PERSEPSI DAN PENGERTIAN PEMBELAAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945 (AMANDEMEN)

PERSEPSI DAN PENGERTIAN PEMBELAAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945 (AMANDEMEN) Oleh : Drs. H. Sutarman, Ws. M.Si

PENDAHULUAN Bangsa dan warga negara Indonesia telah

dan untuk mewujudkan keamanan suatu negara diperlukan potensi dan kesadaran tentang bela negara.

sepakat bahwa “Proklamasi Kemerdekaan Republik

Atas dasar pertimbangan – pertimbangan dan

Indonesia“ berlaku secara “ ienmalig “ artinya terjadi

alasan – alasan tersebut didepan maka baimananakah

sekali dan tidak akan terulang lagi.Proklamasi yang

persepsi dan implementasi bela negara menurut

mengandung berbagai makna bagi bangsa Indonesia

Konstitusi atau Undang Undang Dasar kita ?

adalah merupakan titik kulminasi pergerakan

Permasalahan yang timbul adalah apakah nalar,

perjuangan bangsa Indonesia dalam cita-citanya untuk

persepsi dan pengertianserta implentasi Pembelaan

merdeka.

Negara di Indonesia itu identik dengan Ketahanan

Kemerdekaan bukan merupakan tujuan tetapi

Nasional ? Kecuali itu bagaimanakah kaitan atau

hanya sebagai sasaran antara ,karena dengan

hubungannya antara Pembelaan Negara dengan

kemerdekaan itu kita ingin terus bersatu,berdaulat adil

Ketahanan Nasional ?

dan makmur. Terbentuknya masarakat adil dan

Untuk membahas permasalahan-permasalahan

makmur sebagai cita cita luhur bangsa Indonesia tidak

tersebut dimuka perlu kiranya terlebih dahulu

akan tewrwujud begitu saja tanpa melalui proses,dan

dikemukakan

partisipasi serta strategi yang sistemik, terarah dan

permasalahan sebagai dasar pembahasan sebagai

terpadu.

berikut :

Cita cita nasional sebagaimana terkandung

1.

beberapa

pengertian

pokok

Pembelaan Negara atau Bela Negara adalah

dalam Pembukaan UUD 1945 akan dapat terealisasi

tekad, sikap dan tindakan warga negara yang

bila tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam

teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut yang

alinea keempat Pemukaan UUD 1945 dapat tercapai.

dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran

Untuk mencapai tujuan nasional diperlukan

berbangsa dan bernegara Indonesia,keyakinan

adanya berbagai potensi dan partisipasi dari seluruh

akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara,

aspek kehidupan yang akan dapat menjamin kelangsungan dan keselamatan serta keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Keselamatan bangsa dan negara adalah suatu kondisi yang harus terwujud dan tidak dapat ditawar apabila bangsa dan negara itu ingin hidup survival. Masalah keselamatan erat sekali dengan keamanan

dan kerelaan unyuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Paancasila dan UUD 1945.

Drs. H. Sutarman, Ws, M.Si. : adalah dosen .....................................

Magistra No. 75 Th. XXIII Maret 2011 ISSN 0215-9511

77

Persepsi dan Pengertian Pembelaan Negara Berdasarkan .....

2.

Pertahanan Keamanan adalah daya upaya suatu

langsung membahayakan identitas, keutuhan,

bangsa dengan mendayagunakan sumber daya

kelangsungan hidup banhgsa dan negara, serta

nasional dan prasarana nasionalnya guna

dalam mencapai tujuan nasionalnya .

melindungi kepentingan negara dan bangsa demi

3.

perkembangan kehidupan bangsa dan negara,

bela negara seluruh rakyat yang mengandung

serta terpenuhinya hak dan kewajibannya sebagai

kemampuan memelihara stabilitas pertahanan

warga negara , berdasarkan Pancasila, UUD 1945

keamanan negara yang dinamis, mengamankan

dan Wawasan Nusantara, dalam pencapaian

pembangunan dan hasil-hasilnya serta

tujuan nasional.

kemampuan mempertahankan kedaulatan negara

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat

dalam menangkal segala bentuk ancaman. 7.

Sistem Senjata Teknologi (SISTEK) adalah

segenap komponen kekuatan pertahanan

keseluruhan yang teratur, berdaya dan berhasil

keamanan negara, yang terdiri atas komponen

guna

dasar rakyat terlatih, komponen utama ABRI

pengintegrasian sumua unsur-unsur kekuatan

beserta cadangan TNI, komponen khusus

pisik dan teknologi, diwujudkan dalam satu pola

Perlindungan masarakat dan komponen

tertentu, dan yang merupakan kondisi dan alat

pendukung sumber daya alam, sumber daya

memenangkan perang.

buatan dan prasarana nasional, secara menyeluruh, terpadu dan terarah.

dan saling bersangkut paut dari

8. Sistem Senjata Sosial (SISSOS) adalah suatu keseluruhan yang teratur, berdaya guna dan

Perlawanan Rakyat Semesta adalah kesadaran,

berhasilguna dan saling bersangkut paut dari

tekad, sikap dan pandangan seluruh rakyat

pengintegrasian semua unsur – unsur kekuatan

Indonesia untuk menangkal, mencegah,

sosial, diwujudkan dalam suatu pola tertentu,

menggagalkan, dan menumpas setiap ancaman

yang merupakan kondisi serta alat untuk

yang membahayakan Negara Kesatuan Republik

mencapai tujuan.

Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, dengan mendayagunakan segala sumber 5.

Ketahanan Pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran

Semesta ( SISHANKAMRATA ) adalah tatanan

4.

6.

terwujudnya kondisi kelangsungan hidup dan

Selanjutnya perlu juga diperhatikan aspek aspek yang bisa memberikan konstribusi atau

daya nasional dan prasarana nasional.

pengaruh dalam membahas permasalahan tersebut

Ketahanan Nasional adalah Kondisi yang

yaitu aspek alamiah (TRI GATRA) dan aspek sosial

dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi

(PANCA GATRA) sebagaimana terkaji dalam

tiap aspek kehidupan bangsa dan negara yang

Ketahanan Nasional Indonesia.

berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman , baik dalam maupun dari luar negeri yang langsung maupun tidak

78



PEMBAHASAN

5.

Pasal 68 Undang-Undang N0. 39 Tahun 1999 yang berbunyi :

Guna membahas permasaalahan sebagaimana dikemukakan didepan mari kita ingat beberapa dasar

“Setiap warga negara wajib ikut serta dalam

pertimbangan yuridis yang tertuang dalam beberapa

upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan sebagai berikut :

perundang-undangan“

1. Pasal 27 : 3 UUD 1945 (Amandemen kedua) yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara“ 2.

Pasal 30 : 1 UUD 1945 (Amandemen kedua) yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara “

3.

Pasal 30 : 2 UUD 1945 (Amandemen kedua) yang berbunyi : “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan

6.

Undang-Undang N0. 2 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang dalam pasal 9 disebutkan : (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui : a.

pendidikan kewarganegaraan

b.

pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

c.

pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan

keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, 4.

d.

pengabdian sesuai profesi.

(3) Ketentuan

mengenai

pendidikan

sebagai kekuatan pendudukung“

kewarganegaraan,

Pasal 30 : 5 UUD 1945 (Amandemen kedua)

kemiliteran secara wajib, dan pengabdian

yang berbunyi :

sesuai dengan profesi diatur dengan undang

“Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

pelatihan

dasar

undang. Selanjutnya Chaidir Basrie menyatakan bahwa

Indonesia, hubungan kewenangan Tentara

wawasan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

telah dijadikan landasan dan sumber perjuangan

Republik Indonesia didalam menjalankan

bangsa untuk membela dan mempertahankan negara

tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal- hal yang terkait dengan

Proklamasi 17 Agustus 1945, merumuskan 4 prinsip dasar bagi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia.

pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang“


79


Keempat prinsip tersebut adalah :

1945, apabila ia ikut serta dalam perang kemerdekaan,

1. Bahwa bangsa Indonesia berhak dan wajib

baik bersenjata maupun tidak bersenjata.

membela dan mempertahankan kemerdekaan yangtelah

1950 – 1966 bahwa bela negara dipersepsikan identik

diperjuangkan, yang meliputi segenap rakyat

dengan pertahanan keamanan dalam arti bahwa warga

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

negara dikatakan ikut bela negara, apabila ia ikut serta

Bahwa upaya pertahanan keamanan negara yang

dalam kegiatan kegiatan baik langsung maupun tidak

merupakan tanggung jawab dan kehormatan

langsung dalam salah satu komponen kekuatan

setiap warga negara harus dilakukan berdasarkan

pertahan keamanan. Sedang pada masa pemerintahan

asas keyakinan akan kewenangan dan tidak kenal

Orde Baru (1966 – 1998) dimana ancaman yang

menyerah, serta tidak mengandalkan pada

dihadapi bangsa dan negara Indonesia semakin

bantuan atau perlindungan kekuatan asing.

komplek maka mulai dikenalkan dan dikembangkan

Negara

2.

3.

Republik

Indonesia

Bahwa bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya.

4.

Perkembangan berikutnya adalah periode tahun

Bahwa bangsa Indonesia menentang segala macam penjajahan dalam berbagai bentuk dan Penampilannya, dan menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif.

tentang konsepsi Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional pada hakekatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian lahirnya konsepsi Ketahanan Nasional tersebut , maka sebagai konsekwensinya adalah bahwa bela negara

Persepsi tentang pengertian pembelaan negara

itu identik dengan Ketahanan Nasional, maka bentuk

secara umum identik dengan pemahaman pertahanan

bela negara harus diwujudkan dalam segenap aspek

keamanan. Tanggapan seperti ini memang wajar ,

kehidupan nasional bangsa Indonesia yang mencakup

karena sejak Indonesia merdeka dan atau berdiri

dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan

keikutsertaan warga negara dalam bela negara

pertahanan keamanan. Dengan kata lain bahwa bela

terwujud dalam kegiatan pertahanan keamanan. Atas

negara itu dapat dilakukan dengan tidak hanya dengan

dasar ini maka persepsi pemerintah maupun

perang angkat senjata maju kemedan pertempuran,

masyarakat terhadap bela negara ,yaitu setelah

tetapi dapat dilakukan oleh setiap warga negara

seorang warga negara tersebut melaksanakan kegiatan

Indonesia sesuai dengan bidang kemampuan dan

dibidang komponen-komponen kekuatan pertahanan

keahliannya masing masing.

keamanan. Persepsi dan pengertian bela negara pada perkembangan tahun 1945 – 1949 dimana saat itu merupakan periode perang kemerdekaan menghadapi ancaman dari Belanda bahwa warga negara dianggap talah menunaikan hak dan kewajiban dalam bela negara sebagaimana diminta dalam pasal 30 UUD

80



SUMBER KEKUATAN BELA NEGARA

c.

Mengamankan dan mendayagunakan sumber daya nasional dan prasarana nasional untuk

Sumber kekuatan bela negara apabila kita

kepentingan pertahanan keamanan negara.

melihat dalam Undang Undang N0. 20 Tahun 1982. Pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Negara

Hakekat sistem Pertahanan Keamanan negara

Republik Indonesia adalah semua warga negara

Indonesia adalah Perlawanan Rakyat Semesta yang

Indonesia. Rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan

memiliki sifat-sifat :

bangsa yang menjadi kekuatan dasar upaya

a.

pertahanan keamanan negara (Pasal 2 UU N0. 20

Kerakyatan, yaitu keikutsertaan seluruh rakyat warga negara sesuai dengan kemampuan dan

Th.1982). Sedangkan dalam Undang Undang N0. 3

keahliannya dalam komponen kekuatan

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam pasal

pertahanan keamanan negara.

9 ayat 1 disebutkan pula bahwa “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara

b.

Kesemestaan, yaitu seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasikan diri guna

yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan

menanggulangi setiap bentuk ancaman baik dari

negara “

luar negeri maupun dari dalam negeri Sesuai dengan Sishankamrata maka

beberapa potensi harus dibina untuk mewujudkan daya dan kekuatan tangkal dengan membangun, memelihara, dan mengembangkan segenap komponen kekuatan pertahanan negara yang terdiri dari :

c.

Kewilayahan, yaitu seluruh wilayah negara merupakan tumpuhan perlawanan dan segenap lingkungan didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut.

a.

Rakyat terlatih (Ratih) sebagai komponen dasar

b.

Angkatan bersenjata (ABRI) besertya cadangan

BELA

Tentara Indonesia (Cad.TNI) sebagai komponen

(AMANDEMEN )

utama. c. d.

NEGARA

PASKA

UUD

1945

Konsepsi pertahanan keamanan negara RI

Perlindungan masarakat (Linmas) sebagai

menurut UU N0. 20 Tahun 1982 yang dengan adanya

komponen khusus

amandemen didalamnya ditegaskan bahwa sistem

Sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan

yang dipakai adalah Sistem Pertahanan Keamanan

prasarana nasional sebagai kmponen pendukung

Rakyat Semesta (Sihankamrata) dengan adanya amandemen UUD 1945 pada pasal 27 dan pada pasal

Selanjutnya perwujudan penyelenggaraan pertahanan keamanan rakyat semesta itu dilakukan melalui : a. b.

30 serta dengan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) maka panggilan tentang partisipasi, implementasi serrta

Memasarakatkan upaya pertahanan keamanan

realisasi pembelaan warga negara Indonesia terhadap

negara

kedaulatan dan keuutuhan bangsa nampak lebih

Menegakkan Hak dan Kewajiban warga negara

eksplisit, lebih lebih setelah diundangkannya UU No.

dalam bela negara menurut jalur / wadah yang

3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

ditentukan oleh peraturan perundang- undangan


81


Dalam pasal 27 UUD 1945 ( Amandemen) ayat 3 tersurat kata “wajib“ iktu serta dalam upaya

dan pengabdian sesuai dengan profesinya masingmasing.

pembelaan negara . Hal ini merupakan implementasi

Beberapa contoh bentuk bela negara non fisik

dari “right of equality“ Jadi tidak ada nilai

adalah :

diskriminatif.

1.

Pada pasal 30 UUD 1945 (Amandemen)

bernegara ,taat, patuh terhadap peraturan

tentang pembelaan negara dan pertahanan keamanan dimunculkan lagi (ayat 1 dan ayat 2) dan bahkan

perundangan dan demokratis. 2.

dalam ayat 2 juga dipertegas lagi oleh UU N0. 20 Tahun 1982 dimana pertahanan dan keamanan dilaksanakan menlalui Sishankamrata. Selanjutnya dalam pasal 68 UU N0. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan

Meningkatkan kesadaran berbangsa dan

Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masarakat.

3.

Beerperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara

4.

Sadar mmembayar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.

penegasan bahwa upaya pembelaan negara itu wajib

Selanjutnya apbila kita kaji lebih dalam lebih

bagi setiap warga negara ,tetapi ada ketentuan menurut

operasional maka nalar, makna dan pengertian tentang

Undang-Undang. Demikian pula yang diatur dalam UU N0. 3

bela negara yang tercantum dibeberapa ayat dan pasal

Tahun 2002 dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan pula

tersebut dimuka ternyata terdapat nilai- nilai

bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut

kesamaan (identik) dengan nilai nilai Ketahanan

serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam

Nasional . Bukankah hakekat pertahanan keamanan

penyelenggaraan pertahanan negara “.

negara itu adalah dalam rangka terwujudnya

Menurut penjelasan

UU N0. 3 Tahun 2002

Ketahanan Nasional yang mantab dan kondusif ?

dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan

Tentang mengenai kaitan / hubungan

perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya

Pembelaan Negara dengan Ketahanan Nasional dapat

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

dijelaskan sebagai berikut :

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam

1.

Pembelaan Negara sebagai suatu sitem lebih

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

menekankan pada komponen kekuatan , strategi

Selanjutnya bela negara itu dalam era sekarang ini

dan sosialisasi.Sedang Ketahanan Nasional itu

dapat dipahami baik secaca fisik maupun secara non

merupakan sasaran dan tujuan dari upaya-upaya

fisik.

pembelaan negara. Tujuan Ketahanan Nasional Bela negara fisik adalah bagi warga negara

akan diukur melelui seberapa jauh “keuletan“

yang langsung maju perang dengan memanggul

warga

negara

dalam

partisipasi

dan

senjata , sedang bela negara non fisik adalah bela

implementasinya dalam Ketahanan Nasional dan

negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak

seberapa besar kekuatan “ketangguhan“ warga

langsung maju perang dengan angkat senjata , tetapi

negara dalam Ketahanan Nasional.

dilaksanakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan

82



2.

Pembelaan Negara sebagai wujud partisipasi

demikian apabila tidak diiringi dengan kesadaran bela

warga negara yang dilakukan secara semesta

negara warga negara Indonesia secara kongkrit maka

dalam arti bahwa seluruh daya bangsa dan negara

yang

mampu memobilisasi diri guna menanggulangi

menjungkirbalikkan persepsi dan pengertian

setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar

pembelaan negara yang pada gilirannya dapat

negeri maupun dari dalam negeri adalah dalam

mengganggu integritas dan kedaulatan Negara

rangka memelihara dan meningkatkan Ketahanan

Kesatuan Republik Indonesia.

Nasional. 3.

mungkin

terjadi

adalah

akan

Untuk itu guna mengantisipasi hal-hal yang

Perihal usaha atau upaya bela negara itu bagi

tidak kita inginkan , dan demi tetap tegaknya Negara

warga negara bukan suatu kesadaran, fakultatif ,

Kesatuan Republik Indonesia , demi terciptanya tata

tetapi harus diterima sebagai suatu panggilan

kehidupan yang kondusif menuju tercapainya tujuan

tugas dan kewajiban, karena ancaman yang

nasional , maka potensi dan kekuatan bangsa serta

datang baik yang langsung maupun tidak

berbagai peluang yang ada harus dimanfaatkan secara

langsung dapat timbul sewaktu - waktu, dan

sistemik dan terukur. Potensi, kekuatan, peluang yang

pengingkaran terhadap kewajiban bela negara

dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

merupakan karapuhan Ketahanan Nasional, yang

1.

Memaksimalkan fungsi Pancasila

pada gilirannya akan membahayakan identitas, Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat

keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara

Pembukaan UUD 1945 memiliki berbagai fungsi

dalam mencapai tujuan nasionalnya.

/ peran bagi bangsa Indonesia. Pancasila jangan Konkritisasi Persepsi dan Pengertian

hanya dihafal dan dimengerti saja tetapi harus

Pembelaan Negara. Persepsi dan pengertian

dihayati dan diamalkan secara sungguh-sungguh

pembelaan negara tidak hanya berhenti atau terbatas

oleh bangsa Indonesia

pada pengetahuan dan pemahaman teori dan konsep

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

saja, tetapi yang lebih penting adalah harus

Pancasila

dikongkritkan atau di implementasikan dalam sikap

dikesampingkan dan jangan hanya sebagai slogan

dan perilaku.

kehidupan.

Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, terus meningkatnya peradaban dunia di era globalisasi ini bangsa Indonesia hendaknya dapat memposisikan diri secara fleksibel agar eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat tetap survive dalam kapasitasnya sebagai negara yang berdaulat. Demikian pula dengan berlangsung orde reformasi di Indonesia yang telah bergulir selama lebih satu dasa warsa dimana kran politik dan

2.

jangan

dalam kehidupan

dilupakan,

jangan

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia Indonesia sebagai negara kepulauan yang dihuni oleh bebagai macam suku, ras, agama, golongan, perlu adanya kesatuan pandang (visi) dalam mencapai apa yang dicita-citakan , tanpa adanya persatuan dari berbagai unsur tersebut mustahil rasanya negara RI akan hidup dan jaya selamalamanya.Bangsa Indonesia sepakat bahwa cara

demokrasi terbuka secara pasif. Kondisi yang


83


pandang bangsa Indonesia tentang diri dan

hak otonom, dan sesuai dengan UU N0. 22 Tahun

lingkungannya sebagaimana telah dirumuskan

1999 jo UU N0.25 Tahun 1999 dan UU N0 32

dalam wawasan nasionalnya yaitu Wawasan

Tahun 2004 ,maka daerah kabupaten dan kota

Nusantara, yang berperan membimbing bangsa

diberikan hak untuk mengatur dan mengurus

Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya

rumah tangganya sendiri, dengan kata lain

serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan

memiliki otonomi daerah. Diharapkan dengan

mengisi kemerdekaannya.

otonomi daerah, pemerintah daerah dan

Dengan demikian bangsa Indonesia diharapka

masyarakat didaerah dapat lebih memperdayakan

menyadari pentingnya persatuan , kesatuan dan

dirinya dan melaksanakan pembangunan

keutuhan wilayah negara, serta lebih

daerahnya masing-masing. Otonomi daerah

mengutamakan kepentingan nasional daripada

dimaksud adalah dalam kerangka NKRI. Jadi

kepentingan pribadi, golongan, sehingga sadar

tidak boleh ada daerah yang ingin menjadi negara

berbakti, rela berkorban untuk bangsa dan

dalam negara.

negaranya. 3.

Stabilitas keamanan merupakan prasarat atau

kekayaan alamnya

kunci kepercayaan luar negeri dan dalam negeri

Wilayah RI yang terdiri dari darat laut dan udara

untuk melakukan “nations and caracter

ternyata sangat kaya, sangat banyak memiliki

building” Aparat keamanan sesuai dengan tugas

sumber kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan

dan kewenangannya harus tetap setia pada

demi kepentingan dan kemakmuran seluruh

Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah

rakyat Indonesia. Para pemimpin dan para elit

Prajurit. TNI dan Polri sebagai kekuatan inti

politik perlu menyadari dan membuat kebijakan

dalam bela negara agar terus ditingkatkan kesiap

dan keputusan yang dapat mengamankan dan

siagaan, profesionalismenya dan kesejahteraannya. 6.

Supremasi Hukum

dengan semboyan “ bahwa kekayaan negara yang

Penegakan hukum merupakan salah satu agenda

kita miliki itu bukan warisan nenek moyangmu,

reformasi di Indonesia. Hukum harus ditegakkan,

tetapi itu adalah titipan anak cucumu “ Dengan

hukum harus diberlakukan secara adil dan semua

demikian maka dari generasi ke generasi akan

warga negara wajib menjunjung hukum tanpa

tetap tumbuh semangat nasionalisme dan

kecuali. Hukum tidak boleh tebang pilih.

patriotismenya.

84

Aparat Keamanan

Wilayah Indonesia dengan segala sumber

mengelola sumber-sumber kekayaan tersebut

4.

5.

7.

Dukungan Luar Negeri

Otonomi Daerah yang tetap dalam bingkai

Keberhasilan diplomasi pemerintah dalam rangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia

memperoleh dukungan negara-negara lain

Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 bahwa NKRI

terhadap keutuhan NKRI dan bantuan dana yang

dibagi atas daerah-daerah propinsi yang diabgi

tidak mengikat masih perlu dimantabkan, agar

lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Sesuai

tidak berbalik bertentangan dan atau merugikan

dengan jiwa pasal 18 tersebut maka daerah diberi

kepentingan Indonesia.



upaya-upaya warga negara dalam usaha

PENUTUP 1.

peingkatan kesadaran bela negara. Hal ini

Sampai kapanpun persepsi, makna dan

merupakan indikasi positif demi terwujudnya

pengertian Pembelaan Negara (Bela Negara) dan

atau terciptanya tujuan pembangunan nasional.

Ketahanan Nasional tidak boleh hanya sampai pada tataran konsep / teori ataupun pengetahuan

2.

7.

saja , tetapi harus benar-benar terinternalisasi dan

dimana kran politik dan demokrasi sangat

terimplementasi dalam sikap dan perbuatan

terbuka ternyata sangat rentan dengan ancaman

sehari-hari.

disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu pendidikan yang mengarah kepada kesadaran bela negara

Harus disadari betul bahwa Pembelaan Negara

harus terus ditumbuh kembangkan melalui

adalah merupakan kewajian bagi seluruh warga

berbagai jalur.

negara Indonesia tanpa kecuali, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan

8.

interrelationship, saling mengisi,

Ketahanan Nasional sebagai suatu konsep harus

saling

melengkapi dan terletak pada unsur manusianya,

terus dipelihara dan dikembangkan seiring

sehingga apabila manusia warga negara

dengan peluang dan tantangan yang sedang dan

Indonesia memiliki komitmen yang tinggi

akan dihadapi demi tetap tegaknya Negara

terhadap pembelaan negara, maka Ketahanan

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Nasional Republik Indonesia juga akan mantab

Pancasila dan UUD 1945. 4.

Hubungan atau keterkaitan antara pembelaan negara dengan Ketahanan Nasional bersifat

profesinya masing-masing. 3.

Bagi bangsa Indonesia yang sejak masa reformasi

dan dinamis, sebaliknya Ketahanan Nasional

Mantab dan terwujudnya Ketahanan Nasional

yang mantab dan dinamis akan memotivasi

yang tangguh sangat bergantung dan atau terkait

tumbuhnya kesadaran bela negara yang besar dan

dengan kesadaran bela negara rakyat warga

tinggi.

negara Indonesia sebagai sumber kekuatan bangsa dalam upaya pertahanan keamanan negara. 5.

Persepsi dan pengertian Bela Negara dengan Ketahanan Nasional ternyata terdapat suatu kesamaan pada tujuan akhirnya, dimana

SARAN – SARAN : Kepada Warga Negara Indonesia : 1.

rakyat sebagai sumber kekuatan dalam

keduanya adalah ingin mewujudkan keamanan

pertahanan negara , maka warga negara Indonesia

dan kesejahteraan bagi rakyat warga negara

hendaknya senantiasa siap sedia bersikap dan

Indonesia 6.

bertekad untuk berperan serta

Persepsi dan pengertian Pembelaan Negara

pemembelaan

berdasarkan UUD 1945 (Amandemen) seperti

negara

sesuai

dalam dengan

kemampuannya masing-masing.

tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 serta yang tercantum dalam UU N0. 3 Th. 1999 merupakan

Agar memahami dan menyadri bahwa karena

2.

Untuk tidak bersikap dan berbuat yang patut diduga atau dapat mengancam disintegrasi bangsa.


85


3.

Secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-

Mensosialisasikan berbagai peraturan perundang

sama mentaati tata perundang-undangan yang ada

undangan yang berkaitan dengan usaha Bela

dan berlaku dalam hal bela negara demi tetap

Negara, Ketahanan Nasional dan Pertahanan

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keamanan

Kepada para Tokoh dan Elit Politik : 1.

3.

Memberikan fatwa, ajakan dan anjuran yang

4.

Memperhatikan fasilitas pendukung dan kesejahteraan bagi para Komponen Bela negara.

kondusif terhadap terciptanya kesadaran bela negara demi terwujudnya daya tangkal yang

DAFTAR PUSTAKA

efektif terhadap kemungkinan ancaman yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. 2.

Memberikan suri tauladan terhadap anggota dan partisipannya masing-masing berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam usaha-usaha bela negara.

Kepada Pemerintah Republik Indonesia : 1.

Harus tegas tetapi bijak dalam mengambil keputusan

dan dalam menghadapi berbagai

gangguan dan ancaman yang bisa membahayakan pertahanan dan keamanan negara. 2.

Membangun kerja sama dengan infra struktur atau berbagai pihak dalam menangani berbagai masalah yang patut diduga mengancam stabilitas nasional dan dengan lebih mengedepankan pendekatan yang persuasif dan edukatif

Lembaga Ketahanan Nasional “Kewiraan Untuk Mahasiswa“ Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000. Kaelan & Achmad Zubaidi “Pendidikan Kewarganegaraan“ Paradigma Yogyakarta, 2007 Chaidir Basrie “Bela Negara, Implementasi dan Pengembangannya“ Universitas Indonesia Press, 1995 Budi Santosa “ Tegaknya Ketahanan Nasional Untuk Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia“ Jurnal Ketahanan Nasional, Desember 2000. Undang-Undang Dasar 1945 ( Amandemen ) Undang-Undang N0. 20 Tahun 1982 Undang-Undang N0. 39 Tahun 1999

86


PERSEPSI DAN PENGERTIAN PEMBELAAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945 (AMANDEMEN)

Recommend Documents