BAB II PENGATURAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK INDUSTRI DALAM NEGERI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

BAB II PENGATURAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK INDUSTRI DALAM NEGERI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A.

Pemberdayaan Industri Dalam Negeri Konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan

melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, sulistiyani menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. 39 Sama halnya seperti diatas tujuan pemerintah memberdayakan industri dalam negeri adalah mewujudkan industri dalam negeri yang mandiri, berdaya saing, dan maju. Pemberdayaan industri dalam negeri ditetapkan sebagai rencana induk pembangunan industri nasional (ripin) tahun 2015-2035 yang ditetapkan 39

Ardan Fitria, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan”, www.ardanpraja.blogspot.com (diakses 20 April 2016).

Universitas Sumatera Utara

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 yang disusun sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Perindustrian. Pemberdayaan industri dalam negeri oleh pemerintah meliputi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan kerja sama Internasional di bidang Industri. 40 1.

Industri Hijau 41 a.

Tujuan, Ruang Lingkup, dan Stretegi Pembangunan industri hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber

daya

alam

secara

berkelanjutan

sehingga

mampu

menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup

pembangunan

industri

hijau

meliputi

standardisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau. Penerapan industri hijau

dilaksanakan

terhadap standard industri hijau (SIH) yang

untuk

pemenuhan

secara bertahap dapat

diberlakukan secara wajib. Pemenuhan terhadap standard industri hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga sertifikasi industri hijau (LSHI) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan

40

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Ketentuan Umum. 41 Ibid., Lampiran Bab VI, hlm. 72.


dan pengujian dalam dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh auditor industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau. b.

Program Pengembangan 42 Program yang dilakukan dalam rangka mewujudkan industri hijau sebagaimana target tersebut adalah sebagai berikut: 1)

Penetapan standard industri hijau, meliputi antara lain: 43 a) b)

c)

d) e) f) g)

Melakukan benchmarking standard industri hijau dibeberapa negara; Menetapkan panduan umum penyusunan standard industri hijau dengan memperhatikan sistem standardisasi nasional dan/atau sistem standard lain yang berlaku; Melakukan penyusunan standard industri hijau berdasarkan kelompok industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha indonesia; Menetapkan standard industri hijau; Memberlakukan standard industri hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap; Melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri yang standard industri hijaunya diberlakukan secara wajib; Menetapkan peraturan menteri mengenai pengawasan terhadap perusahaan industri yang standard industri hijaunya diberlakukan secara wajib; dan

42

Industri Hijau adalah sebuah ikon industri yang harus dipahami dan dilaksanakan, yaitu industri yang dalam proses produksinya menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Haris Munandar, “Industri Hijau Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas”, Majalah Media Industri, Edisi No. 4 Tahun 2015, Op.Cit., hlm. 26. (diakses 6 Juni 2016). 43 Tahun 2010-2015, secara kumulatif (gabungan) tercatat 452 perusahaan industri yang secara sukarela mengikuti Penghargaan Industri Hijau. Dari jumlah itu, 358 di antaranya berhasil memperoleh penghargaan dari pemerintah. Pada 2015, peserta yang mendaftar 112 perusahaan, terdiri dari produsen semen, peleburan baja, tekstil, karet remah (crum rubber), minuman, pulp, makanan dan kertas, keramik, oleokimia, petrokimia, pupuk, crude palm oil (CPO), crude coconut oil (CCO), pelumas, kosmetik, gula, herbisida, dan otomotif. Penghargaan Industri Hijau merupakan langkah persiapan bagi pelaku industri untuk penerapan Standar Industri Hijau (SIH), sejalan dengan road map pengembangan industri hijau. Beberapa perusahaan penerima penghargaan industri hijau tahun 2015, yaitu: PT Perkebunan Nusantara VII – Distrik Bungamayang, PT Perkebunan Nusantara III – PKS Sei Baruhur, PT Sinar Sosro – Pabrik Ungaran, dsb. Ibid., hlm. 27.


h)

2)

Melakukan mutual recognition agreement (MRA) dengan negara yang telah menerapkan standard industri hijau atau standard lainnya yang sejenis. Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau, antara lain: 44

a) b) c) d) e) f) g) h) 3)

Menyusun pedoman umum pembentukan lembaga sertifikasi; Menyusun standard kompetensi auditor industri hijau; Menyusun standard operating procedure (SOP) sertifikasi industri hijau; Menyusun modul pelatihan industri hijau; Menunjuk lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi; Menetapkan pedoman akreditasi terhadap lembaga sertifikasi industri hijau; Melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi industri hijau; dan Melakukan pelatihan auditor industri hijau.

Pemberian fasilitas untuk industri hijau meliputi: a) b)

Fasilitas fiskal yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas non-fiskal berupa: pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri, sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia perusahaan industri, bantuan pembangunan prasarana fisik bagi perusahaan IKM, dan penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi perusahaan industri.

44

Penghargaan Industri hijau merupakan program tahunan Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada perusahaan industri agar menerapkan prinsip industri hijau (Green Industry) dalam proses produksinya. Penilaian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Industri Besar, Industri Menengah, Industri Kecil. Program ini terbuka bagi seluruh pengusaha industri nasional. Proses verifikasi dan penilaian dilakukan oleh Tim Teknis dan Dewan Pertimbangan yang berasal dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan instansi terkait lainnya. “Penghargaan Industri Hijau 2016”, www.kemenperin.go.id (diakses 6 Juni 2016).


2.

Industri Strategis 45 a.

Tujuan, Ruang lingkup dan strategi Industri

strategis

adalah

industri

prioritas

yang

memenuhi

kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Pengusulan jenis industri strategis sebagaimana di maksud di atas dilakukan berdasarkan kriteria: 46 1) 2)

3) 4)

5)

Memperkuat ketahanan pangan; Memiliki potensi sebagai sumber daya alam yang terbarukan dan yang tidak terbarukan, yang digunakan sebagai energi dan bahan baku; Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; Berbasis teknologi tinggi (high technological based industries) dengan investasi penelitian dan pengembangan yang besar; dan/atau Terkait dengan pertahan keamanan dan keutuhan NKRI.

Meskipun disadari pentingnya keberadaan industri strategis dalam pembangunan industri nasional, namun dalam kenyataannya industri strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, resiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang

45

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015, Lampiran Bab VI, Op. Cit., hlm. 73. Industri jamu merupakan salah satu sektor industri strategis yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional. Mengingat pentingnya sektor industri itu, pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memperkenalkan, mendorong dan menumbuhkan kecintaan masyarakat termasuk generasi muda terhadap produk jamu sebagai warisan budaya nasional. “Kampanye Minum Jamu Melestarikan Budaya Asli Meningkatkan Ekonomi”, Majalah Media Industri, Edisi No. 1 Tahun 2015, hlm. 17., www.kemenperin.go.id (diakses 6 Juni 2016). 46


relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan industri startegis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut diatas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis. Penguasaan pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan. Strategi yang ditempuh untuk mendukung pembangunan industri strategis adalah sebagai berikut: 47 1)

2)

3)

4) 5)

b.

Mengembangkan industri hulu dan antara dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, dan sekaligus memperkuat struktur industri nasional; Mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketersediaan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil; Mengembangkan teknologi tinggi untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan daya saing produk hasil industri yang memiliki keunggulan kompetitif; Mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketahan pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan Mengembangkan industri yang dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan.

Program Pengembangan Program pembangunan industri strategis yang dilakukan meliputi: 1)

Pengkajian potensi industri strategis yang perlu dikembangkan.

47

Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Dalam upaya tersebut, diperlukan sinergitas dengan para pelaku industri TPT agar dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Dalam sambutannya, Menperin mengatakan , industri TPT nasional merupakan industri strategis yang memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri, serta sebagai penghasil devisa ekspor nonmigas dengan nilai yang cukup signifikan, industri TPT juga memiliki keunggulan dimana struktur industrinya telah terintegrasi dari hulu ke hilir. “Perkuat Sinergitas Pemerintah dan Pelaku Industri TPT”, Ibid., hlm. 30., (diakses 6 Juni 2016).


2) 3) 4)

3.

Penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pada industri strategis tertentu dengan alokasi pembiayaan melalui APBN. Pembentukan usaha patungan antara pemerintah melalui APBN dan swasta dalam pembangunan industri strategis. Pemberian fasilitas kepada industri strategis yang melakukan: pendalaman struktur, penelitian dan pengembangan teknologi, pengujian dan sertifikasi, atau restrukturisasi mesin dan peralatan.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 48 a.

Tujuan dan sasaran P3DN merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk: 1) 2)

3)

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; Memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan Memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi, dan SDM dari dalam negeri.

Sasaran P3DN meliputi: 1)

2) 3) 4)

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta maupun masyarakat; Peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN); Peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; dan Peningkatan kecintaan dan kebanggan masyarakat akan produk dalam negeri.

Penggunaan belanja modal pemerintah untuk pengadaan barang/jasa produksi dalam negeri ditargetkan meningkat secara bertahap mencapai 40% (empat puluh persen) pada tahun 2035.

48

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015, Lampiran Bab VI, Op. Cit., hlm. 74.


b.

Program pengembangan Program P3DN yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

7) 8)

4.

Sosialisasi kebijakan dan promosi P3DN melalui media elektronik, media cetak, pameran dan talk show. Pemberian insentif sertifikasi TKDN. Program membangun kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran penggunaan produk dalam negeri melalui pendidikan. Pemberian insentif kepada badan usaha swasta yang konsisten menggunakan produk dalam negeri. Audit kepatuhan pelaksanaan kewajiban peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Mendorong produk/barang yang ada dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri masuk ke dalam e-catalog pengadaan pemerintah. Pemberian penghargaan cinta karya bangsa. Monitoring dan evaluasi dampak kebijakan P3DN bagi peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri.

Kerja Sama Internasional di Bidang Industri49 a.

Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran Kerja sama internasional di bidang industri bertujuan untuk: 1) 2) 3) 4)

Melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri; Membuka akses sumber daya industri yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri; Meningkatkan integrasi industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai suplai global; dan Meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan indus tri di dalam negeri.

Lingkup kerja sama internasional di bidang industri meliputi: 50 49

Ibid., hlm. 75. Salah satu kerja sama Internasional di bidang industri yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia adalah kerja sama industri RI-Belgia. Pemerintah Indonesia membuka peluang sebesarbesarnya bagi kerja sama di bidang inovasi dan research and development (R&D) dengan Belgia guna mendukung pengembangan industri pengolahan di dalam negeri. Belgia merupakan salah satu eksportir terbesar dari Uni Eropa ke Indonesia. Ekspor Belgia ke Indonesia mencapai 41 miliar euro atau 30 persen dari dari total nilai ekspor Uni Eropa. Barang-barang utama yang diekspor adalah produk kimia atau obat-obatan. Di sisi lain, Belgia juga mengimpor produk Indonesia seperti tekstil, suku cadang kendaraan, dan plastik. Nilainya sekitar 140 miliar euro atau 35 persen dari nilai impor Uni Eropa ke Indonesia. Pada 2015, nilai perdagangan bilateral 50


1) 2) 3) 4) 5)

Pemanfaatan akses pasar produk industri; Peningkatan kapasitas sumber daya industri; Pemanfaatan rantai suplai global; Peningkatan investasi industri; dan Pengolahan data dari kegiatan industrial intelligence di negara akreditasi.

Sasaran pengembangan kerja sama internasional di bidang industri adalah: 1) 2) 3) 4)

b.

Bertambahnya jumlah negara sebagai pasar utama produk industri; Meningkatnya akses industri nasional untuk memanfaatkan sumber daya teknologi industri melalui kerja sama teknik; Meingkatkanya pemanfaatan jaringan rantai suplai global; dan Meningkatnya penyelenggaraan forum investasi industri di luar negeri.

Program pengembangan Program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan kerja sama internasional di bidang industri antara lain: 1)

Perlindungan dan peningkatan akses pasar internasional produk industri melalui: penetapan posisi runding berdasarkan rencana induk pembangunan industri nasional dan mengupayakan kerja sama

yang

saling

menguntungkan;

upaya

penghapusan

hambatan atas kebijakan negara mitra/organisasi internasional yang menghambat akses pasar produk industri; pengembangan jejaring

kerja

dengan

mitra

di

luar

negeri;

dan/atau

promosi produk industri nasional di luar negeri.

Indonesia dengan Belgia mencapai USD1,67 miliar, sementara nilai investasi lebih dari USD7 juta, hingga saat ini, sekitar 2.000 perusahaan Belgia beroperasi di Indonesia. “Kerja sama Industri RI-Belgia Sangat Menjanjikan”, Majalah Media Industri, Edisi No. 1 Tahun 2016, hlm. 48., www.kemenperin.go.id (diakses 6 Juni 2016).


2)

Peningkatan akses sumber daya industri yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas industri dalam negeri melalui: analisis dan penyediaan informasi kebutuhan sumber daya industri di dalam negeri dan penyediaan informasi sumber daya industri di negara mitra; forum koordinasi dalam meningkatkan akses sumber daya industri antara stakeholder Indonesia dan negara mitra; kerjasama internasional dalam bidang (peningkatan kemampuan SDM industri, pembangunan infratsruktur teknologi, peningkatan riset dan pengembangan, peningkatan

sumber

pembiayaan

proyek

industri,

pengembangan standar kualitas sumber daya industri, dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi). 3)

Pengembangan

jaringan

rantai

suplai

global

melalui:

membangun jejaring kerja dengan negara dan mitra industri; forum koordinasi dalam meningkatkan pemanfaatan rantai suplai global bagi industri dalam negeri; dan menyesuaikan standar

kualitas

produk

dan

kompetensi

jasa

(industri

nasional/dalam negeri) dengan standar negara mitra. 4)

Peningkatan kerja sama investasi di sektor industri melalui: penyusunan

perencanaan

kebutuhan

investasi

industri

melibatkan instansi pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha terkait; koordinasi implementasi rencana investasi di sektor


industri dengan instansi terkait; dan/atau promosi investasi industri.

B.

Peningkatan Penggunaan Produk Industri Dalam Negeri Penduduk Indonesia yang berjumlah sangat besar rata-rata memiliki sifat

konsumerisme yang tinggi, artinya menjadi pemakai barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Selain itu, banyak penduduk Indonesia yang bangga bila memiliki dan menggunakan produk-produk buatan luar negeri karena dianggap lebih berkelas dan modern dibanding menggunakan produk dalam negeri. Hal tersebut tentunya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri dikarenakan bagi industri-industri dalam negeri akan terjadi pelemahan dan kemerosotan hasil pendapatan industri yang akan berefek pada pendapatan dalam negeri serta pertumbuhan ekonomi negara. 51 Melihat kenyataan tersebut, pemerintah Indonesia harus melakukan suatu tindakan atau upaya menanggulangi hal tersebut. Pemerintah mencanangkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan tujuan agar masyarakat lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produkproduk impor. Bukan hanya ditujukan kepada masyarakat melainkan mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. 52

51 52

Arga Vella Nirwana P. dkk., Op. Cit., (diakses 6 Juni 2016). Ibid., (diakses 6 Juni 2016).


Kementerian Perindustrian Indonesia telah melakukan empat langkah strategis terkait penguatan daya saing industri dalam negeri. Pertama, restrukturisasi industri. Langkah ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan melalui restrukturisasi pemesinan dan peralatan produk yang lebih eco-friendly. Implementasi ini pada industri tekstil, alas kaki, gula, serta industri pupuk. Kedua, menjamin kecukupan bahan baku yang terkait dengan pengembangan industri hulu seperti industri gas, kimia dasar, dan logam dasar. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia industri melalui fasilitasi pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk mendukung pelatihan dengan keahlian khusus di bidang industri. Keempat, perbaikan pelayanan publik melalui birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. 53 Selain itu, Kementerian Perindustrian telah melakukan inisiatif melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk industri, kebijakan Tata Niaga seperti penerapan Importir Produsen (IP) maupun Importir Terdaftar (IT), penerapan trade defends seperti safeguard, anti dumping, countervailing duties, serta optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di semua lini kegiatan perekonomian masuk juga didalamnya . 54 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah sebuah kebijakan dan program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dengan satu tujuan agar penggunaan produk buatan dalam negeri meningkat. Dengan

53

Decy Arifinsjah, Jurnal “Kajian Kerja Sama Bilateral Indonesia – Uni Eropa Di Bidang Ekonomi Dan Keuangan”, Jakarta, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012. 54 Ibid.


meningkatnya penggunaan produk dalam negeri diharapkan beberapa hal dapat dicapai, yakni: 55 1.

Investasi dan produksi meningkat dan bilamana ini terjadi maka efisiensi dari produksi nasional akan tercipta karena skala produksi dapat optimal.

2.

Impor berkurang maka penggunaan devisa-pun akan berkurang. Ini implikasi yang paling utama diharapkan terjadi dan bilamana ini menjadi sebuah kenyataan, pertumbuhan ekonomi domestik aka tumbuh tanpa banyak bergantung kepada faktor eksternal.

Beberapa program P3DN yang telah dilakukan pemerintah, yaitu: 1.

Pemerintah melalui Kemenperin telah menyusun gerakan bersama untuk meningkatkan penggunaan furnitur rotan Indonesia baik di sektor pemerintah, swasta, sekolah-sekolah, maupun rumah tangga, salah satunya pemberian bantuan bangku sekolah rotan melalui dana CSR di Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan Program Comfort School with Rattan. Menteri perindustrian dan Gubernur Kalimantan Tengah menyaksikan penandatanganan

naskah

kesepakatan

bersama

(memorandum

of

understanding/MoU) antara PT Multi Tambangjaya Utama dengan tiga kabupaten yaitu Barito Selatan, Barito Timur, dan Barito Utara, bertempat di Pusat Pengembangan Rotan Bambulung, Barito Timur. Nota kesepakatan itu merupakan bagian dari kegiatan pengembangan industri rotan di tiga kabupaten tersebut dan menjadi rangkaian kegiatan

55

Ni Putu Ratih Pratiwi, “Strategi Kebijakan Indonesia Menghadapi ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA Dalam Perdagangan Tekstil Dan Produk Tekstil (2005-2011)”, Jakarta, Program Studi Magister Sains Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012.


peningkatan penggunaan furnitur rotan yang dilaksanakan oleh Kemenperin melalui Tim Penggerak Peningkatan Penggunaan Furnitur Rotan (TP3FR). Program ini diharapkan dapat menunjang sarana belajar siswa yang lengkap sehingga mampu meningkatkan kecerdasan bangsa, Menperin juga mengharapkan dampak dari Program Comfort School with Rattan dapat mendorong berkembangnya industri furnitur di daerah penghasil bahan baku rotan serta memberdayakan industri kecil dan menengah furnitur rotan di sentra industri rotan, salah satunya di Kalimantan. Sementara itu, kepada masyarakat luas diharapkan timbul ketertarikan dan kepercayaan terhadap produk rotan sesuai dengan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 56 2.

Pemerintah saat ini terus memacu penggunaan produk baja dalam negeri. Kebijakan tersebut yang diambil pemerintah dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara adalah diprioritaskannya produk baja dalam negeri pada pembangunan proyekproyek infrastruktur pemerintah. Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah produk baja dalam negeri akan diutamakan penggunaannya dalam proyek pipa tranmisi gas dari Gresik (Jawa Timur) ke Semarang (Jawa Tengah). Selain itu, dalam proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW), produk baja termasuk dalam komponen dalam negeri yang bakal dimanfaatkan dengan maksimal pada proyek tersebut ditujukan. Upaya tersebut ditujukan untuk mendorong 56

Kemenperin, “Kemenperin Pacu Nilai Tambah Produk Rotan”, Majalah Media Industri, Edisi Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 44., www.kemenperin.go.id (diakses 7 Juni 2016).


peningkatan kontribusi industri baja di dalam negeri terhadap pemenuhan kebutuhan produk baja nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan produk baja impor.57

3.

Kementerian Perindustrian secara resmi telah menerapkan kebijakan dalam bentuk kegiatan minum jamu bersama yang digelar instansi-instansi pemerintah secara berkala. Kebijakan tersebut dicanangkan melalui acara Minum Jamu Bersama Dalam rangka Mencintai Industri Jamu Nasional di Kemenperin, Jumat, 16 Januari 2015 lalu. Dalam kesempatan itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengharapkan, acara tersebut memberikan kontribusi pengembangan industri jamu sehingga dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan mampu bersaing di pasar global. Para tamu yang berkunjung ke kantor Kementerian Perindustrian kini akan mendapatkan suguhan baru yang lain dari biasanya. Suguhan baru itu berupa minum jamu. Saleh Husin mencanangkan pemasyarakatan jamu tidak hanya dilakukan melalui kegiatan seremoni tertentu saja, tetapi dapat juga dilakukan melalui kegiatan sehari-hari di lingkungan Kementerian Perindustrian. Menperin menegaskan, saat ini jamu telah diproduksi dalam bentuk yang lebih bervariasi baik dari segi kemasaan maupun rasa sehingga

57

Irvan Kamal Hakim, “Insentif Harus Saling Menguntungkan”, Majalah Media Industri, Edisi Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 57., www.kemenperin.go.id (diakses 7 Juni 2016).


kesan pahit pada jamu sudah mulai tergantikan dengan beraneka rasa yang lebih disukai masyarakat pada umumnya. 58

C.

Kebijakan Pemerintah di Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Industri Dalam Negeri Sasaran dari pemberlakuan program P3DN adalah untuk peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, peningkatan capaian nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN, serta peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri. Implementasi program P3DN dan ketentuan TKDN tersebut dikukuhkan melalui berbagai instrumen hukum yang ditetapkan pemerintah, antara lain sebagai berikut: 1.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

a.

Pengadaan barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk: 59

1)

Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional60, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional; 58

“Kampanye Minum Jamu Melestarikan Budaya Asli Meningkatkan Ekonomi”, Op. Cit., hlm. 16., (diakses 7 Juni 2016). 59 Kementerian Perindustrian, “Kebijakan Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)”, www.kemenperin.go.id (diakses 7 Juni 2016).


2)

Memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa;

b.

Pengadan barang/jasa pemerintah agar berpedoman dan mengacu pada pedoman peningkatan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri yang ditetapkan oleh menteri perindustrian.

c.

Kampanye penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN dan BUMD dikoordinasikan oleh menteri perdagangan.

d.

Dalam melaksanakan tugasnya, timnas P3DN dapat melakukan kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

e.

Timnas P3DN menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri Kordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktuwaktu jika diminta Presiden.

60

dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat melakukan pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah suatu keadaan dimana kebutuhan pembangunan industri sangat mendesak sementara tekonologi belum dikuasai dalam desain, perekayasaan, pengadaan dan pembangunan (engineering, procurement, construction). Yang dimaksud dengan “proyek putar kunci” adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (asesmen), rancang bangunan dan perekayasaan, implementasi (pengoprasian) dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan, atau yang selanjutnya dikenal dengan istilah turnkey project. Dalam perjanjian pengadaan tekonologi melalui proyek tukar kunci juga mencakup pelatihan dan dukungan operasional yang berkelanjutan. Rancang bangun dalam pengertian diatas adalah kegiatan industri yang terkait dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagianbagiannya. Perekayasaan dalam pengertian diatas adalah kegiatan industri yang terkait dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan indsutri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Penjelasan Pasal 39 ayat 1.


2.

Peraturan

Presiden

Nomor

54

Tahun

2010

Tentang

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah a.

Pasal 96 ayat 1 berbunyi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, K/L/D/I wajib:

1)

Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan 61 nasional dalam pengadaan barang/jasa

2)

Memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional

3)

Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha mikro dan usaha kecil termasuk koperasi kecil 62

b.

Pasal 97 ayat 1, 2, 5 dan 6 berbunyi:

1)

Penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

2)

Produk dalam negeri wajib digunakan jika terdapat penyedia barang/jasa yang menawarkan barang/jasa yang ditunjukan dengan nilai TKDN ditambah bobot manfaat perusahaan (BMP) paling sedikit 40%.

3)

TKDN mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi perindustrian. 61

Ibid. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 1 angka 33 dan 34. 62


4)

Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan presiden ini.

3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada bab viii. Pasal 85 berbunyi “untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri”. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan dalam rangka lebih menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 63

4.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Tingkat Komponen Dalam Negeri

6.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Di dalam Undang-Undang ini juga diatur pengutamaan pemanfaatan barang/jasa dalam negeri dan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing. 64

63

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Penjelasan Pasal 85. Kementerian Perindustrian, “Kebijakan Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Op. Cit., (diakses 7 Juni 2016). 64


7.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Di dalam Undang-Undang ini juga diatur tentang mengutamakan pemanfaatan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing dan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. 65

8.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Di dalam Undang-Undang ini juga diatur tentang pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan diutamakan untuk kepentingan ketenaga listrikan nasional. Badan usaha milik negera, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha indsutri penunjang dan/atau usaha jasa industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang

peningkatan penggunaan produk industri dalam negeri, berdasarkan semua pasal yang diuraikan sebelumnya beserta pemaparan tindakan yang telah dilakukan pemerintah terhadap peningkatan penggunaan produk industri dalam negeri maka terdapat intervensi pemerintah secara langsung dengan memberdayakan industri dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa yang mana produk dalam negeri lebih diutamakan penggunaannya di dalam instansi pemerintah.

65

Ibid.


BAB II PENGATURAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK INDUSTRI DALAM NEGERI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Recommend Documents