Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)
0leh
Shinta Ikayani Kusumawardani
(Konsentrasi Hukum Bisnis FH-Unud)
ABSTRACT
Research on: The Rules Regarding The Powers and Responsibilities Of Directors In A Limited Liability Company (Comparative Study of Indonesia and Australia). As for the issues discussed in this study related to the application of the authority of the board of directors in the management of a limited liability company under the principle of fiduciary duty Australia comparison of Indonesia can not be separated from the authority granted will cause responsibility that must be borne by the company’s board of directors in managing and also the characteristics of the type of responsibility of Directors This study uses normative juridical approach. Juridical Approaches to run whether the provisions of law relating to kewenagan concrete and responsibilities of the Board of Directors in the management Company Limited Comparative Study of Indonesia and Australia, while Normative is the cover of the principles of law, comparative law, the elements and factors related to authority and responsibility of the Company's Board of Directors in the management of one heart-to-day. This study on Duties and Responsibilities of Directors is normative legal research that emphasizes the study of literature. The purpose of this research is to know the duties and responsibilities of the Board of Directors of Limited Liability Company under the law. Data analysis was performed using the comparative method of qualitative. From the results of this analysis are expected to obtain an accurate picture and understanding of the duties and responsibilities of the Board of Directors of Limited Liability Company. To this effect, a comparison of the authority and responsibilities of the Board of Directors in the management of the Company as the Company's
1
assessment of body organ is the comparison between the authority of the Board of Directors in Indonesia and in Australia the comparative results indicate that the system of regulation in Indonesia and Australia are more inclined to use the model and not a model enabling mandatory because it is based by the condition of the structure of capital ownership. Fiduciary obligations, particularly on legislation in both Indonesia and Australia appear as incomplete law and need to be interpreted by the fiduciary. The main essence of this comparison as the basis for further transplants Indonesia that fiduciary obligations may fruitfully dalamn Handling Company Limited. Keywords: Authority and Responsibility of the Board of Directors, Company Limited.
I.
PENDAHULUAN
mengadakan kapitalisasi modal dan
1.1
Latar Belakang
sebagai wahana yang potensial untuk
Keberadaan
Perseroan
memperoleh keuntungan baik bagi
Terbatas dalam dunia usaha dan
instansinya sendiri maupun bagi para
perdagangan baik secara nasional
pendukungnya (pemegang saham).
mapun secara internasional adalah
Oleh karena, itu bentuk badan usaha
sangat penting serta strategis untuk
ini
menggerakkan
diminati oleh masyarakat.1
kegiatan
dan
mengarahkan
pembangunan
ekonomi,
Perseroan
Adapun
Terbatas
Rudhi
sangat
Prasetyo
terutama dalam rangka menghadapi
mengemukakan alasan pelaku bisnis
globalisasi
memilih Perseroan Terbatas adalah :
dan
liberalisme
perekonomian dunia yang semakin kompleks,
Sebagai badan hukum yang
bisnis lebih
sehingga para pelaku
mandiri pada hakekatnya Perseroan
cenderung memilih
Terbatas mempunyai tanggung jawab
badan usaha yang berbentuk badan
terbatas
dimana
hukum yaitu Perseroan Terbatas,
segala akibat dan hutang yang timbul
alasannya sebagaimana dikemukakan
dari
perbuatan
konsekuensinya
tersebut
harus
oleh Sri Rejeki Hartono bahwa : Perseroan mempunyai
Terbatas
kemampuan
mengembangkan
diri,
1
Agus Budiarto, 2002,Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Cet. I, Ghalia Indonesia,Jakarta, hal. 13
untuk mampu
2
ditanggung oleh Perseroan Terbatas
badan hukum atau suatu subyek
itu
harta
hukum yang memiliki hak dan
kekayaan Perseroan Terbatas yang
kewajiban baik secara phisik dan
bersangkutan tanpa sedikitpun dapat
phsikis tidak dapat bertindak sendiri
meminta pertanggungjawaban dan
maka perlulah diwakili dengan sah,
atau menuntut untuk dibayar dari
oleh organ perusahaan yang oleh
harta
hukum ditunjuk guna mewakili hak
sendiri
yaitu
kekayaan
dengan
pribadi
yang
melakukan perbuatan sekalipun yang
dan kewajiban
melakukan
adalah Direksi sebagaimana diatur
perbuatan
adalah
pemegang Perseroan Terbatas.2
Perseroan Terbatas
dalam Pasal 92 UU No. 40 Tahun 2007.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan
bahwa
Direksi
Perseroan
Perseroan
merupakan
yang
organ
berwenang
Terbatas merupakan suatu badan
bertanggung
hukum (rechtpersoon, legal entity),
pengurusan
atau suatu manusia semu (artificial
kepentingan Perseroan sesuai dengan
person) ataupun merupakan suatu
maksud dan tujuan Perseroan serta
badan hukum intelektual (intellectual
mewakili Perseroan baik di dalam
body).
yang
maupun di luar pengadilan sesuai
bertanggungjawab atas kegiatan yang
dengan Anggaran Dasar berdasarkan
dilakukan oleh perseroan adalah
sistem hukum Indonesia. Dalam hal
perseroan itu sendiri selaku badan
ini dikaji dalam hukum comman law
hukum3.
system
Pada
prinsipnya
Namun
mengingat
Perseroan Terbatas adalah suatu
jawab
penuh
dan
Perseroan
dimana
seorang
atas untuk
Direksi
memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang terbagi dalam dua hal
2
Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut UU No,1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,Cet,ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 50.
yaitu : 1. Kewajiban yang berlandaskan prinsip
fiduciary
dengan
iktikad baik dan tanggung
3
Munir Fuady, 2008,Perseroan Terbatas Paragdigma Baru, Cetakan 3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.8. (selanjutnya disingkat Munir Faudy I)
jawab.
3
2. Kewajiban pengurusan yang
Direksi sebagai organ penting
baik dan bertindak dengan
dalam Perseroan selaku pengurus dan
keahlian dalam Perseroan.
perwakilan perseroan, harus bertindak
Sehingga dalam hal ini Direksi
secara hati-hati, patut dan bertindak
memiliki kedudukan serta perannya
dengan
sebagai
tanggung
organ
tugasnya dalam
Perseroan
mencakup hal
dan
kewajiban
yang
tertuang
dalam
terhadap
dipimpinnya.
mengendalikan
Perseroan
Kepercayaan
operasi
kegiatan
perseroan sehari-hari dalam batasbatas yang ditetapkan oleh Undang-
Pepektus
Undang
perusahaan. Sehingga apabila terjadi kesalahan
dengan
maksud dan tujuan perseroan Direksi
sesuai dengan tujuan dari Perseroan yang
sesuai
mengelola perseroan sesuai dengan
sesuai dengan iktikad baik dan terhadap
penuh
(fiduciary) untuk menjalankan dan
untuk
menjalankan pengurusan Perseroan
pengabdian
jawab
dan
dengan maksud dan tujuan perseroan
jawabnya
sebagai organ Perseroan. Direksi memiliki
baik
anggaran dasar perseroan sebagaimana
kewenangan
tanggung
itikad
Nomor
40
Tahun
2007
tentang Perseroan Terbatas, Anggaran
penjabaran
Dasar dan RUPS serta di bawah
perpektus perusahaan Direksi dapat
pengawasan
langsung
dimintakan
Apabila dalam melakukan tugas dan
pertanggunjawabannya akan tetapi
tanggung jawabnya, serta wewenang,
selama Direksi dapat membuktikan
Direksi melakukan perbuatan melawan
bahwa
bukan
hukum yang mengandung benturan
disebabkan oleh kesalahan dirinya
kepentingan atas kepentingan pribadi
maka Direksi dapat dibebaskan dari
dan kepentingan perseroan, Direksi
tanggung jawab tersebut. Dengan
tersebut harus lebih mendahulukan
adanya perbedaan sistem hukum
kepentingan perseroan. Direksi dapat
yang mengatur hukum perusahaan
mengambil
dari kedua sistem yang berbeda ini
sepanjang tidak merugikan perseroan,
mengakibatkan adanya persamaan
artinya
dan perbedaan kewenangan serta
kerugian
kelalaian
tersebut
Dewan
Komisaris.
kepentingan
tidak
ada
terhadap
tersebut,
menimbulkan perseroan
atas
tindakan yang diperbuat oleh Direksi.
tanggung jawab dari seorang Direksi.
4
The American Law Institute
kedireksian.
Mereka
harus
Principles of Corporate Governance
merupakan elemen yang bersikap
that provision would insulate a
independen
director or officer from liability for
mengambil
keputusan
dalam
the consequences of a business
melakukan
pengawasan
jalannya
judgement
Perseroan,
khususnya
dalam
if,
in
addition
to
dan
objektif
dalam
exercising due and acting in good
menyelesaikan benturan kepentingan
faith, he had a rational basis for
(conflict of interest) antara Executive
business judgement.4 Pada umumnya
Directors dengan kepentingan lain.
dalam sistem common law Board of
Mereka dapat dikatakan berperan
Directors, dibagi menjadi dua bagian
secara independen sebagai “anjing
yaitu:
penjaga”
1. Chief Executive officer (CEO), yang
berfungsi
melaksanakan
kepentingan
dan
bertanggung
dog)
pemegang
untuk saham
minoritas.
jawab
Berdasarkan
pengurusan
pemahaman
terhadap konsep dasar tanggung
Perseroan sehari-hari. 2. Chairman,
(watch
jawab Direksi dalam menjalankan
berkedudukan
Perseroan
Terbatas
seperti
di
sebagai Direktur noneksekutif
jelaskan tersebut di atas, maka akan
(non-executive director).
di bahas dalam jurnal ini dengan
Pengangkatan noneksekutif direktur
judul “Pengaturan Kewenangan,
terutama diperlukan pada Perseroan
dan
besar
Dalam Perseroan Terbatas (Studi
maupun Perseroan Publik.
Umumnya
mereka
memiliki
Tanggung
Perbandingan
keterampilan dan pengalaman dalam
Jawab
Indonesia
Direksi
dan
Australia).”
4
1.2. Rumusan Masalah.
Dikutip dalam The American Law Institute Principles of Corporate Governance oleh Munir Fuady, 1996,Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek buku ke satu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal62. (selanjutnya disingkat Munir Faudy II)
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
5
1. Bagaimanakah Direksi
dalam
kewenangan
kewenangan
menjalankan
Perseroan
Perseroan Terbatas? 2.
Direksi
dalam
sehingga
dapat
memperdalam
hukum
kita
Bagaimanakah tanggung jawab
sendiri, serta dapat meneliti
hukum Direksi dalam pengurusan
secara obyektif kelebihan dan
Perseroan Terbatas serta terkait
kekurangan hukum kita sendiri
penerapan
sehingga kita dapat melihat
Corporate
Social
Responsibility?
kemungkinan-kemungkinan pengaturan problem sosial.
1.3
2.
Tujuan Penelitian. Upaya
peneliti
untuk
Untuk
dapat
mengetahui
kriteria tanggung jawab Direksi
pengembangan ilmu hukum terkait
terkait
dalam
pengurusan
dengan paradigma
”science as a
Perseroan Terbatas dalam studi
proces ” (ilmu sebagai proses).
banding antara Indonesia dan
Dengan paradigma ini ilmu tidak
Australia.
akan pernah berhenti atau bersifat final
dalam
kebenaran
penggaliannya dibidang
masing-masing.
5
atas
II Metode Penelitian
obyeknya
Secara
Pendekatan
umum
masalah
yang
dipakai adalah metode pendekatan
penelitian ini bertujuan antara lain
masalah secara
yaitu :
yaitu pendekatan yang mencakup
1.
Untuk
mengetahui
penelitian terhadap asas-asas hukum,
batasan dan mengungkapkan
perbandingan hukum, unsur-unsur
bahwa landasan transplantasi
dan faktor-faktor yang berhubungan
prinsip fiduciary dalam sistem
dengan kewenangan dan tanggung
hukum
jawab direksi dalam Undang Undang
Australia,
dapat
yuridis normatif
Indonesia terkait
dan dengan
Perseroan perbandingan Common
5
Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program PascaSarjana, 2006,UNUD, hal. 7.
Approach
Terbatas
dengan
sistem Law.
hukum
Comparative (Pendekatan
Perbandingan), maksudnya kegiatan
6
untuk membandingkan hukum suatu
jawab Direksi dalam studi banding
negara dengan hukum negara lain
Indonesia dan Australia.
atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. 6
III
HASILDAN PEMBAHASAN
Jadi dengan pendekatan ini dapat kita
3.
KEDUDUKAN
DAN
dapat kita dapat meneliti secara
KEWENANGAN DIREKSI
obyektif kelebihan dan kekurangan
DALAM
hukum kita sendiri, sehingga kita
TERBATAS.
melihat kemungkinan-kemungkinan
Kedudukan
PERSEROAN
Perseroan
pengaturan
problema-problema
Terbatas sebagai badan hukum tidak
social
berkaitan
dengan
bisa dilepaskan dari teori fiksi (fictie
jawab
theorie) yang dikenal dalam ilmu
yang
kewenagan dan tanggung
Direksi dalam pengurusan Perseroan
hukum.
Terbatas terutama dalam tanggung
pertama kali oleh Von Savigny.
jawab sosial dan lingkungan.
Menurut teori ini, badan hukum itu
Penelitian
yuridis
Teori
ini
dikemukakan
normatif,
dianggap sebagai hal yang abstrak,
teknik pengumpulan bahan hukum
tidak nyata, karena tidak mempunyai
yang digunakan dalam penelitian ini
kekuasaan
adalah
penelitian
kehendak. Badan Hukum dianggap
kepustakaan (library research) upaya
seolah-olah manusia. Oleh karena
untuk memperoleh bahan dari dari
itu, tindakan badan hukum dianggap
penelusuran literatur kepustakaan,
juga sebagai tindakan manusia. Jika
peraturan
manusia
melalui
undangan,majalah/jurnal
perundang-
untuk
dalam
menyatakan
tindakannya
hukum,
mempunyai tanggung jawab, badan
koran dan majalah serta artikel
hukum juga bertanggung jawab atas
online dalam halaman internet dan
tindakan yang dilakukannya.
sumber lainnya yang ada kaitannya
Perseroan
Terbatas
sebagai
dengan pembahasan topik tesis ini
badan hukum merupakan pendukung
yaitu kewenangan dan tanggung
hak dan kewajiban, yang dapat mengadakan
6
Peter Mahmud Marzuki,2007 , Penelitian Hukum, Jakarta,hal. 133.
dengan
7
pihak
perbuatan lain.
hukum Perseroan
Terbatas memiliki kekayaan sendiri,
perseroan yang melaksanakan fungsi
yang
kekayaan
perseroan.7 Direksi merupakan organ
pengurus atau pendirinya. Segala
yang bertindak untuk melakukan
kewajiban hukumnya dipenuhi dari
pengurusan dan pengawasan suatu
kekayaan
itu.
perseroan yang berkewajiban untuk
Menurut asasnya apabila kekayaan
meningkatkan nilai ekonomis suatu
perseroan tidak mencukupi untuk
perseroan
menutupi kewajibannya, maka hal
sehari-hari, sehingga Direksi harus
tersebut
tanggung
diberikan kewenangan-kewenangan
jawab pendiri atau pengurus untuk
yang mendukung untuk tercapainya
menutup kekurangan tersebut. Badan
hasil yang ingin dicapai dalam
hukum merupakan subjek hukum
Perseroan, dan juga diembankan
buatan manusia berdasarkan hukum
tanggung jawab selaku wakil dan
yang berlaku.
salah satu pengurus Perseroan.
terpisah
dari
yang
bukan
dimilikinya
berarti
Direksi ini bertindak untuk dan atas
nama
bertanggung pengurusan
Perseroan, jawab
perseroan
Direksi
sehingga
penuh
termasuk
pengurusan
Perseroan
seperti
layaknya manusia yang mempunyai
atas
kedudukan,
untuk
kapasitas
kewenangan yang
telah
dan
ditentukan
kepentingan dan tujuan perseroan
dalam anggaran dasar (AD) dan
dan sebagai wakil dari Perseroan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun
baik di dalam maupun di luar
2007 tentang Perseroan Terbatas
pengadilan sesuai dengan Anggaran
(UU PT). Dalam menjalankan tugas
Dasar.
sebagai perwakilan Perseroan dan
Direksi adalah organ perseroan
tugas pengurusan, Direksi Perseroan
yang bertanggung jawab penuh atas
harus melakukan tugas dan tanggung
pengurusan
untuk
jawabnya dengan cara-cara yang
kepentingan perseroan dan tujuan
baik, layak dan beritikad baik dan
perseroan baik di dalam maupun di
penuh tanggung jawab.
luar
perseroan
pengadilan
sesuai
dengan 7
Gunawan Widjaja, 2004, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, hal. 21.
ketentuan Angaran Dasar. Direksi merupakan satu-satunya organ dalam
8
Meskipun
tidak
ada
suatu
Bernard
jelas
dan
pasti
sebagai “ the decision maker
mengenai kedudukan Direksi dalam
within the company should act
suatu Perseroan. Akan tetapi yang
in the inerest of the company,
jelas
badan
and not in their own interest.10
perseroan yang paling tinggi, karena
Dalam hal ini Direksi bertindak
Direksi berhak dan berwenang untuk
dalam menjalankan pengurusan
menjalankan perusahaan, bertindak
Perseroan
untuk dan atas nama perseroan (baik
menyalahgunakan kepercayaan
di dalam maupun di luar pengadilan)
yang
dan
semata-mata
rumusan
yang
Direksi
merupakan
bertanggung
jawab
atas
S
Black
diartikan
tidak
diberikan
untuk
padanya
hanya
tuk
pengurusan dan jalannya perseroan
kepentingan pribadi melainkan
untuk
tugas dan kewenangan yang
kepentingan
perseroan.
dan
tujuan
8
diberikan
dijalankan
untuk
Sama halnya dengan civil law
kepentingan Perseroan sesuai
sistem dalam hukum common law
dengan maksud dan tujuan
sistem tugas yang dilakukan anggota
Perseroan.
Direksi Perseroan dapat diuraikan
Dalam menjalankan Perseroan
sebagai berikut:
anggota
a)
Fiduciary duties of good faith
Fiduciary Duties of good faith dan
and loyalty9
loyalty dapat dikategorikan sebagai
The
fiduciary
duties
Direksi
berdasarkan
berikut:11
are
analogous to the duties owed
a)
by trustess. Selain itu menurut
Director must act bona fade,in what they believe to be in the best interest of the company.
8
Try Widiyono, 2005, Direksi Perseroan Terbatas,PT Ghalia Indonesia,Bogor, hal 7.
10
Bernar S Black, 2001, The Principles Fiduciary Duties Of Board Of Director, Asian Roundtable on corporate Governance, Singapore, April, hal 2.
9
National Library of Australia Cataloguingin Publication Data, 1987,
Duties And Responsibilities of Company Secretaries and Directors in Australia,CCHAustralia Limited,Australia. hal 50.
11
National Library of Australia Cataloguingin Publication Data, Op.Cit, hal. 55.
9
b)
c)
Director must be exercise their
berdasarkan kewenagan dan itikad
power for purpose for which
baik
the are conffered and not for
terdapat
an extraneous purpose.
jugdement.
Director must not fetter their disrection
to
Director themselves
kehati-hatian
prinsip
exersicetheir
in
not
place
position
business
of
atau kelalaian itu datang, maka resiko
must
maka
Sehingga ketika kesalahan
powers. d)
dengan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan.
of
orang
yang
hidup
Setiap pasti
akan
conflictof interest without the
mengalami dan akan menghadapi
consentof the company.
risiko atas hidupnya sendiri, hal ini
Setiap
anggota
Direksi
dalam
diakibatkan
ketidaktahuannya
menjalankan pengurusan berdasarkan
mengenai peristiwa yang akan ia
jalan
alami secara pasti.
pemikirannya
sendiri,
begitupun dalam mengambil suatu
Dalam
suatu
Perseroan
keputusan harus dengan maksud dan
Terbatas keberadaan Direksi ibarat
tujuan yang benar berasaskan itikad
nyawa
baik
mungkin
dengan
mempertimbangkan
bagi
perseroan.
suatu
Perseroan
Tidak tanpa
secara praktis semata-mata untuk
adanya Direksi. Sebaliknya tidak
kepentingan Perseroan.
mungkin ada Direksi tanpa adanya
2.
Duties of skill and care.
Perseroan.
Duties of skill and care ini
keberadaan Direksi bagi Perseroan
didasari pada duty to exercesi care
Oleh
karena
itu,
Terbatas sangat penting.
and diligence. Melihat kewajiban ini
Direksi diberikan kepercayaan
maka Direksi dalam menjalankan
oleh
pengurusan harus dengan kehati-
melalui mekanisme Rapat Umum
hatian. Dan seorang Direksi dituntut
Pemegang Saham untuk menjadi
untuk mengambil keputusan yang
organ Perseroan yang akan bekerja
tepat dan cepat demi kepentingan
untuk kepentingan Perseroan, serta
Perseroan. Untuk melindungi setiap
kepentingan
keputusan yang dibuat oleh Direksi
saham
10
seluruh
yang
pemegang
seluruh
saham
pemegang
mengangkat
dan
mempercayakan sebagai satu-satunya
pemegang
organ yang mengurus dan mengelola
lainnya.
Perseroan.
saham
ataupun pihak
Fiduciary duty seorang Direksi
Dalam
menjalankan
dalam hal ini adalah tugas yang terbit
perwakilan
secara hukum (by the operation of
Perseroan, Direksi harus bertindak
law) dari suatu hubungan fiduciary
secara hati-hati, patut atau sebaik-
antara Direksi dengan Perseroan
baiknya sesuai dengan kewenangan
yang
yang diberikan dalam anggaran dasar.
menyebabkan Direksi berkedudukan
Seandainya dalam pengurusan dan
sebagai trustee dalam pengertian
kepengurusan
dan
perwakilan perseroan tersebut Direksi
hukum
melakukan perbuatan atau tindakan
maka
dapat
kepadanya
karena
kejujuran
dimintai
itu
Teori
seorang
diterapkan
perusahaan
melaksanakan
tersebut
tidak
boleh
Hasibuan
tugasnya
menjalankan
yang
mana
authority
adalah kekuasaan yang sah dan legal
mengambil
yang
keuntungan untuk dirinya sendiri atas of
dalam
yang
dengan pengertian dari Malaya SP
care). Selain itu seorang Direksi dalam
wewenang
pengurusan Perseroan ini terkait
melaksanakan tugasnya (duty of
(duty
terhadap
dengan derajat yang tinggi.
Direksi harus berhati-hati dalam
perusahaan
seorang
skill), itikhad baik, loyalitas dan
pertanggungjawaban.
Oleh
sehingga
dan kemampuan (duty care and
atau sesuatu ketentuan yang telah anggaran dasar,
trust
yang
Direkai harus memiliki kepedulian
yang melanggar batas kewenangan
ditetapkan dalam
dipimpinnya,
memiliki
seseorang
untuk
memerintah orang lain, berbuat atau
loyalty).
tidak berbuat sesuatu.12
Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungan fiduciary duty dapat menyebabkan Direksi untuk
dimintakan 12
pertanggungjawaban
hukumnya
Malayu Sp Hasibuan, 2011,
Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Bumi Aksara, Jakarta
secara pribadi terhadap perbuatan
hal.64.
yang dilakukannya baik terhadap 11
Menurut louis A Allen seperti dikutip Malayu mengatakan bahwa:
a.
13
Hubungan antara Pemegang Saham,
“authority sum if the power
performance
of
the
Perseroan Terbatas sebagai
work
badan
delegated. “
hukum
perbuatan
Artinya
wewenang
Direksi
Perseroan Terbatas.
and right entrusted to make possible the
dan
adalah
dalam
hukum
pengurusnya.
melakukan
mesti
melalui
Tanpa
adanya
sejumlah kekuasaan (power)
pengurus badan hukum itu tidak akan
dan
hak
didelegasikan
(right)
yang
dapat
pada
suatu
antara badan hukum dan pengurus
jabatan.
berfungsi.
Ketergantungan
menjadi sebab mengapa antara badan
Sedangkan
Harold
hukum dan pengurus melahirkan
Koontz dan Cyril O Donnel yang
hubungan fidusia (fiduciary duties)
menyatakan :
menurut
14
di mana pengurus selalu menjadi
Authority is legal or right full
pihak yang dipercaya bertindak dan
power a right to command or to act. Artinya
wewenang
menggunakan wewenangnya hanya
adalah
untuk kepentingan Perseroan semata.
kekuasaan yang sah, suatu hak
Perseroan Terbatas sebagai badan
untuk
hukum (legal entity)
memerintah
atau
bertindak.
badan
Dari pendapat para sarjana
standi in judicio) yang memiliki sifat
diatas dapat ditarik suatu kesimpulan
dan ciri kualitas yang berbeda dari
bahwa wewenang merupakan dasar
bentuk usaha yang lain. 15
untuk
bertindak,
berbuat,
dan
hukum
mandiri
merupakan (persona
Hubungan antara Direksi dan
melakukan kegiatan atau aktivitas
Perseroan
dalam suatu perusahaan.
hubungan
selain kerja,
didasarkan direksi
juga
memiliki hubungan fidusia dengan Perseroan.
Direksi
memiliki
13
Ibid,dikutip dari Louis A Allen oleh Melayu SP Hasibuan dalam Manjemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Bumi Aksara, Jakarta. 14
15
G. Rai Widjaya, 2005,Hukum Perusahaan, cet. 4, PT Megapoin, Jakarta,hal. 142.
Ibid.
12
kedudukan
fidusia
(fiduciary
position) di dalam Perseroan.
duty ini oleh Direksi sampai pada
16
batas-batas tertentu dikembangkan
Fiduciary duty Direksi akan memberikan
perlindungan
dan
diterapkan
pula
terhadap
yang
beberapa pihak lain dalam Perseroan
berarti bagi Pemegang saham dalam
yaitu pihak pemegang saham dan
pelaksanaan pengurusan Perseroan.
pekerja di perusahaan tersebut.
Dikarenakan pemegang saham dan
Doktrin
duty
of
care,
Perseroan tidak dapat sepenuhnya
mewajibkan direktur dan management
melindungi
untuk
dirinya
sendiri
dari
berperilaku
hati-hati
tindakan Direksi yang merugikan di
sebagaimana orang-orang berperilaku
mana Direksi bertindak atas nama
dalam situasi yang sama. Jika direktur
perusahaan dan pemegang saham.
melanggar
Maka
menghindari
mengakibatkan perusahaan menderita
penyalahgunaan aset-aset perusahaan
kerugian financial, maka pengadilan
dan wewenang oleh Direksi dengan
akan memutuskan bahwa direktur dan
begitu Direksi dibebankan fiduciary
manajement bertanggung jawab secara
duty.
pribadi untuk membayar ganti rugi
untuk
Direksi
of
care
dan
organ
kepada perusahaan. Sebaliknya, jika
pada
direksi dan management menyetujui
teori fiduciary
suatu transaksi dengan mengabaikan
duties yang dimana dibebankan pada
duty of care dan transaksi tersebut
Direksi. Karena itu banyak argumen
belum dilakukan maka pengadilan
dan yurisprudensi yang telah dibuat
akan memberlakukan injuction untuk
untung
mencegah transaksi tersebut.17
Perseroan
sebagai
duty
secara
prinsipnya terdapat
tanggung
historis,
jawab
Direksi
dalam pelaksanaan hubungan tugas fiduciary
antara
Direksi
dengan
Perseroan
ini.
Namun
dalam
Kriteria atau standar kehatihatian dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu :
perkembangannya prinsip fiduciary 16
17
Simon Fisher, et.al, 2001,Corporation Law, Butterworths, Australia,hal.136.
Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus, Ed. Pertama, Cet.ke-6, Prenada Media Group,Jakarta,hal.151-152.
13
1)
Standar dasar, bahwa direksi
4)
harus bertindak seperti orang
tidak bertanggung jawab atas
biasa yang
kelalaiannya
karena
tidak
situasi yang sama :
mengetahui
kesalahan
yang
a) Jika seseorang sudah duduk
dilakukan oleh management dan
sebagai seorang direksi maka
pegawai. Akan tetapi jika dia
dia dikenai duty of care,
mengetahui
meskipun
mengarah
berhati-hati dalam
orang
tersebut
hanya boneka; b)
2)
Tanggung
fakta
yang
kedugaan
adanya
perbuatan menyimpang, maka atas
dia tidak dapat menutup mata
pelanggaran duty of care
atas fakta itu. Dalam suatu
hanya
perusahaan besar, direksi yang
jawab
diberlakukan
jika
direktur melakukan tindakan
tidak
yang sangat ceroboh atau
untuk
gross negligence.
perbuatan menyimpang, seperti
melakukan
mekanisme
memonitor
suatu
Standar objektif, artinya direksi
internal accounting control atau
yang mempunyai kemampuan
komite audit, mungkin akan
dibawah rata-rata orang biasa
dianggap melanggar duty of
dalam
care.
posisi
memenuhi
3)
Kelalaian yang pasif, direksi
direksi
standar
harus rata-rata
5)
Sekalipun direksi melanggar duty
orang biasa. Sebaliknya, direksi
of care, akan tetapi dia hanya
yang
bertanggung jawab atas kerugian
mempunyai
keahlian
khusus, harus mempergunakan
jika
keahlia khusus tersebut.
proximate cause atau sebab
Menguntungkan keputusan
perbuatanya
terdekat
dari
merupakan
timbulnya
kepada nasihat ahli dan komite.
kerugian.18
Direksi berhak
mengambil
Dengan demikian Pelaksanaan
keputusan berdasarkan nasihat
pengurusan Perseroan dengan itikad
ahli dan komite, akan tetapi hal
baik dan penuh tanggung jawab
tersebut harus masuk akal dalam 18
situasi tertentu.
14
Ibid,hal. 152-153.
berarti mewajibkan Direksi untuk
Perseroan
melaksanakan tugasnya dengan rajin,
dimanage oleh Direksi.
kehati-hatian, serta trampil dalam
diurus,
dikelola
dan
Segala tindakan Direksi yang
menyikapi segala persoalan.
melampaui batas kewenagan yang
Dengan demikian yang harus
sudah diatur dalam anggaran dasar
diperhatikan Direksi bukan hanya
dan dan undang-undang Perseroan
perusahaan
maka sudah dianggap melakukan
yang
dipimpinnya,
melainkan kepentingan pemegang
suatu tindakan pelanggaran.
sahan dan pekerja di perusahaan
Direksi dalam melaksanakan
tersebut. Direksi juga harus mampu
fungsi
mengartikan
pengurusan
dan
melaksanakan
dan
kewenangan itu,
tujuannya
dalam tidak
kebijakan Perseroan secara baik demi
wajar maka tindakan pengurusan
kepentingan
Dengan
yang demikian dikategorikan sebagai
demikian Direksi harus memiliki
pengurusan yang dilakukan dengan
standar integritas dan loyalitas yang
itikad buruk.
tinggi
Perseroan.
serta
bertindak
untuk
Apabila tindakan Direksi yang
kepentingan Perseroan. b.
tidak sesuai dengan kepentingan Yang
Perseroan dalam hal ini terkait
dengan
dengan adanya benturan kepentingan
Anggaran Dasar Perseroan
(avoid conflict of interst), yakni
Terbatas.
Direksi
Tindakan Tidak
Direksi bertanggung pengurusan
Direksi Sesuai
dituntut jawab
penuh
perseroan
mempergunakan
aset
untuk
kekayaan dan kepentingan Perseroan
atas
untuk maksud mencari keuntungan
untuk
bagi dirinya sendiri.
kepentingan dan tujuan perseroan,
Hal-hal yang perlu dihindari
serta mewakili perseroan, baik di
oleh
dalam maupun di luar pengadilan.
menjalankan pengurusan Perseroan
Tugas dan fungsi utama Direksi,
yaitu adanya benturan kepentingan,
menjalankan
maka ada ruang lingkup kewajiban
pengurusan
dan
melaksanakan
Perseroan.
Jadi
anggota
Direksi
anggota Direksi antara lain:
15
dalam
1.
Kewajiban
untuk
mempergunakan kekeyaan
tidak
uang
Perseroan
3.
dan
untuk memperoleh keuntungan
untuk
pribadi
seperti
menirima
kepentingan pribadi. Apabila
sogokan, atau perbuatan yang
kewajiban ini dilanggar dan
dikategorikan
mengakibatkan
fiduciary duty.
Perseroan
mengalami kerugian anggita
4.
Direksi tersebut :
Tidak
breach
menahan
mengambil
Dikualifikasi
perbuatan melawan hukum
kepentingan
berdasarkan
Mengambil
Pasal
of
atau
sebagian
dari
keuntungan perusahaan untuk
melakukan
1365
pribadi. atau
menahan
sebagian keuntungan Perseroan
KUHPerdata. Atas perbuatan itu, anggota
untuk
kepentingan
pribadi
Direksi yang bersangkutan
merupakan sebagai perbuatan
diancam dengan pertanggung
yang merahsiakan keuntungan
jwaban
oleh anggota Direksi yang
perdata
(civil
bersangkutan.
liabiility) dan bahakan juga dapat
5.
dituntut
pertanggungjawaban (criminal
Dilarang melakukan transaksi dengan Perseroan. Dalam hal
pidana
ini anggota
liability)
menggelapkan
2.
Tidak mempergunakan posisi
melakukan
uang
Direksi dilarang transaksi
antara
Perseroan berdasar Pasal 372
pribadinya dengan
KUHAP atau penipuan Pasal
Perseroan :
378 KUHAP.
Dalam hal yang demikian,
Mempergunakan
anggota
informasi
Direksi
telah
Perseroan untuk kepentingan
melanggar kewajiban yang
pribadi.
ini
melarangnya masuk dalam
melakukan
kontrak atau transaksi yang
Perbuatan
dikategorikan pelanggaran kewajiban
dilarangyang
terhadap yang
sendiri.
dipercaya
(breach of fiduciary duty).
16
wajib
diurus
Perbuatan itu dikategorikan sebagai
tindakan
berkepentingan
Demikian luasnya jangkauan atau ruang lingkup suatu pengurusan
pihak
(party
yang
at
anggota
Direksi
interest). Larangan ini tidak
harus dengan itikad baik. Sebab
bolaeh dilanggar oleh anggota
apabila ada perjanjian yang dibuat
Direksi baik langsung atau
dalam
tidak
perjanjian tersebut tidak batal karena
langsunng
anggota
termasuk
keluarganya
keadaan
demikian
maka
atau demi hukum melainkan dapat
atau
menuntut pembatalan perjanjian itu
temannya. 6.
dilakukan
Larangan
bersaing
dengan
yang disertai dengan tuntutan ganti
Perseroan,
anggota
Direksi
rugi yang dialami atau menuntut
menjalankan
keuntungan yang diambil dan ditahan
dalam kewajibannya Perseroan
anggota Direksi yang demikian.
mengurus
dilarang
bersaing 3.2
dengan Perseroan. Tindakan ini dikategorikan
sebagai
TANGGUNG
JAWAB
DIREKSI
duty
DALAM
conflict dan dikualifikasikan
PERSEROAN
sebagai breach of his fiduciary
SEBAGAI BADAN HUKUM
duty and good faith duty.
YANG MANDIRI .
The
law
relating
to
Tanggung
the
TERBATAS
jawab adalah
adalah
entitlement of directors to indemnity
(responsibility)
keharusan
is differnt, but the imprtant thing to
untuk melakukan semua kewajiban
note is that, if a director is found to
dan tugas-tugas yang dibebankan
have committed a wrong the director
kepadanya
sebagai
may well be personally liable for any
wewenang
yang
damage suffered by third party as a
dimilikinya. Setiap wewenang akan
consequence. 19
menimbulkan hak (right), tanggung
akibat
dari
diterima
atau
jawab (responsibility), kewajibankewajiban untuk melaksanakan dan 19
Geoffrey Gibson, 2003, Law For Directors, National Library of Australia Cataloguing in Publication, Australia, hal.77.
mempertanggung (accountability).
17
jwabkan Tegas
bahwa
tanggung
jawab tercipta,
karena
posisi dan informasi yang dia dapat
penerimaan wewenang. Tanggung
karena
jawab
dengan
Direksi (Company Directors must act
dimiliki. 20
in good faight in the best interest of
Tanggung jawab dapat berlangsung
proper purpose not misuses one’s
terus menerus atau berhenti apabila
position within the company and not
tugas
sama
besarnya
wewenang
yang
tertentu
kepadanya dilaksanakan.
kedudukannya
sebagai
yang
dibebankan
misuse information obtained because
telah
selesai
of their potition as a director or
Dalam
officer the company).21
Perseroan
biasanya antara wewenang dengan
Sebagai
konsekuensi
tanggung jawab memiliki tinggkatan
yuridisnya,
yang sama. Sehingga wewenang
pemegang
seorang
bertindak melebihi dari kekuasaan
Direksi
kepadanya
memberikan
kekuasaan
membuat
serta
batasan
yang
dengan
kuasa
tersebut
bidang
teori
tanggung
Sidartha yaitu22 :
tanggung
dalam
tidak
boleh
diatur
dalam
Anggaran Dasar. Terdapat 3 (tiga)
tugasnya yang telah ditetapkan, dan jawab
sebagai
yang diberikan kepadanya. Adapun
menjalankan
keputusan-keputusan berhubungan
untuk
Direksi
bidang
jawab
menurut
Tanggung
jawab
tugasnya menimbulkan kewajiban
berdasarkan
kelalaian
baginya untuk melaksanakan tugas-
kesalahan;
tugas
tersebut
dengan
jalan
Tanggung
menggunakan wewenang yang ada
berdasarkan
untuk mencapai tujuan Perseroan.
wanprestasi;
Australian the Corporation Act
jawab ingar
yang dan
yang atau
Tanggung jawab mutlak.
2001 dalam section 181-183 yaitu mengatur juga hal yang sama dimana
21
Direksi harus bertindak dengan itikad baik dan tidak menyalahgunakan 20
Liat Australian The Corporation
Act 2001. 22
Sidartha, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta, hal 98.
Malayu SP Hasibuan, Op.Cit
hal.70.
18
Dari ketiga teori tanggung jawab
tersebut,
tanggung
2) menyusun laporan neraca untung
jawab
rugi perseroan pada akhir tahun,
mutlak adalah merupakan doktrin
sebagai
pertanggungjawaban
yang terbaru. Seperti yang terdapat
direksi,
dengan
dalam Undang-undang No. 8 Tahun
menyampaikannya dan meminta
1999
untuk disahkan oleh Rapat Umum
tentang
Perlindungan
Konsumen. Prinsip tanggung jawab
Pemegang Sahara (RUPS);
berdasarkan kesalahan dengan 2
3)
melakukan
pemanggilan
(dua) modifikasi yaitu : Pertama,
RUPS dan memimpin RUPS
prinsip tanggung jawab berdasarkan
(khusus
praduga bersalah/lalai atau produsen
RUPS
sudah dianggap bersalah, sehingga
komisaris).
tidak perlu dibuktikan kesalahannya
Tugas dan wewenang direksi di
untuk
PT
terbuka
dipimpin
oleh
(presumption of negligence). Kedua,
tersebut
atas
prinsip untuk selalu bertanggung
diketahui
jawab dengan beban pembuktian
mengenai tanggung jawab direksi.
terbalik (presumption of liability
Rudhi Prasetya menyatakan bahwa :
principle).
24
sebelum
“jika
Di samping tugas utama direksi
penting
untuk
menganalisis
berbicara
mengenai
tersebut, Rudhi Prasetya menyatakan
pertanggungjawaban, “ maka
bahwa termasuk sebagai tugas direksi
dapat dilihat dari segi hubungan
dalam perbuatan dan kejadian sehari-
ekstern dan
hari
intern. Tanggung jawab ekstern
tersebut,
menurut
anggaran
dasar:23
hubungan
adalah tanggung jawab sebagai
1) menandatangani saham-saham yang dikeluarkan,
segi
dampak
bersama-
dalam
hubungan
dengan pihak luar. Sedangkan
sama komisaris;
tanggung jawab intern adalah dampak
dari
hubungan
si
pengurus sebagai organ terhadap 23
Subhan, M.Hadi, 2008, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, edisi pertama, cet.ke-1, Prenada Media Group, Jakarta,hal 227.
24
19
Ibid.
organ lainnya, yaitu institusi
interst or self interest). Sedangkan
komisaris dan/atau rapat umum
waktu timbulnya duatu petanggung
pemegang saham . Dilihat dari
jawaba
substansinya, maka tanggung
Diireksi tidak melakukan duty of
jawab direksi perseroan terbatas
care dengan tidak melaksanakan
dibedakan
standart of conduct. Setiap anggota
setidak-tidaknya
secara
renteng
dimana
menjadi empat kategori, yakni:
Direksi bertanggung jawab secara
1)
jawab
pribadi atas kerugian Perseroan bila
prinsip
yang bersangkutan bersalah atau lalai
fiduciary duties dan duty
menjalankan tugas dalam melakukan
to skill and care;
pengurusan Perseroan. Dalam hal ini
tanggung berdasarkan
2)
tanggung berdasarkan manajemen
ke
jawab
apabila Direksi terdiri dari dua atau
doktrin
lebih maka kerugian Perseroan yang
dalam
diakibatkan oleh kesalahan Direksi
(indoor manajement rule); 3)
tanggung
berdasarkan
prinsip
menjadi
jawab
jawab
secara
tanggung renteng.
Ultra
Tanggung
vires; dan 4)
tanggung
jawab
secara
tanggung renteng Direksi sebagai tanggung
jawab
suatu
kesatuan
adalah
tanggung
berdasarkan prinsip piercieng
jawab bersama secara kolektif yang
the corporate veil.
berlaku bagi seluruh anggota Direksi.
Dalam tanggung M.Ibrahim
kaitannya
jawab
Direksi,
membagi
dengan
Dengan
Darian
jawab kolegial ini dimaksudkan agar
timbul
sesama Direksi:
pertanggung jawaban pribadi dan
1.
diberikannya
Dilakukan keterbukaan atau
waktu timbul pertanggung jawaban
transparansi
tanggung renteng.
sesama
dimaksud
dengan
Dimana
yang
tanggung
atau
disclosure
anggota
Direksi
pertanggung
mengenai setiap tindakan dan
jawaban secara pribadi yaitu disaat
atau perbuatan hukum yang
seorang Direksi tidak melaksanakan
hendak
duty of loyal (good faight, conflict of
diambil oleh satu atau lebih
20
diambil
atau
telah
masing-masing Direksi
2.
anggota
atas
hal-hal
a. Tanggung Jawab Direksi
yang
Terhadap
berada dalam kewenangnyan.
Perseroan
Demikian
Doktrin
pula
kepemilikan
Pengurusan Terbatas Ultra
terkait
Vires
dan
saham yang dimiliki anggota
Doktrin Piercing the Corporate
Direksi yang bersangkutan dan
Veil.
atau keluarga dalam Perseroan
Direksi yang tidak sesuai
Terbatas dan Perseroan lain
dengan maksud dan tujuan Perseroan
agar dalam daftar khuss.
yang ditentukan dalam Anggaran
Dilakukan check and balance
Dasar, maka dianggap melakukan
tentang kegiatan tindakan atau
tindakan yang melampaui kapasitas
keputusan yang menghendaki
yang diberikan Perseroan. Tindakan
agar sedapat mungkin atau
yang tidak sesuai dengan kapasitas
seyogyanya
diambil
Perseroan berkaitam dengan doktrin
berdasarkan pada keputusan
ultra vires. Ultra vires berasal dari
rapat
Dengan
bahasa latin yang berarti di luar atau
pertanggung jawaban secara
melebihi kekuasaan (outside the
tanggung
ini
power), yakni di luar kekuasaan yang
diharapkan dapat terjadi saling
diijinkan oleh hukum terhadap badan
mengawasi di antara semua
hukum.
anggota Direksi Perseroan atas
dipakai khususnya terhadap tindakan
setiap perbuatan, tindakan atau
Perseroan
keputusan
yang
kekuasaannya sebagaimana diberikan
doikhawatirkan
dapat
oleh Anggaran Dasar atau peraturan
mengakibatkan
terjadinya
Direksi.
renteng
Direksi
yang
pelanggaran terhadap fiduciary
Terminologi
yang
melandasi
ultra
vires
melebihi
pembentukan
Perseroan Tersebut.
duty, yang menyebabkan tidak
Di Australia, sebagaimanana
berlakunya businnes judgement
menurut Philiip Lepton, Pengadilan
rule.
Australia secara umum, tabu untuk membuka
21
cadar
perseroan
tertabatas.25
cadar
hukum, perseroan digunakan sebagai
perseroan di Astralia sangat jarang
topeng semata oleh pengendali, atau
terjadi.
jika direksi melanggar kewajiban
Dari buku Understanding Company
fidusiarinya.
Law,
Penerobosan
maka
penulis
dapat
Doktrin
ultra
vires
menyebutkan beberapa alasan yang
dimaksudkan untuk melindungi para
menyebabkan
di
investor atau pemegang saham, yaitu
Australia menerobos cadar perseroan
untuk mencegah Direksi melakukan
terbatas diantara adalah :
perbuatan ultra vires atau kemudian
1. where a company is used as
untuk memperoleh ganti kerugian
vehicle for fraud;
dari Perseroan. Hal ini disebutkan
2. if a company has been used so as
sebagai aspek internal dari ultra
to avoid a legal duty;
vires, sedangkan aspek eksternalnya
3. if the incorporation of a company
dari ultra vires adalah permasalahan
can be seen to be a sham77
apakah kontrak ultra vires mengikat
pengadilan
or the
company is mere “puppet” of its
pihak
controller;
bersangkutan. Pada dasarnya suatu
4.
if
a
company
ketiga
Perseroan
yang
knowingly
kontrak ultra vires adalah tidak sah
participates in a director’s breach of
(unlawful), batal demi hukum dan
her or hisfiduciary duties.
tidak dapat disahkan kemudian oleh
Maka dapat dikatakan bahwa
suatu
RUPS.
Dengan
demikian,
penerobosan tanggung jawab terbatas
Perseroan
pada perseroan terbatas di Australia
melaksanakan
dapat dilakukan antara lain dalam hal
berdasarkan kontrak karena tidak
perseroan dipergunakan sebagai alat
mengikat Perseroan. Dengan begitu
untuk
penipuaan,
kewajiban menjadi tanggung jawab
kewajiban
pribadi Direksi.
melakukan
penghindaran
suatu
dapat
menolak kewajiban
b. Tanggung Jawab Sosial dan
25
Phillip and lipton dan Abe Herzberg, 1993, Understanding Company Law, Perth the Law book Company Limited,hal.31
Lingkungan
22
Perseroan
dalam
Sistem
Hukum
Indonesia
globalisasi. Hal ini dapat terlihat dari
dan
:27
Australia. Kebijakan tanggung jawab sosial
(Corporate
Social
a)
Pengelolaan risiko;
b)
Perlindungan
dan
Responsibility selanjutnya disingkat
meningkatkan reputasi dan image
dengan
perusahaan;
CSR)
memberikan
nilai
dalam rencana strategis kegiatan
c)
perusahaan sehari-hari. Penerapan
license to operate bagi perusahaan.
tanggung
d)
jawab
sosial
oleh
Membangun kepercayaab dan
Meningkatkan
perusahaan berarti bahwa perusahaan
sumber
bukan
meningkatkan akses terhadap modal;
hanya
merupakan
entitas
daya
yang
efisiensi
bisnis yang hanya berusaha mencari
e)
untung semata, tetapi perusahaan
peraturan yang berlaku
merupakan
f)
satu
kesatuan
degan
Merespon
atau
Membina
ada
dan
mematuhi
hubungan
baik
ekonomi, sosial, dan lingkungan di
dengan stakeholder seperti pekerja,
mana perusahaan beroperasi. Direksi
konsumen, partner bisnis, investor,
dan pegawai perusahaan seharusnya
yang mempunyai
tanggung jawab
lebih menyadari pentingnya suatu
secara
regulator
tanggung jawab sosial ( CSR) karena
komunitas
CSR dapat memberikan perlindungan
broperasi;
hak asasi manusia bagi buruh dan
g)
perlindungan
bagi
inovatif
para
h)
masyarakat
lingkungan sekitar
juga
pekerjanya. 26 Kehadiran CSR dalam
adanya
di
mana
dan
perusahaan
Mendorong pemikiean yang
Membangun
kesempatan
untuk mengikuti pasar masa depan.
bisnis perusahaan menjadi lebih jelas dengan
sosial,
Dilihat dari sudut pandang
perkembangan
hukum bisnis setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam etika bisnis taitu tanggung
26
Kristina K.Hermann, 2004, Corporate Socual Rensponsibility and Sustainable Development, The European Union Initiative asa Case Study, 11 Indiana Journal of Global Legal Studies, hal. 206.
jawab hukum (legal responsibility) yang meliputi aspek perdata (civil 27
23
Ibid, hal. 207.
liability) dan aspek pidana (crime
dan bahkan ada perusahaan yang
liability) dan aspek tanggung jawab
merancang
sosial ( social responsibility) yang
perlindungan sosial bagi warga
dibangun di atas landasan norma
setempat.
moral
3.
yang
berlaku
di
dalam
berbagai
Plannet.
skema
Perusahaan
peduli
masyarakat.
terhadap
lingkungan
Selain konsep CSR diatas, terdapat
Beberpa
konsep CSR yang dikembangkan
berpijak pada prinsip ini biasanya
oleh Archie B. Carrol yang disebut
berupa
dengan piramida CSR. Hal ini CSR
lingkungan
merupakan kepedulian perusahaan
sarana pengembangan pariwisata
yang didasari tiga prinsip dasar yang
(ekoturisme).
dikenal dengan istilah triple bottom
peraturan mengenai perusahaan di
line, yaitu profit, people, dan plannet
Australia
(3P) yaitu:28
sentral tugas-tugas bagi direktur
program
hayati.
CSR
penghijauan hidup,
ini
yang
hidup penyediaan
merupakan
Pasal
1. Profit. Perusahaan tetap harus
perusahaan. Dalam undang-undang
berorientasi
untuk
ini
keuntungan
ekonomi
yang
berhubungan dengan pengaturan
untuk
terus
corporate social responsibility bagi
memungkinkan
mencari
beroperasi dan berkembang. 2.
People.
terdapat
2
pasal
yang
perusahaan, yaitu :
Perusahaan
harus
a)
Section 299 (1) (f)
terhadap
“if the entity’s operations are
kesejahteraan manusia. Beberapa
subject to any particular and
perusahaan
significant environmental
memiliki
kepedulian
mengembangkan
program CSR seperti pemberian
regulation under a law of the
beasiswa
sekitar
Commonwealth or of
sarana
or Territory—give details of the
kesehatan,
entity’s performance in relation
bagi
pelajar
perusahaan,
pendirian
pendidikan
dan
a State
toenvironmental regulation. ”
penguatan kapasitas ekonomi lokal,
b. 28
www.google.com, diakses tanggal 2 juli 2012.
24
section 1013 DA (1)
“ASIC may develop guidelines that
tersebut
must be complied with where a
perdebatan
Product Disclosure
pengusaha
makes
any
Statement
claim
that
labour
di
Australia
terjadi
dikalangan
para
karena
perusahaan
perusahaan-
harus
mampu
standards or environmental, social
mempertimbangkan
or ethical considerations are taken
dari
into
shareholders. Peraturan selain dari
account
in
theselection,
kepentingan
stakeholders
selain
dari
retention or realisation of the
Corporations
Act 2001
investment”
memaksakan kewajiban-kewajiban tambahan kepada para direktur
Dalam undang-undang perusahaan
perusahaan dalam hal hubungan
Australia
mereka
section
mengandung
1013
pengertian
undang-undang
DA bahwa
dengan
karyawan
dan
lingkungan.
tersebut
Pengaturan terkait masalah
perusahaan-
corporate social responsibility ,dalam
untuk
memenuhi
Corporations Act 2001 tidak diatur
kewajiban-kewajiban
dalam
memaksakan perusahaan
secara
menyeluruh.
Sehingga
pemberian pensiun, asuransi jiwa
menurut pemerintah australia perlu
dan
adanya
pengaturan
dana
untuk
batasan-batasan
bagi
memperlihatkan tingkat seberapa
perusahaan-perusahaan yang ada di
mereka memperhatikan lingkungan,
Australia
sosial, tenaga kerja dan standar
usahanya. Dalam pengaturan terkait
etika
penerapan tanggung jawab sosial dan
di
investasi.
dalam
memutuskan
Sedangkan
Section
lingkungan
dalam
menjalankan
(Corporate
Social
299(1) (f) mengandung penjelasan
Responsibility) tidak akan terlepas
bahwa
dari 2 teori yaitu Teori legitimasi dan
perusahaan
untuk
memasukkan ke dalam laporan tahunan
mereka
harus
rincian
pelanggaran
Teori Stakeholder.
adanya
Australia
terhadap
memang
masih
pengaturannya bersifat
hukum lingkungan dan lisensi.
sukarela,tidak mengikat secara wajib
Melihat penjelasan dari sections
bagi perusahaan untuk melakukan
25
CSR
akan
mempunyai
tetapi
di
australia
standar-standar
tidak mempergunakan kekayaan
atau
Perseroan
untuk
kepentingan
Guidelines dan publikasi kepada
pribadi serta tidak mengambil
masyarakat akan eksistensi suatu
keuntungan
perusahaan. Dan membiarkan agar
mempergunakan harta kekayaan
masyarakat
suatu
dan atau fasilitas yang diberikan
perusahaan, serta akan memakai
oleh Perseroan.Dalam menjalan-
produknya
kan
yang
atau
menilai
tidak.
Corporations Act
Dalam
2001 memang
pribadi
pengurusan
sejalan dengan
dengan
Perseroan
maksud
tidak diatur secara detail terkait CSR
tujuan
akan tetapi baik dalam section 299
kepentingan Perseroan semata-
(1)(f) dan 1013D(1), bahwa dalam
mata.
laporan
prinsip fiduciary yang diemban
tahunan
perusahaan-
Perseroan
dan
Landasan
transplantasi
perusahaan yang ada di Australia
Direksi
harus
pengurusan di sistem hukum
terakomodasi
kepentingan
dalam
untuk
menjalankan
stakeholder baik internal maupun
Indonesia,
yaitu
eksternal.
personam dan rights in rem merupakan
rights
dasar
in
dari
4. KESIMPULAN DAN SARAN
transplantasi prinsip fiduciary
4. 1
berkaitan
Kesimpulan Adapun
kesimpulan
dari
dengan
justifikasi
transplantasi, prinsip fiduciary
uraian bab-bab di atas yaitu :
tidak bertentangan dengan nilai-
1. Direksi adalah organ Perseroan yang
memiliki
untuk
melakukan pengurusan
nilai
kewenangan
kesejahteraan
efisiensi
dan
terkandung
sosial,
keadilan dalam
yang
Undang-
Perseroan. Direksi berkewajiban
Undang Dasar 1945 sebagai
untuk menjalankan pengurusan
basic norm. Hasil perbandingan
Perseroan sebaik-baiknya dan
menunjukkan
sesuai
pengaturan di Indonesia dan
tujuan
dengan
maksud
Perseroan.
dan
Dalam
Australia
menjalankan pengurusan Direksi
bahwa
lebih
sistem
condong
menggunakan model mandatory
26
dan
bukan
model
enabling
mendapatkan perlindungan business
karena didasari oleh kondisi
judgemnt rule.
struktur kepemilikan modal.
2.
2.
pelaksanaan
senantiasa
tugas
dikaitkan
Kewenangan yang dilakukan
Direksi
berdasarkan
prinsip
dengan
khususnya pada undang-undang baik
kewajiban melaksanakan fiduciary
di
duty.
tidak
nampak sebagai incomplete law dan
melaksanakan fiduciary duty yang
perlu diinterpretasikan oleh lembaga
sesuai dengan standart of conduct,
peradilan.
maka
dapat
mengenai kedewasaan pemberlakuan
dimintakan pertanggungjawaban baik
kewajiban fiduciary di kedua negara.
secara pribadi maupun tanggung
Oleh
renteng apabila Perseroan mengalami
melakukan
kerugian diakibatkan kelalaian dan
agar
kesalahan
berdayaguna.
Dalam
tugasnya
anggota
Direksi
dalam
menjalankan
pengurusan Perseroan.
2. Saran Adapun saran penulis yang ingin disampaikan sebagai dasar dalam penelitian ini yaitu : 1.
Bagi
pelaksanaan
Direksi tugas
dalam senantiasa
dikaitkan
dengan
menjalankan
kewajiban
fiduciary
duty,
Oleh
karena apabila tidak dilaksanakan fiduciary duty dengan itikad baik serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan anggota Direksi anggota
Direksi
tidak
berhak
27
Indonesia
maupun
fiduciary,
Adanya
karena
itu,
Australia
perbedaan
Indonesia
transplantasi
kewajiban
fiduciary
lanjutan dapat
1987, Duties And Responsibilities of Company Secretaries and Directors in Australia,CCHAustralia Limited,Australia.
DAFTAR PUSTAKA 1.Buku. Agus Budiarto, 2002,Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Cet. I, Ghalia Indonesia,Jakarta, . Rudhi Prasetyo, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut UU No,1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,Cet,ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Bernar S Black, 2001, The Principles Fiduciary Duties Of Board Of Director, Asian Roundtable on corporate Governance, Singapore, April. G. Rai Widjaya, 2005,Hukum Perusahaan, cet. 4, PT Megapoin, Jakarta.
Munir Fuady, 2008,Perseroan Terbatas Paragdigma Baru, Cetakan 3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.8. (selanjutnya disingkat Munir Faudy I)
Simon Fisher, et.al, 2001,Corporation Law, Butterworths, Australia. Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus, Ed. Pertama, Cet.ke-6, Prenada Media Group,Jakarta.
Munir Fuady, 1996,Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek buku ke satu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Geoffrey Gibson, 2003, Law For Directors, National Library of Australia Cataloguing in Publication, Australia.
Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program PascaSarjana, 2006,UNUD
Malaya SP Hasibuan, 2011, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Bumi Aksara,.
Peter Mahmud Marzuki,2007 , Penelitian Hukum, Jakarta.
Australian The Corporation Act 2001.
Gunawan Widjaja, 2004, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.
Sidartha, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta.
Try Widiyono, 2005, Direksi Perseroan Terbatas,PT Ghalia Indonesia,Bogor.
Subhan, M.Hadi, 2008, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, edisi
National Library of Australia Cataloguingin Publication Data,
28
pertama, cet.ke-1, Prenada Media Group, Jakarta,hal 227. 1 Ibid. Phillip nlipton dan Abe Herzberg, 1993, Understanding Company Law, Perth the Law book Company Limited,hal.31 Kristina K.Hermann, 2004, Corporate Socual Rensponsibility and Sustainable Development, The European Union Initiative asa Case Study, 11 Indiana Journal of Global Legal Studies, hal. 206. 2. Bahan Internet www.google.com, diakses tanggal 2 juli 2012.
DATA PENULIS Nama : Shinta Ikayani K Alamat :Jl. Wirasatya II No 11 Sidakarya. No Hp. 081805365737
29
Jurnal Hukum Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)
0leh Shinta Ikayani Kusumawardani
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2012
