BAB II PENGATURAN RAHASIA BANK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

BAB II PENGATURAN RAHASIA BANK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA A.Sejarah Perkembangan Perbankan di Indonesia Perbankan Indonesia telah memiliki rangkaian sejarah yang cukup panjang. Sejak masa pemerintahan kolonial telah banyak berdiri bank-bank asing baik dari negara Belanda maupun negara asing lainnya serta beberapa bank lokal. Bahkan pada masa pergerakan nasional juga muncul beberapa bank yang bernuansa sangat nasional. Memasuki masa kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai mendirikan bank-bank pemerintah seperti Bank Negara Indonesia (BNI) , Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Industri Negara (BIN), dan Bank Tabungan Pos,selain bank-bank pemerintah,pada masa itu juga telah beroperasi beberapa bank swasta nasional,bank-bank asing (termasuk DJB),Lumbung Desa,bank desa, dan yayasan kredit. Seluruh bank tersebut terus berkembang hingga masa-masa selanjutnya. Berdirinya Bank Indonesia pada 1 juli 1953 telah membuka fase baru dalam tata perbankan Indonesia,khususnya dalam hal pengawasan bank. Sebelum berdirinya BI pada tahun 1953 , belum ada lembaga yang melakukan fungsi pengawasan bank. Hingga kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1/1955, ditetapkan Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter melaksanakan pengawasan terhadap semua Bank umum dan Bank Tabungan yang beroperasi di Indonesia. Pada tahun 1968 diterbitkan undangundang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai

21 Universitas Sumatera Utara

Bank Sentral ,terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain menjalankan tugas pokok ,Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup. B. Bentuk-bentuk Hukum Bank di Indonesia Undang-undang Perbankan membedakan secara tegas bentuk hukum untuk Bank Umum, bentuk hukum untuk Bank Perkreditan Rakyat,dan bentuk dari kantor perwakilan dan kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri10,berdasarkan ketentuan terakhir ,yakni pasal 21 undang-undang No.10 tahun 1998 bentuk hukum bank umum adalah: 1. Perseroan Terbatas 2. Koperasi 3. Perusahaan daerah. Sementara itu untuk Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) adalah Perusahaan daerah,koperasi,perseroan terbatas,dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri adalah mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat(3).

10

Chatamarrasjid,HukumPerbankan Nasional Indonesia ()Jakarta: Prenada Media,2005).


Dari apa yang diuraikan di atas,menunjukkan bahwa bentuk hukum dari Bank Perkreditan Rakyat lebih banyak daripada bentuk hukum untuk Bank Umum. Perbedaan yang substansial adalah adanya peluang untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk lain sebagaimana dimadsud pasal 21 ayat (2). Dalam penjelasan pasal 21 ayat (2) huruf d dikatakan ketentuan ini dimadsudkan untuk memberikan wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil dari Bank Perkreditan Rakyat , seperti bank desa,lumbung desa,badan kredit desa, dan lembaga-lembaga lainnya sebagaimana dimadsud dalam pasal 58 undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas undangundang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal 58 undang-undang Perbankan ditentukan bahwa,Bank desa,Lumbung Desa,Bank

Pasar,Bank

Pegawai,Lumbung

Pitih

Nagari

(LPN),Lembaga

Perkreditan Desa (LPD),Badan Kredit Desa (BKD),Badan Kredit Kecamatan (BKK),Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK),Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK),Badan Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. C.Pengaturan Rahasia Perbankan di Indonesia Berkaitan dengan rahasia bank sudah sejak lama menjadi isu krusial yang tak kunjung habis diperdebatkan oleh para ekonom,praktisi hukum,politikus ,kalangan akademisi masyarakat intelektual lainnya di Indonesia. Rahasia bank


menjadi penting karena merupakan tonggak bagi kehidupan perbankan sebagai lembaga kepercayaan . hanya saja, kehangatan dari pembahasan masalah rahasia bank mengalami pasang surut dan hasilnya masih pada tataran konseptual. Sekalipun

ketentuan

rahasia

bank

telah

diatur

dalam

undang-undang

perbankan,namun substansinya belum menyentuh titik keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada, sehingga format ideal tentang ketentuan rahasia bank yang diinginkan di Indonesia masih terus mencari bentuknya. Berbagai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kebijakan tenytang Kerahasiaan yang ada, begitu juga peran eksternal (arus globalisasi), ketentuan rahasia bank harus dapat menyelaraskan dengan ketentuan rahasia bank di negara lain, sehingga peraturan di Indonesia jangan sampai tidak compatible”. Hal ini mengingat produk dan jasa perbankan banyak

yang

serupa

dan

memiliki

aspek

internasional,seperti

deposito,transfer,kredit,bank garansi,letter of credit (LC) yang apat dilakukan secara lintas batas negara (cross border trade). Artinya bank dan nasabah yang melakukan transaksi dapat tinggal di negara yang berbeda. Begitu juga transaksi perbankan seringkali terjadi antara bank-bank yang terletak pada negara yang berlainan. Keadaan ini menimbulkan suatu kebutuhan adanya harmonisasi, bukan saja atas produk dan jasa perbankan

tetapi juga ketentuan yang mengatur

transaksi tersebut. Harmonisasi ketentuan tersebut diharapkan menguntungkan bank dan nasabah agar lebih memudahkan tugas pembinaan dan pengawasan bank serta kelancaran transaksi perdagangan dan pembayaran internasional.


Permasalahan kerahasiaan bank seringkali dianggap sebagai alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu atau untuk menutup praktek manipulasi yang mugkin terjadi,termasuk kolusi antara pejabat bank denan nasabah debitur . walaupun masalah masalah menyangkut kerahasiaan banj cukup berat ,namun untuk menghapuskan undang-undang kerahasiaan bank sangat tidak mungkin ,sebab tanpa kerahasiaan bank ,seluruh sistem perbankan aka mengalami kehancuran.11 Kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabah merupakan konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Hubungan bersifat rahasia bukan istimewa. Hubungan bersifat rahasia yang dimadsud adalah suatu hal biasa dan lazim dalam dunia perbankan . dalam batas tertentu,kerahasiaan

memang

diperlukan

untuk

kelangsungan

bank,tetapi

kerahasiaan bank tidak bersifat mutlak. Untuk kepentingan penyidikan rahasia bank dapat dibuka melalui ketentuan yang sudah ada. Selain ketentuan rahasia bank ,dalam sistem perbankan biasanya terdapat ketentuan yang menetapkan bahwa laporan yang diberikan bank kepada otoritas pengawas dan hasil pemeriksaan bank bersifat rahasia dan karena itu tidak diumumkan ke publik bahkan apabila otoritas pengawas bank melakukan tindakan pembinaan terhadap bank,lazimnya tertutup dan dirahasiakan ,dengan alasan untuk kepentingan bank sendiri dan sistem secara keseluruhan Selain istilah kerahasiaan bank ,dikenal juga istilah Rahasia jabatan (profesional secrecy) dalam hal ini adalah rahasia jabatan yang harus dipegang

11 Yunus Husein,Negeri Sang Pencuci Uang, (Bandung: Pustaka Juanda Tiga Lima,2010) Halaman.52


teguh Gubernur,Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan pegawai Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 71 ayat (1) berbunyi: “Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia,untuk melakukan suatu tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum ,diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun ,serta denda sekurangkurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)....”

Prakteknya hubungan antara rahasia bank dan rahasia jabatan sering dicampur adukan,seperti sering terdengarpernyataan dari sementara bahwa Bank Indonesia tidak mungkin memberikan kasus-kasus perbankan ,karena menyangkut rahasia bank. Tetapi sebenarnya untuk Bank Indonesia tidak terkena ketentuan rahasia bank,tetapi rahasia jabatan. Adanya rahasia bank dan rahasia jabatan kadang kala menghambat keterbukaan informasi mengenai nasabah dan perbankan kepada masyarakat. Terlebih pasal 30 ayat (1) undang-undang no. 10 tahun 2008 mengatur bahwa keterangan tentang bank yang diperoleh Bank Indonesia tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan yang ketat dari satu sisi dapat dianggap menghambat mekanisme pasar ,karena informasi yang tersedia bagi masyarakat atau pelaku pasar sangat sedikit dan sulit diperoleh. Selain dengan adanya ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan seringkali sangat sulit bagi pihak luar bank atau masyarakat mengetaui proses pengambilan keputusan


mengenai bidang perbankan. Kondisi ini didukung budaya kerja Indonesia yang tertutup terhadap pihak luar. Dalam berbagai kesempatan ,beberapa lembaga atau instansi pemerintah dan penegak hukum berpendapat bahwa ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan sering dijadikan dalih Bank Indonesia atau suatu bank untuk tidak memberikan informasi sebenarnya. Akhirnya timbul kesan ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan menghambat keterbukaan di bidang perbankan. Adrian Sutedi berpendapat,Kerahasiaan adalah salah satu unsur yang merupakan sumber kekuasaan birokrasi ,selain monopoli informasi ,keahlian dan status sosial yang tinggi.12 Salah satu timbulnya masalah dalam industri perbankan termasuk Indonesia,menurut International Monetary Fund, adalah karena kurang transparannya industri perbankan Indonesia. Sehubungan itu,salah satu usaha perbankan yang diusulkan International Monetary Fund terhadap Indonesia adalah menerapkan Good Coorporate Governance pada industri perbankan,agar menjadi lebih transparan, antara lain dengan mengumumkan laporan keuangan bank secara lebih transparan pada media massa setiap 3 bulan sekali. Laporan ini disebut laporan keuangan publikasi yang berlaku untuk bank umum. Laporan keuangan publikasi adalah laporan keuangan interim (Laporan keuangan akhir bulan) dan tahunan,terdiri dari neraca,laporan komitmen,dan kontijensi (suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan),perhitungan laba rugi dan laba di tahan serta informasi lain meliputi komposisi pemegang saham,

12

Adrian Sutedi,Tindak Pidana Pencucian Uang , (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2008)


susunan pengurus,dan jumlah kredit bank kepada pihak terkait.13 Informasi tersebut,diperlukan nasabah atau konsumen sebagai salah satu sarana yang bermanfaat

bagi

nasabah

yang

menjalankan,mengambil

keputusan,atau

melakukan disiplin pasar bagi bank yang dianggap kurang baik. Disiplin pasar dapat memaksa bank untuk memperbaiki dirinya misalnya mengubah komposisi pemegang saham dan meningkatkan pelayanan. Keterbukaan di bidang perbankan salah satu supplement (pelengkap) di dalam tugas pengawasan bank. Dengan semakin berperannya nasabah dalam mekanisme pasar,maka tugas pembinaan bank dapat menjadi lebih ringan ,sehingga Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat memusatkan perhatian pada tugas utamanya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Berdasarkan prakteknya ada empat alasan utama mengapa ketentuan rahasia bank diperlukan. Pertama, untuk meyakinkan dan menenangkan nasabah ketika menyerahkan keterangan pribadinya yang bersifat rahasia kepada bank yang mempunyai hubungan kontraktual dengannya. Penyerahan keterangan dan dokument bersifat rahasia sudah tentu untuk keuntungan kedua belah pihak. Bank tidak dapat menjalankan tugas dan usahanya (juga untuk kepentingan nasabah) apabila nasabah tidak menyediakan keterangan yang diperlukan. Kedua, untuk kepentingan bank yang dalam usahanya memerlukan kepercayaan dari nasabah yang menyimpan uang di bank. Agar nasabah mau menyimpan uang

13 Edi Setiadi dan Rena Yulia,Hukum Pidana Ekonomi ,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2010) halaman 147


di bank, maka rahasia pribadi tentang penyimpan dan simpanannya harus dirahasiakan. Ketiga, pengaturan rahasia bank di dalam undang-undang dasar atau undangundang suatu negara biasanya didasarkan pola berfikir yaitu adanya negara/pemerintah yang berkuasa di satu pihak dan adanya rakyat yang tunduk pada pemerintah atau negara. Pengaturan tersebut terutama dimadsudkan untuk membatasi campur tangan negara/pemerintah pada kehidupan pribadi setiap anggota masyarakat. Keempat,ketentuan rahasia bank diperlukan untuk mencegah terjadinya penyitaan sewenang-wenang. Misalnya seorang investor asing pada suatu negara yang kebijakannya sering berubah-ubah atau seorang pengarang yang membangkang dari penguasa di negaranya yang ingin mengamankan hasil-hasil dari tulisannya,sehingga tidak disita oleh negara. Banyak pihak sepakat bahwa masalah rahasia bank cukup penting,karena kerahasiaan merupakan jiwa dan roh dari sistem perbankan. Dengan adanya rahasia bank ,nasabah penyimpan dana akan dilindungi informasi dan data mengenai dirinya dan simpanan yang dimilikinya. Dengan adanya perlindungan ini,masyarakat akan bersedia menyimpan dan mempercayakan uangnya di bank, karena percaya bahwa bank akan memelihara kerahasiaan mengenai dirinya dan simpanannya. Pentingnya peranan perbankan dalam suatu sistem keuangan dan perekonomian suatu negara,maka masalah rahasia bank menjadi semakin penting.


Teori bank kontenporer menjelaskan bahwa fungsi sistem perbankan dapat dibedakan

atastiga

hal,yakni

menyediakan

akses

bagi

suatu

sistem

pembayaran,transformasi dan memonitor debitur. Sedangkan menurut undangundang perbankan fungsi perbankan adalah sebagai perantara keuangan ,yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Fungsi perbankan sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang tersebut dikenal dengan nama perantara keuangan.. fungs perantara keuangan dapat disamakan dengan fungsi melakukan transformasi aset. Dengan demikian sistem perbankan secara umum sangat penting peranannya dalam perekonomian suatu negara, bukan saja karena peranannya sebagai perantara keuangan dan sebagai pelaku dalam sistem pembayaran,tetapi juga karenna peranan perbankan sebagai sarana untuk pelaksanaan/transmisi kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah dan Bank Sentral. Program restrukturasi perbankan setidak-tidaknya terdapat dua hal berkaitan dengan rahasia bank,yaitu penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan terciptanya Good Coorporate Governance. Oleh sebab itu, tanpa mengubah ketentuan rahasia bank akan sangat sulit untuk menyelesaikan aset bermasalah dan menciptakan Good Coorporate Governance. Ketentuan reahasia bank meliputi seluruh nasabah baik penyimpan dana maupun nasabah debitur sebagaimana diatur dalam undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.10 tahun 1998, sehingga rahasia bank hanya meliputi nasabah penyimpan dan simpanannya, walau demikian,keterangan mengenai debitur dan keuangan tetap dirahasiakan


bank berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank. Disamping itu, dilakukan penyempurnaan mengenai ketentuan tentang laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi yang memungkinkan bank menjadi lebih transaparan dibandingkan sebelumnya, misalnya bank diwajibkan mengumumkan kreditnya kepda pihak terkait dengan bank. Sebenarnya dalam era deregulasi perbankan yang sudah dimulai sejak tanggal 1 juni 1983,telah berkembang pemikiran bahwa ketentuan rahasia bank perlu diperlonggar sepanjang menyangkut kepentingan umum untuk mengetahui bank mna yang baik dalam menjalankan usahanya,sehingga masyarakat akan semakin hati-hati dalam penempatan dananya dan semakin percaya pada sistem perbankan. Mekanisme pasar juga turut mengawasi dunia perbankan. Tanpa transparansi,akan sulit dilakukan suatu Good Coorporate Governance dan market discipline oleh nasabah bank terhadap banknya. Market discipline dipandang penting,kartena usaha perbankan banyak menggunakan dana masyarakat,sehingga masyarakat perlu turut mengawasinya. Jika transaksi ekonomi berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi publik,misalnya dana pensiun di perbankan yang akan diinvestasikan, maka prosesnya haarus transaparan, atau setidak-tidaknya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik yang memiliki dana tersebut, mengingat dampak kerugian usaha bank akan ditanggung oleh pemilik dana dan bukan orang lain. Transparansi semacam ini sesuai dengan tuntutan demokrasi ekonomi,agar masyarakat dapat memperoleh informasi tentang hal tertentu yang diperlukannya dalam melakukan keputusan untuk menginvestasikan uangnya. Disamping


itu,transparansi atau publikasi laporan keuangan perlu dilakukan,karena adanya penguasaan informatika berbeda anatar bank dan nasabah,serta untuk tetap menjaga terjadinya persaingan yang sempurna dipasar. Untuk Indonesia hal ini menjadi sangat penting,karena indonesia belum terdapat Lembaga Penjamin Simpanan seperti asuransi deposito atau dana bersama,walaupun pada saat ini untuk sementara sudah ada program penjaminan bagi kewajiban bank yang dilakukan berdasarkan Keputusan Presoden Nomor 26 dan Nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadp Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dikemukakan sebelumnya,disamping adanya pihak yang menghendaki transparansi,terdapat juga pihak lain yang menginginkan adanya kerahasiaan yang tetap seperti sedia kala,terutama dengan alasan untuk kelangsungan hidup sistem perbankan. Dalam era globalisasi ini dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komputer, telah mengakibatkan terjadinya “global market” pada sektor keuangan. Dalam global market,dana bebas bergerak dari satu negara kenegara lain. Apabila nasabah kurang percaya pada sistem perbakan nasional atau pada ketentuan rahasia bank di negaranya,maka hal ini dapat mendorong nasabah untuk memindahkan penyimpanan dananya ke bank lain di luar negeri. Hal ini mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dar suatu negara. Oleh sebab itu, ketentuan rahasia bank perlu dipertimbangkan untuk tetap ketat. Ketatnya rahasia bank selain berdampak positif seperti diuraikan diatas,juga dapat berdampak negatif. Misalnya ketentuan rahasia bank suatu negara sangat ketat dan luas ruang lingkupnya, maka hal ini menjadi lahan


menarik untuk,melakukan pemutihan uang hasil kejahatan (money laundering). Ketatnya ketentuan rahasia bank dapat menghambat tugas DPR didalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan dapat menyulitkan bagi penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa suatu sistem sulit untuk berjalan baik, apabila ketentuan rahasia bank terlalu ketat. Dikhawarirkan rahasia bank yang ketat,pelaku kejahatan akan mudah bersembunyi dan pungutan pajak tidak akan berhasil dengan baik. Suatu ideal dalam pengaturan suatu ketentuan rahasia bank adalah sebagaimana mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi nasabah, kepentingan perbankan dan kepentingan umum. Apabila dikatakan bahwa perlunya ketentuan rahsia bank adalah dalam rangka memelihara kepentingan umum, yaitu kepentingan nasabah dan bank, namun disisi lain terdapat kepentingan umum untuk membuka rahasia bank, misalnya untuk pemberanasana tindak pidana yang hasilnya seringkali disimpan di bank. Dengan demikian yang terpenting adalah bagaimana

menciptakan adanya keseimbangan antara

kepentingan umum yang satu dengan yang lainnya. Diseluruh negara terdapat kecenderungan bahwa ketentuan rahasia bank bersifat tidak mutlak. Artinya rahasia bank tetap dapat diterobosdengan beberapa alasan atau pengecualian yang diatur secara limitatif dalam peraturan atau putusan yang bervariasi anatar satu negara dengan negara lain. Alasan-alasan tersebut: 1. Untuk kepentingan perpajakan 2. Untuk kepentingan pradeilan dalam perkara pidana


3. Dalam hubungan perdata antara bank dengan nasabahnya 4. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank 5. Adanya persetujuan nasabah 6. Adanya ketentuan lain yang mewajibkan membuka rahasia bank 7. Adanya kewajiban untuk mencegah terjadi tindak pidana 8. Adanya panggilan atau penggeledahan oleh pemerintah

Berkaitan dalam hal ini, salah satu permasalahan yang muncul adalah

mengenai ruang lingkup rahasia bank, apakah hanya meliputi simpanan masyarakat atu meliputi pinjaman yang diberikan bank. Disamping itu, timbul tuduhan bahwa ketentuan rahasia bank yang terlalu luas dapat dipakai sebagai tempat berlindung bagi debitur-debitur bermasalah. Berkaitan dengan hal ini dipertanyakan kembali filosofi ketentuan rahasia bank,apakah untuk melindungi masyarakat yang memiliki dana atau untuk melindungi bank yang melakukan penghimpunan dana. Banyak sekali diantara permasalahan tersebut belum terjawab secara mmuasakan oleh ketentuan rahasia bankdalam undang-undang perbankan. Dalam menangani

kasus-kasus

menyangkut

rahasia

bank

seringkali

pihak

penyidik,penuntut umum dan pengadilan meminta keterangan ahli dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawaban dalam pembinaan dan pengawasan bank. Masalah lain belum terjawab dengan tuntas apakah ketentuan rahasia bank berlaku untuk mantan nasabah,mantan komisaris,mantan direktur,


atau mantan pegawai bank. Karena dalam hal ini telah muncul suatu gejala yang menarik, yaitu terdapat kecenderungan nasabah nakal untuk menyerang balik bank dengan tuduhan melanggar ketentuan rahasia bank. Misalnya nasabah kredit macet mengadukan bank bank secara pidana dengan tuduhan melanggar ketentuan rahasia bank,karena bank dalam menagih/menegur bank, bank juga memberikan tembusan surat tagihan/teguran kepada pihak yang memberi referensi atau rekomendasi. Sementara secara perdata ada nasabah yang menggugat banknya atas dasar perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata),karena dituduh membocorkan rahasia bank yang menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Hal lain yang belum diatur secara memadai dalam konteks ketentuan rahasia bank adalah menyangkut penyitaan/pemblokiran rekening dalam perkara pidana. Selama ini pengaturan masalah penyitaan dan pemblokiran rekening nasabah belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi hanya didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia yang meneruskan surat/instruksi dari Panglima Angkatan Kepolisian dan Jaksa Agung kepda jajarannya. Dalam Surat Edaran tersebut,pemblokiran rekening dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan. Kemudian pada tanggal 6 November 1997 dikeluarkan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam pasal 5 keputusan bersama tersebut dinyatakan,bahwa dalam hal penyidik menerima laporan adanya suatu rekening yang diduga menampung dana yang berasal dari tindak pidana ,maka tindakan pemblokiran oleh penyidik dilakukan dengan tembusan surat permintaan pemblokiran kepada Bank Indonesia. Selanjutnya


masalah pemblokiran ini diatur secara singkat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1.Undang-Undang No.6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia adalah sebagai Pengawas dan Pembina bagi Bank-bank lain untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, mengenai pengawasan dan pembinaan diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 jo. Undangundang No.3 Tahun 2004 jo.Undang-undang No.6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia,dalam hal pengawasan Bank Sentral melakukannya secara langsung maupun tidak langsung ,menurut undang-undang Bank Indonesia yang dimadsud degan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan perbaikan. Sedangkan yang dimadsud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam ketentuan pasal 29 undang-undang Perbankan,yaitu sebagai berikut: Pasal 29 ayat (1): “Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia” Pasal 29 Ayat (2): “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan

kecukupan

modal,kualitas

aset,kualitas

manajemen,likuiditas,rentabilitas,solvabilitas,dan aspek lain yang


berhubungan dengan usaha bank,dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”

Pasal 29 ayat (3): “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya,bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank” Pasal 29 ayat (4): “Untuk kepentingan nasabah,bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank” Pasal 29 ayat (5): “Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimadsud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam bagian penjelasan dari ketentuan Pasal 29 ayat (1),(2),dan (3) diatas,di kemukakan bahwa yang dimadsud dengan pembinaan dalam ayat (1) adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut

aspek

kelembagaan

,kepemilikan

,kepengurusan,kegiatan


usaha,pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimadsudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjadi adanya transparansi dalam dunia perbankan . Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank,termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Sedangkan dalam penjelasan dari ketentuan pasal 29 ayat (5) dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia anatara lain: 1. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan; 2. Kriteria penilaian tingkat kesehatan; 3. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan; 4. Pedoman pemberian informasi kepada nasabah. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank tersebut diatas,pasal 30 Undangundang Perbankan menyatakan bahwa: Pasal 30 ayat (1): “Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia,segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.


Pasal 30 ayat (2): “Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagii pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya,serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam

rangka

memperoleh

kebenaran

dari

segala

keterangan,dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank yang bersangkutan” Pasal 30 ayat (3): “Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimadsud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia “ Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikemukakan bahwa kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank Kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan suatu bank dalam rangka melindungi dana masyarakat menjaga keberadaan lembaga perbankan, serta menemukan informasi mengenai adanya penyimpangan yang berindikasi terjadinya tindak pidana,khususnya mengenai tinda pidana pencucian uang. Walaupun informasi tersebut bersifat rahasia, Bank Indonesia menurut pasal 42 ayat (1) undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa: “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,Pimpinan Bank Indonesiadapat memberikan ijin kepada polisi,jaksa,atau


hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank” Jelaslah disini bahwa Bank Indonesia sebagai Bank sentral diantara bank-bank lainnya mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi kepada pihak penyidik apabila berkaitan mengenai adanya tindak pidana yang menyangkut bidang Perbankan. Walaupun kerahasiaan bank adalah suatu hal yang penting sekali dalam hal menjaga kerahasiaan dari orang-orang yang mepercayakan uangnya kepada bank. 2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Menurut ketentuan apsal 1 angka 16 UU No. 7 tahun 1992,yang dimadsud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lainnya darinasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkaitan dengan itu,ketentuan pasal 40 ayat(1) menentukan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya,yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan,kecuali dalam hal sebagaimana dimadsud dalam pasal 41,pasal 42, pasal 43, dan pasal 44. Berdasarkan ketentuan diatas,dapat dikemukakan bahwa makna yang terkandung didalam pengertian rahasia bank adalah larangan-larangan bagi perbankan untuk memberi keterangan atau informasi kepada siapa pun juga mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lainnya, untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan dari bank itu sendiri. Selanjutnya ketentuan pasal 1


angka 16 tersebut diubah menjadi pasal 1 angka 28 UU No. 10 tahun 1998,yang mengemukakan bahwa yang dimadsud dengan yrahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan pasal 40 ayat (1) UU No.10 tahun 1998,yang mengemukakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,kecuali dalam hal sebagaimana dimadsud dalam pasal 41,41A,pasal 42,pasal 43,pasal 44 dan pasal 44 A. Berdasarkan ketentuan diatas,menunjukkan bahwa pengertian dan ruang lingkup mengenai rahasia bank yang diatur dalam UU No.10 tahun 1992 dan UU No.10 tahun 1998 adalah berbeda. Dalam UU No. 7 tahun 1992 ketentuan rahsia bank lebih luas,karena berlaku bagi setiap nasabah dengan tidak membedakan antara nasabah penyimpan dan nasabah peminjam. Sedangkan ketentuan rahasia bank yang ditentukan dalam UU No. 10 tahun 1998 lebih sempit karena hanya berlaku bagi nasabah penyimpan dan simpanannya saja. 3.Undang-Undang 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah sebatas hubungan kontraktual biasa,tapi dalam hubungan tersebut terdapata pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku14

14 Adrian Sutedi,Hukum dan Perbankan suatu tinjauan Pencucian Uang,merger,likuidasi dan kepailitan,(Jakarta:Sinar Grafika,2008),halaman 5


Menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimadsud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan megenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Dari pengertian yang diberikan pasal 1 ayat 14 dan pasal lainnya,dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri antara lain: 1. Rahasia Bank tersebut dengan keterangan mengenai nasabah penyimpasn dan simpanannya 2. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank,kecuali termasuk ke dalam kategori berdasarkan prosedur peraturan, peraturan perundang-undangan dan yang berlaku 3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah bank itu sendiri dan/atau pihak terafiliasi15.yang dimadsaud pihak terafiliasi antara lain: a. Komisaris,Direksi,atau Kuasanya,Pejabat,dan Karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS b. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau UUS,antara

lain

Dewan

Pengawas

Syariah,Akuntan

Publik,Penilai,Konsultan Hukum; dan atau c. Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia serta mempengaruhi pengelolaan bank syariah atau UUS,baik langsung maupun tidak

15

Pasal 1 angka 15 UU Perbankan Syariah no.21 tahun 2008


langsung ,antara lain pengendali bank,pemegang saham dan keluarganya,keluarga komisaris dan keluarga direksi. Beberapa pengaturan mengenai rahasia bank dalam UU Perbankan Syariah yang agak berlainan dengan UU Perbankan konvensional, antara lain: 1) Tidak diaturnya pengecualian rahasia bank untuk kepentingan piutang yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, seperti halnya yang diatur dalam UU Perbankan konvensional. Dengandemikian pengecualian rahasia bank yang dapat dimintakan izinnya ke BI terbatas hanyauntuk kepentingan perpajakan, dan kepentingan peradilanndalam perkara pidana. Disamping itu terdapat pengecualian lainnya yang tidak memerlukan izin dari BI, yaitu dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah, serta bagi ahli waris yang sah dalam hal nasabah telah meninggal dunia. 2) Pengaturan mengenai penyidik diperluas, tidak hanya terbatas pada jaksa atau polisi, tetapi berlaku juga bagi penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan UU (Pasal 43).Dengan demikian para penyidik di luar polisi atau jaksa dapat meminta keterangan mengenai rahasia bank, namun permintaan tersebut tetap diajukan oleh pimpinan instansi/departemen atau setingkat

menteri.

Hal

tersebut

menunjukkan

sikap

masih

dipertahankannya sifat kerahasiaan bank, walaupun diperluas kepada


penyidik diluar polisi atau jaksa, tetapi hanya tingkat pimpinan instansi/departemen yang dapat mengajukan permintaan izin dimaksud. 4.Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank Ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam UU Perbankan dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Berdasarkan ketentuan tersebut ,pada prinsipnya setiap bank dan afiliasinya wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, tidak wajib dirahasiakan. Terhadap rahasia bank dapat disimpangi dengan izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia untuk kepentingan perpajakan,penyelesaian piutang oleh BUPN/PUPLN dan kepentingan peradilan perkara pidana dimana status nasabah penyimpan yamg akan dibuka rahasia bank harus tersangka atau terdakwa. Terhadap rahasia bank dapat juga disimpangi tanpa ijin terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia yakni untuk kepentingan perkara perdata antara bank

dengan

nasabahnya,tukar

menukar

informasi

antar

bank,atas

permintaan/persetujuan dari nasabah dan untuk kepentingan ahli waris yang sah. Dalam hal diperlukan pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak aparat penegak hukum,berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) PBI Rahasia


bank,dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan ijin terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia. Namun demikian untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang diblokir dan atau disita pada bank, menurut Pasal 12 ayat (2) PBI Rahasia bank ,tetap berlaku ketentuan mengenai pembukaan Rahasia Bank dimana memerlukan ijin terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia.


BAB II PENGATURAN RAHASIA BANK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Recommend Documents