6
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : a. Kegiatan jasa keuangan disekitar perbankan b. Kegiatan jasa keuangan disector pasar modal, dan c. Kegiatan
jasa
keuangan
disector
perasuransian,
Dana
pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. P’asal 10
OJK dipimpin oleh Komisioner Dewan Komisioner bersifat kolektif dan kolegial Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang
Pasal 11
Anggota dewan komisioner dipilih oleh DPR atas dasar usulan dari Presiden
Pasal 12
Presiden memilih 2 calon (dari 3 calon yang diusulkan panitia seleksi) untuk setiap anggota dewan Komisioneryang akan diusulkan kepada DPR. Ketua Dewan Komisioner dipilih oleh DPR atas usulan 2 calon ketua dari Presiden.
Pasal 14
Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan.
SOAL MANDIRI 1. Sebutkan nama – nama lembaga Negara menurut UUD 1945 beserta fungsi dan tugas pokoknya ? 2. Ada beberapa lembaga yang dibentuk dengan undang-undang, tetapi sifat tugas dan wewenangnya sama dengan sifat tugas dan wewenang lembaga Negara yang ada di UUD 1945 ? Sebutkan ! 3. Sebutkan pedoman komnas HAM dalam melaksanakan tugas ? 4. Sebutkan pedoman kerja PPATK dalam melaksanakan tugas ? 5. Sebutkan pasal – pasal yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan ?
===================== SELAMAT MENGERJAKAN ===================
