BAB
VIII
MATERI UUD NRI TAHUN 1945
A. Pengertian dan Pembagian UUD 1945
Hukum dasar ialah peraturan hukum yang menjadi dasar berlakunya seluruh peraturan perundangan dalam suatu Negara. Hukum dasar merupakan sumber hukum tertinggi bagi produk-produk hukum dan kebijaksanaan pemerintah serta sarana pengawasan (kontrol) berlakunya semua peraturan dalam Negara. Hukum dasar meliputi hukum dasar tertulis (UUD-Konstitusi tertulis) dan hukum dasar
tidak
tertulis
(konstitusi
tidak
tertulis)
yang
merupakan
konvensi
ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan.
UUD 1945 merupakan Hukum dasar tertulis bagi Negara Republik Indonesia yang memuat aturan pokok penyelenggaraan Negara dan juga merupakan sumber hukum utama (tertinggi) dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Uud 1945 adalah hukum yang berlaku di Indonesia sebab UUD 1945 berisi normanorma,aturan-aturan dan ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Karena itulah UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis, dan juga sebagai sumber hukum maka dalam tata urutan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi.
Hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi) menurut rumusan penjelasan UUD 1945 adalah : 1. Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, umumnya disebut konvensi. Misal : pidato Presiden setiap 16 Agustus pada sidang paripurna DPR, pidato pengantar Nota APBN pada minggu pertama bulan Januari disidang paripurna DPR. 2. Konvensi menurut UUD 1945 harus memenuhi syarat yaitu tidak bertentangan dengan isi, arti dan maksud UUD 1945. 3. Terjadi berulang kali dan dapat diterima oleh masyarakat.
4. Konvensi adalah aturan dasar yang tidak tertulis 5. Konvensi hanya terjadi pada tingkat nasional saja.
Hubungan hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis pada dasarnya adalah melengkapi kekurangan hukum tertulis dalam kasus-kasus tertentu, karena kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hukum tertulis karena tidak jelas atau tidak lengkap atau belum mengaturnya.
Peranan UUD 1945 sebagai : 1) Naskah yang berisi kerangka dan tugas-tugas pokok se.rta cara kerja badanbadan Negara ( ELY ) 2)
Mekanisme sistem pemerintahan diatur dalam UUD
3) Asas yang menetapkan pembagian kekuasaan Negara kedalam ELY 4) Menetapkan pembagian kekuasaan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
Sehingga sifat UUD 1945 adalah : 1. Merupakan hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan Warga Negara. 2. Memuat aturan pokok dan HAM 3. Memuat Norma- aturan yang harus dilaksanakan. 4. Merupakan hukum positif tertinggi 5. Sebagai alat kontrol terhadap hukum positif dibawahnya
Pembagian UUD 1945 menurut berita Negara Tahun 46 nomor 7 juncto Tap. MPR No. II Tahun 1978 terdiri dari pembukaan 4 Alinia, batang tubuh atau isi UUD (16 BAB, 37 pasal, 4 AP, 2 AT) dan penjelasan.
B. Makna Pembukaan UUD 1945
1. Alinia pertama a. Bangsa Indonesia dengan teguh dan kuat memperjuangkan kemerekaan sebagai lawan dari penjajahan, sebab kemerdekaan hak segala bangsa
b. Bangsa Indonesia senantiasa menentang penjajahan dan akan senantiasa berada pada barisan yang paling depan c. Inilah yang sebenarnya menjadi salah satu landasan pokok politik luar Negeri Indonesia.
2. Alinia Kedua a. Berkat perjuangan para pejuang kita maka Indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. b. Tujuan bangsa Indonesia membentuk Negara Republik yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. c. Kemerdekaan bukan merupakan tujuan terakhir bangsa akan tetapi awal dari pencapaian tujuan yakni masyarakat adil dan makmur.
3. Alinia Ketiga a. Merupakan penegasan dan pengukuhan atas proklamasi 17 Agutus 1945 b. Kemerdekaan yang dicapai juga merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. (sebagai umat yang beragama maka hal ini merupakan dorongan spiritual bagi bangsa Indonesia, oleh karena itu bangsa Indonesia tidak boleh sombong atas kemerdekaan yang diperjuangkan bertahun-tahun lamanya itu bisa terwujud, sebab semuanya itu tentu karena izin Allah YMK).
4. Alinia Keempat a. Kejelasan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu : 1) Suatu Negara merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2) Memajukan kesejahteraan umum 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia b. Penyusunan kemerdekaan Indonesia dalam UUD c. Penegasan bentuk Negara yaitu Negara kesatuan yang berbentuk Republik d. Penegasan dasar Negara Pancasila.
Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 meliputi :
1. Negara Persatuan a. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia b. Negara mengatasi segala paham golongan dan paham perorangan c. Negara menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia
2. Keadilan sosial a. Negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya b. WN punya hak dan kewajiban yg sama dalam mewujudkan keadilan sosial
3. Kedaulatan Rakyat a. Kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat b. Dilaksanakan menurut UUD 1945
4. Ketuhanan YME menurut dasar Kemanusian Yang Adil dan Beradab a. Negara wajib memberi kebebasan pada WN untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya b. Negara wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur c. Negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur
Disamping pokok pikiran dalam Pembukaan, juga ada pokok pikiran dalam batang tubuh UUD 1945 meliputi :
1. Negara Kesatuan Negara bernafaskan demokrasi Pancasila artinya kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dijiwai oleh sila-sila Pancasila 2. Pengakuan Hak Asasi Hak asasi manusia di Indonesia harus bisa menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak kewajiban masyarakat dan Negara. Keseimbangan ini disebut sifat kekeluargaan. 3. Sistem Kebudayaan Nasional a. Negara mengutamakan pembinaan / pembangunan budaya nasional
b. Sedangkan kebudayaan asing dapat diterima setelah disaring atau diselektif terlebih dahulu sehingga tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 4. Pembelaan Negara a. Setiap WNI berhak dan wajib ikut dalam pembelan Negara. b. Ancaman satu wilayah merupakan ancaman keutuhan bangsa dan Negara. c. Warga Negara punya kewajiban membela keutuhun bangsa dan Negara. Oleh karena itu prinsip wawasan nusantara dan ketahanan nasional perlu dikembangkan.
C. Isi Pokok Batang Tubuh UUD 1945 Amandemen
Apabila kita membaca pasal demi pasal dalam UUD 1945 maka kita dapat mengetahui beberapa hal yang menjadi isi dari pada UUD 1945, antara lain :
1. Hal yang bersifat umum misalnya tentang kekuasaan dalam Negara dan Identitas Negara. 2. Hal yang menyangkut lembaga-lembaga, hubungan antar lembag Negara, fungsi, tugas , hak dan kewenangannya. 3. Hal yang menyangkut hubungan Negara dengan warga Negara, yaitu hak dan kewajiban Negara terhadap warganya ataupun hak dan kewajiban warga Negara terhadap Negaranya, termasuk juga hak asasi manusia. 4. Konsepsi atau cita-cita negara dalam berbagai bidang misalnya bidang Pendidikan, Kesejahteraan, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Pertahanan. 5. Hal mengenai perubahan UUD 6. Ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.
D. Sistem Pemerintahan Negar Indonesia
Ada 7 sistem pemerintahan negara Indonesia yang berlaku sampai sekarang yaitu :
1. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) Segala tindakan negara harus dilandasi hukum dan harus pula dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
2. Sistem Konstitusional Pemerintahan Negara berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
3. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat Bentuk pelaksanaan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat antara lain : a. Menetapkan Presiden / Wakilnya b. Menetapkan anggota DPR, DPD, DPRD c. Menetapkan Gubernur, Walikota / Bupati
4. Presiden Penyelenggara Pemerintahan Negara Tertinggi a. Kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan ada di tangan Presiden b. Sistem Pemerintah presidentil bukan parlemen
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR Walaupun Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR tapi Presiden harus bisa kerja sama dengan DPR, misalnya membentuk UU harus persetujuan DPR, APBN harus ada persetujuan DPR, DPR senantiasa mengawasi Presiden seharihari.Oleh karena itulah Presiden harus bisa bekerja sama dengan DPR. Namun demikian Presiden tidak tergantung Kepada DPR.
6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden Menteri bertanggung jawab pada Presiden Kedudukan Menteri tergantung pada Presiden Pengangkatan dan pemberhentian Menteri Negara dilakukan oleh Presiden Pembentukan dan pembubaran Kementerian diatur dengan UU. 7. Kekuasaan Kepala Negara terbatas kegiatan Presiden harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat, disamping itu Presiden wajib pula memperhatikan suara DPR karena : a. Kedudukan DPR kuat (anggota DPR juga sebagai anggota MPR) b. DPR senantiasa mengawasi tindakan Presiden sehari-hari.
c. Bila Presiden dianggap oleh DPR telah melanggar UUD 1945, DPR dapat minta sidang istimewa pada MPR, Adapun bentuk pelanggaran UUD 1945oleh Presiden dan atau Wakilnya antara lain : a. Pengkhianatan terhadap Negara b. Korupsi, penyuapan c. Tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela d. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden (Wapres) E. Hubungan Proklamasi – Pancasila – UUD 1945
1. Hubungan proklamasi dengan pembukaan adalah : Proklamasi
merupakan
pernyataankemerdekaan,
sedangkan
pembukaan
memuat pernyataan kemerdekaan secara terperinci. Kalau dilihat kelahirannya dimana Proklamasi lahir 17 Agustus 1945, sedangkan rancangan pembukaan lahir 22 Juni 1945 (piagam jakarta) kemudian direvisi paada tanggal 18 Agustus 1945oleh sidang PPKI. Akibatnya proklamasi teerlebih dahulu lahir, kemudian disusul dengan pembukaan UUD 1945.
2. Hubungan Pancasila dengan Batang tubuh UUD 1945 Isi Pancasila dimuat pada alinia ke 4 pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945.
3. Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945 Alinia 1, 2, dan 3 tidak punya hubungan langsung dengan batang tubuh karena alinia tersebut berupa rangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara. Sedangkan Alini 4 memuat dasar-dasar fundamental Negara yaitu tujuan Negara, ketentuan UUD, bentuk Negara, dasar falsafah Negara,sehingga memiliki hubungan langsung dengan batang tubuh yang diuraikan dalam bentuk pasal demi pasal.
Cara Merobah UUD – 1945
1. Pada awal kemerdekaan UUD 1945 diubah dengan maklumat Wakil Presiden nomor X tentang KNIP sebagai lembaga legislatif dan maklumat pemerintah tentang perobahan Presidential menjadi Parlementer
2. Pada masa Orde Lama UUD 1945 tetap berlaku, namun dalam penyelenggaraan Negara dipakai pula Hukum Revolusi.bila bertentangan dengan UUD 1945 maka dipakai hukum Revolusi
3. Pada masa Orde Baru UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekwen, sehingga UUD 1945 tidak boleh dirobah, kalau terpaksa untuk merobah UUD 1945 maka sebelum menggunakan pasal 37 maka harus referendum terlebih dahulu (Tap MPR No. IV Tahun 1983 )
4. Pada masa Era Revormasi UUD 1945 diubah melalui pasal 37 UUD 1945yang asli. Saat mengamandemen UUD 1945 ini maka pasal 37 turut pula diamandemenkan. Semula persetujuan merobah UUD harus dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui untuk merobah 2/3 anggota MPR yang hadir . setelah diamandemenkan menjadi 2/3 anggota MPR harus hadir dan perobahan harus di setujui 50 % tambah satu dari jumlah seluruh anggota MPR.
Kenapa UUD 1945diubah pada Era Reformasi : Amandemen UUD 1945 karena : 1. Batas kekuasan E L Y tdk jelas 2. Kurang perlindungan HAM, 3. Jabatan Pres tidak tegas dan 4. Kekuatan Pres terlalu besar
Sedangkan secara umum UUD bisa dilakukan perobahan karena : 1. Pasal tidak demokratis 2. Pasal tidak cocok lagi dengan keadaan 3. Adanya kepentingan politik 4. Pasal telah dilaksanakan
SOAL MANDIRI 1. Apa yang dimaksud dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ? erikan contohnya ! 2. Jelaskan secara singkat hubungan antara Proklamasi – UUD 1945 dan Pancasila ! 3. Sebutkan 7 sistem pemerintahan negara Indonesia yang berlaku sampai sekarang ? 4. Sebutkan sifat UUD 1945 ? 5. Sebutkan peranan UUD 1945 dalam pemerintahan Indonesia ?
==================== SELAMAT MENGERJAKAN =================
