MAKALAH
PENDIDIKAN PANCASILA Makalah ini dibuat guna memenuhi tugas akir mata kuliah Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa baru STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA ankatan 2011
“IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI - HARI” DOSEN : BP. Irton, SE.,M.SI
DISUSUN OLEH : DIMAS ARDI SURYA KURNIAWAN 11.01.2917 / D3 TI Kelompok B
PROGRAM DIPLOMA 3 TEKNOLOGI INFORMASI STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
ABSTRAKSI The Indonesian nation should be grateful that after passing through a long struggle for independence and the sacrifice of body and soul, thus successfully proclaimed its independence on August 17, 1945 and established the Republic of Indonesia. By the founding fathers established a strong base menegara life, an ideal state as mandated in the Preamble to the Constitution of 1945, called Pancasila. Pancasila, which by Bung Karno, exhumed from the Indonesian people themselves and the culture is more superior when compared with the United States Declaration of Independence nor the Communist Party Manifesto, because in addition to a principle of social justice also has a principle of Belief in God Almighty. Pancasila has become a national consensus as the state in the nation in the history of the Republic of Indonesia and has also made various efforts to implement them in real life in all aspects of community life of nation and state. During the government of President Sukarno organized the operation of Pancasila indoctrination by preparing a material known as "The Seven Basic Materials indoctrination.". During the administration of President Soeharto held "Upgrading P-4" for all the people of Indonesia in the hope of every citizen can understand the rights and obligations as well as how to behave and act in the life of society, nation and state. Meanwhile a good education through primary, secondary and higher education organized by curriculum contains material to enhance the ability of learners in life menegara based on Pancasila. But all these efforts seem to have not been able to deliver results as expected. It may be caused due to the methods and materials that are less precise, difficulties providing trainers / educators who are professional, and even because of the difficulties that befall the nation, both in the social, political, economic, and security. These circumstances lead to a pessimistic group and even cynicism towards business make Pancasila as a reference in the life of society, nation and state. Although it does not rule out the possibility that the group actually has a hidden purpose, others want a basic state for the nation of Indonesia, which is purely sectarian pure nature or otherwise of certain nonsektarian. They are classified in this group seems to be stuck by a narrow moment of thought or even by irrational emotional impulse, thus denying the reality of the Indonesian nation itself as a society that is diverse, multicultural and highly pluralistic nation heterogeneity
KATA PENGANTAR Alhamdillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini dsajikan guna memenuhi tugas akhir dalam kuliah Pendidikan Pancasila pada tgl 3-6 oktober 2011. Serta memenuhi nilai dua SKS awal yang sudah ditentukan. Demikian makalah ini dibuat semoga dapat memenuhi hal yang dimaksud. Apabila ada kekurangan atau kesalahan penulisan mohon dimaafkan.
Yogyakarta, 8 Oktober 2011 Penyusun,
Dimas Ardi Surya Kurniawan NIM.11.01.2917
DAFTAR ISI ABSTRAKSI ……………………………………………………. 1 KATA PENGANTAR …………………………………………... 2 DAFTAR ISI …………………………………………………….. 3 BAB I LATAR BELAKANG …………………………………… 4 BAB II RUMUSAN MASALAH ……………………………….. 6 BAB III PENDEKATAN ………………………………………... 7 BAB IV PEMBAHASAN ……………………………………….. 10 BAB V KESIMPULAN …………………………………………. 11 BAB VI DAFTAR PUSTAKA ………………………………….. 14
BAB I LATAR BELAKANG Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam upaya implementasinya mengalami berbagai hambatan, baik pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno maupun pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto, dan lebih-lebih lagi pada era reformasi.dewasa ini. Gerakan reformasi yang digulirkan sejak tumbangnya kekuasaan Pemerintahan Presiden Soeharto, pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak asasi manusia (HAM), memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan TNI dan POLRI. Dalam perkembangannya, gerakan reformasi yang sebenarnya memang amat diperlukan itu, tampak seolah-olah tergulung oleh derasnya arus eforia kebebasan, sehingga sebagian masyarakat seperti lepas kendali dan tergelincir ke dalam perilaku yang anarkis, timbul berbagai konflik sosial yang tidak kunjung teratasi, dan bahkan di berbagai daerah timbul gerakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI. Bangsa Indonesia sedang dilanda krisis multidimensional di segenap aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, bahkan menurut beberapa pakar dan pemuka masyarakat, yang sangat serius ialah krisis moral, masyarakat dan bangsa sedang mengalami demoralisasi. Hal ini sebenarnya dapat dihindari apabila setiap anggota masyarakat, utamanya para penyelenggara negara dan para elit politik, dalam melaksanakan gerakan reformasi secara konsekuen, mewujudkan Indonesia Masa Depan yang dicita-citakan, senantiasa berdasarkan pada kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila yang harus dijadikan pedoman. Selama beberapa tahun terakhir ini, Pancasila, yang mengandung nilai-nilai budaya bangsa dan bahkan menjadi roh bagi kehidupan bangsa serta menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang bermartabat, nampak dilupakan, sehingga bangsa ini seolah-olah kehilangan norma moral sebagai pegangan dan penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang diamanatkan dalam
Pembukaan UUD 1945, tidak saja mengandung nilai budaya bangsa, melainkan juga menjadi sumber hukum dasar nasional, dan merupakan perwujudan cita-cita luhur di segala aspek kehidupan bangsa. Dengan perkataan lain, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga harus dijabarkan menjadi norma moral, norma pembangunan, norma hukum, dan etika kehidupan berbangsa. Dengan demikian, sesungguhnya secara formal bangsa Indonesia telah memiliki dasar yang kuat dan rambu-rambu yang jelas bagi pembangunan masyarakat Indonesia masa depan yang dicita-citakan. Masalahnya ialah bagaimana mengaktualisasikan dasar dan ramburambu tersebut ke dalam kehidupan nyata setiap pribadi warga negara, sehingga bangsa ini tidak kehilangan norma moral sebagai penuntun dan pegangan dalam melaksanakan gerakan reformasi, mengatasi krisis multidimensional termasuk krisis moral yang sedang melanda bangsa dan negara untuk menjangkau masa depan yang dicita-citakannya.
BAB II RUMUSAN MASALAH Untuk mengatasi krisis multidimensional termasuk krisis moral yang sedang melanda bangsa dan negara harus diawali dengan pembangunan moral dan karakter bangsa, yaitu mendorong penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat sendiri dan selanjutnya mengaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini pokok permasalahannya adalah bagaimana menjabarkan nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi Pedoman Umum sebagai tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski begitu,kesadaran para masyaratakat akan pentingnya persatuan sesuai dengan yang tertera dalam UUD 1945 masih belum terealisasi,peperangan antar suku,mahasiswa,dan pelajar masih sering dijumpai,bahkan para penganut agama pun juga saling perang karna perbedaan keyakinan antara aliran agama satu dengan aliran yang lainnya. Masalah KKN juga masih merajalela dimana – mana,yang kaya makin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, KKN biasanya dilakukan oleh kaum yang berada diatas seperti anggota DPR , MPR,menteri ,dan lainya, bila seperti ini apakah Negara akan bisa maju? Dan bisakah masalah – masalah yang ada saat ini dpt diatasi dan dihapuskan? Mari kita bahas masalah tersebut pada bagian Pembahasan.
BAB III PENDEKATAN Justifikasi Yuridis Bila kita cermati secara mendalam, bahwa bangsa Indonesia telah berketetapan hati untuk selalu berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negaranya, yang tercermin dalam UUD yang pernah berlaku di Negara Republik Indonesia. Hal itu terbukti diamanatkannya rumusan Pancasila dalam berbagai UUD yang telah berlaku di Indonesia dan dalam berbagai ketetapan Majelis Permusyawartan Republik Indonesia : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang biasa disebut UUD 1945 "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh tahun lamanja bersatupadu dalam perdjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa jang merdeka-berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara jang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang MahaEsa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial. Untuk mewudjudkan kebahagiaan kesedjahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna. 3. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perdjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur, Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan,. perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.
4. TAP MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAK ASASI MANUSIA Pasal 2 Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan BangsaBangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB IV PEMBAHASAN Dalam bab ini kita akan memulai membahas satu per satu tentang implementasi pancasila dalam kehidupan sehari – hari. 1. Ketuhanan yang maha esa Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, buktibuktinya: bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan pada peringatan hari besar agama, pendidikan agama, rumah-rumah ibadah, tulisan karangan sejarah/dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradap Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya misalnya bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan aja dumeh, aja adigang adigung adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja sawiyahwiyah, dan sebagainya, tulisan Bharatayudha, Ramayana, Malin Kundang, Batu Pegat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat dangkalan Metsyaha, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya, hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan kemanusiaan; semua mengindikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan, sebagai bukti-buktinya bangunan candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya, tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi Daha dan Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit, semboyan bersatu
teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah rukun agawe senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong membangun negara Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat persatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, bukti-buktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dan sebagainya, perbuatan musyawarah di balai, dan sebagainya, menggambarkan sifat demokratis Indonesia; 5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia Dalam hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama, bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbungdesa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan sebagainya.
BAB V KESIMPULAN Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara ini dimaksudkan agar konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diaktualisasikan oleh setiap warganegara terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pedoman Umum ini dapat dipakai sebagai acuan perumusan berbagai kebijakan publik, agar tujuan implementasi Pancasila dalam segenap bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dapat secara bertahap terwujud sehingga masyarakat, bangsa dan negara dapat mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Untuk penerapan Pedoman Umum ini secara langsung pada setiap pemecahan permasalahan aktual yang berkembang, perlu disiapkan pedoman khusus sebagai derivasi dari Pedoman umum yang disesuaikan dengan sasaran, kebijakan dan strategi dengan melibatkan institusi yang kompeten dan terkait dengan permasalahannya. Untuk itu semua, diperlukan komitmen yang kuat, kerja keras dengan penuh kearifan dari segenap komponen bangsa, demi terwujudnya masa depan yang cerah dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penutup, kiranya tepat sekali dikutipkan bagian dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai berikut : “Jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realiteit, ….janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya ialah perjuangan, perjuangan, sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir.Tidak ! Bahkan saya berkata : di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila ….”
Pedoman umum ini dipersembahkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan yang ke-60 dan semoga bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat berjuang !
BAB VI DAFTAR PUSTAKA Ananda B. Kusuma, Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Jakarta, 2005. Bambang Noorsena, Religi dan Religiositas Bung Karno – Keberagaman Mengokohkan ke Indonesiaan, Bali Jagadhito Press, Denpasar Bali 2001, Hasil lokakarya nasional tentang Implementasi Pancasila dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPKB bekerjasama dengan Yayasan Sinar Wijaya Indonesia Cs, di Jakarta tanggal 9 Oktober 2004. Hasil semiloka nasional tentang Aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk Panduan Umum Kehidupan Masyarakat dalam Berbangsa dan Bernegara yang diselenggarakan LPPKB bekerjasama dengan LKPKB di Jakarta tanggal 13 Oktober 2003. Hasil seminar nasional tentang Kapasitas Pancasila dalam Menghadapi Krisis Multidimensi yang diselenggarakan LPPKB di Jogyakarta tanggal 5 April 2003. Ikhsan, Mohammad, Chris Maning dan Hadi Susastro, Delapanpuluh Tahun Mohammad Sadli – Ekonom Indonesia di Era Politik Baru, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002, Mubyarto, Prof. Ekonomi Pancasila, Pusat Studi Ekonomi Pancasila, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
