TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Oleh: AGUS SALIM HARAHAP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan Jl. Mesjid No. 1 Medan Estate, Medan 20371 [email protected]

ABSTRAK PT merupakan asosiasi modal, yaitu dalam pendirian PT secara formal selalu melibatkan dua atau lebih dari para pemodal, yang menggabungkan modalnya dalam satu PT itu, yang berupa pengambilan saham pada saat PT didirikan. Oleh karena itu, dalam PT, yang ditonjolkan adalah asosiasi modalnya bukan asosiasi orangnya, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang terbatas dari pemodal. Organ-organ PT dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris, yang senantiasa ada dalam setiap PT. Direksi yang merupakan salah satu organ dalam PT, yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PT. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu Prinsip fiduciary duty, Prinsip duty of skill and care, prinsip duty of loyalty, dan Prinsip no secret profit rule doctrine of corporate opportuni. Dalam hal terjadi kepailitan PT, direksi dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila direksi tersebut dalam penegelolaan PT terjadi kesalahan atau kelalaian. Metode penulisan artikel ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penulisan yang melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang hanya bersumber kepada data sekunder atau atau data yang telah ada. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Direksi, Kepailitan

van Koophandel,

Pendahuluan

Staatsblad 1847:23, kemudian

Masyarakat umumnya menggunakan istilah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971,

PT untuk menyebut perseroan terbatas, penyebutan

telah digantikan dengan Undang-Undang No. 1

ini merupakan singkatan dari perseroan terbatas.

Tahun 1995. Terakhir dengan diundangkannya

Masyarakat telah membakukan ini sejak peraturan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tantang

lama (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) masih

Perseroan Terbatas.

berlaku. Perseroan terbatas (PT), dulu disebut juga

Perseroan terbatas merupakan badan hukum

Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu per-

dan besarnya modal perseroan tercantum dalam

sekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki

anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari

modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya

kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga me-

memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

miliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat

(Agus Budiarto, 2002)

memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti

Pengaturan hukum PT selama ini diatur da-

pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai

lam Pasal 36 sampai Pasal 56 Buku I ttitel III

tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak sa-

KUHD, yang merupakan terjemahan dari Wetboek

ham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan mele-

Lex Jurnalica Vol.5 No. 3, Agustus 2008

159


bihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang

Perumusan masalah

tersebut tidak menjadi tanggung jawab para peme-

Dari uraian di atas dapat ditarik perumusan

gang saham. Apabila perusahaan mendapat keun-

masalah, yakni sebagai berikut:

tungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai

1. Bagaimanakan prinsip-prinsip dalam hukum

dengan ketentuan yang ditetapkan.

perusahaan mengenai tanggung jawab direksi

PT merupakan asosiasi modal, yaitu dalam

perseroan ?

pendirian PT secara formal selalu melibatkan dua

2. Bagaimanakah tanggung jawab direksi dalam

atau lebih dari para pemodal, yang menggabungkan

UUPT dalam hal terjadi kepailitan Perseroan

modalnya dalam satu PT itu, yang berupa peng-

terbatas?

ambilan saham pada saat PT didirikan. Oleh karena itu, dalam PT, yang ditonjolkan adalah asosiasi mo-

Tujuan Penelitian

dalnya bukan asosiasi orangnya, sehingga menim-

Tujuan penulisan ini adalah untuk menge-

bulkan pertanggungjawaban yang terbatas dari

tahui prinsip-prinsip dalam hukum perusahaan

pemodal. Sebagai perwujudan asosiasi modal dari

mengenai tanggung jawab direksi perseroan dan

pemodal itu membutuhkan organ-organ yang dapat

bagaimana tanggung jawab direksi dalam UUPT

menjaga kelangsungan keberadaan PT. Organ-organ

dalam hal terjadi kepailitan Perseroan terbatas.

PT itu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham

Penulisan artikel ini menggunakan meto-

(RUPS), Direksi, dan Komisaris, yang senantiasa

dologi penelitian normatif, yaitu suatu bentuk penu-

ada dalam setiap PT.

lisan yang melakukan studi kepustakaan. Studi

Direksi yang merupakan salah satu organ

kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang

dalam PT, yang melakukan semua kegiatan

hanya bersumber kepada data sekunder atau atau

perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam

data yang telah ada. (Soerjono Soekanto, 1986)

maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PT. Atas kepengurusan Direksi ini, maka Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab. (Bismar Nasution, 2004) Direksi disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat pelengkap perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili pserseroan, baik didalam maupum diluar pengadilan. Dengan demikian ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan.

Gambaran Umum Prinsip-prinsip dalam Hukum Perusahaan mengenai Tanggung Jawab Direksi Perseroan Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu: 1. Kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (Prinsip fiduciary duty), 2. Kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (Prinsip duty of skill and care),

160



3. Itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-

sebagai semi fiduciary duty. (Fuady Munir, 1999).

mata demi kepentingan dan tujuan perseroan

Prinsip ini diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT

(prinsip duty of loyalty)

yang mengharuskan Pengurusan sebagaimana di-

4. Tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu

maksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap

opportunity yang sebenarnya menjadi milik atau

anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh

diperuntukan untuk perusahaan bagi perseroan

tanggung jawab.

(Prinsip no secret profit rule doctrine of corporate opportunity).

Prinsip Duty of Skill and Care. Beberapa katagori yang dipakai apakah

Prinsip Fiduciary Duty

direksi telah memenuhi unsur duty of skill and care

Tugas dan kewenangan Direksi bersumber pada: pertama ketergantungan perseroan kepada direksi sebagai organ yang dipercayakan oleh undang

adalah: 1. apakah tindakan direksi dilakukan dengan itikad baik

undang fungsi kepengurusan perseroan dan kedua

2. dalam kondisi yang sama, apakah setiap orang

perseroan adalah sebab bagi keberadaan direksi,

dengan keahlian tertentu yang sama juga akan

karena apabila tidak ada perseroan maka tidak akan

melakukan tindakan tersebut dalam posisi seba-

ada direksi. Keadaan ini yang kemudian melahirkan

gai direksi ataukah untuk kepentingan bisnis

prinsip bahwa diantara perseroan dan direksi ter-

pribadinya.

dapat hubungan fidusia yang melahirkan “fiduciary duties” bagi direksi.

3. apakah tindakan diambil dengan keyakinan bahwa hal itu semata-mata untuk kepentingan ter-

Fiduciary duty adalah suatu doktrin yang

baik perseroan.(Bastaman & Partners)

berasal dari system hukum Common Law yang mengajarkan bahwa antara direktur dengan per-

Penerapan prinsip duty of skill and care ini

seroan terdapat hubungan fiduciary. Sehingga pihak

dalam praktenya adalah berbeda. Perbedaan ini ter-

direktur hanya bertindak seperti seorang trustee atau

jadi sesuai dengan sifat dan jenis usaha ataupun cara

agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban me-

pengurusan dari orang-orang yang terlibat dalam

ngabdi sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya

perseroan tersebut. Semakin usaha itu kompleks dan

kepada perseroan. Undang-Undang Perseroan Ter-

melibatkan banyak orang dan pengumpulan modal-

batas tidak menyebut dengan jelas-jelas diber-

nya juga melibatkan pihak-pihak diluar perusahaan

lakukannya prinsip fiduciary duty ini, tidak juga

maka resiko direksi tersebut akan semakin besar

dalam memori penjelasannya, tetapi secar malu-

dan tentunya tugas dan tanggungjawabnyapun akan

malu kucing memberlakukan asas-asasnya walau-

semakin besar. Dalam hal ini direksi dituntut untuk

pun secara tidak penuh. Artinya kedudukan direktur

menjalankan tugasnya harus lebih hati-hati dan

belum sampai menjadi trustee atau agen dari perse-

penuh perhatian agar tidak membuat kesalahan yang

roan. Karena itu, yang diberlakukan oleh UUPT

dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya.

sebenarnya hanya prinsip yang dapat kita sebut Lex Jurnalica Vol.5 No. 3, Agustus 2008

161


Kelalaian atau kesalahan direksi dalam melakukan

Prinsip Duty of Loyalty

tugasnya adalah bentuk nyata dari pelanggaran ter-

Penerapan prinsip yang merujuk pada sikap

hadap prinsip duty of skill and care. Ketidak-

direksi untuk bertindak berdasarkan itikad baik dan

sengajaan dari direksi selalu dipakai sebagai satu

semata-mata untuk kepentingan dan tujuan per-

alasan bagi direksi untuk membela diri, namun hal

seroan ini pada dasarnya akan tampak jelas dalam

ini tidak selalu berhasil dalam melakukan pem-

kasus

belaan. Hal ini dikarenakan direksi akan selalu diuji

kepentingan antara direksi secara pribadi dengan

dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk

perseroan (self dealing). Secara umum unsur self

sepatutnya mengetahui bahwa ia telah lalai atau

dealing dapat dijumpai dalam kasus dengan karak-

membuat kesalahan dalam mengambil atau tidak

teristik seperti misalnya:

mengambil suatu tindakan bagi kebaikan perseroan.

1. kasus yang melibatkan transaksi antara direksi

Tentunya pendidikan dan pengalaman direksi tersebut yang menjadi ukuran apakah direksi itu mampu atau tidak.

yang

melibatkan

adanya

pertentangan

secara pribadi dengan perseroan. 2. kasus yang melibatkan transaksi antara beberapa perseroan yang memiliki direksi yang sama

Bagaimana bila direksi bertindak berdasar-

(interlocking directorship).

kan informasi atau pendapat dari pihak lain dalam

3. kasus yang melibatkan transaksi dimana direksi

pengambilan keputusan,? Dapatkah direksi tersebut

secara pribadi mengambil alih opportunity/

dituntut bertanggung jawab secara pribadi bila

keuntungan yang seharusnya menjadi milik atau

ternyata tindakan tersebut menimbulkan kerugian

diperuntukan bagi perseroan (business oppor-

pada perseroan? Menurut Bastaman & Partners

tunity)

tidak mudah untuk menemukan jawaban yang tepat

4. kasus dimana terjadi persaingan usaha antara

untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan tetapi

direksi secara pribadi dengan perseroan (unfair

dapat digunakan test sebagai berikut:

competition & breach of confidence). (Bastaman

1. Direksi dapat bersandar pada asumsi bahwa

& Partners)

pemberi informasi/pendapat/laporan telah bersi-

Sekalipun dalam praktek beberapa negara

kap jujur terhadapnya sepanjang tidak ada

self dealing ini dilarang secara mutlak, namun

informasi lain yang menunjukan fakta seba-

dalam perkembangan selanjutnya prinsip ini dapat

liknya.

diterima dengan alasan untuk tidak menghilangkan

2. ia dengan itikad baik tidak menerima informasi/

opportunity yang menguntungkan bagi perkem-

pendapat laporan tersebut. Standar itikad baik

bangan perusahaan. Dalam hal-hal tertentu self

disini masih harus disertai dengan sikap kehati-

dealing ini dapat diterima apabila:

hatian (diligence & prudence) dalam menerima

a. transaksi tersebut secara lengkap (full disclo-

informasi/pendapat/laporan

yang

menjadi dasar tindakan tersebut.

kemudian

sure) dan disetujui oleh anggota direksi lainnya atau komisaris atau bahkan para pemegang saham yang secara pribadi tidak berkepentingan langsung dengan transaksi itu (tentunya dengan

162



memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh

terhadap transaksi yang menimbulkan conflict of

UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan)

interest. Seorang direksi tidak boleh mengambil

b. transaksi tersebut bersifat fair bagi perseroan.

keuntungan keuntungan tersembunyi atau terselubung dari suatu transaksi perseroan. Jika misalnya

Untuk mengetahui fairness atau tidaknya

baik perseroan maupun pribadi direksi sama-sama

suatu transaksi sangatlah mahal bila dibawa ke

dapat melakukan suatu transaksi bisnis yang

pengadilan untuk dimintakan pembuktiannya, maka

tentunya dapat membawa profit, maka transaksi

biasanya dipakai adalah persetujuan dari organ-

tersebut harus diberikan kepada perseroan. Karena

organ yang terlibat dalam perseroan tersebut, baik

kepentingan perseroan mestilah lebih didahulukan.

direksi,komisaris ataupun pemegang saham. Dan

(Fuady Munir, 1999)

pada prinsipnya semakin kompleks transaksi yang

Akan tetapi timbul pertanyaan sejauh mana

dilakukan maka semakin tinggi pula jejnjang hirarki

opportunity perseroan yang tidak dapat diambil oleh

dari organ dalam perseroan yang berwenang menye-

direksi?

tujuinya.

Bastaman & partners menjawab pertanyaan itu

Akan tetapi tidak semua transaksi yang ada

dengan mengunakan dua macam test utama yaitu:

dapat dilakukan hanya dengan persetujuan dari

1. apakah perseroan benar-benar mempunyai ke-

organ-organ yang ada. Transaksi-transaksi yang me-

pentingan terhadap opportunity tersebut (the

ngandung

line of business test).

unsure

perbuatan

melawan

hukum

(fraudulent factors) seperti transaksi yang melibat-

2. apakah

jawabannya

positif,

dalam

situasi

kan penyalah gunaan asset perseroan untuk kepenti-

bagaimana direksi dapat mengambil alih oppor-

ngan pribadi direksi tetap tidak bisa diselesaikan

tunity tersebut untuk dirinya sendiri (the fairness

melalui persetujuan saja.

test).

Prinsip No Secret Profit Rule Doctrine of

The line of business test dapat dilakukan antara lain

Corporate Opportunity

dengan melihat tingkat kedekatan antara opportunity

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa

yang ada dengan jenis usaha perseroan, baik pada

direksi tidak boleh mengambil keuntungan secara

waktu itu maupun dimasa mendatang sebagai

pribadi atas suatu opportunity yang sebenarnya

antisipasi pengembangannya. Makin dekat jarak

menjadi milik perseroan. Hal ini tidak terlepas dari

antara keduanya makin jelas bahwa opportunity

standart etika dalam berbisnis yang harus diperhati-

tersebut dapat dikatakan sebagai milik perseroan.

kan oleh setiap direksi dalam menjalankan usa-

Beberapa factor lain yang dapat digunakan untuk

hanya.

mendukung test tersebut adalah: Prinsip ini timbul dari konsekuensi pem-

berlakuan prinsip fiduciary duty. Prinsip ini menga-

1. apakah perseroan sudah pernah mengadakan negosiasi mengenai opportunity tersebut,

jarkan bahwa direksi harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan daripada kepentingan pribadi Lex Jurnalica Vol.5 No. 3, Agustus 2008

163


2. apakah opportunity itu ditawarkan kepada

mempunyai

benturan

kepentingan

dengan

direksi sebagai organ (wakil) perseroan ataukah

kepentingan perseroan.

sebagai pribadi

Pasal 97 ayat (2) Pengurusan sebagaimana dimak-

3. apakah direksi mengetahui adanya opportunity

sud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap

itu berdasarkan kedudukannya dalam perseroan

anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh

ataukah secara independen

tanggung jawab.

4. seberapa besar kebutuhan perseroan untuk

Pasal 92 ayat (1): Direksi menjalankan pengu-

memanfaatkan dan mewujudkan opportunity

rusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan

tersebut.

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pasal 101 ayat (1): Anggota Direksi wajib mela-

Sekalipun setelah melalui test tersebut diatas

porkan kepada Perseroan mengenai saham yang

ternyata opportunity uang ada masuk kategori milik

dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/

perseroan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi

atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan

direksi untuk mengambilalih opportunity tersebut

lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

untuk dirinya sendiri, sepanjang dipenuhi beberapa syarat, yaitu antara lain:

Tinjauan Teori

1. Perseroan menyatakan melepas opportunity itu

Menurut teori organisme dari Otto von

dan memberikannya kepada direksi melalui

gierke, (Nindyo Pramono, 1997) pengurus adalah

keputusan organ perseroan yang anggotanya

organ atau alat perlengkapan dari badan hukum.

tidak mempunyai kepentingan dengan penggu-

Seperti halnya manusia yang memiliki organ-organ

naan opportunity tersebut;

tubuh misalnya, kaki, tangan, dan lain sebagainya

2. Perseroan

tidak

mampu

menggunakan

itu digerakanya diperintah oleh otak manusia,

opportunity tersebut, dengan alasan pengguna-

demikian pula gerakan dari organ badan hukum

annya itu justru akan menimbulkan ultra vires,

diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

pengurus adalah merupakan personifikasi dari badan

undangan, atau pihak ketiga pemberi oppor-

hukum itu. (Budiarto, 2002)

tunity tersebut pada dasarnya tidak ingin bertransaksi dengan perseroan.

Di dalam penjelasan resmi dari Pasal 92 ayat (1) UUPT dikatakan bahwa tugas Direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dengan

pengurusan sehari-hari dari perseroan. Siapa yang

tegas-tegas mengakui berlakunya prinsip ini. Tetapi

dimaksud dengan pengurusan sehari-hari lebih

disana sini terdapat indikasi yang mengarah kepada

lanjut tidak ada penjelasan resmi. Oleh karena itu

pengakuan prinsip tersebut. Misalnya untuk direksi:

harus dilihat dari Anggaran Dasar tentang apa yang

Pasal 99 ayat (1) huruf b: anggota direksi tidak

termasuk pengurusan sehari-hari itu, walaupun tidak

berwenang

mungkin disebut secara detail dalam anggaran dasar

mewakili

perseroan

apabila

dia

tersebut. Mengurus perseroan semata-mata adalah 164



tugas Direksi yang tidak dapat dicampuri langsung

Pembahasan

oleh organ lain. Hal ini secara tegas dinyatakan

Tanggung Jawab Direksi Dalam UUPT

dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT yang memberikan

Prinsip-prinsip seperti tersebut di atas me-

ketentuan sebagai berikut: "Direksi bertanggung

nuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan

jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana di-

disertai itikad baik, semata mata untuk kepentingan

maksud dalam Pasal 92 ayat (1)."

dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua

Disamping itu, Pasal 97 ayat (1) UUPT

prinsip ini membawa konsekuensi yang berat bagi

tersebut di atas memberikan pedoman kepada

Direksi, seperti terlihat antara lain dalam Pasal 97

Direksi agar di dalam mengurus perseroan selalu

UUPT karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban

berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan.

secara pribadi, yakni:

Hal ini menurut Emmy Pangaribuan bahwa dapat

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan

diduga latar belakang adanya ketentuan itu adalah

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

karena kepentingan perseroan serta tujuan perseroan

92 ayat (1).

disatu pihak suatu saat dapat tidak sejalan dengan

2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat

kepentingan dan keinginan pemegang saham.

(1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi

Ketentuan mengenai direksi yang dalam melaksa-

dengan itikad baik dan Penuh tanggung jawab.

nakan tugasnya hanyalah untuk kepentingan serta

3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab pe-

tujuan daripada perseroan rupa-rupanya didasarkan

nuh secara pribadi atas kerugian Perseroan

pada paham yang oleh sementara orang disebut

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

sebagai paham institusi atau pandangan bahwa

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan

perseroan merupakan subyek hukum yang mempu-

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

nyai fungsi didalam masyarakat dan menjadi titik perhatian utama dari kepengurusan direksi. Demi-

Dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT menye-

kian pula Pasal 97 ayat (2) yang menegaskan

butkan bahwa dalam hal kepailitan sebagaimana

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan

wajib dilak-sanakan setiap anggota Direksi dengan

atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup

itikad baik dan penuh tanggung jawab. juga ter-

untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan da-

masuk pada pandangan paham institusi yang disebut

lam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi seca-

diatas. Itikad baik direksi untuk menjalankan/

ra tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh

mengurus perseroan secara profesional dengan Skill

kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit

dan tindakan pemeliharaan semuanya dimaksudkan

tersebut.

untuk kepentingan usaha perseroan termasuk pula kepentingan para pemegang saham.

Kemudian ayat (4) menyebutkan bahwa Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:


165


a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan PT yang merupakan subjek

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik,

hukum. Namun, ada beberapa hal, direksi dapat

kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk

dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan mak-

dalam kepailitan PT.

sud dan tujuan Perseroan;

Pasal 104 ayat (2) UUPT

yang baru,

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik

menyatakan bahwa dalam hal kepailitan sebagaima-

langsung maupun tidak langsung atas tindakan

na dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan

pengurusan yang dilakukan; dan

atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas selu-

Dalam Pasal 97 UUPT bertolak dari asas fiduciary duty, sedangkan pasal 104 UUPT bertolak

ruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

dari asas duty of skill and care. Direksi mewakili

Apabila Direksi dapat membuktikan bahwa

kepentingan perseroan secara keseluruhan dan ia

kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya

tidak mewakili kepentingan pemegang saham ter-

tidak bertanggung jawab secra tanggung reteng atas

tentu atau masing-masing pemegang saham. Oleh

kerugian itu, Pasal 104 ayat (4) menyebutkan bahwa

karena itu pembagian tugas dan wewenang direksi

anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepai-

diatur oleh RUPS atau sebagaimana ditetapkan da-

litan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

lam anggaran dasar perseroan.

apabila dapat membuktikan: a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau

Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan

kelalaiannya;

Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan,

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik,

maka tidak secara a priori direksi bertanggung ja-

kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk

wab secara pribadi atas perseroan tersebut, namun,

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan mak-

sebaliknya bahwa direksi mesti bebas dari tanggung

sud dan tujuan Perseroan;

jwab terhadap kepailitan PT. Tanggung jawab di-

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik

reksi yang perusahaannya mengalami pailit, pada

langsung maupun tidak langsung atas tindakan

prinsipny adalah sama dengan tanggung jawab

pengurusan yang dilakukan; dan

direksi yag perusahaan tidak mengalami pailit. Pengaturan lebih lanjut dari tanggung jawab

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

direksi, dapat di lihat dari kondisi tertentu. Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara

Kesimpulan

pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan atas

Ketentuan tentang tanggung jawab direksi

nama perseroan berdasarkan wewenang yang

yang ada dalam UU No. 40/2007, tak jauh beda de-

166



ngan UU PT yang lama (UU No. 1/1995). Namun,

Pramono, Nindyo, “Sertifikasi Saham PT Go Publik

dalam UU PT yang baru ini, tanggung jawab itu di-

dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia”,

pertegas dan disempurnakan, dengan tujuan supaya

Citra Aditya, Bandung, 1997.

direksi itu tidak main-main dalam menjalankan

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. ”Interaksi Fungsi

usahanya.

Organ Perseroan Terbatas dan Perlindungan

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas dan

Kepada Pemegang Saham dan Kreditur

tanggung jawab direksi diatur dan dibatasi oleh

Berdasarkan

undang-undang, anggaran dasar, serta maksud dan

Terbatas”,

tujuan perseroan. Dan dapat dikemukakan bahwa

UGM, Yogyakarta, 1995.

tanggung jawab direksi memiliki dua sisi, yaitu ke dalam dan keluar. Tanggung jawab ke dalam adalah tanggung jawab direksi kepada RUPS sedangkan tanggung jawab keluar adalah kepada pihak ketiga. Dalam hal terjadinya kepailitan perusahaan, direksi pada prinsipnya tidak bertanggung jawab.

Undang-Undang Makalah

Seminar

Perseroan Nasoinal,

Soekanto, Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum”, Cet. 3, UI Press, Jakarta, 1986. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

jo Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi hanya dapat diminta pertanggung jawabannya apabila terjadi karena kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan PT.

Daftar Pustaka Budiarto,

“Kedudukan

Agus,

Tanggung

Jawab

Hukum

Pendiri

Dan

Perseroan

Terbatas”, Gahlia Indonesia, Jakarta, 2002. Munir,

Fuady,

“Hukum

Perusahaan

Dalam

Paradigma Hukum Bisnis”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Nasution,

Bismar,

”Pemahaman

Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”, makalah yang disampaikan pada kursus Peningkatan Profesialisme Pengurus SP BUN PTPN I, Medan, 2004.


167

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Recommend Documents