PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSIONALITAS KOPERASI BERDASARKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSIONALITAS KOPERASI BERDASARKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 Agus Kusnadi Aan Eko Widiarto Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Email: [email protected] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: [email protected]

Abstract Cooperative identity is at risk with the Act 17 of 2012 on Cooperatives, which relies on the values of capitalism. Capitalism is characterized through the economic activities and financial control by the efforts of large private properies in the sense of the individual and groups, profit oriented, the market economy competition dominant supported by consumerism, and the pricing of labor that follows the market mechanism. As a result, it is importance to make purification of cooperative base on UUD 1945 as set in Art. 33 par. (1), to make clear the principles of constitutionality of cooperatives in Indonesia. The principle of the constitutionality of the cooperative include brotherhood, man as main actors, social welfare oriented, synergy, market driven, shared interests, and mutual interest. Key words: cooperative, constitutionality, brotherhood

Abstrak Jati diri koperasi terancam hilang dengan adanya UU 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyandarkan pada nilai-nilai kapitalisme. Kapitalisme dicirikan adanya kegiatan ekonomi dan kontrol keuangan oleh usaha-usaha besar milik privat dalam arti orang seorang maupun keluarga, akumulasi laba sebesar-besarnya dalam motif profit (profit oriented), ekonomi pasar persaingan dominan yang ditopang dengan konsumerisme, dan penentuan harga tenaga kerja yang mengikuti mekanisme pasar. Akibatnya diperlukan pemurnian bangun usaha koperasi sebagaimana UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 33 ayat (1) sehingga jelas prinsip-prinsip konstitusionalitas koperasi di Indonesia. Prinsip konstitusionalitas koperasi meliputi berasaskan kekeluargaan, manusia sebagai penentu, berorientasi pada kesejahteraan sosial, kerjasama/ sinergi, pasar dikendalikan, kepentingan bersama, dan mutual interest. Kata kunci: koperasi, konstitusionalitas, kekeluargaan

Latar Belakang

tertentu saja. Koperasi menjadi gerakan

Kelahiran Koperasi adalah perlawanan

yang ingin mengakhiri kolonialisme dengan

terhadap kegiatan perekonomian yang tidak

sistem yang baru, dengan sistem yang tidak

adil dan hanya mementingkan suatu golongan

menggunakan kapitalisme karena kapitalisme

17

DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.2

18

ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 1, April 2016, Halaman 17-31

adalah anak turunan dari kolonialisme itu

amandemen) sempat hendak dihilangkan

sendiri.1 Dalam kaitannya dengan hal tersebut

oleh panitia amandemen UUD 1945. Saat itu

perlu kiranya dilihat koperasi yang pertama

usaha bersama dan asas kekeluargaan hendak

kali ada dan mengapa sampai lahir koperasi.

dihilangkan karena adanya anggapan yang

Di Inggris Utara sekelompok buruh di

salah satunya bahwa asas kekeluargaan sering

Rochdale menghendaki adanya perubahan

disalahgunakan pada saat rezim orde baru

nasib dengan cara mendirikan sebuah toko

berkuasa. Tetapi pada akhirnya keberadaan

kecil yang dimiliki dan dikelola bersama di

usaha bersama berdasar asas kekeluargaan

salah satu gang di Toadlane, Rochdale, pada

tersebut setelah melalui perdebatan yang

tahun 1844 sebagai sebuah bentuk upaya

sengit tetap dipertahankan keberadaannya.

menetralisisasi dampak negatif kapitalisme

Dengan demikian dapat dipandang bahwa

dan melindungi anggotanya dari dampak

usaha bersama berdasar asas kekeluargaan

kapitalisme tersebut.2 Koperasi Rochdale

masih dijadikan sebagai pedoman dalam

merupakan koperasi yang berdiri pertama kali

penyelenggaraan perekonomian di Indonesia.

dan merupakan perjuangan dari sekelompok

Dipertahankannya Pasal 33 UUD 1945

buruh untuk menetralisir dampak negatif

adalah karena para perumus perubahan saat

kapitalisme dan melindungi anggotanya dari

itu menyatakan bahwa perekonomian yang

dampak kapitalisme tersebut. Artinya jelas

benar adalah apa yang dipikirkan oleh para

bahwa

kapitalisme

pembentuk bangsa, termasuk Mohammad

karena lahirnya untuk melindungi anggota

Hatta.Apabila diubah maka akan membenarkan

koperasi dari dampak kapitalisme. Dalam

praktik perekonomian yang bertentangan

konteks Indonesia, Koperasi pun tidak

dengan jati diri bangsa Indonesia.3 Tetap

berbeda dari Koperasi Rochdale yang lahir

dipertahankannya usaha bersama berdasar

dengan semangat pembebasan dari dampak

atas asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Ayat

kapitalisme. Sehingga dengan demikian dapat

(1) UUD 1945 menimbulkan harapan akan

dipahami kenapa disebutkan dalam Penjelasan

kesejahteraan yang menjadi cita-cita awal dari

Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen

keberadaan pasal tersebut.

Koperasi

menentang

bahwa bangun perekonomian yang sesuai

Sejak kemerdekaan Indonesia, pengaturan

dengan usaha bersama dan asas kekeluargaan

koperasi dilakukan melalui Undang-Undang

adalah Koperasi.

Nomor 79 Tahun 1958, Undang-Undang

Keberadaan usaha bersama dan asas

Nomor 14 Tahun 1965, Undang-Undang

kekeluargaan dalam UUD 1945 (sebelum

Nomor 12 Tahun 1967, Undang-undang

1 Risalah sidang perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 19 Juni 2013, hlm. 24. 2 M. Fathorrazi, Ekonomi Koperasi, (Jember: Jember University Press, 2010), hlm. 52. 3 Risalah sidang perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 19 Juni 2013, hlm. 13.

Agus Kusnadi, Aan Eko Widiarto, Prinsip-Prinsip Konstitusionalitas Koperasi...

19

Nomor 25 tahun 1992, dan Undang-Undang

UU Perkoperasian dipandang secara masif

Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

mengandung ciri-ciri kapitalisme sehingga

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012

perlu diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).

tentang

selanjutnya

Tujuan dari Para Pemohon mengajukan

disebut UU Perkoperasian ternyata tidak

permohonan pengujian tersebut tidak lain

menyelenggarakan

supaya

Perkoperasian

yang

perkoperasian

seperti

koperasi

diselenggarakan

sesuai

amanah yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1)

dengan jati diri Koperasi. Jati diri koperasi

UUD 1945. UU Perkoperasian sarat dengan

sebagai suatu bentuk usaha bersama berdasar

nilai-nilai kapitalisme.

asas kekeluargaan yang berorientasi kepada

Koperasi

sebagai

bangun

usaha

sebesar-besarnya kesejahteraan anggota harus

bersama berasaskan kekeluargaan sangat

dikembalikan. Cita-cita luhur pendiri bangsa

bertentangan dengan semangat kapitalisme.

agar bangsa Indonesia terlepas dari belenggu

Hal ini disebabkan kapitalisme adalah sebuah

kemiskinan harus diwujudkan. Salah satu

sistem ekonomi yang berlandaskan faham

upaya tersebut adalah dengan masyarakat

liberalisme (kebebasan), dan liberalisme itu

melakukan

sendiri berdiri di atas fondasi individualisme.

berbentuk Koperasi. Koperasi yang dimaksud

Sedangkan koperasi berlandaskan semangat

tentunya koperasi yang menerapkan jati diri

kebersamaan/persaudaraan

(brotherhood)

Koperasi dalam penyelenggaraannya seperti

dan saling tolong menolong (self help). Jati

manusia sebagai penentu, berorientasi pada

diri koperasi merupakan usaha bersama dan

kesejahteraan sosial, kerjasama/sinergi, pasar

asas kekeluargaan dalam perekonomian.

dikendalikan, kepentingan bersama, orang lain

Perekonomian Indonesia haruslah merupakan

sebagai saudara/brother, dan mutual interest.

suatu bentuk usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

kegiatan

Penyelenggaraan

Perekonomian

Koperasi

Indonesia

berdasarkan UU Perkoperasian melenceng

Materi muatan UU Perkoperasian isinya

dari jati diri koperasi. Setidak-tidaknya hal

tidak sejalan dengan jiwanya, ada kesenjangan

tersebut dapat dilihat dari: Pertama, filosofi

antara jiwa dan isi, atau dengan kata lain tidak

atau ideologi yang dijadikan acuan dalam UU

ada kesinambungan antara jiwa dan isi dari UU

Perkoperasian yaitu paham kapitalis tidak

Perkoperasian. Jiwa utama untuk menegakkan

sesuai dengan filosofi atau ideologi koperasi

jati diri dalam pengembangan Koperasi

yang ditegaskan dalam UUD 1945 yang

hanyalah dijadikan wacana, sementara isi

berasakan kekeluargaan. Kedua, organisasi/

dari UU Perkoperasian justru mengabaikan

manajemen penyelenggaraan Koperasi yang

jati diri Koperasi. Bagi Koperasi aktualisasi

diatur dalam UU Perkoperasian menghilangkan

dari jati diri justru merupakan kekuatan untuk

jati diri koperasi sebagai suatu usaha bersama

menghadapi tantangan di era global.

berdasar atas asas kekeluargaan. Kedaulatan

20


dari anggota Koperasi sudah hilang dengan

kepungurusan harus dipecah, AD/ART diubah,

diberlakukannya UU Perkoperasian tersebut.

aset dipecah, usaha dipecah, dan seterusnya.

Ketiga, Permodalan Koperasi sudah keluar

Koperasi

akan

sibuk

dengan

masalah

dari rel usaha koperasi. Permodalan koperasi

“pemecahan” tersebut, bukan usahanya. Ini

dalam UU Perkoperasian diatur selayaknya

akan mengakibatkan biaya tinggi, resiko

usaha-usaha lain yang berbentuk Perseroan

konflik internal, dan yang paling mendasar

Terbatas (PT) maupun CV yang modalnya

adalah bahwa selama ini koperasi hidupnya

berorientasi pada keuntungan pribadi. Perlu

saling menopang antar jenis-jenis usaha

untuk ditegaskan bahwa PT maupun CV

yang dilakukan akan hilang. Dalam konteks

merupakan suatu badan usaha milik swasta

ini permasalahan yang penting untuk dikaji

yang dimiliki oleh orang perorangan dan

adalah apa prinsip-prinsip konstitusionalitas

berorientasi

pemodal.

koperasi yang sesuai dengan tafsir asas

Demikian pula jika dikaitkan dengan badan

kekeluargaan sebagaimana dimaksud Pasal

usaha

33 ayat (1) UUD 1945 dalam wadah bangun

pada

milik

keuntungan

negara

yang

berorientasi

memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umunnya dan penerimaan kas negara pada khususnya maka koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional memiliki karakteristik tersendiri. Merunut pemikiran Mohammad Hatta, pelaku ekonomi utama pertama adalah koperasi, baru kemudian badan usaha milik negara, baru kemudian kalau tidak mampu kedua-duanya adalah swasta.4 Keempat, jenis usaha koperasi yang dalam UU Perkoperasian ditentukan satu Koperasi harus satu jenis usaha sehingga membatasi usaha koperasi. Dengan demikian memunculkan

berbagai

kerancuan

dan

kerugian bagi koperasi-koperasi yang telah berjalan. Koperasi yang ada saat ini akan dirombak menurut jenis koperasi dan jenis usahanya. Hal ini akan mengakibatkan

usaha koperasi.

Pembahasan A. Dasar Filosofi Koperasi Bung

Hatta

menyatakan

bahwa

kemerdekaan Indonesia adalah mengemban cita-cita

untuk

membentuk

masyarakat

merdeka yang demokratis melalui upaya melaksanakan “transformasi ekonomi” dan “transformasi sosial”. Transformasi ekonomi yang dimaksudkan adalah suatu upaya restrukturisasi membentuk sistem ekonomi baru yang meninggalkan asas perorangan (individualisme) dan menggantinya dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan (mutualism dan brotherhood) sesuai semangat dan moralitas agama ber-ukhuwah berdasar demokrasi ekonomi.5

4 Risalah sidang perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 19 Juni 2013, hlm. 14. 5 Sri Edi Swasono, Koperasi & Ekonomi Rakyat: Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosial-Kultural, Sokoguru Perekonomian, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2005), hlm. 7.


Jati diri bangsa Indonesia sebagaimana

21

Hubungan antara buruh dan majikan seperti di

sistem

dalam masyarakat kapitalis akan hilang. Jadi

perekonomian yang dibangun sesuai dengan

sebenarnya asas kekeluargaan ini menjadi

jiwa bangsa Indonesia sehingga dengan

pembeda yang tegas. Sebagai kriteria untuk

demikian dapat dikatakan bahwa usaha

membedakan usaha bersama ala kapitalis

bersama dan kekeluargaan tersebut adalah

yang masih memisahkan buruh dan majikan,

ciri khas bangsa Indonesia atau pranata dan

dan usaha bersama yang berasas kekeluargaan

instrumen tersendiri yang beda dengan pranata

yang tidak lagi mengenal pembedaan buruh

atau sistem lainnya. Asas kekeluargaan

dan majikan.6

dimaksud

merupakan

suatu

dalam

Indonesia yang merdeka dibentuk untuk

menyelenggarakan kegiatan perekonomian

melindungi seluruh bangsa dan tumpah

ada ide tanggung jawab bersama untuk

darah

menjamin kemajuan bagi semua orang.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

mengandung

makna

bahwa

Tujuan memajukan usaha bersama bukannya keuntungan pribadi, tetapi kemajuan bagi seluruh anggota. Istilah berdasarkan atas asas

kekeluargaan

menunjukkan

adanya

landasan bagi tanggung jawab bersama yang ditujukan untuk mencapai usaha bersama yang akan menjamin kemajuan bagi setiap anggota. Dalam sifat kolektivitas inilah perbedaan antara sistem ekonomi yang dicita-citakan

yaitu

asas

kekeluargaan

dengan sistem ekonomi yang mendasarkan pada asas individualisme. Kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan seharusnya tidak lagi mengandalkan motif keuntungan pribadi, tetapi motif untuk menyejahterakan kehidupan bersama demi kebaikan bersama. Terkait dengan asas kekeluargaan Bung Hatta mengatakan, “Pasal 33 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Apabila

Indonesia

dengan

liberalisme

dan

mewujudkan neo-liberalisme

juga merupakan ideologi (dari Barat), maka ideologi ekonomi Indonesia adalah adanya keselarasan dan keseimbangan antara peranan (mekanisme) pasar dalam alokasi sumberdaya dan penguasaan serta pengaturan oleh negara melalui berbagai perundang-undangan. Jika ideologi

keselarasan

dan

keseimbangan

kehidupan masyarakat ini tercakup dalam Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tercantum pada bagian akhir Pembukaan UUD NRI 1945, maka sistem ekonomi hendaknya dapat mengacu pada ideologi tersebut. 1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: perilaku setiap warga negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan kemerataan nasional; 3. Persatuan

Indonesia:

ekonomi;

6 Risalah sidang perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 4 Juni 2013, hlm. 20-21.

nasionalisme

22


4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

Bangsa

Indonesia

mengidamkan

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

suatu masyarakat yang adil dan makmur

perwakilan: demokrasi ekonomi; dan

secara merata yang dicapai dengan cara

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

yang wajar (seimbang, tidak ekstrim) dan

Indonesia: desentralisasi dan otonomi

berperikemanusiaan

daerah.

keselarasan, keserasian dan ketenteraman

Di sinilah diperlukan pengembangaan

sehingga

tercapai

di seluruh negeri. Dengan demikian, rakyat

perbuatan yang luhur, yang mencerminkan

Indonesia

sikap

dan

yang adil dan makmur secara merata itu

Mubyarto

dengan mengikuti “de gulden midenweg”

dan

suasana

kegotongroyongan.

kekeluargaan Menurut

hendak

masyarakat

ideologi diakui perannya dalam sistem

dengan

ekanomi yang dianut bangsa Indonesia.

yang mencolok dan cara-cara yang ekstrim.

Itulah yang juga merupakan kesimpulan

Akibatnya,

Joan Robinson dalam Economic Philosophy

mencapai keadilan dan kemakmuran itu

bahwa: The pre-requisites for an economic is

melalui cara yang dianggap tepat oleh faham

a set of rules, an ideology to justify them, and

kapitalisme, komunisme, atau pun cara-cara

a conscience in the individual which makes

yang fanatik....9

ditolak

upaya

untuk

ekonomi

mengandung pengertian sistem ekonomi

ekonomi

yaitu sistem ekonomi (perekonomian) yang

liberal yang melahirkan sistem kapitalisme.

disusun sebagai usaha bersama (bukan usaha

Semboyannya

faire’

perorangan), dan usaha bersama itu harus

terpimpin

Bung

harus

perbedaan-perbedaan

Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945

him strive to carry them out.7 Menurut

mengindari

mencapai

adalah

(‘Biarkan pasar

dengan ketat

dari ‘laissez

saja’),

artinya

biarkan

berdasar atas asas kekeluargaan. Ada empat

bertindak

bebas

dalam

perkataan kunci pada ayat (1) Pasal 33 UUD

ekonomi

1945 ini : Perekonomian, disusun, usaha

liberal

bersama, dan asas kekeluargaan. Apa yang

tidak

campur

dimaksud dengan perekonomian tentulah

perekonomian

rakyat

bukan hanya usaha koperasi saja, tetapi

peraturan-peraturan

meliputi usaha-usaha non koperasi seperti PT,

kehidupan

perdagangan.

menghendaki tangan

lawan

ialah

membangun dan

Hatta

Ekonomi

pemerintah

dalam

membuat (regulasi)

gerak bebas pasar.8

yang

membatasi

Firma, CV, dll. Dari sinilah muncul konsepsi Triple-Co (prinsip co-ownership/ pemilikan

7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, hlm. 25. 8 Abdul Hadi W. M., “Perekonomian Indonesia Menurut Moh. Hatta”, http://kolomsejarah.wordpress. com/2008/06/09/perekonomian-indonesia-menurut-moh-hatta/, diakses 1 Agustus 2015. 9 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Nasional Serta Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 3.


23

bersama, co-determination/penentuan atau

UUD 1945 maka Penjelasan pasal tersebut

keputusan bersama, dan co-responsibility/

tidak sesuai lagi dengan makna dan rumusan

tanggung jawab bersama) sebagai wujud

pasal yang baru, namun bagi pasal yang belum

kebersamaan. Disusun artinya tidak dibiarkan

diubah tentunya penjelasan pasal tersebut

tersusun sendiri oleh mekanisme pasar bebas

masih berlaku dan sesuai dengan makna dan

atau pun kehendak dan selera pasar. Secara

rumusan dalam pasalnya, misalnya Penjelasan

imperatif negara menyusun, negara mendesain

Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 33 ayat (1), ayat

(lebih dari sekedar mengintervensi). Wujud

(2), dan ayat (3)…”.11

ketersusunan jelas, yaitu tersusun sebagai

Koperasi pada hakekatnya bukan hanya

usaha bersama (sebagai mutual endeavour)

semata-mata suatu bentuk badan hukum

berdasar

kepentingan

(rechts person). Koperasi mempunyai akar

bersama. Dalam usaha bersama itu berlaku

ideologis yang sangat dalam sebagai sebuah

asas kekeluargaan (brotherhood) yang bukan

bentuk perlawanan terhadap kapitalisme.

kindship atau kekerabatan), kegotongroyongan

Gagasan koperasi muncul dari pemikiran-

kooperatif. Dengan demikian Pasal 33 UUD

pemikiran para reformis sosial non-marxis

1945 menolak pasar bebas (laissez-faire)

seperti JP Proudhon, Saint Simon, Carles

yang mengemban paham liberalisme dan

Fourier, Wiliam King, Rober Owen dan

individualisme.10

lainya. Pada masa dimana kapitalisme sedang

mutualisme

atau

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI

mengalami perubahan yang dramatik dan

1945 sebelum diamandemen sudah sangat

menimbulkan perangai buruk yang ditopang

jelas menyebut bahwa perekonomian disusun

revolusi industri waktu itulah pemikiran

sebagai usaha bersama berdasar atas asas

dan juga gerakan perubahan sosial melalui

kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai

koperasi, co-op atau co-operative pertama-

dengan itu ialah koperasi. Mengenai kekuatan

tama muncul.

hukum Penjelasan UUD tersebut, Sri Edi

Perkembangan koperasi di Indonesia

Swasono mengatakan bahwa setelah UUD

adalah lebih kompleks lagi dengan didasari

1945 diamandemen empat kali, Penjelasan

pada perlawanan terhadap kolonialisme dan

untuk Pasal 33 UUD 1945, sebagai referensi

kapitalisme. Kolonial Belanda telah membuat

dan

berlaku.

stigma bahwa orang Indonesia tidak sanggup

Sedangkan Maria Farida Indrati S menegaskan

bertindak sendiri dalam daerah ekonomi.

bahwa khusus untuk Penjelasan Pasal demi

Belanda mencap orang Indonesia mempunyai

pasal, memang dengan perubahan pasal dalam

derajat yang rendah dalam perekonomian:

interpretasi

otentik,

tetap

10 Sri-Edi Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), hlm. xii-xiii. 11 Sudjito, Sutaryo, dkk, Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasia dalam Menguatkan Semangat Ke-Indonesiaan, (UGM: Prosiding Kongres Pancasila V, PSP Press, 2013), hlm. 97.

24


ekonomische minderwaardigheid. Economische

koperasi mencakup sistem sosial, ekonomi

minderwaardigheid itu disebut sebagai sifat

dan politik. Secara mikro berbicara mengenai

bangsa. Inilah yang sering mematahkan

perusahaan

hati. Belum lagi tikaman dari konkurensi

manajemen serta social entrepreneurship.

(persaingan) dalam masa monopoli-kapitalisme

Sebagai ruang individualitas koperasi bergerak

yang pernah diberi nama “Gewaltkonkurrenz”

mengangkat harga diri manusia, sementara

(kompetisi memperkosa). Maka dari itulah

sebagai gerakan perubahan sosial koperasi

Bung Hatta menyeru semboyan sendiri “self-

ingin memperjuangkan nilai-nilai keadilan

help dan mutual help”. Sekarang bangsa

dalam sistem demokrasi partisipatorik. Lebih

Indonesia insaf lagi akan semboyannya.

luas dari itu, karena koperasi itu diletakkan

Semangat koperasi kuat kembali. Bank baru-

pada sebuah gagasan tentang konsep nilai maka

baru bermula sebagai “koperasi kredit”. Badan

koperasi juga disebut sebagai sebuah sistem

perniagaan baru memakai merk “koperasi”.12

pemikiran. Sistem pemikiran yang berbeda

Koperasi

punya

persamaan

dengan

dari

demokratik,

kapitalisme,

profesionalisme,

sosialisme

marxisme,

sistem sosial asli bangsa Indonesia, yakni

feodalisme, otoritarianisme dan sistem-sistem

kolektivisme.

gotong-royong

pemikiran yang lain. Dalam basis sistem

Indonesia gemar tolong-menolong. Sementara

pemikiran, koperasi menyodorkan gagasan

koperasi juga menganut prinsip tolong-

adanya hidup bersama dengan tetap mengakui

menolong. Koperasi juga bisa mendidik

hak-hak individu dan kepemilikan pribadi.

toleransi dan rasa tanggung-jawab bersama.

Sebagai

Dengan demikian, kata Bung Hatta, koperasi

menghendaki adanya hidup harmoni dalam

bisa mendidik dan memperkuat demokrasi

kerjasama, dan menempatkan kebebasan

sebagai cita-cita bangsa. Lebih lanjut, Bung

manusia sebagai individu untuk menetapkan

Hatta

akan

nasibnya sendiri. Konsep koperasi menyakini

mendidik semangat percaya pada kekuatan

bahwa keadilan sejatinya hanya ada dalam

sendiri. Setidaknya, semangat self help ini

hidup bersama dan tidak ada hidup bersama

dibutuhkan untuk memberantas penyakit

tanpa keadilan. Menurut Mukner setidak-

“inferiority complex” warisan kolonialisme.

tidaknya gagasan koperasi itu meliputi:

Masyarakat

mengatakan,

koperasi

juga

Koperasi memiliki dimensi yang luas dan mendalam, baik itu makro-ideologi, mikro

gagasan

fundamental

koperasi

kebebasan, persamaan dalam segala hal dan keadilan.

organisasi, sebagai gerakan perubahan sosial

Menurut Hatta supaya bisa berhasil maka

(social change movement) maupun ruang

koperasi mesti berdiri di dua tiang: solidaritas

individualitas. Dalam konsep makro-ideologi,

(semangat setia bersekutu) dan individualitas

12 Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Koperasi, (Jakarta: Oesaha Baroe “Penjiar”, 1942”), hlm. 17-36


25

(kesadaran akan harga diri sendiri alias

nilai kerjasama (cooperation). Sementara,

sadar diri). Sadar diri ini adalah suatu sifat,

logika

karakter kukuh yang tidak boleh dikacaukan

koperasi adalah pasar yang adil (fair market)

artinya dengan individualisme, paham yang

yang berbeda dengan gagasan kapitalisme

mendahulukan hak orang-seorang dari pada

yang

hak masyarakat. Individualisme menuntut

market). Dominasi pasar yang diakibatkan

kemerdekaan orang-seorang bertindak untuk

oleh persaingan bebas dimana yang besar

mencapai keperluan hidupnya. Ia tak mau

memakan yang kecil dalam sistem kapitalis

orang-seorang diikat oleh masyarakat. Tetapi

digantikan dengan sistem pasar yang adil

individualitas adalah sifat pada orang-seorang

berdasarkan besaran partisipasi. Kalau sistem

yang menandakan kehalusan budi beserta

kapitalis membangun sistem tanggungjawab

dengan keteguhan wataknya, yang memaksa

sosialnya dalam bentuk karitas, maka koperasi

orang lain menghargai dan memandang

membangun hubungan sosial masyarakat

akan dia. Kedua-duanya itu, solidaritas dan

dalam jalinan solidaritas setara. Pertentangan

individualitas, mesti ada pada koperasi.

buruh dan majikan diselesaikan dalam

Koperasi yang cocok dengan ukuran cita-

konsep integrasi perusahaan koperasi pekerja

citanya, mestilah berdiri pada tiang yang dua

(Worker Co-op). Dalam koperasi, Organisasi-

itu. Apabila kurang salah sebuah, koperasi itu

organisasi buruh dan organisasi pembela

kurang baik jalannya. Ia masih bisa berdiri

kepentingan

dan bekerja, tetapi tidak menurut yang

bersifat reduktif terhadap kepentingan yang

semestinya.13

diwakilinya

Koperasi

menghendaki

dikembangkan

pasar

konsumen tidaklah

bebas

yang

oleh

(free

seringkali

diperlukan

karena

justru mereduksi kepentigan masyarakat itu

menyandarkan

sendiri. Dalam sistem koperasi, buruh adalah

pada konsep organisasi berbasiskan modal

juga pemilik dari perusahaan. Sementara

(capital base association), maka koperasi

konsumen dalam model perusahaan koperasi

dilandaskan pada konsep organisasi yang

konsumen (consumer co-op) juga adalah

berbasiskan orang (people base association),

pemilik. Walaupun sama-sama menggunakan

dimana kalau sistem kapitalis modal bersifat

instrumen perusahaan, koperasi sungguh

sebagai penentu, maka berbeda dalam sistem

berbeda dalam substansinya, kalau kapitalisme

koperasi, modal hanyalah berfungsi sebagai

menyandarkan pada orientasi laba sebesar-

pembantu. Kalau kapitalisme menyandarkan

besarnya (profit oriented), maka koperasi

pada filosofi dasar persaingan (competition),

dilandaskan pada konsep nilai manfaat

maka bertolak belakang dengan koperasi

(benefit oriented). Pembagian yang adil di

yang dilandaskan pada filosofi mempertinggi

koperasi juga diwujudkan dalam konsep

13 Ibid.

Kapitalisme

antitesa

yang

dari

kapitalisme.

menjadi

pasar

26


sistem dana perlindungan kembali (economic

dapat berjalan dari kemampuan dirinya

patrone refund). Nilai lebih (surplus value)

sendiri, dimulai dari bawah, dikelola secara

dari kegiatan-kegaitan ekonomi perusahaan

transparan

diberikan

anggota-anggotanya

sebagai pilar utamanya.14 Menurut Bung

(masyarakat) dalam konsep berdasarkan

Hatta, rakyat yang terdidik merupakan syarat

besaran partisipasi dan juga setidaknya

berlangsungnya tatanan demokrasi yang kuat

menurut jerih payah.

dan berwibawa.15

kepada

Motif koperasi ini jelas, secara ideologis berusaha masyarakat

menciptakan yang

tatanan

sosial

B.

partisipatif. Sementara itu dalam alasan praktisnya juga kongkrit, dimana dengan membentuk atau bergabung bersama di koperasi manfaat-manfaat dari barang atau jasa dapat diperoleh, diproduksi atau di pasarkan lebih baik oleh koperasi daripada di salurkan sendiri melalui saluran swasta kapitalis atau negara. Koperasi merupakan organisasi orang-orang yang dilandaskan pada prinsip yang jelas, kerjasama adalah kuncinya, bagi si kaya maupun si miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Tidak ada sifat permusuhan bagi koperasi terhadap siapapun. Tapi koperasi dengan caranya sendiri sudah barang tentu menolak segala bentuk ekspolitasi, penindasan, pembodohan, pemelaratan, dan sebagainya. Bukti-bukti nyata keberhasilan koperasi ini memerlukan waktu yang cukup panjang, butuh konsistensi dan dedikasi penuh dari generasi ke generasi. Sejarah membuktikan bahwa koperasi hanya

dijadikanya

pendidikan

Prinsip-prinsip Pengaturan Koperasi yang Konstitusional

berperikemanusiaan

dan berkeadilan melalui jalan demokrasi

dan

UU Perkoperasian telah menghancurkan hakikat

koperasi

sebagai

badan

usaha

yang sesuai dengan Demokrasi Ekonomi. UU

Perkoperasian

dari

peragaan

merupakan

perang

ideologi

bagian untuk

menyingkirkan sistem ekonomi berdasar Pasal 33 UUD 1945 dan menyuburkan kembali sistem liberalisme ekonomi zaman kolonial ke arah neoliberalisme masa kini yang makin kapitalistik.

Koperasi

yang

seharusnya

merupakan suatu bentuk usaha bersama guna menolong anggota lain untuk memajukan kesejahteraannya bergeser menjadi usaha individu yang jelas menguntungkan individu pula dan hal ini adalah bagian dari sistem perekonomian kapitalis. Hal tersebut jelas merusak konsep perekonomian yang sudah digariskan UUD 1945. UU Perkoperasian seharusnya dibangun di atas politik hukum untuk memberi perlindungan

negara

dan

hak

untuk

menjadi masyarakat yang adil dan makmur

14 Suroto, “Koperasi di Tengah Kapitalisme”, http://www.suroto.net/2011/05/koperasi-di-tengah-kapitalisme. html, diakses 1 Agustus 2015. 15 Zulfikri Suleman, “Demokrasi untuk Indonesia “Pemikiran Politik Bung Hatta”, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 79.


27

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan

dengan

UUD 1945, hak untuk memajukan diri dalam

organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi

memperjuangkan hak secara kolektif berdasar

rakyat. Rumusan bahwa koperasi adalah

atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28C

badan hukum tidak mengandung pengertian

ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, hak

substantif mengenai koperasi sebagaimana

untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan

dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan

layak dalam hubungan kerja berdasar atas

Penjelasannya yang merujuk pada pengertian

asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28D

sebagai bangun perusahaan yang khas. Pasal

ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945,

1 angka 1 UU Perkoperasian mengarah ke

hak untuk mempunyai hak milik pribadi

individualisme karena menggunakan istilah

dan hak milik tersebut tidak boleh diambil

“orang perseorangan”.

kata

atau

frasa,

perkumpulan,

alih secara sewenang-wenang oleh siapapun

Kedua, terkait dengan gaji pengurus dan

berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD

imbalan pengawas. Gaji dan tunjangan bagi

1945, hak untuk melakukan usaha bersama

pengurus, termasuk imbalan bagi pengawas,

berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan

bukanlah

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dan hak untuk

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi

menjalankan demokrasi ekonomi dengan

bukanlah suatu entitas yang statis, melainkan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan

dinamis. Dinamika koperasi yang sehat tentu

berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

bukan saja akan membentuk daya tahan

Penyelenggaraan perekonomian yang diatur

koperasi melainkan juga akan membawanya

dalam UUD 1945 dalam bangun usaha

pada kemajuan sebagaimana entitas pelaku

koperasi dapat memajukan kesejahteraan

ekonomi yang lain. Pemberian imbalan

bersama.

kepada pengawas serta pemberian gaji dan

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

28/PUU-XI/2013,

persoalan

konstitusionalitas.

tunjangan kepada pengurus merupakan hak

prinsip-prinsip

dan kewenangan Rapat Anggota Tahunan

pengaturan koperasi yang tidak bertentangan

(RAT) sebagai mekanisme kedaulatan para

dengan UUD 1945 telah dijabarkan. Pertama,

anggota koperasi untuk menentukan perlu

terkait dengan pengertian Koperasi. Menurut

atau tidak perlunya imbalan pengawas serta

MK, hal yang ditonjolkan dalam perumusan

pemberian gaji dan tunjangan kepada pengurus

pengertian koperasi adalah mengenai siapa

atau manakala hal tersebut telah ditetapkan

koperasi itu, atau dengan perkataan lain,

berapa besarannya pun menjadi ruang lingkup

rumusan

kebijakan RAT untuk menentukannya.

yang

mengutamakan

koperasi

dalam perspektif subjek atau sebagai pelaku

Ketiga, terkait dengan pengurus koperasi.

ekonomi, yang merupakan sebagian dari sistem

Anggota berhak memilih anggota yang mana

ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan

untuk menjadi pengurus dan bersamaan

28


dengan itu anggota juga berhak untuk dipilih

memperkuat modal koperasi, akan tetapi cara

sebagai pengurus. RAT, terkait dengan

demikian adalah tidak tepat karena hal tersebut

pengurus

mekanisme

bertentangan dengan prinsip dasar koperasi

demokratis yang merupakan forum bagi setiap

sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas

anggota dalam melaksanakan kedaulatannya

kekeluargaan sebagaimana telah diuraikan di

dengan menggunakan haknya untuk memilih

atas. Untuk memperkuat koperasi haruslah

dan dipilih. Keempat, pengangkatan pengurus

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

dari non-anggota. Pengangkatan Pengurus

mengelola koperasi sebagai usaha bersama

dari Non-Anggota menghalangi atau bahkan

tanpa mengabaikan filosofi dasar koperasi.

koperasi,

adalah

menegasikan hak anggota koperasi untuk

Ketujuh, setoran pokok. Istilah setoran

menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih

pokok, lebih menekankan pada pengertiannya

serta nilai kekeluargaan, bertanggung jawab,

sebagai penyerahan sejumlah uang sebagai

demokrasi, dan persamaan yang menjadi dasar

modal, sehingga konsekuensinya tidak dapat

koperasi serta nilai keterbukaan dan tanggung

ditarik kembali bila yang bersangkutan

jawab yang diyakini anggota koperasi yang

keluar

kesemuanya itu merupakan derivasi dari

koperasi. Berbeda dengan penggunaan istilah

demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (1) UUD

simpanan pokok yang maknanya bahwa

1945.

anggota koperasi menyimpan sejumlah uang

Kelima, tugas dan kewenangan pengawas. Kewenangan

pengawas

atau

berhenti

sebagai

anggota

sebagai modal. Koperasi adalah tempat, yang

mengusulkan

menurut anggota, aman karena pengurus

pengurus, memberikan kewenangan kepada

yang sesungguhnya adalah sesama anggota

pengawas menerima dan menolak anggota

sepertinya bersifat amanah. Dengan demikian

baru,

serta

setiap anggota yang membayar simpanan

memberhentikan pengurus untuk sementara

pokok sebagai modal koperasi memercayai

waktu telah mereduksi, bahkan menegasikan

simpanan tersebut aman, sehingga manakala

kedaulatan anggota dan eksistensi RAT

yang bersangkutan keluar atau berhenti

sehingga bertentangan dengan demokrasi

karena suatu alasan maka simpanan tersebut

dan persamaan sebagai nilai dasar kegiatan

dapat diambil kembali. Jadi, dalam konsep

koperasi serta hak bagi anggota untuk memilih

simpanan pokok, uang yang disimpan itu tidak

dan dipilih dan bertentangan dengan prinsip

semata-mata menjadi modal koperasi tetapi

demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud

juga berfungsi sebagai tabungan dari anggota.

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Kekayaan anggota yang merupakan modal

memberhentikan

anggota,

Keenam, modal koperasi. Adanya sertifikat

koperasi inilah yang disebut simpanan anggota.

modal koperasi serta setoran pokok yang tidak

Adanya setoran pokok jelas bertentangan

dapat ditarik kembali adalah dalam rangka

dengan prinsip koperasi bersifat sukarela dan

29


terbuka yang merupakan derivasi dari Pasal

koperasi. Dengan adanya pembatasan tersebut

33 ayat (1) UUD 1945, yaitu sebagai usaha

maka pengertian ikutannya secara normatif

bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

adalah bahwa (i) kegiatan usaha koperasi

Kedelapan, modal penyertaan. Koperasi sebagai

perkumpulan

sehingga

(ii) koperasi hanya boleh memilih salah satu

harus berbeda dengan Perseroan Terbatas

dari empat jenis kegiatan usaha yang telah

sebagai

bahkan

ditentukan. Membatasi jenis kegiatan usaha

sebagai Perseroan Terbatas terbuka yang go

koperasi telah memasung kreativitas koperasi

public yang menghimpun modal sebanyak-

untuk menentukan sendiri jenis kegiatan

banyaknya dengan tanpa batas dengan

usaha, yang bisa jadi, berseiring dengan

resiko terbukanya peluang intervensi dari

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

pihak di luar koperasi. Kesembilan, larangan

budaya, dan ekonomi, berkembang pula jenis

pembagian surplus hasil usaha yang berasal

kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan

dari transaksi dengan non-anggota. Adanya

ekonomis manusia. Terlebih lagi, manakala

pembatasan membagikan surplus hasil usaha

ketentuan tersebut dimaknai bahwa satu

justru mencerminkan ketidakberpihakan pada

koperasi harus memilih satu jenis kegiatan

anggota koperasi sebagai pemilik koperasi.

usaha.

Dalam hal ini seharusnya yang dikedepankan

dengan aspek empirik dari kegiatan usaha

justru

memberi

koperasi yang telah berjalan, yang berarti

kesejahteraan kepada anggotanya, sehingga

dengan ketentuan tersebut koperasi yang

setidak-tidaknya, dibagi atau tidak dibaginya

telah menjalankan kegiatan serba usaha harus

surplus hasil usaha, ketentuannya diserahkan

menutup kegiatan usaha yang lain dan harus

kepada

memilih satu jenis saja kegiatan usahanya.

kumpulan

mencari

anggota

orang

hanya ada empat jenis yang ditentukan; dan

modal,

laba

atau

untuk

dengan

menggunakan

mekanisme yang tersedia. Oleh karena itu,

Ketentuan

Kesebelas

tersebut

tidak

prinsip-prinsip

sesuai

tersebut

pembatasan tersebut berarti menyampingkan

merupakan rambu-rambu bagi pembentuk

hak untuk menikmati hasil usaha koperasi.

undang-undang dalam hal ini DPR, Presiden,

Kesepuluh, penambahan Sertifikat Modal

dan DPD agar dalam membentuk undang-

Koperasi. Kewajiban menyetor tambahan

undang

sertifikat modal koperasi jika terjadi defisit

bertentangan

hasil usaha khusus pada Koperasi Simpan

memerintahkan Undang-Undang Nomor 25

Pinjam (KSP) bertentangan dengan Pasal 28D

Tahun1992 tentang Perkoperasian(Lembaran

ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Negara Republik Indonesia Tahun 1992

perkoperasian dengan

selanjutnya UUD

1945.

tidak MK

Kesebelas, jenis koperasi. Ketentuan jenis

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

koperasi mengandung pengertian pembatasan

Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku

jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh

untuk sementara waktu sampai dengan

30


terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Di

dalam

koperasi

seharusnya

Undang-Undang yang baru inilah yang harus

kepentingan manusia diutamakan, bukan

benar-benar dibentuk belajar dari kesalahan

kepentingan modal. Peran mulia manusia

pembentukan UU Perkoperasian.

(anggota) dalam bangun perusahaan koperasi harus ditumbuhkan melalui kebersamaan

Simpulan

(mutualism)

dan

asas

kekeluargaan

Jati diri koperasi akan hilang apabila

(brotherhood). Koperasi perlu dijauhkan

pembentuk undang-undang dalam mengatur

dari intrusi nilai-nilai kapitalistik, dengan

perkoperasian

peran modal dan pemodal ke dalam koperasi.

tidak

melandaskan

pada

filosofi koperasi yang hakikatnya adalah susunan

perekonomian

sebagai

usaha

bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan. Ruh

konstitusional

koperasi

sebagai

entitas pelaku ekonomi khas bangsa yang berlandaskan gotong royong. Koperasi yang mengedepankan manusia sebagai modal utama harus menempatkan Rapat Anggota Tahunan

sebagai

pemegang

keputusan

tertinggi. Kewenangan pengawas tidak boleh mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas. Sedangkan skema permodalan koperasi tidak boleh mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Prinsip-prinsip murni dan identitas koperasi Indonesia harus dibangun dari dan berdasar Demokrasi Ekonomi sebagai derivat Doktrin Kerakyatan yang menjiwai UUD 1945. Ke depan, hendaknya Dalam

mengatur

perkoperasian

merujuk pandangan Sri Soemantri terkait 5 keseimbangan dalam demokrasi Pancasila antara individu

lain: dan

keseimbangan

keseimbangan

kepentingan

kepentingan

masyarakat,

jasmaniah

dan

rohaniah,

keseimbangan antara keadilan dan kebebasan, keseimbangan

antara

tujuan

dan

cara

mencapai tujuan. Dari demokrasi Pancasila itu menghendaki perekonomian dijalankan dengan

keseimbangan

antara

koperasi,

BUMN, dan swasta artinya ketiga pelaku usaha ini harus seimbang dalam berperan membangun perekonomian di Indonesia, tidak harus saling mematikan.

31


DAFTAR PUSTAKA Buku

_______________. Kembali Ke Pasal 33

Fathorrazi, M. Ekonomi Koperasi. Jember:

UUD 1945 Menolak Neoliberalisme, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.

Jember University Press, 2010. Hartono, Sunaryati. Politik Hukum Nasional Serta Sistem Hukum Nasional. Bandung Alumni, 1991. Hatta, Mohammad. Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Koperasi. Jakarta: Oesaha Baroe “Penjiar”, 1942. Sudjto, dkk. Strategi Pembudayaan Nilainilai Pancasia dalam Menguatkan

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Semangat Ke-Indonesia-an. Prosiding

Putusan Pengadilan

Kongres Pancasila V: PSP Press UGM,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/

2013. Suleman, Zulfikri. Demokrasi untuk Indonesia “Pemikiran

Politik

Bung

Hatta”.

Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010. Swasono, Sri Edi. Koperasi & Ekonomi

PUU-XI/2013. Risalah

sidang

perkara

Nomor

28/

PUU-XI/2013, tanggal 4 Juni 2013. Risalah

sidang

perkara

Nomor

28/

PUU-XI/2013 tanggal 19 Juni 2013.

Rakyat: Nilai Tambah Ekonomi, Nilai

Naskah Internet

Tambah

Sokoguru

Suroto. “Koperasi di Tengah Kapitalisme”,

Perekonomian. Jakarta: Yayasan Hatta,

h t t p : / / w w w. s u r o t o . n e t / 2 0 11 / 0 5 /

2005.

koperasi-di-tengah-kapitalisme.html.

Sosial-Kultural,

Diakses 1 Agustus 2015.

PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSIONALITAS KOPERASI BERDASARKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Recommend Documents