STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM BERDASARKAN PANCASILA Suko Wiyono* Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Malang Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKn)

Abstraksi : Konsekuensi yuridis negara Indonesia sebagai negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai bagian sekaligus instrumen untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan sesuai dengan hukum dapat terwujud dengan baik diperlukan strategi pengembangan pendidikan kesadaran hukum yang sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian integral dari pembangunan hukum. Upaya mewujudkan kesadaran hukum dapat ditempuh melalui pemilihan strategi pengembangan pendidikan yang tepat, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia telah menyediakan seperangkat nilai yang terbaik untuk dijadikan sumber nilai dan landasan operasional dalam membangun kesadaran hukum bangsa. budayaTerwujudnya kesadaran hukum yang baik. Kata Kunci : Strategi, Pendidikan kesadaran hukum, Pancasila

*

Alamat Korespondensi : [email protected]

2

MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016 Hal. 1 – 20

A. Pendahuluan Supremasi hukum (Rechtssouverini-

antar kekuasaan negara, penyelesaian seng-

teit) mengandung makna hukumlah yang

keta secara musyawarah, dan peradilan me-

memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi

rupakan sarana terakhir. Sejauh menyangkut

dalam mengatur tata kehidupan bernegara.

HAM, yang ditekankan bukan hanya hak

Hukumlah yang menjadi norma pengayom

atau kewajiban, melainkan juga jalinan yang

bagi setiap subjek hukum, yaitu ketika

seimbang antara keduanya (Wiyono, 2015:

melakukan perbuatan dan hubungan hukum,

67).

termasuk cara penyelesaian kasus-kasus

Pada negara hukum, hukum senantia-

pelanggaran hukum. Karena dengan cara

sa diposisikan sebagai pengendali tertinggi

demikian itu, hukum menjadi ada, hidup,

kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan

tumbuh, dan berkembang di dalam negara

negara. Dioperasionalisasikan melalui pe-

hukum (Rechtsstaat) dan bukan negara

ngaturan

kekuasaan (Machtsstaat). (Wiyono,2006:1)

fungsi, dan tanggung jawab jabatan yang

Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam

diatribusikan kepada lembaga-lembaga ne-

Negara Hukum adalah hukum, dan bukan

gara ataupun badan-badan pemerintahan ser-

“rule of man” di mana kekuasaan negara

ta hubungan pemerintahan negara dan rak-

didasarkan pada orang yang memerintah,

yat. Konsekuensinya, setiap orang maupun

konsekuensinya negara bisa digugat di muka

badan hukum wajib tunduk pada hukum,

pengadilan

subjek

mereka bisa diganti dan dikenakan sanksi

hukum sebagaimana halnya subjek hukum

hukum bila melakukan perbuatan melawan

lainnya. (Lumbun, 2006: 6).

hukum, sedangkan hukum bersifat tetap

karena

negara

juga

kedudukan,

wewenang,

tugas,

Konsep negara hukum Indonesia yang

sebagai acuan tata kehidupan bernegara.

sering disebut dengan “Negara nukum

Terkait dengan itu, berlaku prinsip bahwa

Pancasila” berbeda dengan rechstaat atau

pengatur yang sebenarnya bukanlah orang

the

atau pemerintah, melainkan hukum yang

rule

of

law.

Menurut

Hadjon

(

Wiyono,2015:67) Negara hukum Indonesia

tersusun sebagai suatu sistem.

menghendaki adanya keserasian hubungan

Krabbe (Atmadja, 2013: 31) menge-

antara pemerintah dan rakyat yang me-

mukakan bahwa yang membuat fondasi

ngedepankan asas kerukunan. Dari prinsip

hukum bukanlah negara akan tetapi hukum

ini terlihat pula adanya elemen lain dari

yang berasal dari kesadaran hukum masya-

negara hukum Pancasila yakni terjalinnya

rakat, dan memiliki cara berlaku dan me-

hubungan fungsional yang proporsional

ngikat, karena perasaan kesusilaan, estetika,

Wiyono, Strategi PengembanganPendidikan Kesadaran HukumBerdasarkan Pancasila

3

perasaan keagamaan atau kecerdasan spi-

pembangunan hukum berkenaan degan hu-

ritual dan kesadaran hukum manusia perse-

bungan antar subjek hukum dalam arti sem-

orangan. Terlepas dari kritik yang dialamat-

pit mencakup penegakan hukum, penerapan

kan pada Teori Kedaulatan Hukum, penulis

hukum, pelayanan hukum, dan arti luas

berpendapat bahwa “kesadaran hukum” me-

mencakup pula pendidikan dan kesadaran

rupakan figur (pranata) hukum berkenaan

hukum. (Sidartha, 2000.45). Oleh karena itu

dengan pemahaman (understanding) yang

sistematika kajian ini, mencakup 3 ( tiga )

mem-beri daya laku bagi kepatuhan setiap

masalah pokok bahasan yaitu:

orang terhadap hukum. Beranjak

dari

a. Pendidikan Kesadaran Hukum merupemikiran

di

atas,

pakan Bagian Pembangunan Hukum;

“Strategi Pengembangan Pendidikan Kesa-

b. Pendidikan Kesadaran Hukum dalam

daran Hukum berdasarkan Pancasila” dalam

Kerangka sistem Hukum Nasional;

studi hukum berada dalam Pembangunan

dan

Hukum dan tidak dapat dilepaskan dari ke-

c. Langkah Strategis Pengembangan

rangka sistem hukum nasional berdasarkan

Pendidikan Kesadaran Hukum.

Pancasila. Pembangunan hukum tidak lain usaha membangun dalam makna memper-

B. Pembahasan

baiki tata hukum nasional dalam kerangka

1.

sistem hukum nasional berlandaskan pada

Pendidikan Kesadaran Hukum merupakan Bagian Pembangunan Hukum

jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia

Dalam studi hukum yang ditekuni para

Pancasila. Dalam membangun hukum ada

yuris, mereka dapat dikelompokkan ke da-

dua masalah besar, yakni makro dan mikro.

lam tiga kelompok, yaitu: (1) yuris filosofis

Pada tataran pembangunan makro berarti

(philosophical jurists) memandang hukum

membentuk hukum inabstracto yakni mem-

itu sebagai ekspresi ide-ide tentang kebe-

buat hukum yang normanya umum atau

naran dan keadilan, fondasinya dibuat oleh

individual abstrak berlaku umum dalam

legislator atau oleh hakim atau oleh penulis

menata pola kehidupan bernegara, berbang-

buku-buku hukum; (2) yuris sejarawan (his-

sa, dan bermasyarakat, sehingga ketertiban

torcial jurists) memandang hukum tidak di

dan ketentraman yang berkeadilan tetap

buat tetapi ditemukan, hukum merupakan

terjamin, serta dipihak lain mendorong

asas-asas dari tindakan manusia (principles

kemajuan masyarakat melalui sarana

hu-

of human action), dan ditemukan karena

kum. (social engineering). Masalah mikro

pengalaman manusia (human expression)

4


serta dikembangkan sebagai aturan hukum

tolok ukurnya dalam penegakan hukum dan

(developed as rule of law); dan (3) yuris

keadilan.

analitis (analytical jurist), memandang hu-

Pembangunan hukum makro merupa-

kum bentuknya matang dalam masyarakat

kan wahana pendidikan kesadaran hukum

maju, yang dibuat oleh negara atau produk

(legal consionsness), mulai dari pemben-

negara (state law) berupa undang-undang

tukan peraturan perundang-undangan baik

yang bertumpu pada kesadaran (conscio-

legislasi maupun regulasi. Dalam konteks ini

usness) dan kehendak manusia (human will).

legislator memegang peranan sentral pem-

(Garies, 1911: iii).

bentukan undang-undang (original legislator

Di Indonesia kelompok yuris yang

autho-rity). Michael Otto (2004) mengemu-

dominan adalah kelompok yuris yang ketiga

kakan bahwa “negara-negara berkembang”

yaituyuris-analitis dengan paradigma (model

membutuhkan “legislative

berpikir) yuridis-normatif, memandang hu-

memperbaiki undang-undang dan proyek-

kum sebagai norma positif yang direpre-

proyek pembangunan. Mereka menyebut-

sentasikan dalam peraturan perundang-un-

kan diantara teori pembentukan undang-

dangan. Fokus perhatian pada hukum dalam

undang yang masih dominan bersifat “top

bentuknya yang tekstual bukan kontekstual.(

down” yakni “the theory of elite ideology

Yusriadi, 2009:16). Yuris dengan paradig-

”menunjukkan arogansi elit politik dalam

ma yuridis ini meletakkan pendidikan kesa-

pembentukan undang-undang tanpa partisi-

daran hukum pada pembentukan undang-

pasi masyarakat.

theory” untuk

undangdengan akal logika tanpa memper-

Michael Otto menyatakan Teori Alort

timbangkan kenyataan dan keadilan, fokus

tentang “ideologi elit” menegaskan bahwa

pada tercapainya kepastian hukum (legal

pada sebagian besar negara berkembang, elit

certainty). Di balik itu yuris dengan para-

politik yang tak sabar, arogan, berusaha un-

digma sosiologis - empiris, menggarap pera-

tuk mengubah masyarakat yang kurang ber-

turan-peraturan hukum secara kontekstual

kembang melalui legislasi-legislasi ambisius

berkaitan dengan efektivitas peraturan itu

baru, yang dirancang tanpa peran serta

dalam keberlakuannya di masyarakat seba-

rakyat. Mereka diilhami oleh sejumlah

gai law in action. Yuris dengan paradigma

“prinsip-prinsip yang memberi informasi”,

filosofis, menggarap peraturan-peraturan hu-

seperti misalnya persatuan, modernisasi, se-

kum sebagai ekspresi ide-ide atau pemi-

kularisasi,

kiran-pemikiran filsuf tentang keadilan dan

(Alort‟s theory of elit ideology argues that in

liberalisasi,

dan

mobilisasi”.

most developing countries impatient, arro-


5

gant political elite have tried to transform

come of a societal process in which different

their less develop societies through new

parties with different ideas and interests

ambi-tious legislation, which was drafted

clash) (Otto,2004:4-6).

without people‟s participation. They were

Meskipun teori ini memandang pem-

inspired y a number of “informing princi-

bentukan undang-undang (UU) tidak teorga-

ples” such as unification, modernization,

nisasi dan prosesnya tidak terarah, tetapi

secularization, liberlisation, and mobiliza-

outcome dari proses masyarakat yang be-

tion”. (Otto,2004:4-6)

ragam ide dan kepentingannya saling berha-

Tentu saja teori elit ideologi mendapat penolakan

masyarakat,

dapan. Tujuannya agar diperoleh dukungan

implementasinya

terhadap Rancangan Undang-Undang(RUU)

stagnan, karena prinsip asas-asas hukum

dari stakeholders. Di Indonesia the agenda-

baru dalam pembentukan undang-undang itu

building theory ini yang dipandang meng-

tidaksesuai dengan realita di masyarakat.

adung persamaan dengan proses pemben-

Hal ini dapat dimaknai, bahwa legislasi yang

tukan undang-undang, agendanya dalam

tidak didukung

Prolegnas. (Yuliandri, 2009:28).

kesadaran hukum masya-

rakat akan menimbulkan reaksi-reaksi ne-

Menurut Adam Pogorecki “Lembaga

gatif dari masyarakat. Oleh karena itu Jan

legislatif yang berupaya menggunakan hu-

Michael Otto, memperkenalkan pula teori

kum untuk memperkenalkan nilai-nilai baru

pembentukan undang-undang yang meng-

ke dalam masyarakat akan menghadapi per-

gunakan pendekatan “bottom up” yakni:

lawanan yang menunjukkan adanya perten-

“Teori Membangun Agenda” dapat dicirikan

tangan antara hukum undang-undang yang

sebagai suatu pendekatan yang bersifat dari

baru dan perasaan hukum yang lama. Dalam

bawah ke atas. Teori ini memandang pem-

situasi sedemikian, perhitungan tentang ke-

buatan hukum bukan sebagai proses yang

untungan dan kerugian sosial adalah hal

terkelola dengan baik dan langsung, me-

yang sangat mendasar, lembaga pembuat

lainkan lebih sebagai luaran dari proses

undang-undang akan mempertimbangkan se-

masyarakat dimana berbagai pihak dengan

mua konsekuwensi yang direncanakan atas

berbagai gagasan dan kepentingan berse-

pelaksanaan hukum yang baru secara efisien

lisih”. ( “agenda building theory” can be

sebagai keuntungan, dan akan menganggap

characterized as a bottom up approach. It

semua gangguan dan hambatan sebagai

conceives law making not as wll organized

kerugian. yang bisa berakibat terus-menerus

and directed process but rather as the out-

diterimanya perasaan akan hukum sebe-

6


lumnya”. (“A legislature will attempt to use

Mengacu pandangan Pogorecki itu,

law to introduce new values into a society

maka menurut penulis Teori Pembentuk Un-

will encoueter resistance indicative of the

dang-Undang dalam pembangunan hukum

struggle between new statute law and old

makro, sangat tepat jika mengadopsi “teori

legal feeling.in such situation, a calculation

momentum” yang bercirikan gabungan pen-

of the eventual social profits and losses is

dekatan “top down” dan “bootom up”. Ada 4

quite essential, the legislature will consider

(empat) momen pembentukan undang-un-

as profits all the planned consequences of

dang mencakup: momen ideal-filosofis dan

the efficient application of the new law, and

normatif berkarakter pendekatan “topdown”,

as losses all hindrances and obstacle

sedangkan momen politik-partisipatif, ciri

…which may result from the continued

pendekatan “bootom up”, dan momen teknis

acceptance of former legal feeling”. (Pogo-

yuridis merupakan kemahiran “legal draf-

recki 1973:66):

ting”, merumuskan sistematisasi, penormaan

Pendapat tersebut memandang bahwa

dalam perancangan peraturan perundang-

pembentuk Undang-Undang (UU) berusaha

undangan. Secara sederhana inti “teori mo-

memasukan nilai-nilai baru ke dalam ma-

men” pembentukan undang-undang, dilu-

syarakat. Hal ini mengindikasikan mengha-

kiskan sebagai berikut:

dapi resistensi masyarakat pada pertentangan

(1) Momen ideal - filosofis, kompo-

antara UU baru dan perasaan hukum lama.

nennya diwarnai oleh kenyataan

Dalam situasi tersebut pembentuk UU tentu

alamiah dan kenyataan serta sejarah

saja memperhitungkan keuntungan dari kon-

sosial setempat. Komponen ideal-fi-

sekuensi aplikasi UU yang baru dengan be-

losofis, terdiri atas: pandangan hi-

rusaha menghilangkan semua rintangan dan

dup, keyakinan keagamaan, kul-

hambatannya. Mungkin akan melanjutkan

tur, filsafat hukum, kesadaran hu-

penerimaan pada perasaan atau kesadaran

kum, wawasan kebangsaan, kom-

hukum masyarakat terdahulu. Dengan demi-

ponen ini merupakan landasan keber-

kian agar dalam aplikasinya atau penegakan

lakuan filosofis undang-undang, dan

hukumnya efisien dan efektif, proses pem-

menjiwai momen normatif. Pemben-

bentukan UU memerlukan dukungan kesa-

tuk UU meletakkan landasan filoso-

daran hukum masyarakat. Karena dalam

fis berdasarkan filsafat bangsa dalam

konsep kesadaran hukum terkandung unsur

hal ini filsafat Pancasila, yang me-

nilai kepatuhan atau ketaatan hukum. (Soe-

nurut Notonagoro.(Kailan,2010:89).

kanto,1980: 216).

mengandung tiga nilai fundamental,


7

yaitu: (a) “nilai materiil” berkenaan

sebagai landasan faktual keberlakuan

dengan segala sesuatu yang ber-

undang-undang, agar undang-undang

makna bagi unsur manusia, bagi ke-

yang dibentuk menurut bahasa sosi-

hidupan jasmani manusia, atau kebu-

ologi, sering disebut undang-undang

tuhan material ragawi manusia; (b)

berlaku efektif.

“nilai vital”, segala sesuatu yang ber-

(3) Momen normatif, secara yuridis

guna bagi aktivitas manusia; dan (c)

inilah momen yang menjadi sentral

“nilai kerokhanian” yaitu segala se-

agar undang-undang dapat mencer-

suatu yang berguna bagi rokhani

minkan kepastian, kemanfaatan dan

manusia, yang terdiri dari: 1) nilai

keadilan dalam mempolakan perilaku

kebenaran yang bersumber pada akal

masyarakat, sehingga secara preven-

(ratio, budi, cipta) manusia, 2). nilai

tif dapat mencegah konflik dan se-

keindahan atau nilai esthetis, yang

cara represif menjadi dasar hukum

bersumber pada unsur perasaan (es-

penyelesaian sengketa. Karena itu

thetis, govoel, rasa) manusia, 3) nilai

momen normatif merupakan peker-

kebaikan atau nilai moral, yang ber-

jaan pakar hukum untuk menentukan

sumber pada unsur kehendak (will,

asas-asas sebagai ratio legis dari un-

wollen, karsa) manusia, serta 4) nilai

dang-undang,

religious yang merupakan nilai kero-

norma hukum sesuai materi muatan

khanian tertinggi dan mutlak. Nilai

undang-undang dan doktrin hukum

religious ini bersumber kepada ke-

yang menjadi rujukannya. Momen

percayaan atau keyakinan masyara-

normatif sebagai landasan yuridis ke-

kat.

berlakuan undang-undang.

kaidah-kaidah

atau

(2) Momen politik-aspiratif, berupa as-

(4) Momen teknis merupakan karya

pirasi dan kebutuhan riil masya-

ketrampilan dan kemahiran hukum

rakat, meresapi kesadaran, perasaan

yakni “legal drafting” (teknik perun-

hukum dan keadilan masyarakat, me-

dang-undangan) singkatnya ketram-

rupakan kewajiban politisi legislator

pilan mengolah komponen dari mo-

(DPR) untuk menyerap aspirasi rak-

men ideal-filosofis, komponen mo-

yat dalam pembentukan undang-un-

men politik-partisipatif, dan kompo-

dang. Momentum aspiratif itu bukan

nen momen normatif. Istilah teknis

sekedar formalitas, tetapi substansial

yuridisnya keahlian drafter, sarana

8


menyusun sistematika dan penorma-

nurut Hans Kelsen dalam buku

an setiap pasal, sehingga menjadi

pelajarannya “Algemeine Staatleh-

RUU. RUU setelah mendapat per-

re” akan lahir, apabila sudah dekat

setujuan DPR dan Presiden menjadi

sekali “identitat der Staatordnung”

UU.

mit der Rechtsordnung”__ Identitas

Dalam konteks keindonesiaan, model

susunan negara dengan susunan hu-

pembentukan UU menurut Teori Momen-

kum menyatu (Hatta,1977:91). Se-

tum tentu tidak dapat mengabaikan dan bah-

makin bertambah keinsafan hukum

kan harus bersumber pada Falsafah Negara

dalam masyarakat, semakin dekat

Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945 yang

kita pada pelaksanaan negara hukum

merupakan landasan keberlakuan filosofis,

yang sempurna”. (Hatta, 1977:16).

yuridis, dan faktual dari UU. Dalam kepustakaan ditemukan pandangan bahwa UU

Pandangan Bung Hatta dalam pene-

yang merupakan penjabaran dari UUD atau

rimaan “Gelar Doktor Honoris Causa” ter-

Konstitusi tidak lain “perluasan” prinsip-

sebut menunjukan keinsafan atau kesadaran

prinsip negara hukum (Rechtsstaat).

hukum suatu penanda identitas menyatunya

Sangat menarik arti korelasi

antara

tatanan negara dengan tertib hukum dalam

negara hukum dan kesadaran hukum untuk

satu sistem hukum nasional yang akan me-

tercapainya negara hukum yang adil dan

nopang pelaksanaan hukum. Negara hukum

makmur, yang tentu saja tetap harus ber-

dengan sistem hukum nasionalnya mencita-

dasakan Pancasila dan UUD NRI 1945.

citakan

Mohammad Hatta (Bung Hatta) dalam

menuntut kepatuhan hukum dari warganya

pidatonya sebagai “Promovendus” pada

baik para pejabat maupun rakyat. Kesadaran

acara penerimaan gelar Doktor Honoris Cau-

hukum sebagai nilai-nilai dalam masyarakat

sa di bidang Ilmu Hukum di Universitas

menopang kepatuhan hukum, karena aturan-

Indonesia, pada Tanggal 30 Agustus, 1975

aturan hukum itu berasal dari nilai-nilai bu-

menyatakan antara lain sebagai berikut:

daya yang hidup dalam masyarakat. Dengan

Berdasarkan Pancasila

yang harus

demikian pendidikan kesadaran hukum men-

dihidupkan dalam jiwa dan UUD

jadi strategis dalam kerangka sistem hukum

1945, angkatan muda sekarang hen-

nasional karena kesadaran hukum meru-

daklah

segiat-giatnya,

pakan nilai-nilai bersangkutan dengan pan-

supaya negara hukum yang sem-

dangan yang hidup dalam masyarakat ter-

purna tercapai. Negara hukum me-

hadap aturan hukum.

berusaha

terciptanya ketertiban hukum yang


9

system. It has a vocabulary used to express 2.

Pendidikan Kesadaran Hukum dalam

concepts rules are arranged into categories,

Kerangka Sistem Hukum Nasional.

t has techniques for expressing rules and

Pendidikan kesadaran hukum adalah

intepretem them, it has linked toa view of te

merupakan usaha-usaha secara sadar dengan

social order itself which determines the way

penanaman nilai-nilai hukum dalam kultur

in which the law is applied and shapes the

masyarakat untuk meningkatkan keinsafan

very function of law in that society”. (David,

hukum dalam mana hukum itu wajib kita

1985: 19).

patuhi. Mengenai sistem hukum ada dua

Dari pernyataan tersebut nampak bah-

pandangan yakni sistem itu sebagai satu

wa pandangan formal antara lain diwakili

kesatuan yang satu sama lain saling terkait

oleh Rene David dan John C. Bierley, me-

serta saling mempengaruhi, terbagi atas : (1)

reka memandang setiap hukum berada da-

pandangan formal-normatif, suatu komplek-

lam kesatuan sistem yang memiliki kom-

sitas kaidah, asas, lembaga dan proses-

ponen, perbendaharaan kata dalam bahasa

proses untuk mewujudkannya; dan (2)

digunakan untuk mengekspresikan konsep-

pandangan sosio kultural konteks, pihak

konsep peraturan perundang-undangan yang

yang memandang hukum sebagai gejala

tertata kedalam kategori-kategori (hierarkhi),

sosial dalam kajian sosio budaya. (Kusuma-

komponen teknis-yuridis untuk mengekpre-

amadja 2000:214).

sikan peraturan dan menafsirkannya, tera-

Rene David, John E.C. Brierley

khir komponen filosofis terkait dengan pan-

menyatakan: “Setiap hukum dalam kenya-

dangan mengenai tertib sosial yang menen-

taannya merupakan suatu sistem. Setiap

tukan cara hukum ditegakkan dan menja-

hukum memiliki kosakata yang digunakan

dikan hukum berfungsi di masyarakat.

untuk mengungkapkan konsep-konsep. Kai-

Pandangan sosio-kultural, diwakili o-

dah-kaidah diatur ke dalam kategori-kate-

leh Lawrence M. Friedman (1975:11-14),

gori. Ia memiliki teknik-teknik untuk meng-

yang mengemukakan bahwa sistem hukum

ungkapkan kaidah dan menafsirkannya, se-

mencakup tiga komponen, yaitu: (1) legal

tiap hukum dikaitkan dengan pandangan

substance berupa peraturan perundang-un-

terhadap tertib sosial itu sendiri yang me-

dangan atau norma-norma yang disebut hu-

nentukan cara dimana hukum dilaksanakan

kum positif mengatur pola-pola perilaku

dan membentuk fungsi hukum di masyarakat

masyarakat dan model penyelesaian kasus di

tersebut”. (“Each law in fact constitutes a

dalam sistem; (2) legal structure, badan atau

10


lembaga penegak hukum, polisi, jaksa,

inilah yang oleh para yuris disebut

hakim baik pengorganisasiannya, kewenang-

“sistem hukum”. Bagi para sosiolog

annya maupun yurisdiksinya; (3) legal cul-

hukum masih ada unsur-unsur lain-

ture, budaya hukum merujuk pada kebiasaan

nya);

menurut budaya pada umumnya, opini, dan

(2) “het operationele element”. Dit

cara pandang masyarakat terhadap hukum

element bestaat uit het geheel van

dan cara kerjanya.

organisaties en instellingen, die in

Menurut penulis pandangan ini men-

een rechtssystem zijn opgericht.

syaratkan kesadaran hukum yang merupakan

Hieronder vallen ook de ambt-dra-

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,

gers, die in het kader van een orga-

konkretnya sikap menerima terhadap hu-

nisatie of instelling functioneren.

kum, patuh pada hukum,dan sebaliknya pe-

(unsur operasional. Unsur ini terdiri

rilaku menyimpang atau melanggar hukum

atas keseluruhan organisasi dan

identik dengan budaya hukum masyarakat

lembaga-lembaga, yang didirikan

dan penegak hukum.

dalam suatu sistem hukum. Yang

Lebih lanjut Brugink, mengutip seo-

termasuk kedalamnya adalah juga

rang sosiolog hukum, Kees Schuit (Recht en

para pengemban jabatan (ambts-

Samenliving, 1983), menurut pendapatnya

drager), yang berfungsi dalam ke-

sistem hukum terdiri atas tiga unsur me-

rangka suatu organisasi atau lem-

miliki identitas dengan batas-batas yang re-

baga.);

lative jelas

dan saling berkaitan. Unsur-

(3) “het actuele element”.

Dit ele-

unsur yang mewujudkan sitem hukum, yaitu:

ment het geheel van concrete

(1) het ideel element. Dit element wordt

beslissingen en handelingen die

gevormd door het beekenissystem

verband staan met het beteke-

van het recht, dat bestaat uit regels,

nissysteem van het recht, zowel van

normen en beginselen. Het is dit

ambtsdragers als van de laden van

element at door de jurist als „recht-

de samenleving, waarin rechts-

systeem‟ wordt aageduid. Voor de

systeem bestaat. (unsur aktual. Un-

recht-ssocioloog komt daar nog

sur ini adalah keseluruhan putusan-

meer bij (unsur idiil, unsure ini ter-

putusan dan perbuatan-perbuatan

bentuk oleh sistem makna dari

konkret

hukum yang terdiri aturan-aturan,

sistem makna dari hukum, baik dari

norma-norma dan asas-asas. Unsur

pengemban jabatan maupun dari

yang berkaitan dengan


11

para warga masyarakat, yang men-

Selanjutnya dikemukakan bahwa pe-

cerminkan sistem hukum yang ada).

mahaman normatif terhadap organisasi pe-

(Bruggink, 1993:96-97; B. Arief

negakan hukum, cenderung menerima ben-

Sidharta, 1996:140.).

tuk-bentuk formal organisasi penegak hukum semata, pada hal berkenaan dengan

Menurut penulis, kesadaran hukum berdasarkan Pancasila yang merupakan ni-

proposisi model tentang hukum dan perubahan sosial, Seidman, mengemukakan:

lai-nilai yang hidup berkenaan dengan

“Bagaimana suatu lembaga penegak

pengetahuan dan pandangan masyarakat atas

hukum itu akan bekerja sebagai res-

kepatuhan pada hukum sebagai bagian bu-

pons terhadap peraturan-peraturan hu-

daya hukum dalam masyarakat, termasuk

kum merupakan fungsi dari peraturan

budaya hukum para pengemban jabatan se-

yang ditu-jukan kepadanya, sanksi-

bagaimana dikemukakan oleh Bruggink, dari

sanksinya, keseluruhan kompleks dari

ketiga unsur sistem hukum itu, terletak pada

kekuatan- kekuatan sosial, politik dan

elemen atau unsur aktual. Implikasinya ber-

lain-lain yang bekerja atasya, dan um-

kaitan dengan penegakan hukum yang meli-

pan-umpan balik yang datang dari

batkan pembuat hukum, birokrasi penegak

pemegang peran (role occupants).

hukum, dan pemegang peran yang dipe-

(Rahardjo, 2009:28).

ngaruhi lingkungan sosio-budaya.

Untuk

Pemikiran

B.

Seidman

(Rahardjo,

menggerakkan bekerjanya hukum dalam pe-

1980:28-29) tersebut di atas menunjukkan

negakan hukum dari suatu sistem hukum

proses bekerjanya hukum yang bukan hanya

sangat ditentukan oleh para pengemban ja-

dari perspektif formal tetapi ditentukan juga

batan hukum (rechtsambtsdrager). Kondisi

oleh nilai-nilai penegak hukum, pemegang

tersebut secara teoritis digambarkan B. Seid-

peran dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan

man (1972) dalam bekerjanya hukum yang

sosial, politik dan ideologi, dapat kita ja-

tidak hanya bisa dipahami bahwa organisasi

barkan secara lebih rinci sebagai berikut :

dan fungsi lembaga penegak hukum dengan

(1) Pembentuk

undang-undang

ber-

hanya mempelajarinya seperti eksperimen-

tindak sesuai dengan fungsi pera-

tasi di laboratorium dengan mengabaikan

turan yang mengatur tingkah laku

kaitannya yang rumit dengan dunia, keku-

mereka, sanksi-sanksinya, keselu-

atan-kekuatan di luarnya. (Rahardjo, 2009:

ruhan kekuatan sosial politik, ide-

28).

ologi serta umpan balik dari pe-

12


megang peran dan birokrasi penegak hukum.

b. Pengaruh sosial atau lingkungan seperti teman sejawat dan tradisi;

(2) Birokrasi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan bertindak merespon peraturan-peraturan hukum yang ditegakkannya termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh non hukum berupa komplek kekuatan sosial, politik, dan ideologi terhadap diri mereka, serta umpan balik dari pemegang peran, dan;

c. Nilai-nilai dari dalam diri sendiri (internal values), meliputi:  Kesadaran sebagai warga negara yang baik;  Moralitas yang bersangkut paut dengan agama;  Perasaan kejujuran atau keadilan;  Kepercayaan kepada aparat penegak hukum yang ber-

(3) Begitu pula pemegang peran (role

wenang dan ahli dalam bi-

occupant) juga bertindak meres-

dangnya. (Friedman, 1975:

pons terhadap peraturan-peraturan

69).

yang diberlakukan kepada mereka, sanksi-sanksinya

serta

Lebih operasional berkaitan dengan

pengaruh

arti strategis dari pendidikan kesadaran hu-

lingkungan sosio-kultural dan kom-

kum, pandangan J.H. Skolnik (1975) intinya

pleks kekuatan politik - ideologi

bahwa hakekatnya kesadaran akan nilai-nilai

yang mengenai dirinya.

yang terdapat dalam diri warga masyarakat

Pendapat diatas intinya menujukkan

tentang hukum mencakup pengetahuan hu-

bahwa baik pembentuk peraturan perun-

kum (kognitif), pemahaman terhadap norma

dang-undangan, lembaga penegak hukum,

hukum (afektif) dan muaranya kepatuhan

dan pemegang peran dalam kehidupan

hukum (psiko-motorik). Kesadaran hukum

bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di-

berdasarkan Pancasila yang bermuara pada

persyaratkan pada muara penegakan hukum

kepatuhan hukum, yang harus diperhatikan

menurut sistem hukum nasional yakni me-

dalam penegakan hukum, yaitu:

matuhi hukum.

1. Peraturan-peraturan hukum itu rasi-

Derajat kepatuhan hukum (legal obeyed)

onal, dibentuk melalui prosedur

ditentukan faktor-faktor mencakup:

yang teratur dan jujur.

a. Sanksi merupakan implementasi norma atau peraturan;

2. Yang sangat penting, peraturan-peraturan hukum itu harus berasal dari


13

masyarakat bukan dari elit-peng-

Pertama, langkah teoritis menentukan teori

uasa.

kepatuhan hukum yang tepat yang sesuai

3. Mengandung nilai-nilai yang dise-

dengan nilai-nilai Pancasila dijadikan acuan

pakati oleh masyarakat. (At-madja,

untuk menentukan langkah-langkah strategis

1983:60).

berikutnya, berupa penentuan target group

Dengan demikian pengembangan pendidi-

sebagai audience, dan penetapan substansi

kan kesadaran hukum berdasarkan Pancasila

materi hukum, pokok bahasan dan imple-

yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan

mentasi dari sisi metodenya. Ada tiga teori

psikomotorik dalam bidang hukum, sung-

kepatuhan hukum, yaitu:

guh-sungguh memerlukan langkah-langkah

(1) Teori paksaan, intinya kepatu-han

strategis. Langkah stra-tegis tersebut menca-

hukum ditentukan oleh konsistensi

kup: langkah teoritis, langkah penentuan

penerapan atau penjatuhan sanksi

“kelompok target” (target groups), langkah

fisik terhadap perbuatan yang me-

menetapkan substansi atau materi pokok

langgar norma-norma hukum. A.K.

bahasan dan implementasinya.

Cohen antara lain mengemukakan : “respect for law confers upon legal

3.

Langkah

Strategis

Pengembangan

Pendidikan Kesadaran Hukum Dari paradigma strategi pendidikan ke-

rules a powerful authority, even over those who believe to be unjust”.

(Cohen, 1966:17). Tersirat

sadaran hukum aspek fundamental yang di-

makna bahwa kepatuhan hukum

tanamkan menurut prinsip pendidikan yang

karena ada ketakutan akan adanya

meramu tiga domain sasaran pendidikan

kewenangan penegak hukum men-

yaitu melalui usaha penanaman nilai-nilai

jatuhkan sanksi, meskipun peratu-

yang mencakup aspek kognitif, pengetahuan

ran yang diterapkan tidak adil. Ter-

hukum, aspek afektif tingkat pemahan atas

hadap teori paksaan, Soerjono Soe-

norma hukum, dan aspek psikomotorik be-

kanto (1980:236) mengemukakan

rupa kepatuhan hukum. Oleh karena itu, me-

kritik sebagai berikut: (a) teori pak-

nurut penulis, langkah strategis pengem-

saan yang memandang kepatuhan

bangan pendidikan kesadaran hokum berda-

hukum semata-mata bersandar pada

sarkan Pancasila yang fundamental seba-

sanksi tidak akan tahan lama, kare-

gimana telah dikemukakan di atas, meliputi

na tanpa didukung sentimen massa

3 (tiga) langkah sebagai berikut:

atau mayoritas penduduk, (b) teori

14


paksaan bersifat minimalis yang ha-

Menyimak pandangan Wallace itu

nya memaknai hukum hanya seba-

tampaknya ia membedakan dua tipe

gai instrumen penyelesaian masa-

kepatuhan hukum, yaitu: (i) tipe

lah-masalah praktis, dan (c) sumber

kepatuhan hukum sebagai mani-

penerapan hukum bukanlah hanya

festasi “perilaku” (legal behavior),

terletak ditangan penguasa akan te-

berwujud perilaku yang dikehen-

tapi juga tergantung pada kesada-

daki menurut hukum; dan (ii) tipe

ran masyarakat. Dengan demi-kian,

kepatuhan hukum dimana hukum

teori paksaan harus kita kesamping-

dipatuhi karena hukum merupakan

kan dalam strategi pengembangan

nilai-nilai dasar yang eksis dalam

pendidikan kesadaran hukum.

masyarakat, maka apabila peratu-

(2) Teori konsensus, intinya kepatu-

ran yang diberlakukan terhadap me-

han hukum bertumpu pada kese-

reka dirasakan asing, maka nilai

pakatan nilai-nilai dasar kelompok

moral masyarakatlah yang ditegak-

masyarakat. Dianut antara lain oleh

kan secara efektif.

Wallace (1965) yang menyata-

(3) Teori Psikologi bertumpu pada pro-

kan:“a private acceptance of the

ses internalisasi dari hukum yang

rules and public comformity with

dimulai pada saat seseorang diha-

them, which is manifested through

dapkan kepada pola perilaku baru

persistence in the „legal behavior‟

sebagaimana diharapkan oleh hu-

in the event that source induction is

kum. Proses internalisasi dinama-

remove and public conformance

kan pula proses belajar dalam pen-

with privated rejection of the

didikan berkelanjutan. Esensi dari

enforced rule, manifested by the

proses belajar itu adalah adanya

fact that the behavior persist only

penguatan respons seseorang dalam

as long as the agency is in control

hubungan kehidupan bermasyarakat

of situation. While the former type

atas dasar kesadaran untuk berperi-

of acceptance pertain to laws that

laku sesuai dengan yang diharapkan

agree with the people‟s basic va-

menurut hukum. (Soekanto,1980:

lues, the latter occurs when laws

236)

that alien to the people‟s „moral‟

Mengacu pada ketiga teori kepatuhan

are evectily enforces”. (Wallace,

hukum itu, yang sesuai dengan nilai-nilai

1965:129).

Pancasila adalah “teori psikologi” yang ber-


15

tumpu pada kesadaran untuk berperilaku se-

kum bermanfaat bagi masyarakat, mereka

bagaimana yang diharapkan menu-rut hu-

memandang hukum itu sarana untuk men-

kum, dan “teori konsensus” yang bertumpu

capai kemanfaatan bersama. Dengan demi-

pada dasar kesepakatan masyarakat pada

kian karena muara dari kesadaran hukum

nilai-nilai yang dianutnya, merupakan teori

adalah kepatuhan hukum dan memper-

paling relevan diaplikasikan dalam menen-

hatikan pula dalam pembangunan hukum

tukan langkah strategis berikutnya.

makro, kesadaran hukum merupakan momen

Kedua, langkah strategis menentukan “ke-

ideal-filosofis, serta implikasinya pada pene-

lompok sasaran” (target group) yang dite-

gakan hukum sesuai sistem hukum nasional,

tapkan menjadi audience dalam pendidikan

kesadaran hukum sebagai nilai-nilai budaya

kesadaran hukum. Dalam konteks sikap ke-

peno-pang kepatuhan hukum, maka ketiga

patuhan hukum masyarakat ditentukan per-

kelompok menurut model Junne Tapp itu

kembangan jiwa mereka dalam memahami

seyogyanya

hukum. Junne Tapp (Soemitro, 1981:581)

group” strategi pengembangan pendidikan

mengemukakan bahwa alasan seseorang

kesadaran hukum masyarakat.

mematuhi hukum dalam kehidupan kelom-

Ketiga, langkah strategis penetapan materi

pok ditentukan oleh perkembangan jiwanya.

hukum yang disajikan kepada audience da-

Ia mengatakan perkembangan jiwa seseo-

lam pengembangan pendidikan kesadaran

rang dalam kelompok masyarakat melalui ti-

hukum dan metode penyajiannya. Mengenai

ga tahapan, yaitu: remaja (tahap praconven-

materi hukum dapat digunakan acuan untuk

sional), muda (tahap convensional), dan

bahan analisis adalah buku Bahan Pokok

dewasa (tahap post convensional). Kelom-

Penyuluhan Hukum dari Departemen Hu-

pok remaja bersikap mematuhi hukum de-

kum Dan Hak Asasi Manusia, tahun 2005,

ngan alasan karena hukum dapat mencegah

antara lain berisi ketentuan bahwa materi

tindakan-tindakan yang besifat negatif, me-

yang disuluhkan kepada masyarakat, men-

mandang hukum bersifat “melarang”. Pada

cakup: (1) pengertian pokok dan dasar me-

kelompok pemuda beralasan mematuhi hu-

ngenai hukum dalam kaitan kehidupan ber-

kum agar mereka dapat melakukan tindakan

masyarakat dan bernegara; (2) ketentuan po-

penyesuaian diri dalam mayarakat (social

kok dan penting yang termuat dalam ber-

conformity), memandang hukum bersifat

bagai peraturan perundang-undangan, teru-

“memerintah”. Pada kelompok dewasa me-

tama mengenai asas-asas, hak dan kewajiban

reka bersikap patuh pada hukum apabila hu-

serta prosedur. (Depkum Ham, 2005:10).

dijadikan

patokan

“target

16


Penyuluhan hukum ini dapat dikategorikan

katkan kesadaran hukum masyarakat; (c)

langkah strategis bentuk pendidikan hukum

Komunikatif, penyuluh mampu

non-formal, dan di lihat dari materinya ter-

munikasi untuk menciptakan suasana kea-

golong perspektifnya sangat sempit, bahkan

kraban; dan (d) Akomodatif, penyuluh me-

terkesan tekstual bukan kontekstual, karena

nampung

yang disuluhkan hanya berupa peraturan

diajukan dan memberikan pemecahannya

perundang-undangan atau yang sering dise-

dengan bahasa yang mudah dimengerti ma-

but juga dengan “hukum negara” (state law),

syarakat. (Yusriadi,2010:31)). Dengan meto-

untuk membedakannya dengan bukan hu-

de itu nampaknya dalam pendidikan hukum

kum negara (non-state law),seperti hukum

non formal sudah cukup, tetapi karena subs-

adat, hukum kebiasaan yang dikenal pula

tansi yang disuluhkan bersifat tekstual sen-

“hukum yang hidup” (living law). (Yusri-

tris hanya tentang pasal-pasal peraturan pe-

yadi,2010:31). Pemerintah memang sangat

rundang-undangan, hasilnya menjadi tidak

berkepentingan

maksimal, apalagi

untuk

mensosialisasikan

permasalahan

hukum

berko-

yang

penyuluhannya (pendi-

“hukum negara” namun perlu dipertimbang-

kan non-formal–informal) dilaksanakan se-

kan bahwa masyarakat memiliki budaya hu-

cara insidental dan tidak ada evaluasi dalam

kum yang bersumber pada nilai-nilai Pan-

pelaksanaannya.

casila sebagai nilai yang dihayatinya, bah-

Pendidikan kesadaran hokum berdasarkan

kan “kesadaran hukum” penopang kepatu-

Pancasila dapat diperluas masuk ke dalam

han hukum merupakan bagian nilai-nilai

pendidikan formal dengan mendesain kuri-

budaya yang hidup dalam masyarakat. De-

kulum, materi, dan metodenya sesuai tahap

ngan demikian materi yang ditetapkan se-

perkembangan kejiwaan peserta didik me-

yogyanya mencakup peraturan perun-dang-

ngacu pada teori psikologis tentang kepa-

undangan dan konsep “hukum yang hidup”,

tuhan hukum. Untuk itu pada pendidikan

sehingga substansi menjadi kontekstual.

tingkat dasar materi pokok bahasannya dapat

Ditinjau dari ketentuan tentang metode

disisipkan kedalam mata pelajaran mata pe-

penyuluhannya menggunakan metode “PE-

lajaran tertentu sebagi wujud internalisasai

KA”, akronim dari, pendekatan (a) Persua-

nilai-nilai “kesadaran hukum” yang bermu-

sif, artinya penyuluh harus mampu meya-

ara pada kepatuhan hukum, pada pendidikan

kinkan masyarakat, sehingga audience me-

menengah disisipkan ke dalammata pelaja-

rasa tertarik terhadap bahan yang disajikan;

ran tergolong rumpun ilmu-ilmu soial dan

(b) Edukatif, penyuluh berperan sebagai

humaniora, begitu pula pada tingkat pendidi-

pendidik-tutor membimbing untuk mening-

kan tinggi non-hukum.


17

Pendapat Elkind dan Sweet (Suyat-

5. Nilai-nilai seperti kedisiplinan, taat

no,2010; Wiyono, 2015:140) tentang peng-

pada hukum, keadilan, dan kejujuran

implementasian pendidikan karakter, dalam

menjadi bagian pembelajaran sehari-

konteks persekolahan, dengan beberapa re-

hari baik didalam maupun diluar ke-

visi dapat diadopsi dalam pendidikan ke-

las;

sadaran hukum. Sehubungan dengan itu

6. Peserta didik banyak diberi kesem-

maka dalam konteks persekolahan, baik pen-

patan untuk mempraktekkan perilaku

didikan dasar, menengah maupun perguruan

moralnya melalui kegiatan -kegiatan

tinggi, menuntut upaya untuk mengimple-

seperti pembelajaran memberikan pe-

mentasikan pendidikan kesadaran hukum

layanan berkait dengan hukum;

melalui pendekatan holistik, yaitu menginte-

7. Disiplin dan pengelolaan kelas men-

grasikan perkembangan kesadaran hukum

jadi fokus dalam memecahkan masa-

ke dalam setiap aspek kehidupan sekolah,

lah dibandingkan hadiah dan huku-

dengan ciri sebagaimana dijabarkan berikut

man;

ini:

8. Model pembelajaran yang berpusat 1. Segala sesuatu di lembaga pendi-

pada pendidik

harus

ditinggalkan

dikan diatur berdasarkan perkem-

dan beralih ke kelas demokrasi, di-

bangan hubungan antara peserta di-

mana guru dan siswa berkumpul un-

dik, pendidik di lembaga pendidikan

tuk membangun kesatuan, norma,

dan masyarakat;

serta memecahkan masalah yang ver-

2. Lembaga pendidikan merupakan ma-

kait dengan hukum.

syarakat peserta didik yang peduli di-

Prinsip pendidikan yang meramu tiga

mana ada ikatan yang jelas yang

domain sasaran pendidikan (kognitif, afektif

menghubungkan peserta didik, pendi-

dan psikomotorik) bisa diimplementasikan

dik di lembaga pendidikan dan lem-

dalam bentuk pemberian penghargaan (pri-

baga pendidikan;

zing) kepada yang verprestasi, pemberian

3. Pembelajaran emosional dan sosial

hukuman (punishment) kepada yang melang-

setara dengan pembelajaran akade-

gar, menumbuh suburkan (cherising) nilai-

mik;

nilai yang baik dan sebaliknya mengecam

4. Kerjasama dan kolaborasi

diantara

sesama peserta didik menjadi hal yang utama dibandingkan persaingan;

dan mencegah (discowaging) berlakunya nilai-nilai yang buruk.

18


Dalam konteks pengimplementasian

dikan kesadaran hukum bagi seluruh pe-ser-

pembelajaran pendidikan kesadaran hukum

ta didik. Perilaku seluruh pendidik dan tena-

berdasarkan Pancasila di lembaga pendi-

ga kependidikan merefleksikan nilai-nilai

dikan, perlu diperhatikan beberapa hal se-

Pancasila, norma UUD NRI 1945, komitmen

bagai berikut: (1) Pendidikan kesadaran hu-

terhadap NKRI dan keberagaman dengan

kum di sekolah, tidak semata-mata pembe-

prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

lajaran pengetahuan semata, tetapi lebih dari itu, yaitu penanaman moral, nilai-nilai etika,

C. Penutup

estetika, budi pekerti yang luhur dan seba-

Dengan mengutip adagium latin kuno yang

gainya; (2) Penerapan pendidikan kesadaran

berbunyi “serva ordinem et ordo servait te”

hukum dengan menerapkan ke dalam setiap

mengandung arti harfiah “layanilah peratu-

pe-lajaran yang ada di samping mata pela-

ran itu, maka peraturan itu pun akan mela-

jaran khusus untuk mendidik kesadaran

yani anda”. Di dalam nya tersirat semangat

hukum, seperti; pelajaran agama, moral Pan-

perlunya

casila, sejarah dan sebagainya; (3) Pembe-

dalam berbagai bentuknya, dan yang paling

lajaran kesadaran hukum dapat dilakukan

strategis melalui pengembangan pendidikan

dalam bentuk dimana di dalam tahapan pem-

kesadaran hokum berdasarkan Pancasila.

internalisasi nilai-nilai peraturan

belajaran tercermin suasana kesadaran, pe-

Karena kesadaran hukum dicermati

mahaman, rasa, karsa, dan perilaku ver-

melalui pembangunan hukum makro terletak

bangsa dan bernegara Indonesia yang ver-

dalam momen ideal-filosofis pembentukan

dasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD

hukum menjiwai keberlakuan yuridis pera-

NRI 1945, komitmen terhadap NKRI dan

turan perundang-undangan, dan pada pem-

keberagaman

Bhinneka

bangunan hukum mikro, penegakkan hukum

Tunggal Ika, (4) Pembelajaran kesadaran hu-

dalam kerangka sistem hukum, kesadaran

kum juga di implementasikan dalam bentuk

hukum merupakan bagian nila-nilai budaya

membangun budaya sekolah yang kondusif

hukum masyarakat penopang kepatuhan hu-

(budaya bersih, budaya santun, budaya rapi,

kum atau “muara” kepatuhan hukum. Kesa-

budaya disiplin, budaya semangat belajar,

daran hukum juga berkorelasi dengan pen-

budaya jujur) yang semuanya merupakan

capaian negara hukum, di mana makin tinggi

nilai-nilai luhur bangsa dan sekaligus se-

kesadaran hukum masyarakat, semakin de-

bagai bagian penting dalam pendidikan

kat kita pada pelaksanaan negara hukum

kesadaran hukum; (5) Seluruh pendidik dan

yang sempurna, “Negara Hukum Pancasila”,

tenaga kependidikan menjadi model pendi-

bagi bangsa Indonesia.

dengan

prinsip


Perlu adanya usulan kepada Pemerintah melalui Kementrian Riset, Tekno-logi dan Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementrian

19

sa B. Arief Sidharta, 1996, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Cohen, Albert, 1966, Deviance and Control, Wood Cliffs, New Jersey.

Hukum dan Ham untuk bersinergi dalam

Devid, Rene, John E.C. Brierley et. al, 1985,

merancang penyelenggaraan pendidikan ke-

Major Legal System In The World:

sadaran hukum berdasarkan Pancasila secara

An Introductio to the Comparative

berkelanjutan baik pendidikan formal, non-

Study, Stevens & Sons, London.

formal, maupun informal.

Friedman, Lawrence, M., 1975,The Legal System: A Social Science Perspec-tive, Rusell Sage Foundation, New York.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku

Hatta, Mohammad, 1977, Menuju Negara

Atmadja, I Dewa Gede,1983. Kepatuhan

Hukum, idayu press, Jakarta.

Hukum Masyarakat Bali : Studi Per-

Garies, Karl, 1911, Introduction to the

kawinan Ngerorod. Fakultas Pasca

Science of Law: Systematic Survey of

Sarjana, Surabaya: Universitas Air-

the law and Principles of Legal Study,

langga

The Boston Book Company

_____ , 2013, Filsafat Hukum: Dimensi

Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief

Tematis & Historis, Malang: Setara Press

Sidharta, 1980, Pengantar Ilmu Hu-

_____, (2009), Meuwissen Tentang Pe-

kum, Alumni, Bandung,

ngembanan Hukum, Ilmu Hukum,

Lumbuun, Gayus, 2006, Asas-Asas Umum

Teori Hukum dan Filsafat Hukum,

Pemerintahan

Yang

Baik

Dalam

Bandung: Refika Aditama.

Perspektif Hukum Administrasi Nega-

_____, (1980), Hukum Masyarkat dan

ra Ditinjau Dari Aspek Kegunaan Dan

Pembangunan, Bandung: Alumni

Manfaat, Universitas Krinadwipayana,

_____,

1980,

Kesadaran

Hukum

&

Jakarta.

Kepatuhan Hukum, Raja Wali Press, Jakarta.

Otto, Michael, Jan, et.al., 2004, Using

Atmadja, I Dewa Gede,1983. Fakultas Pasca

Legislative Theory to Improve Law

Sarjana, Bandung: Universitas Airlangga

and

Bruggink

Regel Mat afl.

J.J.H.,

1993,

Rechtsreflectie:

Development Projects, Jurnal

Grong begrippen uit de rechts-

Podgorecki,Adam. 1973.“Public Opinion

theorie, Kluwer-Deventer,Alih baha-

and Law”, dalam Knowledge and

20


Opinion about Law, Martin Robson, London. Rahardjo,

Satjipto,

2009,

Penegakan

Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing, Yogyakarta. Sidharta, B.Arief, 1999, Refleksi Tentang Struktur

Ilmu

Hukum,

Bandung:

Mandar Maju Soekanto Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1980,

Sosiologi

Hukum

dalam

Masyarakat Jakarta: C.V. Rajawali Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Perturan Peundangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan,

Jakarta:

PT.

Raja

Grafindo Yusriyadi, H. (2009), Tebaran Pemikiran Kritis Hukum & Masyarakat, Surya Pena Gemilang Publishing, Malang. Wallce F.C. Anthony, 1965, Culture and Personlity, Rondom Horace, New York, Wiyono, Suko. 2006. Supremasi Hukum dalam Berbagai Perspektif. Jakarta: Gaung Persada Press Wiyono, Suko. 2015. Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Malang: Universitas Wisnuwardhana Press

STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

Recommend Documents