PERGESERAN KONSEP KEDAULATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UUD NRI 1945

PERGESERAN KONSEP KEDAULATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UUD NRI 1945 Mohammad Yuhdi Dosen FIS Universitas Negeri Malang.

Abstraksi : Isu sentral dalam teori tentang kedaulatan, adalah siapakah pemegang kedaulatan dalam negara? Terdapat 4 ajaran mengenai hal ini: (1). Ajaran Kedaulatan Tuhan, (2). Kedaulatan Negara, (3). Kedaulatan Hukum, (4). Kedaulatan rakyat. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyebutkan, bahwa: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, menunjukkan bahwa konsep kedaulatan yang dianut adalah konsep kedaulatan Tuhan, konsep kedaulatan rakyat dan konsep kedaulatan Negara sekaligus, yang terjelma melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara konsep kedaulatan pasca perubahan UUD Negara RI tahun 1945 yang menyebutkan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945” telah bergeser dari kedaulatan MPR menjadi kedaulatan konstitusi. Pergeseran konsep kedaulatan tersebut tentu saja kita telah merasakan implikasinya, terutama tidak terkontrolnya keputusan politik kenegaraan yang seharusnya berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum yang lebih mengedepankan pada asas permusyawaratan, tetapi realitasnya justru lebih mengarah pada praktek demokrasi yang liberal dan pragmatisme politik, praktek-praktek yang sejatnya tidak sejalan dengan gagasan para pendiri negara. Oleh karena itu, perubahan UUD Negara RI tahun 1945 perlu dipikirkan kembali untuk memperkuat peran dan posisi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Tetapi hendaknya MPR dalam melakukan perubahan tersebut harus melakukan interpretasi dengan pendekatan sejarah dengan menggunakan referensi dan dokumen yang otentik, terutama memahami pokokpokok pikiran para pendiri Negara yang muncul dalam perdebatan di sidang-sidang BPUPKI. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan gagasan dalam membangun Negara Kesatuan RI yang utuh dan kuat. Kata kunci: pergeseran, konsep kedaulatan, pasca perubahan

22 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016 Hal. 21 - 32

A. Pendahuluan

Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang

Semenjak digulirkannya reformasi

Dasar (UUD) 1945 (sebelum perubahan),

yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soe-

menyebutkan; ”Kedaulatan adalah ditangan

harto yang kemudian diikuti dengan mun-

rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh

culnya gagasan pentingnya reformasi kons-

Majelis Permusyawaratan Rakyat”, sedang-

titusi sebagai prasyarat membangun demo-

kan pada perubahan Pasal 1 ayat 2 UUD

krasi yang terkonsolidasi. Robert Dahl

Negara RI Tahun 1945, menyebutkan; ”Ke-

(2001: 179) mengemukakan pentingnya me-

daulatan berada ditangan Rakyat dan di-

rancang konstitusi yang demokratis karena

laksanakan menurut Undang-Undang Da-

akan menentukan kelangsungan hidup lem-

sar”.

baga-lembaga demokrasi. Dahl menekankan

Perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2)

pentingnya konstitusi yang berkualitas, dan

UUD NRI 1945 tersebut tertu saja ber-

pentingnya konstitusi disusun oleh tenaga-

implikasi pada kewenangan MPR, dimana

tenaga terbaik yang dimiliki oleh suatu

sebelumnya MPR memiliki kewenangan un-

1

bangsa. Gagasan perlunya perubahan kons-

tuk memilih Presiden dan wakil Presiden,

titusi tersebut akhirnya direspons oleh para

dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan

elit politik di MPR, puncaknya perubahan

Negara (GBHN). Tetapi, pasca perubahan

pertama UUD 1945 dilakukan pada sidang

Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak la-

umum MPR RI Tahun 1999.

gi berwenang untuk memilih presiden dan

Perubahan Undang-Undang Dasar

wakil presiden, karena presiden dan wakil

Negara RI Tahun 1945, menempatkan Ma-

presiden dipilih secara langsung oleh rakyat

jelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak

melalui pemilihan umum.

lagi berkedudukan sebagai lembaga ter-

Selain itu tidak ada lagi Garis-garis

tinggi negara sebagai pelaksana sepenuhnya

Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat

kedaulatan rakyat, tetapi hanya berperan

oleh MPR, karena Presiden dan Wakil Pre-

sebagai lembaga negara utama atau primer.2

siden terpilih akan menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi dan misinya yang

1Rober

Dahl, On Democracy, edisi terjemahan Bahasa Indonesia, Perihal demokrasi, Penerbit Obor, Jakarta, 2001, h.179. 2Jimly Asshidiqie membagi dan menggunakan istilah lembaga Negara yang bersifat utama atau primer dan lembaga Negara yang bersifat sekunder atau penunjang (auxiliary). Lihat lebih lanjut dalam Jimly

disampaikan pada saat kampanye yang kemudian dituangkan dalam undang-undang

Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 21.

Yuhdi, Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945

23

program pembangunan nasional (Propenas)

tunduk pada hukum alam, namun keputusan

dan Rencana Program Jangka Panjang Na-

mengenai apa yang mesti dianggap sebagai

sional (RPJPN), dan Rencana Program Jang-

hukum yang tertinggi, merupakan hak raja.

ka Menengah (RPJM) Nasional.

Kedaulatan memang dapat dipegang oleh sejumlah orang atau masyarakat, namun ia

B. Pembahasan

tidak bisa dibagi dam tidak bisa didistri-

1. Konsep Kedaulatan Rakyat Sebelum

buskan di antara beberapa organ terpisah. Inilah doktrin tentang tidak adanya pemi-

PerubahanUUD 1945 Konsep tentang kedaulatan, digagas pertama oleh Jean Bodin. Ia melihat

sahan kekuasaan dalam teori kedaulatan Bodin.

kedaulatan sebagai kekuasaan mutlak dan

Isu sentral dalam teori tentang ke-

abadi dari sebuah republik. Dan sebuah

daulatan, adalah siapakah pemegang kedau-

republik merupakan sebuah pemerintahan

latan dalam negara? Terdapat 4 ajaran me-

yang dilandaskan pada hukum alam. Ke-

ngenai hal ini: (1). Ajaran Kedaulatan Tu-

kuasaan raja (puissance souveraine) yang

han, (2). Kedaulatan Negara, (3). Kedau-

oleh Bodin dijadikan inti teorinya, kemudian

latan Hukum, (4). Kedaulatan rakyat.4 Me-

didefinisikan sebagai kekuasaan legislatif.

nurut Padmo Wahyono, ada lima ajaran

Menurut Bodin, di mana tidak ada keku-

kedaulatan yang lazim dikenal, yaitu ajaran

asaan legislatif, di situ tidak ada republica,

kedaulatan raja sebagai tambahan dari empat

tidak ada pemerintahan yang sah, dan de-

yang disebut terdahulu. Namun ia juga me-

ngan demikian, tidak ada negara.

3

nyebut, sebetulnya hanya ada tiga teori

Dalam konsep kedaulatan Bodin,

dengan alasan bahwa teori yang lain ha-

jelas bahwa aturan perundangan menempati

nyalah sekedar konstruksi dari teori yang

posisi sentral, dan raja dipercaya untuk

sudah ada. Ketiga teori dimaksud adalah,

membuat undang-undang. Aturan perun-

kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan

dang-undangan mesti berada di atas semua

kedaulatan raja.5

kekuasaan pemerintahan. Meski raja, harus

Teori kedaulatan negara hanyalah konstruksi baru dari teori kedaulatan raja

3Jean Bodin adalah sarjana Perancis abad XVI yang merumuskan pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menen-tukan hukum dalam suatu negara, yang sifat-nya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Karena jasa tersebut, ia dijuluki Bapak Teori Kedaulatan.

4Soehino, 1986, Ilmu Negara .., Liberty, Yogyakarta, h. 152. 5Padmo Wahjono & TA Hamzah, Diklat Negara, FH-UI, Jakarta, h. 66.


dalam suasana kedaulatan

rakyat. Kons-

kemudian diorganisir dan dikepalai oleh

truksinya bahwa bukan rakyat yang dapat

seorang Paus. Demikianlah dalam negara

menjalankan kekuasaan tertinggi melainkan

terdapat dua organisasi kekuasaan, yaitu

negara. Karena negara adalah suatu yang

organisasi kekuasaan yang dipimpin oleh

abstrak, maka diserahkan pelaksanaannya

raja, dan organisasi kekuasaan yang di-

kepada raja. Sedangkan kedaulatan hukum

pimpin oleh Paus. Dua kelompok or-

adalah kelanjutan dari kedaulatan rakyat.

ganisasi tersebut percaya dan mengakui

Konstruksinya adalah walaupun kekuasaan

bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan

tertinggi ada pada rakyat, namun pelaksa-

Tuhan. Persoalannya adalah, siapakah

naannya diserahkan pada wakil rakyat yaitu

yang menjadi wakil Tuhan di dunia?

Lembaga Perwakilan Rakyat. Lembaga ini

Atas pertanyaan itu, muncul be-

harus melaksanakan kehendak rakyat dalam

berapa teori di bawah payung teokrasi

bentuk produk hukum demi kepastiannya.

yang diajukan oleh Agustinus, Thomas

Oleh karena itu hukum menjadi berdaulat.6

Aquinas, dan Marsilius. Agustinus mengajarkan bahwa yang menjadi wakil

1.1 Teori Kedaulatan Tuhan Sesuai dengan referensi tentang

Tuhan adalah Paus.7 Aquinas menga-

kedaulatan, pada abad V-XV muncul te-

jarkan bahwa Raja dan Paus mempunyai

ori Kedaulatan Tuhan. Ajaran Kedaulatan

kekuasaan yang sama, hanya bidangnya

Tuhan menganggap Tuhan sebagai pe-

yang berbeda. Tugas raja dalam bidang

megang

dalam

keduniawian, sedangkan tugas Paus da-

negara. Dalam praktiknya, kedaulatan

lam bidang keagamaan.8 Lebih lanjut

Tuhan ini dapat menjelma dalam hukum

Marsilius mengatakan kekuasaan atau

yang harus dipatuhi oleh kepala negara,

yang menjadi wakil Tuhan di dunia

atau dapat pula menjelma dalam keku-

adalah raja.9 Gagasan bahwa Tuhan

asaan raja sebagai kepala negara yang

berdaulat dapat disimpulkan dari ke-

mengklaim wewenang untuk menetapkan

nyataan dalam suatu negara orang-orang

kekuasaan

tertinggi

hukum atas nama Tuhan. Teori ini berkembang di Zaman Pertengahan yang berhubungan erat dengan perkembangan agama Kristen yang baru timbul saat itu, 6Ibid,

h. 66-67.

7Herbert A. Deane, 1963. The Political and Social Ideas of St. Agustine. 8Bernard L Tanya dan Dossy Iskandar Prasetyo, op. cit., h. 125. 9Ibid., h. 59.


percaya bahwa tidak ada satupun terjadi tanpa kehendak Tuhan.10

25

Dalam perkembangannya, pandangan yang mendukung kedaulatan negara, datang dari para sarjana dalam

1.2 Teori Kedaulatan Negara

mashab Deutsche Publizisten Schule.

Pada jaman renaissance, teori Ke-

Menurut mereka negara itu kuat karena

daulatan Tuhan ditinggalkan. Kekuasaan

mendapat dukungan dari tiga golongan

raja tidak lagi harus dihubungkan de-

yaitu: (1) armee (angkatan perang); (2)

ngan restu Ilahi. Pandangan sebelumnya

junkertum (golongan industrialis); (3)

bahwa hukum yang harus ditaati adalah

burokrasi (staf pegawai negari). Se-

hukum Tuhan, kini terbalik justru hukum

baliknya rakyat tidak mempunyai ke-

negaralah yang harus ditaati. Negaralah

kuatan apa-apa, sehingga tidak mem-

satu-satunya yang berwenang mene-

punyai wewenang apa-apa, maka tidak

tapkan hukum. Dengan demikian timbul-

mungkin memiliki kekuasaan tertinggi

lah ajaran baru tenang kedaulatan yaitu

(kedaulatan). Oleh karena itu menurut

kedaulatan negara. Menurut Jellinek hu-

sarjana-sarjana DPS (Deutsche Publizis-

kum itu adalah penjelmaan dari kehen-

ten Schule) pemegang kedaulatan adalah

dak atau kemauan negara. Maka negara-

negara.12

lah yang menciptakan hukum, dan negara adalah satu satunya sumber hukum,

1.3 Teori Kedaulatan Hukum

yang memiliki kekuasaan tertinggi atau

Sebagai bentuk penyang-kalan te-

kedaulatan. Di luar negara tidak ada satu

ori kedaulatan negara, muncullah teori

orangpun yang berwewenang menetap-

kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hu-

kan hukum. Gagasan bahwa negaralah

kum dikemukakan oleh Krabe. Dalam

yang berdaulat, dapat disimpulkan dari

ajaran teori kedaulatan negara, kedu-

kenyataan bahwa dalam kehidupan ma-

dukan hukum lebih rendah dari pada

syarakat sehari-hari kepentingan indi-

kedudukan negara. Negara tidak tunduk

vidu selalu dikalahkan oleh kepentingan

kepada hukum karena hukum diartikan

negara.11

sebagai perintah-perintah dari negara (bentuk imperatif dari norma). Akan

10Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Eresco, Jakarta-Bandung, h. 15. 11Padmo Wahjono & TA Hamzah, "Diktat...", Op. Cit, h. 68.

12Max

Boli Sabon, 1989, et al, Ilmu Negara, Aptik, Jakarta, h. 19.


tetapi menurut Krabe ngara sendiri

tindakan

dalam

berdasarkan hukum.14

ke-nyatannya

tunduk

pada

hukum.

dari

peng-uasa

harus

Teori ini mengajarkan bahwa

Pandangan

ter-sebut

kekuasaan tertinggi ada di tangan raja.

dengan

Lima ajaran tentang kedaulatan ini

mengemukakan teori Selbstbindung,13

mengajarkan bah-wa kedaulatan adalah

yaitu suatu aja-ran yang menyatakan

tunggal, tidak dapat dibagi-bagi. Peme-

bahwa negara dengan sukarela mengi-

gang kedaulatan adalah pemegang ke-

katkan diri atau mengharuskan dirinya,

wenangan tertinggi dalam negara. Jadi

tunduk

sebagai

ajaran monistis. Selain itu dikenal pula

penjelmaam dari kehen-daknya sendiri.

ajaran yang bersifat pluralisme. Aliran

Akan tetapi mun-cul persoalan baru

ini berpendapat bahwa ajaran monisme

bahwa faktor-faktor apa yang menye-

terlalu menekankan kedaulatan pada segi

babkan Selbstbindung tersebut, maka

kekuasaan/kekuatan (force) dan hukum

Jellinek menjawab bahwa perta-ma-tama

(law), sebaliknya kurang memperhatikan

dalam

faktor

soal kemauan/ kehendak (will, volonte)

kemasyarakatan juga ada faktor ideal

sebagai diajarkan Rousseau dalam ajaran

yaitu rasa hu-kum, kesadaran hukum,

kontrak sosial. Dengan dipelopori antara

dan keadilan. Jawaban demikianlah yang

lain Laski, ajaran ini mengajarkan bahwa

memperkuat pandangan Krabe bahwa

dalam negara masih terdapat organisasi -

hal-hal yang diuta-rakan Jellinek sebagai

organisasi lain yang berdaulat. Jadi ke-

faktor yang mempengaruhi Selbsbin-

daulatan tidak semata-mata ada pada

dung itu kedudukannya diatas negara

negara. Tugas negara hanyalah koor-

yaitu kesadaran hukum. Jadi bukanlah

dinator organisasi berdaulat dalam bi-

negara

dangnya masing-masing tersebut: Ke-

ditanggapi

Krabe

oleh

kepada

hukum

yang

melainkan

Jellinek

hukum

di

sam-ping

memiliki

kesadaran

kedaulatan

hukum

yang

adaan ini oleh Barker diistilahkan sebagai polyarchism.15

memiliki kedaulatan. Gagasan bahwa hu-kum yang berdaulat dapat disimpulkan dari kenyataan dalam Negara Hukum, yang berarti bahwa segala 13Ibid,

h. 120.

14Wirjono

Prodjodikoro, Asas-Asas..., Op. Cit, h.

16. 123.

15Max

Boli Sabon, et al, Ilmu Negara..., Op. Cit, h.


27

nya. Dalam hal ini, rakyat mempunyai

1.4 Teori Kedaulatan Rakyat Perkembangan berikutnya muncul

otoritas untuk menetapkan berlaku ti-

Rousseau dengan ajaran kedaulatan rak-

daknya suatu ketentuan hukum dan un-

yat. Menurutnya, dengan kontrak sosial,

tuk menjalankan serta mengawasi pelak-

orang menyerahkan kebebasan hak serta

sanaan ketentuan hukum itu. Artinya,

wewenangnya (natural liberty) kepada

dalam pengertian modern, pemerintahan

rakyat seluruhnya (negara) sehingga sua-

negara merupakan government or rule

sana kehidupan alamiah berubah men-

by the peo ple.18 Pelaksanaan kedaulatan

jadi suasana kehidupan bernegara, dan

rakyat ini sangat bervariasi dan tidak

natural liberty berubah menjadi civil

selalu berdasarkan suara terbanyak. Ada

liberty. Kekuasaan tertinggi tetap pada

yang berdasarkan musyawarah. Selain

rakyat yang diselenggarakan melalui

itu di negara-negara yang bercorak fasis,

perwakilan berdasarkan suara terbanyak

kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh wa-

(general will, volonte gene-rale).16 Ke-

kil mutlaknya (exponent). Pada masa

daulatan rakyat sebagai konsep menge-

lampau di jaman Romawi, kedaulatan

nai kekuasaan tertinggi, dapat dilihat

rakyat diserahkan pada kedaulatan raja

pertama dari segi ruang lingkupnya, dan

yang absolut melalui konstruksi Lex Re-

kedua dari segi jangkauan konsepnya.

gis dari Ulpianus (Caesarismus). Gaga-

Ruang lingkup kedaulatan itu menyang-

san bahwa rakyat berdaulat dapat disim-

kut aktivitas atau kegiatan apa saja yang

pulkan dari kenyataan bahwa yang ter-

tercakup dalam fungsi kedaulatan. Se-

baik dalam masyarakat ialah apa yang

dangkan jangkauan kedaulatan berkaitan

dianggap baik oleh semua orang yang

dengan siapa yang menjadi subject and

merupakan rakyat.19 Doktrin kedaulatan

sovereign dari kedaulatan itu.17

rakyat inilah yang merupakan dasar dari negara demokrasi modern.20

Dalam hubungan dengan ruang lingkup, kedaulatan rakyat meliputi we-

Berangkat dari beberapa konsep

wenang pengambilan keputusan, baik di

kedaulatan di atas, maka apabila meru-

bidang legislasi maupun pelaksanaan-

juk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD

16Carl J. Friedrick, The Philosophy of Law.... Op. Cit, h. 154. 17Jimly Asshiddiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, h. 41.

18Ibid 19Wirjono

Prodjodikoro, Asas-Asas.... Op. Cit, h.

16. 20Jimly

h. 11.

Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan.... Op. Cit,


1945 se-belum perubahan yang menye-

Undang-Undang Dasar 1945” telah ber-

butkan, bahwa: “Kedaulatan adalah di

geser dari kedaulatan MPR menjadi ke-

tangan rakyat, dan dilakukan sepe-

daulatan konstitusi.

nuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, maka konsep kedaulatan yang

2. Perdebatan Pada Sidang Umum MPR

dianut adalah konsep kedaulatan Tuhan,

RI Oktober 1999

konsep kedaulatan rakyat dan konsep

Pandangan

dan

perdebatan

yang

kedaulatan Negara sekaligus, yang ter-

muncul dalam sidang Majelis Permusya-

jelma melalui Majelis Permusyawaratan

waratan Rakyat pada Sidang Umum MPR

Rakyat. Oleh karena itulah, para pendiri

Oktober 1999 sampai dengan Sidang Tahu-

negara meletakkan Majelis Permusyawa-

nan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November

ratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi

2001, terkait dengan pembahasan Kedau-

Negara sebagai pelaksana kedaulatan

latan Negara, maka setidaknya terdapat 5

rakyat. Menurut Moh. Kusnardi dan Bin-

(lima) isu yang menjadi pokok perdebatan,

tan R. Saragih, penempatan pasal terse-

yaitu: Pertama, perlunya memperkuat pe-

but menunjukkan, bahwa Undang-Un-

ran Majelis Permusyawaratan Rakyat seba-

dang Dasar 1945 mengikuti konstitusi-

gai lembaga tertinggi negara. Kedua, terkait

konstitusi modern yang umumnya mem-

dengan interpretasi rumusan “Kedaulatan

punyai sistem demokrasi, dimana ke-

berada di tangan rakyat dan dilakukan se-

kuasaan MPR tidak terbatas dan tidak

penuhnya oleh Majelis Permusyawaratan

ditetapkan secara limitative melainkan

Rakyat”, yang memunculkan gagasan untuk

enunsiatif, artinya selain kekuasaannya

memberdayakan masing-masing lembaga

yang ditetapkan menurut pasal-pasal da-

tinggi negara, sehingga kedaulatan didistri-

lam UUD 1945, sebenarnya bersumber

busikan tidak hanya ke MPR tetapi juga

pada Pasal 1 ayat (2).21 Sementara kon-

diberikan ke lembaga-lembaga negara yang

sep kedaulatan pasca perubahan UUD

lain. Ketiga, perlunya mempertimbangkan

Negara RI tahun 1945 yang menye-

seluruh anggota MPR dipilih melalui pemi-

butkan: “Kedaulatan adalah di tangan

lihan umum, karena jumlah anggota MPR

rakyat,

yang diangkat lebih banyak daripada yang

21Moh.

dan

dilaksanakan

menurut

Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1983, h. 44.

dipilih. Keempat, terkait susunan keanggotaan MPR, khususnya keberadaan Utusan


29

Darah, Utusan Golongan, dan TNI/Polri, dan

1945 tidak lagi memiliki kekuasaan untuk

Keli-ma, tentang desain kelembagaan MPR,

menjamin agar keputusan politik kenegaraan

apakah MPR terdiri dari satu kamar, dua

yang senantiasa berorientasi pada keadilan

kamar atau tiga kamar.

22

sosial dan kepentingan umum yang lebih mengedepankan pada asas permusyawaraKedau-latan

tan, tetapi realitasnya justru lebih mengarah

Pasca Perubahan UUD NRI Tahun

pada praktek demokrasi yang liberal, dimana

1945

praktek-praktek seperti itu jelas-jelas diten-

3. Pergeseran

Konsep

Seiring dengan perjalanan waktu

tang oleh sebagian besar para pendiri nega-

pasca perubahan UUD 1945, diskursus

ra,23 dan secara sadar di era reformasi ini

kelembagaan

kita telah menerapkan gagasan demokrasi

Majelis

Per-musyawaratan

Rakyat (MPR) men-jadi menarik dan urgen untuk di-perbincangkan kembali, bukan saja

liberal pasca perubahan UUD 1945. Secara historis bagaimana desain

pada aspek eksistensi, peran dan posisinya

kelembagaan

dalam sistem ketata-negaraan kita, tetapi

Rakyat yang dilakukan oleh Para Pendiri ne-

juga pada aspek desain kelembagaan dan

gara (founding fathers), dapat kita telusuri

aspek keterwakilan rakyat dalam kelem-

melalui gagasan dan perdebatan yang mun-

bagaan MPR. Selain itu, perubahan Undang-

cul dalam persidangan pertama di BPUPK

Undang Dasar 1945 telah bergeser dari

pada tanggal 29 Mei 1945, ketika membahas

semangat dan filosofis yang ingin dibangun dan diletakkan oleh para pendiri negara Indonesia, karena tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagai lembaga perwujudan keda-ulatan rakyat dan sekaligus pelak-sana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Hal

ini

menjadi

urgen

untuk

dilakukan peninjauan kembali, mengingat keberadaan MPR pasca perubahan UUD

22Naskah

Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Sekjen MK, 2010. h. 260-261.

Majelis

Permusyawaratan

23Hal ini setidaknya dapat dilihat dalam pandangan Ir. Soekarno, pada saat rapat besar 15 juli 1945, yang menegaskan bahwa dengan diterimanya rancangan Pembukaan UUD 1945, anggota-anggota telah mufakat bahwa dasar, falsafah, dan sistem yang dipakai dalam penyusunan rancangan UUD adalah dasar kekeluargaan (gotong-royong). Dengan “menyetujui kata keadilan sosial dalam preambule” berarti merupakan “protes kita yang mahahebat kepada dasar individualisme”. Oleh karena itu, menurutnya: betapapun dalam UUD negara merdeka, lazimnya dimasukkan apa yang disebut “les droits de I’home et du citiyon” atau “the rights of the citizens”, indonesia akan membuat pilihannya sendiri. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya.” Lihat lebih lanjut dalam Yudi Latif, Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h.187.


dasar-dasar Indonesia merdeka, mereka me-

menginginkan keberadaan Badan Permu-

ngemukakan pentingnya kedaulatan rakyat

syawaratan yang tidak hanya mengede-

dalam semangat kekeluargaan (permusya-

pankan politik demokrasi saja, tetapi lebih

waratan) dalam alam indonesia merdeka.

dari itu keberadaan Badan Permusyawaratan

Hal ini antara lain diungkapkan oleh Mu-

tersebut yang selalu bersama rakyat untuk

hammad Yamin ketika meletakkan “dasar

mewujudkan dua prinsip, yaitu: keadilan

kedaulatan rakyat” sebagai “tujuan kemer-

politik dan keadilan sosial.25

dekaan” dan “permusyawaratan” sebagai sa-

Terkait dengan perlunya suatu majelis

lah satu “dasar negara”. Juga dapat dilihat

permusyawaratan ini, Muhammad Yamin

pandangan Woerjaningrat yang menyatakan

mengemukakan sebagai berikut:

bahwa “kemerdekaan Indonesia harus ber-

…perlunya suatu majelis permusyawa-

sendi kekeluargaan”, dan Soesanto Tirtopro-

ratan untuk seluruh rakyat Indonesia

djo yang menyebut “rasa kekeluargaan” se-

yang menjadi kekuasaan yang seting-

bagai fundamen bernegara.24

gi-tingginya dalam republik, disu-sun

Begitu juga dengan pandangan Mr.

permusyawaratan rakyat sebagai sam-

Soepomo, pada pidatonya tanggal 31 Mei

bungan yang paling tinggi dari pada

1945 dihadapan sidang BPUPK yang me-

kedaulatan rakyat. Selain itu, lembaga

nyarankan agar negara Indonesia merdeka

ini diharapkan menjadi sambungan da-

yang akan didirikan itu adalah negara in-

ri pada kemauan bangsa Indonesia, ba-

tegralistik, yang sesuai dengan struktur so-

ik menurut adat ataupun menurut aga-

sial masyarakat Indonesia asli. Salah satu ci-

ma Islam maka permusyawaratan itu

ri khas masyarakat Indonesia yang asli me-

ialah untuk merundingkan keperluan-

nurutnya adalah tradisi bermusyawarah. Se-

keperluan negara ataupun keperluan

lain itu, ciri lain dari masyarakat Indonesia

umum.26

yang asli adalah terdapatnya hubungan yang serasi antara pimpinan dan rakyatnya. Pemimpin wajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Ia harus senantiasa memberi bentuk (gestaltung) kepada rasa keadilan dan cita cita rakyat. Bahkan Ir. Soekarno 24Yudi

Latif, Ibid, h. 420.

25Risalah

Sidang BPUPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995, h. 80. 26Majelis permusyawaratan seluruh rakyat inilah yang akan merobah atau mengganti atau membuat undang-undang dasar baru untuk negara kita. Mohammad Yamin juga mengusulkan keanggotaan dari lembaga ini tidak saja diduduki oleh wakil-wakil daerah di indonesia, tetapi juga wakil dari bangsa atau rakyat indonesia seluruhnya yang dipilih dengan bebas. Menurutnya ada 2 (dua) syarat untuk menjadi keanggotaan dari lembaga ini yaitu; (i) wakil dari daerah, dan (ii) wakil langsung dari rakyat Indonesia. Lihat RM.


Pada intinya, gagasan Mohammad

31

C. Penutup

Yamin di atas adalah menempatkan kedau-

Pasca Perubahan rumusan Pasal 1

latan rakyat berada dan berpuncak pada Ma-

ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 yang

jelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang

tidak lagi menempatkan MPR sebagai pelak-

paling tinggi dalam republik Indonesia de-

sana sepenuhnya kedaulatan rakyat, tentu

ngan menempatkan prinsip musyawarah mu-

saja kita telah merasakan implikasi dari pe-

fakat dalam menentukan setiap keputusan.27

rubahan tersebut, terutama tidak terkontrol-

Rumusan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebe-

nya keputusan politik kenegaraan yang se-

lum perubahan) mengandung isi pokok pi-

harusnya berorientasi pada keadilan sosial

kiran kedaulatan rakyat: “kedaulatan adalah

dan kepentingan umum yang lebih menge-

ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya

depankan pada asas permusyawaratan, tetapi

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

realitasnya justru lebih mengarah pada

Soepomo menjelaskan, bahwa Majelis Per-

praktek demokrasi yang liberal dan pragma-

musyawaratan Rakyat ialah penyelenggara

tisme politik, praktek-praktek yang sejatnya

negara yang tertinggi. Majelis itu sebagai

tidak sejalan dengan gagasan para pendiri

penjelmaan seluruh rakyat harus dibentuk

negara.

sedemikian, sehingga seluruh rakyat selu-

Oleh karena itu, perubahan UUD

ruh daerah dan seluruh golongan mempu-

Negara RI tahun 1945 perlu dipikirkan kem-

nyai wakil disitu.28

bali untuk memperkuat peran dan posisi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2004, h. 278 27Muhammad Yamin mengemukakan tiga dampak positif suatu musyawarah, yaitu: (i) dengan musyawarah manusia memperluas perjuangannya; (ii)dengan musyawarah suatu masalah tidak hanya dipikirkan oleh perorangan; dan (iii) permusyawaratan menghilangkan misunderstanding atau salah pengertian. Di samping itu, musyawarah dipandang sebagai suatu kekuatan karena dengan musyawarah, rasa tanggung jawab dan kewajiban dapat ditingkatkan. Dalam struktur masyarakat indonesia yang asli kepala desa selalu bermusyawarah dengan warga desa nya secara langsung, apabila ada suatu hal yang akan diputuskan yang menyangkut kepentingan seluruh warga desa. Dalam perkembangan berikutnya permusyawaratan dilakukan melalui perwakilan, sistem perwakilan seperti ini dapat dilihat dalam rapat Negeri, Nagari, Marga dan Desa. 28Susunan dan bentuk majelis itu terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah

Tetapi hendaknya MPR dalam melakukan perubahan tersebut harus melakukan interpretasi dengan pendekatan sejarah dengan menggunakan referensi dan dokumen yang otentik, terutama memahami pokok-pokok pikiran para pendiri Negara yang muncul dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Panitia kecil berkeyakinan bahwa seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat, yang memegang kedau-latan negara. Lihat RM. A.B. Kusuma, Op, Cit, h. 361.


dalam perdebatan di sidang-sidang BPUPKI.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Ilmu

Hal ini penting untuk menjaga kesinam-

Negara

dan

Politik,

bungan gagasan dalam membangun Negara

Jakarta-Bandung, 1981.

Eresco,

Kesatuan RI yang utuh dan kuat. B. Peraturan perundang-undang-an Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI

DAFTAR PUSTAKA A. Buku

Tahun 1945, Sekjen MK, Jakarta,

Asshiddiqie, Jimly,Konstitusi dan Konstitu-

2010.

sionalisme, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Risalah Sidang BPUPKI, Sekretariat Negara

-------------------------, Gagasan Kedaulatan

RI, Jakarta, 1995.

Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994. Dahl, Rober On Democracy, edisi terjemahan Bahasa Indonesia, Perihal demokrasi, Penerbit Obor, Jakarta, 2001. Kusuma,

RM.

A.B.,Lahirnya

Undang-

Undang Dasar 1945, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2004. Latif, Yudi, Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1983.

PERGESERAN KONSEP KEDAULATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UUD NRI 1945

Recommend Documents