Modul ke:
PENDIDIKAN PANCASILA
Fakultas
MKCU Program Studi
www.mercubuana.ac.id
Implementasi Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam perundang-undangan dan kebijaksanaan Negara Dr. H. SyahrialSyarbaini, MA.
Proses Perumusan Pancasila Dr. H.Sy ahrial
Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945 Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
Piagam Jakarta (22 Juni 1945) Pembukaan UUD 1945 (18 Agustus 1945) 2
c. Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BPUPKI telah mengadakan sidang 2 kali, yaitu : Sidang Pertama, tgl 29 Mei s.d. 1 Juni 1945 (dikemukakan usul dan pendapat oleh anggota BPUPKI mengenai Dasar Negara dan Rancangan UUD). Sidang Kedua, tgl 10 s.d. 17 Juli 1945. Mr. Muhammad Yamin, pada tgl. 29 Mei 1945 menyampaikan sebagai berikut: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat.
Lanjutan …………. Mr Soepomo, pada tgl. 31 Mei 1945 menyampaikan usulan sbb : 1. Paham Negara Kesatuan 2. Perhubungan Negara dengan Agama 3. Sistem Badan Permusyawaratan 4. Sosialisasi Negara 5. Hubungan antar Bangsa Ir. Soekarno, tgl. 1 Juni 1945 mengusulkan sbb : 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. KeTuhanan yang berkebudayaan.
Lanjutan …………. Panitia Kecil pada sidang PPKI, tgl. 22 Juni 1945, sbb : 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Paniti kecil bertugas untuk menggolong-golongkan dan memeriksa catatan-catatan tertulis selama sidang. Ketua : Ir. Soekarno Anggota : 1) Drs. Mohammad Hatta, 2) Mr. Muhammad Yamin, 3) Mr. A. Subardjo, 4) Mr. A.A. Maramis 5) K.H. A. Kahar Moezakkir, 6) K.H.A Wachid Hasjim, 7) Abikusno Tjokrosujoso, 8) H. Agus Salim Panitia Kecil atau panita 9 (sembilan) yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
Lanjutan …………. Rumusan Akhir Pancasila, ditetapkan tgl 18 Agustus 1945, sbb : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, jo Tap MPR No.XVIII/MPR/1988 dan Tap MPR No.III/MPR/2000).
Lanjutan …………. Rumusan Akhir Pancasila, ditetapkan tgl 18 Agustus 1945, sbb : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, jo Tap MPR No.XVIII/MPR/1988 dan Tap MPR No.III/MPR/2000).
Kedudukan Pancasila dalam UUD 1945
• •
• •
•
Pancasila menurut Pembukaan UUD 1945 Pancasila (Rechts idée) Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD ‘45 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena fakta sejarah yang terjadi hanya satu kali tidak dapat diubah
Lanjutan …………. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2003 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, adalah sbb : Cita Negara
Pandangan Hidup Masyarakat
Pandangan Hidup Bangsa
Pandangan Hidup Negara
Konstitutif Staatsfundamentalnorm
Cita Lainnya
Cita Hukum
Regulatif Staatsgrundge setze ke bawah
Hubungan Pancasila dgn Pembukaan UUD 45 PANCASILA
Cita Hukum
Staatsfundamentalnorm Pancasila Dlm Pembukaan UUD 1945 Pasal-Pasal UUD 1945 Staatsgrundge setze Ketetapan MPR Peraturan Perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai Keputusan Gubernur, Bupati/Kotamadya
Formell Fgesetz & Verordnung & Autoname Satzung
Aktulaisasi Pancasila dalam Pasal-pasal UUD 45 • Pancasila dengan pasal-pasal UUD 1945 bersifat kausal dan organis. • Pancasila menjadi cita-cita hukum dan hukum positif • Pembukaan mengandung empat pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam pasal-pasal • Keseluruhan pasal-pasal UUD 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: – Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara; – Pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya; – Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan
Aktualisasi Pancasila dalam Kebijakan Negara • Penjabaran keempat pokok pikiran Pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 mencakup empat aspek kehidupan bernegara, yaitu: – Aspek politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28. – Aspek ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34. – Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. – Aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30.
TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan TAP MPR RI No. III/MPR/2000 UU No. 12 Tahun 2011
UUD 1945 TAP MPR UU PERPU PP KEPRES PERDA
UUD 1945 TAP MPR UU/PERPU PP PERPRES PERDA PROV PERDA
KAB/KOTA
Hasil Kajian: Dengan telah terbentuknya 3 (tiga) undang-undang yang mengatur 3 (tiga) substansi utama dalam TAP MPR RI No. III/MPR/2000, yaitu: 1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya diatur tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan; 2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD dilakukan oleh MK; dan 3. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA yang menegaskan bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh MA; maka Ketetapan ini tidak berlaku lagi.
Diskusikanlah Tema Berikut ini: 14
Bagaimana menjadikan Pancasila berperanan sebagai Dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
D.H.Syahrial/PPKn
Terima Kasih Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
