REKONTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

LAPORAN AKHIR PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (P)

REKONTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

TIM PENGUSUL KETUA

: Dr. ISMAIL NAVIANTO, SH. MH. NIDN. 0012025505 ANGGOTA : ALFONS ZAKARIA, SH. LLM. NIDN. 0029068001

Dibiayai oleh : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2014, Tanggal 5 Desember 2013, dan berdasarkan SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 157 Tahun 2014 tanggal 10 April 2014

UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOVEMBER 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian

Ketua Peneliti a. Nama Lengkap b. NIDN c. Jabatan Fungsional d.Program Studi e. Nomor HP f. Alamat surel/e-mail Anggota Peneliti (1) a. Nama Lengkap b. NIDN c. Perguruan Tinggi Anggota Peneliti (2) a. Nama Lengkap b. NIDN c. Perguruan Tinggi Tahun Pelaksanaan Biaya Tahun Berjalan Biaya Keseluruhan

: REKONTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA : : Dr. SRI LESTARININGSIH, SH. MHum. : 0002116802 : Lektor : Ilmu Hukum : 08155523054 : [email protected] : ALFONS ZAKARIA, SH. LLM.. : 0029068001 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA : Dr. ISMAIL NAVIANTO, SH. MH. : 0012025505 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun : Rp. 55.000.000 : Rp. 110.000.000

Malang, 22 Agustus 2013 Mengetahui, Pjs. Ketua LPPM UB

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Ir. SITI CHUZAEMI, MS. NIP. 19530514 198002 2 001

Dr. SRI LESTARININGSIH, SH. MHum. NIP. 196811021990032001

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia, dengan tujuan jangka panjang adalah harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dipandang masih jauh untuk diwujudkan mengingat sangat beragamnya perumusan pertanggungjawaban pidanan korporasi dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Target khusus yang hendak dicapai adalah dihasilkannya konsep perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sehingga harmonisasi perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia dapat terwujud untuk mendukung penegakan hukum yang optimal. Untuk mendukung terwujudnya harmonisasi dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan tersebut perlu dilakukan pengkajian terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di negara lain, baik yang memiliki kesamaan system hukum dengan Indonesia maupun dengan negara dengan sistem common law. Sehingga permasalahan dalam penelitian di tahun kedua ini adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di negara yang yang berdasarkan civil law system dan common law system? bagaimana konsep pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang sesuai dengan standar hukum internasional? dan bagaimana naskah akademik rancangan undang-undang yang mengatur pertanggung jawaban pidana korporasi di masa mendatang? Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dan target penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah content analysis dengan memakai interpretasi hukum gramatikal, sistematis dan teleologis. Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama 2 tahun, dengan tahun pertama ditekankan untuk menghasilkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, melalui kegiatan inventarisasi dan analisa secara mendalam dan perbandingan dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara di tahun kedua akan dibuat naskah akademik mengenai peraturan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan kegiatan-kegiatan focus group discussion dengan pakar-pakar hukum pidana. Keluaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional, FGD terbatas terkait pengaturan pertanggung jawaban korporasi, naskah akademik pengaturan pertanggung-jawaban pidana korporasi serta masukan dalam penyempurnaan bahan ajar untuk mata kuliah Hukum Pidana dan Kejahatan Korporasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di tahun kedua, hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan perbandingan terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana di beberapa negara common law dan civil, serta konvensi international hal-hal yang dapat diatur dalam peraturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi adalah: 1. Korporasi dianggap melakukan tindak pidana apabila: a) siapapun di dalam korporasi (baik individu maupun sebagai bagian dari organ korporasi) melakukan perbuatan (pelanggaran hukum), baik yang disengaja atau tidak disengaja, maupun sebuah kelalaian, yang termasuk dalam kegiatan usaha korporasi tersebut. iv

b) siapapun di dalam korporasi (baik individu maupun sebagai bagian dari organ korporasi) melakukan perbuatan (pelanggaran hukum) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi korporasi itu sendiri. 2. Pihak yang dapat bertanggung jawab dalam tindak pidana korporasi ialah korporasi itu sendiri, diwakili oleh pegawai atau perwakilan dari korporasi atau individu yang melakukan tindak pidana tersebut. 3. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tidak menghilangkan proses pidana terhadap pelaku penyuruh atau pembantu dalam pelanggaran yang terjadi. 4. Sanksi bagi korporasi dapat berupa denda, penyitaan aset korporasi, dan juga sanksi perdata.

v

ABSTRACT

This research was conducted on the arrangement of corporate criminal liability legislation in Indonesia, with a long-term goal is to harmonize the regulation corporate criminal liability, so there will be the realization of legal certainty, public benefit, and justice in the law enforcement in Indonesia. The realization of legal certainty, public benefit, and justice is still so much to be realized considering the various diversity of the formulation of corporate criminal liability under applicable legislation in Indonesia. Spesific targets to be achieved is to generates formulation of the regulation of corporate criminal liability for so that the harmonization of corporate criminal liability in the formulation of legislation in Indonesia can be realized for optimal support of law enforcement. To support harmonization in the regulation of corporate criminal liabilty in the legislation, there must be review of the regulation of corporate criminal liability in other countries, both of which have in common with the Indonesian legal system as well as with countries with common law systems. So that the problem in the second year of this research is how the arrangement of corporate criminal liability in the country which based on civil law system and common law system? How is the concept of corporate criminal liability arrangements in accordance with the standards of international law? And how the academic manuscript draft law governing corporate criminal liability in the future? The method used to achieve the goals and targets of this research is the study of normative law with legal, conceptual, and comparative approachment. Legal materials used in this research include the primary, secondary, and tertiary legal materials, with a legal analysis of the selected material which is content analysis using grammatical, systematic, and teleological interpretation of the law. The period of implementation of the study is for 2 years, with the first year is emphasized to generates the concept of corporate criminal liability through the inventory and in-depth analysis and comparison between the applicable legislation in Indonesia, while in the second year there will be an academic manuscript draft law on corporate criminal liability regulations made by conducting focus group discussions activities with the experts in criminal law. The output from this research are research publications in national journals, limited FGD related to the concept of corporate criminal liability, academic manuscript draft law on corporate social responsibility as well as inputs for the improvement of teaching materials for the course of Criminal Law and Corporate Crime. Based in the research in the second year, the result of the study is based on the comparison of the arrangement of criminal responsibilty in some common law and civil law countries as well as international conventions, things that can be set in the regulation of corporate criminal liability, are: vi

1

The corporation is considered doing a criminal offense, if: a) anyone in the corporation (either individually or as part of the corporate organs) committing an act (offenses), either intentional or unintentional, or an omission, which is included in the corporation's business activities. b) anyone in the corporation (either individually or as part of the corporate organs) committing an act (offenses), either intentional or unintentional, or an omission, which aimed to make a profit for the corporation itself.

2

The Parties which may be responsible for the criminal acts of the corporation is the corporation itself, represented by an employee or representative of the corporation or an individual who commit such offenses.

3

Corporate criminal liability does not eliminate the criminal proceedings against the perpetrators of principal or the helper of the offenses.

4

Sanctions for corporations may include fines, corporate assets confiscation as well as civil penalties.

vii

RINGKASAN Penelitian ini dilakukan terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia, dengan tujuan jangka panjang adalah harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dipandang masih jauh untuk diwujudkan mengingat sangat beragamnya perumusan pertanggungjawaban pidanan korporasi dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Target khusus yang hendak dicapai adalah dihasilkannya konsep perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sehingga harmonisasi perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia dapat terwujud untuk mendukung penegakan hukum yang optimal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di negara yang yang berdasarkan civil law system dan common law system? Bagaimana konsep pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang sesuai dengan standar hukum internasional? Dan bagaimana naskah akademik rancangan undang-undang yang mengatur pertanggung jawaban pidana korporasi di masa mendatang? Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dan target penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah content analysis dengan memakai interpretasi hukum gramatikal, sistematis dan teleologis. Jangka waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 2 tahun, dengan tahun pertama ditekankan untuk menghasilkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, melalui kegiatan inventarisasi dan analisa secara mendalam dan perbandingan dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sementara di tahun kedua dikaji peraturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana di empat negara common law (Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan Swiss), tujuh negara civil law (Itali, Perancis, Austria, Belanda, Islandia. Finlandia dan Kanada) dan 2 konvensi internasional, yaitu Directive 2008/99/EC/ of The European Parliament and of The Council of 19th November 2008 on The Protection of The Environment Through Criminal Law dan United Nations Convention Against Trnsnational Organized Crime Penelitian di tahun kedua juga dihasilkan naskah akademik mengenai peraturan pertanggungjawaban pidana korporasi setelah melalui kegiatan-kegiatan focus group discussion dengan pakar-pakar hukum pidana. Keluaran yang hendak dicapai dalam penelelitian ini adalah publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional, FGD terbatas terkait pengaturan pertanggung jawaban korporasi, naskah akademik pengaturan pertanggung-jawaban pidana korporasi serta masukan dalam penyempurnaan bahan ajar untuk mata kuliah Hukum Pidana dan Kejahatan Korporasi Berdasarkan penelitihan di tahun pertama, hasil analisa terhadap bahan hukum primer dapat diketuhui bahwa: terdapat perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar dalam berbagai undang-undang di Indonesia, sehingga hal ini dapat menimbulkan implikasi yuridis dalam proses penegakan hukum, perbedaan pengaturan tersebut. Menindak lanjuti hasil penelitian di tahun pertama, penelitian di tahun kedua telah mengidentifikasi rumusan pengaturan pertanggungjawaban pidana viii

korporasi di negara-negara yang menggunakan system hukum common law dan civil law. Penelitian ini juga telah mengidentifikasi peraturan-peraturan di tingkat hukum internasional yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian tahun kedua ini adalah bahwa Terdapat perbedaan dan persamaan secara umum dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar dalam beberapa negara yang menggunakan sisitem hukum common law dan civil law serta hukum internasional. Dalam negara yang menggunakan system Common Law terdapat ketentuan tentang pengaturan pertanggung jawaban pidana korporasi sebagai berikut: Korporasi merupakan subjek hukum yang diakui di beberapa negara Common Law, seperti Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Swiss, dan Kanada. Korporasi dapat melakukan berbagai tindak pidana. Kriteria korporasi melakukan tindak pidana yaitu apabila korporasi melakukan perbuatan, baik yang disengaja atau tidak disengaja, maupun sebuah kelalaian, yang dilakukan oleh siapapun di dalam suatu korporasi dan dalam kewenangannya atas nama korporasi. Tindakan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi korporasi. Pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah korporasi itu sendiri diwakili oleh pegawai atau perwakilan dari korporasi atau individu yang melakukan tindak pidana tersebut. Sanksi yang dikenakan pada korporasi dapat berupa denda, hukuman pidana, penyitaan aset perusahaan, langkah perbaikan dan percobaan, dan sanksi perdata. Sementara itu, dalam negara yang menggunakan system Civil Law terdapat ketentuan tentang pengaturan pertanggung jawaban pidana korporasi sebagai berikut: negaranegara Civil Law, seperti Italia, Perancis, Austria, Belanda, Islandia, dan Finlandia, mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Suatu korporasi dianggap melakukan tindak pidana apabila melakukan pelanggaran hukum yang termasuk dalam kegiatan usahanya, baik dilakukan oleh karyawan atau orang yang bekerja pada korporasi tersebut. Korporasi maupun individu dapat mewakili korporasi untuk dituntut secara pidana. Namun ketentuan mengenai pertangganggungjawaban pengurus tidak disebutkan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Sanksi yang dapat diberikan pada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana dapat berupa denda, larangan untuk melakukan kegiatan usaha, penyitaan aset korporasi, dan diskualifikasi dari tender publik. Berdasarkan Pasal 6 Directive 2008/99/EC/ of The European Parliament and of The Council of 19th November 2008 on The Protection of The Environment Through Criminal Law, ditentukan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan ketika pelanggaran dilakukan untuk keuntungan korporasi oleh orang yang menduduki jabatan dalam korporasi, yang bertindak secara individu maupun sebagai bagian dari organ korporasi yang didasarkan pada: (a). kewenangan mewakili korporasi, (b). kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama korporasi, atau (c). kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap korporasi. Selain itu, korporasi juga dapat dimintai tanggung jawab akibat kurangnya pengawasan atau kontrol dari pihak yang berkuasa di dalam korporasi yang telah memungkinkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan demi kepentingan korporasi. Ditambah juga bahwa pertanggungjawaban terhadap korporasi, tidak menghilangkan proses pidana terhadap pelaku, penyuruh atau pembantu dalam pelanggaran yang terjadi. ix

Berdasarkan Pasal 10 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, ditentukan bahwa korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, perdata atau administrasi, serta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tidak menghilangkan pertanggungjawaban secara individu.

x

SUMMARY This research was conducted on the arrangement of corporate criminal liability legislation in Indonesia, with a long-term goal is to harmonize the regulation corporate criminal liability, so there will be the realization of legal certainty, public benefit, and justice in the law enforcement in Indonesia. The realization of legal certainty, public benefit, and justice is still so much to be realized considering the various diversity of the formulation of corporate criminal liability under applicable legislation in Indonesia. Spesific targets to be achieved is to generates formulation of the regulation of corporate criminal liability for so that the harmonization of corporate criminal liability in the formulation of legislation in Indonesia can be realized for optimal support of law enforcement. To support harmonization in the regulation of corporate criminal liabilty in the legislation, there must be review of the regulation of corporate criminal liability in other countries, both of which have in common with the Indonesian legal system as well as with countries with common law systems. So that the problem in the second year of this research is how the arrangement of corporate criminal liability in the country which based on civil law system and common law system? How is the concept of corporate criminal liability arrangements in accordance with the standards of international law? And how the academic manuscript draft law governing corporate criminal liability in the future? The method used to achieve the goals and targets of this research is the study of normative law with legal, conceptual, and comparative approachment. Legal materials used in this research include the primary, secondary, and tertiary legal materials, with a legal analysis of the selected material which is content analysis using grammatical, systematic, and teleological interpretation of the law. The period of implementation of the study is for 2 years, with the first year is emphasized to generates the concept of corporate criminal liability through the inventory and in-depth analysis and comparison between the applicable legislation in Indonesia. While in the second year will be reviewed the rules governing criminal responsibility in 4 common law countries (Australia, South Africa, United States of America, and Switzerland), 7 civil law countries (Italy, France, Austria, Netherland, Iceland, Finland, and Canada). And 2 international conventions, namely Directive 2008/99/EC/ of The European Parliament and of The Council of 19th November 2008 on The Protection of The Environment Through Criminal Law and United Nations Convention Against Trnsnational Organized Crime. Furthermore, in the second year there will be an academic manuscript draft law on corporate criminal liability regulations made by conducting focus group discussions activities with the experts in criminal law. The output from this research are research publications in national journals, limited FGD related to the concept of corporate criminal liability, academic manuscript draft law on corporate social responsibility as well as inputs for the improvement of teaching materials for the course of Criminal Law and Corporate Crime. xi

Based on the research in the first year, the analysis of the primary legal materials can be seen that: there are differences in the regulation of corporate criminal liability which spread in various laws in Indonesia, so that it can lead to juridical implications in the process of law enforcement. Following up the results of the research in the first year, the research in the second year has identified the formulation of corporate criminal liability regulations in common law and civil law countries. This research has also identified the regulations of international law that regulates corporate criminal liability. The result of this second year's research is that there are differences and similarities in general in the regulation of corporate criminal liability that spread in several countries that use the common law system and civil law and international law. In countries using the common law system there are provisions on corporate criminal liability regulations as follows: Corporations are legal subjects recognized in common law countries, such as Australia, South Africa, United States, Switzerland, and Canada. Corporations can perform a variety of criminal offenses. Criteria of corporation committed a criminal act that is if the corporation acts, whether intentional or unintentional, or an omission, committed by any person in a corporation and the authority on behalf of the corporation. Actions taken aim to earn profits for corporations. Those who responsible for criminal acts committed by corporation is the corporation itself represented by an employee or representative of a corporation or an individual who commit such crimes. Sanctions imposed on the corporation may be fines, criminal penalties, confiscation of assets of the company, corrective measures and experiments, and civil penalties. A corporation assumed to conduct criminal offense when committing an offense which is included in normal course of business, whether performed by employees or people working in the corporation. Corporations and individuals may represent the corporation to be criminally charged. However, the provisions regarding the board liability is not mentioned explicitly in the legislation of each country. The sanctions that can be given to the corporation convicted of a criminal offense may be fine, prohibition to carry out business activities, corporate asset forfeiture, and disqualification from public tenders. Under Article 6 of Directive 2008/99 / EC / of the European Parliament and of the Council of 19th November 2008 on the Protection of the Environment Through Criminal Law, determined that corporations can be accounted when the violation was committed for the benefit of the corporation by the person occupying a position in the corporate , acting individually or as part of the corporate organs based on: (a). authority to represent the corporation, (b). authority to take decisions on behalf of the corporation, or (c). authority to exercise control over the corporation. In addition, the corporation also be held liable as a result of lack of supervision or control of the party in power in the corporation that has allowed the criminal acts committed in the interest of the corporation. Added also that the responsibility of the corporation, does not eliminate the criminal proceedings against the perpetrators, principal, or aide in violations. xii

Under Article 10 of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, determined that the corporation may be justified by criminal, civil or administrative, and criminal liability to the corporation does not eliminate individual responsibility.

xiii

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, 2004 Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, CV.Utomo, Bandung, 2004 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 I. S. Sutanto, Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, Bahan Pidato Pengukuhan yang disajikan pada Upacara Penerimaan jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum universitas Diponegoro, Semarang 12 Oktober 1999 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang,2008 Khristyawan Wisnu Wardana dan Erna Susanti, Tanggungjawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup, Risalah Hukum, Edisi Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, 2005, Loebby Loqman, Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian, Datacom, Jakarta, 2002 Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008. Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

156

Muladi dan Diah Sulistyani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responbility), Alumni, Bandung, 2013 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013 Otto Hasibuan, Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabel, Magister Hukum Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2005 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Prenada Media Group, 2010. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,Alumni, Bandung, 1986. Setiyono, Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 22 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005. Sutrisno Hadi, Metodelogi Riset, UGM Press, Yogyakarta, 1979

157

Internet A.A Oka Mahendra, S.H., Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Jurnal Online), Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 1 April 2010, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturanperundang-undangan.html diakses pada 13 Oktober 2014. Allens Arthur Robinson, ‘Corporate Culture’ As A Basis for The Criminal Liability of Corporations, Februari 2008, hal. 28. Arief Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Áslaug Björgvinsdóttir, Icelandic Company Law, Stockholm Institute for Scandinavian Law 1957-2009, Blake, Cassels, and Graydon LLP, Criminal Liability of Companies Survey : Canada, Lex Mundi Publication, 2008, hal. 27. Bowman Gilfillan, Criminal Liablity of Companies Survey : South Africa, Lex Mundi Publication, 2008 Brief Summary of Italian Legislative Decree n. 231/2001 , Criminal Liability of Legal Entities, www.tenovagroup.com/pdf/corporate_governance/brief_summary_italian_legisl ative_decree_231.pdf , diakses pada 18 September 2014. Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati, Criminal Liability of Companies : Austria, Lex Mundi Publication, 2008 Chiomenti Studio Legale, Criminal Liability of Companies : Italy, Lex Mundi Publication, 2008 Clifford Chance, Corporate Liability in Europe (online), http://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/Corporate_Li ability_in_Europe.pdf , hal. 16, diakses pada 17 September 2014. Djisman Samosir, S.H, M.H, Ultimum Remidium dalam Pemidanaan, 2011, http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/ultimum-remedium-dalampemidanaan/ diakses pada 23 Oktober 2014 Ediwarman, 2012, Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No I Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I, Criminal Liability of Companies: France, Lex Mundi Publication, 2008 Hans Bollman, Criminal Liability of Companies : Switzerland, Lex Mundi Publication, 2008, 158

Haris Retno Susmiyati, Analisis Teori Hukum Terhadap Tujuan Hukum dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2012 Hodio Potimbang, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, Varia Peradilan tahun XXVII No. 311 Oktober, 2011. Jacqueline A. van den Bosch, Criminal Liability of Companies : Netherlands, Lex Mundi Publication, 2008 La

personnalité juridique et les deux catégories de personne, http://www.maxicours.com/soutien-scolaire/droit/1re-stg/152194.html , diakses pada 17 September 2014.

Lawrence M. Friedman, The Legal System, A Social Science Perspective, Russell Suge Foundation, New York, 1975 Lulu Hanifah, Ahli: KUHAP Multitafsir Celah Kesewenang-Wenangan Penyidik, 25 Agustus 2014, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Beritas&id=10122 diakses pada 22 Oktober 2014. Ocktavianus Hartono, S.H, Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dan Akibatnya Terhadap Tujuan Negara, Civis Vol.3 No.2, Oktober 2011, http://m.leimena.org/id/page/v/552/inkonsistensi-perundangan-undangan-danakibatnya-terhadap-tujuan-negara diakses pada 20 Oktober 2014 Sara Sun Beale, The Development and Evolution of the U.S. Law of Corporate Criminal Liability United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto diakses pada 7 Oktober 2014.

Perundang-undangan Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Australia Criminal Code Act 1995 The Model Penal Code (1962) Amerika Serikat Criminal Procedure Act Afrika Selatan Swiss Penal Code The Penal Code 1994 Perancis

159