BAB II PENGATURAN PILKADA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945 DI INDONESIA

BAB II PENGATURAN PILKADA DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945 DI INDONESIA

A. Pemilihan Kepala Daerah Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen Dari teori dan praktik yang berkembang selama ini memperlihatkan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang tertinggi dalam negara (the higher law of the land). Sebagai hukum dasar tertulis yang tertinggi dalam negara, UUD 1945 menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Sehubungan dengan itu, UUD 1945 memuat apapun menggariskan tentang pembagian kekuasaan baik secara vertikal maupun horizontal.40 Untuk memahami secara utuh amanat konstitusi tentang pemilihan kepala daerah perlu terlebih dahulu memahami posisi daerah dalam pandangan. Undangundang dasar memberikan arah yang jelas tentang posisi daerah itu. Pasal 18 UUD 1945, menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Inti dari pasal 18 tersebut adalah dalam negara Indonesia terdapat pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut terdiri atas daerah besar dan kecil.

40

Juanda, Op.Cit., hal. 1.

Universitas Sumatera Utara

Adanya perintah kepada pembentuk undang-undang dalam menyusun undang-undang tentang desentralisasi teritorial harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, yang menurut ketentuan pasal 18 UUD 1945 adalah bahwa dasar permusyawaratan juga diadakan pada tingkat daerah. Dengan demikian, permusyawaratan/ perwakilan tidak hanya terdapat pada pemerintahan tingkat pusat, melainkan juga pada pemerintahan tingkat daerah. Dengan kata lain, pasal 18 UUD 1945 menentukan bahwa pemerintahan daerah dalam susunan daerah besar dan kecil harus dijalankan melalui permusyawaratan atau harus mempunyai badan perwakilan. Dalam susunan kata atau kalimat pasal 18 tidak terdapat keterangan atau petunjuk yang memungkinkan pengecualian dari prinsip atau dasar permusyawaratan perwakilan itu. 41 Hatta42

menafsirkan

dengan

memandang

dan

mengingat

dasar

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa bagian kalimat yang akhir ini dalam undang-undang dasar, menyatakan bahwa hak melakukan pemerintahan sendiri bagi segenap bagian rakyat menjadi sendi kerakyatan Indonesia. Diakui bahwa tiap-tiap bagian untuk menentukan diri sendiri dalam lingkungan yang satu, supaya hidup jiwa rakyat seluruhnya dan tersusun tenaga pembangunan masyarakat dalam segala golongan untuk kesejahteraan Republik Indonesia dan kemakmuran penduduknya.”

41

Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 283-284. 42 Hatta dalam Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.


Hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan (eenheidsstaat) tidak lain berarti otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan demikian, makin kuat alasan bahwa pemerintahan dalam susunan daerah besar dan kecil menurut pasal 18 UUD 1945 tidak lain dari pemerintahan yang disusun atas dasar otonomi. 43

B. Pemilihan kepala daerah dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sistem pilkada dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu Pemilukada dan pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Faktor utama yang membedakan kedua metoda tersebut adalah bagaimana partisipasi politik rakyat dilaksanakan atau diwujudkan. Tepatnya adalah metoda penggunaan suara yang berbeda. Pilkada yang tidak memberi ruang bagi rakyat untuk menggunakan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, dapat disebut dengan pilkada tak langsung, seperti sistem pengangkatan dan/atau penunjukan oleh pemerintah pusat atau sistem pemilihan perwakilan oleh anggota DPRD. Dalam sistem pengangkatan dan/atau penunjukan oleh pemerintah pusat, kedaulatan atau suara rakyat diserahkan bulat-bulat kepada pejabat pusat, baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri. Dalam sistem pemilihan perwakilan oleh DPRD, kedaulatan rakyat atau suara rakyat diwakilkan kepada anggota DPRD. Sebaliknya pemilukada selalu memberikan ruang bagi implementasi hak pilih aktif. Seluruh warga asal memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Karena itulah, pilkada langsung sering disebut implementasi demokrasi

43

Ni’matul Huda, Op.Cit, hal. 284-285.


partisipatoris, sedangkan pilkada tak langsung adalah implementasi demokrasi elitis.44 Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan yang paling signifikan yang terdapat dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mengenai pemilihan Kepala Daerah melalui pemilukada. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini terdiri dari 240 pasal, dari 240 pasal tersebut, 63 pasal di antaranya mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui pemilukada, yaitu pasal 56 sampai dengan pasal 119. Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. 45 Melalui pemilukada ekspresi nyata kedaulatan rakyat lebih terjamin dibanding mekanisme lainnya. Pemilukada juga merupakan pelaksanaan dari jaminan konstitusi terhadap hakhak rakyat, terutama hak rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan. Dalam UUD NRI 1945 hak ini dijamin pada pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), dan dalam pasal 28D ayat (3). 46 Dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sesuai tuntutan reformasi dan amandemen UUD 1945, undang-undang ini menganut

44

Joko Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistemdan Problema Penerapannya di Indonesia, Pustaka Pelajar dan LP3M Universitas Wahid Hasyim, Jakarta, 2005, hal. 209. 45 Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945; kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. 46 Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945; segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945; setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; setiap warga negara berhal memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.


sistem pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui pemilukada dengan memilih calon secara berpasangan. Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 47 Asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sama dengan asas pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu, yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Dihapusnya kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi alasan pemilihan Kepala Daerah melalui pemilukada. Hal ini dapat dibacakan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 bagian penjelasan angka 4, yang isinya sebagai berikut; “Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-Undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah” Semangat dilaksanakannya pemilukada adalah koreksi terhadap pemilihan kepala daerah sebelumnya yang dilakukan oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada rakyat. Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggrakan pemilukada adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kuallitas demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan

47

Lihat pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004


semangat otonomi yaitu terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat daerah untuk menentukan nasibnya. 48 Cara paling efektif untuk membedakan pemilukada dan pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD adalah dengan melihat tahapan-tahapan kegiatan yang digunakan. Dalam pilkada melalui DPRD, partisipasi rakyat dalam tahapantahapan kegiatan sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Rakyat ditempatkan sebagai penonton proses pilkada yang hanya melibatkan elit. Rakyat sekadar menjadi objek politik, misalnya kasus dukung mendukung. Penonjolan peran dan partisipasi terletak pada elit politik, baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pejabat pusat. Dalam pilkada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatansangat terlihat jelas dan terbuka lebar. Rakyat merupakan subjek politik. Mereka menjadi pemilih, penyelenggara, pemantau dan bahkan pengawas. Oleh sebab itu, dalam pilkada langsung, selalu ada tahapan kegiatan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan sebagainya. 49 Mengacu kepada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tahapan pemilukada dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi: 50 1. DPRD memberitahukan kepada Kepala Daerah maupun KPUD daerah setempat mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah

48

Suharizal, Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 42. 49 Joko Prihatmoko, Op. Cit., hal. 210. 50 Lihat pasal 65 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014


2. Dengan adanya pemberitahuan dimaksud Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD 3. KPUD

dengan

pemberitahuan

dimaksud

menetapkan

rencana

penyelenggaraan pemilukada yang meliputi penetapan tata cara dan jadwl tahapan pemilukada, membentuk Panitiia Pemilihan Kecamatan (PPK),

Panitia

Pemungutan

Suara

(PPS),

dan

Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. 4. DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers, dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan tahapan pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih serta pengusulan pasangan calon terpilih. Dari enam kegiatan tahap pelaksanaan tersebut, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan pemantau terlihat dalam penetapan daftar pemilih, kampanye, pencalonan, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Hal itulah yang mencirikan bahwa pilkada berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan pilkada langsung. Namun persyaratan pilkada langsung akan lebih lengkap, dalam pengertian warga menggunakan hak pilih aktif, apabila rakyat atau warga terlibat langsung dalam


tahap pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah serta penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih. Keterlibatan tersebut tidak hanya menjadi calon, namun juga mengawasi proses yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mantan Menteri Dalam Negeri M. Ma’ruf berpendapat bahwa pemilukada sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat (civic education). Pemilukada menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya meilih pemimpin yang benar sesuai dengan hati nuraninya. Lebih jauh M. Ma’ruf berpendapat bahwa pemilukada sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pemilukada, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. 51 Pemilukada membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah. Tujuan ideal pemilukada adalah terpilihnya Kepala Daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian dan moral yang baik. Idealnya, Kepala Daerah terpilih adalah orangorang yang berkenan di hati rakyat, dikenal dan mengenal daerah, serta memiliki ikatan emosional kuat terhadap rakyat daerah. Selain itu, pemilukada juga semacam ajang atau arena pelatihan pemimpin dalam rangka menyediakan stok

51

M. Ma’ruf dalam Suharizal, Ibid, hal. 41.


pemimpin untuk tingkatan lebih tinggi dengan ini pemilukada dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut sistem pemilihan “dua putaran” dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 107 dengan isi sebagai berikut: 52 1. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh sura lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. 2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suaran sah, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. 3. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. 4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. 5. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

52

Lihat pasal 65 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004


6. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. 7. Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. 8. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Dengan sistem dua putaran ini akan memberikan ruang yang lebih lagi mencari pemimpin yang benar-benar dipilih oleh mayoritas rakyat itu sendiri, agar sistem pemilihan ini semakin mencerminkan kedaultan rakyat dan demokrasi. Ketika suara yang didapat salah satu pasangan calon lebih dari 50% (lima puluh persen) berarti lebih dari setengah pemilih yang tetap yaitu rakyat dalam sauatu daerah telah mayoritas memilih pasangan calon tersebut. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 53 provinsi, kabupaten, dan kota telah diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilukada. KPUD yang dimaksudkan dalam Undang Undang 32 Tahun adalah KPUD sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini dengan pertimbangan bahwa KPUD adalah lembaga independen yang ada di daerah yang telah mempunyai pengalaman dalam melaksanakan 53

Untuk selanjutnya penulisan kata Komisi Pemilihan Umum Daerah di tulis dengan kata

KPUD


pemilihan secara langsung (DPR, DPD, DPRD, dan Pilpres), sehingga tidak perlu dibentuk lagi lembaga baru sebagai pelaksana pemilukada. Selain itu dengan pertimbangan efisiensi, sarana dan prasarana pemilu yang masih dapat dipergunakan lagi. 54 Kewenangan KPUD Provinsi, Kabupaten dan Kota dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan berita acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada pemerintah guna mendapatkan pengesahan. Ketentuan ini diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 bagian penjelasan pada sub bagian I penjelasan umum yang bunyi nya sebagai berikut: “Melalui undang-undang ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. KPUD yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah KPUD sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk itu, tidak perlu dibentuk dan ditetapkan KPUD dan keanggotaannya yang baru. Agar penyelenggaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka DPRD membentuk panitia pengawas. Kewenangan KPUD provinsi, kabupaten, dan kota dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan Berita Acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan” C. Pemilihan kepala daerah dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2014 Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tanggal 2 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada saat itu Amir Syamsudin melahirkan banyak sekali pro dan kontra karena pada intinya Undang Undang ini menetapkan bahwa Kepala Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dipilih

54

Suharizal, Op,. Cit,. Hal. 46 - 47


melalui DPRD. Bisa dilihat dari isi Undang-undang ini pasal 3 ayat (1)55 dan ayat (2)56. Kata demokrastis pada ayat 1 berartikan sesuai dengan kedaulatan rakyat. Tapi masih menimbulkan kontra yang seolah-olah ketika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD berarti telah membunuh prinsip demokrasi. Lauddin Marsuni, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andi Djemma Palopo Sulawesi Selatan mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu bertentang dengan UUD NRI 1945 yang menganut paham pemilihan langsung. Berdasarkan argumentasi konstitusional melalui pendekatan ilmu hukum dengan menggunakan penafsiran sistematis, terlihat UUD NRI 1945 menganut paham pemilukada. UUD NRI 1945 dalam penafsirannya terlihat pemilihan secara langsung untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan langsung anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), pemilihan langsung Kepala Daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) serta pemilihan langsung kepala desa. Lebih lanjut Lauddin Marsuni mengatakan pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 yang disetujui dalam rapat paripurna DPR RI, merupakan suatu yang inkonstitusional atau bertentangan dengan alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945. Secara teoritis kedaulatan rakyat bermakna kekuasaan yang dimiliki oleh individu warga negara RI dalam hal penentuan pemerintahan negara dan bersifat tunggal, absolut, tertinggi, tidak terbagi-bagi dan tidak diwakilkan. Ia mengemukakan, kata demokratis 55

Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014; Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. 56 Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014; Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.


sebagaimana tercantum pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 secara sistematis dan gramatikal adalah merupakan turunan dan penjabaran dari kata kedaulatan rakyat, yakni suatu bentuk atau mekanisme dalam sistem pemerintahan negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Dengan adanya UU Pilkada ini sama dengan menghilangkan dan mencabut hak konstitusional warga negara Indonesia. Warga negara kehilangan hak dalam Pilkada untuk dipilih menjadi Kepala Daerah maupun hak untuk memilih karena kedua hak tersebut telah dirampas oleh DPR RI dan diserahkan ke DPRD. 57 Pernyataan ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Hamdan Zoelva 58 “Makna demokratis di sini tidak harus dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi dapat juga bermakna dipilih oleh DPRD yang anggota-anggotanya juga hasil pemilihan demokratis melalui pemilu”. Dari perbedaan dua pendapat ini dapat kita lihat adanya pro dan kontra ketika UU ini diundangkan, meskipun pada akhirnya presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengeluarkan perpu Nomor 1 Tahun 2014 sebagai pengganti UU ini. Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD dapat kita lihat mekanismenya sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014. Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD diselenggarakan melalui dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi; 59

57

Lauddin Marsuni (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andi Djemma Palopo Sulawesi Selatan) dalam situs berita http://www.antaranews.com/berita/455836/pilkada-taklangsung-dinilai-bertentangan-uud diakses tanggal 23 April 2015 58 https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepaladaerah/ 59 Pasal 6 ayat 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014


a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan b. pengumuman pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota; c. pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota; d. penelitian persyaratan administratif bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota; dan e. uji publik tahap pelaksanaan meliputi; 60 a.

penyampaian visi dan misi;

b.

pemungutan dan penghitungan suara; dan

c.

penetapan hasil pemilihan.

Dalam Undang Unang Nomor 22 Tahun 2014 ini, diatur pula peserta pemilih yang akan memilih Kepala Daerah di DPRD. Yang menjadi peserta pemilihan adalah calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang diusulkan oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan/atau calon perseorangan dan juga anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang diusulkan sebagai calon gubernur, calon bupati dan calon walikota mempunyai hak untuk memilih. 61 Untuk menjadi Kepala Daerah, seorang bakal calon Kepala Daerah harus juga memiliki ayarat-syarat tertentu agar dapat menjadi seorang calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota.

60 61

Pasal 6 ayat 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 Pasal 12 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014


Syarat utama adalah seorang warga Negara Indonesia dan dengan persyaratan lain sebagai berikut; 62 a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. telah mengikuti uji publik; e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota; f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun. h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan/atau walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain. p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota; q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. r. memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD; s. mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon. t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan u. tidak berstatus sebagai anggota Panlih gubernur, bupati, dan walikota 62

Pasal 13 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014


Sama halnya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam UU ini juga diatur mengenai syarat perseorangan untuk menjadi Kepala Daerah. Ada jumlah tertentu pendukungnya untuk dijadikan calon Kepala Daerah. Jumlah tersebut berbeda antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut pengaturannya dalam bentuk tabel;

No. Daerah Pilkada 1.

Provinsi

Syarat atau besaran dukungan 1.

Provinsi penduduk

dengan

jumlah

sampai

dengan

2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung

sekurang kurangnya

6,5% (enam koma lima persen); 2.

Provinsi

dengan

jumlah

penduduk lebih dari 2.000.000 (dua

juta)

sampai

dengan

6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung

sekurang-kurangnya

5% (lima persen); 3.

Provinsi

dengan

jumlah

penduduk lebih dari 6.000.000 (enam

juta)

sampai

dengan

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus

didukung

sekurang-


kurangnya 4% (empat persen); 4.

Provinsi

dengan

jumlah

penduduk lebih dari 12.000.000 (dua

belas

didukung

juta)

jiwa

harus

sekurang-kurangnya

3% (tiga persen). 5.

Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi

2.

Kabupaten/kota

1.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk

sampai

dengan

250.000 (dua ratus lima puluh ribu)

jiwa

harus

didukung

sekurang- kurangnya 6,5% (enam koma lima persen); 2.

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurangkurangnya 5% (lima persen);

3.

kabupaten/kota dengan jumlah


penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung

sekurang-kurangnya

4% (empat persen); 4.

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya

3%

(tiga

persen). 5.

Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota.

Sumber : diolah dari pasal 14 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014

Dukungan harus dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dukungan diberikan kepada satu calon perseorangan saja tidak lebih. 63

63

Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014


Dalam hal pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemungutan suara dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi. 64 Pemungutan suara dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. 65 Setiap anggota DPRD dalam memberikan suaranya untuk menentukan Kepala Daerah hanya kepada 1 (satu) calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dan dilakukan dengan cara berdiri. 66 Penghitungan suara dilakukan oleh Panlih setelah pemungutan suara dinyatakan selesai. Penghitungan suara ini dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara. Berdasarkan penghitungan suara, Panlih menetapkan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terpilih yang memperoleh suara terbanyak. Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan.Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang paling lambat

2

(dua)

jam

sejak

hasil

penghitungan

suara

putaran

kedua

diumumkan.Dalam hal masih terdapat perolehan sama sebagaimana dimaksud 64

Pasal 28 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 Pasal 29 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 66 Pasal 31 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 65


pada ayat (3), pemenang ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari masing-masing anggota DPRD yang memilih. Hasil perolehan suara dituangkan dalam Berita Acara. Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Panlih dan saksi yang hadir. Apabila berita acara pemilihan tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak mengurangi keabsahan berita acara pemilihan. Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terpilih dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Berita acara

dan/atau

Keputusan

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

kabupaten/kota

ditembuskan kepada Menteri untuk pemilihan gubernur dan kepada gubernur untuk pemilihan bupati dan walikota. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pada proses Pemilihan, penyelesaiannya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.67 Pengesahan calon gubernur diusulkan dengan surat pimpinan DPRD provinsi kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan DPRD provinsi tentang penetapan calon gubernur. Pengesahan calon bupati,

dan

calon

walikota

diusulkan

dengan

surat

pimpinan

DPRD

kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan DPRD kabupaten/kota tentang penetapan calon bupati dan calon walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen administratif

67

Pasal 33 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014


seluruh tahapan dalam pemilihan. Menteri meneruskan usulan pengesahan calon gubernur terpilih kepada Presiden paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan dari DPRD Provinsi. Gubernur meneruskan usulan pengesahan calon bupati dan walikota terpilih kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan DPRD kabupaten/kota. Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRD provinsi tidak menyampaikan usulan pengesahan, Menteri menindaklanjuti pengesahan gubernur kepada Presiden berdasarkan pada berita acara dan/atau keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Dalam hal Bupati/Walikota dan/atau pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak menyampaikan usulan

pengesahan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2),

gubernur

menindaklanjuti pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri berdasarkan pada berita acara dan/atau keputusan DPRD kabupaten/kota. 68 Dalam menjalankan roda pemerintahan,Gubernur, Bupati, dan Walikota dibantu oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota. 69 Untuk menjadi seorang wakil Kepala Daerah pun dibutuhkan beberapa syarat dalam UU ini. Selain warga negara Republik Indonesia, syarat lain harus dipenuhi agar dapat ditetapkan menjadi calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut: 70 a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Pusat; 68

Pasal 34 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 Pasal 44 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 70 Pasal 46 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 69


c. berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik; e. calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dengan golongan kepangkatan sekurang-kurangnya IV/c untuk calon wakil gubernur, dan golongan kepangkatan sekurang-kurangnya IV/b untuk calon wakil bupati /wakil walikota dan pernah atau sedang menduduki jabatan eselon II/a untuk calon wakil gubernur dan eselon II/b untuk calon wakil bupati dan calon wakil walikota; f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon wakil bupati/walikota; g. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter Daerah; h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun; i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan pajak pribadi; n. tidak memiliki konflik kepentingan dengan gubernur, bupati, dan walikota tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan gubernur, bupati, dan walikota; o. calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian; p. calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil (PNS) sejak pendaftaran; dan q. menyerahkan daftar riwayat hidup

Dalam UU ini juga diatur mengenai syarat perseorangan untuk menjadi Kepala Daerah. Ada jumlah tertentu pendukungnya untuk dijadikan calon Kepala


Daerah. Jumlah tersebut berbeda antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut pengaturannya dalam bentuk tabel; No. Daerah Pilkada 1.

Provinsi

Syarat atau besaran dukungan 1. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk

sampai

dengan

1.000.000 (satu juta) jiwa tidak memiliki wakil gubernur 2. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas 1.000.000 (satu juta) jiwa sampai dengan 3.000.000

(tiga

memiliki

1

juta) (satu)

jiwa wakil

gubernur; 3. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) juta jiwa dapat memiliki

2

(dua)

wakil

gubernur; 4. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas 10.000.000 (sepuluh

juta)

memiliki

3

jiwa

dapat

(tiga)

wakil


gubernur. 2.

Kabupaten/kota

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk

sampai

dengan

100.000 (seratus ribu) jiwa tidak

memiliki

wakil

bupati/walikota; 2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk

di

atas

(seratus ribu) jiwa

100.000 sampai

dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa memiliki 1 (satu) wakil bupati/walikota; 3. Kabupaten/kota jumlah

penduduk

dengan di

atas

250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dapat memiliki 2 (dua) wakil bupati/walikota. Sumber : diolah dari pasal 45 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 Pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan gubernur, bupati, dan walikota. Masa jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berakhir bersamaan dengan masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota. Wakil gubernur,


wakil bupati, dan wakil walikota berasal dari pegawai negeri sipil atau nonpegawai negeri sipil. 71 Wakil gubernur diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan gubernur melalui Menteri. Wakil bupati dan wakil walikota diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan bupati/walikota melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota), diusulkan paling lambat lama 15 (lima belas) hari setelah pelantikan gubernur, bupati, dan walikota. Gubernur, bupati, dan walikota wajib mengusulkan calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota. 72 Wakil gubernur dilantik oleh gubernur. Wakil bupati dilantik oleh bupati dan wakil walikota dilantik oleh walikota.Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tidak dilantik, wakil gubernur dilantik oleh Menteri dan wakil bupati dan wakil walikota dilantik oleh gubernur. Dalam hal wakil bupati dan wakil walikota tidak, wakil bupati dan wakil walikota dilantik oleh Menteri.73 D. Pengaturan pemilihan kepala daerah dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor Tahun 2014 Menjadi Undang Undang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta. Kita dapat melihat landasan dasar dikeluarkannya Undang-undang ini dalam bagian menimbang, yaitu:

71

Pasal 47 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 48 Undang Nomor 1 Tahun 2015 73 Pasal 49 Undang Nomor 1 Tahun 2015 72


a. bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; b. bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap

melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan; c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya

telah

menimbulkan

persoalan

serta

kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.


Dapat kita lihat pada hurud c dikatakan bahwa Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 mendapat penolakan dari masyarakat luas sehingga Undang Undang ini dibuat untuk pengesahan Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2014 yang dikeluarkan Oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono pada saat itu. Dengan ditetapkan nya peraturan perundangan tersebut menjadi undangundang, maka undang-undang ini lah yang menjadi peraturan mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia. Jika di lihat dari isi peraturan perundang-undang ini, sangat bertolak belakang dari isi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014, dalam perpu yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh rakyat tidak melalui DPRD seperti yang terdiatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014. Dalam UU ini keberadaan Pemilukada sebagai sistem pemilihan Kepala Daerah dapat dilihat pada pasal 1 angka 1 yang isinya “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”. Tidak terdapat banyak perbedaan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Karena pada khusus nya UU ini condong dalam mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat dan memberikan kembali hak konstitusional rakyat untuk ikut serta memilih dan dipilih dalam sebuah pemilihan umum dalam hal ini pemilukada.


BAB II PENGATURAN PILKADA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945 DI INDONESIA

Recommend Documents