Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum Berdasarkan Pancasila Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945 Dampak Diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyumpahan Advokat Terhadap Profesi Advokat Di Indonesia Review Pemilu 2014 Menyongsong Pemilu 2019 Di tinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Pemilu Pengembangan Laboratorium Budaya Suku Tengger Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baik ( Good Village Governance) Tanggut Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Implementasi Nilai Pancasila dan UUD 1945 Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Malang
Tahun 19, Nomor 1, Mei 2016
JURNAL HUKUM MAKSIGAMA Diterbitkan oleh: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG Pelindung Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang Pengarah Dekan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Sekertaris Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Ketua Penyunting Dr. Imam Ropii, S.Pd. SH.MH Penyunting Pelaksana Sigit Budi Santoso, SH.MH Febry Chrisdanty, SH.M.Hum Mitra Bestari Dr. Bambang Winarno, SH.MH (FH Univ. Brawijaya Malang) Dr. Marcus Lukman, SH.MH (Univ. Tanjung Pura) Penyunting Tamu Drs. H.M. Yuhdi Batubara, SH.MH (Universitas Negeri Malang) Moch Ridwan SH.MS (Universitas Brawijaya) Staf Administrasi Ainur Rofiq, SH.MH Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Jalan Danau Sentani 99 Malang Telp dan Fax : (0341) 720938 Homepage : www.fh_maksigama.unidhal5.ac.id
Alamat Sekertariat Jumal Hukum "Maksigama" Fakultas Hulaun Universitas Wisnuwardhana Malang. Jl. Danau Sentani 99 Malang Kotak Pos 25, Telp.(0341) 720938, Fax. (0341) 720938
Editor : Febry Chrisdanty, Hp. 082229244248 Jurnal Huktun Maksigama Universitas Wisnuwardhana Malang meneriina tulisan yang belum diterbitkan di media cetak lain. Naskah diketik sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertera dalam lembar bagian belakang sampul jurnal ini. Tulisan yang masuk dievaluasi oleh penyunting. Penyunting berhak melakukan perubahan untuk keseragaman format penulisan tanpa mengubah isinya.
"MAKSIGAMA" JURNAL HUKUM Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ISSN : 1410-8763 Tahun 19, Nomor 1 Periode Mei 2016
DAFTAR ISI STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM BERDASARKAN PANCASILA 1-21
Suko Wiyono
PERGESERAN KONSEP KEDAULATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UUD I R1 1945 22-36
Mohammad Yuhdi
DAMPAK DITERBITKANNYA SURAT EDARAN IKETUA MAHKAMAH AGUNG NO. 73/KMA/HK.01/IX/2015 TENTANG PENYUMPAHAN ADVOKAT TERHADAP PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA 37-46
Tjandra Sridjaja Pradjonggo.
REVIEW PEMILU 2014 MENYONGSONG PEMILU 2019 DITINJAU DARI ASPEK •
PENEGAKAN HUKUM PEMILU 47-63
Febry Chrisdanty PENGEMBANGAN LABORATORIUM BUDAYA SUKU TENGGER UNTUK
MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA YANG BALK (GOOD VILLAGE GOVERNANCE) Dani Harianto
61-87
TANGGUT GUGAT KERUGIAN NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Muhammad Mashuri
88-111
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG Budi Budaya
112-138
JURNAL HUKUM MAKSIGAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG TAHUN 19, NOMOR 1, MEI 2016
Suko Wiyono
STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM BERDASARKAN PANCASILA
Mohammad Yuhdi
PERGESERAN KONSEP KEDAULATAN RAKYA T PASCA PER UBAHAN UUD NRI 1945
Tjandra Sridiaja Pradjonggo
DAMPAK DITERBITKANNYA SURAT EDARAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NO. 73/KMA/HK. 01/IX/2015
0.
TENTANG PENYUMPAHAN AD VOKA T TERHADAP PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA
Febry Chrisdanty
REVIEW PEMIL U 2014 MENYONGSONG PEMIL U 2019 DITINJA U DARI ASPEK PENEGAKAN HUKUM PEMIL U
Dani Harianto
PENGEMBANGAN LABORATORIUM BUDAYA SUKU TENGGER UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA YANG BALK (GOOD VILLAGE GOVERNANCE)
Muhammad Mashuri
TANGGUT GUGAT KERUGIAN NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KA
Budi Budaya
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MA LANG
:\ AK
PERGESERAN KONSEP KEDAULATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UUD NRI 1945 Mohammad Yuhdi Dosen FIS Universitas Negeri Malang.
'► bstraksi : lsu sentral dalam teori tentang kedaulatan, adalah siapakah pemegang kedaulatan dalam negara? Terdapat 4 ajaran mengenai hal ini: (1). Ajaran Kedaulatan Tuhan, (2). Kedaulatan Negara, (3). Kedaulatan Hukum, (4). Kedaulatan rakyat. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyebutkan, bahwa: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", menunjukkan bahwa konsep kedaulatan yang dianut adalah konsep kedaulatan Tuhan, konsep kedaulatan rakyat dan konsep kedaulatan Negara sekaligus, yang terjelma melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara konsep kedaulatan pasca perubahan UUD Negara RI tahun 1945 yang menyebutkan: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945" telah bergeser dari kedaulatan MPR menjadi kedaulatan konstitusi. Pergeseran konsep kedaulatan tersebut tentu saja kita telah merasakan implikasinya, terutama tidak terkontrolnya keputusan politik kenegaraan yang seharusnya berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum yang lebih mengedepankan pada asas permusyawaratan. tetapi realitasnya justru lebih mengarah pada praktek dernokrasi yang liberal dan pragmatisme politik, praktek-praktek yang sejatnya tidak sejalan dengan gagasan para pendiri negara. Oleh karena itu, perubahan UUD Negara RI tahun 1945 perlu dipikirkan kembali untuk memperkuat peran dan posisi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Tetapi hendaknya MPR dalam melakukan perubahan tersebut harus melakukan interpretasi dengan pendekatan sejarah dengan menggunakan referensi dan dokumen yang otentik, terutama memahami pokok-pokok pikiran para pendiri Negara yang muncul dalam perdebatan di sidang-sidang BPUPKI. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan gagasan dalam membangun Negara Kesatuan RI yang utuh dan kuat. Kata kunci: pergeseran, konsep kedaulatan, pasca perubahan
Pokok Muatan A. Pendahuluan B. Pembahasan
23 24
1. Konsep Kedaulatan Rakyat Sebelum PerubahanUUD 1945 2. Perdebatan Pada Sidang Umum MPR RI Oktober 1999 3. Pergeseran Konsep Kedaulatan Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 35 C. Penutup.
Yuhdi, Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NR11945
23
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
A. Pendahuluan digulirkannya
tidak lagi berkedudukan sebagai
reformasi yang ditandai dengan
lembaga tertinggi negara sebagai
jatuhnya rezim Soeharto yang
pelaksana sepenuhnya kedaulatan
kemudian diikuti dengan munculnya
rakyat, tetapi hanya berperan sebagai
gagasan pentingnya reformasi
lembaga negara utama atau primer.2
prasyarat
Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-
membangun demokrasi yang
Undang Dasar (UUD) 1945
terkonsolidasi. Robert Dahl (2001:
(sebelum perubahan), menyebutkan;
179) mengemukakan pentingnya
"Kedaulatan adalah ditangan
Semenjak
konstitusi
sebagai
konstitusi
merancang
yang
dilaksanakan
dan
rakyat,
demokratis karena akan menentukan
sepenuhnya
kelangsungan hidup lembaga-
Permusyawaratan
oleh
Majelis Rakyat",
Dahl
sedangkan pada perubahan Pasal 1
menekankan pentingnya konstitusi
ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945,
yang berkualitas, dan pentingnya
menyebutkan; "Kedaulatan berada
konstitusi disusun oleh tenaga-
ditangan Rakyat dan dilaksanakan
tenaga terbaik yang dimiliki oleh
menurut Undang- Undang Dasar".
demokrasi.
lembaga
suatu bangsa. I Gagasan perlunya
Perubahan rumusan Pasal 1
tersebut
ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut
akhirnya direspons oleh para elit
tertu saja berimplikasi pada
politik di MPR, puncaknya
kewenangan
perubahan pertama UUD 1945
sebelumnya
dilakukan pada sidang umum MPR
kewenangan untuk memilih Presiden
RI Tahun 1999.
dan wakil Presiden, dan menetapkan
perubahan
konstitusi
Perubahan Undang-Undang
MPR, MPR
dimana memiliki
Garis-Garis Besar Haluan Negara
Dasar Negara RI Tahun 1945, menempatkan
Majelis
'Bober Dahl, On Democrog, edisi Pedhal terjemahan Bahasa Indonesia, demokrasi, Penerbit Obor, Jakarta, 2001, h.179.
2Jimly Asshidiqie membagi dan menggunakan istilah lembaga Negara yang bersifat utama arau primer dan lembaga Negara yang bersifat sekunder atau penunjang (auxilieny). Lihat lebih lanjut dalam Jimly Asshidcliqie, Konstitusi don Konstilusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 21.
24 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM
Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016 Hal. 22 - 36
(GBHN). Tetapi, pasca perubahan
yang dilandaskan pada hukum alam.
Undang-Undang Dasar 1945, MPR
Kekuasaan
tidak lagi berwenang untuk memilih
souveraine)
presiden dan wakil presiden, karena presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu tidak ada lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh MPR,
tahan sesuai dengan visi dan misinya yang disampaikan pada saat kampanye yang kemudian dituangkan dalam undang-undang program pembangunan nasional (Propenas) dan Rencana Program Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
(puissance
yang oleh Bodin
dijadikan inti teorinya, kemudian didefinisikan sebagai kekuasaan legislatif. Menurut Bodin, di mana tidak ada kekuasaan legislatif, di situ tidak ada
republica,
tidak ada
pemerintahan yang sah, dan dengan demikian, tidak ada negara.3 Dalam konsep kedaulatan
karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan menjalankan pemerin-
raja
Bodin, jelas bahwa aturan perundangan menernpati posisi sentral, dan raja dipercaya untuk membuat undang-undang. Aturan perundangundangan mesti berada di atas semua kekuasaan pemerintahan. Meski raja, hams tunduk pada hukum alam, narnun keputusan mengenai apa yang mesti dianggap sebagai hukum yang tertinggi, merupakan hak raja. Kedaulatan memang dapat dipegang
B. Pembahasan 1. Konsep Kedaulatan Rakyat Sebelum PerubahanUUD 1945 Konsep tentang kedaulatan,
oleh
sejurnlah
orang
atau
masyarakat, namun is tidak bisa dibagi darn tidak bisa didistribuskan di antara beberapa organ terpisah.
digagas pertama oleh Jean Bodin. la rnelihat kedaulatan sebagai kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah republik. Dan sebuah republik merupakan sebuah pemerintahan
;Jean Bodin adalah sarjana Perancis abad XVI yang merumuskan pengerrian kedaulatan untuk tertinggi kekuasaan sebagai menentukan hukum dalam suatu negara, yang abadi, dan ridak dapat sifatnya tunggal, dibagi-bagi. Karena jasa tersebut, is dijuluki Bapak Teori Kedaulatan.
Yuhdi, Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945
n
25
Inilah doktrin tentang tidak adanya
melainkan negara. Karena negara
pemisahan kekuasaan dalam teori
adalah suatu yang abstrak, maka
kedaulatan Bodin.
diserahkan pelaksanaannya kepada
Isu sentral dalam teori
raja. Sedangkan kedaulatan hukum
n
tentang kedaulatan, adalah siapakah
adalah kelanjutan dari kedaulatan
a
pemegang kedaulatan dalam negara?
rakyat. Konstruksinya adalah
Terdapat 4 ajaran mengenai hal ini:
walaupun kekuasaan tertinggi ada
a
(1). Ajaran Kedaulatan Tuhan, (2).
pada rakyat, namun pelaksanaannya
n
Kedaulatan Negara, (3). Kedaulatan
diserahkan pada wakil rakyat yaitu
Hukum, (4). Kedaulatan rakyat.4
Lembaga Perwakilan Rakyat.
11
Menurut Padmo Wahyono, ada lima
Lembaga ini harus melaksanakan
,n-
ajaran kedaulatan yang lazim
kehendak rakyat dalam bentuk
al,
dikenal, yaitu ajaran kedaulatan raja
produk hukum demi kepastiannya.
uat
sebagai tambahan dari empat yang
Oleh karena itu hukum menjadi
ng-
disebut terdahulu. Namun is juga
berdaulat.6
ua
menyebut, sebetulnya hanya ada tiga
aja,
teori dengan alasan bahwa teori yang
am,
lain hanyalah sekedar konstruksi dari
Sesuai dengan referensi
apa
teori yang sudah ada. Ketiga teori
tentang kedaulatan, pada abad V-
urn
dimaksud adalah, kedaulatan Tuhan,
XV muncul teori Kedaulatan
aja.
kedaulatan rakyat, dan kedaulatan
Tuhan. Ajaran Kedaulatan Tuhan
,ang
raja.5
menganggap Tuhan sebagai
1.1 Teori Kedaulatan Tuhan
atau
Teori kedaulatan negara
pemegang kekuasaan tertinggi
bisa
hanyalah konstruksi baru dari teori
dalam negara. Dalam praktiknya,
skan
kedaulatan raja dalam suasana
kedaulatan Tuhan ini dapat
isah.
kedaulatan rakyat. Konstruksinya
menjelma dalam hukum yang
bahwa bukan rakyat yang dapat
harus dipatuhi oleh kepala negara,
menjalankan kekuasaan tertinggi
atau dapat pula menjelma dalam
abad atan untuk , yang dapat *juluki
kekuasaan raja sebagai kepala 1Soehino,
1986, Ilmu Negara .., Liberty, Yogyakarta, h. 152. .tPadmo Wahjorio & TA Hamzah, Diktat Negara, FH-UI, Jakarta, h. 66.
negara 6
Ibid, h. 66-67.
yang
mengklaim
Tahun 19 Nornor 1 periode Mei 2016 Hal. 22 - 36 26 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM
punyai kekuasaan yang sama, wewenang untuk menetapkan hukum atas nama Tuhan. Teori ini berkembang di Zaman Pertengahan yang berhubungan erat dengan perkembangan agama Kristen yang baru timbul saat itu, dan diorganisir kemudian dikepalai oleh seorang Pans. Demikianlah dalam negara terdapat dua organisasi kekuasaan, yaitu organisasi kekuasaan yang dipimpin oleh raja, dan organisasi kekuasaan yang Dua Paus. oleh dipimpin kelompok organisasi tersebut percaya dan mengakui bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan. PersoalannYa adalah, siapakah yang menjadi wakil Tuhan di dunia? Atas pertanyaan itu, muncul beberapa teori di bawah payung teokrasi yang diajukan Thomas 'Agustinus, oleh Aquinas, dan Marsilius. Agustinus mengajarkan bahwa yang
hanya bidangnya yang berbeda. Tugas raja dalam bidang keduniawian, sedangkan tugas Paus dalam bidang keagamaan.8 Marsi-lius lanjut Lebih mengatakan kekuasaan atau yang menjadi wakil Tuhan di dunia adalah raja.9 Gagasan bahwa Tuhan berdaulat dapat disimpulkan dari kenyataan dalam suatu negara orang-orang percaya bahwa tidak ada satupun terjadi tanpa kehendak Tuhan.1°
1.2 Teori Kedaulatan Negara Pada jaman renaissance, teori Kedaulatan Tuhan ditinggalkan. Kekuasaan raja tidak lagi harus dihubungkan dengan restu Ilahi. Pandangan sebelumnya bahwa hukum yang harus ditaati adalah hukum Tuhan, kini terbalik justru hukum negaralah yang harus ditaati. Negaralah satu-satunya yang berwenang menetapkan hu-
menjadi wakil Tuhan adalah Paus.7 Aquinas mengajarkan bahwa Raja dan Paus mem-Herbert A. Deane, 1963. The Political and Social Ideas of St. Astatine.
a
8Bernard L Tanya dan Dossy Iskandar
Prasetyo, op. cit., h. 125. ()Ibid., h. 59. loWirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-Asas Eresco, JakartaIlrlrs Negara dan Politik, Bandung, h. 15.
Yuhdi, Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945
kum.
Dengan
demikian
perang); (2)
27
junkertum (
timbullah ajaran baru tenang
golongan
kedaulatan yaitu kedaulatan
burokrasi (staf pegawai negari).
netzara.Menurut Jellinek hukum
Sebal iknya
itu adalah penjelmaan dari
mempunyai kekuatan apa-apa,
kehendak atau kemauan negara.
sehingga tidak mempunyai
Mkikit
yang
wowenung apa•apa, make tidak
menciptakan hukum, dan negara
mungkin mem i 1 iki kekuasaan
adalah satu satunya sumber
tertinggi (kedaulatan). Oleh
hukum, yang memiliki kekua-
karena itu menurut sarjana-
saan tertinggi atau kedaulatan.
sarjana DPS (Deutsche Publi-
Di luar negara tidak ada satu
zisten Schule) pemegang kedau-
orangpun yang berwewenang
latan adalah negara.'2
negaralah
industrialis);
rakyat
(3)
tidak
menetapkan hukum. Gagasan bahwa negaralah yang berdaulat,
1.3 Teori Kedaulatan Hukum
dapat disimpulkan dari kenya-
Sebagai bentuk pe-
taan bahwa dalam kehidupan
nyangkalan teori kedaulatan
n
masyarakat sehari-hari kepen-
negara, muncullah teori kedau-
;ja
tingan individu selalu dikalahkan
latan hukum. Teori kedaulatan
an
oleh kepentingan negara.''
hukum dikemukakan oleh Krabe.
.an
Dalam perkembang-
Da lam ajaran teori kedaulatan
•ng
annya, pandangan yang men-
negara, kedudukan hukum lebih
rn
dukung kedaulatan negara,
rendah dari pada kedudukan
..tru
datang dari para sarjana dalam
negara. Negara tidak tunduk
Deutsche Publizisten
kepada hukum karena hukum
TUS
inashab
nya
Schule. Menurut mereka negara
diartikan
hu-
itu kuat karena mendapat
perintah dari negara (bentuk
dukungan dari tiga golongan
imperatif dari norma). Akan
(angkatan
tetapi menurut Krabe ngara
yaitu: ( 1 )
armee
l'Padmo \Vahjono & TA Hamzah, "/Xkia/...", Op. Cit, h. 68.
sebagai
perintah-
''Max Boll Sabon, 1989, et al, Ibim Negara, Aprik, Jakarta, h. 19.
Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016 Hal. 22 - 3E
28 MAKSIGAMA SURNAL HUKUM
dalam
sendiri
kenyatannya
Gagasan bahwa hukum yang
tunduk pada hukum. Pandangan Krabe tersebut ditanggapi oleh Jellinek dengan men gemukakan teori Selbstbindung,13 yaitu suatu ajaran yang menyatakan bahwa negara
dengan
yang memiliki kedaulatan.
berdaulat dapat disimpulkan dari kenyataan dalam Negara Hukum, yang berarti bahwa segala tindakan dari penguasa harus berdasarkan hukurn.' 4 Teori ini mengajarkan
sukarela
mengikatkan diri atau mengha-
bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Lima ajaran tentang
ruskan dirinya, tunduk kepada kedaulatan ini mengajarkan hukum sebagai penjelmaam dari kehendaknya sendiri. Akan tetapi
bahwa
kedaulatan
adalah
tunegaL tidal: dapat dibagi-bagi. muncul persoalan baru bahwa faktor-faktor apa yang menye-
Pemegang kedaulatan adalah pemegang kewenangan tertinggi
babkan Selbstbindung tersebut, dalam negara. Jadi ajaran maka Jellinek menjawab bahwa monistis.Selain itu dikenal pula pertama-tama dalam hukum di
ajaran yang bersifat pluralisme.
samping faktor kemasyarakatan juga ada faktor ideal yaitu rasa
Aliran ini berpendapat bahwa ajaran monisme terlalu mene-
hukum, kesadaran hukum, dan keadilan. Jawaban deniikianlah yang memperkuat pandangan Krabe bahwa hal-hal yang diutarakan Jellinek sebagai faktor yang mempengaruhi Selbsbindung itu kedudukanny,,a diatas negara yaitu kesadaran hukum. Jadi bukanlah negara yang memiliki kedaulatan melainkan kesadaran hukum I bid, h. 120.
kankan kedaulatan pada segi kekuasaan/kekuatan (force) dan hukum (law), sebaliknya kurang memperhatikan coal kemauan/ kehendak (will, volonte) sebagai diajarkan Rousseau dalam ajaran kontrak sosial. Dengan dipelopori antara lain Laski, ajaran ini mengajarkan bahwa dalam "Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas..., Op. Cit, h. 16.
Yuhdi, Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasco Perubahan UUD NRI 1945
j
29
negara masih terdapat organ isasi
rale).16
-organisasi lain yang berdaulat.
sebagai konsep mengenai
Jadi kedaulatan tidak semata-
kekuasaan tertinggi, dapat dilihat
mata ada pada negara. Tugas
pertama dari segi ruang
negara hanyalah koordinator
lingkupnya, dan kedua dari segi
organisasi berdaulat dalam
jangkauan konsepnya. Ruang
bidangnya masing-masing ter-
lingkup kedaulatan itu me-
sebut: Keadaan ini oleh Barker
nyangkut aktivitas atau kegiatan
d i i st i I ah kan
apa saja yang tercakup dalam
sebagai
polyar-
chism.15
Kedaulatan
rakyat
fungsi kedaulatan. Sedangkan
n
jangkauan kedaulatan berkaitan
h
1.4 Teori Kedaulatan Rakyat
i.
Perkembangan beri-
ah ci
an la ale
ANN
a
neen' an pa,
nai •an
era n lam
dengan siapa yang menjadi subject and sovereign
kutnya muncul Rousseau dengan
kedaulatan itu.' 7
ajaran kedaulatan rakyat. Menu-
Dalam
dari
hubungan
rutnya, dengan kontrak sosial,
dengan
orang menyerahkan kebebasan
kedaulatan rakyat meliputi
hak serta wewenangnya (natural
wewenang pengambilan kepu-
liberty)
tusan, baik di bidang legislasi
ruhnya
kepada rakyat selu(negara)
ruang
I ingkup,
sehingga
maupun pelaksanaannya. Dalam
suasana kehidupan alamiah
hal ini, rakyat mempunyai
berubah menjadi suasana kehi-
otoritas untuk menetapkan
dupan bernegara, dan natural
berlaku tidaknya suatu ketentuan
liberty berubah menjadi civil
hukum dan untuk menjalankan
liberty. Kekuasaan tertinggi tetap
serta mengawasi pelaksanaan
pada rakyat yang d iseleng-
ketentuan hukum itu. Artinya,
garakan
dalam pengertian modern,
melalui
perwaki Ian
berdasarkan suara terbanyak (general will, volonte geneI 5Max Boli Sabon, et al, Ilmu Negara..., Op. Cit, h. 123.
16Carl J. Friedrick, The Philosophy of Law.... Op. Cit, h. 154. 17Jimly Asshiddiqie, 1994, Gagasan Kedwilatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Petaksanaanqya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, h. 41.
30 MAKS1GAMAJURNAL HUKUM Tahun
19 Nomor 1 periode Mei 2016 Hal. 22 - 36
pemerintahan negara merupakan government or rule by the peo pie .18 Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini sangat bervariasi dan tidak selalu berdasarkan suara terbanyak. Ada yang berdasarkan musyawarah. Selain itu di negara-negara yang bercorak fasis, kedaulatan rakyat dilaksanakan oieh wakil mutlaknya (exponent). Pada masa lampau di jaman Romawi, kedaulatan rakyat diserahkan pada kedaulatan raja yang absolut melalui konstruksi
Lex Regis
dan
U ipianus (Caesarismus). Gagasan bahwa rakyat berdaulat dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah apa yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat.19 Doktrin kedaulatan rakyat inilah yang merupakan dasar clari negara demokrasi modern.20 Berangkat dan beberapa konsep kedaulatan di atas,
maka apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyebutkan, bahwa: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", maka konsep kedaulatan yang dianut adalah konsep kedaulatan Tuhan, konsep kedaulatan rakyat dan konsep kedaulatan Negara sekaligus, yang terjelma melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itulah, para pendiri negara meletakkan
Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, penempatan pasal tersebut menunjukkan, bahwa UndangUndang Dasar 1945 mengikuti konstitusi-konstitusi
modern
yang umurnnya mempunyai sistem demokrasi, dimana kekuasaan MPR tidak terbatas dan tidak ditetapkan secara
18 Ibid Asas-Asas.... Op. 1 Wirjono Prodjodikoro, Cit, h. 16. Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan.... Op. Cit, h. 11.
limitative melainkan enunsiatif, artinya selain kekuasaannya
Yuhdi, Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NR11945
31
yang ditetapkan menurut pasal-
Rakyat sebagai lembaga tertinggi
pasal dalam UUD 1945,
negara.
sebenarnya bersumber pada
interpretasi rumusan "Kedaulatan
Pasal 1 ayat (2).21 Sementara
berada di tangan rakyat dan
pasca
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
perubahan UUD Negara RI
Permusyawaratan Rakyat", yang
tahun 1945 yang menyebutkan:
memunculkan gagasan untuk
"Kedaulatan adalah di tangan
memberdayakan
rakyat, dan dilaksanakan menu-
lembaga tinggi negara, sehingga
rut Undang-Undang Dasar 1945"
kedaulatan didistribusikan
telah bergeser dari kedaulatan
hanya ke MPR tetapi jugadiberikan
MPR menjadi kedaulatan
ke lembaga-lembaga negara yang
konstitusi.
lain. Ketiga, perlunya mempertim-
konsep
kedaulatan
Kedua,
terkait dengan
masing-masing
bangkan seluruh anggota MPR 2. Perdebatan
Pada
Sidang
Umum MPR RI Oktober 1999
dipilih melalui pemilihan umum, karena jumlah anggota MPR yang
Pandangan dan perdebatan
diangkat lebih banyak daripada yang
yang muncul dalam sidang Majelis
dipilih.Keempat, terkait susunan
Permusyawaratan Rakyat pada
keanggotaan MPR, khususnya
Sidang Umum MPR Oktober 1999
keberadaan Utusan Darah, Utusan
sampai dengan Sidang Tahunan
Golongan, dan TNI/Polri, dan
MPR Tahun 2001, tanggal 9
Kelima, tentang desain kelembagaan
November 2001, terkait dengan
MPR, apakah MPR terdiri dari satu
pembahasan Kedaulatan Negara,
kamar, dua kamar atau tiga kamar.22
maka setidaknyaterdapat 5 (lima) isu yang menjadi pokok perdebatan,
3. Pergeseran Konsep Kedau-
yaitu: Pertama, perlunya memper-
latan Pasca Perubahan UUD
kuat peran Majelis Permusyawaratan
NRI Tahun 1945
21 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menmwt UndangUndang Dasar 1945, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1983, h. 44.
22Naskah Kompivhenqf Penybaban UUD NRI Tabun 1945, Sekjen MK, 2010. h. 260-261.
32 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM
Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016 Hal. 22 - 36
Seiring dengan perjalanan waktu pasca perubahan UUD 1945, diskursus kelembagaan Majelis Perm usy awaratan Rakyat (MPR) menjadi menarik dan urgen untuk diperbincangkan kembali, bukan saja pada aspek eksistensi, peran dan posisinya dalam sistem ketatanegaraan kita, tetapi juga pada aspek desain
kelembagaan dan aspek
keterwakilan rakyat dalam kelembagaan MPR. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah
pada asas permusyawaratan, tetapi realitasnya justru lebih mengarah pada praktek demokrasi yang liberal, dimana praktek-praktek seperti itu jelas-jelas ditentang oleh sebagian besar para pendiri negara,23 dan secara sadar di era reformasi ini kita telah menerapkan gagasan demokrasi liberal pasca perubahan UUD 1945. Secara historis bagaimana desain kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilakukan
bergeser dari semangat dan filosofis
oleh Para Pendiri negara (founding
yang ingin dibangun dan diletakkan
fathers), dapat kita telusuri melalui
oleh para pendiri negara Indonesia, karena tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagai lembaga perwujudan kedaulatan rakyat dan sekaligus pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Hal ini menjadi urgen untuk dilakukan peninjauan kembali, mengingat keberadaan MPR pasca perubahan UUD 1945 tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menjamin agar keputusan politik kenegaraan yang senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum yang lebih mengedepankan
231-1a1 ini setidaknya dapat dilihat dalam pandangan Ir. Soekarno, pada saat rapat besar 15 juli 1945, yang menegaskan bahwa dengan diterirnanya rancangan Pembukaan UUD 1945, anggota-anggota telah mufakat bahwa dasar, falsafah, dan sistem yang dipakai dalam penyusunan rancangan UUD adalah dasar kekeluargaan (gotong-royong). Dengan "menyetujui kata keadilan sosial dalam preambule" berarti merupakan "protes kita yang mahahebat kepada dasar individualisme". Oleh karena itu, menurutnya: betapapun dalam UUD negara merdeka, lazirnnya climasukkan apa yang disebut 'Yes &wits de Thorne et du citiyon" atau "the thts of the cititens", indonesia akan membuat pilihannya sendiri. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dan padanya." Lihat lebih lanjut dalam Yudi Latif, Negara Patiparna, Histotitas, Radom/Um, dan Aktmalstas Paneanda, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h.187.
Yuhdi, Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945
33
f.
to
gagasan dan perdebatan yang
sesuai dengan struktur sosial
muncul dalam persidangan pertama
masyarakat Indonesia asli. Salah
di BPUPK pada tanggal 29 Mei
satu ciri khas masyarakat Indonesia
1945, ketika membahas dasar-dasar
yang asli menurutnya adalah tradisi
mereka
bermusyawarah. Selain itu, ciri lain
merdeka,
Indonesia
an
mengemukakan
pentingnya
dari masyarakat Indonesia yang asli
to
kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan (permusyawaratan)
adalah terdapatnya hubungan yang • serasi antara pimpinan dan
dalam alam indonesia merdeka. Hal
rakyatnya.
ini antara lain diungkapkan oleh
menyelenggarakan keinsyafan kea-
ketika
dilan rakyat. la harus senantiasa
u-
meletakkan "dasar kedaulatan
memberi bentuk (gestaltung) kepada
an
rakyat"
"tujuan
rasa keadilan dan cita cita rakyat.
ing
kemerdekaan" dan "permusya-
Bahkan Ir. Soekarno menginginkan
lui
waratan" sebagai salah satu "dasar
keberadaan Badan Permusyawaratan
d i 1 ihat
yang tidak hanya mengedepankan
pandangan Woerjaningrat yang
politik demokrasi saja, tetapi lebih
menyatakan bahwa "kemerdekaan
dari itu keberadaan
na
sebagai
negara". hat aat n gan ota dan nan an kata euarti hcbat arena UUD apa _you" akan oleh nclak aham long, sosial, aham nya." "egara ialitas tarn.%
Yamin
Muhammad
Juga
dapat
Pemimpin
waj i b
Badan
bersend i
Permusyawaratan
tersebut
yang
Soesanto
selalu bersama
rakyat
untuk
Tirtoprodjo yang menyebut "rasa
rnewujudkan dua
prinsip,
yaitu:
kekeluargaan" sebagai fundam en
keadilan politik
dan keadilan
bernegara.24
sosial 25
harus
Indonesia kekeluargaan",
dan
dengan
Terkait dengan perlunya
pandangan Mr. Soepomo, pada
suatu majelis permusyawaratan ini,
pidatonya tanggal 31 Mei 1945
Muhammad Yamin mengemukakan
dihadapan sidang BPUPK yang
sebagai berikut:
Begitu
juga
menyarankan agar negara Indonesia merdeka yang akan didirikan itu
...perlunya suatu majelis permusyawaratan
untuk
adalah negara integralistik, yang 24 Yudi
Latif, Mid, h. 420.
25Risalah Sidang BPUPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995, h. 80.
34 MAKSIGAMAJURNAL HUKUM Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016 Hal. 22 - 36
seluruh rakyat Indonesia
berada dan berpuncak pada Majelis
yang menjadi kekuasaan
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
setinggi-tingginya yang dalam republik, disusun
yang paling tinggi dalam republik
permusyawaratan rakyat sebagai sambungan yang
prinsip musyawarah mufakat dalam menentukan setiap keputusan.27
paling tinggi dari pada
Rumusan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945
kedaulatan rakyat. Selain
(sebelum perubahan) mengandung
itu, lembaga ini diharapkan
isi pokok pikiran kedaulatan rakyat:
menjadi sambungan dari
"kedaulatan adalah ditangan rakyat
pada kemauan bangsa
dan dilakukan sepenuhnya oleh
Indonesia, baik menurut
Majelis Permusyawaratan Rakyat".
adat ataupun menurut agama
Soepomo menjelaskan, bahwa
Islam maka permusyawa-
Majelis Permusyawaratan Rakyat
ratan itu ialah untuk merundingkan keperluan-
ialah penyelenggara negara yang sebagai itu tertinggi.Majel is
keperluan negara ataupun
penjelmaan seluruh rakyat harus
keperluan umum.26
dibentuk sedemikian, sehingga
Indonesia dengan menempatkan
seluruh rakyat seluruh daerah dan Pada
intinya,
gagasan
Mohammad Yamin di atas adalah menempatkan kedaulatan rakyat 26Majelis permusyawaratan seluruh rakyat iriilah yang akan merobah atau mengganti atau`-: membuat undang-undang dasar bane untuk negara kita. Mohammad Yamin juga mengusulkan keanggotaan dari lembaga ini tidak saja diduduki oleh daerah di Indonesia, tetapi juga wakil dari bangsa atau rakyat indonesia seluruhnya yang dipilih dengan bebas. 1\ifenurutnya ada 2 (dua) syarat untuk menjadi keanggotaan dari lembaga ini yaitu; (i) wakil dari daerah, dan (ii) wakil langsung dari rakyat Indonesia. Lihat RM. A.B. Kusuma, Labirgya Undemg-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2004, h. 278
Yamin ''Muhammad mengemukakan tiga dampak positif suatu musyawarah, yaitu: (i) dengan musyawarah memperluas manusia perjuangannya;(ii)dengan musyawarah suatu masalah tidak hanya dipikirkan oleh perorangan; dan (iii) permusyawaratan menghilangkan misunderstanding atau salah pengertian. Di samping itu, musyawarah dipandang sebagai suatu kekuatan karena dengan musyawarah, rasa tanggung jawab dan kewajiban dapat ditingkatkan. Dalam struktur masyarakat Indonesia yang asli kepala desa selalu bermusyawarah dengan warga desa nya secara langsung, apabila ada suatu hal yang akan diputuskan yang menyangkut kepentingan seluruh warga desa. Dalam perkembangan berikutnya permusyawaratan dilakukan melalui perwakilan, sistem perwakilan seperti ini dapat dilihat dalam rapat Negeri, Nagari, Marga dan Desa.
Yuhdi, Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NR/ 1945
seluruh golongan mempunyai wakil disitu.28
35
Oleh karena itu, perubahan UUD Negara RI tahun 1945 perlu dipikirkan kembali untuk memper-
C. Pcnutup
kuat peran dan posisi MPR sebagai
Pasca Perubahan rumusan
pelaksana kedaulatan rakyat. Tetapi
Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI
hendaknya MPR dalam melakukan
tahun 1945 yang tidak lagi
perubahan tersebut harus melakukan
menernpatkan MPR sebagai
interpretasi dengan pendekatan
pelaksana sepenuhnya kedaulatan
sejarah dengan menggunakan
at
rakyat, tentu saja kita telah
referensi dan dokumen yang otentik,
eh
merasakan implikasi dari perubahan
terutama memahami pokok-pokok
tersebut,
tidak
pikiran para pendiri Negara yang
politik
muncul dalam perdebatan di sidang-
terutama
terkontrolnya
keputusan
at
kenegaraan
seharusnya
sidang BPUPKI. Hal ini penting
ng
berorientasi pada keadilan sosial dan
untuk menjaga kesinambungan
ai
kepentingan umum yang lebih
gagasan dalam membangun Negara
mengedepankan
Kesatuan RI yang utuh dan kuat.
rus
yang
pada
asas
ga
perm usyawaratan, tetapi realitasnya
an
justru lebih mengarah pada praktek
min aul rah uas uatu oleh atan salah arch rena b dan ktur desa a nya rang ngkut Dalam aratan sistem dalam
DAFTAR PUSTAKA
demokrasi yang liberal dan pragmatisme politik, praktek-praktek
A. Buku
yang sejatnya tidak sejalan dengan
Asshiddiqie, Jim ly,Konstitust dan
gagasan para pendiri negara.
Konstitusionalistne, Konstitusi Press, •
28Susunan dan bentuk majelis itu terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusanutusan dari daerah-daerah dan golongangolongan. Panitia kecil berkeyakinan bahwa seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat, yang rnemegang kedaulatan negara. Lihat RM. A.B. Kusuma, Op, Cit, h. 361.
Jakarta, 2006. Gagasan Kedaulatan
Rakyat
Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya
di
Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.
36 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016 Hal. 22 - 36
Dahl, Rober On Democracy, edisi terjemahan
Bahasa
Indonesia,
Perihal
demokrasi,
Penerbit
Obor, Jakarta, 2001. A.B.,Lahirnya
Kusurna, RM.
Undang-Undang Dasar 1945,
Badan Penerbit
FHUI, Jakarta, 2004. Latif, Yudi, Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia
Penerbit
Pustaka Utama, Jakarta, 2011. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Susunan
Saragih,
Pembagian Kekuasaan Undang-
Menurut
Undang Dasar 1945, Gramedia,
Penerbit Jakarta, 1983.
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
B. Pe ra t u ran
perundang-
undangan Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945,
Sekjen MK, Jakarta, 2010. Risalah Sidang BPUPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995.
