Skripsi
PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF UUD 1945 PASCA AMANDEMEN
Disusun Oleh : Limmi Pangaribuan 080906082
Dosen Pembimbing : Drs.Zakaria Taher, MSP Dosen Pembaca : Dr.Warjio, MA, PhD
DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2014
Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU POLITIK LIMMI PANGARIBUAN (080906082) PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DI INDONESIA BERDASARKAN PERSFEKTIF UUD 1945 PASCA AMANDEMEN
ABSTRAK Trias Politica adalah suatu konsep pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan menjadi tiga poros kekuasaan, yaitu legislatif (pembuat undangundang) , eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (lembaga peradilan). Pentingnya pemisahan kekuasaan merupakan sebuah kritikan sekaligus jawaban atas kekuasaan politik yang bersifat absolut. Pemahaman tentang trias politica kemudian berkembang dan tidak hanya didefenisikan sebagai pemisahan kekuasaan tetapi juga sebagai pembagian kekuasaan. Indonesia adalah salah satu Negara yang mengadopsi konsep trias politica dalam pengertian pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan tentang adanya pembagian kekuasaan serta mengatur tentang kedudukan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam pemerintahan. Untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan politik maka diperlukan suatu sistem perimbangan kekuasaan yang dinamakan checks and balance. Pergeseran supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi mencerminkan bahwa UUD 1945 sebagai dasar konstitusi di Indonesia harus dijunjung tinggi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diatur tentang tugas dan wewenang lembaga kekuasaan berdasarkan mekanisme perimbangan kekuasaan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial menjadikan kekuasaan presiden pada implementasinya memiliki wewenang lebih luas daripada lembaga kekuasaan lainnya.
Kata Kunci: Trias Politica, Kekuasaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1 Universitas Sumatera Utara
NORTH SUMATERA UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL AND POLITICS SCIENCE POLITICS DEPARTMENT LIMMI PANGARIBUAN (080906082) THE APPLICATION OF TRIAS POLITICA CONCEPT IN INDONESIA BASED ON THE PERSPECTIVE OF CONSITUTION 1945 OF POST AMANDEMENT
ABSTRACT TriasPolitica is a concept of the separation of powers of government into three axis powers, namely the legislative (law-making), executive (law enforcement), and judicial (the judiciary). The importance of the separation of powers is an answer and also andcriticism to the absolute political power. An understanding of the triaspolitica then developed and it is not only defined as the separation of powers, but also as a power-sharing. Indonesia is one of thecountries that adopts the concept of triaspolitica in terms of division of power, not the separation of powers. Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 statesthat the division of power and regulates the position of the legislature, executive, and judicial branches of government. To create a balance of political power, a balance of power system is required which is called checks and balances. Shifting the supremacy of the People Consultative Assembly became the rule reflects that the 1945 Constitution as the basis for Indonesia's constitution must be upheld. In the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 has set about the task of institutions of power and authority based on the mechanism of the balance of power. But it is undeniable that the Indonesian government system that adheres to a presidential system the president's power to make the implementation has more authority than other power agencies.
Key words : Trias political, power, Constitution of Republic of Indonesia 1945
2 Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Di atas segalanya, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya lah maka penulis dapat menyelesaikan proses penelitian dan penyusunan skripsi ini sebagai sebuah syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Penerapan Konsep Trias Politica di Indonesia Berdasarkan Perspektif UUD 1945 Pasca Amandemen”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana konsep trias politica diterapkan dalam lembaga kekuasaan di Indonesia. Perkembangan zaman serta semakin kompleksnya masalah politik dalam sebuah Negara menganggap bahwa konsep pemisahan kekuasaan secara mutlak seperti yang dikemukakan oleh dua tokoh besar yaitu Montesquieu dan John Locke dianggap tidak lagi relevan untuk diterapkan. Penting dilakukan fungsi kontrol antar lembaga kekuasaan atau lebih dikenal dengan prinsip checks and balances. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Indonesia merupakan pokok hukum yang telah mengatur segala fungsi dan kedudukan lembaga kekuasan di Indonesia. Penyelesaian penulisan Skripsi Ini tentunya tidak lepas dari dukungan orang-orang disekitar yang sangat membantu baik secara moral ataupun materil. Penulis tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda M.Pangaribuan dan Ibunda R.Sianipar yang telah banyak sekali memberikan doa, dukungan, motivasi, dan materi dalam penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu. 2. Saudara-saudara saya Bang Rekson, Kak Asti, Bang Jupri, Bang Saripin, Bang Hengki, Bang Leonard, Kak Lince, beserta keluarga yang selalu
3 Universitas Sumatera Utara
mendukung saya. Berkat doa dan dorongan kalian, saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 3. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 4. Ibu Dra. T. Irmayani, M,Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP USU dan Bapak Drs. P. Anthonius Sitepu, M.Si, selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik FISIP USU. 5. Bapak Drs. Zakaria Taher, M.S.P, selaku dosen pembimbing saya yang selalu membimbing dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini, dan juga Bapak Dr. Warjio MA, PhD, selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembaca yang turut membantu pengembangan skripsi saya. 6. Seluruh dosen di Departemen Ilmu Politik, yang menjadi bagian penting dalam pengembangan akademik saya. 7. Kak Ema dan Bang Burhan yang membantu proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini. 8. Moses Tamba, Polin Rajagukguk yang selalu mengingatkan saya dan juga teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang juga membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini berguna bagi semua kalangan yang membacanya serta menambah wawasan dan pengetahuhan tentang kekuasan di Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam dunia ini tiada yang sempurna, termasuk dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap adanya masukan berupa kritik dan saran yang dapat membantu kesempurnaan dan pengembangan tulisan ini untuk kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.
Medan, 26 Agustus 2014
Limmi Pangaribuan
4 Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
ABSTRAKSI.................................................................................................. i KATA PENGANTAR ................................................................................. iii DAFTAR ISI ................................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1 1.2 Perumusan Masalah............................................................................ 7 1.3 Batasan Masalah ................................................................................. 8 1.4 Tujuan Penelitian................................................................................ 8 1.5 Manfaat Penelitian.............................................................................. 9 1.6 Kerangka Teori ................................................................................... 9 1.6.1
Teori Kekuasaan ....................................................................... 9
1.6.2
Teori Pembagian Kekuasaan .................................................. 13
1.6.3
Sejarah Perkembangan Trias Politica ..................................... 15
1.6.4
Defenisi Separation of Power dan Division of Power ............ 19
1.7 Metodologi Penelitian ...................................................................... 21 1.7.1
Jenis Penelitian ....................................................................... 21
1.7.2
Teknik Pengumpulan Data...................................................... 21
1.7.3
Teknik Analisis Data .............................................................. 22
1.8 Sistematika Penulisan ....................................................................... 22
BAB II TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KEKUASAAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF DI INDONESIA 2.1 Lembaga Kekuasaan di Indonesia .................................................... 24 2.1.1
Lembaga Eksekutif ................................................................. 24
5 Universitas Sumatera Utara
2.1.2
Lembaga Legislatif ................................................................. 29 2.1.2.1 Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR .............................. 30 2.1.2.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD.............................. 37 2.1.2.3 Tugas dan Wewenang MPR .......................................... 41
2.1.3
Lembaga Yudikatif ................................................................. 44 2.1.3.1 Fungsi, Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung ........ 44 2.1.3.2 Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi ............... 47 2.1.3.3 Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial ........................ 49
BAB III PEMBAHASAN PELAKSANAAN KONSEP TRIAS POLITIKA DI INDONESIA 3.1 Sejarah Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 ...................... 51 3.2 Trias Politica dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 ......... 56 3.3 Pelaksanaan Trias Politica Dalam Lembaga Kekuasaan di Indonesia ...................................................................................................................... 59
BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan ...................................................................................... 66 4.2 Saran................................................................................................. 67
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 69
6 Universitas Sumatera Utara
