BAB II PENGATURAN PELAKSANAAN AUDIT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

BAB II PENGATURAN PELAKSANAAN AUDIT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pemeriksaan Perseroan dan Pengertian Audit Pemeriksaan perseroan terbatas diatur dalam Bab IX Pasal 138-141 UUPT, dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan mengenai terdapatnya dugaan bahwa suatu perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau jika anggota direksi maupun dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila ada dugaan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan atau anggota direksi maupun dewan komisaris yang merugikan perseroan, pemegang saham atau pihak lain dapat meminta kepada Pengadilan agar dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan. Tujuan utama dari pemeriksaan perseroan adalah mendapatkan data atau keterangan tentang dugaan perbuatan melawan hukum. Data atau keterangan yang dicari dan diperoleh dari hasil pemeriksaan itu, untuk dijadikan sebagai bukti yang dapat memperjelas tentang benar atau tidaknya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan atau anggota direksi dan dewan komisaris tersebut. Dalam memohonkan pemeriksaan perseroan, UUPT mengatur syarat-syarat yang harus

Universitas Sumatera Utara

dipenuhi dalam memohon pelaksanaan pemeriksaan perseroan. Syarat-syarat tersebut antara lain : 42 a. Ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris Hukum tidak membenarkan mengajukan permintaan pemeriksaan terhadap perseroan secara sewenang-wenang. Pemeriksaan perseroan harus didukung oleh dugaan yang kuat yang ditarik dari peristiwa, hal atau kejadian yang dilakukan perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris. Membenarkan pengajuan pemeriksaan terhadap perseroan tanpa didukung alat bukti permulaan atau paling tidak indikasi konkrit tentang adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu peristiwa dapat menghancurkan atau mengganggu kelancaran pengurusan perseroan dalam rangka mencapai tujuan dan maksud yang ditetapkan dalam anggaran dasar. b. Yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum adalah perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris Jika yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perseroan adalah pemegang saham atau pihak ketiga, tidak dapat dijadikan landasan mengajukan permintaan pemeriksaan terhadap perseroan. Syarat kedua dapat terpenuhi jika yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pemegang saham atau pihak ketiga harus terdiri dari perseroan, direksi atau dewan komisaris dalam rangka melaksanakan kegiatan perseroan. Yang dimaksud dengan tindakan perseroan yang merugikan pemegan saham atau pihak ketiga merupakan tindakan yang dibuat atas nama perseroan sebagai subjek

42

M. Yahya Harahap, op.cit , Hal. 527- 530


hukum yang menimbulkan kerugian bagi pemegang saham atau pihak ketiga. Ditinjau dari segi hukum perdata, terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus. Tanggung jawab itu terdiri dari tanggung jawab kontraktual perseroan dan tanggung jawab perbuatan melawan hukum perseroan terhadap pihak ketiga. 43 c. Merugikan pemegang saham, perseroan atau pihak ketiga Dalam mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan, pemohon harus mengemukakan fakta konkrit kerugian yang dialaminya atau yang diderita perseroan atau pihak ketiga. d. Permintaan data atau keterangan secara langsung ditolak perseroan Dalam Pasal 138 ayat (4) UUPT dijelaskan bahwa permohonan pemeriksaan terhadap perseroan baru dapat diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada perseroan dalam RUPS, dan perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa sebelum mengajukan permohonan, Pemohon telah meminta secara langsung kepada perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, memberi hak kepada yang bersangkutan mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan. Pasal 138 ayat (3) UUPT menjelaskan pihak yang memiliki legal standing mengajukan permohonan pemeriksaan pada perseroan terdiri dari:

43

Ibid, Hal. 116


a) Satu Pemegang Saham atau lebih dengan syarat mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; b) Pihak lain yang memiliki legal standing mengajukan permohonan pemeriksaan dengan syarat peraturan perundangan sendiri yang memberi hak itu kepada yang bersangkutan seperti BPK bagi BUMN atau Ototitas Jasa Keuangan (OJK) bagi perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan perbankan serta didasarkan pada perjanjian antara pihak lain itu dengan perseroan, dimana dalam klausul perjanjian itu memberi wewenang kepadanya untuk mengajukan permohonan pemeriksaan pada perseroan; c) Kejaksaan juga dapat mengajuka pemeriksaan pada perseroan dengan syarat untuk kepentingan umum. Ketiga pihak diatas diberikan wewenang untuk mengajukan pemeriksaan pada perseroan tetapi syarat untuk meminta data dan keterangan terlebih dahulu kepada perseroan hanya berlaku bagi pemegang saham saja. Syarat tersebut tidak berlaku pada kejaksaan dan pihak lain, oleh karena itu kejaksaan dan pihak lain dapat langsung mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan tanpa harus terlebih dahulu meminta data atau keterangan dari perseroan secara langsung. 44 Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan pada perseroan. Ketua Pengadilan dapat menolak permohonan pemeriksaan perseroan apabila permohonan tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau permohonan tidak dilakukan dengan itikad baik.

44

Ibid, Hal. 535


Berdasarkan teknik yustisial, penolakan atas permohonan pemeriksaan perseroan didasarkan pada prinsip hukum pembuktian yang mengajarkan bahwa permohonan dapat ditolak apabila pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 139 UUPT tersebut maka penolakan permohonan oleh Ketua Pengadilan Negeri dikarenakan pemohon tidak dapat membuktikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, direksi atau dewan komisaris. Atau sebaliknya, Ketua Pengadilan Negeri menemukan fakta atau dapat membuktikan permohonan yang diajukan diselubungi dengan itikad tidak baik misalnya permohonan diajukan hanya sekedar untuk mengganggu kegiatan perseroan. 45 Dalam Pasal 139 ayat (3) UUPT dijelaskan apabila Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan makan pengabulan permohonan dituangkan dalam penetapan yang berisi: a) Mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan; b) Mengangkat ahli (paling banyak 3 (tiga) orang) untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan; c) Menetapkan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan; d) Memerintahkan ahli membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tertentu, tidak boleh lewat dari 90 hari; e) Menetapkan atau menentukan biaya pemeriksaan.

45

Ibid, Hal. 536


Mengenai ahli, dalam penjelasan pasal 139 ayat (3) ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa. Dalam teori dan praktek hukum, ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus di bidang tertentu, sehingga orang itu benar-benar memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Keahlian khusus yang dimilikinya bisa dalam bentuk kecakapan, yang diperoleh dari pendidikan atau latihan maupun hasil pengalaman. 46 Salah satu bentuk pemeriksaan pada perseroan adalah dengan melaksanakan audit pada perseroan. Seorang auditor sebagai pelaksana audit dapat digolongkan sebagai ahli yang dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan perseroan seperti yang dimaksud dalam pasal 139 UUPT. Audit merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan bagi perseroan. Beberapa pengertian Audit menurut pendapat para sarjana adalah sebagai berikut : .

Menurut Arens dan Loebbecke, auditing sebagai “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”. 47 (Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilaksanakan oleh orang independen yang kompeten). Audit adalah proses sistematis objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai penegasan mengenai tindakan dan kegiatan ekonomi untuk memastikan gelar

46

Ibid, Hal. 537 Arens, Alvin A., Elder, Randal J. Dan Beasley, Mark S., Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid I, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), Hal. 10 47


dari

korespodensi

antara

mereka assetions dan

kriteria

yang

ditetapkan

dan

mengkomunikasikan hasilnya ke pengguna. 48 Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya. Auditing hendaknya dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. 49 Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan

secara

independen,

objektif,

dan

profesional

berdasarkan

standar

pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 50 Berdasarkan definisi – definisi tersebut, dapat ditarik suatu hubungan dilihat berupa karakteristik atau ciri-ciri audit. Karakteristik tersebut mencakup tiga ciri dasar sebagai berikut: 1. Auditing merupakan suatu proses penilaian. 2. Penilaian tersebut dilakukan terhadap informasi, kondisi, operasi, dan/atau pengendalian. 3. Penilaian harus dilakukan secara objektif oleh pihak yang kompeten dan independen. Secara umum audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan 48

Wild, John J., K. R. Suramanyam, dan Robert F. Halsey, 2005. Analisis Laporan Keuangan Edisi8. Alih Bahasa. Yanivi S. Bachtiar dan Nurwahyu Harahap. Buku 1 dan 2, (Jakarta :Penerbit Salemba Empat, 2005), Hal. 5. 49 Arens, Alvin A., Op.cit, Hal. 11 50 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara


dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan

tersebut

dengan

kriteria

yang

telah

ditetapkan,

serta

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Berdasarkan defenisi tersebut dapat ditemukan unsur-unsur penting dari kegiatan audit. Unsur tersebut antara lain : 51 a. Suatu proses sistematik. Auditing merupakan suatu proses sistematik, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, bererangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. b. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. Sebagai contoh, suatu badan usaha membuat suatu pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi yang disajikan dalam laporan keuangan dan auditor melakukan audit atas pernyataan tersebut. Dalam auditnya, auditor tersebut melakukan proses sistematik untuk memperoleh bukti-bukti yang menjadi dasar pernyataan yang disajikan oleh badan usaha tersebut dalam laporan keuangannya, dan mengevaluasinya secara objektif, tidak memihak baik kepada pemberi kerja (manajemen) maupun kepada pihak ketiga (pemakai hasil audit). c. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. Yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi adalah proses akuntansi.

51

Mulyadi, Auditing Buku I..Op.cit., Hal. 9


Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan yang umumnya terdiri dari empat laporan keuangan pokok yaitu neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. d. Menetapkan tingkat kesesuaian. Unsur lain dari proses audit adalah untuk menetapkan tingkat kesesuaian. Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumplan bukti bertujuan untuk menetapkan kesesuain pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan dan dapat pula bersifat kualitatif. Auditing yang dilakukan oleh auditor independen menggunakan pernyataan yang bersifat kualitatif dalam menyatakan kesesuaian antara kriteria dengan pernyataan yang dihasilkan oleh proses akuntansi. Sebagai contoh, auditor independen memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan adalah wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. e. Unsur lain dari audit adalah adanya kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa : 1) Peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu badan legislatif 2) Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen 3) Prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (generally accepted accounting principles)


Umumnya, auditor yang bekerja di instansi pajak, di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan kriteria undang-undang yang merupakan produk badan legislatif Negara, prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan audit atas laporan pertanggungjawaban keuangan instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD serta proyek pemerintah. Auditor yang bekerja sabagai auditor internal di suatu perusahaan akan menggunakan kriteria anggaran atau tolak ukur kinerja lain dalam melakukan audit sedangkan auditor independen menggunakan kriteria prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia dalam menilai laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. f. Penyampaian Hasil. Penyampaian hasil audit sering disebut dengan atestasi yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report). Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan. Misalnya, jika auditor independen menyatakan bahwa laporan keuangan hasil audit adalah wajar, maka pemakai laporan keuangan tersebut akan mempercayai informasi yang tercantum dalam laporan tersebut sebalikan pemakain informasi akan tidak percaya jika hasil audit menyatakan tidak wajar. g. Unsur terakhir dalam sebuah audit adalah adanya pemakai yang berkepentingan. Dalam dunia bisnis pemakai yang bekepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur serta kantor urusan pajak.


Sukrisno Agoes menyebutkan tiga jenis auditing yang umum dilaksanakan. Ketiga jenis audit tersebut yaitu : 52 1. Operasional Audit (Pemeriksaan Operasional/Manajemen) Operasional atau management audit merupakan pemeriksaan atas semua atau sebagian prosedur dan metode operasional atau organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisasinya. Audit operasional dapat menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil dari audit operasional berupa rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi manajemen sehingga audit jenis ini lebih merupakan konsultasi manajemen. 2. Compliance Audit (Audit Ketaatan) Compliace Audit merupakan pemeriksaan untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah ditetapkan otorisasi berwenang sudah ditaati oleh personel di organisasi tersebut. Audit ini biasanya ditugaskan oleh otorisasi berwenang yang telah menetapkan prosedur / peraturan dalam perusahaan sehingga hasil audit jenis ini tidak untuk dipublikasikan tetapi untuk intern manajemen. 3. Financial Audit (Audit atas Laporan Keuangan) Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Dalam pengertiannya apakah laporan keuangan secara umum merupakan informasi yang dapat ditukar dan dapat diverifikasi lalu telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Umumnya kriteria yang dimaksud

52

Sukrisno Agoes.,Auditing (Pemeriksaan Internal) oleh Kantor Akuntan Publik Jilid I, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004) Hal. 10-13.


adalah standar akuntansi yang berlaku umum seperti prinsip akuntansi yang umum. Hasil audit atas laporan keuangan adalah opini auditor. Sedangkan berdasarkan kelompok atau pelaksana audit, audit dibagi empat jenis, yaitu : 53 1. Auditor Ekstern Auditor ekstern / independen bekerja untuk kantor akuntan publik yang statusnya di luar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan atas financial audit. 2. Auditor Intern Auditor intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu tugas internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis compliance audit. 3. Auditor Pajak Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 4. Auditor Pemerintah Tugas auditor pemerintah adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah. Dan sering juga audit atas ketaatan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Audit yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

53

Ibid, Hal. 15


B. Pengaturan Pelaksanaan Audit dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Pelaksanaan audit bagi perseroan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban bagi perseroan untuk melakukan audit tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini akan dibahas pengaturan tentang pelaksanaan Audit yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 1. Pengaturan Audit Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan audit dalam UUPT ditemukan dalam kaitannya dengan laporan tahunan perseroan. Mengenai laporan tahunan perseroan diatur pada Pasal 66 ayat (2) UUPT yang menjelaskan bahwa laporan tahunan merupakan dokumen perusahaan yang terdiri dari 54: 1) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. 2) Laporan mengenai kegiatan perseroan. 3) Laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan. 4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.

54

Frans Satrio Wicaksono,SH, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas. (Malang : Visimedia : 2009), hal.65.


5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau. 6) Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris. 7) Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa hal-hal yang harus dimuat dalam sebuah laporan tahunan adalah hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh organ pelaksana kegiatan perseroan yang dalam hal ini adalah direksi perseroan dan dewan komisaris perseroan sehingga dengan kata lain laporan tahunan merupakan dokumen perusahaan yang berisikan segala keadaan ataupun aktivitas perusahaan selama satu tahun buku. Yang dimaksud dengan dokumen perusahaan menurut Pasal 1 angka (2) UndangUndang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perushaaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengarkan. Menurut Pasal 2 undang-undang tersebut dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen Keuangan terdiri dari: 55 a. Catatan 56 Catatan adalah setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Catatan

55 56

Lihat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1997 Pasal 5 UU nomor 8 tahun 1997.


tersebut berupa neraca tahunan perhitungan laba rugi tahunan, rekening, dan jurnal transaksi harian. b. Bukti pembukuan Bukti pembukuan adalah dokumen keuangan yang berupa warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang memperngaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal. 57 c. Data pendukung administrasi keuangan Data pendukung administrasi keunagan terdiri atas data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan dan yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan. Menurut penjelasan Pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1997, yang termasuk data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan misalnya adalah surat perintah kerja, surat kontrak atau surat perjanjian. Sedangkan data pendukung yang bukan merupakan bagian dari bukti pembukuan misalnya adalah rekening harian atau rekening antarkantor. Sedangkan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997, dokumen lainnya terdiri atas data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Yang termasuk kedalam dokumen lainnya perusahaan antara lain risalah rapat umum pemegang saham (RUPS), laporan tahunan, akta pendirian perusahaan, akta otentik lainnya yang masih mengandung kepentingan hukum tertentu dan nomor pokok wajib pajak. 58

57

Pasal 6 UU nomor 8 tahun 1997. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia cetakan ketiga revisi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006) Hal 72. 58


Dalam Pasal 66 ayat (1) UUPT mengatur mengenai mekanisme penyampaian laporan keuangan oleh direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya di sebut RUPS). Direksi merupakan pihak yang bertugas dan berkewajiban membuat laporan tahunan perseroan kemudian disampaikan terlebih dahulu kepada dewan komisaris untuk ditelaah, setelah selesai ditelaah oleh dewan komisaris baru kemudian disampaikan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir Laporan tahunan yang telah dibuat oleh direksi serta ditelaah oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Pada Pasal 67 ayat (3) UUPT menegaskan penerapan anggapan hukum (rechtsvermoeden, legal presumption) yang menyebutkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang tidak menandatangani dianggap menyetujui laporan tahunan tersebut. Berarti melalui penerapan anggapan hukum ini, dia sepenuhnya ikut memikul tanggung jawab hukum atas kebenaran yang tercantum dalam laporan tahunan. Sehubungan dengan pembuatan laporan tahunan oleh direksi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) maka dalam Pasal 66 ayat (3) memerintahkan kepada direksi untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan” menurut penjelasan Pasal 66 ayat (3) adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntansi Indonesia yang diakui pemerintah Republik Indonesia.


Pasal 66 ayat (4) UUPT menegaskan bagi atau terhadap perseroan yang wajib diaudit, maka neraca keuangan dan laporan laba rugi yang telah diaudit itu, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 68 ayat (1) UUPT mengatur kewajiban direksi untuk menyerahkan laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit, apabila: 1) Kegiatan untuk perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat. 2) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat. 3) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka. 4) Perseroan merupakan persero. 5) Perseroan mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Menurut Pasal 68 ayat (6) UUPT, jumlah ini bisa dikurangi. Namun pengurangan besarnya jumlah nilai tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). 6) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 69 ayat (1) UUPT memuat ketentuan tentang persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris yang dilakukan oleh RUPS. Pasal 69 ayat (3) UUPT menyebutkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara renteng apabila laporan keuangan yang disediakan tidak benar atau menyesatkan. Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (3) tersebut, laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal dan usaha


dari Perseroan. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa laporan keuangan yang tidak benar atau menyesatkan adalah laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal dan usaha perseroan baik karena kekeliruan ataupun kecurangan yang dilakukan direksi sebagai pembuat laporan keuangan. Apabila laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Akan tetapi, anggota direksi dan anggota komisaris “dibebaskan” dari tanggung jawab tersebut dengan syarat, apabila mereka dapat membuktikan bahwa keadaan itu bukan karena kesalahannya. 59 Tanggung jawab pembuatan laporan keuangan yang benar dan tidak menyesatkan pada dasarnya merupakan tanggung jawab direksi sebagai pengurus perseroan. Jika dalam suatu laporan keuangan ditemukan informasi yang tidak benar ataupun menyesatkan dikarenakan keliru atau kecurangan pengurus perseroan, maka pengurus perseroan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak lain akibat laporan keuangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut. Direksi sebagai pengurus perseroan secara tanggung renteng wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul kecuali anggota direksi dapat membuktikan kerugian itu bukan karena kesalahannya. Pasal 97 UUPT mengatur tentang anggota direksi yang dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk tanggung renteng atas kerugian apabila anggota direksi tersebut dapat membuktikan kekeliruan atau kesalahan yang terjadi bukan karena kesalahannya.

59

Ibid. Halaman. 288


Akuntan publik sebagai auditor yang melaksanakan permintaan audit atas laporan keuangan memiliki peran dalam menemukan kekeliruan ataupun kecurangan yang ada di dalam laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan ketentuan dalam UUPT telah dijelaskan tentang kewajiban melakukan audit terhadap laporan tahunan dan/atau laporan keuangan perseroan yang tergolong kedalam kelompok perseroan yang laporan tahunannya wajib diaudit oleh akuntan publik atau auditor independen sebelum disahkan dalam RUPS. Timbulnya kewajiban Direksi untuk menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik ini dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan selain itu hal tersebut juga berguna bagi perseroan yang mengharapkan dana dari pasar modal serta untuk menemukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan dengan benar dan tidak menyesatkan sehingga mencegah pemegang saham atau pihak ketiga mengalami kerugian.

2. Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tersebut berlaku umum bahwa prinsip standar akuntansi yang berlaku umum adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim di pasar modal.


Bapepam sebagai regulator kegiatan di pasar modal melalui Keputusan Kepala Bapepam tentang Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang pedoman penyajian Laporan Keuangan antara lain menyatakan 60: Hal-hal mengenai bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam peraturan ini, harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan ketentuan akuntansi yang lazim berlaku di Pasar Modal. Selanjutnya peraturan ini menyatakan 61 : Laporan keuangan dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam SAK yang diterbitkan oleh IAI, yaitu meliputi : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Saldo Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk juga skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Laporan keuangan secara berkala penting bagi investor, mengingat laporan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan lain-lain. Berdasarkan laporan-laporan tersebut dapat disusun evaluasi untuk cash flow yang akan datang dan selanjutnya membuat estimasi nilai saham. Dalam melindungi investor dari ketidakakuratan data atau informasi, Bapepam telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan kebenaran data yang

60

Keputusan Ketua Bapepam Nomor :Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996. Peraturan Nomor VIII.G.7:Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. 61 Bismar Nasution. Keterbukaan Dalam Pasar Modal. (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2001),hlm.271.


disajikan emiten baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan keuangan emiten. Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam antara lain: a. Peraturan Nomor VIII.G.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan. Peraturan ini berlaku bagi perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik dimana mmewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyampaikan laporan tahunannya kepada BAPEPAM 14 (hari) sebelum RUPS dilaksanakan. Dalam peraturan ini juga mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di BAPEPAM. b. Peraturan Nomor X.K.1/Keputusan Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Peraturan ini mengatur bahwa setiap perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. c. Peraturan No. X.K.2/Keputusan Ketua Bapepam No. 36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk melaporkan laporan keuangannya disertai laporan akuntan baik laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan


d. Peraturan No.X.K.4/ Keputusan Ketua Bapepam No. 27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Peraturan ini menjelaskan tentang Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada Bapepam. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham e. Peraturan Nomor X.K.5/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-46/PM/1998 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit. Peraturan ini menjelaskan tentang emiten atau perusahaan publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi, maka emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Bapepam dan bursa efek dimana efek emiten atau perusahaan publik tercatat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) sejak emiten atau perusahaan publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud. f. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 atau Peraturan Nomor IX.I.5. tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Salah satu syarat menjadi komite audit adalah adanya pemahaman yang memadai tentang laporan keuangan dan salah salah satu anggota komite audit harus memiliki latar belakang akuntansi. Tugas dan tanggung jawab komite audit salah satunya adalah melakukan


penelaahan atas informasi yang disediakan direksi untuk menjadi masukan bagi dewan komisarin antara lain laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan. g. Peraturan Nomor VIII.A.1/Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-34/PM/2003 tentang Pendaftaran Akuntan yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Akuntan merupakan salah satu profesi pendukung kegiatan di pasar modal. Akuntan yang dapat melakukan kegiatan di pasar modal haruslah terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Salah satu syarat bagi akuntan untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal adalah berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Akuntan Publik. h. Peraturan Nomor: VIII.A.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit Di Pasar Modal. Dalam peraturan ini seorang akuntan dalam memberikan penilaian atau pendapat diwajibkan untuk senantiasa independen. Seroang akuntan dinyatakan tidak independen salah satunya apabila mempunyai kepentingan keuangan baik langsung maupun tidak langsung dengan klien yang bersifat material seperti investasi keuangan dengan klien. i. Peraturan Nomor: X.J.1/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-79/PM/1996 tentang Laporan Kepada Bapepam oleh Akuntan. 62 Akuntan yang memeriksa Laporan Keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang

62

http://peraturan lk-bapepam, Perlindungan Investor Dalam Pasar Modal,diakses pada tanggal 17 April 2014 Pukul. 15.00 WIB.


sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut: 1) pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya; 2) hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya. Selain oleh BAPEPAM, dalam hal regulasi dan pengawasan aktifitas di pasar modal setelah terbitnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka kewenangan memberikan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal menjadi tugas dari OJK. Dalam Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 tersebut dijelaskan bahwa tugas dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dalam pelaksanaan kegiatan di pasar modal, dalam Pasal 70 UU OJK dijelaskan bahwa UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diganti berdasarkan UU OJK tersebut. Dalam kegiatan di pasar modal, OJK telah megeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Aturan tersebut disusun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam melakukan aksi korporasi


pembelian saham kembali tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 63 Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.04/2013 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun latar belakang pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah seringnya tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan, karena itu diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mampu menyelesaikan persengketaan dengan cepat, murah, adil, dan efisien.

3. Dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Bagi perusahaan yang berbentuk BUMN, Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perum diatur dengan Keputusan Menteri. Dasar hukum yang mengatur secara langsung tentang laporan tahunan persero dan perhitungan tahunan Perum tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pada 39 ayat (1) sampai dengan ayat (4) disebutkan bahwa 64 :

63

http://www.ojk.go.id/capital-market-ojk-rule-id, diakses tanggal 14 Juli 2014


1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. 3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Komisaris dan/atau RUPS untuk Persero atau kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri untuk Perum. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan triwulanan dan laporan khusus diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 40 menyebutkan bahwa isi dan mekanisme penyampaian serta pengesahan laporan tahunan Persero diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. 65 Berdasarkan ketentuan Pasal 40 tersebut dijelaskan bahwa terkait isi dan mekanisme penyampaian laporan tahunan BUMN yang berbentuk persero diatur dalam Pasal 66-69 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bagi persero, laporan tahunan dibuat oleh direksi kemudian disampaikan kepada RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir yang sekurang-kurangnya berisi : 66 a) Laporan keuangan b) Laporan mengenai kegiatan perseroan c) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan 64

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara 65 Ibid 66 Pasal 66 ayat (2) UUPT


e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dewan komisaris f) Nama anggota direksi dan dewan komisaris g) Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris h) Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Sedangkan dalam Pasal 41 mengatur tentang mekanisme pelaporan tahunan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perum serta mengatur tentang hal-hal yang wajib dicantumkan di dalam Laporan Tahunan Perum sebagai berikut 67 : 1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. 2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya: a) perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. b) neraca gabungan dan perhitungan laba rugi gabungan dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dan perhitungan laba rugi dari masing-masing perusahaan tersebut. c) laporan mengenai keadaan dan jalannya Perum, serta hasil yang telah dicapai. d) kegiatan utama Perum dan perubahan selama tahun buku. e) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perum. f) nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan

67

PP No. 45 Tahun 2005 Pasal 41 ayat 1 dan 2.


g) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas. Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang pihak yang menandatangani laporan tahunan Perum tersebut serta juga mengatur tentang alternatif lainnya apabila terhadap Pasal 42 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan. Pasal 42 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut 68 : 1) Laporan tahunan Perum ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas, dan disampaikan kepada Menteri. 2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus disebutkan alasannya secara tertulis. Bagi Persero, berdasarkan ketentuan Pasal 67 UUPT dijelaskan bahwa semua anggota direksi dan anggota dewan komisaris wajib menandatangani laporan tahunan. Dalam penjelasan Pasal 67 UUPT disebutkan bahwa penandatanganan laporan tahunan oleh anggota direksi dan dewan komisaris merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugasnya. Pengaturan tentang pembuatan laporan tahunan BUMN yang berbentuk Perum harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan diatur pada Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan hal-hal sebagai berikut 69 : 1) Perhitungan tahunan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

68 69

Ibid. Pasal 42 ayat (1) dan (2). Ibid, Pasal 43 ayat (1) dan (2).


2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka harus diberikan penjelasan serta alasannya. Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa bagi BUMN baik yang berbentuk persero maupun perum diwajibkan untuk membuat laporan tahunan atau laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk memastikan apakah suatu laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan audit terhadap laporan keuangan. Kewajiban untuk melakukan audit bagi BUMN baik yang berbentuk persero maupun perum diatur dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut 70 1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk diperiksa. 2) Laporan atas hasil pemeriksaan auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk disahkan. 3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunan tidak dapat dilakukan. 4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengesahan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum diumumkan dalam surat kabar harian.

70

Ibid, Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4)


Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyebutkan hal-hal sebagai berikut 71 : 1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perum dilakukan oleh Menteri. 2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. 3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Pasal 46 ayat (1) menyebutkan Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), membebaskan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

72

Artinya

setelah laporan tahunan baik perum ataupun persero disahkan oleh Menteri ataupun RUPS, maka pengurus terbebas dari tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dimuat dalam laporan tahunan. BUMN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tentang pemeriksaan eksternal dijelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh auditor eksternal bagi BUMN dengan bentuk persero ditetapkan oleh RUPS sedangkan bagi perum ditetapkan oleh menteri. Pasal 71 tersebut juga menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melakukan pemeriksaan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan 71 72

Ibid. Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Ibid. Pasal 46


perundang-undangan. BPK menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 73 BUMN baik yang berbentuk persero maupun perum yang seluruh modalnya atau sebagian besar modalnya terdiri dari keuangan negara yang dipisahkan tentuk menjadi salah satu objek bagi BPK dalam menjalankan tugasnya. UU BUMN juga mengatur tentang pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan auditor BPK. Hal ini disebabkan tugas BPK sebagai pemeriksa pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa keuangan atau kekayaan negara yang ditempatkan di BUMN telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang telah dibahas dari peraturan diatas diketahui bahwa laporan keuangan sebagai bagian dari laporan tahunan perusahan merupakan dokumen perusahaan yang sangat penting keberadaannya. Khususnya laporan keuangan, dimana pembuatannya harus berdasarkan standar akuntansi yang diterima umum di Indonesia merupakan dokumen yang berisi tentang informasi penting dan materil yang dapat mempengaruhi para pihak yang berkaitan dengan suatu perusahaan. UUPT sebagai aturan pokok pelaksanaan kegiatan perusahaan di Indonesia telah mewajibkan pembuatan laporan keuangan sebagai bagian dari laporan tahunan dibuat

73

UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan


berdasarkan standar akuntansi yang diterima umum serta mewajibkan bagi perusahaan tertentu untuk menyampaikan laporan tahunan kepada auditor independen untuk diaudit. Pembuatan laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan oleh direksi dan kemudian disampaikan kepada akuntan publik untuk diaudit merupakan bentuk pertanggung jawaban direksi sebagai pengelola perusahaan dan menjadi sarana perlindungan pemegang saham UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mewajibkan bagi perusahaan yang bergerak di pasar modal untuk melakukan hal yang sama, BAPEPAM sebagai regulator kegiatan di pasar modal telah mewajibkan perusahaan di pasar modal untuk melaksanakan audit bagi laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan informasi. BAPEPAM juga telah memberikan aturan yang jelas bagi para pelaku pasar modal untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangannya serta mewajibkan akuntan publik sebagai profesi pendukung pasar modal yang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan di pasar modal untuk melaporkan dengan segera apabila terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan ataupun ditemukannya hal-hal yang membahayakan kondisi keuangan.74 Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan jelas telah mengatur tentang pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan perusahaan yang berbentuk BUMN baik itu persero maupun perum. Pemeriksaan eksternal dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk dan juga dilakukan oleh BPK, pemeriksaan atau audit atas BUMN dilakukan oleh akuntan publik dan BPK dikarenakan BUMN sebagai badan usaha memiliki modal yang terdiri dari kekayaan atau keuangan negara sehingga perlu perhatian yang khusus dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekayaan negara yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, 74

Peraturan Nomor: X.J.1/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-79/PM/1996 tentang Laporan Kepada Bapepam oleh Akuntan


BUMN sebagai perusahaan terbuka juga tentu memiliki banyak pihak yang berkepentingan atas kondisi keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan memiliki peran yang sangat penting bagi para stakeholders BUMN dalam mengambil keputusan yang bersifat ekonomis. Secara umum audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan oleh akuntan publik yang diamanatkan oleh undang-undang merupakan salah satu upaya guna menjamin kewajaran dari suatu laporan keuangan. Kemampuan auditor dalam menilai apakah suatu laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan hal-hal materil dan kriteria yang ditetapkan secara umum akan meyakinkan para pihak yang berkepentingan sebelum mengambil keputusan. Bagi perseroan yang bersifat tertutup atau perseroan yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk diaudit bukan berarti tidak berhak untuk melakukan audit atas laporan keuangannya. Audit laporan keuangan tetap dapat dimintakan kepada auditor independen yang tergabung dalam sebuah Kantor Akuntan Publik baik oleh direksi perseroan tersebut maupun oleh pemegang sahamnya sebelum disampaikan kepada RUPS. Pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan tersebut penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan perseroan yang telah dilakukan oleh direksi.


BAB II PENGATURAN PELAKSANAAN AUDIT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Recommend Documents